Grand Design Pembangunan Kawasan Perbatasan
www.arissubagiyo.com
Latar belakang • Kekayaan alam yang melimpah untuk kesejahterakan rakyat. • Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan peraturan serta untuk menjaga kedaulatan negara. • Permasalahan kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, ketersediaan SDA dan kualitas SDM, kondisi SOSEKBUDPOL, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tujuannya • Meningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan. • Keberpihakan dan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan perbatasan →→kedaulatan negara →→ keamanan wilayah →→ kesejahteraan masyarakat.
Isu Kawasan Perbatasan • Belum terpadunya program, prosedur penetapan kebijakan program serta kebutuhan anggaran. • Koordinasi pelaksanaan yg kurang. • Masih belum adanya pola monev pembangunan KATAS. • Masih adanya perdagangan ilegal, perubahan iklim, trafficking hingga terorisme di KATAS. • Kualitas SDM yang rendah; • Kurangnya infrastruktur yg memadai; dan • Permasalahan garis batas yang belum tuntas baik batas darat mau pun batas laut.
Konflik Perbatasan…..(1) • Batas negara diwariskan penjajah Indonesia. • Batas alam seperti punggung gunung, garis pemisah air, bagian terdalam suatu sungai dan median atau salah satu sisi sungai. • Terdapat batas buatan yang berubah posisinya karena bencana alam ataupun dirusak oleh pihak-pihak tertentu.
Konflik Perbatasan…..(2) • Indonesia dgn Papua New Guinea. – Konflik tersebut disebabkan karena keterbatasan alat dan metode yang kurang memadai. – Pembukaan lahan untuk jalan lintas Papua, dimana ruas jalan tersebut masuk ke wilayah PNG yg disebabkan kurang hatihatinya pelaksanaan.
• Indonesia dgn Malaysia – Pjg batas kurang lebih 2004 Km, dgn 19.000 lebih patok batas. – Penentuan batas ini dilakukan Hindia Belanda dgn Inggris pada tahun 1891, 1915, 1925 yang dilanjutkan dengan Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tahun 1973. – Konflik perbatasan yang ada yang muncul pada saat ini yaitu tentang pergeseran patok, trafficking, pembalakan liar, penyelundupan, ilegal fishing dan kriminal lintas batas.
Pengelolaan Kaw. Perbatasan…..(1) • • • •
Allocation. Delimitation. Demarcation. Administration.
Allocation • Konsepsi Hukum Nasional : – PP No. 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat titiktitik garis pangkal kepulauan Indonesia yang kini telah disempurnakan dengan PP No. 37 tahun 2008.
• Konsepsi Hukum Internasional – Alokasi di dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, yang dimana wilayah berbatasan dengan negara tetangganya. Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajahan belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional Uti Possedetis Juris yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasaan penjajahnya.
Delimitation • Diplomasi perbatasan antar kedua negara yang saling berbatasan untuk menetapkan garis batas. sesuai dengan prosedur penentuan batas darat dan rezim hukum laut. • Adakalanya delimitasi batas antar kedua negara tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan. • Apabila hal ini terjadi, maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih cara untuk mencari penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum Internasional (Sutisna dkk, 2008).
Demarcation • Penegasan batas dilapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan. • Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. • Setiap hasil yang telat disepakati atau dikerjakan di dalam pekerjaan penegasan batas akan dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan yang dapat berupa Memorandum of Understanding, Deklarasi, Agreement dan lain sebagainya.
Administration • Pengelolaan dan pemberdayaan perbatasan yang sifatnya nasional atau ke dalam berada di dalam ruang lingkup manajemen pembangunan dan administrasi perbatasan ini. • Secara garis besar, fungsi-fungsi pelayanan, pendataan, pembangunan dan pemeliharaan kawasan perbatasan ke sisi dalam, yang meliputi aspek-aspek pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dikerjakan dalam ruang lingkup atau tahapan.
Lokasi Prioritas • Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat. • Kecamatan lokasi pulau-pulau kecil terluar. • Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). • Kecamatan yang menjadi exit-entry point atau pos lintas batas (PLB) berdasarkan Border Crossing Agreement.
Domain Pengelolaan Perbatasan • Penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. • Menjamin terciptanya kondisi aman dan tertib di wilayah perbatasan dalam mendukung keamanan nasional maupun regional, dan • Mensejahterakan masyarakat perbatasan sekaligus perwujudan daya saing negara.
Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan • Penyelesaian penetapan & penegasan batas wilayah negara; • Peningkatan upaya HANKAM dan penegakan hukum; • Peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; • Peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan; • Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
Arah Pengembangan • Beroientasi Berorientasi Ourward Inward Looking Looking
Pendekatan Keamanan
• Pendekatan Kesejahteraan, Keamanan & Lingkungan
Halaman Belakang
•Halaman Depan
Kerangka Pengembangan Wilayah
Koordinasi Lintas Sektor
Lokasi Prioritas KATAS Wil Papua
Panjang : 770 Km
Lokasi Prioritas KATAS Wil NTT
Panjang : 269 Km
Lokasi Prioritas KATAS Wil Maluku
Lokasi Prioritas KATAS Wil Sulawesi
Lokasi Prioritas KATAS Wil Kalimantan
Panjang : 2004 Km
Lokasi Prioritas KATAS Wil Sumatera
VISI Pengelolaan KATAS “Terwujudnya Perbatasan Negara Sebagai Wilayah yang Aman, Tertib, dan Maju”
MISI Pengelolaan KATAS • Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang AMAN, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat, laut dan udara; • Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang TERTIB, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara; dan • Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang MAJU, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
Strategi Pengelolaan KATAS Reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan. Reposisi peran strategis kawasan perbatasan. Rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan. Reformulasi basis pemikiran dan pengaturan pengelolaan perbatasan. • Restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan. • Revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan. • Reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan. • • • •
Langkah Pengemb. Kaw PKSN • Penyusunan tata ruang kawasan perbatasan. • Pengembangan sektor unggulan dari hulu-hilir dengan memastikan sistem supply-demand. • Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi • Kemudahan investasi, insentif investasi di perbatasan. • Pemberdayaan masyarakat desa perbatasan negara. • Pengembangan dan penyiapan SDM (pendidikan dan pelayanan kesehatan). • Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/lokal. • Pengamanan taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem kawasan.
Se k i a n
