1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA YOVINUS Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi email:
[email protected]
ABSTRAK. Implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia mulai mendapatkan perhatian akhir-akhir ini. Meskipun terhitung terlambat, namun setidaknya daerah perbatasan mulai mendapatkan porsi dalam kebijakan pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di wilayah perbatasan negara tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan berbagai situasi nyata di wilayah perbatasan setelah lebih dari 70 Tahun kemerdekaan Indonesia. Berbagai fakta menyedihkan yang dialami oleh masyarakat perbatasan dalam tulisan ini merupakan bagian dari hasil implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan. Meskipun seharusnya menjadi beranda depan negara, namun realitas pembangunan di kawasan perbatasan belum menunjukan hasil yang diharapkan. Tulisan ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi masalah pembangunan di wilayah perbatasan sehingga diharapkan di masa yang akan datang, masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan dapat dipecahkan dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Perbatasan Negara ABSTRACT. Implementation of Development policy in border area of Indonesia-Malaysia have started to get attention of lately. Although it is too late but at least the border area has received a portion to begin receiving attention from the central government as a party that has authority over the border region of the country. This paper intends to examine real situations related to development conditions in the border area after almost 70 years of Indonesia Independence. The various sad facts faced by the border community revealed in this paper is a description of the implementation of development policies in the border areas that become the latest condition in the border region. Althought it should be the front porch of the country but the reality of development in the border region has not shown the expected results. This paper also describes solutions to overcome the problems of development in the border region so it is expected that in the future problems of development faced by communities in the border region can be resolved and become the government reference in making the policy more grounded. Keywords: Policy Implementation, Development, Country Border Gate
PENDAHULUAN Persoalan
kebijakan pembangunan
pemerintah
terkait
dengan
di
pengembangan dan pengelolaan wilayah
kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia
perbatasa sejauh ini masih jauh dari yang
masih
yang
diharapkan terutama karena lemahnya
pembangunan
political will pemerintah dalam alokasi
berkutat
pada
mendasar,
seperti
infrastruktur,
sumber
(SDM),
Kesehatan,
Teknologi
serta
hal-hal
daya
manusia
Pendidikan
komunikasi.
dan
Berbagai
dana
dan
dengan
koordinasi
pemerintah
policy daerah
sharring dalam
menganggarkan dana yang diperlukan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
2
untuk pembangunan fisik maupun non
pembangunan kawasan perbatasan masih
fisik.
tertinggal Sejauh ini wacana pembangunan
bila
pembangunan
dibandingkan di
wilayah
dengan
lain.
Jika
kawasan perbatasan masih bersifat politis,
dibandingkan dengan negara tetangga
dimana
pejabat
khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat
pemerintah pusat dan daerah di kawasan
dengan jelas pada berbagai aspek, baik
perbatasan hanya membawa harapan-
aspek
harapan
ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan,
kunjungan-kunjungan
dan
program-program
yang
infratruktur,
kondisi
masyarakat. Selain itu, isu-isu perbatasan
wilayah perbatasan merupakan wilayah
kerapkali
setiap
strategis yang mudah terinflitrasi secara
perhelatan politik, seperti Pilpres, Pilkada,
langsung maupun tidak langsung oleh
Pilgub dan Pemilu legislatif. Berbagai janji
negara lain, baik secara politik, ekonomi,
untuk membangun kawasan perbatasan
sosial, maupun kultural.
dalam
hanya bertujuan untuk menarik simpati dari warga perbatasan.
sangatlah
maupun
belum menyentuh aspek dasar kebutuhan
diangkat
ini
sosial,
Meskipun
rawan,
pendekatan
khususnya
karena
ekonomi
ditekankan
pada
Kewenangan pengelolaan kawasan
pemberdayaan masyarakat, namun tetap
perbatasan yang masih menjadi monopoli
didudukkan dimana secara komprehensif
pemerintah pusat merupakan persoalan
pembangunan ekonomi dilakukan secara
mendasar yang menyulitkan pemerintah
simultan
daerah
kebijakan-
pemberdayaan sosial, lingkungan hidup,
kebijakan strategis yang sebetulnya bisa
kelembagaan serta termasuk ketertiban
lebih
dan penegakan hukum dalam rangka
dalam
membuat
mensejahterakan
Sebagai
wilayah
masyarakat.
yang
berbatasan
langsung dengan wilayah negara Malaysia yang
sudah
dukungan
relatif
sejahtera
infrastruktur
menegakkan
kedaulatan
Negara
di
dengan
Produk unggulan merupakan produk
baik,
yang potensial untuk dikembangkan dalam
yang
suatu
kewenangan
sumberdaya
terbatas
melakukan
perbatasan.
pemerintah daerah seharusnya diberikan yang
dengan
untuk
wilayah
dengan alam
memanfaatkan
dan
sumberdaya
melakukan kerjasama - kerjasama atau
manusia setempat, serta mendatangkan
pengelolaan
bidang
pendapatan
infrastruktur,
pendidikan,
pemerintah.
pertanian,
perkebunan
merupakan produk yang memiliki daya
ekonomi, kesehatan,
otonom
dalam
bagi
masyarakat
Produk
unggulan
saing,
kepada pemerintah daerah.
lingkungan, sehingga tercipta keunggulan
menunjukan
kajian
Rangkuti,
bahwa
Hingga
(2010) saat
ini,
kompetitif
yang
pasar
siap
dan
juga
peternakan serta pengelolaan hasil hutan
Hasil
berorientasi
maupun
ramah
menghadapi
persaingan global. Sektor-sektor ekonomi
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
3
lokal yang mempunyai potensi diharapkan
masih
menjadi
ketertinggalan, rendahnya SDM seolah
kekuatan
ekonomi
bagi
memprihatinkan.
masyarakat setempat dan bahkan menjadi
menjadi masalah
sektor unggulan.
ditemukan
jalan
Kemiskinan,
yang belum kunjung keluarnya.
Tingginya
harga kebutuhan pokok, mahalnya akses Sejalan
dengan
pembangunan
yang
paradigma
pusat-pusat
perekonomian
dan
dan
rendahnya pembinaan dari pemerintah
sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem
memaksa mereka untuk hidup dalam
ekonomi
keterbatasan
dijalankan
memberikan
peran
partisipatif
ke
diharapkan
dikelilingi
oleh
hamparan SDA dan lahan yang luas
tingkat komunitas dengan skala mikro,
membentang. Pemerintah daerah belum
(kecil dan menengah). Dalam hal ini
memiliki
pelaku
untuk
memberdayakan
dalam
perbatasan
meningkatkan
lokal
usaha
meski
di
usaha
kepada
dapat
dituntut
kemampuannya
opsi
khusus
dalam
masyarakat
karena
tidak
di
jelasnya
mengelola usahanya secara lebih efisien,
kewenangan serta anggaran daerah yang
dengan memanfaatkan potensi ekonomi
sangat sangat terbatas bagi pembuatan
lokal sacara optimal dan menggunakan
program-program kreatif di perbatasan.
teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing di pasar
IMPLEMENTASI
nasional maupun internasional.
PEMBANGUNAN
Perekonomian kawasan perbatasan Indonesia
umumnya
ketertinggalan
KEBIJAKAN DI
KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
mengalami 1.
Pembangunan
Teknologi
dan
dibandingkan
dengan
kawasan
perbatasan negara
tetangga
(Sabah
dan
sehingga
Sebagian besar wilayah perbatasan
kesenjangan
tidak memiliki jaringan komunikasi yang
pembangunan antara wilayah ini dengan
memadai, jikapun ada hanya melayani
kawasan
perbatasan negara
sebagian
tersebut.
Penyebab
menyebabkan
Sarawak), tingginya
tetangga
kecil
di
sekitar
wilayah
ini
kecamatan yang terletak di perbatasan. Di
adalah kurangnya perhatian pemerintah
sepanjang garis perbatasan ketersediaan
terhadap pembangunan dan peningkatan
layanan listrik masih langka. Sebagian
kualitas
besar masyarakat masih memanfaatkan
pelayanan
ketertinggalan
Infrastruktur Dasar
publik
di
wilayah
perbatasan. Sebagai
lampu-lampu
tradisional
dari
karena mesin-mesin pembangkit listrik
“beranda
milik pribadi tidak dapat dioperasikan
sosial
setiap waktu. Pada jam-jam tertentu ketika
masyarakat perbatasan sebagian besar
pembangkit listrik dinyalakan beberapa
masyarakat belakang”
konsekuensi
penerangan
tertinggal negeri,
di situasi
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
4
keluarga yang tergolong mampu dapat
tergantung
pada
permukaan
sungai
menyaksikan siaran televisi yang sebagian
karena di saat-saat tertentu juga sulit
besar juga siaran dari stasiun televisi
untuk dilalui.
Malaysia. Dengan wilayah geografis yang sulit, dan
diselingi
lebatnya
2.
Pembangunan Fisik
belantara
Pembangunan fisik dalam bagian
Kalimantan, tanpa adanya kamauan politik
ini
dan
infrastruktur
perencanaan
pembangunan
diartikan
sebagai di
pembangunan
kawasan
perbatasan.
tampaknya sulit untuk dapat direalisasikan
Dengan situasi medan yang sulit dan
secara cepat. Di wilayah pedalaman dan
umumnya
perbatasan
teknologi
kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia
berbiaya mahal karena bukan persoalan
bagian Indonesia berstatus rawan bagi
aneh jika di wilayah-wilayah tertentu harga
kepentingan keamanan nasional. Sebagai
BBM dapat mencapai 15-25 ribu rupiah
salah
per liter. Itupun terkadang sulit untuk
penting, pembangunan fisik di perbatasan
diperoleh.
yang
belum menjadi prioritas karena masih
menggunakan mesin membutuhkan bahan
banyak wilayah perbatasan yang minim
bakar berbiaya mahal, dalam jumlah besar
sarana
dan operasional yang sulit.
masyarakat sangat kesulitan atas situasi
setiap
aplikasi
Transportasi
modern
Persoalan infrastruktur yang tidak
berupa
satu
hutan
indikator
dan
belantara,
pembangunan
prasarana,
padahal
tersebut.
memadai merupakan salah satu persoalan
Saat
tulisan
ini
disusun,
di
yang hingga kini belum ditemukan jalan
Kalimantan Barat hanya ada satu pos
pemecahannya.
lintas
Ruas
jalan
yang
batas
yang
sudah
beroperasi
menghubungkan Kota Sintang menuju
dengan baik sejak lama sedangkan dua
Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu
pos lintas batas yang baru telah dibuka
yang panjangnya mencapai 248 KM belum
Tahun 2016 yang lalu. Di beberapa
berstatus jalan negara, dan sebagian
Kabupaten
besar berstruktur tanah. Dalam kondisi
Bengkayang
kering di musim kemarau, jalan ini dapat
sudah ada desain dan pembuatan Pos
dilalui
Lintas
meskipun
berdebu,
namun
lain dan
Batas
seperti
Kabupaten
Sintang,
(PPLB),
meskipun
namun
belum
persoalan lain akan muncul di saat musim
difungsikan secara resmi sebagai pos
hujan. sangat
Struktur sulit
tanah untuk
yang
demikian
keimigrasian kecuali bagi pelintas batas
dilalui,
terutama
dari masyarakat setempat. Hal ini dapat
kendaraan roda 2 dan 4. Hal ini memaksa
dijadikan
warga
sarana
seriusnya pemerintah dalam melakukan
yang berbiaya tinggi,
pengelolaan kawasan perbatasan yang
memakan waktu yang lama, dan sangat
sesungguhnya memiliki aspek strategis
untuk
transportasi air
menggunakan
sebagai
indikator
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
belum
5
dalam konteks nasional, maupun bagi
pemerintah pusat menjadi masalah lain
masyarakat lokal.
yang
Pembangunan
infrastruktur
di
turut
menghambat
daerah dalam mengambil langkah-langkah
beberapa pos lintas batas tampak mubazir
kongkrit
karena setelah dibangun, banyak di antara
pemberdayaan
masyarakat
local-lokal yang tidak difungsikan dengan
antar
ataupun
baik.
keimigrasian.
Bangunan-bangunan
tersebut
pemerintah
yang
negara
terkait
dengan perbatasan
permasalahan
Ketika
mengunjungi
akhirnya menjadi rusak karena beberapa
perbatasan,
perencanaan
kawasan
pemerintah pusat hanya hadir di Entikong
perbatasan tersebut tidak sampai pada
dan dalam waktu yang singkat. Selebihnya
sasaran kebijakan yang jelas. Di wilayah
berbagai
perbatasan
perbatasan
pembangunan
Kabupaten
Sarawak,
Bengkayang-
bangunan-bangunan
sedianya
dibangun
hanya
administrasi dan keimigrasian menjadi
memahami
gedung kosong yang tidak difungsikan.
pembangunan
Hal
masyarakat.
belum
adanya
pejabat
pembangunan
diserahkan
kepada
aparatur pusat di daerah tanpa melibatkan perwakilan
dikarenakan
para
program
kantor
ini
sebagai
yang
umumnya
kesepakatan antara pihak Indonesia dan
masyarakat tentang
yang
berbagai
yang
lebih prioritas
dibutuhkan
Akhir-akhir ini
oleh
sudah ada cukup
Malaysia untuk membangun Pos Lintas
banyak di antara kawasan perbatasan
Batas bersama di wilayah tersebut.
Indonesia-Malaysia yang mulai memiliki
Pengajuan kawasan
dana
pembangunan
perbatasan
disampaikan
Kepala
Pengelolaan
ini
pernah
Badan
Nasional
pelayanan beberapa
kepada daerah
masyarakat. perbatasan
Di
seperti
(BNPP)
Kecamatan Entikong, pemerintah telah
membangun
membangun berbagai sarana pendidikan
perbatasan,
dan kesehatan seperti halnya sekolah
diperlukan biaya yang tidak kurang dari 7
unggulan di wilayah perbatasan. Namun
Triliun terutama untuk pembangunan jalan
harus
poros di sepanjang perbatasan.
program-program pembangunan tersebut
Kalimantan jalan
di
Perbatasan
akses transportasi dan sarana penunjang
Barat.
sepanjang
Komitmen yang
tidak
masalah
Untuk garis
dan
jelas
dikritisi
visi
pemerintah
yang
dalam
menangani
pragmatis,
infrastruktur,
terutama
akses
masih
juga
salah dan
bahwa
sasaran, tidak
banyak
bersifat
menyentuh
kepentingan masyarakat yang lebih luas.
transportasi ini seringkali dilontarkan oleh
Hal
tersebut
karena
pembangunan
masyarakat dalam setiap kesempatan
kawasan-kawasan
bertatap muka dengan unsur pemerintah
percontohan seperti itu hanya terpusat di
yang dapat mereka temui. Kewenangan
satu wilayah yang cenderung sudah maju,
pengelolaan wilayah perbatasan ini pada
sedangkan
pembangunan
permasalahan
sosial
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
dan
dan
6
politik
tidak
terjadi
di
daerah-daerah
didasarkan data dan fakta yang kuat.
dengan karakteristik demikian namun di
Pertimbangan
garis-garis perbataan yang lebih jauh di
menunjukan bahwa pemerintah Indonesia
wilayah pedalaman.
tidak
Alasan luas dan panjangnya garis
putusan
pernah
membangun
perkara
memperhatikan wilayah
dan
Sipadan-Ligitan
perbatasan serta jumlah penduduk yang
sebelumnya sedangkan Malaysia begitu
relatif sedikit tampaknya menjadi alas an
aktif menjaga dan membangun wilayah
bahwa pembangunan akses jalan dan
yang diduga memiliki cadangan sumber
jembatan berbiaya besar yang permanen
daya alam yang besar tersebut menjadi
di wilayah perbatasan belum merupakan
poin
prioritas
Padahal
Malaysia meskipun wilayah tersebut masih
pembangunan sarana dan prasarana di
masuk dalam wilayah koordinat wilayah
Malaysia jauh lebih baik dibanding di
Indonesia.
pemerintah.
wilayah perbatasan Indonesia. Satu hal yang
perlu
dipertimbangkan,
penentu
keunggulanan
pihak
Kasus hilang atau bergesernya
bukan
patok - patok perbatasan masuk lebih jauh
sekedar penderitaan rakyat perbatasan
ke wilayah Indonesia menjadikan agenda
namun justru citra Indonesia di mata
untuk menjaga setiap garis perbatasan
pemerintah dan rakyat Malaysia. Rakyat
dengan lebih baik semakin diperlukan.
Malaysia
prihatin
Wilayah perbatasan masih banyak yang
terhadap nasib saudara-saudara mereka
menjadi wilayah terbelakang dan terisolir
di perbatasan Indonesia yang masih hidup
dari
dalam
intensif.
kebanyakan
kemiskinan
sedangkan
bagi
dan
justru
ketertinggalan,
dan
pengawasan
Ketiadaan
yang
pembangunan
di
Malaysia
wilayah perbatasan menjadikan berbagai
berbagai ketertinggalan rakyat Kalimantan
kekayaan alam dan hutan di wilayah
di
akan
perbatasan rawan untuk dijarah. Sikap
pemerintah
apatis masyarakat terhadap negara, dan
wilayah
pemerintah
interaksi
Indonesia
menyebabkan
nilai
akan
tawar
Indonesia di mata Malaysia akan menjadi
perhatian
rendah.
diberikan oleh Malaysia kepada warga
Lepasnya
Pulau
Sipadan
dan
serta
kelonggaran
yang
Indonesia di perbatasan menyebabkan
Ligitan menjadi peringatan serius bahwa
berbagai
pelanggaran
sebenarnya di wilayah-wilayah lain juga
mudah untuk terjadi.
memiliki potensi mengalami hal yang
Dalam
wilayah
konteks
sangat
pembangunan
sama. Meski Indonesia mengklaim bahwa
sebuah bangsa, aspek pembangunan fisik
secara historis dan geografis kedua pulau
merupakan bentuk yang paling tampak
tersebut adalah milik Indonesia, namun
dari
ternyata
Internasional
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di
menganggap bahwa klaim Indonesia tidak
Negara-negara lain, wilayah perbatasan
pengadilan
keterlibatan
negara
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
dalam
7
relatif lebih terjaga dan didesain secara
upaya meningkatkan kesejahteraan dan
strategis
maupun
nasionalisme di Indonesia ini. Banyak
untuk
warga Indonesia yang menyekolahkan
yang
anak-anak mereka di Malaysia karena di
bagi
keamanan
masyarakat
wilayah.
menemukan
para
Sulit penyusup
menyebrangi perbatasan secara ilegal
sana
karena sistem hukum dan
keamanan
pendidikan yang lebih baik daripada di
yang lebih baik. Hal ini bisa dijadikan
Indonesia. Jika sudah demikian apalagi
sebagai rujukan bagi pihak Indonesia yang
yang akan diharapkan oleh bangsa ini
terjadi di perbatasan Indonesia - Malaysia,
terhadap generasi muda yang hidup di
sungguh ironis karena apa yang disebut
perbatasan. Mereka akan lebih mengenal
dengan perbatasan antar negara tidak
sistem pendidikan dan secara emosional
seluruhnya tampak jelas sebagai pemisah
akan lebih dekat dengan Malaysia.
territorial dua negara. Hal tersebut karena
mereka
Minimnya
memperoleh
jumlah
layanan
mahasiswa
dan
setiap orang dapat melintas setiap waktu
kader-kader perbatasan yang keluar dan
tanpa
mengenyam pendidikan tinggi di luar
adanya
penjagaan
maupun
pengawasan yang baik.
wilayahnya seperti ke Pontianak atau ke kota-kota
3. Pembangunan Mental Spiritual
lain,
menandakan
ketidakseriusan pihak pemerintah dalam
Pembangunan mental dan spiritual
memajukan
pendidikan
bagi
warga
seharusnya mampu untuk membangun
perbatasan. Di beberapa perkampungan
masyarakat perbatasan yang sejahtera
dimana terdapat sekolah-sekolah negeri,
dan mandiri. Pendidikan juga seharusnya
ternyata tidak memiliki kontribusi yang
menjadi salah satu jalan yang baik dalam
baik bagi perkembangan sumber daya
rangka membangun ide-ide dan nilai-nilai
manusia (SDM) masyarakat perbatasan.
nasionalisme masyarakat di Perbatasan
Kondisi ini terbalik dengan apa yang ada
Indonesia-Malaysia.
di perbatasan Malaysia. Secara umum
Dasar-dasar
pembangunan mental dan spiritual harus
pelayanan
disokong
melalui
pendidikan dan peningkatan SDM telah
berbagai program peningkatan kualitas
sangat baik. Pemerintah Malaysia begitu
pendidikan melalui peningkatan sarana-
serius memperhatikan kualitas pendidikan
prasarana belajar serta kesejahteraan
mereka sehingga banyak di antara anak-
para guru yang mengabdi di wilayah-
anak di perbatasan Indonesia menyebrang
wilayah perbatasan.
dan bersekolah di Malaysia.
oleh
Namun
pemerintah
realitas
bidang
Dari berbagai perbedaan tersebut,
lapangan seringkali menunjukan hal-hal
tampak bahwa Malaysia lebih peduli dan
yang bertentangan. Pemerintah tampak
memandang bahwa kualitas manusia di
mengabaikan
perbatasannya
strategis
ada
dalam
di
aspek
yang
masyarakat
dalam
akan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
sangat
8
menguntungkan
dan
memperkuat
pemerintah Malaysia dari aspek Sosial,
lahan
kerja
yang
sesuai
dengan
kompetensi mereka.
Budaya, nasionalisme serta Pertahanan
Pembangunan mental dan spiritual
dan Keamanan. Fakta tersebut terbalik
yang baik memang mesti dimulai dari
jika kita lihat pada titik-titik tertentu di
pendidikan yang baik karena dengan
wilayah perbatasan. Di wilayah Indonesia
pendidikan yang baik masyarakat mampu
minimnya
mencerna berbagai hal secara tepat dan
pembangunan
menyebabkan
beberapa wilayah masih jauh dari kata
logis.
sejahtera,
pelayanan
Agama cukup dominan dalam melakukan
pendidikan dan kesehatan tidak dibangun
bimbingan terhadap warga. Selain itu,
layaknya beranda depan sebuah negara.
beberapa
Suatu yang ironis karena akan timbul
masyarakat
persepsi dari kalangan Malaysia dan
peranan penting. Permasalahan saat ini
masyarakat
perbatasan
adalah, bahwa banyak diantara program
sendiri, bahwa berbagai potensi sumber
dan bimbingan yang tidak mampu dicerna
daya alam, sumber daya manusia maupun
oleh
ketahanan nasional terkesan terabaikan.
membuat
karena
akses
Indonesia
di
Hanya sedikit di antara anak - anak perbatasan
yang
dapat
Di
wilayah
perbatasan,
komunitas dan
dan
adat
masyarakat.
organisasi
juga
Keadaan
pemerintah
peran
memiliki
ini
sulit
akan untuk
melakukan sosialisasi terhadap berbagai
mengenyam
program pemerintah terkait perbatasan,
pendidikan tinggi. Di beberapa perguruan
hal lain adalah kader perbatasan yang
tinggi Kalimantan Barat jumlah warga
memiliki kesempatan duduk di berbagai
perbatasan yang menempuh studi dapat
bidang
dijumlah dengan hitungan jari. Belum ada
pemerintahan di perbatasan akan sulit
program
khusus
diperoleh. Ini akan menambah masalah
bantuan
belajar/bea
untuk
memberikan
siswa
terhadap
mereka. Dari gambaran masalah ini, perlu untuk
mempertimbangkan
kebijakan
kerja
administrasi
dan
dan melahirkan isu marginalisasi dan tidak mengakomodir kader lokal perbatasan. Program-program
pencerdasan
pencerdasan warga perbatasan melalui
terhadap masyarakat perbatasan penting
seleksi khusus bagi warga perbatasan,
artinya
pada bidang-bidang ilmu yang relevan
wawasan nusantara dan sedikit demi
dengan situasi daerahnya. Dari sekian
sedikit
banyak
terhadap pemerintah. Tentu pemerintah
warga
yang
beasiswa
tersebut
komitmen
untuk
setelah syarat
perlu
kembali
menyelesaikan pemerintah
mendapatkan
telah
dibangun
bagi
menghapus
kualitas
apatisme
warga
tidak menginginkan berbagai peristiwa di
ke
daerah
beberapa
studi,
dengan
kemerdekaan
menyediakan
peningkatan
wilayah
masyarakat sesungguhnya
juga
yang
menuntut
terjadi
Kalimantan tidak
terlalu
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
pada yang berbeda
9
nasibnya dengan warga Aceh ataupun
terhadap situasi di negara Malaysia juga
Papua. Ketika beberapa kader intelektual
dapat
perbatasan menjadi kritis dan sadar akan
pengunjung dari wilayah lain untuk datang.
nasib
mereka,
maka
tidak
mengundang
warga
dan
menutup
kemungkinan bahwa ide - ide menuntut
4. Pembangunan Sosial dan ekonomi
keadilan yang berujung pada separatisme
Struktur sosial dan kemasyarakatan
juga akan lahir. Rakyat Kalimantan dan
yang dibangun di kawasan perbatasan
perbatasan selama ini terkesan sebagai
memiliki
“anak
dibedakan dari daerah - daerah lain di luar
yang
baik”
menyampaikan
karena
jarang
tuntutan-tuntutan
atas
ketidakadilan yang mereka alami.
ciri
kawasan
khas
yang
perbatasan.
perlu
untuk
Secara
umum
masyarakat perbatasan memiliki kearifan lokal tersendiri dalam membangun sebuah
Jika
ingin
membangun
wilayah
tatanan sosial dan norma-norma yang
perbatasan sebagai beranda depan, maka
didasarkan pada hukum adat setempat
mencerdaskan warga perbatasan adalah
serta
hal yang utama. Rakyat perbatasan tidak
tertentu.
bisa membangun dan bersaing dengan
perangkat
warga Malaysia tanpa bekal intelektualitas
pemerintah,
yang
memadai.
perbatasan
Meskipun
banyak
formal
yang
sosial
perangkat-
dimiliki
oleh
penyelesaian-penyelesaian
Membangun
wilayah
masalah
dilakukan
dengan
mengandalkan hukum-hukum adat dan
harus
konsep-konsep
kesepakatan-kesepakatan
modern,
seperti
yang
dilakukan di negara-negara maju. Sejauh
di
kewibawaan
masyarakat
para
tokoh
lebih
masyarakat
setempat.
ini wilayah perbatasan masih menjadi
Sejauh ini belum ada upaya-upaya
salah satu alternatif bagi warga lokal dan
preventif yang dibangun oleh pemerintah
turis domestik untuk dijadikan sebagai
Indonesia di perbatasan dengan Malaysia
objek kunjungan wisata namun penataan
dalam rangka membina sikap mental dan
dan
pengabdian
pengelolaan
menjadikannya wilayah-wilayah
tidak
yang berbeda
dengan
buruk
mereka
dalam
membela
dengan
tanah airnya. Berbeda dengan Malaysia
karakteristik
yang lebih sigap dalam menata ketahanan
kumuh.
nasional mereka di perbatasan seperti
Perbatasan
Indonesia-Malaysia
pembentukan
menyimpan sejarah yang penting dalam
Wataniah”
mempelajari
pertahanan
sipil,
perbatasan dan bangsa Indonesia dalam
diperlukan
untuk
perjuangan
Malaysia.
perjuangan
pembebasan
warga
Kalimantan.
“Askar
sukarelawan yang
Jika
memiliki jika
fungsi
sewaktu-waktu
membela berbagai
fenomena
Selain memiliki potensi sebagai objek
tersebut
wisata
dapat dikatakan tertinggal karena hanya
sejarah,
keingintahuan
warga
dibandingkan,maka
wilayah
Indonesia
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
10
mengandalkan aparat TNI semata sebagai
Malaysia. Harapan-harapan ini tentu saja
pemegang otoritas keamanan pelintas
harus
batas
kemerdekaan
tanpa
melakukan
pembinaan
terhadap masyarakat.
diwujudkan
mengingat
Indonesia
jauh
di
usia atas
Malaysia.
Meskipun tampak latah, berbagai peristiwa yang cukup menarik perhatian pemerintah
terkait
dengan
5. Pembangunan sosial dan Politik
ancaman
Secara
umum
masyarakat
masyarakat perbatasan untuk bergabung
perbatasan adalah masyarakat yang taat
dengan Malaysia tidak dapat dianggap
hukum dan berpartisipasi luas dalam
enteng.
di
berbagai agenda sosial dan politik yang
perbatasan Kalbar-Malaysia masih sangat
diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka
setia terhadap tanah airnya. Mereka tidak
sudah terbiasa hidup dalam lingkungan
pernah
upaya-upaya
yang menjunjung tinggi hukum adat dan
teroganisir untuk membentuk gerakan-
kearifan lokal sebagai pedoman sikap dan
gerakan separatisme seperti yang terjadi
perilaku mereka. Hal tersebut membuat
di beberapa kawasan Barat dan Timur
mereka tidak sulit untuk berpartisipasi
Indonesia (Aceh, Maluku dan Papua).
dalam aktivitas yang berlandaskan hukum
Padahal
sudah
dan
adalah
dalam tataran formil dan hukum positif.
Selama
ini
masyarakat
melakukan
selama
merasakan
ini
bahwa
mereka Malaysia
penyelenggaraan
pemerintahan
kehidupan mereka, dan Indonesia adalah
Partisipasi sosial dan politik, seperti
identitas kebangsaan yang mesti mereka
Pemilu, Pilkada, dan kegiatan-kegiatan
terima karena lahir dan hidup di wilayah
memperingati hari kemerdekaan dapat
Indonesia.
dijadikan sebagai salah satu indikator
Masalah ekonomi yang menjadi pangkal
kesejahteraan
harus
diakui
bekerjanya sikap partisipatif masyarakat perbatasan.
Sebagai
kelompok
adalah tantangan bagi bangsa Indonesia
masyarakat yang tinggal di lokasi dengan
jika ingin warga perbatasan setia pada
kategori khusus seperti itu, tampak bahwa
NKRI tanpa keterpaksaan. Tujuan bangsa
penghargaan pemerintah masih sangat
ini
kurang
untuk
memajukan
kesejahteraan
masyarakat tidak lagi boleh hanya berisi retorika-retorika
yang
selalu
terhadap
pengabdian
dan
Malaysia,
tidak
keberadaan mereka.
ditunggu-
Di
perbatasan
tunggu oleh masyarakat perbatasan sejak
tampak ada hal khusus yang dilakukan
negara ini merdeka. Ketika terjadi konflik
oleh
antara
perbatasan
Malaysia
dan
Indonesia,
pemerintah mereka.
terhadap Perhatian
warga pada
masyarakat di perbatasan dihadapkan
infrastruktur dan berbagai stimulus untuk
pada pilihan yang sulit, apakah bergabung
memancing
dengan Indonesia atau sejahtera bersama
mengundang
aktivitas warga
ekonomi
yang
Indonesia
untuk
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
11
datang
dan
melakukan
kegiatan
Ada
banyak
pemerintah
Fenomena yang telah berlangsung sejak
digerakan untuk mencapai berbagai tujuan
lama ini tentu akan berdampak buruk
negara,
terhadap warga perbatasan Indonesia jika
administratif rutin, tak ada hal lain yang
sewaktu-waktu
tampak khusus di perbatasan. Wacana
Malaysia
namun
menutup perbatasan atau jika melarang
memberikan
aktivitas di perbatasan.
terhadap
Ketergantungan warga perbatasan terhadap
aktivitas
perekonomian
di
swasta)
(lembaga
perekonomian di tempat-tempat tersebut.
pemerintah
dan
lembaga
yang
selain
prioritas
aparatur
dapat
aktivitas
kesejahteraan
pelayan
publik
di
kawasan perbatasan, ternyata tidak dapat bertahan
lama
karena
dalam
tahap
wilayah Malaysia sedikit demi sedikit mesti
implementasi banyak yang tidak dapat
dapat dikurangi dengan langkah-langkah
dilaksanakan
brilian
wilayah-
pendidik dan tenaga kesehatan, untuk
wilayah pengembangan baru di wilayah
sementara menduduki rating yang harus
perbatasan,
mendapatkan prioritas. Buruknya kualitas
pemerintah.
Entikong
Adapun
seperti
di
Kalimantan
sekitar
PPLB
Barat
tidak
secara
pendidikan
dan
efektif.
Profesi
kesehatan
menyentuh warga Malaysia namun hanya
masyarakat
warga
indikator yang membuat warga Indonesia
Indonesia
berbeda
di
akan terlihat
perbatasan. di
Hal
pasar-pasar
Malaysia di wilayah perbatasan mereka.
dan
perbatasan
Malaysia
di
akan
bagi
wilayah
menjadi
perbatasan
menjadi tampak sangat berbeda.
Warga Indonesia bahkan tampak dominan
Pertanyaan yang sering diajukan
dalam menjajakan hasil-hasil alam mereka
oleh
di pasar-pasar Malaysia, serta kemudian
umumnya dan wilayah perbatasan pada
membeli barang-barang kebutuhan pokok
khususnya adalah, mengapa begitu sulit
di pasar tersebut.
bagi pemerintah membuat kebijakan yang
Pembangunan
Kalimantan
pada
politik
khusus bagi wilayah perbatasan. Ada
memerlukan strategi yang tepat agar tidak
sebagian kalangan, terutama politisi yang
menjadi membosankan dan diserap tanpa
mengeluarkan argumentasi tajam bahwa
makna oleh rakyat. Saat masyarakat
kemiskinan
memiliki
akan
kawasan
perbatasan
kehadiran negara, saat itulah negara
kebijakan
sentralistik
seharusnya bertindak. Keberhasilan Timor
terhadap penderitaan warga Indonesia di
Leste
garis kedaulatan bangsa itu. Banyak
harapan
lepas
dari
sosial
masyarakat
yang
besar
Indonesia,
Otonomi
Khusus bagi Aceh dan Papua,
dan
keterbelakangan adalah dan
tidak
di
bentuk peka
dan
pengajuan terhadap pemerintah pusat
ancaman serius lepasnya Papua dari
tentang konsep atau model pembangunan
Indonesia bias menjadi godaan besar bagi
perbatasan, namun tidak ada hasil yang
warga perbatasan di negeri ini.
berarti. Masyarakat pernah mengajukan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
12
usul
pembentukan
secara
khusus
kementrian
menangani
yang
Sistem
politik
dan
perundang-
persoalan
undangan saat ini perlu untuk direvisi
perbatasan, namun minimnya perwakilan
untuk memungkinkan adanya kader-kader
masyarakat
asli perbatasan yang dapat berkiprah
perbatasan
di
parlemen
melemahkan upaya-upaya ini.
secara
Begitu lambannya upaya melahirkan
aktif
dalam
kepentingan
memperjuangkan
masyarakat
perbatasan.
terobosan baru terhadap pembangunan
Perlu untuk disusun kembali kebijakan
kawasan
tetap
untuk mengakomodir wakil rakyat di DPD
sebagai
sebagai utusan daerah perbatasan atau
perbatasan
menempatkan
akan
perbatasan
beranda kumuh dan terabaikan. Beberapa
wilayah
kebijakan
percepatan
Masalah yang muncul saat ini adalah,
perbatasan
tidak
pembangunan
dikategorikan
tertinggal.
konsep-
banyak di antara para utusan daerah
dengan
bukan merupakan kader daerah yang
kemampuan keuangan pemerintah pusat.
betul-betul paham dan merasakan sulitnya
Hal tersebut karena dalam berbagai kajian
kehidupan
tentang perbatasan, selalu menempatkan
umumnya adalah para politisi yang sehari-
anggaran/biaya
tinggi
harinya menetap di wilayah perkotaan dan
sebagai satu-satunya solusi jika ingin
tidak memiliki ikatan emosional untuk
membangun kawasan perbatasan.
berjuang mewujudkan aspirasi masyarakat
konsep
kongkrit
dan
sesuai
yang
Persoalan menyulitkan
melahirkan
yang
sangat
tersebut
pemerintah
merealisasikannya
tentu pusat
saja
perbatasan.
Mereka
di wilayah - wilayah tertinggal dan miskin.
untuk
Beberapa
opsi
tersebut
dapat
situasi
menjadi pertimbangan para pengambil
perekonomian yang sulit dan tidak kunjung
keputusan bangsa ini. Wilayah perbatasan
membaik. Jika demikian persoalannya,
tidak
maka
dalam
permasalahan
kesejahteraan
memahami persoalan dasar perbatasan,
pembangunan
yang
karena
mendapatkan
banyak
mengingat
di
kesalahan
membangun
perbatasan
tidak
hanya
berbicara
tentang
juga
perhatian
atau belum
semestinya.
harus dimulai dari hal-hal yang besar dan
Dalam konteks nasional, permasalahan
berbiaya mahal. Membangun perbatasan
sosial
dapat dilakukan dengan upaya sederhana,
diperlukan dalam mendukung program-
menstimulasi wawasan
program
mereka
serta
dan pemikiran
menyediakan
fasilitas-
politik,
dan
diplomasi
pemerintah
di
sangat
perbatasan.
Lemahnya diplomasi Indonesia terhadap
fasilitas yang memadai secara bertahap
Malaysia
menyebabkan
dalam
aktivitas
manfaat
yang
akhirnya
Indonesia di wilayah perbataan, hal ini
rangka
perekonomian
memancing yang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
karena
dapat
ketergatungan
perbatasan
terhadap
tidak
banyak
dipetik
warga
tinggi pihak
warga
Malaysia.
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
13
Sebaliknya, pihak Malaysia diuntungkan
Perubahan yang paling menonjol
dari berbagai situasi ini. Wilayah-wilayah
pada
Malaysia
perkembangan
di
perbatasan
berkembang
wilayah
perbatasan sejumlah
adalah
besar
usaha
secara pesat. Keberhasilan pembangunan
perkebunan kelapa sawit. Luasnya lahan
di wilayah Malaysia akhirnya menarik
dan usaha perkebunan kelapa sawit yang
warga Indonesia untuk datang dan justru
cukup prospektif menjadikan bisnis CPO
berpartisipasi
menjadi primadona bagi dunia investasi di
dalam
membangun
perekonomian Malaysia karena mereka
kawasan
bersedia
beberapa hal usaha tersebut prospektif,
dibayar
murah
sehingga
menguntungkan dunia usaha di Malaysia.
namun
perbatasan.
pemerintah
memikirkan PARTISIPASI
pula
dampaknya
untuk
terhadap
lingkungan dan masyarakat. Sudah ada
DALAM
beberapa komponen masyarakat yang
PEMBANGUNAN
menolak solusi perluasan perkebunan
Acara Reality show “Kick Andy” di TV
perlu
dalam
MASYARAKAT
PERBATASAN
Metro
Meski
pernah merilis
dari
pada berkurangnya luas hutan alam,
masyarakat perbatasan di mana ada
mengingat luasnya lahan yang diperlukan
seorang
untuk membangun perkebunan kelapa
tokoh
cerita
kelapa sawit, karena akan berdampak
adat
menyumbangkan
yang
rela
sejumlah
besar
ternaknya untuk membangun beberapa ruas
jalan
di
beberapa
kawasan
sawit ataupun hutan tanaman industri. Beberapa
pembangunan
secara
perusahaan
karena
ternyata
ada
dengan
perkebunan
anggota masyarakat yang lebih peduli
karena
terhadap pembangunan masyarakat yang
dikampanyekan,
kesulitan
segogyanya
tanpa
adanya
akses
jalan.
masyarakat
memang ada yang mendukung solusi
perbatasan. Kesadaran tersebut muncul spontan
kelompok
banyak
kehadiran kelapa
sawit
positif
yang
aspek namun
pemerintah
melakukan
pengawasan
Pemerintah dan bangsa ini “seharusnya
karena status hutan kalimantan yang
malu”
memberikan
semakin memprihatinkan dari hari ke hari.
penghargaan yang tinggi terhadap yang
Ini dapat menjadi permasalahan dan
bersangkutan.
bencana lingkungan hidup ke depan,
media
dan
mesti
Namun
massa-lah
sayang yang
bahwa
kemudian
karena
karakter
tanah
dan
wilayah
mengangkat cerita ini dan membuka
Kalimantan yang akan rusak jika hutan-
wawasan masyarakat di wilayah Indonesia
hutan menjadi gundul. Permasalahan lain
lain
adalah bahwa masih ada banyak di antara
yang
telah
mampu
menikmati
pembangunan dengan infrastruktur yang
anggota
masyarakat
yang
lebih baik.
menggantungkan hidupnya pada kawasan dan hasil hutan. Jikapun akan dibuka
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
14
perkebunan, tentu harus dipertimbangkan
bidang kerja di perusahaan. Rendahnya
secara proporsional luas pemanfaatan
tingkat pendidikan dan keahlian mereka
lahan agar tidak merugikan masyarakat.
dalam
Persoalan berikutnya adalah akan
penguasaan
keterampilan
teknologi
modern
dan
menyebabkan
timbul dampak-dampak sosial terhadap
mereka hanya mampu menjadi buruh-
pembangunan
buruh
perusahaan
perkebunan
tersebut. Ketika perusahaan perkebunan masuk,
mereka
dukungan
sangat
masyarakat
pembebasan rangkaian
lahan.
Dalam
sosialisasi
hal
berbagai
program-program
dan
bekerja
di
bidang
administrasi pada level bawah.
membutuhkan dalam
kasar
Beberapa
fenomena
tersebut
hendaknya dapat dijadikan sebagai gejala yang
perlu
untuk
dicermati
dalam
perubahan sosial masyarakat tradisional
perkebunan terhadap masyarakat, timbul
menuju
harapan-harapan
bagi
masyarakat lokal yang rendah akibat
dan
ketiadaan keterampilan akan berdampak
Perusahaan-perusahaan
serius terhadap pola hubungan antara
menjanjikan peluang dan kesempatan
masyarakat luar dan masyarakat lokal di
kepada
untuk
sekitar wilayah perkebunan. Ketika warga
berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan
lokal hanya bisa diakomodir dalam bidang
perkebunan. Selain itu, pola bagi hasil
kerja yang kasar dan berupah rendah,
akan
masyarakat
akan timbul permasalahan baru karena
mendapatkan bagian dari perkebunan
mereka berfikir tidak ada manfaat dari
yang akan dibangun.
pembangunan
perubahan
masyarakat
tingkat
kesejahteraan.
kehidupan
masyarakat
lokal
memungkinkan
Perlahan-lahan
sudah
pemukiman
mulai tampak di beberapa kawasan yang
perusahaan
dibangun
masyarakat
di
perubahan
modernisasi.
kawasan
perbatasan.
yang
Partisipasi
hadir
di
mereka. dalam akan
Kegagalan
menyejahterakan berbuah
persoalan
Wilayah-wilayah yang dulunya ditutupi
karena
hutan belantara mulai semarak akan
pendapatan masyarakat dari hasil-hasil
kehadiran para pekerja dan mesin-mesin
alam seperti karet dan hasil hutan justru
yang merambah hutan dan membuat
lebih
lahan
masyarakat ketika perusahaan masuk dan
perkebunan.
Kehadiran
banyak
pekerja di kawasan-kawasan perkebunan juga
melahirkan
interaksi
sebelum
wilayah
tinggi
perusahaan
dibanding
masuk,
penghasilan
beroperasi menggarap lahan warga.
antara
Penolakan
forum
masyarakat
masyarakat lokal dan masyarakat pekerja
perbatasan terhadap rencana pemerintah
yang datang dari luar wilayah perkebunan
Kabupaten
tersebut.
muncul
membangun perkebunan di Kecamatan
ketika banyak di antara warga lokal yang
Embaloh Hulu dan Badau merupakan
tidak dapat diakomodir dalam beberapa
salah
Permasalahan
akan
satu
Kapuas
dampak
Hulu
dari
(Kalbar)
berbagai
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
15
persoalan yang terkait dengan dampak
kehidupan mereka yang sulit. Prioritas
buruk kehadiran perusahaan yang terjadi
pemerintah dan pengusaha terhadap para
di wilayah-wilayah lain. Dengan inisiatif
pekerja lokal merupakan bentuk empati
para
terhadap masyarakat daerah pedalaman
petinggi
adat
dan
dukungan
masyarakat, warga akhirnya memutuskan
dan
untuk
kemiskinan dan ketertinggalan.
menolak
pembangunan
perkebunan. Inilah yang penulis katakan sebagai
bentuk
antisipasi
perbatasan
Beberapa
yang
hidup
program
dalam
peningkatan
terhadap
partisipasi masyarakat lokal yang belum
perilaku tidak konsisten beberapa oknum
dijalani secara serius adalah perekrutan
perusahaan dan pemerintah dengan janji
para pelajar yang berpotensi untuk dikirim
kesejahteraan
masyarakat
belajar dan kemudian mengabdi pada
yangakan berdampak bagi iklim investasi
perusahaan. Beberapa program Corporate
di daerah-daerah lain. Banyaknya kasus-
Social Responsibility (CSR) sudah mulai
kasus penolakan dan aksi protes terhadap
mengembangkan program belajar bagi
masyarakat harus dapat segera dicari akar
masyarakat di sekitar perusahaan meski
permasalahannya.
Masyarakat
sebagian besar masih difokuskan pada
dasarnya
menolak
terhadap
tidak
pembangunan,
namun
pembangunan
tersebut
meningkatkan
taraf
masyarakat,
adanya
jika
ternyata
justru
Pemerintah
perlu
non
akademik.
untuk
mengarahkan
perusahaan untuk memprioritaskan pada
kesejahteraan
peningkatan dan pengembangan sumber
perlu
evaluasi
untuk
terhadap
penyebabnya. Pola
kegiatan-kegiatan
tidak
pemerintah
melakukan
pada
daya manusia (SDM), agar masyarakat perbatasan
juga
dapat
berpartisipasi
secara layak terhadap pembangunan.
rekrutmen
dan
penciptaan
Jika dilihat beberapa rekomendasi
kebijakan terhadap para pekerja lokal
yang
merupakan
untuk
pemerintah dapat menjadikan momentum
menghindari resistensi dan opini buruk
ini sebagai kesempatan untuk membuka
masyarakat
isolasi
opsi
penting
terhadap
pembangunan.
disampaikan
dan
pada
bagian
ketertinggalan
ini,
masyarakat
Ironisnya banyak opini yang berkembang
perbatasan. Program-program pendidikan
dari
dan peningkatan SDM tidak akan sulit
kalangan
pemerintahan
dan
pengusaha yang menganggap masyarakat
untuk
anti pembangunan dan perubahan. Ini
perusahaan karena biayanya sebenarnya
merupakan bentuk ketidakpahaman akan
tidak terlalu besar. Berbagai program yang
akar
berbasis
persoalan
yang
ada.
Pihak
ditanggulangi
peningkatan
oleh
pihak
partisipasi
pemerintah dan para pengusaha perlu
masyarakat dalam pembangunan ini akan
juga mendengar dan mempertimbangkan
meringankan
suara
maupun daerah. Kehadiran perusahaan
masyarakat
yang
menjalani
tugas
pemerintah
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
pusat
16
seharusnya
juga
menghadirkan
mampu
nuansa
perubahan
sosial
untuk
baru dan
bagi
ekonomi
diantaranya
yang
perkembangan
mengalami
yang
signifikan.
Sementara di wilayah perbatasan laut dan
masyarakat. Jika hal - hal “kecil” ini dapat
darat
diimplementasikan, maka kesan negatif
perhatian yang memadai. Indikatornya
masyarakat terhadap perusahaan yang
adalah
selama ini hanya identik dengan mengejar
pencurian kekayaan alam di Indonesia
keuntungan, tanpa memperdulikan aspek
baik di laut maupun di darat terutama di
sosial dan lingkungan sedikit-demi sedikit
wilayah-wilayah
akan semakin berkurang.
terpencil dan perbatasan darat yang tidak
cenderung
ada
memiliki REALISASI
PEMBANGUNAN
DI
KAWASAN PERBATASAN
begitu
mendapatkan
banyak
perbatasan
akses
laut
transportasi
kasus
yang
yang
memadai. Penangkapan beberapa pelaku penyelundupan
Indonesia sudah merdeka lebih dari
tidak
selama
ini
dan
pencurian
sesungguhnya
ikan belum
70 Tahun. Secara umum pembangunan
menunjukkan fakta kerugian Indonesia
dan perkembangan kehidupan bernegara
akibat
secara
jumlahnya sebetulnya sangat fantastis.
umum
Pembangunan
sudah fisik
cukup
yang
baik.
terdapat
di
hilangnya
Penulis
sumber
daya
berpandangan
yang
bahwa
wilayah Jakarta dan sekitarnya mampu
orientasi pengamanan kekayaan alam
bersaing dengan Negara-negara maju dan
nasional
berkembang,
dengan
merupakan tanggung jawab militer. Peran
perkembangan ilmu pengetahuan dan
serta masyarakat sangat penting dalam
teknologi yang semakin baik dari hari ke
rangka menjaga kekayaan alam Indonesia
hari.
Realisasi pembangunan tersebut
yang luar biasa besarnya ini. Hal ini
tampak pada tumbuhnya beberapa pusat
penting mengingat ada dugaan bahwa
pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang
warga Indonesia sendiri yang mendukung
menjadikan
Jakarta,
Surabaya,
dan
berbagai
Semarang
tumbuh
menjadi
kota
alam Indonesia seperti pasir, kayu, ikan
metropolitan diiringi modernisasi dalam
dan hasil laut, serta perdagangan ilegal.
berbagai
kurangnya
begitu
bidang
pula
sebagai konsekuensi
tidak
upaya
semata-mata
penjarahan
sosialisasi
hanya
kekayaan
dan
upaya
kemajuan dan pertumbuhan penduduk
melibatkan unsur masyarakat di wilayah-
yang tinggi.
wilayah perbatasan menjadikan upaya
Berbagai tersebut
prestasi
ternyata
tidak
sebagaimana
mestinya
daerah
Di
lain.
tersebut,
praktis
pembangunan
luar
bagi
berjalan
penuntasan permasalahan sumber daya alam di perbatasan menjadi sia-sia.
daerah-
Kasus lepasnya pulau Sipadan dan
wilayah-wilayah
Ligitan, pergeseran patok batas di wilayah
hanya
beberapa
Camar Bulan, Tanjung Datuk dan wilayah-
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
17
wilayah lain di perbatasan Indonesia-
masyarakat. Bahan - bahan pokok sangat
Malaysia
tampaknya
mengubah
pola
perbatasan
yang
belum
mampu
mahal karena biaya pengiriman yang
pengelolaan
wilayah
besar dan berat, harga BBM yang dapat
umumnya
memiliki
mencapai lima kali lipat dari harga normal
potensi alam dan ekonomi yang besar.
di
Pemerintah dan rakyat Indonesia akan
pengiriman
“kebakaran jenggot” hanya bila terjadi
mengakibatkan harga berbagai komoditi
kasus-kasus
kedaulatan
masyarakat menjadi sangat murah dan
masyarakat
tidak
negara.
pelanggaran
Namun
anehnya,
perbatasan tampak tidak terlalu berminat untuk
melakukan
demonstrasi
SPBU,
pemerintah
biaya
transport
hasil-hasil
mampu
alam
meningkatkan
taraf
kehidupan mereka.
demonstrasi-
mengecam
besarnya
Di
wilayah
Kalimantan
Kabupaten
Barat,
Sintang
terdapat
dua
Malaysia dalam berbagai kasus tersebut.
kecamatan yang berbatasan langsung
Semangat
“ganyang
dengan
terjadi
daerah-daerah
di
Malaysia” yang
justru tidak
wilayah
Sarawak
Malaysia.
Hingga saat ini belum dibangun akses
berbatasan langsung dengan Malaysia
jalan
serta tidak memahami secara mendalam
Sintang
berbagai realitas yang ada di titik-titik
perbatasan. Dengan jarak tempuh yang
perbatasan Indonesia dan Malaysia.
mencapai
Secara umum infrastruktur yang paling
penting
bagi
pengembangan
yang
memadai
dari
menuju
hingga
kabupaten
wilayah-wilayah
200
KM
masyarakat
perbatasan
menghabiskan
waktu
lebih, mesti
12-15
jam
kawasan perbatasan adalah jalan raya.
perjalanan di dalam kondisi jalan yang
Sejauh ini di Kalimantan pembangunan
berat terutama di musim hujan. Dari kasus
akses jalan di sepanjang perbatasan baru
di
sekitar 5% dari sekitar 2000 KM garis
tergambarkan bahwa impian masyarakat
batas perbatasan darat. Begitu pula jalan-
untuk dapat membuka pos lintas batas
jalan
wilayah-
(border gate) resmi di Kabupaten Sintang
wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi
hanya akan menjadi impian yang tak akan
bahkan antar negara kondisinya rusak
kunjung terealisasi. Pembangunan jalan
parah.
aspal sepanjang itu tidak akan mudah
yang
menghubungkan
Meskipun
biaya
pembangunan
Kabupaten
Sintang
ini
dapat
untuk terwujud mengingat masih sangat
jalan terhitung besar, namun itulah satu-
banyak
satunya yang saat ini sangat didambakan
menghubungkan
oleh masyarakat. Keterisolasian akibat
perbatasan yang menjadi tanggung jawab
ketiadaan
negara
infrastruktur
jalan
ini
mengakibatkan sulitnya akses - akses lain yang
sangat
penting
ruas-ruas
juga
jalan
utama
wilayah-wilayah
belum
tampak
terealisasi.
bagi kehidupan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
yang di
akan
18
Di lain pihak, beberapa border gate
Perlu pula diingat bahwa banyak di antara
(pos lintas batas) yang telah dibangun di
perusahaan-perusahaan
Malaysia
Kabupaten Bengkayang, Sambas dan
sudah
wilayah-wilayah
Kapuas Hulu Kalimantan Barat hingga kini
Indonesia, sehingga dapat menjadi modus
belum
baru penguasaan SDA yang diboncengi
jelas
fungsinya.
Lemahnya
diplomasi pemerintah Indonesia terhadap
menguasai
kini
kepentingan-kepentingan investasi.
Malaysia diduga menjadi alasan mengapa
Meski keindahan berbagai potensi
hingga kini pihak Malaysia enggan untuk
alam, dan kebudayaan tersebut adalah
membuka border gate yang sama di
proses
wilayah mereka. Ada dugaan bahwa tidak
menjadikannya kawasan komersil perlu
adanya
lebih
polesan-polesan tertentu, dan anggaran
menguntungkan pihak Malaysia, karena
yang cukup besar. Sejauh ini kawasan
sebagian besar SDA yang berasal dari
wisata yang cukup maju dan berkembang
wilayah-wilayah
terdapat
border
gate
tersebut
perbatasan
milik
yang
di
alami,
Kota
namun
untuk
Singkawang
dan
Indonesia akan masuk dengan bebas ke
sekitarnya. Pemerintah Kota Singkawang
wilayah
Malaysia
mekanisme
tanpa
adanya
tampak serius menggarap potensi budaya
keimigrasian
dan
yang mereka miliki sehingga Singkawang
kepabeanan.
menjadi
Masyarakat perhatian
umumnya
pemerintah
menilai terhadap
primadona
kunjungan
wisata
domestik terbesar di Kalimantan Barat. Berdasarkan
pertimbangan
ini,
maka
peningkatan kualitas pembangunan di
sektor pariwisata ini dapat diinisiasikan
kawasan
oleh
perbatasan
masih
kurang.
masyarakat
maupun
Perlakuan ini hampir serupa dengan nasib
Selain
perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang
dampak ekonomi juga akan dirasakan
tidak memiliki pos pelabuhan lintas batas
oleh
yang
dibangunnya fasilitas-fasilitas pendukung
permanen.
Namun
karakteristik
memancing
pemerintah.
masyarakat
Malaysia berbeda Papua Nugini. Dalam
untuk
kelancaran
beberapa kasus tampak sekali bahwa
tersebut.
perhatian
investor,
sekitar
dengan
kunjungan
wisata
pihak Malaysia terbukti memanfaatkan kelemahan mengelola
pihak
Indonesia
perbatasannya
dalam
SIMPULAN DAN SARAN
hingga
Kesimpulan
dari
penelitian
mencuatnya isu pergeseran patok batas
mendeskripsikan
dan sengketa di wilayah perairan. Hingga
dalam
saat ini masih banyak tapal batas yang
pembangunan
menjadi sengketa baik di laut maupun
Indonesia-Malaysia. Beberapa kelemahan
daratan. Hal ini tidak pernah terjadi antara
tersebut
pemerintah Indonesia dan Papua Nugini.
beberapa hal sebagai berikut:
beberapa
kelemahan
implementasi di
dapat
wilayah
ini
kebijakan perbatasan
dijelaskan
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
melalui
19
1. Implementasi
kebijakan
daerah, LSM dan personil TNI yang
pembangunan di kawasan perbatasan
bertugas
sebagai
belum
perbatasan.
Dengan
berjalan
dengan
efektif.
penjaga modal
Beberapa kendala yang menjadikan
diharapkan
persoalan perbatasan tidak pernah
membuat kebijakan terobosan untuk
tuntas adalah lemahnya political will
mengejar
pemerintah
pembangunan di kawasan perbatasan
pusat
dalam
meningkatkan alokasi penganggaran bagi
pembangunan
pemerintah
ini dapat
ketertinggalan
tersebut.
infrastruktur,
3. Realisasi pembangunan di kawasan
pendidikan dan kesehatan sehingga
perbatasan sebagaian besar masih
banyak
bersifat
warga
kawasan
yang
perbatasan
Malaysia
yang
tinggal
di
Indonesia
-
lebih
monumental. memikirkan
Pemerintah membangun
menggantungkan
monumen, gerbang tol lintas batas,
kebutuhan ekonomi, pendidikan dan
dan modernisasi area pos lintas batas
layanan
ketimbang membangun infrastruktur
kesehatan
di
negara
Malaysia. Selain itu, tidak adanya
yang
kewenangan
kesejahteraan
dalam
pemerintah
daerah
mengelola
mampu
menstimulasi
warga
perbatasan.
kawasan
Oleh karena itu, pada titik-titik tertentu
warga
di wilayah perbatasan, banyak warga
dianaktirikan.
yang kesulitan mengakses informasi
Berbagai peluang dan potensi yang
dan transportasi yang baik di kawasan
seharunya
Indonesia,
perbatasan
menjadikan
perbatasan
seperti
dimiliki
oleh
warga
hal
tersebut
karena
perbatasan sebagai daerah strategi
infrastruktur utama seperti jalan dan
dalam
berbagai
tidak
dapat
bidang
kemudian
jembatan yang belum menjangkau
berjalan
dengan
seluruh permukiman warga di wilayah
seharunya.
2. Partisipasi
perbatasan.
masyarakat
dalam
pembangunan dan keamanan negara cukup tinggi. Meskipun hidup dalam keprihatinan, umumnya nasionalisme warga
perbatasan
Masyarakat mengenal kebangsaan
cukup
perbatasan dengan
berbagai diselenggarakan
kegiatan oleh
Rangkuti. 2010. Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi dan Ekologi Menunjang Pertahanan Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi. Jakarta: Selectedworks
umumnya
baik
mereka,
tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
aktif
identitas dalam
Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik UGM. 2012. Mengelola Perbatasan Negara. Yogyakarta : Fisip UGM
yang pemerintah
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
20
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: BAPPENAS RI.
DAN
Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2013 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ISSN: 873-3741-1
