KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDAHULUAN
Wilayah Perairan Indonesia mempunyai potensi Sumber Daya Ikan yang besar
Pemanfaatan Potensi Perairan selama ini telah menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut akibat cara-cara eksploitasi yang tidak ramah lingkungan (Bom, pemakaian sianida, penambangan karang dan lain sebagainya)
Produksi perikanan cenderung menurun secara drastis (sejak tahun 90-an)
Area tangkap semakin jauh, sedangkan ukuran ikan yang ditangkap semakin kecil
Peranan
Konservasi
Sumber
Daya
Ikan
untuk
pemanfaatan Sumber Daya Ikan scara berkelanjutan
menjamin
1
Mandat Internasional Convention of Biodiversity (CBD); Millennium Development Goals (MDGs); Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF); Coral Triangle Initiative (CTI).
2
Prioritas Nasional RPJMN; Fokus pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; Desentralisasi pengelolaan SDA; Pengelolaan pulau-pulau perbatasan; Kemitraan multipihak; Antisipasi bencana & perubahan iklim.
3
Kebutuhan Daerah RPJMD; Optimalisasi peran masyarakat lokal/adat; Resolusi konflik; Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; Pemerataan pembangunan.
DASAR HUKUM
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
SASARAN
2
MENGELOLA
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BEKELANJUTAN
1. SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIMANFAATAKAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN 2. KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS BIOTA PERAIRAN YANG DILINDUNGI DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN 3. PULAU-PULAU KECIL BERNILAI EKONOMI TINGGI
INDIKATOR 1. ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN, MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2. TERKELOLANYA KAWASAN KONSERVASI SECARA EFEKTIF: TERUMBU KARANG, LAMUN, MANGROVE & JENIS BIOTA PERAIRAN YG TERANCAM PUNAH 3. INVESTASI UTK PENGELOLAAN PULAU KECIL
UU 31 Tahun 2004
UU 32 Tahun 2004
Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya pengelolaan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan * Pasal 13 ayat 1 (satu)
Sinkronisasi
kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. * Pasal 18 Ayat (empat)
UU 27 Tahun 2007 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi di Kab/Kota berisi arahan tentang : alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; *Pasal 10 dan Pasal 11 poin a
Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. *Pasal 28 Ayat 1 (satu)
PENGERTIAN KONSERVASI Konservasi Sumberdaya ikan “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan” (PP 60 thn 2007)
Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya” (UU 27 thn 2007)
MASALAH • Kemiskinan • SDM • Pencemaran • Tangkap Lebih • Destructive fishing • Illegal fishing • Over fishing • Rawan bencana
POTENSI • Wilayah • SD Hayati • SD Non Hayati • Jasa Lingkungan • Sosial - Kultural
PROGRAM • Konservasi Ekosistem • Konservasi Jenis dan Genetik • Pembinaan dan Penguatan SDM • Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman • Kerjasama (Lokal, Regional, Internasional)
PELUANG • Mega-biodiversity • Competitive Advantage • Backward and forward linkage • Renewable resources • Investasi-efisiensi tinggi • Locally based-global orientation TANTANGAN • Kelestarian Lingkungan • Ekonomi
KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN
GOAL • Pariwisata dan Perikanan Berkelanjutan • Kesejahteraan masyarakat
- UU 31/2004 - PP 60/2007 - UPT KKPN&PSPL - Permen 17/2008 - 4 Juta KKP - Pedoman/panduan/petunjuk teknis - Pengelolaan 4 jenis SDI - Penguatan kelembagaan - Jejaring dan Kerjasama - wewenang pengelolaan 8 KPA/KSA
Mengembangkan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik. Mendorong penguatan fungsi otoritas pengelola Konservasi Sumberdaya Ikan
Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH PROV
PEMERINTAH KAB/KOTA
Kategori Kawasan Konservasi Perairan (PP60/2007) Taman Nasional Perairan Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Suaka Perikanan
Kategori Kawasan Konservasi Perairan (UU27/2007) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sempadan Pantai
Perkembangan kumulatif luas KKP 13,9 Ha 13,5 Ha
14,000,000
12,000,000
8,9 Ha
10,000,000
6,8 Ha
8,000,000
6,000,000
5,4 Ha
9,6 Ha
6,9 Ha
5,4 Ha
4,000,000
2,000,000
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Program prioritas Kementerian KP:
Status KKP
Mengembangkan KKP yang sudah ada Mengembangkan jejaring kerjasama dalam pengelolaan konservasi Mengembangkan Colaborative Management Peningkatan Kapasitas Pengelola KKP
Pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKP Progres Pengembangan KKP: 1. Kementerian Kehutanan: ± 5,4 juta ha 7 Taman Nasional laut; 18 Taman Wisata Alam Laut; 8 Cagar Alam Laut; 7 Suaka Margasatwa laut. 2. Kementerian KP dan Kabupaten/kota: ± 8,5 juta ha, melalui SK Menteri KP dan SK/Peraturan Bupati/Walikota 41 KKP daerah 1 Taman Nasional Perairan; Total 13,95 juta Ha KKP
Ministry of Forestry 5,011,299
3,521,130
5,418,932
Ministry of Marine Affairs and Fisheries Local Governments
Status KKP 2010 Target 2010 10 Juta Ha Capaian 2010 13,9 Juta Ha No
Kawasan Konservasi
A Inisiasi Dephut
Jumlah Kawasan
Luas (Ha)
32
4.694.947,55
Taman Nasional Laut
7
4.043.541,30
Taman Wisata Alam Laut
14
491.248,00
Suaka Margasatwa Laut
5
5.678,25
Cagar Alam Laut
6
154.480,00
50
9.256.413,11
Taman Nasional Perairan
1
3.521.130,01
Suaka Alam Perairan
3
445.630,00
Taman Wisata Perairan
5
278.354,00
Kawasan Konservasi Perairan Daerah
41
5.011.299,10
Jumlah Total
82
13.951.360.66
B Inisiasi DKP dan Pemda
Target s/d 2014 15,5 Juta Ha
KKP Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TWP Gili Trawangan (NTB) TWP Pulau Padaido (Papua) TWP Kapoposang (Sulsel) TWP Pulau Pieh (Sumbar) TWP Laut Banda (Maltra) SAP Kep. Aru Tenggara (Maltra) SAP Raja Ampat (Papua Barat) SAP Kep. Panjang (Papua Barat) TNP Laut Sawu
DAFTAR KKP DAERAH JAWA SUMATERA ACEH JAYA ACEH BESAR SIEMEULUE TAPANULI TENGAH SERDANG BEDAGAI NIAS NIAS SELATAN BINTAN LINGGA BATAM NATUNA BENGKALIS KAUR PASAMAN BARAT MENTAWAI PARIAMAN KAB. PADANG PARIAMAN PESISIR SELATAN LAMPUNG BARAT
PANDEGLANG BATANG TEGAL INDRAMAYU SUKABUMI CIAMIS SUMENEP
KALIMANTAN
SULAWESI BANGGAI KEPULAUAN KAB. BANGGAI BONE BOLANGO BUTON MUNA SELAYAR PANGKEP MINAHASA UTARA
BENGKAYANG NUNUKAN BERAU KOTABARU
PAPUA – PAPUA BARAT NTB - NTT BIMA ALOR LOMBOK TIMUR
BIAK NUMFOR RAJA AMPAT KAIMANA SORONG
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ekoregion Papua Banda Sea Lesser Sunda Sulawesi Sea/Makassar Strait Halmahera Palawan/North Borneo Western Sumatera Tomini Bay Sunda Shelf/Java Sea Arafura Sea Southern Java Malacca Strait
Terumbu karang(%) Mangrove (%) 43,2 16,9 17,3 6,0 37,5 30,7 5,3 32,1 0,0 0,0 79,1 5,2 18,2 11,0 16,0 31,4 19,5 5,7 5,3 44,2 7,1 17,8 17,1 6,4
Lamun(%) 52,9 0,6 22,8 23,4 0,0 0,0 89,0 0,0 0,2 0,1 2,6 22,2
Terumbu karang: 22,7% Mangrove: 22,0% Padang Lamun: 17,3%
Source: Kemhut dan KKP (2010). Gap Analysis...
Luas terumbu karang Telah dikonservasi % yg telah dikonservasi Luas Mangrove Telah dikonservasi % yg telah dikonservasi Luas Padang Lamun
Telah dikonservasi % yg telah dikonservasi
3.293.543 Ha 747.190 Ha 22,7 %
Target: 30% (988.063 Ha) Sisa yang perlu dikonservasi: 240.873 Ha
3.452.688 Ha 758.472 Ha 22,0 %
Target: 30% (1.035.806 Ha) Sisa yang perlu dikonservasi: 277.334 Ha
1.758.708 Ha
304.866 Ha 17,3 %
Target: 30% (527.612 Ha) Sisa yang perlu dikonservasi: 222.746 Ha
Source: Kemhut dan KKP (2010). Gap Analysis...
Luas KKP: 13.951.361 Ha Sekitar 4,5 % luas laut teritorial Luas KKP: 15,5 juta Ha Sekitar 5,0 % luas laut teritorial
Luas KKP: 20 juta Ha sekitar 6,5 % luas laut teritorial
Setara 31 juta Ha KKP
Rank
Ekoregion
1
Papua
√
√
√
2
Banda Sea
√
√
√
3
√
√
√
4
Lesser Sunda Sulawesi Sea/Makassar Strait
5
Halmahera
6
Palawan/North Borneo
7
Western Sumatera
8
Tomini Bay
9
Sunda Shelf/Java Sea
10
Arafura Sea
11
Southern Java
12
Malacca Strait
Coremap CTSP WWF
√
CI
TNC
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
WCS LMMA RARE BKKPN CSR
√ √
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
Lack of conservation programs in the ecoregion 5 (Halmahera), 8 (Tomini Bay), 10 (Arafura Sea), and 11 (Southern Java)
Inisiatif KKP KKP Nasional KKP Daerah
Zonasi KKP Zona inti Zona Perikanan Berkelanjutan Zona Pemanfaatan Zona Lainnya
Untuk mendesentralisasi pengelolaan sumberdaya Untuk melindungi keanekaragaman hayati Untuk mendukung perikanan berkelanjutan Untuk mendukung pariwisata berkelanjutan Untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya
Input pengelolaan KKP: 1. Dokumen perencanaan 2. Sumberdaya manusia 3. Kelembagaan 4. Infrastruktur 5. Pendanaan
Efektifitas pengelolaan KKP: 1. Aspek biofisik 2. Aspek social budaya 3. Aspek ekonomi 4. Aspek tata kelola
Komponen operasional pengelolaan: 1. Perlindungan ekosistem 2. Kegiatan perikanan berkelanjutan 3. Pendidikan dan kepedulian 4. Kegiatan pariwisata berkelanjutan 5. MCS/pengawasan penegakan hukum
Colin et al., 2006 Biaya pengelolaan KKP kecil (<10ribu Ha): $ 65,7/ha/thn KKP ukuran sedang (10ribu – 120ribu Ha): $ 14,46/ha/thn KKP ukuran besar (120ribu – 1 juta Ha): $ 7,86/ha/thn KKP sangat besar (>1 juta Ha): $ 1,54/ha/thn Data 2010 : 13,95 juta Ha KKP Indonesia 31 KKP kecil = 75.384 Ha 34 KKP sedang = 1.752.563 Ha 10 KKP besar = 3.361.095 Ha 5 KKP sangat besar = 8.762.319 Ha
US$ 4.952.702 US$ 25.342.062 US$ 26.418.207 US$ 13.493.971
Total Estimasi Kebutuhan Biaya US$ 70,2 juta/tahun
10 KKP nasional 10 Kepala KKPN
27 Kepala seksi 10 Planning specialists
51 Surveillance 20 Outreach 20 Monitoring officers Officers/Spc officers 11 Science specialists
32 Admin officers
44 KKP daerah 44 Kepala KKPD
132 Kepala Seksi 39 Planning specialists
107 Surveillance 83 Outreach 83 Monitoring officers Officers/spc officers 50 Science specialists
129 Admin officers
Perlu 2,544 orang Pengelola KKP sampai tahun 2014
DUKUNGAN PENDANAAN ? Sumber pendanaan (IUCN’s Guideline): 1. Domestic Fund (ie. APBN, APBD); 2. International Fund (i.e. NGOs); 3. Multilateral Fund (i.e. Loan, Grant, Technical Assistance); 4. Bilateral Fund (i.e. Loan, Grant, Technical Assistance, Debt swap for Nature); 5. Private Fund (i.e. CSR, Charity, Public-Private Partnership)
1. User fees; 2. Biaya-biaya perizinan; 3. Pajak (PNBP); 4. Biaya-biaya denda akibat pelanggaran; 5. Pollution charges; 6. Dana-dana hibah dari dalam dan luar negeri; 7. Corporate Social Responsibility (CSR), 9. Payments for Environmental Services (PES), 10. NGO
BAGAIMANA MENGELOLANYA ? 1. Bentuk Pengelolaan: a.Endowment Fund: Dana Abadi b.Sinking Fund: Dana Habis Pakai 2. Level Pengelolaan a.Level Nasional b.Level Site/kawasan 3. Siapa Pengelolanya?
4. Kesesuaian dengan Peraturan yang Berlaku (Payung Hukum) ?
KEBUTUHAN MENDESAK 1. Road Map untuk Membangun Pendanaan Berkelanjutan Pengelolaan KKP yang Implementatif;
2. Kelompok Kerja yang Efektif
