PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara

PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA Oleh Staf Ahli Menneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal [email protected] Abstrak Tujuan kajian ini adalah menyusun landasan atau kerangka kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu untuk menangani kawasan perbatasan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Studi ini meliputi seluruh kawasan perbatasan, yakni Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan perbatasan maritim, termasuk 92 pulau-pulau yang berada di wilayah terluar Indonesia. Berikutnya dilakukan analisis dari aspek sektoral dan regional yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perbatasan Dari kajian ini dirumuskan visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara, yakni menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun masalah umum yang dihadapi di berbagai kawasan perbatasan, antara lain adalah: (1) Bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan tipologinya bervariasi. Akibatnya, rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berat; (2) ada pendapat umum di masa lalu bahwa kawasan perbatasan merupakan sarang pemberontak, harus diamankan, terbelakang dan kurang menarik bagi investor. Akibatnya, berbagai potensi sumberdaya alam kurang dikelola, terutama oleh investor swasta. Sejumlah rekomendasi disampaikan kajian ini, terutama mengenai kebijakan pengembangan kawasan perbatasan kontinen Papua – PNG; kebijakan dan strategi khusus pengembangan kawasan perbatasan antarnegara di Kalimantan; kebijakan dan strategi khusus pengembangan kawasan perbatasan kontinen NTT - Timor Leste; dan kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Maritim. 1. LATAR BELAKANG Wilayah kontinen Republik Indonesia (RI) berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan dengan RI, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya berbeda. Sedangkan wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG. Kawasan-kawasan perbatasan maritim umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau, yang beberapa di antaranya adalah pulau-pulau kecil yang hingga kini masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif, karena ada kecenderungan mempunyai masalah dengan negara tetangga. Sejak 1999, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan. Amanat GBHN ini telah dijabarkan dalam Undang-undang (UU) No. 25

Ringkasan

1


Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang memuat program-program prioritas selama lima tahun. Kenyataannya, komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas. Dimasa lalu kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya, di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh dinamika pembangunan. Masyarakat di kawasan itu pun umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Di lain pihak, negara tetangga seperti Malaysia justru telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pembangunan ini telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Sebenarnya, peluang ekonomi di beberapa kawasan perbatasan telah terbuka lebih besar dengan berlakunya sejumlah perjanjian internasional. Perjanjian itu antara lain perdagangan bebas internasional, kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, serta kerjasama sub-regional semisal AFTA, IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA. Berlakunya kerjasama internasional tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional, Indonesia perlu menyiapkan berbagai langkah, kebijakan dan program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian Indonesia tidak akan tertinggal dari negaranegara tetangga. Soalnya, ketertinggalan itu menyebabkan sumberdaya alam di kawasan perbatasan akan tersedot keluar. Artinya, masyarakat dan pemerintah tidak mendapat keuntungan. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan antarnegara diharapkan dapat menyediakan prinsip-prinsip pengembangan di kawasan itu. Berbagai prinsip tersebut sesuai dengan karakteristik fungsionalnya, yaitu mengejar ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya atau mensinergikannya dengan perkembangan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan; termasuk eksploitasi yang dilakukan masyarakat maupun ekploitasi karena kepentingan negara tetangga. Melalui strategi itu kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih selektif dan optimal. 2. TUJUAN Tujuan kajian ini adalah menyusun landasan atau kerangka kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu untuk menangani kawasan perbatasan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah: 1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan, peluang, dan potensi pengembangan kawasan perbatasan. 2. Memadukan konsep-konsep kebijakan penanganan kawasan perbatasan yang bersifat sektoral dan kedaerahan. 3. Menyusun konsep kebijakan nasional untuk menangani kawasan perbatasan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan menjaga kedaulatan negara serta meningkatkan rasa kebangsaan. Konsep ini pun diharapkan dapat memantapkan pelaksanaan dan penegakan aturan hukum nasional.

Ringkasan

2


3. METODOLOGI Wilayah kajian ini meliputi beberapa kawasan perbatasan yang tersebar di seluruh Indonesia, apakah itu kawasan perbatasan kontinen ataupun maritim. Termasuk juga kawasan perbatasan dengan negara yang relatif lebih maju; yang setara; maupun yang baru terbentuk, sehingga kesejahteraan masyarakatnya tidak lebih baik dibanding Indonesia. Berikutnya dilakukan analisis dari aspek sektoral dan regional yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Data-data kajian diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, makalah seminar, peraturan dan perundangan tentang perbatasan, hasil rapat koordinasi tentang perbatasan, dan data statistik (Kabupaten dan Propinsi dalam Angka). Berbagai data dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan diskusi dan seminar. 4. HASIL KAJIAN 4.1 Persoalan Umum di Kawasan Perbatasan Masalah yang bersifat umum yang dihadapi di berbagai kawasan perbatasan, baik kontinen maupun maritim adalah sebagai berikut: 1. Bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan tipologinya bervariasi, mulai dari tipe pedalaman sampai tipe pulau-pulau terluar. Ini mengakibatkan rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berat, baik dalam penyediaan sumberdaya dana maupun manusia. 2. Di masa lalu ada pendapat umum bahwa kawasan perbatasan merupakan sarang pemberontak, harus diamankan, terbelakang dan kurang menarik bagi investor. Hal ini mempengaruhi persepsi penanganan kawasan perbatasan, sehingga cenderung diposisikan sebagai kawasan terbelakang dan difungsikan sebagai sabuk keamanan. Akibatnya berbagai potensi sumberdaya alam kurang dikelola, terutama oleh investor swasta. 3. Belum ada kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan yang dapat dijadikan acuan berbagai program dan kegiatan, walaupun sudah diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Propenas 2000–2004. 4. Pendekatan keamanan lebih menonjol dibanding pendekatan kesejahteraan, karena tuntutan pada masa lalu. Saat itu memang banyak terjadi pemberontakan di sekitar kawasan perbatasan. 5. Penanganan perbatasan masih bersifat parsial dan ad hoc sehingga tidak optimal. 6. Belum ada koordinasi antara instansi-instansi terkait di tingkat daerah dan pusat. 7. Masyarakat di perbatasan umumnya miskin akibat dari akumulasi beberapa faktor, yakni rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. 8. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga tertentu seperti Malaysia. 9. Jumlah pintu perbatasan (pos pemeriksa lintas batas dan pos lintas batas) masih sangat terbatas, sehingga mengurangi peluang peningkatan hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dengan negara tetangganya. 10. Akses darat dan laut menuju ke kawasan perbatasan sangat kurang memadai dan sarana komunikasi sangat terbatas, sehingga orientasi masyarakat cenderung ke negara tetangga. Kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

Ringkasan

3


11. Sarana dasar sosial dan ekonomi sangat terbatas. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan berupaya mendapatkan pelayanan sosial dan berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya ke kawasan perbatasan tetangga. 12. Belum ada kepastian hukum bagi pelaku pembangunan, sehingga tidak ada basis pijakan bagi pelaku pembangunan di kawasan perbatasan. 13. Kewenangan penanganan wilayah masih banyak dikeluarkan instansi pemerintah di pusat. 14. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri kayu (illegal logging), penyelundup barang, ‘penjualan manusia’ (trafficking person), pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan. 15. Belum ada lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah. 16. Terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara tak terkendali akibat lemahnya penegakan hukum. 17. Pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan berorientasi masa depan. 18. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan menyebabkan aktivitas aparat keamanan dan pertahanan di perbatasan belum optimal. Pengawasan di sepanjang garis perbatasan kontinen maupun maritim juga lemah, sehingga sering terjadi pelanggaran batas negara oleh masyarakat kedua negara tetangga. 19. Ada tuntutan daerah untuk ikut mengelola kawasan perbatasan seiring dengan berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah. Mereka menuntut pendapatan dari Pos Pengawas Lintas Batas dapat menjadi salah satu penghasilan bagi pemerintah daerah. 20. Ada tawaran investasi cukup besar, tetapi terbentur terbatasnya dana pembangunan sarana dan prasarana yang dapat disediakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 21. Masalah dengan negara tetangga, antara lain belum jelas dan tegas garis batas kontinen dan maritim; bagaimana menangani nelayan kedua negara yang melanggar wilayah negara; serta terdapat pelintas batas tradisional akibat hubungan kekerabatan, kesamaan adat dan budaya kedua negara. 22. Masalah pengembangan kawasan di sepanjang perbatasan, karena kewenangan pengelolaan dipandang harus seijin Pemerintah Pusat dan dana yang sangat terbatas. 4.2 Visi Pengembangan Kawasan Perbatasan Berdasarkan berbagai skenario pengembangan dan berbagai konsekuensinya, juga mencermati kondisi lapangan, perkembangan di dalam negeri dan lingkungan regional, kemudian setelah dikonsultasikan kepada berbagai kalangan, maka disepakati visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara sebagai berikut. Menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai visi yang dicita-citakan di atas, terdapat beberapa misi yang perlu dilaksanakan oleh para pihak yang terkait baik pemerintah maupun swasta yaitu: 1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga sehingga tercipta garis batas yang jelas dan diakui kedua belah pihak. 2. Mempercepat pengembangan beberapa kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan, yang dapat menangkap peluang kerjasama antarnegara, regional dan internasional, secara selektif sesuai prioritas. 3. Meningkatkan penegakan hukum dan kondisi keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan sistem pertahanan perbatasan

Ringkasan

4


kontinen dan laut. 4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan yang memadai. 5. Mengelola sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan, bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara. 6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarnegara, maupun antar pelaku usaha. 4.3 Kebijakan Umum Pengembangan Kawasan Perbatasan Kondisi perbatasan di Indonesia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik antara kawasan perbatasan kontinen dan laut, maupun antar perbatasan di wilayah daratnya sendiri, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun demikian diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional. Adapun kebijakan umum pengembangan kawasan perbatasan antarnegara terdiri dari tujuh kebijakan, yakni: 1. Menata batas kontinen dan maritim perbatasan antarnegara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberi perhatian lebih besar kepada kawasan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia dan Pasifik. 3. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi. 4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. 5. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi. 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara-negara tetangga. 4.4 Strategi Umum Pengembangan Kawasan Perbatasan Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, baik darat dan laut, perlu dijabarkan ke dalam strategi umum yang dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan; (2) pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat; (3) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat

Ringkasan

5


terhadap kawasan perbatasan; dan (4) pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah: 1. Penetapan garis batas antar negara 2. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya. 3. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar. 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga. 5. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia. 6. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah. 7. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan. 8. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulaupulau terluar. 9. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan. 10. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari kajian di atas, maka dirumuskan kebijakan dan strategi khusus untuk masingmasing kawasan perbatasan antarnegara, seperti tertera di bawah ini. 5.1 Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen Papua - PNG Di kawasan perbatasan Papua-PNG, kebijakan pengembangan kawasannya adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan. 2. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana dan sarana perbatasan seperti pos pengawas lintas batas (PPLB), pos pelintas batas (PLB) dan tanda-tanda batas. 3. Mengembangkan perdagangan antar negara. 4. Pelestarian kawasan konservasi serta peningkatan sektor pariwisata alam dan transportasi antar negara di daerah pedalaman. 5. Mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan. 6. Memberikan pengakuan, perlindungan dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan Papua-PNG adalah: 1. Penegasan dan penetapan garis batas serta tanda batas RI – PNG. 2. Pembangunan dan peningkatan jumlah pos-pos lintas batas disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan maupun sarana dan prasarana pada pos lintas batas yang sudah ada. 3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di baik material maupun personil. 4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat. 5. Membangun dan menata kelembagaan pemerintahan. 6. Peningkatan sosialisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. 7. Memberi perlindungi dan konservasi sumberdaya alam termasuk hutan. 8. Pembangunan dan peningkatan sarana perhubungan baik darat, laut maupun udara. 9. Pengembangan sentra-sentra produksi unggulan. 10. Pengembangan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan di bidang keamanan,

Ringkasan

6


perdagangan, sosial dan budaya. 11. Penyusunan peraturan dan perundangan bagi pengakuan dan peraturan atas hak-hak ulayat masyarakat adat. 5.2 Kebijakan dan Strategi Khusus Pengembangan Kawasan Perbatasan antarnegara di Kalimantan Dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan, kebijakan dan strategi khusus pengembangannya adalah: (1) mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan antar negara dalam rangka mengelola kawasan pantai dan laut; (2) meningkatkan sektor pertanian pangan, agro industri, perdagangan, serta pariwisata alam dan budaya antar negara; (3) mengembangkan sektor perkebunan, industri hasil hutan, dan trans-portasi antar negara di daerah pedalaman; (4) mengembangkan pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan yang profesional dan berdaya saing tinggi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja; dan (5) mempertahankan, meningkatkan, dan melestarikan kawasan konservasi sebagai salah satu paru-paru dunia secara berkelanjutan, serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam kerjasama antar Negara. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan meliputi kegiatan: (1) mendorong kemampuan ekonomi masyarakat perbatasan; (2) mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perbatasan; (3) memperluas ketersediaan sarana dan prasarana; (4) memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan; (5) mempererat hubungan ekonomi dengan negara tetangga; (6) meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan; dan (7) memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan. 5.3 Kebijakan dan Strategi Khusus Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen NTT - Timor Leste Di kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste kebijakan pengembangan kawasan di sana adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan dan mempertahankan kemanan; (2) menyediakan sarana dan prasarana perbatasan sosial dan budaya bagi peningkatan hubungan sosial budaya kedua negara; (3) meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan (4) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat pengungsi dan lokal. Sedangkan strategi pengembangan kawasannya, yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat perbatasan; (2) pengelolaan kelembagaan perbatasan; dan (3) pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan. 5.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Maritim Adapun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan maritim, termasuk di 92 pulau terluar, dirumuskan sebagai berikut: 1. Mengembangkan kegiatan ekonomi melalui upaya mengembangkan kawasan strategis perbatasan laut secara selektif sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan iklim investasi yang kondusif di pulau-pulau terluar yang potensial, meningkatan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi, meningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga. 2. Meningkatkan pertahanan dan keamanan melalui upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI-AL dan polisi laut, meningkatkan sarana dan prasarana sistem pertahanan dan keamanan laut, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga, menyelesaikan sengketa dan penegasan batas negara, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut dan pulau-pulau terluar perbatasan (penyelundupan, pencurian ikan, penambangan pasir laut ilegal, serta

Ringkasan

7


kejahatan di perbatasan laut lainnya). 3. Meningkatkan pengembangan di bidang sumberdaya manusia melalui upaya meningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, memberdayakan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan akses informasi masyarakat perbatasan, meningkatkan transportasi perintis ke kawasan-kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar. 4. Meningkatkan pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan perbatasan laut secara optimal dan lestari, menerapkan prinsip dan mekanisme pengelolaan pulau-pulau di perbatasan secara terpadu, melestarikan dan melindungi lingkungan, dan sinkronisasi perundangan. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan maritim mencakup hal-hal di bawah ini: 1. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Perbatasan Laut. 2. Memberikan insentif dan disinsentif investasi serta menyusun aturan ketenagakerjaan khusus. 3. Meningkatkan kerapatan jalur-jalur transportasi perintis serta pengembangan sistem telekomunikasi khusus. 4. Merumuskan aturan bersama mengenai “border trade”, pelintas batas tradisional serta sistem bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan terpadu. 5. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI. 6. Penambahan jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut. 7. Melakukan operasi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan laut. 8. Penegasan batas antar negara dan peningkatan patroli laut. 9. Mendirikan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan. 10. Sosialisasi teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan pusat riset kelautan dan kepulauan. 11. Perluasan jangkauan siaran TV/radio nasional hingga perbatasan. 12. Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan serta listrik/energi. 13. Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumberdaya kelautan dan kepulauan secara lestari. 14. Memadukan berbagai aspek teknis, ekologi, sosial budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan. 15. Memasyarakatkan aktivitas pelestarian dan perlindungan lingkungan (khususnya bakau dan terumbu karang); 16. Mensinkronkan antara aturan daerah, dan nasional mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari.

Ringkasan

8


Daftar Pustaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Papua. 2002. Papua dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2002. Kalimantan Barat dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistika Nusa Tenggara Timur. 2002. Papua dalam Angka. Direktorat PPPK. 2003. Database Potensi Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Hamid, Mukti, dan T. Widianto. 2001. Kawasan Perbatasan Kalimantan Permasalahan dan Konsep Pengembangan. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi. BPP Teknologi Pemerintah Kabupaten Belu. 2002. Potensi dan Kendala Kabupaten Belu Sebagai Daerah yang Berbatasan Langsung dengan Negara Timor Leste. Kabupaten Belu. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2002. Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan. Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Papua. 1993. Pengaturan Khusus bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas.

Ringkasan

9

PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

Recommend Documents