PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TOPIK ;
ESENSI KEBIJAKAN ASIMETRIS DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERBATASAN (Perpres. 12/2010) “BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP dengan tugas membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP.”
BNPP tediri dari 18 K/L serta 12 Gubernur Kawasan Perbatasan
Intervensi lintas sektor
Settap BNPP
BNPP
Fungsi BNPP : Menetapkan kebijakan program, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan
TUGAS BADAN NASIONAL PENGELOLA 1. PERBATASAN MENETAPKAN
4. MELAKSAN AKAN EVALUASI DAN PENGAWAS AN PELAKSANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DILAKUKAN OLEH INSTANSI SESUAI TUGAS DAN UNGSINYA (PASAL 2)
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERBATASAN
TUGAS BNPP (Ps. 15 UU 43/2008)
3. MENGOORDINAS IKAN PELAKSANAAN
2. MENETAPK AN RENCANA KEBUTUHA N ANGGARAN
PARADIGMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
Melihat prespektif lebih luas terhadap negara tetangga dan dunia internasional dan tetap memberdayakan potensi dalam negeri.
PERUBAHAN PARADIGMA
OUTWARD LOOKING
INWARD LOOKING
Menjadikan masyarakat mampu berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan negara tetangga dan internasional
PERUBAHAN PARADIGMA
HALAMAN BELAKANG
HALAMAN DEPAN Menjamin keutuhan wilayah, kedaultan negara, perlindungan bangsa, sekaligus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
PERUBAHAN PARADIGMA
KEAMANAN
KEAMANAN, KESEJAHTERAAN, LINGKUNGAN wawanBNPP@2013
UNDANG-UNDANG NOM0R 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 361 Ayat (2) : Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai wilayah negara. Pasal 361 Ayat (3) : Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk : a. penetapan rencana detail tata ruang; b . pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
Pasal 361 Ayat (7) : Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga
KONDISI FAKTUAL KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BEBERAPA SEGMEN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT DAN LAUT MASIH BELUM TUNTAS/BERMASALAH (SEGMEN BERMASALAH BERUPA: OUTSTANDING BOUNDER PROBLEMS (OBP), UNRESOLVED, UNSURVEYED DAN SEJUMLAH BATAS MARITIM).
KONDISI KAWASAN PERBATASAN YANG BELUM SEPENUHNYA AMAN/TERTIB, SEHINGGA SERING TERJADI KASUS-KASUS PELANGGARAN BATAS NEGARA DAN LINTAS BATAS NEGARA YANG BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA (PERDAGANGAN ILLEGAL, PENCURIAN IKAN, PEMBALAKAN LIAR, PERDAGANGAN MANUSIA).
KONDISI KAWASAN PERBATASAN YANG MASIH TERISOLIR DAN TERTINGGAL KARENA TERBATASNYA INFRASTRUKTUR /SARANA PRASARANA.
KONDISI SOSIAL EKONOMI WARGA MASYARAKAT PERBATASAN YANG MASIH RENDAH PADAHAL POTENSI SUMBERDAYA CUKUP BESAR.
KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DENGAN NEGARA TETANGGA KHUSUSNYA RI – MALAYSIA DAN SINGAPORE YANG DAPAT MENIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL DAN BERPOTENSI DEGRADASI JIWA KEBANGSAAN.
POTENSI SUMBER DAYA DI KAWASAN PERBATASAN BELUM DAPAT DIDAYAGUNAKAN SECARA MAKSIMAL UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN, (BAHKAN MASIH TERDAPAT KETERGANTUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DARI NEGARA TETANGGA /MALAYSIA)
MUNCUL KERESAHAN DAN KETIDAKPUASAN MASYARAKAT PERBATASAN KARENA NEGARA TIDAK HADIR (ISU EKSODUS DAN KEWARGANEGARAAN, SEPERTI KASUS LONG APARI, LUMBIS OGONG, SEBATIK, DSB)
DESENTRALISASI ASIMETRIS LINGKUP PERBATASAN NEGARA
NAWA CITA PRESIDEN RI MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
A. PELETAKAN DASAR-DASAR DIMULAINYA DESENTRALISASI ASIMETRIS 1. Pengembangan Kawasan Perbatasan 2. Pengembangan Daerah Tertinggal. 3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 4. Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah. 5. Penataan DOB Untuk Kesejahteraan Rakyat. B. PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH TERUTAMA KAWASAN TIMUR INDONESIA C. PENGURANGAN KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT
Political Asymmetry (Fokus Keberpihakan)
Menemukenali dan menetapkan Pola Dasar (Poldas) hubungan, proses dan format pemerintahan yang efektif dan efisien (Pusat-Daerah) dalam pengelolaan Kws.Perbatasan Negara, secara terpadu dan professional
Desetralisasi Asimetris
Mengatur hubungan berkaitan Kewenangan, Keuangan, Kontrol dan Kelembagaan (terkait bagi Daerah penerima Desentralisasi Asismetris memiliki struktur kelembagaan bersifat khusus (Size of government atau Kemampuan fungsi pemerintah Kws.Perbatasan/ Governability);
Administrative Asymmetry (Fokus Pelayanan)
Perbatasan perlu perlakuan khusus mengingat perannya sebagai batas dengan negara tetangga. Daerah perbatasan memegang fungsi penting karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Daerah perbatasan harus sebagai halaman depan dan bukan halaman belakang NKRI
UU No.43 Th.2008 : Wil.Negara
Wilayah Bts.Negara dan Kws.Perbatasan, Kewenangan, Organisasi, Kelembagaan, dan peran masyarakat
UU No.23 Th.2014: Pemerintah Daerah Psl. 361
Kewajiban Pusat membangun kawasan perbatasan, dan perlakukan khusus Kecamatan perbatasan negara
Butuh Kebijakan Asimetris/Inovasi/Terobosan Mekanisme Perencanaan, Penganggaran, Targeting, Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kws.Perbatasan
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN 1. PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA (DARAT, LAUT, UDARA) SERTA PEMELIHARAAN TANDA BATAS. 2. PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM. 3. PEMANTAPAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA (CIQS)/POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN). 4. PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN (RENCANA DETIL TATA RUANG/RDTR). 5. PENINGKATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN PEMUKIMAN DIKAWASAN PERBATASAN.
6. PENINGKATAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERDAYA SAING. 7. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN-KESEHATAN DAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR KAWASAN PERBATASAN.
8. PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PEMERINTAHAN.
ISU PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA (URUSAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN URUSAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN)
ISU PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
(Penyelesaian Batas Darat, Laut, Udara dan Pemanfaatannya; Sarpras Hankam dan Gakum; Diplomasi Perundingan dan Operasi Pengamanan)
ISU PENGELOLAAN LINTAS BATAS (Criminal
border; illegal trafficking; terorist; Sarpras PLBN dan CIQS ; dan Diplomasi lintas batas)
ISU PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (Infrastruktur Dasar Pembuka Keterisolasian; Infrastruktur Pendukung Perekonomian Rakyat, Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar; Infrastruktur PLBN, Tata Ruang; dan Potensi kawasan darat dan laut; PKSN dan Kec.Lokpri)
ISU KELEMBAGAAN
(Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi (KIS) Pusat, Sektoral dan Daerah; SDM Stakeholder; Keputusan Politik Pro Perbatasan dan Kerjasama Bilateral/Trilateral; Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan).
SASARAN DAN TARGET LOKASI PENGELOLAAN PERBATASAN 2015 - 2019 10 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) SBG KONSENTRASI PENGEMBANGAN (DITAMBAH 16 PKSN DALAM TAHAPAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN). 187 KECAMATAN SBG LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) DI 41 KABUPATEN/KOTA PD 13 PROVINSI. PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN
DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA RPJPN 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007)
RPJMN 2015-2019 (Per Pres No. 2 Tahun 2015)
1
GRAND DESIGN/ DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025 (JANGKA PANJANG) Per BNPP No.1/2011 MENGGAMBARKAN BAGAIMANA VISI & MISI PENGELOLAAN PERBATASAN SESUAI RPJPN 2005 – 2025 YANG AKAN DIWUJUDKAN DALAM JANGKA PANJANG TAHUN 2011 – 2025
RENCANA INDUK
2
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019 (JANGKA MENENGAH) Per BNPP No.1/2015 MENGGAMBARKAN APA YANG AKAN DILAKSANAKAN UTK JANGKA LIMA TAHUNAN DALAM MENGELOLA BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN (2015 – 2019)
3
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 TAHUN 2012, dst. (TAHUNAN) MENGGAMBARKAN APA YANG AKAN DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
NAWA CITA KETIGA PRESIDEN
UU NO.23 TAHUN 2014 (Pasal 361 Ayat (7))
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga
DIPERLUKAN REGULASI/KEBIJAKAN YANG SECARA SPESIFIK MENGATUR KEWENANGAN TUGAS DAN PENDANAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
MATRIKS HASIL EVALUASI RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015 - 2019
SASARAN PROGRAM CAPAIAN TARGET (OUTCOME) / SASARAN PER AGUSTUS 2016 NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET 2015 - 2019 KEGIATAN (OUTPUT) / (SEMENTARA) INDIKATOR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA I Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat A Aspek Penetapan dan Penegasan Batas A.1 Peningkatan 1. Meningkatnya efektifitas diplomasi dan kejelasan batas wilayah negara dengan 3 negara tetangga di Perundingan/Diplomasi kawasan perbatasan darat Batas Negara Wilayah Darat
A.2
Peningkatan Investigasi, Refixation, dan Maintenance (IRM)
2.
Jumlah perundingan batas wilayah negara RI- Kaltara, Kaltim,Kalbar Malaysia Jumlah perundingan batas wilayah negara RIPapua PNG Jumlah perundingan batas wilayah negara RINTT RDTL Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan
1.
Jumlah Border Sign Post Kaltara, Kaltim dan 200 Unit RI-Malaysia Kalbar Jumlah Border Sign Post NTT 25 Unit RI-RDTL Jumlah Border Sign Post Papua 200 Unit RI-PNG Jumlah Pilar Batas RINTT 550 Unit RDTL Jumlah Pilar Batas RIPapua 770 Unit PNG Terjaganya keberadaan pilar batas negara wilayah darat
Panjang (km) patok pilar batas yang terpelihara Kaltara, Kaltim dan dan diperbaiki oleh kedua Kalbar negara
20 Perundingan
12 Perundingan
5 Perundingan
5 Perundingan
5 Perundingan
2 Perundingan
250 km
22 Unit 11 Unit 23 Unit 137 Unit 198 Unit
75 km
NO
A.3
A.4
PROGRAM / KEGIATAN
Pembangunan/Peningkatan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP)
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN LOKASI KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR 2. Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan Jumlah Border Sign Post Kaltara, Kaltim dan RI-Malaysia Kalbar Jumlah Border Sign Post Papua RI-PNG
1.
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA))
300 Unit
127 Unit
300 Unit
23 Unit
Terwujudnya akses jalan ke garis batas negara dan menurunnya aktifitas ilegal di perbatasan
Panjang (km) jalur Kaltara, Kaltim dan inspeksi perbatasan Kalbar yang terbangun Pembangunan/Peningkatan 1. Terjaganya kedaulatan negara di perbatasan Sarana Prasarana Serta Jumlah peningkatan/ Operasional Perbatasan pembangunan Pos Kaltara, Pamtas (sarpras Kaltim,Kalbar,NTT pendukung patroli yang dan Papua diberikan) Kaltara, Jumlah alat komunikasi Kaltim,Kalbar,NTT Pos Pamtas dan Papua Jumlah kendaraan roda Kaltara, 4 operasional Pos Kaltim,Kalbar,NTT Pamtas dan roda 2 dan Papua B.3b Tidak ada pelanggaran dan aktifitas ilegal Porsentase tidak ada Kalbar, Kaltara, pelanggaran dan Kaltim, NTT, Papua aktifitas ilegal
500 km
111 km
100 Unit
17 Unit
100 Unit
5 Unit
100 Unit
15 Unit
100%
45%
NO II A
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Aspek Penetapan dan Penegasan Batas PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA))
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional A.5 Optimalisasi Diplomasi 1. Meningkatnya Kualitas Hukum Dan Perjanjian Internasional Yang Aman Dari Terkait Dengan Aspek Politis, Yuridis, Teknis, Dan Keamanan ditetapkan oleh kementerian Pengelolaan Hukum Dan teknis yang terkait Perjanjian Internasional Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian Batas Laut RI60 kali 33 kali penetapan batas Negara Tetangga wilayah nasional di laut Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan A.6 Peningkatan Investigasi dan pemeliharaan Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD)
A.7 Penegakan Hukum dan Kedaulatan Wilayah Udara Nasional
1. Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Titik Dasar Jumlah pilar Titik Sabuk Selatan Referensi (TR)/Titik (Merauke 50 pilarTR/TD 50 pilarTR/TD Dasar (TD) Simeulue) 2. Terpeliharanya keberadaan Titik Referensi (TR) di lokasi Titik Dasar (TD) Jumlah pilar Titik Sabuk Utara dari Referensi (TR)/Titik Pulau Rondo 50 pilarTR/TD 50 pilariTR/TD Dasar (TD) sampai Jayapura 1. Terlaksananya Perubahan UU No. 1/2009 dan pengambilalihan pengendalian lintas udara (FIR) Jumlah Regulasi FIR sector ABC di Perubahan UU atas Kep.Natuna, No.1/2009 dan FGD Singapura dan pengambilalihan FIR Malaysia
Jumlah dermaga terbangun
Dermaga Hankam di Sei Pancang, Sungai Torasi, Merauke, P. Batek, P. Rondo, P. Tokong Hiu, P. Dana, P. Mangkai
- 15 FGD - 1 Draft Regulasi Perubahan UU no.1/2009
Rancangan Inpres FIR
8 Paket
1 Paket (Sei Pancang)
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN NO PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA A Aspek Sarana-Prasarana Lintas Batas Darat dan Laut
A.8
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
Program Penguatan Pemerintahan Umum Kegiatan pengembangan 1. Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, dan Penataan Wilayah dan pengembangan/pengelolaan/penyediaan sarpras perbatasan antar negara Administrasi dan Jumlah provinsi yang Perbatasan melaksanakan kerjasama perbatasan antar 2 Provinsi (Kaltara dan 6 Provinsi negara (JIM, NTT) SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yang Terbangun
Terlaksananya dukungan manajemen pengelolaan PLBN yang terbangun. Jumlah kesepakatan kerjasama lintas batas yang terlaksana dan terukur
7 PLBN
2 PLBN
7 PLBN
1 Rancangan Perka Pengelolaan PLBN Terpadu
30 dokumen
4 Dokumen
NO
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan Darat dan Laut Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konsevasi Energi A.9 Kegiatan Pembinaan, 1. Terwujudnya Pembangunan Pembangkit Listrik dari EBT Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
Pembangunan Pembangkit Listrik dari EBT (PLTS)
A.10
300 unit
170 Titik PLTS
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan Penyusunan Kebijakan 2. Terbangunnya Sistem Distribusi dan tersedianya sambungan Listrik untuk Rumah Tangga tidak Mampu dan Program serta Evaluasi (QW) Pelaksanaan Kebijakan 187 Lokasi Prioritas Ketenagalistrikan Pembangunan PLTD Kecamatan di Kawasan 500 unit 0 Perbatasan
Pembangunan Pembangkit Listrik PLTD di PLBN
A.11
187 Lokasi Priroitas Kecamatan di Kawasan Perbatasan
Program Penyediaan Infrastruktur & Penyediaan Infrastruktur & 3. Layanan Telekomunikasi & Penyiaran
16 PLBN
16 unit
7 PLBN
Layanan Telekomunikasi & Penyiaran Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersil Jumlah Penyediaan Akses 187 Lokpri 800 unit 0 Unit Internet Jumlah BTS yang dibangun di Daerah Blank Spot Layanan Telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Jumlah infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan
187 Lokpri
500 unit
3 Unit
60 Lokasi Prioritas
60 unit
2 Unit
NO
A.12
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET 2015 - 2019 KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran Pengembangan Infrastruktur 1 Meningkatnya jangkauan siaran dan kualitas siaran penyiaran publik dan Layanan Telekomunikasi Jumlah lokasi dan Penyiaran pembangunan/perbaikan tower serta sarana dan 30 Kabupaten 30 unit prasarana pendukung LPP TVRI di kawasan perbatasan Jumlah lokasi fasilitas (pemancar, genset, dll) LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan
A.13
A.14
A.15
25 Kecamatan
25 unit
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
3 Unit
5 Unit
Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Non Status Penyelenggaraan Jalan, 1 Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan Non Status Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah Panjang Jalan Non Peningkatan Kapasitas Jalan Status yang 187 Lokasi Kecamatan 4.318 km 213 km Non Status dibangun/ditingkatkan Prioritas pada kawasan perbatasan Jumlah Panjang Jembatan Non Status 187 Lokasi Kecamatan yang 445 m 127 m Prioritas dibangun/ditingkatkan di Kawasan Perbatasan Program Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan dan Pengelolaan Terwujudnya Kinerja Pelayanan LLAJ (Simpul & Konektifitas) Prasarana dan Fasilitas Lalu Jumlah Lokasi 2 Kabupaten di Lintas Angkutan Jalan Pembangunan/Rehabilitas 2 unit Belum Terdata Kawasan Perbatasan i/Peningkatan Terminal Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Meningkatnya Ketersediaan dan Kehandalan armada pelayaran nasional Penyelenggaraan Transportasi Jumlah Kapal Perintis Laut, Kegiatan Pengelolaan dan 20 Kabupaten di Penumpang dan Barang 90 unit 1 Unit ( Rute Sebatik-Tawau) Penyelenggaraan di Bidang Kawasan Perbatasan yang dibangun/disediakan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas ASDP Laut
A.16
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas ASDP
Terwujudnya Konektifitas LLASDP (Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana) Jumlah 15 Kabupaten di Pembangunan/Rehabilitas Kawasan Perbatasan i Pelabuhan/Dermaga
122 unit
3 Unit
NO
A.17
B B.1
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pembangunan, Rehabilitasi dan Meningkatnya Aksesibilitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi Udara Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara yang 28 Kabupaten di dikembangkan di Kawasan kawasan 39 bandara Perbatasan perbatasanPerbatasan
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
2 Bandara (Kab. Anambas dan Kab.Miangas)
Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Darat dan Laut Penataan Regulasi Penataan Meningkatnya kualitas pengaturan penataan ruang kawasan perbatasan Ruang Kawasan Perbatasan Jumlah regulasi yang 10 Rancangan Rencana disusun dan ditetapkan Detail Tata Ruang 13 Provinsi Kawasan dalam rangka 13 rekomendasi Kecamatan Lokpri dan 5 Perbatasan pemanfaatan ruang Rancangan Rencana Detail kawasan perbatasan PKSN Jumlah regulasi yang disusun dan ditetapkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan
13 rekomendasi
10 Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lokpri dan 5 Rancangan Rencana Detail PKSN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN LOKASI KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR C Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi Dan UKM C.1 Sarana prasarana LLP KUKM Terbangunnya sarana LLP KUKM Gedung/bangunan LLP 81 lokpri darat KUKM Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro C.2 Peningkatan akses usaha mikro Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikro pada pembiayaan dan layanan Koperasi pemula yang keuangan lainnya mendapatkan bimbingan 81 lokpri darat dan penguatan permodalan NO
PROGRAM / KEGIATAN
C.3 Penguatan kapasitas koperasi dan sentra usaha mikro dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan melalui pemanfaatan sumber daya lokal
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
81 Paket
Belum Terdata
162 koperasi
Belum Terdata
Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins ) Koperasi produksi/sentra usaha mikro yang diperkuat sistem bisnis dan kapasitas produksinya (skema manajemen/sistem bisnis, penguatan kapasitas, pendampingan dan pendataan)
81 lokpri darat
81 koperasi
Belum Terdata
C.4 Penataan usaha C.4 Meningkatnya akses pemasaran usaha informal, termasuk gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dan penataan sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir (Program Lanjutan) informal/pedagang kaki lima di perkotaan dan daerah tujuan - Pedagang skala mikro wisata informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan sarana usaha, pemasaran serta Belum Terdata promosi di perkotaan 81 lokpri darat 405 umi dan daerah wisata (bantuan, skema manajemen, pendampingan dan pendataan) (Program Lanjutan) - Usaha mikro/koperasi produsen yang difasilitasi promosi dan pemasaran produknya pada event lokal dan kepariwisataan (fasilitasi event /pameran dan pendataan) (Program Lanjutan)
81 lokpri darat
405 umi
Belum Terdata
NO D D.1
D.2
D.3
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / LOKASI INDIKATOR Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut Pengembangan Meningkatnya Pelabuhan Perikanan Pembangunan dan yang Dibangun dan Dikembangkan Pengelolaan Pelabuhan Jumlah pengembangan dan Perikanan Pendukung 5 Lokasi PKSN Kawasan pembangunan pelabuhan perikanan PKSN Perbatasan Laut daerah prioritas/PKSN PROGRAM / KEGIATAN
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan di Kawasan Perbatasan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan di kawasan perbatasan
D.4
Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan berbasis SDA, SDM, dan IPTEK di kawasan perbatasan
D.5
Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
D.6
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
5 unit
Belum Terdata
Meningkatnya Armada Perikanan Tangkap Nasional yang Modern dan Berdaya Saing Jumlah sarpras pendukung penangkapan kapal/perahu penangkap ikan ≥ 30 GT
75 LOKPRI
75 unit
Belum Terdata
Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya di bidang Prasarana dan Sarana yang berdaya saing dan berkelanjutan Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan 20 LOKPRI 100 unit 5 Unit Jumlah Sarpras Budidaya Rumput 30 LOKPRI 180 unit 10 Unit Laut Meningkatnya Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan di Sentra Perikanan Terpadu Jumlah Sarpras Pengolahan dan 5 LOKPRI 75 unit Belum Terdata Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Sarpras Peningkatan Mutu Hasil Perikanan (Cold Storage 5 LOKPRI 5 unit Belum Terdata Kapasitas 50 Ton)
D.5 Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP yang efektif 5 LOKPRI (Laut Cina - Jumlah Kapal Pengawas selatan, Laut Sumberdaya Kelautan dan Sulawesi, Samudra 10 unit Belum Terdata Perikanan Pasifik, Laut Arafuru, Ilwaki) Pengelolaan Sumber D.6 Berkembangnya ekonomi di Pulau-pulau Kecil Terluar Daya Laut, Pesisir, - Jumlah sarana dan prasarana dan Pulau-Pulau pendukung ekonomi yang Kecil memadai pada PPKT berpenduduk 29 LOKPRI 29 unit Belum Terdata yang termasuk dalam lokpri kawasan perbatasan laut - Jumlah PPKT yang termasuk dalam lokpri kawasan perbatasan 50 LOKPRI 50 lokpri Belum Terdata laut yang ditingkatkan Rehabilitasi Ekosistemnya
NO E
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan Darat dan Laut PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Kawasan Perbatasan E.1 Bantuan Operasional Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas yang 187 LOKPRI 220 12 mendapatkan BOK Pembinaan Upaya Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas bagi masyarakat Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas prioritas nasional di kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang memenuhi 100 LOKPRI 41 15 standar pelayanan kesehatan primer Jumlah provinsi yang membina pelayanan kesehatan daerah 13 Prov 13 terpencil/sangat terpencil, perbatasan dan pulau-pulau 3 Provinsi dan 12 kecil terluar Kabupaten Jumlah kabupaten/kota yang membina pelayanan 41 Kab 41 kesehatan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Pembinaan Upaya Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh Kesehatan Rujukan masyarakat Jumlah RS Pratama di DTPK 50 LOKPRI 50 5 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kawasan Perbatasan Program Pendidikan Islam E.2 Peningkatan Akses, Meningkatnya Akses, Kualitas, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Mutu, Kesejahteraan Tersalurkannya Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam dan Subsidi Pengembangan Pend. Pendidikan Keagamaan Keagamaan Terpadu di Wil. 50 LOKPRI 50 Belum Terdata Islam Perbatasan Program Pendidikan Dasar Penjaminan Kepastian Tersedianya Layanan Pendidikan SD Layanan Pendidikan Jumlah Ruang Kelas SD yang 187 LOKPRI 1,500 Belum Terdata SD dibangun Jumlah Sekolah SD yang 5 5 LOKPRI Belum Terdata dibangun Jumlah ruang kelas SD yang 187 LOKPRI 1,500 Belum Terdata direhabilitasi
NO
PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI
TARGET 2015 - 2019
CAPAIAN TARGET PER AGUSTUS 2016 (SEMENTARA)
PENGUATAN KELEMBAGAAN Program Pengembangan Kebijakan Asimetris untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara A.1 Pengembangan Kebijakan Tersedianya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Pembangunan Infrastruktur Negara Pemerintahan Kecamatan Lokasi Jumlah dokumen Rancang Prioritas Kawasan Perbatasan Negara Bangun Pilot Project Pengembangan Infrastruktur Lokpri 8 Belum Terdata Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara Jumlah dokumen Kajian Pengembangan dan Penanganan Masalah Pengelolaan Infrastruktur Lokpri 8 8 Dokumen Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara Jumlah Aplikasi dan Data Base Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan Regional 4 4 Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara Jumlah Kecamatan Lokasi Prioritas yang dilakukan penataan Administrasi Lokpri 164 Belum Terdata Kependudukan di Kawasan Perbatasan Negara Penataan Daerah Otonom di Kawasan Terbentuknya Daerah Persiapan Otonom Baru di Kawasan Perbatasan Negara Perbatasan Negara Jumlah Daerah Persiapan Kabupaten/Kota Kawasan Otonomi Baru di Kawasan 28 28 Perbatasan Negara Perbatasan Negara Program Regulasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara A.2 Penyusunan Peraturan Perundangan Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan tentang Penguatan Kelembagaan Perbatasan Negara Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah dokumen Peraturan Kawasan Perbatasan Negara Perundangan tentang Penguatan Kelembagaan Terpusat 6 2 Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENAKSI TA. 2015 NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
02 PERTAHANAN PU & PERA PERHUBUNGAN KOMINFO ESDM (KELISTRIKAN) DIKBUD KESEHATAN DESA, PDT & TRANS DALAM NEGERI BNPP PERTANIAN KOPERASI & UMKM PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PARIWISATA KETENAGAKERJAAN SOSIAL AGAMA HUKUM & HAM PP & PA PEMUDA & OLAHRAGA LH & KEHUTANAN BIG POLRI BAKAMLA KEUANGAN AGRARIA DAN TATA RUANG JUMLAH
AWAL (PERKABAN NO 11 TH 2015) 03 820,506,896,550 4,526,177,536,000 3,418,837,184,558 100,000,000,000 1,260,331,497,000 810,682,795,000 457,812,968,750 531,150,000,000 322,023,443,001 52,222,684,000 260,381,407,000 18,000,000,000 10,075,133,500 160,033,470,000 251,086,374,000 22,882,638,000 16,950,852,000 52,896,363,000 659,227,972,000 7,197,188,000 709,193,000 1,720,000,000 142,314,820,000 6,979,561,000 5,619,024,000 48,726,825,000 13,964,545,825,359
JML PAKET
ANGGARAN PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN 31 DES 2015
PROSEN (%)
04 871 369 539 15 80 144 126 125 45 30 380 139 38 41 80 5 32 628 326 4 20 4037
05 807,519,231,550 3,501,301,051,000 1,611,096,500,637 8,533,333,334 361,250,000,000 810,682,795,000 457,812,968,750 275,345,067,256 56,433,858,000 52,222,684,000 188,108,527,000 26,153,810,000 2,412,624,000 160,033,469,997 334,069,069,000 6,750,000,000 17,125,436,000 53,376,363,000 659,227,972,000 7,197,188,000 709,193,000 1,720,000,000 142,314,820,000 6,539,000,000 5,619,024,000 43,289,345,000 9,596,843,330,524
06 694,848,594,850 3,426,373,208,509 1,439,998,052,269 4,319,371,134 92,371,625,000 712,470,171,750 410,959,670,000 179,380,783,931 56,433,858,000 50,672,684,272 178,063,883,204 26,153,810,000 1,994,016,300 73,095,231,242 314,666,778,229 4,945,000,000 15,910,146,500 53,376,363,000 571,488,566,838 6,539,000,000 3,371,414,400 36,372,189,300 8,353,804,418,728
07 86.05% 97.86% 89.38% 50.62% 25.57% 87.89% 89.77% 65.15% 100.00% 97.03% 94.66% 100.00% 82.65% 45.67% 94.19% 73.26% 92.90% 100.00% 86.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.00% 84.02% 0.00% 0.00% 87.05%
PENANGGUNG JAWAB (ASDEP) 08 Bts Ngr Wil Drt Infra Fisik + Kesra Infra Fisik Infra Fisik Infra Fisik Infra EkoKesra Infra EkoKesra Potensi Darat Infra Pem Biro PKH Potensi Darat Potensi Darat Potensi Darat Potensi Laut + Kesra Potensi Laut Potensi Laut Potensi Laut Infra Pem Infra EkoKesra Tasbara Bts Ngr Wil Laut Udr Tasbara Tata Ruang Bts Ngr Wil Drt Bts Ngr Wil Laut Udr Bts Ngr Wil Laut Udr Tasbara Tata Ruang
10
REVIU PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2015
ANGGARAN YANG TELAH DIALOKASIKAN OLEH 27 KEMENTERIAN/LPNK SEBESAR Rp. 13,964 TRILYUN LEBIH, MELIPUTI 4.037 PAKET KEGIATAN (SUMBER DANA APBN : REGULER,TP, DAK)
TERJADI PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN MENJADI Rp. 9,691 TRILYUN LEBIH, REALISASI RP. 8,100 TRILYUN LEBIH (83,59%)
HASIL MONEV DIKETAHUI SEKITAR 14,6 % (Rp.1,18 T) YANG TERKAIT DENGAN LOKPRI DAN PKSN
3. Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara TA.2016 (Data Sementara 10 Agustus 2016) RENAKSI TA. 2016 (PER 10 AGUSTUS 2016) NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
02 1
PERTAHANAN
2
KET.
ANGGARAN
ANGGARAN AWAL
REALISASI
PERUBAHAN
03
04
PROSENTASE
05
06
07
457,334,498,000
457,334,498,000
-
-
PU & PERA
3,065,057,200,680
4,506,588,670,180
1,058,173,875,124
23.48
3
PERHUBUNGAN
2,258,060,948,000
2,258,060,948,000
330,580,122,787
14.64
4
KOMINFO
99,695,091,000
99,695,091,000
9,102,161,808
9.13
5
ESDM (KELISTRIKAN)
297,772,160,000
297,772,160,000
31,444,740,096
10.56
6
DIKBUD
173,185,334,920
173,185,334,920
14,973,830,000
8.65
7
KESEHATAN
716,697,733,886
715,697,733,886
87,197,834,000
12.18
8
DESA, PDT & TRANS
397,000,000,000
397,000,000,000
-
-
Belum Melaporkan
Belum Melaporkan
9
DALAM NEGERI
36,236,240,000
36,236,240,000
7,881,382,200
21.75
10
BNPP
34,150,000,000
29,800,000,000
2,944,650,000
9.88
11
PERTANIAN
447,215,045,000
447,215,045,000
-
-
Belum Melaporkan
12
KOPERASI & UMKM
11,625,000,000
11,625,000,000
-
-
Belum Melaporkan
13
PERINDUSTRIAN
32,482,052,200
32,482,052,200
-
-
Belum Melaporkan
14
PERDAGANGAN
127,964,859,471
268,716,868,942
14,839,225,132
5.52
15
KELAUTAN DAN PERIKANAN
328,149,914,000
342,349,631,000
6,158,965,574
1.80
16
PARIWISATA
17
KETENAGAKERJAAN
18
3,119,160,000
6,708,970,000
200,665,000
2.99
20,666,636,000
20,666,626,000
10,155,004,050
49.14
SOSIAL
-
-
-
-
19
AGAMA
67,788,486,000
67,788,486,000
6,390,540,000
9.43
20
HUKUM & HAM
-
-
-
-
Belum Melaporkan
21
PP & PA
-
-
-
-
Tidak Terdapat Alokasi
22
PEMUDA & OLAHRAGA
-
-
-
-
Belum Melaporkan
23
LH & KEHUTANAN
182,730,220,000
182,730,220,000
-
-
Belum Melaporkan
24
BIG
8,496,158,000
8,496,158,000
-
-
Belum Melaporkan
25
POLRI
183,949,537,900
183,949,537,900
45,987,384,475
25.00
26
BAKAMLA
247,182,916,000
247,182,916,000
74,154,874,800
30.00
27
KEUANGAN
-
-
-
-
Tidak Terdapat Alokasi
28
AGRARIA DAN TATA RUANG
4,710,801,000
4,710,801,000
-
-
Belum Melaporkan
Belum Melaporkan
3. Hasil Musrenbangnas RKP 2017 terkait Pengelolaan Perbatasan Negara
Kementerian/LPNK telah melakukan upaya pembangunan kawasan perbatasan negara, mayoritas kegiatan yang akan dilaksanakan berfokus di 41 Kab/Kota Perbatasan namun locus 150 Kec.Lokpri sebagai target pembangunan TA.2017 masih belum optimal (relative cakupan 30 Kec.Lokpri dari target 150 Kec.Lokpri)
Perlu dikendalikan agar akhir tahun 2019 pembangunan fisik di 187 Kec.Lokpri dan 10 PKSN dapat terwujud dan dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan;
REKOMENDASI PENGUATAN KEBIJAKAN ASISMETRIS DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA • Nomenklatur pembangunan perbatasan negara adalah pembangunan di lokasi 187 Kec.Lokpri, 10 PKSN dan 7 PLBN, dan diluar lokasi tsb.bukan pembangunan perbatasan negara; Hal ini penting sebagai acuan nasional bagi KL; • Perlu ditingkatkan prosentasi alokasi anggaran pembangunan perbatasan negara termasuk kebutuhan DAK; • Butuh eksistensi Badan Perbatasan Daerah Prov/Kab/Kota yang telah dibentuk atas amanat UU No. 43 Th.2008 agar terlaksana percepatan pembangunan perbatasan negara; • Dibutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran dan pengendalian terpadu pembangunan perbatasan negara dalam Satu Pintu Manajemen yaitu melalui Sekretariat Tetap BNPP (amanat UU No.43 Th.2008 dan Perpres No.12 Th.2010); • 23 Kabupaten Perbatasan Negara (106 Kec.Lokpri dan 5 PKSN) masuk daerah beririsan dengan Daerah Tertinggal (Datin)/Perpres No.131 Th.2015, kiranya dapat dijadikan Pilot Project untuk akseleratif kebijakan asimetris nasional perbatasan negara bagi KL dan Pemda terkait melalui dukungan Bappenas dan Kementerian Keuangan;
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
