PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MEMBUAT KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG EFEKTIF A.033101.006.01

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 8 Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... Error! Bookma MEMBUAT KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG EFEKTIF .................................................................................... 1 Bab 1 MENGIDENTIFIKASI STRATEGI PENGELOLAAN TAMBAHAN DAN KOMPONEN LAIN ................................................................................................ 1 1.1 Komponen dan Jenis Rencana Pengelolaan ....................................................... 1 1.2 Cara mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain....................................................................................................................... 5 Bab 2 2.1 2.2 2.3

MENENTUKAN URUTAN PRIORITAS STRATEGI PENGELOLAAN ......................... 5 Masalah umum dalam merencanakan kawasan ................................................ 5 Cara membuat peringkat prioritas strategi pengelolaan ................................... 6 Makna membuat model konseptual usulan rencana pengelolaan KKP ............. 8

Bab 3 MENGANALISIS DAMPAK STRATEGI YANG MUNGKIN TIMBUL TERHADAP PARA PEMANGKU KEPENTINGAN .................................................... 9 3.1 Dampak strategi kepada para pemangku kepentingan...................................... 9 3.2 Cara mengidentifikasi dampak strategi pengelolaan terhadap pemangku kepentingan ...................................................................................... 10 Bab 4 MODEL KONSEPTUAL RENCANA PENGELOLAAN YANG EFEKTIF ........................ 10 4.1 Cara menyusun model konseptual keefektivan pengelolaan ............................ 10 Bab 5 BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MENYUSUN TAHAPAN IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN ........................................ 11 5.1 Tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan ....................... 11 5.2 Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan .......................................................................................... 12 5.3 Cara mengembangkan rencana implementasi ................................................... 12 5.4 Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi .............................. 14 Bab 6 6.1 6.2 6.3

CARA MENYUSUN RENCANA IMPLEMENTASI .................................................... 15 Menyusun rencana implementasi untuk 5 tahun pertama................................ 15 Menyusun rencana kerja tahun pertama ........................................................... 15 Membuat roadmap KKP...................................................................................... 15

SUMBER - SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ............... 17 A. SUMBER KEPUSTAKAAN............................................................................................ 17 B Materi Pelatih............................................................................................................. 18 C Media Visual ............................................................................................................... 18 D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ........................................................................... 18

Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif

ii

MEMBUAT KONSEP RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG EFEKTIF

Bab 1 1.1

MENGIDENTIFIKASI STRATEGI PENGELOLAAN TAMBAHAN DAN KOMPONEN LAIN

Komponen dan Jenis Rencana Pengelolaan

Ada banyak komponen rencana pengelolaan pelengkap, pilihan atau tambahan (optional) yang berperan penting dalam mendukung atau melengkapi rencana pengelolaan. Kebanyakan komponen ini sangat penting bagi operasional KKP dan keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan atau memperlakukan mereka sebagai bagian yang berdiri sendiri untuk melengkapi rencana pengelolaan. Anda dapat memilih untuk menyatukan semua komponen ini kedalam satu rencana pengelolaan atau sebagai rencana yang berdiri sendiri untuk melengkapi rencana pengelolaan. Jenis-jenis rencana pengelolaan pilihan atau tambahan adalah sebagai berikut: (1)

Rencana Administratif: Anda ingin mengembangkan sebuah rencana administratif berdasarkan ukuran, kompleksitas dan kebutuhan profesional untuk melaksanakan rencana pengelolaan. Rencana administratif harus mencakup rencana umum kepegawaian, peran dan tanggung jawab serta hubungan hirarki pada posisi staf. Untuk menjaga tingginya tingkat profesionalisme staf, penting untuk mempertimbangkan standar kompetensi untuk setiap posisi dan pelatihan kapasitas untuk memastikan bahwa staf memiliki kesempatan untuk selalu berkembang dalam posisinya tersebut (seringkali disebut sebagai pengelolaan sumber daya manusia). Masalah yang umum dijumpai dalam KKP adalah ketidakmampuan mereka dalam mempertahankan staf yang telah dilatih dengan baik. Semakin tinggi Anda dapat mempertahankan tingkat profesionalisme, semakin mudah untuk mempertahankan staf Anda. Karena sebagian besar KKP tidak memiliki cukup pendanaan untuk staf, pertimbangkan untuk membangun kemitraan yang kuat di dalam jaringan KKP untuk berbagi staf dengan keterampilan khusus (misalnya, spesialisasi GIS); dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian; serta dengan LSM.

(2)

Rencana Peralatan dan Infrastruktur: Salah satu bagian dari KKP adalah operasional, termasuk di dalamnya infrastruktur fisik. Ada kebutuhan praktis infrastruktur seperti untuk ruang kantor dan bangunan lainnya (misal, pusat informasi pengunjung, laboratorium), pemeliharaan peralatan, kapal, sistem energi, kendaraan, radio dan telekomunikasi, peralatan SCUBA dan tambat apung. Infrastruktur juga menandakan kehadiran fisik dari pengelola KKP yang berwenang, dan membuat Anda lebih mudah diakses oleh publik, pencegahan terhadap pelanggaran, dan merupakan sumber informasi bagi pengunjung. Membangun infrastruktur memerlukan investasi yang besar, namun demikian perlu juga dipertimbangkan pengembalian investasi tersebut.


1

(3)

Rencana Kemitraan: Rencana akan sangat membantu dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab berbagai kemitraan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Kebanyakan KKP memiliki beberapa mitra yang terlibat dalam pengelolaan, termasuk otoritas pengelolaan pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, pemangku kepentingan kunci dan anggota masyarakat, serta LSM. Anda dapat menyiapkan gambaran mengenai peran dan tanggung jawab dari setiap mitra utama yang terlibat dalam pelaksanaan. Rencana ini harus dibangun sebagai pelengkap dari rencana administratif.

(4)

Rencana Penegakan Hukum: Rencana penegakan hukum akan mencakup unsur logistik dan operasional yang diperlukan untuk menegakkan zonasi dan peraturan dalam rencana. Di sebagian besar KKP, tidak ada kelompok penegakan hukum yang aktif hanya untuk mengurus penegakan hukum dalam KKP. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh petugas penegakan hukum di KKP, pihak militer atau penjaga pantai, serta pemerintahan kota seperti pegawai dinas perikanan, atau oleh anggota masyarakat lokal dengan memberikan tekanan sosial. Bila Anda ingin memiliki rencana zonasi dan/atau peraturan, rencana pengelolaan Anda perlu menerangkan dengan jelas di mana pengelolaan kewenangan berada, pendekatan atau taktik penegakan hukum, biaya atau daftar denda atau hukuman lainnya. Rencana penegakan hukum juga harus mencakup penegakan hukum secara lunak (interpretive enforcement) , sebuah rencana penjangkauan untuk menghubungi dan memberitahukan kelompok pengguna mengenai pentingnya KKP, tata batasnya, dan lokasi serta tujuan zonasi dan peraturan.

(5)

Rencana Anggaran dan Keuangan: Setiap rencana hanya akan berguna bila memiliki pendanaan jangka panjang yang cukup untuk melaksanakannya. Karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi seluruh biaya dan biaya tambahan untuk melaksanakan rencana pengelolaan. Skenario pendanaan harus terkait langsung dengan prioritas rencana pengelolaan. Dengan kata lain, begitu dananya tersedia, strategi pengelolaan dengan prioritas tertinggi harus segera dilaksanakan. Bila KKP tersebut didukung pemerintah, akan berguna untuk melibatkan lembaga/otoritas pendanaan pada awal proses perencanaan pengelolaan. Bila kementrian/lembaga keuangan lebih memahami KKP dan kepentingannya, mereka akan lebih mudah menyediakan pendanaan untuk rencana pengelolaan. Anda juga perlu mempertimbangkan untuk memiliki lembaga perwakilan dalam tim perencanaan; setidaknya bertemu mereka secara teratur untuk menginformasikan tentang kemajuan dan proses yang berlangsung. Sumber pendanaan lainnya dapat berasal dari biaya pengguna, pendapatan langsung, denda penegakan hukum, biaya konsesi, dana perwalian lingkungan dan sumbangan dari donor.

(6)

Tata Waktu Implementasi: Tata waktu implementasi terkait dengan rencana pengelolaan dan penganggaran. Tata waktu merupakan organisasi penting dan alat perencanaan yang memungkinkan Anda mengatur kecepatan kegiatan pengelolaan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, kemampuan mengatur kepegawaian, kemitraan dan tingkat pendanaan. Tata waktu Anda akan dimasukkan langsung ke dalam rencana kerja staf dan kawasan. Tata waktu juga merupakan sarana yang hebat untuk berkomunikasi


2

dengan publik, apa, kapan dan bagaimana rencana Anda untuk melaksanakan rencana pengelolaan, menyusun pengharapan yang realistis untuk KKP, pemerintah yang berwenang dan masyarakat lokal. Dalam membangun tata waktu memerlukan unsur fleksibiltas. Yang melekat pada semua pengaturan pengelolaan sumber daya adalah ketidakpastian yang tidak direncanakan, bencana, peristiwa atau kejadian prioritas atau yang baru muncul (contoh, tumpahan minyak) yang dapat segera mengubah prioritas Anda. (7)

Rencana Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauan indikator biologi, sosial dan tata kelola akan membantu anda menentukan apakah strategi pengelolaan Anda bergerak menuju tujuan pengelolaan. Bila ya, maka Anda memiliki rencana pengelolaan yang efektif, bila tidak, maka Anda perlu menemukan apa yang telah dikatakan oleh indikator. Mungkin perlu menyesuaikan dengan strategi pengelolaan yang baru atau yang telah dimodifikasi. Evaluasi juga akan membantu menginformasikan pengelola KKP tentang keperluan untuk memperbaiki proyek dan efisiensi pengelolaan serta bagaimana melakukannya. Implementasi rencana pemantauan dan evaluasi memerlukan sumber daya manusia dan waku, karena harus dipertimbangkan selama proses perencanaan.

(8)

Rencana Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif: Dalam banyak kasus— khususnya bagi KKP yang dibentuk untuk melindungi sumber daya perikanannya—perencanaan mata pencaharian alternatif merupakan tanggung jawab dari KKP. Dalam beberapa kasus, mungkin hal ini yang diminta sebagai persyaratan untuk penetapan KKP atau pendanaan yang diperlukan untuk penetapan KKP dan proyek perencanaan pengelolaan. Penentuan jenis program mata pencaharian alternatif harus terkait dengan jenis mata pencaharian yang berpotensi memberikan dampak terhadap rencana zonasi dan peraturan KKP. Merencanakan program mata pencaharian alternatif memerlukan staf dengan keterampilan tertentu, identifikasi sumber pendanaan, pengembangan skema kredit, dan pemahaman akan konsekuensi sosial, ekonomi dan keamanan pangan. Ketika mengembangkan rencana mata pencaharian alternatif tersebut, tinjaulah dampak positif dan negatif dari strategi pengelolaan terhadap pemangku kepentingan untuk lebih memahami apa yang perlu disarankan kepada mereka. Hal ini akan membantu Anda dalam memprioritaskan kelompok mana yang akan mulai diajak bekerja sama dalam program mata pencaharian alternatif tersebut.

(9)

Rencana Komunikasi dan Penjangkauan: Perlunya pelaksanaan dan dukungan terhadap program komunikasi dan penjangkauan tidak perlu dinyatakan secara berlebihan. Program komunikasi dan penjangkauan harus dibangun untuk target penerima yang spesifik, dengan pesan yang dibuat sesuai dengan masing-masing target penerima. Kegiatan komunikasi dan penjangkauan juga dapat ditujukan bagi para pengambil keputusan, menginformasikan kepada mereka mengenai pentingnya KKP. Kegiatan pengelolaan dapat menyasar pada para manajer, menginformasikan tentang berbagai keputusan dalam mengelola sumber daya. Anda juga dapat menyasar pada para pemangku kepentingan, menginformasikan tentang keberhasilan dan nilai tambah memiliki KKP, sekaligus juga mendidik mereka tentang pembatasan atau zonasi dalam KKP. Lebih dari pada itu semua, kegiatan pendidikan harus fokus pada


3

menginformasikan, membangun rasa pelayanan dan tanggung jawab, serta mengubah perilaku, sehingga setiap orang menjadi konservasionis. Anak-anak dan pemuda dapat menjadi penerima pesan yang terbaik karena mereka akan memengaruhi kelompok generasi yang lebih tua. (10) Rencana Koordinasi Antar Lembaga: Kebanyakan tata batas KKP bertumpang tindih dengan kewenangan wilayah hukum lainnya. Kewenangan KKP pesisir, dekat pantai atau bahkan pulau dapat berbagi, menggantikan, atau menyerahkannya kepada badan yang berwenang lainnya seperti negara, otoritas di tingkat kota atau propinsi. Masyarakat lokal juga memiliki kewenangan jangka waktu, komunal atau suku. Kewenangan KKP juga tumpang tindih dengan kewenangan militer, penjaga pantai, penegak hukum perikanan atau badan penegak hukum obat-obatan. Karenanya sedari awal penting untuk menjaga komunikasi dan berkoordinasi dengan badan-badan atau masyarakat ini. Otoritas geografi yang luas, jenis dan hubungannya dengan otoritas yang berbeda harus dijelaskan di antara badan-badan tersebut dan harus dikomunikasikan dengan jelas dalam rencana pengelolaan. Berbagi kewenangan wilayah hukum membuka peluang memperkuat kemitraan di antara badan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, lembaga pemerintahan lain yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana pengelolaan KKP atau menyiapkan pendanaan untuk rencana pengelolaan. Sekali lagi, berkoordinasi sejak awal dalam proses perencanaan pengelolaan dan dapatkan “ketertarikan” dari lembaga lain akan membawa pada keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan. (11) Masalah yang baru atau muncul: Salah satu hal yang paling sering diabaikan untuk dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan KKP adalah isu-isu yang baru dan muncul. Hal ini mudah terabaikan karena sering dianggap tidak terlalu penting. Isu-isu yang baru dan muncul dapat terkait dengan gangguan terhadap teknologi (seperti tiupan angin dan gelombang), gangguan alami terhadap kesehatan terumbu karang (seperti perubahan suhu permukaan air laut) , atau bahkan bencana alam (seperti tsunami, badai atau banjir). Isu-isu yang baru dan muncul dapat terkait dengan faktor-faktor yang mungkin tidak terbayangkan ketika para perencanan menyusun sebuah rencana pengelolaan. Perencanaan pengelolaan yang terbaik meliputi sebuah sistem yang terpadu di mana staf KKP secara teratur memantau dan mengevaluasi peristiwa dan kegiatan terkini dalam mengantisipasi berbagai informasi baru, peluang dan tantangan yang akan muncul. Cara lain untuk merencanakan isu-isu yang baru dan muncul adalah membangun fleksibilitas dalam rencana pengelolaan Anda, sehingga prioritas pengelolaan sumber daya dapat dialihkan, bila diperlukan.


4

1.2

Cara mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain

Latihan 5.1: Mengidentifikasi Strategi Pengelolaan Tambahan atau Lain Tujuan: Memastikan bahwa seluruh bagian untuk keberhasilan pengelolaan dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan. Kegiatan: (1) Gunakan Lembar Kerja 5.1 Pertimbangan Pengelolaan Tambahan. (2) Dengan tim Anda, buatlah peninjauan tentang lokakarya dan tentukan kegiatan programatik mana yang belum tertangkap dalam kerangka kerja yang secara khusus menangani isu-isu pengelolaan sumber daya. Kemudian sertakan hal ini dalam penyelesaian rencana Anda. Waktu: 40 menit.

Bab 2 2.1

MENENTUKAN URUTAN PRIORITAS STRATEGI PENGELOLAAN

Masalah umum dalam merencanakan kawasan

Selama beberapa tahapan perencanaan yang terakhir, Anda telah mengembangkan tujuan, mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengevaluasi strategi untuk menentukan seberapa baik mereka menangani akar masalah atau penyebab dampak. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi prioritas berdasarkan penerapan praktisnya pada tingkat lokasi. Salah satu masalah terbesar dalam pengembangan rencana pengelolaan KKP adalah ketidakmampuan banyak lokasi untuk melaksanakan rencana mereka dengan sukses. Kini saatnya untuk mengevaluasi apakah unsur-unsur dalam rencana Anda realistis, dan strategi pengelolaan mana yang harus diberikan prioritas tertinggi berdasarkan kemungkinan keberhasilan rencana secara keseluruhan. Masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana dapat berasal dari lemahnya pengembangan rencana tersebut – dari isi dan gaya, untuk menciptakan suatu harapan yang tidak masuk akal tentang apa yang sebenarnya dapat dicapai. Seperti yang telah kita ketahui, kebanyakan KKP tidak memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan yang diusulkan dan diinginkan untuk dikembangkan selama proses perencanaan. Dengan memberikan peringkat bagi strategi pengelolaan yang diusulkan, Anda dapat mulai menangani baik kapasitas realistis bagi kawasan Anda dalam melaksanakan rencana, demikian pula dengan beberapa kesulitan lain dalam menyukseskan pelaksanaan. Dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda membuat prioritas strategi pengelolaan adalah: 1) apakah Anda ingin membuat peringkat atau nilai pada strategi pengelolaan


5

yang Anda usulkan, dan 2) apa yang akan Anda gunakan untuk membuat prioritas kriteria. Salah satu pendekatan yang terpenting adalah konsistensi selama proses pembuatan prioritas, baik dalam pembuatan peringkat atau penilaian maupun dalam pemilihan kriteria. Beberapa Tantangan dalam Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (1) Anggaran tidak mencukupi (2) Kapasitas kawasan tidak mencukupi (3) Kapasitas staf tidak mencukupi (4) Rencana pengelolaan dan rencana aksi yang tidak realistis (5) Kegagalan untuk menetapkan tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi (6) Ketidakstabilan keuangan, manajerial dan/atau politik. (7) Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas dan realistis. .

2.2

Cara membuat peringkat prioritas strategi pengelolaan

Dalam membuat urutan prioritas, kita akan melakukan proses pemeringkatan, yaitu membandingkan satu strategi dengan strategi pengelolaan yang diusulkan lainnya. Proses ini berbeda dengan proses penilaian strategi. Proses penilaian mengevaluasi mengevaluasi setiap strategi pengelolaan yang diusulkan secara independen, tidak ada pembandingan di antara satu strategi dengan strategi lainnya. Alasan kita memilih menggunakan pemeringkatan karena beberapa pengambil keputusan lebih suka membandingkan nilai-nilai strategi yang diusulkan. Sementara yang lainnya lebih suka melihat nilai setiap strategi yang diusulkan tanpa melakukan perbandingan. Kedua cara tersebut sebenarnya bisa dilakukan. Pada akhirnya pun, tidak peduli pendekatan mana yang digunakan, tim perencana perlu membuat konsensus tentang strategi pengelolaan menempati urutan prioritas teratas. Akhirnya kita menemukan bahwa kriteria yang digunakan untuk membuat prioritas strategi pengelolaan merupakan kriteria yang cukup standar dan dapat digunakan baik untuk pemeringkatan maupun penilaian strategi pengelolaan. Kini terserah pada tim perencana untuk menetapkan dan menyetujui kriteria mana yang akan digunakan. Kriteria-kriteria tersebut hendaknya penting dilakukan sebelum proses pembuatan peringkat atau prioritas dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh kriteria untuk membuat urutan prioritas atau peringkat strategi yang diusulkan: (1) KAPASITAS: kemampuan KKP untuk melaksanakan strategi sekarang, yaitu dengan menilai faktor sumber daya manusia, keahlian yang dimiliki KKP, para mitra, peralatan, dan peluang yang memadai untuk melakukan pengelolaan.


6

(2) KONDISI PENDUKUNG (enabling environment atau condition): kondisi yang memberikan peluang terlaksananya pengelolaan dengan mudah, yaitu dengan menilai apakah KKP memiliki wewenang untuk melaksanakan strategi ini dan ada kekuatan politik yang mendukung KKP untuk melaksanakan strategi ini. (3) DANA: potensi keuangan untuk membiayai penerapan strategi berdasarkan ketersediaan dana yang segera dapat digunakan, kemampuan untuk menggalang dana, serta kemitraan untuk memberikan dukungan pembiayaan. (4) DUKUNGAN dari masyarakat yang ada sekarang terhadap strategi berdasarkan keseimbangan antara dukungan dan konflik di antara masyarakat yang mungkin timbul akibat dari penerapan strategi ini. (5) ANCAMAN yang dinilai dari jumlah jenis ancaman yang dapat diatasi oleh sebuah strategi. (6) SUMBER DAYA SASARAN yang dinilai dari jumlah total sumber daya sasaran yang akan mendapat manfaat dari strategi pengelolaan ini. (7) URGENSI yang dinilai dari seberapa mendesaknya strategi ini harus segera diterapkan untuk menangani ancaman yang dialami sumber daya sasaran Anda. Setelah urutan prioritas untuk setiap strategi selesai dibuat, sebaiknya semua strategi yang diusulkan dipertahankan atau dicatat walaupun beberapa strategi mendapat peringkat di urutan bawah karena nilai-nilainya rendah sekali. Hal ini untuk mengantisipasi jika di kemudian hari kita memiliki peluang untuk menerapkannya. Catatan ini tidak hanya penting untuk pengelola KKP, tetapi juga bagi konstituen atau para pendukung KKP. Berikut ini adalah beberapa contoh metode pengambilan keputusan: (1) Membangun kesepakatan untuk mengerjakan hal-hal yang akan dikerjakan bersama: Sering diterapkan di antara kelompok yang memiliki tujuan akhir, latar belakang atau minat yang sama. Setiap kelompok siap bersepakat untuk menerima hal-hal yang akan dijalankan, sementara hal-hal lain yang tidak disepakati akan disisihkan untuk dibahas kemudian. Keuntungan: Mudah untuk bergerak maju dan tetap fokus pada kepentingan umum. (2) Pengambilan suara terbanyak (voting): Dapat digunakan dalam kelompok yang memiliki tujuan akhir dan latar belakang yang sama dengan kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Suara yang terbanyak akan menentukan keputusan apa yang akan diterima untuk terus dijalankan dan mana yang tidak. Keuntungan: Mudah bergerak maju dengan cepat. Kerugian: Kecil kesempatannya untuk memahami sudut pandang yang lain. (3) Konsensus: Setiap orang dalam kelompok harus datang dengan tingkat penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya terhadap keputusan yang akan diambil. Keuntungan: Setiap orang dalam kelompok memahami sudut pandang yang lain. Kerugian: Memerlukan keterampilan fasilitasi yang baik, kesabaran dan waktu. [Catatan: apakah sama dengan musyawarah untuk mufakat?] Dari uraian di atas bahwa perlunya konsistensi dalam membuat penilaian atau dalam pemilihan kriteia. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah dalam memilih prioritas strategi, kerjakanlah Latihan 5.2 dan Latihan 5.3 berikut ini.


7

Latihan 5.2: Menentukan Urutan Prioritas Strategi Pengelolaan Tujuan:

Menggunakan model perbandingan relatif dalam menentukan urutan prioritas dari berbagai strategi yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang dipakai.

Kegiatan: (1) Bekerja dengan tim dan gunakan Lembar Kerja 5.2 Membuat Prioritas Strategi Pengelolaan, lakukan evaluasi dan membuat urutan prioritas dari seluruh strategi pengelolaan yang diusulkan, termasuk strategi yang tergolong sebagai “pertimbangan lain” yang baru saja Anda tambahkan dari Latihan 5.1. (2) Diskusikan dengan tim Anda hasil dari latihan ini, kemudian buatlah kesepakatan tentang strategi yang diprioritaskan atau diunggulkan untuk diterapkan. (3) Pindahkan strategi pengelolaan prioritas Anda ke Model Konseptual Usulan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada Poster 5.1 dalam latihan berikutnya. Waktu:

2.3

50 menit.

Makna membuat model konseptual usulan rencana pengelolaan KKP

Hingga saat ini ada telah menentukan 4 jenis sumber daya sasaran yang akan dikelola (dari Lembar Kerja 2.1 atau Poster 2.1), rumusan obyektif yang SMART (dari Lembar Kerja 3.2) , perilaku yang mengancam sumber daya sasaran dan akar penyebabnya (Lembar Kerja 2.3) dalam Poster 3.1 serta sejumlah strategi yang baru saja diketahui pada Poster 4.4 dan Lembar Kerja 5.2 yang baru saja diselesaikan. Kelima jenis informasi tersebut sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan untuk mengelola KKP. Gambaran ini akan disajikan dalam bentuk poster yang akan dengan mudah dipahami oleh tim perencana, para stakeholder dan khalayak lainnya. Ingat bahwa pengelolaan akan mengatasi akar penyebab masalah. Pemahaman yang baik tentang rancangan kasar pengelolaan ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada kelancaran pengelolaan di masa yang akan datang. Latihan 5.3: Menyelesaikan Model Strategi Pengelolaan Tujuan:

Mengikuti proses yang sedang berlangsung dan mendapatkan umpan balik dari rekan sekerja.

Kegiatan: (1) Gunakan Poster 5.1 Rencana Pengelolaan yang diusulkan untuk mengatur strategi pengelolaan yang diusulkan. (2) Menyajikan bahan poster ke rekan sekerja untuk diamati dan dimintakan komentarnya (satu kelompok). Waktu:

60 menit


8

Bab 3 3.1

MENGANALISIS DAMPAK STRATEGI YANG MUNGKIN TIMBUL TERHADAP PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Dampak strategi kepada para pemangku kepentingan

KKP dapat berguna bagi banyak pihak sehingga penting sekali kita mempertimbangkan seberapa besar strategi pengelolaan yang dipilih akan mempengaruhi para pemangku kepentingannya. Inilah alasan penting kita perlu mendapat masukan dari pemangku kepentingan pada saat pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pengelolaan. Dampak dari strategi pengelolaan kepada para pemangku kepentingan dapat bersifat negatif dan positif. Kita harus berupaya keras untuk memahami: (1) apa dampak potensial yang mungkin terjadi dan apakah tergolong dampak negatif atau positif, (2) siapa yang akan terkena dampaknya, dan (3) tanggapan para pemangku kepentingan terhadap strategi pengelolaan. Jika kemudian analisis ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sepertinya akan berdampak buruk atau negatif kepada pemangku kepentingan, tinjau kembali strategi yang diusulkan. Apakah strategi yang diusulkan tersebut masih dapat diubah tanpa mengurangi maksud untuk membangun pengelolaanyang efektif. Sebagai contoh, daripada melarang kegiatan penangkapan ikan di seluruh area di dalam KKP, lebih baik kita memfokuskan diri untuk menutup sebagian darinya, yaitu hanya pada bagian kawasan yang memiliki populasi ikan yang layak dan/atau habitat yang sehat. Bila strategi pengelolaan diperkirakan akan berdampak positif, kita perlu mengidentifikasi manfaatnya bagi para pemangku kepentingan secara lebih jelas. Selanjutnya, kita perlu membentuk program komunikasi yang menjelaskan manfaat dari strategi terpilih bagi para pemangku kepentingan. Selain itu juga kita perlu melakukan monitoring secara teratur, menilai dan mengkomunikasikan manfaat tersebut kepada mereka, sehingga mereka akan menghargai dan memahami pentingnya strategi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan KKP. Jika manajer KKP tidak memiliki informasi latar belakang yang cukup untuk mengevaluasi dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan, mereka dapat langsung mendatangi semua pihak yang terkena dampaknya untuk mendapatkan informasi. Bila tim perencanaan atau anggotanya ingin bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan, pertama-tama kirimlah orang kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian pertimbangkan untuk melaksanakan beberapa teknik partisipatif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: bekerjalah dengan para pemangku kepentingan. Rencanakan pertemuan secara baik dan teroganisir untuk mendapatkan informasi dan hasil yang berguna. Pertemuan dengan pemangku kepentingan harus disusun untuk membantu mereka memahami dampak dan membangun dengan beberapa solusi yang memungkinkan untuk mencapai tujuan pengelolaan KKP dan tujuan pemangku kepentingan.


9

3.2

Cara mengidentifikasi dampak strategi pengelolaan terhadap pemangku kepentingan Latihan 5.4: Dampak strategi terhadap para pemangku kepentingan

Tujuan:

Memahami bahwa sebuah strategi pengelolaan yang sama, terutama zonasi dan peraturan, akan memberikan dampak yang berbeda kepada kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.

Kegiatan: (1) Lakukan curah gagasan (brain storming) di dalan kelompok untuk menentukan dampak potensial (baik positif maupun negatif) pada kelompok pengguna dari setiap zona dan peraturan yang mengikutinya, lalu isilah Lembar Kerja 5.3: Analisis Pemangku Kepentingan. (2) Bekerjalah bersama kelompok untuk memperkirakan bagaimana tanggapan para pemangku kepentingan terhadap usulan zonasi dan peraturan lalu isilah Lembar Kerja 5.4: Matriks Tanggapan dari Pemangku Kepentingan Waktu:

20 menit

Diskusi: Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Rencana Lembar Kerja 5.5

Bab 4

4.1

MODEL KONSEPTUAL RENCANA PENGELOLAAN YANG EFEKTIF

Cara menyusun model konseptual keefektivan pengelolaan

Sekarang adalah saatnya kita menggabungkan informasi dari rancangan program pemantauan dengan rancangan pengelolaan. Informasi yang kita miliki adalah 4 jenis sumber daya sasaran yang akan dikelola, obyektif yang SMART untuk setiap jenis sumber daya tersebut, dan perubahan yang diharapkan terjadi (outcome) setelah kita menerapkan strategi, berbagai indikator yang akan dimonitor dan program monitoring untuk setiap sumber daya atau indikator. Rangkuman tersebut dapat kita sajikan dalam Poster 6.1. Sama seperti dengan poster-poster sebelumnya, gambaran program monitoring dan evaluasi ini akan dengan mudah dipahami oleh tim perencana, para stakeholder dan khalayak lainnya. Pemahaman yang baik tentang rancangan program monev ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada kelancaran pengelolaan di KKP. Inilah konseptual keefektivan pengelolaan. Latihan 6.4: Melengkapi Model Keefektivan Pengelolaan Tujuan:

Mengembangkan kerangka untuk sebuah rencana keefektifan pengelolaan yang terintegrasi dalam proses perencanaan pengelolaan.


10

Kegiatan: (1) Dengan tim Anda, mengacu pada Latihan 6.2 dan Latihan 6.3 untuk mengisi Poster 6.1: Model Keefektivan Pengelolaan. (2) Setiap tim akan menyajikan model keefektifan pengelolaan masing-masing pada seluruh kelompok. Waktu:

50 menit

Poster 6.1: Model Keefektifan Pengelolaan

Bab 5 5.1

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MENYUSUN TAHAPAN IMPLEMENTASI RENCANA PENGELOLAAN

Tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Tahap implementasi merupakan salah satu langkah yang paling menantang dalam perencanaan pengelolaan. Penundaan implementasi dapat terjadi dalam proses persetujuan rencana. Dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan, kurang dapat diandalkan dan tidak dapat membiayai seluruh strategi yang diusulkan. Masalah hukum dapat timbul karena ada perselisihan. Demikian juga dengan kapasitas sumber daya manusia, dapat menjadi lemah karena kekurangan jumlah dan rendahnya kapasitas staf yang ada. Semua ini dapat menyebabkan rencana pengelolaan terpaksa mengalami penundaan, atau kalaupun dilaksanakan maka hanya mampu sebagian saja. Satu langkah untuk mulai memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu rencana pengelolaan adalah dengan proses perencanaan itu sendiri. Masalah yang sering dijumpai antara lain (dimodifikasi dari Lee dan Middleton 2003) di antaranya adalah: (1) Kurangnya perhatian yang terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran. (2) Berbagai asumsi yang tidak realistis mengenai kapasitas petugas KKP. (3) Tujuan pengelolaan dirumuskan dan dinyatakan secara buruk. (4) Beberapa hal penting (seperti ruang lingkup masalah yang akan ditangani) harus ditangguhkan menunggu hasil penelitian lanjutan (walapun hal ini mungkin akan sulit untuk dihindari). (5) Kegagalan untuk mendelegasikan tanggungjawab kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka pelaksanaan rencana.


11

(6) Komitmen yang tidak jelas dan tidak spesifik serta tidak memberikan landasan untuk mewujudkan kegiatan pelaksanaan rencana di lapangan. (7) Perhatian yang berlebihan pada aspek-aspek tertentu, seperti pengembangan pariwisata atau rekreasi, yang dapat mengalihkan perhatian dari sumberdaya lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi. (8) Ketidakstabilan keuangan, tata kelola atau politik. (9) Kegagalan untuk menetapkan prioritas yang jelas, banyak perencanaan yang berisi berbagai pilihan atau rekomendasi yang bersifat sementara, bukan keputusan yang pasti tentang apa yang harus dilakukan oleh KKP, sehingga mengurangi supremasi dari rencana pengelolaan, dan (10) Rencana pengelolaan yang tidak praktis, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

5.2

Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan

Dari masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi dalam tahapan persiapan implementasi, pada Bagian 1.1 kita perlu mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul dengan membuat pertanyaan-pertanyaan . Persetujuan rencana adalah suatu proses yang merupakan langkah prosedural dalam mengajukan rencana akhir untuk mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Prosedur persetujuan rencana ini akan beragam dari satu negara ke negara, namun banyak dari contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya pengukuhan atau adopsi secara formal atau mendapat persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada rencana pengelolaan agar dipatuhi. Seringkali prosedur tersebut telah tercantum dalam perundangan dan didokumentasikan secara jelas. Sebagai contoh di Australia, suatu rencana pengelolaan taman nasional federal perlu diajukan kepada Kementerian Lingkungan dan Pusaka Nasional untuk dimintakan persetujuannya. Rencana ini juga diajukan ke majelis parlemen yang memerlukan waktu 15 hari kerja, dan selama itu para anggota dapat mengajukan keberatan atau meminta penjelasan yang terkait dengan rencana tersebut. 5.3

Cara mengembangkan rencana implementasi

Dalam rencana pengelolaan ditetapkan beberapa strategi yang harus diimplementasikan. Strateginya harus realistis dan diperlukan untuk pengelolaan suatu kawasan konservasi. Strategi juga bukan merupakan daftar keinginan atau berisi hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan pengelolaan. Proses ini akan memberikan kewenangan hukum yang jelas kepada rencana pengelolaan dan menyediakan dasar yang kuat untuk melaksanakan tindakan penegakan dan kepatuhan terhadap rencana tersebut. Ada dua pilihan pendekatan yang biasanya digunakan, yaitu: (1) Rencana yang tidak mencakup informasi rinci tentang sumber daya dan dana setiap tahun.


12

(2) Rencana yang mencakup kedua informasi tersebut. Alasan untuk mengadopsi pendekatan pertama adalah karena ruang lingkup dan kerumitan tugas-tugasnya, sehingga sulit untuk memperkirakan biayanya untuk kegiatan yang lebih dari setahun atau dua tahun ke depan. Selain itu, selama jangka waktu rencana pengelolaan 5-10 tahun, mungkin akan diperlukan penyesuaian yang besar, yang disebabkan karena adanya perubahan dalam KKP itu sendiri, pada area di sekelilingnya atau perubahan situasi staf/keuangan dari organisasi pengelola, atau sebagai hasil dari keberhasilan atau kegagalan yang signifikan. Karena itu, banyak KKP yang menggunakan rencana pengelolaan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang diperlukan, dan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan akurat dalam membuat rencana operasional (seperti rencana kerja). Bahkan bila pendekatan di atas diadopsi pun, rencana pengelolaan dapat berfungsi sebagai dokumen anggaran yang penting, karena pemerintah dan badan penyandang dana tidak suka mendanai kegiatan yang tidak terdapat dalam rencana pengelolaan. Selain itu, rencana pengelolaan yang sesuai untuk seluruh KKP yang berada di bawah tanggung jawab suatu lembaga akan memberikan fondasi yang kuat untuk rencana bisnisnya, dengan indikasi yang jelas seperti mengapa diperlukan pendanaan, prioritas pengelolaan dan bagaimana sumber daya tersebut akan dialokasikan. Sebuah KKP dapat menggunakan rencana pengelolaan sebagai titik awal dalam menyiapkan rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini memberikan peluang kepada pengelola untuk melakukan penyesuaian kegiatan tahunan agar rencana tersebut tetap relevan dengan permasalahan terakhir. Pendekatan kedua biasanya diadopsi ketika otoritas (misalnya Pemerintah) menuntut pengelola KKP menyiapkan rincian informasi keuangan dan operasional sebagai bagian dari rencana pengelolaan. Ketika pendekatan kedua yang diadopsi, semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja yang juga mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan perkiraan biaya yang diperlukan selama seluruh periode rencana pengelolaan tersebut. Rencana ini dapat dibuat ringkasannya dalam bentuk tabel. Di dalamnya tercakup informasi tentang jadwal, sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan; kegiatan prioritas; dan kriteria keberhasilan (atau kegagalan) yang digunakan untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan. Tergantung bagaimana rencana keuangan atau sumber daya ini akan dilaksanakan dalam organisasi, akan sangat berguna jika rencana kerja tersebut membedakan kegiatan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Kegiatan yang berulang dan yang sedang berlangsung (program pemeliharaan); (2) Kegiatan yang bersifat proyek-proyek atau kegiatan investasi atau tindakan yang akan dilakukan satu kali saja. Rencana operasional tahunan untuk kawasan konservasi seharusnya juga disiapkan untuk terus bergulir atau berlanjut, bukan hanya untuk periode setahun saja. Rencana tersebut harus dikaitkan dengan anggaran tahunan serta menyajikan proyeksi yang akurat tentang kegaitan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun yang berasal dari rencana pengelolaan. Seperti juga dengan rencana kerja, rincian rencana operasional ini dapat membantu membedakan antara kegiatan yang berulang atau yang sedang berlangsung, juga proyek pembangunan atau investasi. Rencana operasional biasanya bukan


13

merupakan bagian dari rencana pengelolaan tetapi berfungsi sebagai alat pengelolaan untuk mengatur bagaimana rencana pengelolaan itu akan dilaksanakan. 5.4

Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi

Ada beberapa cara bagaimana informasi yang berkaitan dengan tahapan implementasi akan dikelompokkan dalam Rencana Pengelolaan atau dokumen pendukung lainnya: Pengelompokkan berdasarkan zona di dalam kawasan Bila zona-zona pengelolaan telah diidentifikasi maka kegiatan, waktu dan biaya untuk kawasan konservasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Strategi yang diperlukan atau akan dilaksanakan di setiap zona; (2) Strategi yang luas penerapannya (tidak terbatas hanya pada satu zona) karena mempengaruhi lebih dari satu zona; dan (3) Strategi yang penerapannya tidak terbatas di dalam kawasan konservasi, tetapi meluas hingga di beberapa tempat di kawasan konservasi. Pengelompokkan berdasarkan tujuan Pada beberapa kasus, kegiatan – bersama-sama dengan jadwal dan biaya yang terkait – dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok strategi pengelolaan untuk setiap tujuan. Pembagian ke dalam proyek-proyek Dalam kasus lainnya, strategi pengelolaan dalam rencana implementasi dirinci menjadi beberapa kelompok yang disebut “proyek”. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan karena setiap proyek memberikan gambaran yang jelas, alokasi biaya tersendiri dan terjadwal. Dokumentasi yang terkait dengan proyek dapat digunakan untuk memandu staf, atau kontraktor, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya. Dalam pendekatan ini, setiap proyek diberikan prioritas. Urutan prioritas diberikan untuk memandu alokasi sumber daya tahunan. Salah satu cara untuk mengatur prioritas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Prioritas 1: proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam tahun waktu yang telah ditetapkan. Dapat mencakup proyek-proyek yang penting untuk menjaga ciri khas suatu lokasi, yang tekait dengan implikasi hukum atas kepemilikan lokasi, dan yang memiliki implikasi penting terhadap kesehatan dan keselamatan publik. (2) Prioritas 2: proyek-proyek yang penting dalam pengelolaan rutin kawasan konservasi. Proyek ini harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, tetapi dengan unsur yang lebih fleksibel. (3) Prioritas 3: proyek-proyek yang, walaupun diinginkan, hanya bisa dilaksanakan bila waktu dan sumber daya lainnya tersedia setelah penyelesaian proyek-proyek prioritas 1 dan prioritas 2.


14

Bab 6 6.1

CARA MENYUSUN RENCANA IMPLEMENTASI

Menyusun rencana implementasi untuk 5 tahun pertama

Latihan 7.1: Menetapkan Prioritas untuk 5 Tahun ke Depan Tujuan:

Untuk memahami bila ada KKL yang sumber daya staf dan keuangannya terbatas, maka, seluruh kegiatannya harus dibuat prioritas berdasarkan kriteria yang telah ada.

Kegiatan: (1) Bekerjalah bersama tim untuk mengisi Lembar Kerja 7.1: Rencana Prioritas LimaTahun karena berkaian dengan target yang telah dikerjakan oleh kelompok Anda. (2) Ketika mengembangkan prioritas, ingatlah selalu bahwa akan memerlukan waktu minimal lima tahun untuk melengkapi seluruh hasilnya. (3) Tentukan hasil/keluaran yang mana yang membangun hasil lainnya. Waktu:

6.2

20 menit

Menyusun rencana kerja tahun pertama

Latihan 7.2: Membangun suatu Rencana Kerja Satu Tahun Tujuan:

Memahami rencana kerja sebagai alat untuk melaksanakan sebuah rencana pengelolaan.

Kegiatan: (1) Bekerjalah dalam kelompok kecil dan isilah Lembar Kerja 7.2: Rencana Kerja Tahunan untuk sumber daya sasaran yang sedang anda kerjakan. (2) Lihat kembali hasil analisa SWOT untuk memahami kekuatan dan kelemahan lokasi. Rencana kerja juga harus berpedoman pada anggaran dan jumlah staf. (3) Catatan: salah satu cara untuk meningkatkan dukungan untuk rencana kerja Anda adalah dengan mempertimbangkan kemitraan dengan LSM, lembaga lain atau para pemangku kepentingan. Waktu:

6.3

50 menit

Membuat roadmap KKP

MEMBUAT ROADMAP KKP Tujuan:

Meletakkan rencana ke dalam pengembangan dan pelaksanaan tugas yang aktual serta membuat tata waktu bagi setiap rencana pengelolaan di tingkat KKP dan jejaring KKP (jika ada).

Kegiatan:


15

1. Menyelesaikan roadmap untuk setiap KKP 2. Menyelesaikan roadmap untuk suatu wilayah yang lebih luas (mencakup beberapa KKP). Waktu:

30 menit


16

SUMBER - SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI A. SUMBER KEPUSTAKAAN Modul ini merupakan adaptasi dari materi pelatihan Management Planning yang disusun oleh NOAA, dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan kapasitas bagi para penggiat konservasi di kawasan Bentang Laut Kepala Burung. Pelatihan tersebut diselenggarakan bersama Conservation International Indonesia, USAID-Coral Triangle Support Partnerships dan The Nature Conservancy di Manokwari pada tangal 18-27 Agustus 2010 dengan dukungan dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan - Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Penyusunan modul ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelatihan berbasis kompetensi. DAFTAR PUSTAKA Agardy, T. dan F. Staub. 2006. Marine Protected Areas and MPA Networks. NCEP module synthesis document. Available from http://ncep.amnh.org/ Alat IUCN untuk mengkaji pengembangan jaringan KKP: http://www.iucn.org/themes /wcpa/ biome/marine/checklist.html Alat untuk perencanaan wilayah untuk memajukan ekosistem laut dan pesisir berbasis pengelolaan dapat diakses di www.marineebm.org/index.htm Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. dan Pollnac, R. 2000. Socio-economic Manual for coral reef management. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Queensland, Australia. 251 hal. Christie, Patrick, Pollnac, Richard B., Fluharty, David L., Hixon, Mark A., Lowry, Gordon K., Mahon, Robin, Pietri, Diana, Tissot, Brian N., White, Alan T., Armada, Nygiel dan EismaOsorio, Rose-Liza. 2009. Tropical Marine EBM Feasibility: A Synthesis of Case Studies and Comparative Analyses', Coastal Management, 37:3, 374 — 385 Hockings dkk. 2007 “Evaluating Effectiveness” IUCN IUCN Reef Manager’s Guide to Coral Bleaching. www.iucn.org/dbtwwpd/edocs/2006043.pdf Jaringan OSPAR untuk Kawasan Konservasi Laut: http://www.ospar.org/eng/html/ MPA_eng.htm Margoluis, R. dan Salafsky, 1998. Measures of success: designing, managing and monitoring conservation and development projects. Island Press, Washington D.C. NRC. Committee on the Evaluation, Design, and Monitoring of Marine Reserves and Protected Areas in the United States Ocean Studies Board Commission on Geosciences, Environment, and Resources National Research Council NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. PISCO.Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal Oceans. 2007. Pomeroy dkk. 2004. “How Is Your MPA Doing?” IUCN.


17

Samoilys, MA (ed.) 1997. Manual for assessing fish stocks on Pacific coral reefs. Queensland Department of Primary Industries, Brisbane. 78 hal. UNDP 2002. Handbook on Monitoring and Evaluation for Results. UNDP Evaluation Office. In Eng and French. http://stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/docstore3/ yellowbook Wilkinson, C., Green, A., Almany, J. dan Dionne, S. 2003. Monitoring Coral Reef Marine Protected Areas: a practical guide on how monitoring can support effective management of MPAs. Australian Institute of Marine Sciences and IUCN, Switzerland. 68 hal.

B Materi Pelatih Materi yang disiapkan pelatih berupa materi presentasi slide, lembar kerja, pegangan peserta, dan poster yang diperlukan dalam proses pelatihan. C Media Visual Materi modul dalam bentuk tayangan film dengan menyebutkan judul, penerbit dan tahun penerbitan. D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan 1. Daftar Peralatan/Mesin a. White board b. Peta Singkap (Flip Chart) c. Laptop d. Proyektor Infocus e. Sound system wireless dan mikrofon 2. Daftar Bahan a. Modul pelatihan b. Buku-buku referensi c. Bahan-bahan untuk dinamika kelompok d. Gambar-gambar kawasan konservasi perairan e. Kertas koran polos f. Kertas manila (plano) g. Kertas adhesive aneka warna h. Taplak meja i.

Kelengkapan peserta

j. Alat tulis kantor


18

LAMPIRAN


19

Lembar Kerja 5.1: Mengembangkan komponen-komponen tambahan dalam rencana pengelolaan Ada banyak komponen rencana pengelolaan tambahan yang tidak kita pertimbangkan sejauh ini, termasuk: penegakan hukum, administrasi, pembiayaan yang berkelanjutan, dll. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai memeriksa komponen-komponen tambahan tersebut. Anda dapat memilih untuk menggabungkan komponen ini ke dalam rencana pengelolaan, atau memperlakukannya sebagai komponen yang berdiri sendiri yang melengkapi rencana pengelolaan. Bersama tim Anda, lakukan curah gagasan tentang bagaimana pilihan-pilihan ini seharusnya. 1. Mulailah meluangkan waktu selama 5 menit untuk menuliskan ide-ide Anda pada kertas post-it. 2. Tempelkan post-it tersebut pada lembar kerja Anda. 3. Bukalah suatu diskusi yang difasilitasi dengan tim Anda untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai pilihan mana yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan – menjadi bagian dari rencana, atau sebagai komponen pelengkap. Komponen/strategi tambahan pengelolaan

Apakah komponen ini menunjang salah satu tujuan anda?

Mengapa anda memerlukan komponen ini?


Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan komponen ini?

Kapan komponen ini akan diimplementasikan?

Haruskah komponen ini menjadi bagian dari rencana pengelolaan atau hanya merupakan pelengkap?

20

Komponen/strategi tambahan pengelolaan

Apakah komponen ini menunjang salah satu tujuan anda?

Mengapa anda memerlukan komponen ini?


Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan komponen ini?

Kapan komponen ini akan diimplementasikan?

Haruskah komponen ini menjadi bagian dari rencana pengelolaan atau hanya merupakan pelengkap?

21

Lembar Kerja 5.2: Membuat prioritas strategi pengelolaan Selama beberapa hari terakhir, Anda telah mengembangkan tujuan, mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengevaluasi strategi untuk menentukan seberapa baik strategi dapat mengatasi akar permasalahan (dampak). Langkah selanjutnya adalah memberikan peringkat pada strategi berdasarkan penerapan praktisnya di tingkat kawasan. Latihan ini akan membantu mengidentifikasi strategi-strategi yang mendapatkan prioritas tertinggi untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. 1) Pada kolom paling kiri berjudul “strategi yang diusulkan”, isilah dengan seluruh usulan strategi yang telah Anda identifikasi dari satu sumber daya sasaran Anda. 2) Untuk setiap strategi yang diusulkan, berikan peringkat dari kiri ke kanan berdasarkan tujuh kriteria yang telah disediakan. 3) Pada setiap strategi tersebut, jumlahkan nilai total dari ketujuh kriteria tersebut SUMBER DAYA SASARAN : ...........................................................................................................................................................................................

Strategi yang diusulkan

Kapasitas kawasan

Kondisi yang Pendanaan mendukung

Dukungan kemitraan

Jumlah ancaman 1

Jumlah sumber daya sasaran

Urgensi

Nilai total

SUMBER DAYA SASARAN : ........................................................................................................................................................................................... 1

Kegiatan manusia yang mengancam sumberdaya sasaran


22

Strategi yang diusulkan

2

Kapasitas kawasan

Kondisi yang Pendanaan mendukung

Dukungan kemitraan

Jumlah ancaman 2

Jumlah sumber daya sasaran

Urgensi

Nilai total

Kegiatan manusia yang mengancam sumberdaya sasaran


23

Definisi dan Pemberian Peringkat KAPASITAS: Kemampuan KKP untuk melaksanakan strategi ini sekarang (staf, keahlian, kemitraan, peralatan, peluang yang memadai). 2= sedikit atau tidak ada kapasitas untuk melaksanakan strategi ini 8= ada cukup kapasitas untuk melaksanakan strategi ini 16 = KKP sangat mampu untuk melaksanakan strategi hari ini KONDISI YANG MENDUKUNG: Kewenangan untuk melaksanakan strategi ini, dan ada kemauan politis yang mendukung strategi ini. 2= saat ini KKP tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan strategi 8= KKP memiliki kewenangan untuk melaksanakan strategi ini, tetapi harus disetujui oleh departemen pemerintahan lainnya 16 = KKP memiliki wewenang, persetujuan dan dukungan dari pemerintah PENDANAAN: Potensi untuk mendanai strategi ini berdasarkan pada ketersediaan dana segera, kemampuan untuk menggalang dana, serta kemitraan untuk memberikan dukungan keuangan. 2= sedikit atau tidak ada dana dan kecil kemungkinannya untuk mendapat dana dalam waktu dekat 8= ada beberapa pendanaan, dan/atau ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan dana segera 16 = pendanaan untuk strategi ini telah tersedia DUKUNGAN: Besar dukungan publik yang ada sekarang untuk melaksanakan strategi pengelolaan; seimbang dengan jumlah konflik yang mungkin timbul dengan atau di dalam kelompok pemangku kepentingan sebagai akibat dari pelaksanaan strategi ini. 2= sedikit atau tidak ada dukungan, sepertinya akan menyebabkan konflik 8= beberapa dukungan, sepertinya tidak akan menyebabkan konflik 16 = dukungan yang baik, sedikit atau tidak ada konflik


24

Lembar Kerja 5.3: Analisis stakeholder Isilah tabel di bawah ini untuk mengidentifikasi stakeholder yang akan terpengaruh secara positif dan/atau negatif akibat strategi pengelolaan yang diusulkan. STRATEGI YANG DIUSULKAN: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

TERPENGARUH SECARA POSITIF (+)

TERPENGARUH SECARA NEGATIF (-)

TERPENGARUH SECARA LANGSUNG

TERPENGARUH SECARA TIDAK LANGSUNG

I


25

STRATEGI YANG DIUSULKAN: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

TERPENGARUH SECARA POSITIF (+)

TERPENGARUH SECARA NEGATIF (-)

TERPENGARUH SECARA LANGSUNG

TERPENGARUH SECARA TIDAK LANGSUNG

I


26

Lembar Kerja 5.4: Reaksi stakeholder terhadap strategi pengelolaan Isilah tabel di bawah ini untuk mengidentifikasi dampak spesifik yang mungkin terjadi pada setiap kelompok stakeholder, reaksi mereka yang harus diantisipasi, dan tanggapan dari KKP anda.

Strategi pengelolaan

Kelompok stakeholder yang terpengaruh


Kemungkinan dampak yang dialami stakeholder akibat strategi yang diusulkan

Reaksi & implikasi stakeholder

Rekomendasi tindakan atau tanggapan KKP

27

Poster 6.1: Model Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan Sumberdaya Sasaran

Tujuan (Objective)

Perubahan (Outcome)

1.

Indikator

Program Monitoring

Kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan

2.

3.

4.


28

Lembar Kerja 5.5: Peran-peran stakeholder dalam implementasi rencana pengelolaan 1. Isilah tabel berikut ini untuk mengidentifikasi peran khusus yang akan dilakukan oleh para stakeholder dalam mengimplementasikan/melaksanakan strategi dalam rencana pengelolaan Anda. 2. Tentukan alat atau pendekatan yang akan Anda gunakan untuk melibatkan para stakeholder (catatan: banyak dari latihan yang kita gunakan dalam lokakarya ini mungkin dapat diterapkan, misalnya, pemetaan, SWOT, dll.). Stakeholder

Strategi

Peran


Pendekatan-partisipatif yang digunakan untuk melibatkan para stakeholder

29

Lembar Kerja 7.1: Rencana Implementasi Strategi Prioritas Lima Tahun Pertama (……………s/d………………..)

Strategi

Pimpinan/staf

Biaya

Mitra

Tahun ke 1 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 2 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 3 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 4 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 5 T1 & T2

T3 & T4

TUJUAN 1:

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4


30

Strategi

Pimpinan/staf

Biaya

Mitra

Tahun ke 1 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 2 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 3 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 4 T1 & T2

T3 & T4

Tahun ke 5 T1 & T2

T3 & T4

TUJUAN 2:

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5


31

Lembar Kerja 7.2: Rencana Kerja Satu Tahun (tahun …………) Strategi-Strategi Pengelolaan Strategi

Kegiatan

Keluaran/Hasil

Indikator

Tata Waktu

Tim Implementasi

TW1 TW2 TW3 TW4 Pimpinan Staf

Mitra

Anggaran yang direncanakan Sumber Deskripsi Jumlah pendanaan Anggaran

TUJUAN 1:


32

Strategi-Strategi Pengelolaan Strategi

Kegiatan

Keluaran/Hasil

Indikator

Tata Waktu

Tim Implementasi


Mitra


TUJUAN 2:


33


Kegiatan

Keluaran/Hasil

Indikator

Tata Waktu

Tim Implementasi


Mitra


TUJUAN 3:


34


Kegiatan

Keluaran/Hasil

Indikator

Tata Waktu

Tim Implementasi


Mitra


TUJUAN 4:


35

PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Recommend Documents