STRATEGI PENGEMBANGAN JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013 i
STRATEGI PENGEMBANGAN JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA
Kutipan: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). 2013. Strategi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 60 hal. Kontributor utama dalam penyusunan buku ini adalah: Dr. Ahsanal Kasasiah (Kasubdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi, Dit. KKJI); Dr. Arisetiarso Soemodinoto (TNC); Dr. Handoko Adi Susanto (MPAG); Yudi Herdiana (WCS); dan M. Khazali (CI-Indonesia).
ii
KATA PENGANTAR Peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi menjadikan eksploitasi sumberdaya ikan semakin tidak terkendali. Indikasi tangkap-lebih (overfishing) telah terjadi di sebagian besar wilayah perairan Indonesia. Untuk itu perlu upaya komprehensif untuk menahan laju penurunan ketersediaan sumberdaya ikan serta dalam upaya untuk memastikan kestabilan produksi perikanan. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan salah satu cara yang efektif dalam pengelolaan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Jejaring KKP (Marine Protected Areas Network – MPAs Network) merupakan kerjasama pengelolaan dua atau lebih KKP secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik, sosial budaya ekonomi, dan/atau tata kelola. Pembentukan jejaring KKP dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan, utamanya pada aspek sumberdaya manusia dan finansial. Dengan kata lain bahwa jejaring KKP dibentuk untuk mencapai tujuan konservasi yang tidak dapat dipenuhi melalui pengelolaan KKP secara individu. Oleh karena itu, jejaring KKP dapat dilakukan antara dua atau lebih KKP, baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Dalam upaya pembentukan dan pengelolaan jejaring KKP di Indonesia, diperlukan arahan strategi pengembangan jejaring KKP sebagaimana yang disusun oleh tim kontributor buku ini. Buku ini juga merupakan pelengkap dari buku Profil Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia yang disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam membentuk dan mengelola jejaring KKP dari berbagai tempat di Indonesia dan negara-negara lain. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kontributor utama penyusunan buku ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga buku Strategi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Jakarta, November 2013 Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ir. Agus Dermawan, M.Si iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
..................................................................................... iii
DAFTAR ISI
..................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR
..................................................................................... vi
BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 BAB 2. JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ............................ 5 2.2 Dasar Pengembangan Jejaring KKP ................................................ 7 2.3 Manfaat Jejaring KKP ........................................................................ 9 2.3.1 Manfaat ekologi ....................................................................... 9 2.3.2 Manfaat sosial........................................................................... 9 2.3.3 Manfaat pengelolaan .............................................................10 2.4 Kriteria untuk Merancang Jejaring KKP Strategi Pembentukan Jejaring KKP ............................................................15 BAB 3. STRATEGI PEMBENTUKAN JEJARING KKP ..................................15 3.1 Siklus Pengelolaan Jejaring KKP ....................................................15 3.1.1 Kajian kebutuhan berjejaring .............................................. 16 3.1.2 Merancang jejaring ............................................................... 19 3.1.2.1 Jejaring ekologi ........................................................19 3.1.2.2 Jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola ......................................................... 20 3.1.3 Merancang jejaring ekologi ................................................. 21 3.1.4 Merancang jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola ....................................................................... 22 3.1.5 Studi kasus .............................................................................. 25 3.1.5.1 Indonesia – Jejaring Sunda Kecil ........................... 25 3.1.5.2 Indonesia – Jejaring KKP Bali ................................ 28 3.1.5.3 Papua Nugini – Jejaring KKP Teluk Kimbe .......... 31 3.1.5.4 Laut Tengah – Jejaring MedPAN4..........................33 3.1.5.5 Karibia – Jejaring CaMPAM5 ................................. 36
iv
BAB 4. STRATEGI PENGELOLAAN JEJARING KKP ...................................41 4.1 Kemauan Politik dan Kepemimpinan ...........................................42 4.2 Pendidikan Publik dan Komunikasi ...............................................43 4.3 Pendanaan Berkelanjutan ............................................................... 45 4.3.1 Strategi membangun pendanaan berkelanjutan untuk jejaring KKP................................................................46 4.4 Kepatuhan dan Penegakan Hukum ...............................................47 4.5 Pemantauan Pelaksanaan Jejaring KKP ........................................49 BAB 5. EVALUASI KINERJA DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JEJARING KKP 51 ................................................................................... BAB 6. PENUTUP
....................................................................................53
BAB 7. DAFTAR PUSTAKA ................................................................................55
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Siklus Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan .......17 Gambar 2. Rancangan final jejaring KKP yang menampilkan KKP yang sudah ada dan yang diusulkan serta area-area penting untuk dipertimbangkan sebagai KKP baru baik untuk habitat pesisir dan laut dangkal, dan habitat laut dalam dekat-pantai (Sumber: Wilson et al., 2011) ........................................................27 Gambar 3. Sembilan lokasi/calon lokasi jejaring kawasan konservasi perairan Bali (Sumber: Mustika et al., 2011) .............................. 30 Gambar 4
Hasil akhir penempatan KKP di Teluk Kimbe, Papua Nugini, berdasarkan analisis optimisasi dengan menggunakan MARXAN (Sumber: Green et al., 2007) .....................................33
Gambar 5. Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Laut di Laut Tengah (Sumber: http://www.medpan.org/en/medpan) .........................34 Gambar 6. Peta kepulauan Karibia dan wilayah di sekitarnya. Lingkaran dengan garis penuh menunjukkan kawasan-kawasan yang menunjukkan keterkaitan biologi, sementara lingkaran dengan garis terputus menunjukkan kawasan-kawasan yang kurang terdokumentasi atau berpotensi menjadi satu unit jejaring. (Sumber: Bustamante et al., 2010) ................................................ 37
vi
BAB 1
PENDAHULUAN
Kawasan Konservasi Perairan (KKP)1 didirikan dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, pendirian KKP dilakukan dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang sehat. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat berlindung dan berkembang-biak bagi sumberdaya ikan guna menjamin kelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Bila dirancang dan dikelola dengan baik, KKP dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, banyak pihak dan negara yang mendirikan KKP guna mendukung pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut. Menurut Claudet et al. (2006), kawasan konservasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi ekosistem seperti yang ditunjukkan dengan melimpahnya populasi ikan dan tingginya keanekaragaman jenis ikan di dalam kawasan konservasi Mediterania Barat Laut (Northwestern Mediterranean) dibandingkan dengan sebelum kawasan tersebut menjadi KKP. Bohnsack et al. (2000) juga menjelaskan bahwa KKP memberikan manfaat langsung dalam pemulihan stok ikan yang telah mengalami tangkap-lebih (overfishing), disamping sebagai perangkat yang efektif untuk pengelolaan perikanan. Disamping kelebihannya, KKP memiliki kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ukuran, cakupan, maupun letaknya. Sebagai contoh, ukuran KKP yang relatif kecil tidak serta-merta dapat melindungi keanekaragaman hayati dan sumberdaya yang berada di dalamnya. Selain itu, kemungkinan letaknya yang ’kurang menguntungkan’ menyebabkannya rentan terhadap dampak negatif 1
Kawasan Konservasi didefinisikan oleh IUCN-WCPA (2008) sebagai “sebuah kawasan yang memiliki batas geografis jelas yang diakui, diperuntukkan dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal, agar dalam jangka panjang melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya.” Menurut UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan “pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.” Sementara Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan menjelaskan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai “kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.” Kawasan yang dilindungi melalui definisi ini mencakup tidak hanya kawasan laut namun juga perairan secara umum, termasuk sungai dan danau.
1
kegiatan manusia dan perubahan iklim (Fernandes et al., 2012; Gaines & Airame, 2010; McLeod et al., 2009; PISCO, 2011; Roberts et al., 2001; Schwenke et al., 2010). Untuk memperkuat peran dan manfaat ekologi serta sosial-ekonomi dari sebuah KKP dalam skala yang lebih luas, sangat disarankan untuk mendirikan jejaring KKP2 ( (Marine Protected Areas Network - MPAs Network). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 memandatkan pembentukan jejaring baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Jejaring KKP yang dirancang dengan baik dapat menjaga proses-proses ekosistem dan keterkaitan ekologi (ecological connectivity), serta meningkatkan daya lenting (resilience) dengan cara memperkecil risiko jika terjadi beragam bencana, perubahan iklim, kegagalan pengelolaan atau masalah lainnya. Jejaring KKP lebih efektif dalam membantu menjamin kelestarian ekosistem dalam jangka-panjang, dibandingkan apabila KKP tersebut dikelola secara individual. Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring KKP sebagaimana disebutkan dalam PP 60/2007 ini diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung agar lebih operasional untuk membantu unit pengelola KKP dalam membentuk dan mengelola jejaring KKP. Buku Strategi Pengembangan Jejaring KKP di Indonesia disusun dalam rangka mendukung peraturan menteri tersebut, sekaligus
2
Jejaring KKP secara sederhana dapat didefinisikan sebagai “ sejumlah KKP yang berada dalam suatu wilayah ekosistem yang bertindak secara kooperatif dan sinergistik “ (Agardy, 2005).
2
memberikan panduan untuk melakukan pembentukan dan pengelolaan jejaring KKP di Indonesia. Buku ini merupakan pelengkap dari buku ‘Profil Jejaring KKP Indonesia’. Strategi pengembangan jejaring KKP terdiri dari dua bagian utama, yaitu: strategi pembentukan jejaring KKP (Bab 3), dan strategi pengelolaan jejaring KKP (Bab 5). Secara rinci, organisasi buku ini sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, membahas secara umum mengenai kawasan konservasi perairan dan manfaatnya, serta argumen mengapa diperlukan jejaring KKP. Bab 2 Jejaring KKP, membahas definisi jejaring, tipe-tipe jejaring, perlunya pembentukan jejaring, dan prinsip-prinsip pembentukan jejaring KKP.
3
Bab 3 Strategi Pembentukan Jejaring KKP, menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan jejaring dan strategi pembentukannya berdasarkan pengalaman di negara lain dan di Indonesia. Selain itu, disampaikan contoh membangun visi, misi dan tujuan jejaring KKP. Bab 4 Strategi Pengelolaan Jejaring KKP menjelaskan tentang beberapa strategi pengelolaan jejaring, termasuk pendanaan berkelanjutan, penegakan hukum/ aturan, serta pemantauan dan evaluasi formatif terhadap pelaksanaan kegiatankegiatan pengelolaan jejaring. Bab 5 Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Jejaring KKP, menjelaskan tentang penilaian kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring dalam mencapai tujuan pembentukan jejaring. Bab 6 Penutup.
4
BAB 2
JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
2.1 Pentingnya Membangun Jejaring KKP Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (PP 60/2007). Pengembangan KKP merupakan salah satu cara yang efektif bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, terutama dengan melindungi wilayah yang secara ekologis penting bagi ekosistem terumbu karang (Salm et al., 2000). KKP akan memberikan perlindungan bagi spesies target perikanan dan memberikan sumbangan bagi peningkatan sumberdaya dan produktivitas perikanan di daerah sekitarnya. Selain itu, KKP yang dikelola secara efektif juga mendukung kegiatan pariwisata berkelanjutan yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir (Roberts et al., 2003; Garrod & Wilson, 2004; Susanto, 2011). Hasil penelitian di berbagai tempat menunjukkan manfaat keberadaan KKP, di antaranya yaitu: meningkatkan hasil tangkapan ikan, adanya keragaman hasil tangkapan, mempertahankan perikanan bagi spesies rentan, meningkatkan kelimpahan dan ukuran ikan, menambah jumlah stok induk, meningkatkan jumlah larva dan rekrut hasil reproduksi, mengurangi konflik antar-nelayan, mengurangi konflik antar pengguna yang berbeda, meningkatkan stabilitas perikanan jangka panjang (Fernandes et al., 2012; Green et al., 2013). Hingga saat ini belum ada acuan baku tentang ukuran KKP ideal yang dapat memenuhi tujuan, manfaat, dan optimalisasi upaya pemanfaatan sumberdaya ikan. Namun demikian banyak kajian yang menyatakan bahwa sejalan dengan peningkatan luas KKP akan meningkatkan spillover dan produksi larva ikan (Fernandes et al., 2012; Gaines & Airame, 2010; Green et al., 2013; McLeod et al., 2009; PISCO, 2011). Kawasan Konservasi yang berukuran kecil tidak dapat melindungi banyak spesies yang memiliki home range (wilayah jelajah) yang luas. Dilain pihak, KKP yang terlalu besar akan menurunkan produksi perikanan karena menyempitnya daerah penangkapan (PISCO, 2011). KKP yang terlalu luas juga tidak efektif karena berbenturan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik, seperti yang terjadi di banyak tempat (Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008). Bohnsack et al. 5
(2000) menyatakan bahwa melindungi sekitar 20 - 30% terumbu karang terbukti dapat mendukung keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya persentase tersebut dijadikan standar untuk melindungi kelestarian habitat secara optimum. Terlepas dari luasannya, Agardy et al. (2011) menegaskan bahwa rancangan KKP seharusnya mengacu kepada tujuan dari pembentukan KKP. Sebagai contoh, Marine Life Protected Act menyebutkan bahwa luasan KKP setidaknya berkisar antara 3.000 hingga 6.000 Hektare tetapi sangat disarankan berkisar antara 6.000 hingga 12.000 Hektare; sementara jarak antar KKP berkisar antara 50 hingga 100 km (Gleason et al., 2013). Persyaratan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan ekologi tetapi tetap memberi ruang distribusi bagi larva dan habitat penting yang terdapat di dalam KKP dan sekitarnya. Lebih lanjut McLeod et al. (2009) menyatakan bahwa tidak ada panduan khusus mengenai seberapa besar ukuran KKP seharusnya, tetapi artikel tersebut menekankan prinsip “makin besar makin baik”. Untuk dapat memaksimalkan cakupan KKP terhadap jenis habitat yang ada, KKP paling minim memiliki diameter sekitar 10-20 km, dengan jarak antar KKP berkisar 15 - 20 km untuk mengoptimalkan keterkaitan fungsi kawasan. Dalam konteks Indonesia diperlukan penyesuaian terhadap luasan dan jarak antar KKP, mengingat KKP yang dikembangkan di Indonesia diperuntukkan untuk beragam pemanfaatan (multiple use) untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sangat bergantung kepada sumberdaya perikanan dan kelautan. Menurut PISCO (2011), pengembangan jejaring dari beberapa KKP yang berukuran kecil dan sedang dapat mengurangi dampak negatif dari sisi sosial ekonomi tanpa mengurangi manfaat optimal yang diharapkan. Sebuah jejaring KKP dapat didefinisikan sebagai kerjasama pengelolaan 2 (dua) atau lebih KKP secara sinergis yang memiliki keterkaitan ekologi, yang didukung oleh aspekaspek sosial-budaya, ekonomi, dan tata-kelola (IUCN-WCPA, 2008). Jejaring KKP dapat lebih memastikan tercapainya tujuan konservasi dan perikanan berkelanjutan daripada pengelolaan KKP secara sendiri-sendiri (Fernandes et al., 2012; Gaines & Airame, 2010; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008). Jejaring KKP juga dibentuk untuk mencapai tujuan konservasi yang tidak dapat dicapai oleh pengelolaan KKP secara tunggal, misalnya dalam hal perlindungan spesies yang bermigrasi untuk melengkapi siklus hidupnya (Notarbartolo-di-Sciara, 2007). 6
Jejaring KKP diyakini dapat meningkatkan daya tahan dan daya lenting KKP terhadap dampak pemanasan global, menyebar risiko (spreading risk) manakala ada gangguan lokal, mengurangi kegagalan pengelolaan, dan memastikan keberlanjutan sumberdaya yang lebih baik daripada pengelolaan KKP secara sendiri-sendiri (NRC, 2001). Jejaring dapat dibangun untuk tujuan ekologi yang berbeda, seperti meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan/atau perbaikan perikanan, serta meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim global. Jejaring KKP juga memberikan keuntungan sosial dan ekonomi, dimana akan terjadi kerjasama yang baik antar pengelola, dan terjadi pertukaran informasi yang baik antar masyarakat di dalam lingkup jejaring tersebut (Bustamante et al., 2010; White et al., 2006). Jejaring KKP juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui tiga fungsi dan tujuan utamanya yaitu: 1. Ekologis: sebuah jejaring dapat membantu untuk memastikan ekosistem laut berfungsi yang meliputi skala temporal dan spasial dimana ekosistem tersebut berada. 2. Sosial: sebuah jejaring dapat membantu menyelesaikan dan mengelola konflik penggunaan sumberdaya alam dan memastikan bahwa pemanfaatan dapat berlangsung secara wajar dengan konflik sekecil mungkin. 3. Ekonomi: sebuah jejaring memfasilitasi penggunaan sumberdaya secara efisien untuk mencegah pengulangan upaya yang umum terjadi pada KKP yang dikelola secara individual karena masing-masing berusaha untuk mempertahankan sumberdaya pengelolaan mereka. 2.2 Dasar Pengembangan Jejaring KKP Jejaring KKP dibentuk berdasarkan keterkaitan ekologi, sosial budaya, ekonomi dan tata-kelola. Keterkaitan ekologi terfokus pada hubungan alami antar suatu ekosistem di dalam suatu KKP dengan beberapa KKP lainnya; keterkaitan sosialbudaya terjadi karena adanya komunikasi dan hubungan yang terjalin antar pemangku kepentingan dan masyarakat; sedangkan keterkaitan ekonomi biasanya didasarkan pada pemanfaatan bersama suatu sumberdaya. Dasar tata-kelola dalam pembentukan jejaring KKP lebih ditujukan pada kesamaan kepentingan, pengaturan administrasi yang efektif, dan pelaksanaan pengelolaan yang lebih efisien.
7
Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sebuah ekosistem laut secara ekologis tidak berdiri sendiri tetapi terhubung erat dengan ekosistem lainnya. Sebagai contoh, kesehatan terumbu karang tergantung pada kesehatan mangrove dan padang lamun di sekitarnya, begitu juga sebaliknya (CTI-CFF, 2013; Fernandes et al., 2012; Gaines & Airame, 2010; Schwenke et al., 2010). Dari segi sosial, banyak penduduk pesisir yang memiliki ikatan sosial budaya tinggi dengan desa-desa atau daerah-daerah sekitarnya. Jika beberapa kawasan pesisir di tempat tersebut dijadikan kawasan konservasi yang dikelola secara lokal, adalah wajar jika para pengurus kawasan bergabung dalam satu jejaring karena kedekatan sosial budaya mereka (Bustamante et al., 2010; CTI-CFF, 2013; White et al., 2006). Dari segi ekonomi, kawasan-kawasan konservasi perairan dapat menghemat biaya pembentukan dan pemeliharaan suatu kawasan dengan bekerja sama dalam satu jejaring (Balmford et al., 2004; Bustamante et al., 2013). Alasan-alasan tersebut menjadi dasar pengembangan tiga jenis jejaring KKP, yaitu (1) ekologi; (2) sosial-ekonomi; dan (3) tata-kelola. Meskipun demikian, sebuah jejaring KKP tidak selalu dapat dikategorikan menjadi salah satu dari jenis jejaring tersebut; dalam banyak kasus tiga jenis jejaring tersebut berbaur menjadi satu. Sebagai contoh, MedPAN (http://www.medpan.org/en/medpan), sebuah jejaring pengelola KKP di Mediterania yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP dan beranggotakan unit pengelola dari 80 KKP di 18 negara-negara Laut Tengah. Jejaring tersebut merupakan suatu jejaring sosial karena beranggotakan para pengelola KKP, tetapi pada saat bersamaan juga merupakan jejaring tata-kelola karena mencakup aspek teknis dan pembelajaran untuk saling memperkuat semua KKP yang menjadi anggota jejaring (CTI-CFF, 2013). Bentang Laut Pasifik Tropika Timur (Eastern Tropical Pacific Seascape) merupakan jejaring yang dibentuk berdasarkan keterkaitan ekologi karena keterkaitan arus laut, dan tata-kelola karena negaranegara yang tergabung di dalamnya kurang memperoleh bantuan dari organisasi non-pemerintah internasional dalam hal pengelolaan (CTI-CFF, 2013). Sementara itu, jejaring di Bentang Laut Kepala Burung (Bird’s Head Seascape) di Papua, dibentuk berdasarkan alasan-alasan ekologis, sosial dan tata-kelola (UNEPWCMC, 2008).
8
2.3 Manfaat Jejaring KKP Jejaring KKP membantu menjamin kelestarian populasi organisme jangka panjang secara lebih baik (IUCN-WCPA, 2008). Selain itu jejaring KKP juga dapat memberikan nilai tambah lebih dibandingkan beberapa KKP yang berdiri sendiri karena: (1) jejaring melindungi sumberdaya, ekosistem dan habitat secara terpadu; dan (2) jejaring mendorong pembagian kapasitas dan pengelolaan yang merata. 2.3.1 Manfaat ekologi Beberapa KKP dalam sebuah jejaring berhubungan dan berinteraksi melalui keterkaitan ekologi. Hubungan alami antar KKP serta di masing-masing KKP dapat meningkatkan fungsi ekologi dan manfaat kepada setiap KKP. Sebuah jejaring dapat menjamin fungsi ekosistem dalam skala temporal dan spasial dimana ekosistem bekerja. Keterkaitan ekologi dalam membangun jejaring KKP berdasarkan pada struktur geomorfologi, batimetri, sirkulasi arus, keterkaitan antar ekosistem, koridor migrasi (migration corridors), dan zona transisi dari wilayah biogeografis (biogeographic region), seperti tempat peneluran, wilayah asuhan, dan tempat mencari makan. Jejaring KKP secara ekologi memberikan manfaat sebagai berikut: • Memastikan perlindungan terhadap sebagian besar habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun. • Menyediakan perlindungan terhadap keteraturan penyebaran larva dalam kolom air di antara dan dalam masing-masing KKP. • Menyediakan perlindungan bagi hewan-hewan yang bermigrasi, yang wilayah jelajahnya dari satu lokasi ke lokasi lain sangat luas atau mengalami perpindahan karena efek limpahan yang teratur atau acak dari KKP. • Menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap habitat dan spesies yang terancam akibat eksploitasi yang berlebihan dan merusak. 2.3.2
Manfaat sosial
Sebuah jejaring KKP dapat dibangun oleh keterkaitan sosial antar KKP, misalnya komunikasi dan koordinasi antar pihak pengelola dalam pengaturan dan perencanaan KKP, membantu memecahkan dan mengelola konflik penggunaan sumberdaya, serta mencegah duplikasi kegiatan. 9
Beberapa manfaat sosial pengembangan jejaring KKP adalah: • Membuka jalur komunikasi dan koordinasi untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman dan pembelajaran. • Membangun kapasitas pengelolaan KKP yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan KKP yang dikelola secara sendiri-sendiri. • Menciptakan basis informasi bersama untuk semua KKP di suatu wilayah atau jaringan yang membantu dalam membuat pilihan-pilihan pengelolaan. • Menyediakan kemungkinan kemitraan pendanaan dan administrasi antara badan pengelola KKP dengan institusi dan sektor-sektor lain dalam sebuah jejaring. • Membangun konsensus lintas wilayah dalam pengambilan keputusan. 2.3.3
Manfaat pengelolaan
Manfaat pengelolaan dari sebuah jejaring KKP, antara lain: • Meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan koordinasi dalam perbaikan efektivitas pengelolaan KKP. • Mencegah duplikasi kegiatan. • Membangun kapasitas pengelolaan secara kolektif di dalam jejaring KKP. 2.4 Kriteria untuk Merancang Jejaring KKP Sebuah jejaring KKP bukanlah sekedar kumpulan beberapa KKP, tetapi memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya secara bersama dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing KKP (Gaines & Airame, 2010; Schwenke et al., 2010). Untuk merancang jejaring KKP yang berdaya-lenting, maka prinsip-prinsip kelentingan yang telah digunakan di banyak tempat di dunia perlu diterapkan (McLeod et al., 2008). Jejaring KKP harus memiliki ukuran dan ruang sedemikian rupa agar dapat berfungsi secara kolektif sebagai jejaring ekologi dan berhasil
10
mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, keberadaan sebuah jejaring dapat diartikan sebagai suatu sistem KKP yang terkoordinasi dan terhubung satu sama lain baik melalui aspek biologi maupun administratif yang kesemuanya mencerminkan pendekatan terhadap rancangan, pengelolaan dan pemantauan yang konsisten (IUCN-WCPA, 2008). Untuk itu ada beberapa kriteria ekologi yang perlu dipertimbangkan ketika merancang sebuah jejaring (IUCN-WCPA, 2008). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: • Keterwakilan (representativeness) – jejaring KKP seyogianya mewakili sejumlah kisaran keanekaragaman hayati laut dan pesisir (dari genetik sampai ekosistem) dan lingkungan oseanografi terkait pada suatu wilayah. Semua ekosistem dan habitat dalam wilayah tersebut harus terwakili dalam jejaring KKP. Untuk memastikan hal ini, pengelola KKP harus mengkaji jenis dan sebaran habitat, dan mengidentifikasi habitat-habitat perwakilan dan unik yang harus dilindungi untuk memenuhi tujuan konservasi kawasan. Sebagai contoh, bila sebuah jejaring KKP ditujukan untuk melindungi tempat asuhan dan mencari makan rajungan, maka para pengelola KKP harus mempertimbangkan semua habitat yang digunakan oleh rajungan sepanjang seluruh siklus hidupnya (misal, perairan muara, bakau, teluk, kedalaman yang berbeda pada kolom air, salinitas berbeda, dan lain-lain). • Keterulangan (replication) – jejaring KKP akan sangat efektif ketika setiap jenis habitat terwakili di lebih dari satu KKP. Idealnya, semua habitat di setiap wilayah harus direplikasi dalam jejaring dan disebar secara spasial
11
(spatially distributed) di seluruh bagian jejaring. Replikasi ini memberi “batulompatan” bagi spesies yang tersebar di dalam jejaring dan juga memberikan perlindungan (safeguard) terhadap hilangnya habitat atau punahnya populasi. Keterkaitan (connectivity) – keterkaitan menjelaskan seberapa jauh populasipopulasi yang berada di tempat berbeda saling terkait melalui pertukaran telur, larva, hewan muda maupun dewasa. Rancangan jejaring KKP seyogianya mengenali pola keterkaitan dalam dan di antara ekosistem (antara lain keterkaitan ekologis di antara terumbu karang, lamun dan mangrove). Sebuah jejaring KKP yang bertujuan untuk melindungi spesies yang menjelajah secara luas, harus mempertimbangkan semua habitat yang digunakan oleh spesies tersebut selama siklus hidupnya. Jarak maksimum antar KKP disarankan berkisar antara 100 – 200 km. Untuk menjamin keterkaitan di dalam dan antar KKP, perlu diupayakan untuk memasukkan kombinasi jenis habitat penting (terumbu karang, lamun, mangrove, muara sungai). Jarak antar KKP sekitar 100 – 200 km untuk menjaga keterkaitan genetik, sedangkan jarak antar zona larang ambil di dalam KKP disarankan sekitar 15 – 20 km untuk menjaga keterkaitan ekologis (Wilson et al., 2011). Daya lenting (resilience) – jejaring KKP harus dirancang untuk menjaga agar ekosistem selalu berada dalam kondisi alaminya dan mampu untuk bertahan terhadap gangguan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan perubahan dalam skala besar dan dalam jangka waktu panjang seperti perubahan iklim. Keterwakilan (representativeness) dan daya lenting (resilience) merupakan kriteria yang saling terkait erat: bila sejumlah habitat terwakili dalam suatu jajaring KKP, maka jejaring tersebut kemungkinan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan pada sebaran spesies, perbedaan salinitas, perbedaan suhu, dan dinamika ekosistem lain yang sering dikaitkan dengan pemanasan global. Kepermanenan (permanence) – jejaring KKP harus memberikan perlindungan jangka panjang agar dapat dengan efektif melestarikan keanekaragaman hayati dan memperbaiki kondisi sumberdaya. Meski beberapa perubahan biologis dapat saja terjadi dengan relatif cepat setelah pembentukan jejaring, manfaat penuh dari KKP dan jejaringnya kemungkinan baru terlihat setelah beberapa tahun. Perlindungan jangka panjang KKP, khususnya KKP larang ambil, dapat berdampak positif terhadap jenis ikan dan perikanan karena penelitian telah membuktikan bahwa biomassa, kelimpahan, ukuran dan keanekaragaman hayati beberapa spesies ikan
•
•
•
12
•
meningkat di dalam KKP. Ikan berukuran lebih besar menghasilkan lebih banyak telur dan menghasilkan anakan lebih banyak yang dapat memperbaiki kondisi populasi ikan dalam KKP dan mendorong limpahan ikan (spillover) ke daerah-daerah yang tidak dilindungi di sekeliling KKP. Ukuran & bentuk (size & shape) – unit-unit KKP dalam sebuah jejaring harus memiliki ukuran yang cukup untuk meminimumkan dampak dari kegiatan di luar kawasan lindung. Umumnya, sebuah KKP yang berukuran lebih besar memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati lebih baik dibandingkan dengan KKP yang berukuran (lebih) kecil. KKP berukuran (lebih) besar memberikan ruang kisaran lebih luas bagi pergerakan hewan dewasa, serta memberikan jarak yang lebih jauh bagi penyebaran larva. Meskipun demikian, tidak berarti sebuah KKP berukuran kecil tidak memberikan manfaat. KKP berukuran kecil lebih mudah untuk didirikan dan dikelola, serta memberikan manfaat yang lebih cepat baik ekologi maupun sosio-ekonomi, namun luasan dampaknya bersifat setempat. Bentuk suatu KKP seyogianya mempertimbangkan habitat-habitat yang menjadi tempat pergantian tahapan hidupnya atau tempat hidup dari spesies yang dilindungi. Selain itu, bentuk KKP dirancang untuk memudahkan para pengelola dan stakeholders diantaranya dalam meletakkan batas-batas KKP.
13
14
BAB 3
STRATEGI PEMBENTUKAN JEJARING KKP
Strategi atau cara untuk membentuk jejaring KKP menjadi sebuah kebutuhan karena beberapa alasan. Pertama, pengembangan jejaring KKP merupakan hal yang relatif baru dalam konteks pengembangan Sistem KKP Nasional di Indonesia (Susanto, 2011). Kedua, terbatasnya pengalaman yang dimiliki dalam perencanaan, pembentukan dan pengelolaan jejaring KKP. Mempertimbangkan kompleksitas terkait dengan pembentukan jejaring KKP dan aspek-aspek yang terlibat di dalamnya, bab ini membahas strategi pembentukan jejaring KKP yang dilengkapi dengan studi kasus tentang pengalaman membangun dan mengelola jejaring KKP di Indonesia dan negara lain. 3.1 Siklus Pengelolaan Jejaring KKP Pembentukan jejaring KKP tidak terlepas dari Siklus Pengelolaan Jejaring KKP (MPA Network Management Cycle), seperti yang disajikan pada Gambar 1. Siklus Pengelolaan Jejaring KKP (selanjutnya disingkat menjadi Siklus Pengelolaan) merupakan sebuah siklus yang menunjukkan urutan logis sebuah proses untuk mendirikan, mengelola dan mengevaluasi jejaring. Siklus Pengelolaan ini berulang setiap periode waktu tertentu. Secara ringkas, pendirian jejaring KKP diawali dengan melakukan Kajian Kebutuhan (needs assessment) yang bertumpu kepada analisis situasi atau konteks untuk memberi pembenaran (justification) mengapa sebuah jejaring KKP perlu dibentuk. Langkah selanjutnya adalah membuat Rancangan Jejaring (network design) sesuai dengan hasil Kajian Kebutuhan, dan melakukan Perencanaan Kerja (work planning) untuk menyusun rencana kerja berjejaring dan pembagian beban kerja serta pembiayaan. Dalam membuat Rancangan Jejaring, perlu dilakukan konsultasi secara intensif dengan para pihak yang berkepentingan langsung, yaitu masyarakat setempat pengguna sumberdaya, para pengelola KKP, dan para pemangku kepentingan lainnya. Karena pendirian jejaring harus mempertimbangkan efektivitas penerapannya dan menerapkan pendekatan adaptif, Rencana Kerja (work plan) yang biasanya dibuat adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah 5-Tahunan (RKJM). 15
Setelah Rencana Kerja disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan jejaring, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Pada pelaksanaan berjejaring ini melekat erat kegiatan pemantauan (monitoring) dan analisis (evaluasi formatif) untuk meningkatkan kinerja berjejaring pada periode waktu yang sedang berjalan. Untuk meningkatkan efektivitas berjejaring, evaluasi perlu dilakukan secara periodik dan sangat disarankan untuk dilakukan setiap tahun atau paling tidak dua tahun sekali. Selain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan berjejaring, evaluasi bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan tanggap (response) jejaring untuk segera beradaptasi terhadap perubahan situasi atau konteks; dan (2) memutuskan apakah berjejaring masih perlu diteruskan atau tidak. Evaluasi untuk tujuan ke-2, biasanya lebih diarahkan kepada jejaring KKP yang bertipe sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola. 3.1.1
Kajian kebutuhan berjejaring
Sebelum membentuk sebuah jejaring, perlu dilakukan kajian kebutuhan untuk menjawab beberapa hal berikut: apakah jejaring perlu didirikan? Bila memang diperlukan, maka dalam konteks apakah jejaring dibentuk? Berdasarkan keterkaitan ekologi, sosial-budaya-ekonomi atau tata kelola? Bila memungkinkan, sangat disarankan untuk juga memasukkan analisis biaya-manfaat dan peluang pendanaan berkelanjutan dalam kajian kebutuhan ini untuk memberikan informasi yang lebih lengkap untuk melakukan pengambilan keputusan kemudian. Kebutuhan untuk berjejaring biasanya ditentukan oleh paling tidak dua hal, yaitu (1) karena adanya ancaman (threat) terhadap keanekaragaman hayati dan sumberdaya hayati bernilai ekonomis (cf. McLeod et al., 2009; Pressey et al., 2007; Salafsky & Margoluis, 1999; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006), dan/atau (2) karena menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principles – Cooney, 2004). Ancaman dapat berupa kegiatan manusia yang menimbulkan dampak negatif dalam jangka pendek dan menengah seperti pencemaran, maupun dalam jangka panjang seperti perubahan iklim (McLeod et al., 2009; Pressey et al., 2007; Salafsky & Margoluis, 1999; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006). Penerapan prinsip kehatian-hatian dilakukan karena keterbatasan manusia untuk memprakirakan dan mengetahui
16
perubahan yang terjadi di masa depan (Cooney, 2004). Pada umumnya pembentukan jejaring adalah untuk memenuhi tujuan pelestarian
Menyusun Rencana Kerja Berjenjang
3 Pelaksanaan berjejaring
4
Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Berjejaring
3 Merancang Jejaring
5
1
2
2
4
Kajian Kebutuhan Berjenjang
5
1 Waktu
Gambar 1 – Siklus Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
keanekaragaman hayati dan/atau kesinambungan pasokan sumberdaya perikanan dan/atau adaptasi terhadap perubahan iklim (Fernandes et al., 2012). Keterkaitan ekologi merupakan pertimbangan utama dalam pembentukan jejaring KKP (Fernandes et al., 2012; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; Pet-Soede et al., 2009; McLeod et al., 2009). Oleh karenanya, dalam kajian kebutuhan pembentukan jejaring dimulai dari melihat keterkaitan ekologi dari beberapa KKP. Langkah-langkah yang disarankan untuk melihat keterkaitan tersebut terdiri dari 3 (tiga) langkah: (1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, yaitu aspek-aspek biologi dan non-biologi, dari beberapa KKP (atau calon KKP) yang akan dianalisis keterkaitannya. (2) Analisis data dan informasi untuk melihat keterkaitan. Keterkaitan dapat didekati melalui penyebaran larva ikan dikaitkan dengan pola arus atau oseanografi fisik, dan/atau keserupaan struktur komunitas dari ekosistemekosistem pesisir/laut utama (terumbu karang, mangrove dan lamun) yang dikaji. (3) Sintesis, berupa keputusan bahwa sebuah jejaring ekologi perlu didirikan dengan melibatkan beberapa KKP (atau calon KKP) yang dikaji. 17
Terkait dengan pembentukan jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola, langkah yang sama diulangi, namun data dan informasi yang dikumpulkan adalah yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola yang relevan dengan pengelolaan jejaring. Jejaring tata kelola biasanya dilakukan pemerintah dan diinisiasi oleh unit-unit pengelola yang memiliki pendekatan pengelolaan serupa karena berada di bawah satu badan atau lembaga tertentu, seperti misalnya Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Kehutanan (Pet-Soede et al., 2009; Schwenke et al., 2010) atau pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Sementara itu, jejaring sosial-budaya-ekonomi yang dibangun oleh masyarakat setempat atau berbasis masyarakat, karena adanya keserupaan pendekatan pengelolaan, seperti bukatutup kawasan pada sasi laut di Indonesia Timur, serta ketergantungan dan pemanfaatan sumberdaya yang serupa (Bustamante et al., 2010; Varney et al., 2010; White et al., 2006). Pet-Soede et al. (2009) menyatakan bahwa dalam suatu jejaring ekologi kemungkinan dijumpai kawasan-kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Oleh karena itu, merupakan langkah lanjutan yang wajar bila setelah keterkaitan ekologi diidentifikasi, selanjutnya dilakukan identifikasi keterkaitan sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola. Identifikasi ini dilakukan untuk memperkuat alasan pembentukan sebuah jejaring KKP. Bila masing-masing KKP yang dikaji sudah memiliki unit organisasi pengelola, maka keputusan untuk membentuk jejaring KKP dapat segera ditindaklanjuti, meski kesinambungannya sangat bergantung kepada komitmen dari masingmasing unit organisasi pengelola untuk berjejaring. Tantangan cukup berat akan dihadapi oleh KKP yang dikelola oleh masyarakat dan calon-calon KKP yang biasanya belum memiliki unit organisasi pengelola. Perlu dipikirkan siapa yang seharusnya berperan dalam menginisiasi pembentukan jejaring, apakah oleh pengelola di masing-masing KKP atau melalui arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat (baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan lainnya (perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat).
18
3.1.2
Merancang jejaring
Ketika jejaring yang akan didirikan sudah diputuskan, maka hasil kajian kebutuhan perlu disempurnakan untuk menyediakan data dan informasi yang lebih tajam dan terorganisasi dengan baik. Dari jenis-jenis jejaring yang sudah disinggung di atas, kriteria yang paling lengkap untuk merancangnya adalah jejaring ekologi, dengan berbagai contoh di seluruh dunia. Jejaring tata kelola merupakan jenis jejaring yang cukup banyak memiliki data dan informasi. Sementara jejaring sosial-budaya-ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat, meski diyakini sebetulnya banyak sekali dan merupakan semacam antar-fasa (interphase) antara jejaring ekologi dan jejaring tata kelola, merupakan jejaring yang paling sedikit memiliki data dan informasi. Meskipun demikian, akhir-akhir ini semakin banyak laporan tentang jejaring sosial-budayaekonomi berbasis masyarakat (Varney et al., 2010). Pada sub-bab berikut disajikan kriteria untuk merancang jejaring ekologi, sosialbudaya-ekonomi, dan tata kelola. 3.1.2.1 Jejaring ekologi Sebuah jejaring disebut jejaring ekologi ketika setiap KKP memberikan kontribusi kepada tujuan bersama konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan (Pet-Soede et al., 2009). Dalam banyak kasus, setiap KKP yang tergabung dalam jejaring ini diasumsikan memiliki keterkaitan ekologis antara satu sama lain, atau bahkan ketika beberapa jejaring KKP memiliki tujuan ekologi yang sama. Sebagai contoh, jejaring SSME (Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion) adalah sebuah jejaring ekologi (DeVantier et al., 2004; Miclat et al., 2006) karena di dalamnya terdapat kawasankawasan prioritas yang mencakup ekosistem, spesies dan proses-proses ekologis yang mewakili wilayah tersebut (Pet-Soede et al., 2009). Pendekatan pengelolaan dari masing-masing KKP dalam suatu jejaring bisa saja berbeda, dan dalam suatu jejaring ekologi mungkin saja dijumpai kawasan-kawasan konservasi baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat (Pet-Soede et al., 2009). Dalam skala yang lebih luas, pembentukan jejaring KKP dibentuk dalam skala regional dan global yang melampaui batas-batas negara. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi spesies yang memiliki wilayah ruaya atau migrasi sangat 19
luas. Sebagai contoh, Paus Bungkuk (Megaptera novaeangliae) mendorong beberapa KKP yang terletak di Alaska dan Hawaii (NOAA Fisheries – Office for Protected Resources, 2013) dan di Alaska dan Costa Rica (Oviedo & Solis, 2008) berjejaring untuk memastikan tempat mencari makan (Alaska) dan tempat berkembangbiak dan membesarkan paus muda (Hawaii dan Costa Rica) terlindungi. Contoh lain adalah jejaring KKP kerjasama 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina) di Ekoregion Laut Sulu Sulawesi (SSME). Jejaring ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi penyu, mulai dari tempat bertelur, mencari makan, dan berkembang biak (DeVantier et al., 2004; Miclat et al., 2006). 3.1.2.2 Jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola Sebuah jejaring disebut jejaring tata kelola ketika semua KKP yang tercakup di dalamnya menggunakan pendekatan pengelolaan yang sama karena berada di bawah administrasi lembaga yang sama (Pet-Soede et al., 2010) atau wilayah yuridiksi yang sama. Sebagai contoh adalah sejumlah kawasan konservasi yang berada di bawah Kementarian Kehutanan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah. Sementara jejaring sosial-budaya-ekonomi adalah kawasan-kawasan konservasi yang dibangun melalui pendekatan yang sama seperti jejaring LMMA (LocallyManaged Marine Area), suatu jejaring KKP yang dikelola oleh masyarakat setempat dan terbentang dari Asia Tenggara, Pasifik hingga Amerika. Salah satu manfaat dari kedua bentuk jejaring ini adalah manfaat ekonomi berupa penghematan karena struktur, prosedur operasional, kebijakan dan peraturan pengelolaan yang serupa dapat diterapkan pada banyak KKP secara serentak (Bustamante et al., 2010; Pet-Soede et al., 2010). Meskipun demikian, jenis jejaring ini juga memiliki kelemahan terutama ketika masing-masing kawasan konservasi mempunyai rencana pengelolaan yang tidak sinkron satu sama lain atau tidak sesuai dengan kebutuhan konservasinya (Pet-Soede et al., 2010). Jejaring KKP dapat juga dibentuk untuk memfasilitasi pembelajaran dan melakukan koordinasi administratif dan perencanaan dengan menghubungkan orang-orang dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam KKP. Jejaring ini memberikan alasan bagi para pemangku kepentingan atau masyarakat yang
20
terkait dengan masing-masing KKP untuk saling berkoordinasi dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan upaya pengelolaan KKP yang bersangkutan (White et al., 2006). Pada jejaring KKP, semua badan, otoritas pengelola atau masyarakat berbagi tujuan akhir dan mereka dapat menjadi matang seperti halnya ekosistem menjadi matang (Agardy & Wolfe, 2002). 3.1.3
Merancang jejaring ekologi
Sebetulnya tidak ada satu cara baku untuk merancang jejaring ekologi. Dengan mengacu kriteria yang sudah disampaikan sebelumnya, di bawah ini disampaikan contoh dari proses perancangan jejaring. Menurut Pet-Soede et al. (2009) proses merancang jejaring ekologi meliputi tahapan sebagai berikut: (i) Menentukan definisi ‘area penting’ (area-of-interest) yang akan dijadikan sebagai lokasi dalam membangun sebuah jejaring ekologi. Biasanya areaarea penting ini merupakan bagian dari sebuah ekoregion atau bentanglaut (seascape) atau bagian di dalamnya; (ii) Melakukan inventarisasi terhadap area-area penting yang dipilih dan membuat deskripsi spasial peran atau kontribusi dari aspek-aspek ekologi dan sosial-ekonomi yang tercakup di dalamnya; (iii) Menentukan sasaran dan kriteria rancangan (misalnya dengan menetapkan KKP dengan luas minimum 100 km2 dengan 30% dari habitat pantai yang dikaji tercakup dalam KKP tersebut); (iv) Melakukan deliniasi jejaring – tahapan ini dilakukan setelah semua area penting dipilih dan dimasukkan ke dalam jejaring yang akan dibuat dibuat batas-batasnya. The Nature Conservancy Indonesia Marine Program melakukan langka-langkah berikut, selama tiga tahun (2006-2009), ketika merancang Jejaring Ekologi Ekoregion Sunda Kecil (Wilson et al., 2011): (i) Menentukan tujuan, batas-batas dan prinsip-prinsip perancangan jejaring KKP; (ii) Mengidentifikasi dan menyusun informasi area-area penting yang mendapat prioritas utama; (iii) Menghimpun semua data dan informasi ke dalam sebuah basis-data Sistem Informasi Geografi; dan 21
(iv) Merancang jejaring KKP di Ekoregion Sunda Kecil yang berdaya lenting dengan menggunakan perangkat pengambilan keputusan dengan masukan dari para pemangku kepentingan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Wilson et al. (2011) kurang lebih serupa dengan yang disarankan oleh Green et al. (2008) yang menyatakan bahwa dalam membangun sebuah jejaring hal-hal berikut perlu dipenuhi: (i) Adanya tujuan-tujuan bersama jejaring yang jelas; (ii) Menggunakan sains terbaik yang tersedia (best available science) dan pendekatan kehati-hatian; serta (iii) Melibatkan para pemangku kepentingan sejak awal dan sepanjang proses pembentukan dan pengelolaan. Dalam proses perancangan jejaring, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008): (a) Memasukkan semua komponen keanekaragaman hayati yang ada di wilayah ekoregion atau bentang laut yang dikaji; (b) Memastikan semua area-area penting ekologi tercakup di dalam jejaring; (c) Menjaga perlindungan jangka panjang; (d) Memastikan keterkaitan ekologi; dan (e) Memastikan setiap KKP memberikan kontribusi maksimum bagi jejaring. 3.1.4
Merancang jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola
Seperti halnya dengan proses pembuatan jejaring ekologi, pembentukan jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola seyogianya memperhatikan hal-hal berikut (Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008): • Adanya tujuan-tujuan bersama jejaring yang jelas (meliputi tujuan-tujuan ekologi, sosial-ekonomi-budaya dan tata-kelola); • Adanya otoritas legal dan komitmen politik jangka panjang untuk mendukung keberadaan jejaring; • Melibatkan para pemangku kepentingan sejak awal dan sepanjang proses pembentukan dan pengelolaan; • Menggunakan sains terbaik yang tersedia (best available science) dan pendekatan kehati-hatian; • Adanya kerangka pengelolaan terpadu; dan • Langkah-langkah pengelolaan adaptif. 22
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perancangan jejaring sosial-budaya-ekonomi dan tata kelola, siapapun pemrakarsanya, selalu dimulai dari adanya (i) kebutuhan untuk membangun suatu jejaring berdasarkan keserupaan tujuan dan kegiatan pengelolaan yang dilakukan. Hal ini kemudian mengarah kepada upaya untuk (ii) menentukan tujuan-tujuan bersama pengelolaan jejaring. Umumnya jejaring dibentuk dengan tujuan untuk efisiensi dan efektivitas kerja, disamping saling memperkuat dalam hal kapasitas teknis. Pada kasus lainnya, adanya peluang untuk dapat berkomunikasi secara intensif dan saling mendukung dalam mendorong pengelolaan yang efektif dalam suatu wilayah yang luas, juga dapat dijadikan sebagai alasan dan tujuan bersama. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di Laut Tengah, dimana para manajer KKP membentuk sebuah jejaring yang semula bersifat sosial kemudian berkembang mencakup aspek tata-kelola (lihat MedPAN pada laman http:// www.medpan.org/en/medpan). Hal yang serupa juga terjadi ketika beberapa KKP yang dikelola oleh masyarakat meski dalam banyak kasus komponen sosialekonomi dan sosial-budaya lebih mengemuka sebagai alasan dan tujuan bersama (Bustamante et al., 2010;Varney et al., 2010; White et al., 2006). Contoh visi dan misi untuk memandu tujuan-tujuan berjejaring yang perlu dimiliki oleh sebuah jejaring disajikan pada Boks I. Langkah selanjutnya adalah (iii) menyusun rencana pengelolaan jejaring melalui sejumlah konsultasi guna menjaring dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk dukungan legal, komitmen politik jangka panjang, dan pendanaan, baik untuk berbagi beban maupun untuk memperoleh dukungan dari luar. Langkah yang tidak mudah tetapi harus dilakukan ini sangat penting bagi keberadaan jejaring yang sedang dibentuk, karena pada langkah inilah diputuskan apakah sebuah jejaring akan dilanjutkan atau tidak. Bila rencana pengelolaan jejaring sudah selesai disusun dan diterima oleh semua pihak, maka implementasi jejaring KKP dapat dilaksanakan, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan evaluasi formatif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jejaring sekaligus menerapkan pendekatan adaptif. Untuk menilai apakah jejaring berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan dan juga untuk memutuskan apakah sebuah jejaring perlu diteruskan atau tidak, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah (iv) melakukan evaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring. Evaluasi ini dilakukan secara teratur setiap satu periode waktu tertentu yang disepakati oleh semua anggota jejaring. 23
BOKS 1 Visi dan Misi Jejaring Kerjasama pengelolaan dalam bentuk jejaring dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar unit organisasi pengelola KKP (atau kelompokkelompok masyarakat pengelola kawasan).Agar kerjasama pengelolaan jejaring dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur, semua anggota jejaring harus membuat dan menyepakati Visi dan Misi bersama. Berikut adalah usulan Visi dan Misi untuk membangun jejaring KKP di Indonesia. Visi Terbentuknya jejaring KKP yang komprehensif, berdaya lenting, dan mewakili ekosistem dan habitat penting, dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati dan kesehatan perairan untuk saat ini dan generasi mendatang. Misi 1. Melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati laut, ekosistem dan habitat penting, tampilan/fitur alami khusus (special natural features), dan spesies TCMS (Threatened Charismatic Migratory Species). 2. Memberi kontribusi terhadap upaya perlindungan sumberdaya ikan dan habitat penting dimana mereka hidup. 3. Memberi kontribusi terhadap kepastian dan stabilitas ekonomi masyarakat. 4. Memberi perlindungan dan pemeliharaan kawasan yang berpotensi sebagai daerah pengembangan wisata. 5. Memberi perlindungan dan keberlanjutan pemanfaatan tradisional, warisan budaya (cultural heritage) dan sumberdaya arkeologi (archaeological resources). 6. Memberi peluang bagi kajian-kajian ilmiah, peningkatan kepedulian masyarakat, dan pendidikan lingkungan.
24
3.1.5
Studi kasus
Untuk memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana jejaring dibentuk dan diselenggarakan, berikut ini disajikan beberapa contoh pengalaman dalam membentuk jejaring di Indonesia dan negara lain. 3.1.5.1 Indonesia – Jejaring Sunda Kecil Lokasi dan latar belakang Ekoregion Sunda Kecil, yang dikenal juga sebagai Ekoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara menurut Ekoregion Laut Indonesia, mencakup 3 (tiga) provinsi (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) dengan luas keseluruhan 625.018 km2. Secara oseanografi, ekoregion ini menjadi ‘pintu keluar’ dari Arus Lintas Indonesia (Indonesian Through-Flow)3 ke perairan samudera di belahan bumi selatan melalui Selat Lombok, selat Ombai dan Terusan Timor. Dari segi ekologi, ekoregion ini memiliki beberapa ekosistem laut dan pesisir penting, seperti Selat Bali sebagai habitat bagi Ikan Lemuru (Sardinella lemuru); Teluk Saleh, Sumbawa, NTB, sebagai habitat bagi bermacam komoditas seperti ikan kerapu, udang barong dan rumput laut; Teluk Ekas, NTB, yang secara periodik dikunjungi oleh kelompok-kelompok paus (Cetacea) yang bermigrasi; dan Laut Flores, NTT, sebagai jalur migrasi paus dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Sampai saat ini, telah dibentuk 19 kawasan konservasi perairan yang berstatus nasional maupun daerah dengan berbagai kategori yang mengacu kepada UU No. 5/1990, PP No. 60/2007 dan UU No. 27/2007. Sebagian KKP tersebut melindungi habitat-habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun; sebagian melindungi jenis terancam seperti paus dan lumba-lumba; dan sebagian lainnya melindungi pantai tempat penyu mendarat dan bertelur. Perancangan jejaring dan pendekatan yang digunakan Jejaring di Ekoregion Sunda Kecil adalah jejaring ekologi. Penyusunannya dilakukan oleh sebuah tim yang memulai pekerjaannya pada tahun 2006 dan berlanjut
3
Arus ini membawa massa air dari Samudera Pasifik melintasi perairan Indonesia melalui Selat Malaka,Terusan Limafatola, Laut Banda dan Laut Aru.
25
selama 3 (tiga) tahun sampai 2009. Tim tersebut memiliki beberapa tugas: (i) mengumpulkan data informasi tentang kondisi ekologi dan sosial-ekonomi guna mengidentifikasi area-area penting; (ii) membuatan rancangan jejaring; (iii) meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan melalui pelatihan dan lokakarya; dan (iv) menyelenggarakan konsultasi publik. Pengkajian kondisi ekologi meliputi semua data habitat penting dan data oseanografi. Berbagai habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun dipetakan melalui interpretasi visual data satelit Landsat. Selain itu, daerah migrasi dan tempat makan dari paus, lumba-lumba, manta dan penyu juga diidentifikasi berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan para ahli. Pengkajian kondisi sosial-ekonomi mencakup aspek-aspek kependudukan, pariwisata, daerah kegiatan budidaya, serta kegiatan-kegiatan perikanan. Beberapa tahapan yang dilalui dalam merancang jejaring ekologi di Ekoregion Sunda Kecil adalah: • Mengumpulkan dan mengkompilasi semua data yang tersedia terkait dengan kondisi biologi, oseanografi, spesies, dan sosial-ekonomi kawasan. Semua data tersebut kemudian disimpan dalam basis-data Sistem Informasi Geografis. • Mengkaji kawasan konservasi yang sudah ada dan sedang diusulkan, serta area-area penting yang akan diusulkan menjadi kawasan konservasi baru dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan jejaring yang berdaya lenting. • Menganalisis semua data dan informasi yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan perangkat-lunak Marxan, untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi kawasan konservasi yang paling sesuai untuk dijadikan KKP. • Melakukan konsultasi publik dengan menggunakan hasil analisis Marxan untuk menggalang masukan dari para pemangku kepentingan dan para pakar. Konsultasi publik dilakukan di tingkat provinsi (di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Dalam merancang jejaring, tim menerapkan prinsip-prinsip daya lenting sebagai berikut: • Keterwakilan – kawasan konservasi yang dikembangkan melindungi 2030% habitat penting.
26
• •
•
Pengulangan – habitat yang dilindungi mencakup dua atau tiga lokasi kawasan konservasi yang berbeda. Habitat penting – dalam memilih kawasan konservasi, wilayah arus naik (upwelling), habitat penyu, tempat bertelur ikan, dan daerah migrasi merupakan daerah prioritas yang dilindungi. Keterkaitan – jarak antar kawasan konservasi berkisar 100-200 km.
Melalui analisis secara ilmiah yang kemudian mendapat masukan dari para ahli dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan, diperoleh rancangan jejaring ekologi Sunda Kecil. Rancangan tersebut meliputi 100 kawasan konservasi yang mencakup 86 daerah-daerah konservasi di wilayah pesisir yang melindungi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, serta 14 daerah konservasi laut dalam (deep sea) untuk melindungi spesies terancam seperti paus dan lumba-lumba (Gambar 2).
Gambar 2 – Rancangan final jejaring KKP yang menampilkan KKP yang sudah ada dan yang diusulkan serta area-area penting untuk dipertimbangkan sebagai KKP baru baik untuk habitat pesisir dan laut dangkal, dan habitat laut dalam dekat-pantai (Sumber: Wilson et al., 2011).
27
3.1.5.2 Indonesia – Jejaring KKP Bali Lokasi dan latar belakang Bali memiliki luas 563,666 Hektare yang terdiri dari pulau utama Bali dan sejumlah pulau kecil di sekelilingnya. Bali terkenal sebagai tujuan wisata terkemuka di dunia karena budaya masyarakatnya yang unik serta kondisi sumberdaya alamnya, seperti terumbu karang yang relatif dalam kondisi baik. Hasil kajian cepat (rapid assessment) kondisi kelautan Provinsi Bali tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 406 jenis karang dengan rata-rata tutupan karang keras 38,2%, sementara ikan karang tercatat sebanyak 977 jenis. Secara biofisik terdapat keterkaitan ekosistem antara satu kawasan dengan kawasan lainnya karena Bali merupakan pulau dengan ukuran yang relatif kecil. Keterkaitan ini ditunjukkan oleh kemiripan antar komunitas pada wilayah berbeda. Kajian ini menunjukkan paling tidak terdapat 5 tipe komunitas karang di Bali, yaitu: (1) Nusa Penida utara; (2) pantai timur Bali dari Nusa Dua hingga Gili Selang; (3) terumbu pesisir utara dari Amed hingga Pulau Menjangan; (4) habitat bersubstrat lunak di pesisir utara Puri Jati/Kalang Anyar dan Gilimanuk Secret Bay; dan (5) pesisir barat dan selatan Bali dan pesisir selatan Nusa Penida yang sering terpapar gelombang. Pola komunitas karang yang mengelilingi Bali ini juga diikuti oleh struktur komunitas ikan karang. Dipandang dari struktur komunitas ikan karang, Bali secara umum dapat dibedakan menjadi empat zona utama: (1) Nusa Penida; (2) pesisir timur (menghadap Selat Lombok); (3) pesisir utara; dan (4) Secret Bay (Gilimanuk). Selain karang dan ikan karang, survei kajian cepat juga mengidentifikasi sejumlah tempat di perairan Bali yang memiliki nilai konservasi tinggi karena keutuhan habitat, keanekaragaman hayati yang unik, keberadaan jenis yang endemik atau langka, tempat ikan memijah atau tempat penyu bertelur. Fauna laut besar yang ditemukan di perairan Bali juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan jejaring. Lokasi-lokasi penting paus, lumba-lumba, dugong, penyu dan pari manta tercakup dalam lokasi prioritas pendirian KKP di Bali dan menjadi bagian dari jejaring. Semua tipe komunitas karang dan ikan karang yang ada di perairan Bali perlu dilindungi melalui kawasan-kawasan konservasi yang terwakili dalam jejaring. 28
Hal ini penting untuk memberi jaminan bagi adaptasi dan kelentingan terhadap beragam gangguan lokal dan dampak jangka panjang perubahan iklim. Perancangan jejaring dan pendekatan yang digunakan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan ekosistem pulau kecil yang terpadu. Berdasarkan peraturan ini, Bali perlu dikelola menurut prinsip satu pulau, satu perencanaan dan satu pengelolaan (one island, one plan, one management). Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang. Mengacu kepada hal ini, maka pengelolaan kawasan-kawasan konservasi perairan di Bali perlu dilakukan dalam satu perencanaan dan satu pengelolaan melalui pembentukan jejaring. Inisiasi pembentukan jejaring KKP Bali diawali dengan lokakarya pada Juni 2010 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam lokakarya tersebut mencakup sejumlah dinas terkait dari seluruh kabupaten/kota, Taman Nasional, BKSDA, universitas, forum lembaga adat, kelompok nelayan, dan LSM. Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk jejaring KKP Bali, selain berhasil mengidentifikasi 25 lokasi prioritas yang dianggap penting untuk menjadi bagian jejaring KKP Bali. Sebagian lokasi-lokasi tersebut telah memiliki status seperti TN Bali Barat, Tahura Mangrove Ngurah Rai, KKPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, KKPD Kabupaten Buleleng, dan sebagian lainnya yang belum dibentuk sebagai kawasan konservasi. Proses selanjutnya adalah melakukan Kajian Cepat Kondisi Kelautan Bali (Bali Marine Rapid Assessment Program - MRAP) yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Balai Riset Oseanografi dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Conservation International Indonesia. Survei dilakukan di 25 lokasi prioritas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari kajian cepat ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi ekologi dan sosial-ekonomi yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merekomendasikan
29
lokasi-lokasi prioritas pendirian KKP baru, 9 lokasi penting sebagai kawasan konservasi (Gambar 3), serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam merancang jejaring KKP Bali. Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten serta LSM untuk menyiapkan: (a) program dan kegiatan jejaring, dan (b) kelembagaan dan pendanaan jejaring. Langkah selanjutnya dilakukan pertemuan para kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota, Taman Nasional dan BKSDA dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk jejaring KKP Bali. Salah satu kesepakatan tersebut adalah mendorong pencadangan calon-calon KKPD di Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana. Selain itu disusun kegiatan dan anggaran tahun 2013 terkait pengelolaan jejaring di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Gambar 3 – Sembilan lokasi/calon lokasi jejaring kawasan konservasi perairan Bali (Sumber: Mustika et al., 2011)
30
3.1.5.3 Papua Nugini – Jejaring KKP Teluk Kimbe Lokasi dan Latarbelakang Teluk Kimbe terletak di pesisir utara Pulau New Britain di Laut Bismarck, Provinsi New Britain Barat, Papua Nugini.Teluk Kimbe merupakan sebuah teluk berukuran besar dengan batas-batas yang jelas, dan rumah bagi beragam habitat laut dangkal (terumbu karang, mangrove dan lamun), perairan laut dalam dan gunung bawah laut yang letaknya saling berdekatan. Kondisi ini memberikan peluang dan alasan untuk melindungi bermacam-macam habitat laut dengan keanekaragaman-hayati pada satu lokasi. Teluk Kimbe merupakan salah satu ekosistem tropika penting dengan keanekaragaman hayati tinggi, yang dibangun oleh beragam habitat dengan nilai konservasi tinggi. Teluk Kimbe memberikan peluang bagus untuk membangun sebuah jejaring KKP berdasarkan kombinasi unik dari ciri-ciri biofisik dan sosialekonomi, serta sejarah dari kegiatan konservasi di wilayah tersebut.Teluk Kimbe merupakan bagian dari Laut Bismarck yang memiliki ekosistem terumbu karang luas dengan keanekaragaman hayati tinggi, habitat-habitat penting bagi paus dan penyu yang langka dan terancam, serta perikanan tuma yang produktif. Lebih jauh lagi, Teluk Kimbe merupakan bagian dari Segitiga Karang (Coral Triangle). Meski kawasan Segitiga Karang mencakup wilayah yang luas (7.077.203 km2), secara global wilayah ini hanya meliputi kurang dari 2% luas samudra dunia tetapi memiliki sekitar 30% dari terumbu karang dunia, 76% spesies karang dunia dan hampir 40% dari spesies ikan karang dunia. Sebagai bagian dari wilayah yang penting baik secara global maupun regional,Teluk Kimbe merupakan suatu kawasan prioritas tinggi untuk konservasi laut dan merupakan calon yang ideal untuk sebuah jejaring KKP yang menyimpan jejaring skala besar di Laut Bismarck. Perancangan jejaring dan pendekatan yang digunakan Jejaring KKP Teluk Kimbe memiliki dua tujuan yaitu: (1) untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam di Teluk Kimbe secara lestari; dan (2) memenuhi kebutuhan untuk mengelola sumberdaya laut setempat. Rancangan ilmiah jejaring KKP Teluk Kimbe dilakukan berdasarkan kajian nilai
31
keanekaragaman hayati dan identifikasi area-area penting atau KKP-KKP yang memenuhi tujuan-tujuan konservasi spesifik. Rancangan ilmiah jejaring KKP dikembangkan melalui 6 langkah proses yang melibatkan saran ilmiah para pakar, riset dan pemantauan tersasar (targeted research and monitoring), dan proses perancangan analitik menggunakan perangkat lunak MARXAN. Untuk merancang jejaring digunakan prinsip-prinsip perancangan spesifik yang mempertimbangkan ciri-ciri biofisik dan sosial ekonomi dari Teluk Kimbe. Dengan menggunakan MARXAN, diidentifikasi area-area konservasi prioritas yang kemudian digunakan untuk menentukan area-area penting untuk dimasukkan ke dalam jejaring KKP. Untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip dan tujuan perancangan dapat berhasil diterapkan, dan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan jejaring akan tercapai pada area-area penting yang diidentifikasi, area-area penting tersebut kemudian dipertajam secara manual. Sebagai contoh, batas-batas area penting dimodifikasi sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan biologi, sosial-ekonomi dan budaya dimasukkan dalam pertimbangan. Hasilnya adalah rancangan ilmiah jejaring KKP untuk Teluk Kimbe (Gambar 4) yang mengedepankan 15 area-area penting. Karena masyarakat adalah pemilik dan pengambil keputusan bagi sumberdaya setempat, maka keputusan akhir terkait dengan rancangan jejaring KKP di Teluk Kimbe akan berada di tangan mereka sendiri. Pelaksanaan rancangan jejaring di Teluk Kimbe akan memerlukan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat pada berbagai skala, dan diperkirakan memerlukan 5 (lima) tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Jejaring KKP dan rancangan ilmiahnya telah disampaikan kepada pemerintah di semua tingkatan (lokal, provinsi dan nasional) di kawasan tersebut, dan saat ini pelaksanaan berjejaring sedang berjalan. Salah satu hal yang menjadi prioritas bagi keberhasilan pelaksanaan jejaring adalah perencanaan pendanaan berkelanjutan untuk pendirian dan pengelolaan jangka panjang jejaring KKP. Selain itu, protokol pemantauan jangka panjang juga perlu digabungkan untuk mendukung penerapan pengelolaan adaptif. Agar berhasil, jejaring KKP juga perlu dikaitkan dengan strategi pemanfaatan sumberdaya laut dan guna lahan yang lebih luas.
32
Gambar 4– Hasil akhir penempatan KKP di Teluk Kimbe, Papua Nugini, berdasarkan analisis optimisasi dengan menggunakan MARXAN (Sumber: Green et al., 2007)
3.1.5.4 Laut Tengah – Jejaring MedPAN4 Lokasi dan Latar belakang MedPAN (Mediterranen Protected Areas Network) merupakan sebuah jejaring dari para pengelola kawasan konservasi perairan laut di Laut Mediterian. MedPAN didirikan pada tahun 1990 di Monaco dengan dukungan Bank Dunia, yang pada awalnya memiliki dua tujuan yaitu: (1) berbagi pengalaman di antara para pengelola kawasan-kawasan lindung di Laut Tengah; dan (2) pengembangan perangkat pengelolaan. Saat ini tujuan jejaring telah berubah menjadi “… untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi perairan laut di Laut Tengah.” Jejaring MedPAN kini memiliki lebih dari 50 anggota, terutama terdiri lembaga-lembaga pengelola KKP di seluruh Laut Mediterania, dan 27 mitra yang bersedia mendukung untuk pembentukan dan penguatan
4
Informasi lebih rinci tentang jejaring ini bisa dilihat pada laman http://www.medpan.org/en/home
33
jejaring. Mereka inilah yang mengelola 80 KKP yang tersebar di 18 negaranegara yang terletak di Laut Mediterania (Gambar 5).
Gambar 5– Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Laut di Laut Tengah (Sumber: http:// www.medpan.org/en/medpan)
Perancangan jejaring dan pendekatan yang digunakan Jejaring MedPAN dibentuk karena adanya kebutuhan untuk memiliki sebuah wadah dimana anggota-anggota jejaring, dalam hal ini para pengelola, dapat berbagi pengalaman dan bersama-sama mengembangkan perangkat pengelolaan yang baku dan dapat diterapkan di semua KKP. Jadi pembentukan jejaring dimulai dari berkumpulnya para pengelola KKP dari seluruh Laut Mediterania yang kemudian memutuskan membentuk jejaring yang pada dasarnya bersifat sosial. Secara garis besar, perkembangan jejaring MedPAN dapat dibedakan menjadi 3 periode: (1) awal; (2) penguatan kapasitas dan perluasan jejaring; dan (3) pemantapan. Periode awal: Sejak pembentukannya di tahun 1990, selama enam tahun (19901996) jejaring MedPAN dipimpin oleh Taman Nasional Port-Cros (Perancis) melakukan kegiatan-kegiatan berupa seminar tematik dan empat publikasi setiap tahun. Ketiadaan sumberdaya manusia dan keuangan menyebabkan jejaring tidak aktif sejak 1996. Jejaring diaktifkan kembali pada i999 oleh UNEP. Pada tahun yang sama, Taman Nasional Port-Cros menerapkan statuta baru untuk MedPAN dan mengubahnya menjadi organisasi nirlaba di bawah hukum Perancis. 34
Pada tahun 2001, Taman Nasional Port-Cros mengusulkan program “Oceans and Coasts” dari WWF Perancis untuk mengambil alih pengelolaan administratif jejaring untuk merevitalisasi, mengkkordinasikan dan menggalang dana bagi Jejaring MedPAN. Periode penguatan kapasitas dan perluasan jejaring: Menindaklanjuti studi kelayakan yang dilakukan pada tahun 2003, kegiatan-kegiatan MedPAN dimulai lagi dengan sebuah proyek 3 tahun (2005-2007) yang didanai oleh INTERREG IIC South Zone Initiative. Sejak saat itu, Jejaring kemudian didedikasikan penuh bagi kawasan konservasi perairan laut. Proyek tesebut melibatkan 23 mitra dari 11 negara-negara di sepanjang pantai Laut Tengah, termasuk 14 mitra Eropa dari Perancis, Itali,Yunani, Spanyol, Malta, dan 9 mitra non-Eropa dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Kroasia dan Turki. Dana tambahan dari IUCN memungkinkan peserta dari Lebanon, Libya dan Mesir untuk berasosiasi dengan proyek. Bersama, mereka mengelola lebih dari 20 KKP dan bekerja dalam memberikan supervisi fungsional dan peraturan kepada beberapa KKP baru. Proyek juga setiap tahun menyelenggarakan sejumlah lokakarya tentang hal-hal yang relevan bagi KKP seperti perencanaan pengelolaan, pengelolaan perikanan dan pariwisata, pengelolaan habitat atau pendanaan KKP. Selain itu, proyek juga mendanai penyusunan perangkatperangkat metodologi dan komunikasi untuk membantu para pengelola KKP, dan pembuatan basis-data untuk KKP di seluruh Laut Mediterania (disebut MAPAMED; dapat dilihat pada laman http://www.mapamed.org/). Untuk memastikan bahwa semua kegiatan MedPAN tidak berhenti setelah proyek selesai, pada Agustus 2007 dilakukan studi kelayakan untuk membuat kerangka kelembagaan bagi Jejaring MedPAN, sebagai awal bagi MedPAN untuk menjadi organisasi independen di masa mendatang. Pada Oktober 2007, MedPAN,Taman Nasional Port-Cros dan koordinator jejaring,WWF Perancis, menyelenggarakan konferensi pertama tentang jejaring KKP di Laut Mediterania, bekerjasama dengan UNEP dan IUCN, di Pulau Porquerolles, Perancis. Dari konferensi ini diperoleh sebuah pernyataan bersama dari para peserta. Periode pemantapan: Pada akhir 2007, para pengelola yang terlibat dalam proyek INTERREG IIIC memutuskan bahwa diperlukan sebuah organisasi permanen yang didedikasikan untuk memberi dukungan penuh terhadap Jejaring MedPAN. 35
Dengan dukungan teknis dari WWF Perancis dan 9 anggota pendiri, pada tahun 2008 dibentuk sebuah organisasi nirlaba di (bawah hukum) Perancis. Statuta organisasi kini terdaftar secara legal di Perancis, dan sejumlah anggota baru bergabung dengan organisasi MedPAN. Pada tahun 2009, disusun strategi aksi (action strategy) untuk 2010-2012, yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Majelis Umum pada akhir tahun yang sama. Pada tahun 2012, jejaring MEdPAN beserta para mitranya menyusun strategi 2013-2015. Pada April 2013, jejaring MedPAN memiliki 52 anggota yang mengelola lebih dari 80 KKP dan 27 mitra dari 18 negara-negara Laut Mediterania, yang didukung oleh sebuah kantor Sekretariat Eksekutif. Beberapa capaian penting dari Jejaring MedPAN, antara lain, adalah (i) tersedianya dokumen-dokumen strategi jejaring 2013-2017 dan peta jalan (roadmap) menuju 2020; (ii) kegiatan di tingkat regional Laut Mediterania, seperti penyusunan basis-data KKP, kegiatan penguatan kapasitas, dan forum komunikasi antarpengelola KKP; serta (iii) kegiatan di tingkat sub-regional seperti pemanfaatan KKP sebagai tujuan ekowisata melalui program MEET (Mediterranean Experience of Eco-Tourism).
3.1.5.5 Karibia – Jejaring CaMPAM5 Lokasi dan Latarbelakang CaMPAM (Caribbean Marine Protected Area Management Network and Forum) adalah jejaring yang didirikan pada tahun 1997 oleh Program Karibia dari UNEP (UNEP-CEP) dengan tujuan untuk “meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya (Wider Caribbean Region) melalui berbagi pengalaman dan kerjasama untuk memperkuat sistem nasional dan regional kawasan-kawasan konservasi laut dan pesisir yang sudah ada maupun yang akan datang”. Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya mencakup 38 negara daratan dan kepulauan dengan pantai di sepanjang perairan tropis dan sub-tropis Laut Karibia dan Teluk Meksiko. Wilayah ini memanjang dari Florida
5
Informasi lebih rinci tentang jejaring ini bisa dilihat pada laman: http://campam.gcfi.org/campam.php
36
Selatan ke Guyana Perancis di selatan, meliputi Kepulauan Bahama, Mexico, Amerika Tengah, Kepulauan Antilles Besar dan Kecil, serta Kolombia,Venezuela, Trinidad & Tobago, Suriname dan Guyana; dan mencakup sembilan ekoregion laut (Gambar 6).
Gambar 6– Peta kepulauan Karibia dan wilayah di sekitarnya. Lingkaran dengan garis penuh menunjukkan kawasan-kawasan yang menunjukkan keterkaitan biologi, sementara lingkaran dengan garis terputus menunjukkan kawasan-kawasan yang kurang terdokumentasi atau berpotensi menjadi satu unit jejaring. (Sumber: Bustamante et al., 2010)
Perluasan industri perikanan di wilayah ini telah melebihi kapasitas, yang menghambat banyak stok ikan untuk dapat pulih secara alamiah. Ini menyebabkan kelimpahan ikan, udang barong dan kerang-kerangan di beberapa tempat berkurang drastis sampai ke titik dimana jenis seperti kerapu Nassau dan kerang ratu menjadi “punah-secara-komersial” (tidak cukup banyak untuk dapat ditangkap). Disamping penangkapan berlebih (overfishing), dampak terhadap ekosistem yang terjadi di wilayah ini adalah pembangunan pesisir yang tidak dikelola dengan baik, praktik pariwisata yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran laut, yang mengarah kepada hilangnya habitat-habitat penting seperti terumbu karang, mangrove dan lamun. Selain itu, penyakit dan pemutihan (bleaching) juga memberikan dampak yang berat terhadap terumbu karang.
37
Dengan semakin bertambahnya informasi yang tersedia mengenai kegagalan dan keberhasilan KKP-KKP tunggal dan keterkaitan antara populasi-populasi spesies laut dalam wilayah Karibia, kebutuhan bagi KKP-KKP untuk mengkoordinasikan pengelolaan dan fungsi mereka sebagai sebuah jejaring untuk mencapai tujuan-tujuan konservasinya menjadi jelas. Masing-masing KKP memang dapat memberikan manfaat tetapi sifatnya hanya setempat, sementara bila bekerja sebagai sebuah jajaring mereka dapat melindungi tempat-tempat penting untuk berkembang biak, pengasuhan, dan pertumbuhan jenis-jenis ikan yang bernilai komersial. Oleh karena itu, sebagian besar negara dan organisasi konservasi di Karibia berkeinginan untuk mendirikan sebuah jejaring KKP yang efektif untuk pemanfaatan ganda (multiple uses) seperti konservasi, rekreasi dan perikanan. Perancangan jejaring dan pendekatan yang digunakan Jejaring CaMPAM didirikan dengan pemahaman bahwa komunikasi antar para pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung proses pembentukan jejaring KKP berdasarkan aspek ekologi dan koordinasi sistem-sistem KKP lintas batas negara. Dalam konteks ini, jejaring sosial dan profesional para praktisi dan pengelola sumberdaya laut memainkan peran penting untuk memfasilitasi pembelajaran, koordinasi dan penggunaan sumberdaya secara efisien dalam membangun jejaring KKP. Semua ini yang melatari pendirian CaMPAM pada
38
tahun 1997. Sejak saat itu, berdasarkan kebutuhan prioritas yang diidentifikasi oleh para pengelola, CaMPAM telah mengembangkan sejumlah perangkat komunikasi dan penguatan kapasitas untuk menyebarluaskan praktik-praktik pengelolaan terbaik (best management practices) dan mendorong kolaborasi di antara semua KKP yang terdapat di Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya. Sejak pendiriannya, CaMPAM telah berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul, disamping juga beradaptasi terhadap sains dan informasi baru untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan jejaring. Program CaMPAM untuk menguatkan kapasitas kelembagaan KKP mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini: • Program Pelatihan untuk Pelatih tingkat regional; • Pertukaran kunjungan nelayan dan pengelola KKP untuk menyebarluaskan praktik-praktik terbaik; • Pemberian hibah untuk mendorong penangkapan ikan secara bertanggung jawab dan mata-pencaharian alternatif bagi nelayan di dalam dan di sekitar KKP; • Pembuatan basis data KKP regional; dan • Penyebarluasan informasi melalui Forum CaMPAM, milis, terbitan dan lokakarya.
39
Kondisi geopolitik dan budaya yang unik dari Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya memiliki beberapa ciri khas yang dapat memfasilitasi suatu pendekatan regional dalam mengelola sumberdaya laut. Ciri khas tersebut meliputi: • Kemiripan iklim dan kondisi oseanografi: arus laut tropika yang memasuki Laut Karibia dari Samudera Atlantik mengalir keluar di sepanjang pantai Florida (Gulf Stream). • Satu wilayah biogeografi dengan beberapa ekoregion: meski Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya memiliki hampir semua populasi spesies laut yang serupa (ikan, invertebrata, penyu, tumbuhan, mamalia), wilayahnya sendiri kemungkinan terbagi menjadi beberapa ekoregion atau unit yang berbeda, tetapi saling terkait karena adanya arus yang menahan larva yang berasal dari samudera (oceanic larvae). • Ekonomi berbasis pariwisata pesisir: di hampir semua negara, pariwisata pesisir merupakan industri yang dominan. • Keragaman bahasa yang rendah: bahasa-bahasa Inggris dan Spanyol adalah bahasa yang dominan, meski bahasa-bahasa Perancis, Belanda, Creole dan Papiamento juga dipakai di beberapa pulau. • Kemiripan warisan sejarah dan budaya: kolonialisme dan perbudakan membantu pembentukan budaya Karibia pada abad ke-16 dan 18. • Kedekatan geografis: 38 negara di dalam sebuah basin seluas 1,2 juta km2. • Perjanjian antar pemerintah regional dalam bidang sumberdaya pesisir dan laut: Konvensi Cartagena Tahun 1981 dan protokolnya memberikan kerangka legal untuk menangani persoalan perlindungan dan pembangunan berkelanjutan lingkungan laut. Semua negara Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya saat ini berpartisipasi dalam program tersebut. Meski ada beragam hal yang mendukung di atas, banyak tantangan yang dihadapi untuk melakukan pengelolaan secara efektif sumberdaya laut lintas-batas dan lintas-ekoregion. Sistem-sistem KKP nasional dan sub-regional yang mencakup daerah larang ambil dan perikanan bertanggung jawab, dipadukan dengan perangkat pengelolaan lainnya (untuk daerah pesisir dan dataran tinggi), dapat membantu memaksimumkan layanan lingkungan laut bagi Kepulauan Karibia dan wilayah sekitarnya di abad ke-21.
40
BAB 4
STRATEGI PENGELOLAAN JEJARING KKP
Dalam konteks Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri tentang Jejaring KKP, sebuah jejaring pada dasarnya adalah kerjasama antar unit organisasi pengelola KKP untuk mencapai tujuan yang lebih efisien, efektif, dan memenuhi sasaran yang tidak dapat dicapai melalui pengelolaan KKP secara sendiri-sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan jejaring KKP dilakukan oleh kelembagaan pengelola jejaring, unit organisasi pengelola masing-masing KKP, dan dapat dibantu oleh perorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Dalam hal diperlukannya sebuah kelembagaan dalam pengelolaan jejaring KKP, maka kelembagaan pengelola jejaring ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antar unit organisasi pengelola dan/atau SKPD. Kelembagaan dapat bersifat cair seperti berbentuk forum atau pusat layanan (resource center), atau dalam bentuk organisasi formal seperti kelompok kerja atau dewan pengelola. Beberapa jenis kerjasama yang mungkin dikembangkan dalam pengelolaan jejaring KKP, antara lain: a. Penanganan pencemaran; b. Pengendalian penangkapan ikan tidak berkelanjutan; c. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; d. Pengendalian spesies asing dan invasif; dan e. Pengendalian perusakan habitat dan populasi ikan. Selain itu, kerjasama dapat berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan KKP seperti: a. Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi; b. Pengawasan dan penegakan hukum; c. Peningkatan nilai pemanfaatan kawasan; d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; e. Pendidikan dan peningkatan kepedulian terhadap kawasan konservasi perairan; f. Pembangunan dan pengembangan basis data mutakhir; g. Peningkatan kerja sama dan jaringan internasional
41
h. Pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan; i. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem; dan j. Penelitian dan pengembangan teknologi. Ditinjau dari perspektif tata kelola, pengelolaan KKP pada dasarnya adalah hubungan antara dua sistem: (1) sistem yang menata-kelola, dan (2) sistem yang ditata-kelola (Jentoft et al., 2007). Lebih jauh lagi, sistem yang menatakelola bersifat sosial (karena dibangun oleh lembaga dan mekanisme yang mengarahkan), sementara sistem yang ditata-kelola sebagian bersifat alami (karena terdiri dari ekosistem dan sumberdaya di dalamnya), dan sebagian bersifat sosial (karena terdapat sistem para pengguna dan pemangku kepentingan diantara mereka sendiri, yang membentuk koalisi dan lembaga politik) (Jentoft et al., 2007). Dalam konteks jejaring, pengelolaan dan penata-kelolaan yang efektif untuk mencapai sukses jangka panjang perlu memenuhi beberapa prasyarat yang dicerminkan oleh: (i) kemauan politik dan kepemimpinan; (ii) pendidikan publik dan komunikasi; (iii) pendanaan berkelanjutan; (iv) penegakan hukum/aturan dan kepatuhan; serta (v) pemantauan dan kajian (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008;White et al., 2006). Masing-masing prasyarat ini diulas lebih jauh di bawah ini berdasarkan Ebanks et al. (2009), Gleason et al. (2010, 2013), Green et al. (2008), IUCNWCPA (2008), dan White et al. (2006). 4.1 Kemauan Politik dan Kepemimpinan Dukungan politik sangat penting bagi proses pengembangan jejaring KKP. Partisipasi masyarakat dan dukungan politik saling berkaitan dan sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi yang signifikan dan jangka panjang. Untuk dapat mengelola jejaring dengan baik, maka pada setiap tahapan para pengambil keputusan harus selalu dilibatkan. Banyak pakar kelautan dan pengelola kawasan konservasi yang kelihatannya tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hal ini, disamping juga tidak memiliki kontak politik yang sesuai. Dalam kondisi seperti ini, para perencana dan pengelola perlu lebih kreatif untuk menemukan kontak yang sesuai dan memastikan keterlibatan para pengambil keputusan. Selain itu, dalam banyak kasus, beberapa tujuan konservasi sering sulit untuk dipertahankan secara politis, sehingga para perencana dan pengelola harus siap untuk berkompromi dalam konteks meningkatkan efektivitas pengelolaan jejaring. 42
Kesadaran dan dukungan politik sangat penting bagi proses pengembangan dan pengelolaan jejaring KKP. Implementasi rencana pengelolaan biasanya melibatkan beberapa tindakan legislatif atau dasar hukum lainnya. Politisi dan pembuat kebijakan harus sering dilibatkan sejak awal proses perencanaan untuk membangun dukungan mereka. Dukungan politik yang kuat dapat sangat membantu jejaring KKP yang diusulkan memperoleh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perundang-undangan dan untuk menggalang pendanaan. Membangun dukungan politik secara luas merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kepastian pendanaan pengelolaan, serta memastikan sistem dan kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun tata kelola jejaring KKP yang lebih baik. Hal ini juga penting untuk menyesuaikan usulan anggaran dan kompromi kegiatan pengelolaan. Dalam banyak kasus, lebih baik berkompromi dan mencapai hasil konservasi yang masuk akal daripada mempertahankan tujuan ideal jejaring tetapi tidak mendapat dukungan secara politis. Kepemimpinan yang kuat dan efektif juga penting untuk mengembangkan dan mengelola jejaring KKP yang efektif. Banyak program perencanaan kelautan di seluruh dunia yang lebih menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah tetapi kurang melibatkan masyarakat dan para pengambil keputusan dalam setiap tahapan prosesnya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum terpelajar merupakan sasaran utama yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk merencanakan dan mengelola jejaring KKP. 4.2 Pendidikan Publik dan Komunikasi Pendidikan dan penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan mengubah perilaku masyarakat, dari tidak mendukung menjadi mendukung jejaring KKP. Program pendidikan dapat menangani masalah-masalah pengelolaan sumberdaya tertentu, membantu pencapaian tujuan pengelolaan, dan mempromosikan jasa penting jejaring lainnya seperti penelitian, pemantauan dan penegakan hukum. Dalam mengembangkan rencana komunikasi, para perencana dan pengelola harus terlebih dahulu mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, termasuk lembaga pengelola, serta masyarakat lokal dan pengguna sumberdaya maupun sektor swasta.
43
Banyak cerita sukses terkait pengelolaan KKP merupakan hasil kerja di bidang pendidikan, penyuluhan/penjangkauan dan komunikasi6. Pendidikan, penyuluhan/ penjangkauan dan komunikasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat serta meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi mereka dalam pengembangan dan pengelolaan jejaring KKP. Upaya penjangkauan yang luas, misalnya, dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat keseluruhan jejaring KKP. Sementara itu, program-program yang lebih spesifik dapat mengatasi masalah sumberdaya tertentu dan mempromosikan layanan penting lainnya seperti penelitian, pemantauan dan penegakan hukum. Upaya pendidikan juga dapat memperkuat komitmen para pembuat kebijakan. Pengembangan rencana komunikasi harus menetapkan pesan pendidikan dan penjangkauan yang konsisten. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta perlu membangun peluang-peluang kemitraan baru. Pada tahap awal, materi pendidikan dapat difokuskan pada tujuan pengelolaan, sedangkan pada tahap selanjutnya materi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jejaring KKP yang dikelola. Sebuah rencana komunikasi yang efektif juga harus memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerjasama antar jejaring KKP. Strategi pendidikan dan komunikasi yang disarankan meliputi: (Ebanks et al., 2009; Green et al., 2008; White et al., 2006) • Menggunakan cara-cara non-formal untuk mendorong partisipasi dan interaksi yang lebih intensif; • Melibatkan para akademisi, penyelam, nelayan, pemilik resor dan lainnya untuk berbagi pengalaman dan membangkitkan minat serta semangat masyarakat lokal; • Membangun pusat pembelajaran untuk berbagi pangalaman dari lapangan serta pembelajaran dari tempat lain; • Menyediakan informasi dari hasil pemantauan (monitoring) sebagai bahan untuk menyusun program pendidikan dan sekaligus menggambarkan perubahan ekologi, keanekaragaman hayati, kualitas dan kuantitas ekosistem/ spesies; dan • Memahami kondisi dan permasalahan secara lebih detil guna membuat pilihan-pilihan untuk melakukan pengelolaan.
6
Penyuluhan/penjangkauan, pendidikan dan komunikasi merupakan padanan bebas dari IEC atau Information, Education and Communication. Pada praktiknya, penyuluhan (extension) berbeda dari penjangkauan (outreach).
44
Dengan memberikan informasi tentang konservasi dan pengelolaan kepada khalayak yang lebih luas, pengelola kawasan dapat meningkatkan rasa memiliki dan menggugah kebanggaan masyarakat terhadap KKP yang ada. Kebanggaan dan rasa memiliki ini selanjutnya akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan. 4.3 Pendanaan Berkelanjutan Mempertahankan dan memelihara keterwakilan ekologi dalam konteks mengelola jejaring KKP secara efektif membutuhkan dana yang tidak kecil. Dalam mengelola jejaring KKP, perlu dikembangkan suatu mekanisme pendanaan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelolaan KKP yang diselenggarakan secara individual atau sendiri-sendiri. Strategi pembiayaan pada tingkat jejaring membutuhkan kejelian dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pengelola perlu mempertahankan kealamiahan beberapa lokasi penting sambil sekaligus berkonsentrasi pada kegiatan pariwisata di zona-zona tertentu lainnya untuk menggalang dana konservasi. Mengembangkan jejaring KKP juga perlu menerapkan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pengelolaan, baik sumberdaya manusia maupun keuangan. Pendekatan bisnis dalam pengelolaan KKP serta pengembangan mekanisme pembiayaan jangka panjang merupakan hal penting bagi keberhasilan jangka panjang bagi pengelolaan jejaring KKP. Dalam banyak kasus, ketersediaan dana untuk pengelolaan jejaring KKP biasanya kurang memadai, sehingga para perencana dan pengelola jejaring KKP harus menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, pengelola juga harus lebih kreatif dalam melibatkan pemangku kepentingan, khususnya ketika mengimplementasikan strategi pendanaan. Di bawah ini beberapa komponen dasar dari Pendanaan Berkelanjutan: • Berbagi beban pembiayaan dan tanggungjawab pengelolaan Banyak investasi dan pengeluaran rutin untuk mempertahankan jejaring KKP yang sebagian pembiayaannya sebetulnya dapat dilakukan dengan melibatkan dukungan lokal untuk mencapai tujuan jejaring. Selain masyarakat setempat, dapat juga berasal dari pihak lain seperti LSM, sektor swasta atau pihak lain yang relevan yang dilibatkan karena minat/ketertarikan mereka terhadap jejaring. Bahkan dana yang dialirkan oleh pemerintah 45
daerah untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di dekat atau sekitar kawasan konservasi dapat pula dijadikan sebagai sumber pendanaan. •
Membangun portofolio yang beragam Strategi pembiayaan yang tangguh biasanya terdiri dari portofolio yang beragam untuk melengkapi sumber pendapatan yang dilakukan dengan manajemen biaya efektif. Sumber-sumber yang mungkin termasuk dana pemerintah, hibah dari yayasan, dunia usaha, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah, serta dana abadi.
•
Sistem tata kelola dan administratif Pendanaan untuk jejaring KKP harus disalurkan secara efektif untuk kegiatankegiatan di lapangan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemangku kepentingan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan jejaring KKP. Untuk membantu mengamankan pendanaan jangka panjang, perancang jejaring harus menciptakan mekanisme yang dapat melacak dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran pendanaan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi.
•
Dukungan politik untuk implementasi pendanaan berkelanjutan Membangkitkan dan mendorong dukungan politik yang luas di antara instansi-instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, merupakan salah satu cara penting untuk mengamankan sumber pendanaan. Hal ini juga untuk memastikan adanya dukungan terhadap sistem tata kelola berupa kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun jejaring KKP. Sebanyak mungkin, perencanaan dan penganggaran untuk jejaring KKP harus dapat dimasukkan ke dalam sistem penganggaran pemerintah sebagai bagian dari strategi pendanaan berkelanjutan.
4.3.1
Strategi membangun pendanaan berkelanjutan untuk jejaring KKP
Membangun pendanaan berkelanjutan untuk pengembangan dan pengelolaan jejaring KKP memiliki kompleksitas yang tinggi. Strategi pembiayaan akan melibatkan tukar manfaat (trade-off) dengan membandingkan dana/pendapatan yang tertahan pada KKP tertentu dengan sumberdaya yang terkumpul untuk 46
jejaring secara keseluruhan. Beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah, masyarakat, LSM, dunia usaha, lembaga donor, dan lainnya, untuk membantu menentukan strategi pendanaan berkelanjutan antara lain: • Melakukan analisis biaya-manfaat terhadap jejaring KKP dengan mempertimbangkan wilayah darat dan laut yang lebih luas. • Memasukan potensi sumberdaya pendanaan atau menciptakan kemitraan sebagai kriteria utama dalam memilih dan menentukan daerah yang harus membangun jejaring KKP. • Mengartikulasikan tujuan-tujuan jejaring KKP dengan jelas dan menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam rangka mencari sumber pendanaan dan kemitraan yang saling sesuai (compatible) dengan tujuan-tujuan tersebut. • Mengidentifikasi sumber pendanaan baik yang sudah ada maupun yang masih potensial, serta cara-cara untuk mengurangi atau berbagi biaya pengelolaan. • Menyusun strategi yang mencakup beragam mekanisme keuangan dan pendekatan pengelolaan. • Mengidentifikasi jenis pengelolaan (termasuk pengaturan pengelolaan kolaboratif dan atau kemitraan) yang tepat dan akuntabel, serta pengawasan yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengalokasikan sumberdaya pendanaan secara efisien. 4.4 Kepatuhan dan Penegakan Hukum Istilah ‘kepatuhan’ digunakan ketika orang secara sukarela menerima dan bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan oleh jejaring KKP. Istilah ‘penegakan hukum atau aturan’ adalah tindakan yang diambil terhadap orang-orang yang tidak dapat atau gagal untuk mematuhi hukum atau aturan. Para perencana jejaring KKP harus membuat aturan sedemikian rupa yang dapat mendorong publik untuk mematuhi hukum/aturan yang diterapkan dalam pengelolaan jejaring KKP. Pendidikan dan kepatuhan sebaiknya dijadikan sebagai pilihan pertama dalam melaksanakan pengelolaan jejaring KKP, sedangkan penegakan hukum atau aturan merupakan pilihan terakhir. Agar kepatuhan dan penegakan hukum atau aturan dapat berjalan seperti yang diharapkan, dibutuhkan dukungan perangkat hukum dan peradilan dari pemerintah. Namun, strategi membangun atau mendorong kepatuhan harus disesuaikan dengan konteks ekonomi dan sosial-budaya 47
masyarakat dimana suatu jejaring KKP berada. Beberapa aspek berikut ini membantu memastikan berjalannya kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif dalam pengelolaan jejaring KKP. • Aspek kepatuhan dan penegakan hukum atau aturan sudah dibangun sejak tahap perencanaan jejaring KKP Pertimbangan utama meliputi kelayakan, keterjangkauan, pemahaman publik untuk melindungi kawasan yang paling rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas manusia. •
Menggunakan pendidikan untuk membangun kepatuhan Untuk mendorong dan memastikan terciptanya kepatuhan, pengelola jejaring KKP harus memberi pemahaman kepada para pembuat kebijakan, pemimpin pemerintahan, dan masyarakat tentang jejaring KKP serta aturan-aturan yang berlaku. Dukungan publik yang luas juga dapat mendorong terbentuknya penegakan hukum atau aturan secara kolaboratif dimana masyarakat terlibat secara sukarela untuk membantu penegakan hukum atau aturan pengelolaan jejaring KKP.
•
Mengembangkan program pengawasan untuk mendukung kepatuhan dan penegakan hukum atau aturan Dalam pengawasan (surveillance), perlu dilakukan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat dalam pengelolaan jejaring KKP guna memastikan bahwa mereka mengikuti aturan yang berlaku. Beragam teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum atau aturan, khususnya pada pengelolaan jejaring KKP dengan jumlah tenaga pengelola yang terbatas. Perjanjian antara lembaga pemerintah, masyarakat setempat dan pengguna sumberdaya, dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumberdaya penegakan hukum atau aturan.
•
Penegakan hukum atau aturan harus didukung dengan sanksi yang sesuai Dalam rangka mendorong kepatuhan dan memudahkan penegakan hukum atau aturan pengelolaan jejaring KKP, maka penerapan sanksi terhada pelanggaran hukum atau aturan harus jelas, dimengerti, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Sanksi sendiri sangat beragam, mulai dari teguran lisan, penyitaan properti, penangguhan lisensi/ijin, sampai kepada tuntutan hukum. 48
4.5 Pemantauan Pelaksanaan Jejaring KKP Pemantauan (monitoring) pelaksanaan jejaring KKP ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengelolaan. Hal ini penting untuk mendukung perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam kerangka pengelolaan adaptif. Perubahan kebijakan dan strategi pengelolaan dapat dan harus mengacu pada hasil pemantauan perubahan kondisi lingkungan (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; White et al., 2006). Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil positif dari pemantauan menjadi dukungan moril bagi pengelola untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaannya, serta untuk mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat sekitar. Hasil pemantauan juga dapat dijadikan pembelajaran bagi pengelola dan pihak lain sehingga dapat dijadikan model untuk lokasi lainnya (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; White et al., 2006). Secara kelembagaan, kegiatan pemantauan ini seringkali kurang mendapat dukungan, sehingga menyulitkan pengelola untuk menjelaskan bahwa jejaring KKP yang dikelola sudah mencapai tujuannya. Untuk menghindari hal ini, usulan kegiatan pemantauan dan evaluasi formatif perlu dimasukkan sejak awal perencanaan, dan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi kinerja pengelolaan. Investasi sumberdaya dan usaha dalam pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dengan baik dapat memberikan umpan balik yang nyata bagi pengelola (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008;White et al., 2006). Pemantauan mencakup penilaian terus menerus untuk mengukur pencapaian tujuan ekologi, sosial dan tata kelola, serta mengukur kinerja dan dampak ekologi dari berbagai strategi pengelolaan dari KKP-KKP yang berjejaring (yaitu: ukuran, bentuk, dan jarak). Dalam menilai kemajuan pengelolaan, dibutuhkan indikator kinerja yang jelas dan cukup spesifik agar dapat diukur secara konsisten dan fleksibel (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008;White et al., 2006).
49
Elemen-elemen kunci yang dapat memaksimalkan nilai pemantauan dan evaluasi formatif jejaring KKP adalah (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; White et al., 2006): • Mengidentifikasi indikator yang tepat berkaitan dengan tujuan berjejaring. • Mengembangkan sistem informasi terpadu dengan basis data yang handal (termasuk hasil-hasil dari kajian ilmiah). • Melakukan koordinasi dan standarisasi pengumpulan data dari para anggota jejaring sehingga pengelola dapat membandingkan data, baik antar KKP maupun dari waktu ke waktu. • Memaksimalkan akses data, analisis dan pelaporan untuk mendukung proses konsultasi publik. • Memastikan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan berdedikasi serta dukungan kelembagaan. • Menghubungkan hasil pemantauan dengan proses pengambilan keputusan, dan memastikan akuntabilitasnya. • Membangun sistem yang fleksibel untuk mengelola perubahan dan teknologi baru. Selain itu, pemantauan dapat berkontribusi untuk menjaga dukungan dan ketertarikan dari para pemangku kepentingan dengan menunjukkan keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang dari pengelolaan jejaring KKP. Menerbitkan hasil kerja pemantauan membantu meningkatkan dukungan minat dan penerimaan KKP oleh masyarakat lokal (Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; White et al . 2006). Banyak referensi terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi. Seringkali informasi yang dikumpulkan dari kegiatan pemantauan melebihi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pengelola jejaring KKP harus strategis dalam memilih alat yang paling tepat yang dapat diandalkan untuk melakukan pemantauan, analisis data dan evaluasi jejaring KKP sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaannya (Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008; White et al., 2006).
50
BAB 5
EVALUASI KINERJA DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JEJARING KKP
Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring KKP perlu dilakukan secara periodik antara 3 atau 5 tahun sekali. Berbeda dari evaluasi formatif yang melekat dengan pemantauan b e r ke s i n a m b u n g a n terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan jejaring, evaluasi kinerja dan efektivitas dilakukan setelah satu periode waktu yang disepakati oleh para pengelola jejaring (cf. Ebanks et al., 2009; Gleason et al., 2010, 2013; Green et al., 2008; IUCN-WCPA, 2008;White et al., 2006).Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk: (i) menilai kinerja pengelolaan, apakah komponen mendasar seperti sumberdaya manusia dan pendanaan dikelola dan bekerja secara efisien sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan; dan (ii) menilai efektivitas pengelolaan jejaring, apakah pengelolaan mencapai tujuan-tujuan bersama dalam bidang biofisik dan sosial-ekonomi, serta memberikan dampak positif yang diharapkan terhadap komponen biofisik dan sosial-ekonomi jejaring. Kedua tujuan ini sesuai dengan tujuan dari evaluasi efektivitas pengelolaan7 yang tercantum pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (SK Dirjen KP3K) No. 44/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
7
Efektivitas Pengelolaan didefinisikan sebagai “tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan“ (SK Dirjen KP3K No. 44/2012 tentang Pedoman Teknis E-KKP3K).
51
Menurut Gleason et al., 2013 dan Green et al., 2008, hampir tidak ada upaya evaluasi efektivitas terhadap pengelolaan jejaring KKP. Hal ini terjadi mengingat: (i) pengembangan jejaring KKP masih relatif baru, dan (ii) tidak adanya perangkat untuk melakukan evaluasi kinerja efektivitas pengelolaan jejaring KKP. Ketiadaan perangkat tersebut memberi peluang untuk membuat sebuah perangkat evaluasi yang sesuai.
52
BAB 6
PENUTUP
Saat ini pembentukan dan pengelolaan jejaring KKP merupakan suatu kebutuhan untuk mengelola sumberdaya perikanan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Untuk mengembangkan jejaring KKP dibutuhkan strategi pembentukan dan pengelolaan berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan praktek-praktek terbaik (best practices) yang ada baik di Indonesia maupun negara lain. Pendirian suatu jejaring KKP yang efektif harus mempertimbangkan pentingnya aspek-aspek ekologi, sosial-budaya-ekonomi, dan tata-kelola. Aspek ekologi merupakan komponen utama dalam pembentukan sebuah jejaring KKP. Adapun aspek sosial-budaya-ekonomi dan tata-kelola memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sebuah jejaring KKP. Pencapaian tujuan konservasi dan efektivitas pengelolaan jejaring KKP akan dapat cepat terwujud jika dirancang dengan baik dan dikelola dengan basis ilmiah yang kuat. Bukti-bukti manfaat dari keberadaan jejaring KKP perlu terus
53
disebarluaskan ke khalayak untuk meningkatkan pemahaman dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Hingga saat ini belum ada perangkat untuk mengukur kinerja efektivitas pengelolaan jejaring KKP. Oleh karena itu perlu disusun sebuah perangkat evaluasi yang sesuai dengan konteks Indonesia.
54
DAFTAR PUSTAKA Agardy, T. (2005). Global marine policy versus site-level conservation: the mismatch of scale and its implications. Marine Ecology Progress Series, 300: 242-248. Agardy, T. & Wolfe, L. (2002). Institutional options for integrated management of a North American MPAs network. Montreal: Commission for Environmental Cooperation. Balmford, A., Gravestock, P., Hockley, N. McClean, C.J. & Roberts, C.M. (2004). The worldwide costs of marine protected areas. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(26): 9694-9697. Bohnsack, J.A., Causey, B., Crosby, M.P., Griffis, R.B., Hixon, M.A., Hourigan, T.F., Koltes, K.H., Maragos, J.E., Simons, A. & Tilmant, J.T. (2000). A rationale for minimum 20-30% no-take protection. Proceeding of the 9th International Coral reef Symposium, 23-27 October 2000, Bali, Indonesia. Bustamante, G., Gombos, M., Hermann, H., Schmidt, K. & Vanzella-Khouri. A. (2010). Institutional Networks of Marine Protected Areas — Connecting People to Protect Places. Current, the Journal of Marine Education, 26(2): 12-19. Claudet, J., Pelletier, D., Jouvenel, J.Y., Bachet, F. & Galzin, R. (2006).Assessing the Effects of Marine Protected Area (MPA) on a Reef Fish Assemblage In a Northwestern Mediterranean Marine Reserve: Identifying Community-Based Indicators. Biological Conservation, 130 : 349-369. Cooney, R. (2004). The Precautionary Principle in Biodiversity Conservation and Natural Resource Management:An issues paper for policy-makers, researchers and practitioners. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN, xi + 51 pp. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food security (CTICFF). (2013). Coral Triangle Marine Protected Areas System Framework and Action Plan. CTI-CFF, USAID-CTSP, and US-NOAA. Cebu City, Philippines.
55
DeVantier, L., Alcala, A. & Wilkinson, C. (2004). The Sulu-Sulawesi sea: environmental and socioeconomic status, future prognosis and ameliorative policy options. Ambio, 33: 88-97. Ebanks,A.E., Miller, M. & Mahon, R. (2009). Best Management Practices for Marine Protected Areas od the Wider Caribbean Region. CERMES Technical Report No. 17, Centre for Resource Management and Environmental Studies, University of the West Indies, Cave Hill Campus, Barbados, 40 pp. Fernandes, L., Green, A., Tanzer, J., White, A., Alino, P.M., Jompa, J., Lokani, P., Soemodinoto, A., Knight, M., Pomeroy, B., Possingham, H. & Pressey, B. (2012). Biophysical principles for designing resilient networks of marine protected areas to integrate fisheries, biodiversity and climate change objectives in the Coral Triangle. Report prepared by The Nature Conservancy for the Coral Triangle Support Partnership, 152 pp. Gaines, S. & Airame, S. (2010). Why are ecological networks of Marine Protected Areas important? Current, the Journal of Marine Education, 26(2): 20-23. Garrod, B. & Wilson, J.C. (2004). Nature on the edge? Marine ecotourism in peripheral coastal areas. Journal of Sustainable Tourism, 12(2): 95-99. Gleason, M., Fox, E.,Ashcraft, S.,Vasques, J.,Whitemane, E., Serpa, P., Saarman, E., Caldwell, M., Frimodig, A., Miller-Henson, M., Kirlin, J., Ota, B., Pope, E., Weber, M. & Wiseman, K. (2013). Designing a network of marine protected areas in California: Achievements, costs, lessons learned, and challenges ahead. Ocean & Coastal Management, 74: 90-101. Gleason, M., McCreary, S., Miller-Henson, M., Ugoretz, J., Fox, E., Merrifield, M., McClintock, W., Serpa, P. & Hoffman, K. (2010). Science-based and stakeholder-driven marine protected area network planning: A successful case study from north central California. Ocean & Coastal Management, 53: 52-68. Green, A., Lokani, P., Sheppard, S., Almany, J., Keu, S., Aitsi, J., Warku Karvon, J., Hamilton, R. & Lipsett-Moore, G. (2007). Scientific Design of a Resilient Network of Marine Protected Areas. Kimbe Bay, West New Britian, Papua New Guinea. TNC Pacific Island Countroes Report No. 2/07, x + 60 pp. Green, A., White, A. & Kilarski, S. (Eds.) (2013). Designing marine protected area networks to achieve fisheries, biodiversity, and climate change objectives in 56
tropical ecosystems: a practitioner guide. The Nature Conservancy and the USAID Coral Triangle Support Partnership, Cebu City, Philippines. viii + 35 pp. Green, J.S., Meneses, A.B.T., White, A.T. & Christie, P. (2008). Marine Protected Area Networks in the Coral Triangle: Development and Lessons. TNC, WWF, CI, WCS, and USAID. Cebu City, Philippines, 106 pp. IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA). (2008). Establishing Marine Protected Area Networks—Making it Happen. Washington, DC: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy, 118 pp. Jentoft, S., Son, T.C.v. & Bjørkan, M. (2007). Marine Protected Areas: a governance system analysis. Human Ecology DOI 10.1007/s10745-007-91256. Notarbartolo-di-Sciara, G. (2007). Guidelines for the Establishment and Management of Marine Protected Areas for Cetaceans. Contract RAC/SPA, No. 03/2007: 1-29. NRC (National Research Council). (2001). Marine protected areas: tools for sustaining ocean ecosystems. Washington DC: National Academic Press, xvi + 272 pp. McLeod, E., Salm, R., Green, A. & Almany, J. (2009). Designing marine protected area networks to address the impacts of climate change. Frontiers in Ecology and the Environments: 7, doi:10.1890/070211 Miclat, E.F., Ingles, J.A. & Dumaup, J.N.B. (2006). Planning across boundaries for the conservation of the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. Ocean & Coastal Management, 49: 597-609. NOAA Fisheries – Office for Protected Resources. (2013). Humpback Whale (Megaptera Novaeangliae).Available at http://www.nmfs.noaa.gov/pr/ species/mammals/cetaceans/humpbackwhale.htm, last seen November 23, 2013. Oviedo, L. & Solis, M. (2008). Underwater topography determines critical breeding habitat for humpback whales near Osa Peninsula, Costa Rica: implications for Marine Protected Areas. Revista de Biologia Tropical, 56(2): 591-602.
57
Pet-Soede, L., Cesar, H., Beukering, P.v.,Willsteed, E. & Mous, P.J. (2009). Benefits of Marine Protected Area networks: an overview in support of of the Coral Triangle Initiative. WWF Report, 145 pp. Pressey, R.L., Cabeza, M., Watts, M.E., Cowling, R.M. & Wilson, K.A. (2007). Conservation planning in a changing world. TRENDS in Ecology and Evolution, 22(11): 583-592. Roberts, C.M. (1997). Connectivity and management of Caribbean coral reefs. Science, 278: 1454-1457. Roberts, C.M., Halpern, B., Palumbi, S.R. & Warner, R.R. (2001). Designing marine reserve networks: why small, isolated protected areas are not enough? Conservation in Practice, 2: 10-17. Salafsky, N. & Margoluis, R. (1999).Threat reduction assessment: a practical and cost-effective approach to evaluating conservation and development projects. Conservation Biology, 13(4): 830-841. Salm, R.V., Clark, J.R. & Siirila, E. (2000). Marine and coastal protected areas – A guide for planners and managers, third edition. Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, xi + 370 pp. Schwenke, S., Wenzel, L. & Wowk, K. (2010). Networks of Marine Protected Areas: what are they and why are they needed? Current, the Journal of Marine Education, 26(2): 2-6. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2006). Global Biodiversity Outlook 2. Montreal, vii + 81 pp. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 (SK Dirjen KP3K No. 44/2012) tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susanto, H.A. (2011). Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi PerairanIndonesia: A Consultancy Report. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Coral Triangle Support Partnership (CTSP), Jakarta, 35 hal.
58
Syakur, A., Wibowo, J. T., Firmansyah, F., Azam, I. & Linkie, M. (2012). Ensuring local stakeholder support for marine conservation: establishing a locally managed marine area network in Aceh. Oryx, 46: 516-524 UNEP-WCMC. (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. Cambridge: UNEP-WCMC, v + 144 pp. Varney, A., Christie, P., Eisma-Osorio, R.-L., Labrado, G., Pinsky, M. & White, A. (2010). Designing and planning a network of community-based Marine Protected Areas. Seattle, Washington, US & Cebu City, Philippines: University of Washington, School of Marine Affairs &Coastal Cosnervation and Education Foundation, viii + 74 pp. White, A.T., Aliño, P.M. & Meneses, A.T. (2006). Creating and managing marine protected areas in the Philippines. Fisheries Improved for Sustainable Harvest, Coastal and Community Environment Foundation, and the University of the Philippines Marine Science Institute, Cebu City, Philippines, 83 pp. Wilson, J., Darmawan,A., Subijanto, J., Green,A. & Sheppard, S. (2011). Rancangan Ilmiah Jejaring Kawasan Konservasi Laut yang Tangguh. Ekoregion Sunda Kecil, Segitiga Terumbu Karang. Program Kelautan Asia Pasifik Laporan No. 2/11, 96 hal.
59
60
