Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN AWAL PERENCANAAN A.033101.003.01

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl.Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 8 Jakarta Pusat

Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................................Error! Bookmark MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN AWAL PERENCANAAN (A.033101.003.01) ...........1 Bab 1 LANDASAN HUKUM .............................................................................................1 1.1 Peraturan perundang-undangan tentang kawasan konservasi di Indonesia .......1 1.2 Panduan untuk menyusun peraturan di dalam kawasan konservasi perairan .....4 1.3 Organisasi dan kewenangan pengelola kawasan konservasi perairan .................9 Bab 2 PERSIAPAN PERENCANAAN .................................................................................13 2.1 Memulai kegiatan perencanaan pengelolaan KKP................................................13 2.2 Cara menilai kesiapan untuk melakukan kegiatan perencanaan..........................19 2.3 Tujuan Akhir Kawasan Konservasi Perairan ..........................................................19 2.4 Merumuskan tujuan akhir sebuah kawasan konservasi perairan.........................20 Bab 3 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN KKP .................................................22 3.1 Pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan........................22 3.2 Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan ...............23 3.3 Peranan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan..............................35 SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI..................39 A Sumber-Sumber Perpustakaan ..................................................................................39 B Materi Pelatih .............................................................................................................40 C Media Visual................................................................................................................40 D Daftar Peralatan/Mesin Dan Bahan ...........................................................................40

MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN AWAL PERENCANAAN (A.033101.003.01)

Bab 1 LANDASAN HUKUM 1.1

Peraturan perundang-undangan tentang kawasan konservasi di Indonesia

Landasan Hukum untuk Pendirian KKP1 Ada beberapa macam pendekatan dalam membangun landasan atau kerangka hukum bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu mulai dari penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tujuan tertentu hingga penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penyesuaian atau modifikasi. Pada beberapa kasus terakhir, kawasan konservasi perairan dibentuk berdasarkan Undang Undang tentang Perikanan, sementara kawasan konservasi yang sudah ada sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan (Tabel 1). Di negara manapun, pembuatan landasan hukum yang tepat perlu mempertimbangkan faktor budaya, tradisi dan proses-proses hukum di negara yang bersangkutan. Namun, menurut pengalaman, ada beberapa prinsip umum yang banyak diterapkan, seperti dijelaskan dalam bagian ini. Tabel 1. Jumlah dan luas kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014 2 A

No 1 2 3 4

B

No 1 2 3 4

Kategori Inisiasi Kementerian Kehutanan Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam Laut Sub-Total A

Jumlah (unit)

Luas (Ha)

7 14 5 6 32

4.043.541,3 491.248,0 5.678,3 154.480,0 4.694.947,6

Inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Taman Nasional Perairan 1 3.521.130,0 Suaka Alam Perairan 3 443.630,0 Taman Wisata Perairan 6 1.541.040,2 KKP Daerah (dahulu KKLD) 89 5.561.463,1 Sub-Total B 99 11.069.263,3 Jumlah (A+B)

85

15.764.210,9

Sebelum suaut landasan hukum pembentukan KKP diajukan, para perencana KKP perlu memutuskan apakah KKP yang diusulkan untuk ditetapkan akan terdiri dari banyak 1

Bahan-bahan ini berasal dari tulisan Graeme Kelleher yang telah diadaptasi dari suatu Bab dalam IUCN’s Guidelines for Marine Protected Areas (Kelleher, 1999). Dalam bagian ini, adaptasi dilanjutkan untuk disesuaikan dengan perkembangan terakhir di Indonesia. 2 Dit. KKJI. 2013. Informasi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.


1

kawasan yang berukuran kecil yang dikelola dengan sebuah sistem pengelolaan lingkungan telah ada di sekitar KKP atau terdiri dari beberapa KKP berukuran besar dimana di dalamnya ada beberapa jenis pemanfaatan (multiple use). Pilihan ini tentu akan menentukan sejumah isu yang dibahas bagian tulisan ini. Secara umum, harus ada peraturan-perundang-undangan yang memayungi KKP tersebut. Jika diperlukan, peraturan perundang-undangan tersebut akan mengalami modifikasi setelah KKP dibentuk. Kesalahan umum yang mungkin sering terjadi dalam pembentukan suatu KKP adalah menetapkan KKP yang berukuran kecil namun tidak disertai dengan perangkat pengendalian trhadap kegiata-kegiatan manusia di luar KKP tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah apakah hukum nasional harus menyajikan kerangka kerja (framework) yang rinci mengenai aspek administrasi atau hanya menyediakan pokok-pokok yang besar saja. Di satu sisi, kadang ada kelompok lokal yang kuat lebih menyukai kegiatan di suatu kawasan yang memberikan manfaat ekonomi jangka pendek; keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan tampak. Di sisi lainnya, masyarakat lokal sangat mendukung perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum harus melindungi pengelola KKP dari berbagai tekanan lokal yang tidak beralasan dan membekalinya dengan penjelasan yang cukup rinci dan tegas tentang tujuan pembentukan KKP dan proses untuk mencapainya. Ketika masyarakat lokal mendukung suatu KKP dan tujuannya, masyarakat harus berdaya dengan dukungan hukum untuk terlibat langsung dalam merancang dan mengelola suatu KKP. Setiap rincian yang ditambahkan pada produk hukum harus dipertimbangkan dengan cermat karena sudah pasti akan membatasi keleluasaan pengelola ketika menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Mengingat proses penetapan suatu peraturan perundangundang baru yang komprehensif, terutama untuk kawasan konservasi perairan dapat memerlukan waktu yang cukup lama maka perencana sebaiknya menggunakan peraturan yang telah ada atau instrumen lainnya (misalnya sejumlah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah) agar proses pembentukan KKP dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Kegiatan lain dapat terus dilakukan tanpa harus menunggu selesainya payung hukum yang diperlukan. Kegiatan lain tersebut mencakup baik kegiatan konservasi di lapangan yang bertujuan melindungi lokasi-lokasi penting maupun kegiatan persiapan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru. Bila kegiatan konservasi berjalan dengan baik maka masyarakat akan semakin terlibat dan mereka akan lebih peduli pada manfaat jangka panjang serta berkomitmen pada tujuan pembentukan KKP. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya akan membangun suasana yang mendukung terbitnya kebijakan atau peraturan baru tetapi juga menyajikan informasi tentang contohcontoh penerapan isi dari kebijakan atay peraturan yang sedang dalam proses penetapan tersebut. Hukum merupakan sarana yang penting untuk mempromosikan kebijakan nasional, tetapi kurangnya undang-undang baru yang komprehensif jangan sampai menunda pembentukan KKP ketika pada saat yang sama kerusakan terus terjadi di dalam KKP yang diusulkan. Oleh karena itu, para pengelola konservasi harus waspada terhadap perkembangan berbagai kegiatan lain, terutama yang menyangkut perijinan kegiatan perikanan, peraturan pariwisata, lisensi komersialisasi sumber daya kawasan, negosiasi langsung antar pemerintahan, atau pengelolaan langsung oleh masyarakat.


2

Apapun kebijakan yang dipilih, peraturan yang sederhana adalah yang terbaik. Sayangnya, seringkali peraturan nasional sangat rumit dan membingungkan berbagai pihak, terutama para pemanfaat sumber daya (resource users) . Umumnya peraturan nasional yang sederhana lebih mudah diterima di tingkat lokal. Peraturan KKP yang spesifik seharusnya dibuat sejelas dan sesederhana mungkin. Sebagai contoh, peraturan yang melarang keras kegiatan penangkapan ikan di dalam zona tertentu atau di seluruh KKP akan lebih mudah dipahami daripada pernyataan "Dilarang menangkap ikan antara bulan Mei dan Juni, di antara pasang tertinggi dan sejauh 1 mil dari pantai". Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam membangun kerangka hukum untuk KKP, menurut Salm et al. (2000) adalah: (1)

Secara khusus memperhitungkan partisipasi publik dan program untuk pendidikan masyarakat.

(2)

Mengakui status hukum yang ada, kepemilikan dan hak para pengguna sumberdaya lokal.

(3)

Mengijinkan berbagai jenis pemanfaatan yang konsisten dengan maksud dari konservasi.

(4)

Memperhitungkan kepentingan dan dampak sumberdaya dan kelompok-kelompok masyarakat.

(5)

Keterkaitan di antara pemanfaatan sumberdaya hayati yang berkelanjutan dengan perlindungan terhadap proses-proses ekologi dan pola-pola siklus hidup.

(6)

Tujuan akhir (goals) dan tujuan (objectives) yang dinyatakan secara jelas.

(7)

Persyarakatan bagi sebuah rencana pengelolaan.

(8)

Peraturan perundang-undangan yang baru harus secara jelas menyatakan kaitannya dengan peraturan-perundang-undangan yang telah ada.

(9)

Kewenangan untuk membuat peraturan yang memadai dalam rangka mengendalikan atau melarang suatu kegiatan di dalam KKP.

kepada

para

pemanfaat

(10) Ketentuan tentang pemberian tugas dan kekuatan penegakan hukum yang memadai. (11) Ketentuan tentang pembiayaan KKP. (12) Koordinasi dalam rangka implementasi kesepakatan internasional, regional atau perjanjian multilateral lainnya. (13) Undang-undang yang mencakup banyak hal secara sekaligus (contoh, yang dapat melayani beberapa tujuan secara bersamaan).


3

1.2

Panduan untuk menyusun peraturan di dalam kawasan konservasi perairan

Berikut ini adalah dua belas panduan menyusun peraturan di dalam kawasan konservasi perairan 1.2.1 Butir-butir yang harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penetapan suatu KKP Dalam penetapan suatu KKP, butir-butir berikut harus ditentukan dengan tegas, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai payung hukum maupun peraturan lokal yang spesifik: (1)

Tujuan pembentukan KKP.

(2)

Peraturan pengelolaan dan penerapan sanksi. Sejumlah peraturan khusus dan tindakan adminstrasi mungkin diperlukan, serta langkah-langkah pencegahan (safeguards) untuk memastikan dan meningkatkan kepatuhan Pemerintah, termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan. Peraturan dan sanksi yang diterapkan pada masyarakat lokal mungkin dapat berbeda dari yang diterapkan pada para "pendatang”. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya rasa kepemilikan sumberdaya di kalangan masyarakat lokal dan mencegah terjadinya “the tragedy of the common".

(3)

Penetapan batas-batas kawasan konservasi.

(4)

Menyiapkan pernyataan yang memadai tentang kewenangan, hak istimewa dan prosedur, termasuk ketentuan khusus, untuk masyarakat lokal.

(5)

Proses pertimbangan (advisory) dan konsultasi.

(6)

Kriteria yang dipakai dalam pembuatan keputusan.

(7)

Hubungan pengelola kawasan dengan otoritas nasional dan lokal lainnya, serta prosedur untuk berkoordinasi dan penanganan perselisihan (conflict resolution).

(8)

Rencana pengelolaan, zonasi dan peraturan-peraturan.

(9)

Pemantauan dan pininjauan ulang.

(10) Skema kompensasi.

1.2.2 Jika beberapa KKP yang berukuran sangat luas telah dipilih, putuskan apakah setiap KKP tersebut akan dibentuk dengan dasar hukum terpisah-pisah atau akan dibentuk dengan dasar hukum yang bersifat umum (payung) bagi setiap KKP Sangat disarankan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat didasari oleh konsep multiple use yang berkelanjutan, termasuk adanya daerah larangan (no take zone) sesuai dengan konsep Biosphere Reserve. Konsep ini adalah kebalikan dari konsep kantungkantung daerah perlindungan yang terisolir dan tidak terkelola dengan baik atau hanya menjadi obyek dari peraturan-peraturan yang parsial terkait jenis kegiatan ekonomi tertentu atau industri tertentu, misalnya peraturan tentang perikanan. Namun, skenario


4

kedua tersebut kadang menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengelolaan yang memadukan beberapa kawasan konservasi. Salah satu kelebihan dari peraturan perundang-undangan yang memayungi sistem KKP secara keseluruhan di sebuah negara di antaranya adalah tersedianya landasan prinsip bagi seluruh KKP. Landasan ini memberi peluang kepada kalangan eksekutif atau para pengelola untuk melakukan pengaturan kawasannya secara fleksibel, di antaranya adalah sesuai dengan konteks lokal. Keputusan untuk menciptakan peraturan perundangundangan payung akan tergantung pada jenis ancaman yang dialami KKP. Jika sifat ancaman adalah bergerak (mobile) maka hanya peraturan-perundangan nasional yang dapat dilaksanakan secara efektif. Kebijakan nasional seperti ini akan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan persyaratan CBD dan UNCLOS, serta kewajibankewajiban internasional yang lain. Dalam merancang peraturan perundang-undangan payung tersebut, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah: (1) Membentuk sistem pengelolaan konservasi di wilayah yang seluas-luasnya hingga batas yang masih dapat dikelola. (2) Menyediakan berbagai tingkatan akses pemanfaatan sumberdaya, seperti perlindungan yang ketat, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lain, di berbagai tempat yang berbeda. (3) Menyediakan kesempatan untuk kegiatan pemanfaatan berkelanjutan untuk pangan dan bahan-bahan lain pada sebagian besar wilayah perairan. (4) Menutup celah yang ada pada peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang kemungkinan besar akan menghancurkan keberlanjutan pelaksanaan program konservasi. 1.2.3 Jika pendekatan jaringan KKP yang berukuran kecil dipilih, pertimbangkan untuk menetapkannya berdasarkan tindakan masyarakat yang didukung oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima hukum nasional yang telah diadopsi secara lokal daripada hukum adat (“hukum dari bawah ke atas”) atau perundangan nasional (“hukum dari atas ke bawah”). Ini adalah temuan penting sekaligus mendukung gagasan agar perundangan nasional dirancang sedemikian rupa untuk memadukan berbagai manfaat hukum nasional dengan keefektifan peraturan lokal. 1.2.4 Pilihan apapun yang diambil, diperlukan sebuah kebijakan untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan perairan sebagai satu kesatuan dan mungkin akan memerlukan suatu bentuk hukum. Suatu kebijakan menyeluruh mengenai pengelolaan, pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi wilayah-wilayah laut dan muara harus dikembangkan sebagai satu kesatuan, untuk daerah-daerah yang memang memerlukan, dan di tempat-tempat yang memiliki kepentingan nasional. Idealnya, kebijakan seperti itu harus mencakup pembahasan tentang koordinasi dengan pengelolaan wilayah daratan pesisir. Proses pembuatan kebijakan, berikut keberadaan dan pengawasannya, akan mendorong terjadinya pengakuan terhadap pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya secara


5

berkelanjutan di kawasan laut dan muara, serta pemilihan dan penetapan sistem KKP. Kebijakan tersebut dipersyaratkan oleh CBD dan UNCLOS. Kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi konservasi nasional maupun regional yang kemudian menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Resolusi IUCN 17.38 dan 19 dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pernyataan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan negara tertentu. 1.2.5 Pastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat secara eksplisit menyatakan konservasi sebagai tujuan utama pembentukan KKP. Konservasi harus menjadi tujuan utama pembentukan kawasan konservasi perairan dan secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Jika tidak, dan jika konservasi tidak menjadi pertimbangan utama, pembentukan KKP hanya sekedar sikap politik kosong. Konservasi, sebagaimana dijelaskan dalam World Conservation Strategy, adalah pelestarian keanekaragaman hayati dan pelestarian produktivitas hayati. Dengan kata lain, pembentukan kawasan konservasi termasuk upaya untuk menyiapkan dasar bagi penggunaan berkelanjutan secara ekologi. Sudah seharusnya peraturan perundang-undangan mempertimbangkan isu pemanfaatan berkelanjutan secara serius dan menghubungkannya dengan tujuan konservasi. Tanpa adanya kerja sama para pemanfaat lingkungan laut dan pesisir, terutama nelayan, baik tujuan konservasi maupun penggunaan berkelanjutan secara ekologi tidak akan tercapai. Perundangan juga harus mengakui secara terbuka kaitan di antara perlindungan dan pengelolaan proses dan status ekologis dengan pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Misalnya dengan menetapkan hak pemanfaatan (rights of use) bagi masyarakat lokal. Hal ini merupakan insentif berharga agar mereka berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan dan mereka secara baik mengantisipasi situasi "the tragedy of the commons", yaitu kondisi buruk (tragedi) yang terjadi pada jenis suatu sumber daya yang dapat diakses oleh publik secara terbuka bebas karena tidak ada pengaturan pemanfaatannya. Untuk alasan ini, peraturan perundang-undangan mungkin seharusnya juga memasukkan tujuan pengembangan kegiatan ekonomi, misalnya pariwisata dan perikanan. Dalam kasus tersebut, konsep berkelanjutan sangat penting untuk diperkenalkan sejak awal dan dilaksanakan dalam pengertian yang luas, yaitu agar kegiatan tersebut berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi dan memastikan kegiatan tersebut tidak membahayakan jenisjenis biota lain, sumberdaya, dan proses ekologis. Berbagai klausul tentang pemanfaatan secara berkelanjutan pada CBD dapat dipakai untuk merancang pengembangan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan lain yang bersifat non-ekonomi, seperti rekreasi, pendidikan dan penelitian ilmiah, juga penting dan harus dimasukkan ke dalam peraturan perundangundangan. Kegiatan-kegiatan ini adalah tujuan sekunder yang sesuai dengan tujuan utama konservasi. 1.2.6 Perubahan tujuan utama harus dilakukan oleh pengambil keputusan tertinggi yang bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan di negara tersebut Perubahan tujuan utama konservasi, jika diperlukan, harus dilakukan melalui prosedur yang setara dengan prosedur ketika peraturan perundang-undangan diproses dan ditetapkan pertama kali. Guna mencegah terkikisnya tujuan konservasi, cara terbaik yang


6

dapat dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dan terukur (measureable). Tujuan seperti itu harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Salah satu keuntungan dari adanya tujuan seperti itu adalah adanya peluang untuk menyesuaikan tujuan pengelolaan terhadap kebutuhan lokal di tempat-tempat yang berbeda dan peluang untuk melakukan peninjauan terhadap kemajuan penggunaan ijin di tingkat lokal. 1.2.7 Memastikan kerangka hukum konsisten dengan tradisi bangsa Bentuk dan isi peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan praktek hukum, kelembagaan dan sosial serta nilai-nilai yang dianut masyarakat dan diatur dalam perundangan tersebut. Kepemilikan yang diterima dan hak guna wilayah laut yang akan dikelola merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Kepemilikan ini dapat berupa hak umum atau komunal maupun kepemilikan pribadi. Hak penangkapan ikan yang lazim ditemukan memerlukan pertimbangan yang seksama. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan situasi pemilikan seperti ini yang seringkali akan menentukan dukungan masyarakat perhadap pengaturan tata ruang wilayah atau zonasi di dalam KKP. Jika hukum tradisional dan praktek-praktek pengelolaan sudah konsisten dengan tujuan akhir dan tujuan peraturan perundang-undangan konservasi, keduanya harus dijunjung dan dihormati setinggi mungkin. Pengakuan yang sama harus diterapkan pada hukum tradisional tak tertulis yang dianut masyarakat asli, dan terhadap tradisi terkini yang dipraktekkan masyarakat negara tersebut. Jika praktek-praktek masyarakat tersebut bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan (seperti kasus yang terjadi umum pada hak akses terbuka untuk menangkap ikan), program pendidikan dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk mengubah situasi tersebut. 1.2.8 Perundangan harus sesuai dengan perspektif internasional Banyak sekali biota laut muda dan mangsanya, benih, tumbuhan laut dan bahan pencemar terbawa oleh sistem arus air, terkadang hingga jarak yang jauh hingga mencapai batas perairan negara-negara lain. Banyak sekali jenis hewan laut seperti paus besar, penyu, burung laut dan beberapa jenis ikan, yang bermigrasi sangat jauh. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dan kebijakan harus dirancang untuk mendukung kesepakatan dan komitmen regional, internasional dan berbagai kesepakatan multilateral lain untuk melindungi jenis-jenis biota tersebut. Rancangan peraturan perundang-undangan seperti ini harus dapat memastikan bahwa inisiatif pengelolaan yang dilakukan oleh satu negara tertentu tidak dianggap akan berdampak pada tindakantindakan yang diambil negara lain. Kewajiban yang muncul dari kesepakatan internasional seperti UNCLOS dan CBD sangat relevan untuk hal ini. 1.2.9 Perundangan harus menciptakan landasan hukum bagi lembaga yang akan menetapkan dan mengelola KKP. Peraturan perundang-undangan harus mengidentifikasi dan menetapkan mekanisme kelembagaan. Perundangan juga harus menciptakan tanggung jawab, akuntabilitas dan kapasitas spesifik bagi pengelola KKP. Hal ini diperlukan agar maksud, tujuan dan sasaran dari pembentukan KKP dapat tercapai.


7

Perundangan harus menciptakan tanggung jawab umum agar badan pemerintahan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan administrasi lokal, dewan masyarakat desa tradisional, perorangan, kelompok, dan berbagai perkumpulan dengan tujuan, sasaran dan tanggung jawab yang selaras. Jika pengelolaan ini berhasil, maka perselisihan antar lembaga, pertentangan, hambatan maupun penundaan dapat diperkecil. Hal ini akan membuat perundangan dan pengaturan pengelolaan berkembang dari lembaga-lembaga yang ada, kecuali jika ada dukungan publik dan politik yang luar biasa terhadap lembaga yang baru. Oleh karena itu: (1) Hindari konflik yang tidak perlu dengan perundangan dan administrasi yang ada; (2) Jika terjadi konflik dengan administratif dan perundangan yang tidak dapat dihindari maka prosedur rekonsiliasi perlu diterapkan dan, jika memungkinkan, carilah bagian dari perundangan yang dapat mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. (3) Upayakan sesedikit mungkin campur tangan terhadap kegiatan atau praktekpraktek pemanfaatan berkelanjutan yang telah berlangsung lama; dan (4) Berdayakan staf dan sumberdaya teknis yang ada sesuai bidangnya. Pilihan tentang lembaga atau pejabat yang akan melibatkan diri dan bertanggungjawab pada KKP adalah sangat penting. Lembaga pengelola taman nasional atau kawasan konservasi mungkin adalah pilihan yang umum, namun jika lembaga tersebut kurang berpengalaman dalam menangani masalah kelautan, atau hanya memiliki kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka hasilnya tidak akan maksmum. 1.2.10 Perundangan harus menangani langsung koordinasi dan hubungan antara KKP dengan badan lain, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan hak penangkapan ikan Perundangan harus menyediakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan oleh seluruh badan terkait dengan tanggung jawab menurut undang-undang menyangkut KKP, apakah tanggung jawab tersebut dilaksanakan di dalam atau di luar lingkup KKP, dengan tujuan memantapkan landasan KKP dalam konteks perencanaan pesisir yang lebih luas. Pengawasan harus dibuat untuk mendefinisikan kejadian-kejadian penting dari bagianbagian perundangan yang mungkin dapat dilaksanakan di wilayah tersebut. Badan yang memiliki tanggung jawab utama terhadap KKP diwajibkan oleh perundangan untuk membuat kesepakatan dengan badan lain yang relevan dan terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi KKP. 1.2.11 Perundangan harus mencakup pengawasan untuk mengendalikan kegiatan yang terjadi di luar KKP dan mungkin akan berimbas pada terhambatnya sumber daya, keistimewaan, maupun kegiatan dalam KKP. Terkadang, tinggi-rendahnya batas permukaan perairan merupakan batas wilayah hukum sebuah negara. Batas lain berada di antara wilayah KKP dan wilayah laut yang


8

bersebelahan. Sangat penting untuk mengadakan pendekatan kolaboratif dan interaktif antara pemerintahan maupun badan yang wilayah hukumnya tersebut bersebelahan. Idealnya adalah dengan memadukan tujuan dan pendekatan dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir formal di tiap negara dengan kerja sama antar negara bersangkutan. Salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan ini adalah menyediakan perundangan yang umum agar semua organisasi yang bertanggung jawab mengatur fungsi yang dampaknya dapat merusak KKP memiliki tugas umum dalam berkontribusi terhadap tujuan KKP. UNCLOS membuatnya menjadi tanggung jawab tiap negara untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut secara keseluruhan dan mencegah, mengurangi, serta mengendalikan pengaruh negatif polusi dan kegiatan di daratan. 1.2.12 Undang-undang nasional harus mencakup hal berikut ini: (1)

Penggunaan istilah

(2)

Rencana pengelolaan dan rencana zonasi

(3)

Partisipasi publik

(4)

Penelitian pendahuluan dan survei

(5)

Penelitian, pemantauan dan tinjauan ulang

(6)

Kompensasi

(7)

Pengaturan keuangan

(8)

Peraturan-peraturan

(9)

Penegakan hukum, insentif dan hukuman

(10) Pendidikan dan penyadartahuan publik 1.3

Organisasi dan kewenangan pengelola kawasan konservasi perairan

1.3.1 Struktur organisasi KKP Bagian ini merupakan penjelasan singkat untuk memandu pembaca ketika menentukan struktur organisasi KKP, termasuk beberapa hal berikut ini: 1) Jenis struktur dimilikinya;

– siapa yang menjalankan kawasan dan kewenangan yang

2) Lingkup tanggung jawab unit administratif; 3) Mengidentifikasi manajer dan staf ; 4) Membuat rencana administrasi untuk kawasan, termasuk mengidentifikasi mata anggaran yang terpisah untuk kegiatan administrasi. Sistem administrasi dan struktur kelembagaan yang ada harus dapat menentukan posisi kelembagaan dan sistem koordinasi untuk KKP. Apakah administrasi KKP akan berbasis pada satu atau lebih institusi? Jika lebih dari satu institusi yang dilibatkan, bagaimana sistem koordinasi antar kelembagaan tersebut akan bekerja? Administrasi harus menjadi komponen dari rencana pengelolaan KKP. Dalam beberapa kasus, KKP yang digunakan sebagai alat pengelolaan perikanan tidak memerlukan


9

dukungan administratif. Fungsi pemantauan, penegakan hukum, dan komunikasi dapat dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan keseluruhan dari rencana pengelolaan perikanan. Namun ada banyak KKP yang berdiri sendiri dan memerlukan struktur administrasi sendiri. Rencana administrasi termasuk penilaian kinerja dan tujuan (yang konsisten dengan tujuan KKP) harus dikembangkan dan mengidentifikasi kegiatan dan fungsi spesifik agar rencana dapat berjalan baik. Rencana tersebut harus mencakup struktur organisasi, pengelolaan kepegawaian, pelatihan, fasilitas dan peralatan, serta anggaran dan pembiayaan. Rencana administrasi dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun pertama operasional (jika dananya tersedia), atau bertahap dalam beberapa tahun. Pada tahun pertama, kegiatan administrasi hanya akan melibatkan beberapa orang manager atau staf KKP yang melaksanakan berbagai fungsi, mulai dari pengkajian sumberdaya hingga penegakan hukum sampai pengelolaan kantor dan pendidikan atau penyuluhan untuk masyarakat. 1.3.2 Fungsi organisasi KKP Fungsi-fungsi administrasi yang ada di KKP mencakup beberapa hal berikut ini: 1) Menulis dan menafsirkan peraturan yang menyangkut KKP. 2) Menerbitkan, memperbaharui, dan mengakhiri perijinan pada berbagai kegiatan di dalam KKP. 3) Melakukan komunikasi tentang KKP. 4) Mengumpulkan dana dari para pengguna, mengelola pemasukan dan pengelolaan keuangan. 5) Mengelola pegawai termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan penghentian pegawai yang berkinerja buruk. Pengelolaan kepegawaian diterapkan juga kepada pegawai yang diberi upah dan para relawan. 6) Mengelola kekayaan atau asset fisik, seperti bangunan kantor, peralatan teknologi informasi (misal, komputer), dan fasilitas lainnya, seperti kapal. 7) Mengurus catatan kegiatan KKP, seperti ijin untuk menggunakan KKP, pengumpulan biaya, kasus pelanggaran, peraturan, dll. Catatan tersebut harus diterima publik kecuali disebutkan sebaliknya untuk melindungi privasi untuk pegawai dan informasi sensitif yang memengaruhi persaingan bisnis, dan 8) Memantau dan mengevaluasi kinerja KKP. KKP dikelola dalam berbagai pengaturan administratif. Tiga pengaturan administratif yang paling umum adalah sentralisasi (diatur pemerintah), berbasis masyarakat (diatur secara lokal), dan pengelolaan kolaboratif (atau co-management). Perbedaan di antara ketiganya berkaitan dengan tingkat peran atau partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengaturan administratif, lokasi kewenangan serta tanggung jawab pengelolaan. Pengaturan administratif akan berubah sesuai dengan waktu dan perkembangan kematangan KKP.


10

Pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kuasa atas administrasi KKP. Namun ada beberapa situasi di mana administrasi KKP menjadi tidak efektif karena kurang berpengalaman dalam menangani KKP atau tidak memiliki sumber daya yang memadai. KKP memerlukan pertolongan terus-menerus yang mungkin di luar batas kemampuan instansi pemerintahan. Kemampuan instansi-instansi pemerintahan juga belum tentu sesuai untuk melaksanakan tanggungjawabnya, atau ada pertentangan di antara sesama instansi pemerintahan. Dewan penasihat dibentuk untuk memberi petunjuk tentang perencanaan lokasi dan pengelolaan KKP. Dewan ini dapat berfungsi sebagai penasihat dalam pembuatan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kemajuan atau perkembangan pengelolaan. Komposisi dewan penasihat dapat berasal dari masyarakat lokal, pemimpinpemimpin lokal, instansi pemerintah, dan pejabat-pejabat terpilih. Dewan ini mungkin akan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan KKP yang menerapkan sistem pengelolaan berbasis masyarakat dan pengelolaan kolaboratif. Pengelolaan berbasis masyarakat memerlukan institusi lokal dan masyarakat yang mampu mengembangkan dan melaksanakan peraturan. Untuk keperluan ini, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dapat dibentuk. Semuanya akan terlibat langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak berwenang yang diakui pemerintah. Dewan Penasihat, pengelola KKP dan LSM ketiganya akan menjadi wahana yang bagus untuk menyalurkan dukungan pembiayaan terhadap KKP. 1.3.2.1 Jenis dan fungsi organisasi pengelolaan kolaboratif KKP Jika pengelolaan kolaboratif merupakan jenis pengelolaan yang dipilih untuk KKP, maka harus ada organisasi yang relatif stabil untuk bertanggung jawab terhadap keseluruhan program pengelolaan kolaboratif KKP. Organisasi pengelolaan kolaboratif didirikan dengan tanggung jawab mengatur KKP dan menjaga kelangsungan program pengelolaan kolaboratif KKP—termasuk rencana dan kesepakatan—selama waktu pelaksanaan. Organisasi tersebut memerlukan kombinasi tanggung jawab antara pengambilan keputusan, penasihat, operasional, dan koordinasi. Organisasi tersebut juga harus merupakan badan permanen. Ada berbagai jenis dan fungsi organisasi pengelolaan kolaboratif KKP sesuai dengan situasi yang ada: 1) Badan Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana dan kesepakatan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh badan lain, misalnya perkumpulan bisnis lokal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek hasil negosiasi di antara direktur kawasan konservasi dengan masyarakat di sekitarnya. 2) Badan Pengambil Keputusan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kawasan, wilayah, maupun sumber daya terkait, misalnya dewan pengelolaan kolaboratif yang bertanggung jawab di wilayah tertentu. 3) Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk memberi masukan pada para pengambil keputusan, misalnya Dewan Pesisir yang berhubungan langsung dengan pihak berwenang di tingkat wilayah yang diberi mandat melakukan pengelolaan sumber daya.


11

4) Dewan Gabungan memiliki sebagian tanggung jawab pengelolaan dan separuhnya sebagai penasehat, misalnya Komisi Penasehat/Pengelolaan bertanggung jawab untuk memberi masukan terhadap Direktur Taman Laut atas keputusan yang diambil untuk pengelolaan taman laut tersebut namun bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan kegiatan berkenaan dengan wilayah dan sekelilingnya. Pemangku kepentingan ini dapat memutuskan untuk mendirikan beberapa organisasi pengelolaan kolaboratif, misalnya badan penasehat dan badan pengelolaan. Yang termasuk fungsi organisasi pengelolaan kolaboratif KKP adalah: 1) Pengelolaan konflik untuk membahas dan menyelesaikan konflik di antara para pemangku kepentingan; 2) Pembuatan kebijakan untuk mencegah konflik dalam menerjemahkan rencana dan kesepakatan menjadi sejumlah peraturan dan sanksi yang sesuai; 3) Pelaksanaan untuk memastikan strategi pengelolaan diterapkan sesuai dengan dengan alokasi dana dan menugaskan beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan yang berbeda; 4) Pemantauan untuk mengukur hasil dan dampak dari strategi pengelolaan; 5) Membuat revisi rencana dan kesepakatan pengelolaan kolaboratif untuk menjaga dan memperbarui rencana dan kesepakatan; 6) Pembiayaan dan penggalangan dana; 7) Pengumpulan informasi dan data serta analisis; 8) Pendidikan; 9) Penelitian. KKP dipimpin oleh seorang manajer yang sebaiknya adalah tenaga profesional yang bekerja penuh. Manajer KKP juga akan berfungsi sebagai perencana, administrator, penghubung masyarakat, ilmuwan dan politisi. Manajer harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan melalui penggunaan dana, pemberdayaan staf dan peralatan secara efisien. Jumlah staf KKP tergantung pada situasi di mana program KKP dilaksanakan. Staf harus sudah melalui tahapan pelatihan dengan baik. Mengelola KKP secara efektif memerlukan pemahaman mengenai sumber daya yang dilindungi, harus memahami bagaimana penduduk setempat, dan mampu bekerja dan berkomunikasi dengan mereka dan juga pengunjung, serta kompeten untuk bidang tertentu. Di Indonesia, persiapan para manajer dan staf KKP di antaranya dilakukan melalui pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (yang dikenal dengan nama pelatihan MPA101). Staf harus memiliki peralatan khusus minimum untuk melaksanakan tugas, seperti perahu, teropong, radio, komputer, dan lain-lain.


12

Bab 2 PERSIAPAN PERENCANAAN 2.1

Memulai kegiatan perencanaan pengelolaan KKP

2.1.1 Waktu untuk proses perencanaan Sebelum bergegas melakukan perencanaan pengelolaan, penting bagi kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana agar kita yakin bahwa kita siap membuat perencanaan. Jika memang kita sudah siap, sangat penting untuk menyiapkan berbagai hal semuanya. Kita harus dapat meluangkan sedikit waktu untuk menyiapkan diri dan menyepakati beberapa hal penting dalam proses perencanaan sebelum kita mulai bekerja. Persiapan diri ini akan membantu mewujudkan proses yang berjalan mulus. Membuat jadwal untuk proses perencanaan merupakan gagasan bagus dan dapat kita ikuti seiring proses persiapan perencanaan berlangsung. Dalam jadwal tersebut penting untuk menetapkan tanggal-tanggal target penyelesaian rencana dan tahapan-tahapan proses. Beberapa proses perencanaan pengelolaan mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun tidak memiliki konotasi negatif, sebagian besar praktisi merekomendasikan agar proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat agar tim perencanaan dan para pemangku kepentingan tidak kehilangan minat atau momentum. Jika mungkin, usahakan menyelesaikan rencana dalam waktu kurang dari satu tahun. Persiapan yang baik sebelum dimulai, proses perencanaan akan sangat mungkin berjalan sesuai dengan jadwal yang dibuat. 2.1.2 Tiga tahap dalam proses perencanaan Ada tiga langkah yang sangat membantu untuk memastikan kita menjadi siap untuk membuat rencana dan mengatur rencana dengan efektif. Langkah-langkah tersebut adalah: 1) Menilai apakah kita telah siap untuk membuat rencana 2) Menyiapkan pembuatan rencana 3) Menyiapkan jadwal perencanaan 2.1.2.1 Menilai kesiapan untuk membuat rencana Tidak ada satupun formula ajaib yang dapat menentukan kesiapan kita. Namun ada beberapa hal mendasar yang harus dipertimbangkan sebelum memulai proses perencanaan pengelolaan. Akan sangat baik jika kita meluangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan agar mereka juga siap terlibat dalam proses perencanaan. Kita juga dapat melakukan beberapa perkiraan atau proyeksi terhadap proses perencanaan untuk memastikan bahwa kita akan memiliki cukup waktu, sumberdaya, dan kewenangan untuk menyusun rencana. Di bawah ini adalah beberapa pertanyaan yang dirancang untuk menilai kesiapan dalam membuat rencana pengelolaan KKP. Kita dapat meninjau dan menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut dengan kelompok inti yang akan mengawali dan melaksanakan proses perencanaan pengelolaan.


13

Mengapa Anda pikir saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membuat sebuah rencana pengelolaan?

Ajukan pertanyaan ini dahulu kemudian lanjutkan untuk membahas pertanyaan lainnya. Di akhir pertanyaan-pertanyaan ini, tanyakan lagi kepada diri Anda sendiri apakah Anda benar-benar siap memulai proses perencanaan pengelolaan. Apakah Anda telah melakukan sosialisasi atau penjangkauan KKP kepada para pemangku kepentingan kunci?

Mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk dapat melakukan sosialisasi KKP atau penjangkauan dasar yang diperlukan guna melibatkan pemangku kepentingan kunci dalam proses perencanaan pengelolaan KKP. Biasanya sejumlah penduduk lokal akan sangat termotivasi untuk mengikuti proyek berskala seperti ini, namun sangat penting untuk menjangkau kelompok pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memahami apa yang menjadi perhatian mereka dan juga melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Adakah dukungan untuk membentuk KKP dari pemangku kepentingan kunci atau apakah Anda perlu melakukan penjangkauan lebih luas lagi?

Sebelum Anda maju untuk membuat rencana pengelolaan, Anda harus yakin bahwa kelompok inti pemangku kepentingan yang kuat telah memahami maksud pembentukan KKP dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan dukungan atau masukannya. Tanpa dukungan ini, proses pembentukan KKP tidak akan bergerak maju atau mungkin saja akan ada orang yang sengaja merusaknya. Sudahkan Anda melakukan pendidikan dasar bagi pemangku kepentingan mengenai ekologi laut, konsep pemanfaatan dan pembatasan yang akan diterapkan KKP?

Pemangku kepentingan perlu memahami dasar-dasar ekologi laut dan manfaatnya demikian pula dengan keterbatasan KKP. Ada banyak contoh di berbagai tempat di mana para praktisi telah memilih lokasi KKP tanpa menggunakan informasi ekologi yang cukup sehingga kawasan tidak memberikan manfaat seperti yang diinginkan. Apakah Anda memiliki cukup informasi dasar tentang lokasi tersebut?

Sudahkah Anda melakukan survei dasar terhadap lokasi tersebut? Apakah Anda telah mengidentifikasi sumber daya target untuk dilindungi (biofisik, sosial, sejarah, dan ekonomis)? Apakah Anda sudah mengetahui siapa saja para pemangku kepentingan kunci dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola lokasi tersebut? Semua informasi ini sangat penting untuk perencanaan. Apakah Anda memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pengelolaan yang fungsional?

Kewenangan untuk menyusun rencana pengelolaan penting untuk dimiliki sebelum memulai proses perencanaan. Dalam beberapa kasus, mungkin tidak dibutuhkan sistem formal tentang siapa yang berwenang dalam perencanaan pengelolaan, bahkan masyarakat setempat mungkin akan mengembangkan rencana tersebut demi keperluan mereka sendiri. Namun dalam kasus demikian pun, Anda tetap harus mengungkapkan siapa yang berwenang menyiapkan rencana tersebut.


14

Bisakah para pemangku kepentingan mencurahkan cukup waktu untuk menyusun rencana pengelolaan?

Penting bagi kelompok pemangku kepentingan kunci untuk memiliki cukup waktu selama dua belas bulan, bahkan lebih, untuk menyusun rencana. Kami merekomendasikan enam hingga dua belas bulan untuk mengembangkan rencana tersebut karena jika waktunya lebih lama lagi, orang mungkin akan kehilangan minat pada proses tersebut. Apakah Anda memiliki staf atau mitra yang dapat memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan?

Memiliki pendamping atau faslitator yang netral dalam proses perencanaan pengelolaan akan amat sangat membantu. Untuk beberapa hal, dia harus berpengalaman dalam program KKP atau proses perencanaan pengelolaan. Pemimpin masyarakat lokal mungkin akan membantu mengadakan pertemuan, namun mereka tidak bisa ditunjuk untuk memfasilitasi pertemuan karena hal ini akan menghalangi hadirin lain untuk berpartisipasi secara bebas dalam diskusi. Apakah Anda memiliki cukup waktu untuk melakukan perencanaan dan kemudian melakukan sejumlah kegiatan lapangan ?

Ketika Anda melaksanakan proses perencanaan pengelolaan, kegiatan lain yang akan membantu mengubah situasi di lapangan sangat dibutuhkan. Kegiatan ini termasuk program pendidikan masyarakat dan penjangkauan, penegakan hukum, pemantauan biologi, dan kegiatan lainnya. Apakah Anda siap memulai perencanaan pengelolaan atau Anda perlu persiapan lebih jauh?

Berdasarkan jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda harus bertanya kembali pada diri sendiri apakah Anda siap memulai proses perencanaan pengelolaan atau harus melakukan beberapa hal tambahan sebelum memulai proses perencanaan pengelolaan. 2.1.2.2 Menyiapkan diri untuk membuat rencana Jika Anda telah siap memulai proses perencanaan pengelolaan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Bersama dengan tim inti atau tim perencanaan yang akan dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan, silhakan ikuti langkah-langkah berikut: Menyepakati secara jelas mengapa saat ini Anda ingin membuat rencana pengelolaan.

Anda harus menyatakan alasan yang sebenarnya tentang mengapa Anda ingin membuat rencana pengelolaan kepada orang-orang yang terlibat di dalam tim inti. Harus ada kesepakatan atas topik tersebut sebelum Anda melangkah lebih lanjut. Dalam proses selanjutnya, Anda harus dapat mengemukakan alasan perlunya membuat rencana pengelolaan dihadapan masyarakat, pemangku kepentingan, dan para mitra, seperti instansi pemerintah terkait dan mitra non-profit. Mengidentifikasi tim perencanaan dan individu atau organisasi terdepan.

Anggota tim perencanaan (dan atau organisasi yang mereka wakili) harus memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan proses perencanaan, memiliki waktu dan sumberdaya yang memadai untuk memimpin dan menindak-lanjuti proses.


15

Sebagai tambahan, tim perencana harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) memiliki ketertarikan dalam bidang perencanaan, (2) memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut, (3) memiliki kewenangan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan, (4) waktu berlebih untuk dicurahkan dalam proses perencanaan pengelolaan, (5) komitmen tinggi terhadap proses perencanaan. Kapasitas tim perencana akan sangat ditentukan oleh kapasitas individu yang bergabung di dalam tim perencana tersebut. Oleh karena itu akan sangat membantu jika para anggota tim inti ini memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa anggota memiliki latar belakang pengetahuan biologi, sementara yang lainnya adalah praktisi budaya dan sisanya pernah mendapatkan pelatihan ekonomi. Kebutuhan akan kemampuan beragam ini akan dapat ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Namun, makin beragam anggota tim, makin banyak pengetahuan yang dapat mereka bawa ke dalam proses. Tergantung seberapa rumit lokasi yang Anda tangani, Anda akan mempertimbangkan keterlibatkan individu dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Setidaknya harus ada satu anggota tim yang berpengalaman mengenai perencanaan pengelolaan atau memanfaatkan tenaga dari luar tim untuk membantu merancang dan melaksanakan proses. Terakhir, identifikasi satu orang atau satu kelompok kecil yang akan menjadi koordinator atau pemimpin proses perencanaan. Peranan ini amat sangat penting. Identifikasi dengan jelas maksud KKP dan pastikan hal ini dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat.

Cakupan dari maksud pendirian KKP sebaiknya sudah diatur dalam peraturan perundangundangan atau kesepakatan formal lain yang menetapkan wilayah tersebut sebagai KKP. Namun, penting untuk memeriksa ulang maksud pendirian KKP yang sesunguhnya terkait dengan keadaan lokasi KKP. Kajian ulang ini akan membantu kita dalam menetapkan tahapan rencana. Jika cakupan maksud pendirian KKP belum diungkapkan atau kebutuhannya tidak disesuaikan, maka cakupan ini harus ditetapkan sebelum perencanaan dimulai. Anda juga harus mengkomunikasikan maksud pendirian KKP tersebut kepada pemangku kepentingan utama sebelum memulai proses perencanaan pengelolaan. Tentukan siapa saja khalayak atau pihak-pihak yang akan menggunakan rencana.

Rencana pengelolaan dipersiapkan terutama untuk kegunaan rutin para manajer KKP. Namun, anggota masyarakat, pemerintah, kalangan pengusaha, dan masyarakat juga merupakan pengguna penting dari rencana yang akan dibuat. Dalam beberapa situasi, pemilik adat, pejabat pemerintahan lokal, dan pengusaha juga bisa menjadi pengguna kunci. Cara berkomunikasi dengan mereka harus mencerminkan bahwa kelompok pengguna adalah pihak yang paling penting.


16

Membuat klarifikasi dan kesepakatan tentang prosedur untuk persetujuan final rencana pengelolaan.

Jika persetujuan pihak eksternal (misalnya badan penyandang dana, dewan penasehat, dan departemen di pemerintahan) diperlukan, prosedur yang harus diikuti dalam mencapai persetujuan tersebut harus dikemukakan di awal. Pihak-pihak tersebut juga harus menyepakati tata waktu penyerahan rencana pengelolaan akhir untuk mendapat persetujuan. Mengumpulkan informasi penting.

Sangat penting untuk mengumpulkan informasi kunci sebelum Anda melangkah melakukan proses perencanaan. Informasi penting tersebut biasanya mencakup sumber daya ekologi dan kondisi umumnya, sumber daya budaya dan kondisi umumnya, karakteristik fisik, karakteristik kunci lingkungan sosial-ekonomi, penggunaan lahan daratan dan ruang laut, ancaman terhadap wilayah, infrastruktur atau fasilitas publik, karakteristik pengguna sumberdaya alam dan dampaknya terhadap wilayah tersebut. Dengan berbagai informasi yang dikumpulkan sebelumnya maka proses perencanaan pengelolaan akan lebih mudah difasilitasi. Anda mungkin akan memasukkan berbagai pengumpulan data dan kegiatan penelitian yang lebih terperinci sebagai kegiatan yang direkomendasikan dalam rangka penyusnan rencana pengelolaan KKP. Mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diikuti selama proses perencanaan, rangkaian kegiatan, dan metode yang digunakan.

Harap diperhatikan: Anda akan menyusun jadwal perencanaan secara rinci dalam langkah ketiga. Banyak sekali organisasi memiliki panduan sendiri tentang proses penyusunan rencana pengelolaan. Jika tidak, Anda dapat merancang sendiri sebuah pendekatan terbaik bagi KKP Anda sesuai dengan konteks pengelolaannya. Proses yang direkomendasikan dalam pelatihan ini harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lokal. 2.1.2.3 Membuat jadwal perencanaan Perencanaan pengelolaan akan memakan waktu lama, terutama jika perencana tidak memulainya dengan penjadwalan yang realistis untuk proses perencanaannya, dan tidak berkomitmen mengikuti jadwal tersebut. Sangat penting untuk menyediakan waktu yang cukup agar para pemangku kepentingan dapat terlibat dan berkonsultasi dengan baik, namun penting juga diperhatikan agar proses rencana pengelolaan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga para peserta terlalu lelah sebelum semuanya selesai. Sangat penting bagi tim perencana menentuka tanggal penyelesaian rencana tersebut, kemudian membuat tata waktu untuk memastikan penyelesaian sesuai tanggal target. Tim ini tentu harus fleksibel dan bersedia melakukan penyesuaian untuk hal-hal tak terduga yang terjadi selama proses berlangsung. Namun jika semua orang sepakat pada jadwal dan menetapkan tanggung jawabnya, tiap orang harus melakukan yang terbaik untuk patuh terhadap jadwal ini.


17

Kiat Bila Anda merasa belum siap untuk memulai perencanaan pengelolaan, bukan berarti Anda harus menunda atau membatalkan perencanaan. Anda dapat menyusun tata waktu untuk kegiatan persiapan dan menetapkan tenggat waktu, yang dapat membantu Anda menyiapkan proses penyusunan rencana pengelolaan. Kami menyarankan agar ada satu orang yang ditugaskan untuk memfasilitasi tim inti dengan mengisi jadwal perencanaan. Bersama kelompok inti, lakukan peninjauan kembali terhadap seluruh proses perencanaan agar mereka terbiasa dengan keseluruhan proses perencanaan. Kelompok perlu membahas lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses perencanaan. Waktu yang diperlukan ini dapat berbeda dari satu KKP ke KKP lainnya, juga pada satu wilayah ke wilayah lainnya di KKP yang sama. Jadi setiap tahapan perlu diperhatikan baik-baik dan tentukan secara kasar berapa kali pertemuan yang diperlukan untuk setiap lokasi dan bagaimana mengatur pertemuan-pertemuan tersebut. Kualitas apa yang membuat wilayah ini—tidak seperti wilayah lainnya—istimewa dan unik untuk mendapatkan pengelolaan khusus?

Deskripsi tentang lokasi KKP sangat diperlukan namun tidak harus lengkap disertai inventarisasi sumber daya maupun database karena kedua hal ini dapat ditambahkan sebagai lampiran-lampiran dari dokumen rencana pengelolaan. Informasi tersebut dapat diperoleh selama proses perencanaan, seperti tercantum dalam: (1) Kerangka kerja hukum (2) Kewenangan pengelola (3) Identifikasi pemangku kepentingan (4) Karakterisasi lokasi (5) Target sumber daya (6) Ancaman terhadap pengelolaan sumber daya Dalam konteks proses perencanaan dan tim perencana pengelolaan, membuat draft deskripsi atau karakteristik lokasi KKP adalah kegiatan yang baik untuk mengumpulkan informasi melalui proses perencanaan. Dalam proses ini, informasi terkini dapat diperoleh dan sintesis informasi dapat dilakukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pengelolaan. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dasar yang diperlukan untuk membuat deskripsi lokasi yang akan dikelola. Pegangan Peserta 1.1: Tahap-tahap untuk Menyusun Rencana Pengelolaan yang Efektif Pegangan Peserta 1.2: Jenis-Jenis Rencana Pengelolaan


18

2.2

Cara menilai kesiapan untuk melakukan kegiatan perencanaan

Dengan uraian pada tiga langkah proses dan Pegangan Peserta 1.1 dan 1.2 di atas, lakukan latihan untuk melakukan langkah pertama dengan cara mengisi Lembar Kerja 1.1 Menyiapkan Diri untuk Memulai Perencanaan Pengelolaan. Latihan 1.1: Apakah Kita Siap Membuat Rencana? Tujuan:

Memahami beberapa pertanyaan kunci (dan isu-isu penting) yang perlu dijawab sebelum mengembangkan memulai proses rencana pengelolaan di sebuah lokasi.

Kegiatan: Bekerja sama mengisi Lembar Kerja 1.1 tentang menyiapkan diri untuk memulai perencanaan pengelolaan (20 menit) Melaporkan kembali ke seluruh kelompok (10 menit) Waktu:

2.3

30 menit

Tujuan Akhir Kawasan Konservasi Perairan

2.3.1 Pengertian tujuan akhir Tujuan akhir (visi) adalah suatu pernyataan tentang cita-cita/angan-angan/harapan terhadap kondisi yang akan dibangun atau diwujudkan berkaitan dengan tugas dan fungsi maupun pekerjaan suatu organisasi. Biasanya proses perencanaan pengelolaan dimulai dengan membuat tujuan akhir kolektif tentang bagaimana KKP seharusnya di masa depan. Maksud dari tahapan pembuatan tujuan akhir dalam proses perencanaan ini adalah mengajak tim perencana sejak awal untuk memikirkan gambaran masa depan KKP yang diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu membuat pernyataan tujuan akhir (vision statement). Pernyataan tujuan akhir harus mencerminkan hasil pikiran kolektif tim perencana tentang KKP di masa depan sebagai hasil dari implementasi dari rencana pengelolaan yang efektif. Pernyataan tujuan akhir adalah sebuah deskripsi ideal tentang hasil yang diinginkan yang harus memberikan inspirasi dan membantu menciptakan gambaran pikiran KKP pada saat 5 atau10 tahun ke depan. Pernyataan tujuan akhir terkadang rancu dengan pernyataan misi, tapi keduanya memiliki maksud yang saling melengkapi. Ingatlah bahwa pernyataan tujuan akhir ini tidak dimaksudkan sebagai sebagai sasaran “nyata” yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan akan merujuk pada tujuan-tujuan akhir (goals) dan tujuan-tujuan antara (objectives), yang akan dibahas dalam bagian lain. Sebaliknya, pernyataan tujuan akhir ini akan membuka mata tim perencana tentang apa saja yang mungkin dicapai. Membuat orang memahami apa yang dilakukan KKP Anda (nilai tambah yang dihasilkannya jika satu wilayah ditunjuk sebagai lokasi KKP). Pernyataan misi ini menggambarkan tujuan fundamental KKP Anda dan mengapa KKP tersebut ada. Sebuah misi berlangsung sepanjang hidup KKP dan tidak memiliki tata waktu. Pernyataan tujuan akhir terasa lebih mulia karena itu menjabarkan tujuan akhir KKP Anda di masa depan.


19

Jadi, Anda mungkin akan bertanya mengapa kita tidak mulai dengan pernyataan misi pada proses perencanaan pengelolaan ini. Asumsinya adalah, jika Anda siap untuk memulai proses perencanaan pengelolaan, pernyataan misi telah dikembangkan sebagai bagian penjelasan tujuan dan kebutuhan untuk penetapan KKP Anda. Beberapa kiat untuk menyusun sebuah tujuan akhir 1. Jabarkan tujuan akhir Anda dalam kalimat saat ini 2. Gambarkan bagaimana perasaan Anda ketika rencana pengelolaan berhasil dilaksanakan 3. Semakin rinci, semakin kuat pernyataan tersebut

2.4

Merumuskan tujuan akhir sebuah kawasan konservasi perairan

2.4.1

Beberapa pertanyaan untuk menyusun pernyataan tujuan akhir

Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk memikirkan kondisi KKP yang diharapkan di masa depan: 1) Seperti apakah wujud KKP Anda yang sempurna pada sepuluh tahun ke depan? 2) Seperti apakah kondisi sumber daya alam yang Anda inginkan? 3) Seperti apakah kondisi ekonomi yang Anda inginkan? 4) Seperti apakah kondisi sosial-budaya yang Anda inginkan? 5)

Apakah yang Anda ingin wariskan bagi generasi mendatang?

Selanjutnya, pernyataan tujuan akhir anda sebaiknya memiliki kriteria berikut ini: 1) Menggambarkan wujud keinginan yang terjadi di KKP Anda di masa depan. 2) Tidak berasumsi bahwa kondisi dunia di masa depan akan sama seperti sekarang. 3) Menuliskannya dalam bentuk kalimat sekarang (present tense) seakan-akan Anda hidup di masa depan tersebut. 4) Spesifik tentang KKP Anda dan para pemangku kepentingan. 5) Berpikir positif dan inspiratif. 6) Selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. 7) Menggunakan bahasa yang jelas dan gamblang. 8) Idealis, tapi bukan berarti tidak realistis (yaitu sesuatu yang sesungguhnya dapat dicapai).


20

Contoh pernyataan tujuan akhir: 1) Terumbu karang kami telah berhasil dilindungi untuk generasi mendatang. 2) Perekonomian masyarakat kami stabil melalui pengembangan mata pencaharian alternatif. 3)

Pemerintah lokal dan propinsi telah berhasil bekerjasama dengan masyarakat KKP lokal dalam mengatasi pembuangan limbah padat dan sumber polusi dari daratan.

Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam menyusun pernyataan tujuan akhir, yaitu mulai dari kondisi terkini dan membayangkan kondisi yang diharapkan di masa depan. Berikut adalah penjelasannya masing-masing: 1. Mulai dari tempat Anda sekarang dan membangun tujuan akhir di masa depan: 1) Situasi: evaluasi keadaan KKP terkini dan bagaimana hal ini bisa terjadi seperti sekarang. 2) Sasaran: definisikan keadaan KKP yang ideal menurut Anda. 3) Jalan: buatlah peta yang memungkinkan untuk mencapai sasaran Anda. 2. Membayangkan masa depan dan mengaitkannya dengan keadaan Anda sekarang: 1) Gambar: buatlah gambaran kondisi ideal atau hasil akhir yang diinginkan. 2) Lihat: Bandingkan gambaran kondisi ideal dengan kondisi sekarang. Jelaskan kesenjangan di antara kondisi sekarang dan kondisi ideal. 3)

Pikir: Tentukan tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan di antara kondisi sekarang dan kondisi ideal

4)

Rencana: Tentukan apa yang diperlukan untuk untuk mencapai kondisi ideal tersebut.

Pernyataan tujuan akhir harus valid selama rencana pengelolaan diterapkan, yang biasanya berlangsung selama 5 tahun. Ketika memperbaiki maupun meninjau kembali rencana pengelolaan Anda, akan sangat baik jika Anda juga melakukan hal yang sama terhadap pernyataan tujuan akhir KKP Anda. 2.4.2 Cara menyusun tujuan akhir sebuah kawasan konservasi perairan Dari uraian tentang kiat-kiat menyusun sebuah tujuan akhir dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab di atas, jika sudah ada tujuan akhir KKP, tinjaulah kembali pernyataan tujuan akhir KKP tersebut dan secara kolektif tentukan bagaimanakah kondisi ideal KKP tersebut. Pegangan Peserta 1.3: Pertanyaan untuk membangun Tujuan akhir Latihan 1.2: Mengembangkan sebuah tujuan akhir KKP 20 tahun Tujuan:

Menyediakan kesempatan bagi tiap KKP untuk melihat kembali pernyataan tujuan akhir mereka dan secara kolektif menentukan seperti apa masa depan ideal yang seharusnya terjadi pada KKP mereka.

Kegiatan:


21

(1) Merumuskan tujuan akhir kelompok untuk tiap KKP (berdasarkan pada tujuan dan kebutuhan penunjukan KKP) (2) Tulis jawaban pada kertas post-it dan tempelkan jawaban di poster (3) Melakukan curah gagasan dengan kelompok mengenai “masa depan yang diinginkan” dengan melihat kertas-kertas post-it (4) Isilah model konseptual pada Poster 2.1 dengan pernyataan tujuan akhir tersebut. (5) Catatan: Pernyataan tujuan akhir dapat dilihat kembali sebelum memulai proses perencanaan. Waktu: 50 menit

Bab 3 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN KKP 3.1

Pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan

Tingginya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah suatu proses berkelanjutan mereka dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan KKP. Keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan proses perencanaan akan memastikan terbangunnya dan dimasukannya pandangan atau perspektif, pengetahuan dan dukungan mereka. Jika mereka tidak sempat dilibatkan dalam setiap tahapan proses perencanaan, setidaknya mereka harus diberi informasi tentang proses tersebut, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kunci yang mungkin akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan mereka masing-masing. Semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya dan menjalankan rencana tersebut (karena rasa “memiliki”) maka akan semakin berhasil pelaksanaan rencana Anda dalam jangka panjang. Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki minat dan “kepentingan” bagi keputusan yang dibuat. Mereka adalah mitra dalam proses perencanaan. Pemangku kepentingan juga termasuk individu maupun kelompok yang terlibat, tertarik, atau terpengaruh oleh sumber daya laut dan pesisir. Tidak hanya penduduk setempat, pemangku kepentingan di wilayah pesisir juga termasuk: 1) Nelayan 2) Pelaku usaha penangkapan ikan komersial 3) Pelaku usaha budidaya laut 4) Otoritas pengelola kawasan konservasi perairan 5) Pemerintah daerah 6) Industri pariwisata (operator tur, hotel, rumah makan, dll.) 7) Kelompok konservasi lokal 8) Kelompok konservasi internasional


22

9) Organisasi pengembangan masyarakat 10) Organisasi masyarakat pribumi 11) Kelompok perempuan 12) Ilmuwan 13) Pendidik 14) Lembaga swadaya masyarakat Jika Anda belum memiliki hubungan dengan para pemangku kepentingan, yang harus diingat adalah bahwa menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan dapat memerlukan waktu yang panjang. Investasi ini tidak hanya berharga, namun mutlak harus dilaksanakan. Ini adalah bagian dari proses perencanaan yang harus Anda perbaharui secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa kepentingan mereka telah diperhatikan, dipertimbangkan dan dijadikan masukan, rasa saling percaya telah terbentuk, dan peranan serta tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik. Kiat mengidentifikasi pemangku kepentingan Dalam proses mengidentifikasi pemangku kepentingan, akan sangat wajar untuk tanpa sengaja mengabaikan pemangku kepentingan kunci atau melibatkan pemangku kepentingan baru yang datang ke lokasi. Sangat penting untuk membangun kesadaran pemain yang tajam ketika mereka datang dan pergi, dan memahami bagaimana kemungkinan mereka untuk ikut atau tidak dalam proses perencanaan pengelolaan yang sedang berlangsung. Tujuan dilibatkannya para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pengelolaan adalah untuk mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan kunci; dan menetapkan peranan dan tanggung jawab mereka dalam perencanaan dan implementasi rencana pengelolaan KKP. 3.2

Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

3.2.1 Tahapan dalam melibatkan para pemangku kepentingan Sekalipun pada tahap awal persiapan perencanaan pengelolaan, ada beberapa keputusan utama yang harus dibuat dan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan. Identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan adalah batu pertama sebagai fondasi yang akan mendukung seluruh proses perencanaan. Kesepakatan dalam peran dan tanggung jawab masingmasing pada tahap awal ini sangatlah penting untuk meraih keberhasilan. Langkah-langkah utama proses tersebut adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP. 2) Mengidentifikasi ketertarikan dan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan KKP. 3) Mendefinisikan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan.


23

4) Mengidentifikasi peranan dan tanggung jawab lain dari para pemangku kepentingan dalam pengelolaan KKP, termasuk pemetaan, pemantauan dan evaluasi keefektifan pengelolaan. Proses yang didijabarkan di bawah ini telah melalui berbagai tahapan identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan. Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengenal karakter pemangku kepentingan Pemangku kepentingan maupun masyarakat bukanlah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keseragaman dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan dan sikap serta status kehidupannya. Kedua kelompok orang ini juga terdiri dari orang-orang dengan tingkatan ekonomi, kelompok keluarga, dan etnis berbeda, juga terdiri dari dua gender, berbagai kelompok dengan ketertarikan berbeda, dan kelompok pengguna. Bahkan kelompok yang terlihat sama seperti “nelayan” juga terdiri dari berbagai sub-kelompok: penangkap udang, pukat, perahu dayung, kapal penangkap tuna internasional, pekerja pemrosesan dan pengalengan, dan lain sebagainya. Setiap kelompok pemangku kepentingan ini memiliki perspektif berbeda dan akan memberi tanggapan berbeda pula terhadap strategi pengelolaan KKP yang diajukan. Melibatkan para pemangku kepentingan termasuk juga mengakui keberadaaan dan menghargai peran kelompok-kelompok tersebut dan keragaman mereka. Selain pengetahuan tentang siapa saja para pemangku kepentingan dari sebuah KKP, pengetahuan tentang keterkaitan mereka dengan KKP juga penting. Sebagai contoh, selain pemangku kepentingan yang mungkin banyak tinggal dan bekerja secara fisik dekat sekali dengan KKP namun ada juga yang tinggal dan bekerja di tempat yang jauh dari KKP. Di mana pun mereka tinggal, para pemangku kepentingan ini memiliki derajat kekuasaan dan pengaruh yang berbeda-beda berkaitan dengan pengambilan keputusan KKP. Industri berbasis kelautan diperkuat dengan para pelobi berpengaruh, atau kementrian negara yang secara geofrafis tidak terlihat secara fisik di KKP namun memiliki pengaruh besar, sementara bisnis kecil atau masyarakat lokal hanya memiliki sedikit sekali pengaruh–-atau malah sebaliknya. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi dan menggolongkan pemangku kepentingan di awal akan menghasilkan informasi yang digunakan tim perencana ketika akan mengambil keputusan tentang siapa saja pemangku kepentingan yang harus terlibat dan bagaimana melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Akhirnya, banyak keputusan tentang pelibatan pemangku kepentingan menjadi semakin bersifat politis—berdasar pada identifikasi pemenang dan musuh, dan dalam banyak kasus, keduanya akan dibutuhkan untuk duduk bersama dan berdiskusi. Langkah 2: Membangun kepercayaan pemangku kepentingan Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, namun sebelum melibatkan mereka dalam proses perencanaan pengelolaan sangat penting untuk membangun hubungan. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah meluangkan waktu secara informal dengan orang-orang. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya, mendengar, dan mempelajari seluas apa pengetahuan yang dimiliki para pemangku kepentingan mengenai isu dan sumber daya di KKP. Tanyakan bagaimana pandangan


24

mereka mengenai isu tentang KKP dan apa gagasan mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Kiat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan Ketika bekerja dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, uji kembali pandangan mereka mengenai sumber daya dengan pengamat independen, karena sering kali ada berbagai opini yang berdasar pada kesan yang tidak akurat. Dengan cara meluangkan waktu bersama orang-orang tersebut, terbentuk hubungan yang saling percaya yang dapat membantu pengelolaan KKP sehingga manajer KKP dan pemangku kepentingan dapat mulai menyelesaikan masalah bersama. Misalnya, nelayan dapat menyumbangkan pengetahuan dan penyadar-tahuan mengenai status kesehatan sumber daya pesisir, namun mereka kekurangan kegiatan alternatif untuk mengurangi atau tidak melakukan praktek penangkapan ikan yang berbahaya. Contohnya, jika Anda mendapat kepercayaan mereka, selanjutnya Anda dapat bekerjasama untuk mengembangkan peluang mata pencaharian alternatif bagi mereka. Mereka akan lebih mudah mengerti bahwa anggota staf KKP ada di sekitarnya untuk membantu mereka ketimbang melarang atau membayar biaya perijinan dan pajak. Hubungan yang saling percaya dapat membawa keyakinan yang mereka butuhkan untuk dapat melihat bahwa resiko yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut dapat dikelola dan bermanfaat. Ada banyak cara untuk memulai keterlibatan pemangku kepentingan. Para manajer KKP telah menggunakan beberapa cara di bawah ini, sebagai tambahan, untuk membuka dialog dengan pemangku kepentingan, untuk mempelajari lebih jauh tentang pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan, dan untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk proses perencanaan pengelolaan: 1) Wawancara informal atau kelompok alamiah: Percakapan sederhana dengan kelompok orang di lingkungan alami mereka. Teknik ini membuka tinjauan yang luas mengenai isu kunci yang penting bagi masyarakat lokal atau kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, dan mungkin juga penting bagi KKP. 2) Kelompok fokus: Diskusi semi-terstruktur (semi-structured) dengan kelompok orang yang memiliki ketertarikan atau karakteristik sama. Pesertanya dipilih berdasarkan metode pengambilan sampel statistik atau nonstatistik (misalnya lintas usia, desa yang berlainan dan kelompok pengguna yang berbeda). Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pandangan kelompok, sikap dan kebutuhan berkaitan dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. 3) Wawancara semi-structured: Wawancara menggunakan daftar topik bahasan , bukan menggunakan kuesioner yang rinci. Responden didorong agar mau membicarakan topik-topik tersebut secara umum tanpa diganggu oleh pewawancara, namun bisa dilewati jika topiknya memang perlu diabaikan. Teknik ini dapat menemukan topik yang tidak diduga sebelumnya. 4) Sesi curah gagasan (brain storming): Diskusi yang difasilitasi agar sekelompok orang bisa mengidentifikasi masalah dan isu di masyarakat atau di antara kelompok pemangku kepentingan. Tujuan sesi curah gagasan ini adalah untuk


25

mendorong para pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif mengenai topik tertentu dan membuat opini serta gagasan baru. Fasilitator menulis gagasangagasan tersebut ketika muncul satu-satu tanpa membuat diskusi menjadi panjang. Gagasan itu bisa didiskusikan bersama nanti, karena tujuan curah gagasan ini adalah untuk memunculkan gagasan sebanyak-banyaknya. 5) Pengamatan sambil berjalan kaki dan naik kapal: Dilakukan oleh kelompok dan berguna untuk mengidentifikasi isu-isu sosial, lingkungan dan penghidupan. Teknik ini kerap membantu para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif baru mengenai sumber daya. Perhatikan bahwa kunjungan lapangan dapat berjalan dua arah: anggota masyarakat harus mengunjungi KKP, dan staf KKP juga harus mengunjungi masyarakat pelaku (misalnya, pengrajin pengolahan ikan, kegiatan budidaya kelautan, kapal penangkap ikan, dan kegiatan pariwisata). 6) Pemetaan partisipatif: Membuat sketsa besar wilayah lokal dengan cara berteknologi rendah. Peta ini dibahas dalam kelompok dan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sumber daya dan isu sosial, serta untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan. Data dapat digabungkan ke dalam peta yang lebih formal melalui rekaman GPS dan teknik GIS. 7) Diagram Venn: Menggunakan bentuk yang saling bertumpang tindih untuk menggambarkan dan meringkas hubungan, konflik dan isu di antara pemangku kepentingan. Kelompok pemangku kepentingan dapat menggambar atau menggunakan bentuk-bentuk yang sudah digunting sebelumnya. Tumpang tindih akhir ditangkap oleh pewawancara. Teknik ini dapat digunakan selama sesi kelompok fokus. 8) Pohon masalah dan solusi: Diagram grafik tentang masalah terkini dan akar masalah serta efeknya. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengkaji isu-isu yang rumit dan mengembangkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang saling berhubungan. 9) Analisis gender: Penelitian mengenai hubungan gender dan bagaimana hal tersebut mungkin terpengaruh oleh tindakan pengelolaan seperti penetapan KKP baru atau pengenalan zonasi dan larangan. Meskipun teknik-teknik tersebut merupakan pembuka yang bagus, ada teknik partisipatif tambahan untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, misalnya berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum, pemantauan, dan program penjangkauan. Pemangku kepentingan juga akan menjadi juru bicara yang sangat baik untuk KKP, berfungsi sebagai penghubung atau pendamping untuk masyarakat pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan untuk media massa. Sebagai sikap penghormatan, perlu dipertimbangkan untuk meletakkan perwakilan pemangku kepentingan sebagai garda depan pada setiap kegiatan publik yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan KKP seperti lokakarya, pertemuan dengan donor, dan kegiatan media massa. Langkah 3: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Anda telah mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dalam KKP. Anda kemudian akan memanfaatkan kegiatan partisipatif untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan dan mulai menjalin hubungan, sebuah proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana dan kapan saat yang


26

tepat bagi pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pengelolaan. Melibatkan pemangku kepentingan dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Di satu sisi, pemangku kepentingan mungkin sangat tidak menyadari tentang apa yang terjadi dalam KKP dan sangat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, pemangku kepentingan mungkin dapat mempertahankan tingkat keterlibatan yang konsisten, menyadari akan semua informasi yang ada, dan mereka adalah pengambil keputusan yang aktif dan proaktif terhadap berbagai tindakan pengelolaan. Kisaran keterlibatan pemangku kepentingan diilustrasikan seperti di bawah ini: Rangkaian Kesatuan Partisipasi Pemangku Kepentingan PASIF  TERINFORMASI  AKTIF  PENGAMBIL KEPUTUSAN

Untuk bergerak menjadi aktif dalam kesatuan rangkaian, para pemangku kepentingan harus diberdayakan. Ini adalah proses berkelanjutan yang akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat terlibat— melalui pendidikan lingkungan, pengembangan kapasitas dan komunikasi sosial, misalnya. Ketika pemangku kepentingan menambah pengetahuan dari apa yang telah mereka ketahui, mereka paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kekuasaan, pengetahuan dan dukungan administratif dari staf KKP untuk membuat perbedaan nyata; karena itulah mereka menjadi berdaya. Ketika pemangku kepentingan kemudian semakin paham bahwa manager KKP sangat menerima terhadap opini dan usulan, mereka akan lebih mampu mengungkapkan opini secara akurat dan lebih siap membantu membuat keputusan dan merancang rencana pengelolaan yang efektif. Pemberdayaan pemangku kepentingan harus menjadi tujuan aktif dalam seluruh proses perencanaan pengelolaan karena hal ini akan merupakan sumbangan terhadap kesuksesan rencana pengelolaan KKP apapun. Melalui proses pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KKP, manajer KKP secara berkala harus mengkaji tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah hanya beberapa orang? Adakah tokoh masyarakatnya? Seberapa besar partisipasi mereka, dan dalam hal apa? Apakah semua kelompok pemangku kepentingan juga terlibat? Apakah perempuan dan lelaki juga terlibat? Adakah halangan administratif, sosial maupun politis untuk berpartisipasi? Partisipasi dari banyak pemangku kepentingan yang bervariasi juga memiliki berbagai bentuk yang dalam rangkaian kesatuan digambarkan sebagai berikut: 1) Pendekatan instruktif: Instansi eksternal (biasanya pemerintahan) menginformasikan tentang berbagai perubahan yang akan terjadi tanpa membuka kesempatan berkomentar atau memberi umpan balik bagi para pemangku kepentingan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan sukses jangka panjang karena merupakan metode yang inklusif. 2) Pendekatan konsultatif: Pemangku kepentingan memberikan masukan terhadap usulan yang diajukan oleh instansi eksternal namun tidak berpartisipasi dalam keputusan utama.


27

3) Pendekatan partisipatif terbatas: Instansi eksternal membuat keputusan utama kemudian mengundang partisipasi para pemangku kepentingan untuk aspek tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi pemangku kepentingan oleh instansi eksternal tersebut dapat dianggap sebagai alat untuk meraih sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan mengurangi perlawanan. 4) Pendekatan pengelolaan kolaboratif : Pemangku kepentingan (biasanya anggota masyarakat) berpartisipasi dalam analisis dan pengembangan rencana dari awal. Partisipasi ini membantu menentukan tujuan akhir dan dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai tujuan akhir proyek yang ditetapkan sebelumnya. 5) Pendekatan penasihat: Pemangku kepentingan (khususnya masyarakat) membuat keputusan utama sendiri, kemudian memberitahukannya ke pemerintah mengenai rekomendasi mereka. Pemerintah biasanya mengesahkan rekomendasi mereka. 6) Pendekatan swa-mobilisasi: Para pemangku kepentingan (khususnya anggota masyarakat) merencanakan dan mengorganisir diri mereka sendiri, kemudian dapat memberitahu atau tidak ke pemerintah mengenai keputusan mereka. Pemangku kepentingan mengalami berbagai tekanan yang mungkin dapat memfasilitasi atau menghalangi maksud mereka untuk aktif berpartisipasi. Pengelola KKP perlu menyadari kekuatan tekanan ini dan bagaimana kekuatan ini dapat mempengaruhi partisipasi para pemangku kepentingan. Tidak semua orang dalam masyarakat dapat atau harus terlibat penuh—karena akan menjadi tidak praktis—namun staf KKP harus selalu memiliki intuisi yang baik mengenai siapa yang harus terlibat dan mengapa. Dalam setiap tahapan proses perencanaan, staf KKP perlu mengetahui hal-hal berikut (dari Francis dkk., 2003): 1) Siapa yang akan terpengaruh oleh tahapan perencanaan ini? 2) Siapa yang memerlukan masukan? 3) Siapa yang memiliki informasi kunci? 4) Siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana? 5) Siapa yang akan menggagalkan proses jika mereka tidak dilibatkan? 6) Siapa atau apa yang mungkin kita lupakan?

STUDI KASUS Pembelajaran dari Tanga (dari Salm et al. 2000) Di wilayah Tanga, Tanzania, terumbu karang makin memburuk dan berbeda jauh dari kondisi terumbu karang terbaik di Tanzania tahun 1968 dan hanya menjadi tempat buangan beberapa terumbu rusak dan sedikit ikan. Penangkapan ikan besar-besaran, ditambah dengan digunakannya metode penangkapan yang makin membahayakan seperti dinamit, merusak terumbu karang dan membuat para nelayan semakin putus asa. Para nelayan ini menyadari masalah yang mereka hadapi namun enggan mengemukakannya karena kebutuhan mereka akan makanan dan nafkah. Mencari


28

alternatif mata pencaharian lain akan menjadi beban yang terlalu berat dan beresiko karena kebutuhan mereka harus segera terpenuhi dan karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu dirancanglah sebuah program yang akan menitikberatkan pada kebutuhan penduduk lokal dan lingkungan, kemudian dilaksanakan dengan bantuan IUCN atas permintaan pemerintah lokal yang berwenang. Ketika petugas pemerintahan dan masyarakat telah mengatasi kecurigaan dan persepsi mereka terhadap satu sama lain, kemudian mampu bekerjasama secara efektif, masyarakat tersebut kemudian menunjukkan keinginan dan kapasitas mereka dalam menginvestasikan waktu dan upaya untuk menangani isu kesulitan pemberdayaan dan pengelolaan. Penduduk desa mengembangkan rencana pengelolaan mereka sendiri untuk wilayah laut dan mangrove, dan termasuk larangan memanen dan penutupan beberapa wilayah. Sebagai gantinya, wilayah-wilayah tersebut dan wilayah yang berkaitan berdasarkan hukum secara resmi telah diakui oleh pemerintahan lokal dan pusat, dan mengamankan akses eksklusif untuk anggota masyarakat yang mengimplementasikan pengelolaan, sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh mereka sendiri. Pendekatan partisipatif untuk pengelolaan kawasan lindung laut dan pesisir membutuhkan pengurangan persepsi negatif dari pengelola yang berwenang yang dipegang oleh masyarakat, dan sebaliknya. Masyarakat akan menganggap bahwa staf pengelola yang berwenang sebagai pengumpul pajak, polisi, tidak berguna, korup dan pemalas; sementara pihak pengelola akan menganggap masyarakat sebagai orang-orang manja, tidak peduli dan serakah. Akan memerlukan waktu untuk mengubah persepsi tersebut dan menciptakan hubungan baik untuk mencapai kerjasama dan saling percaya. Menciptakan hubungan ini di Tanga, Tanzania, memerlukan waktu delapan belas bulan dan waktu tersebut merupakan investasi yang sangat baik. Langkah 4: Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan Tahapan utama yang ke dua untuk proses keseluruhan sesungguhnya adalah membuat rencana pengelolaan yang baru. Hal ini akan melibatkan perumusan dan kesepakatan atas tujuan akhir (goals) dan tujuan antara (objectives) yang dinyatakan secara jelas, mengembangkan rencana strategi dan tindakan dan membuat—jika diperlukan—badan administratif. Salah satu cara untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini adalah melalui rangkaian lokakarya perencanaan. Mengembangkan rencana pengelolaan adalah proses tahunan (multi years). Kesabaran dan komitmen jangka panjang terhadap proses sangatlah penting untuk menarik berbagai pemangku kepentingan bersama-sama, mengatasi konfik yang tidak dapat dihindari dan halangan administratif, membangun tujuan akhir bersama, dan akhirnya menetapkan rencana yang praktis. Tetapkan sasaran jangka panjang dalam pikiran Anda setiap saat dengan kesabaran. Banyak kemungkinan tujuan akhir dan tujuan yang diinginkan, namun dana dan staf selalu dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi KKP dan pemangku kepentingan agar fokus pada sasaran baru dan yang terpenting. Identifikasi hasil yang diinginkan dan berbagi tujuan akhir yang sama akan membantu masyarakat membidik prioritas utama dari tujuan akhir dan tujuan tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan: Pemangku kepentingan dapat mengisi berbagai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses


29

perencanaan pengelolaan. Tidak semua perwakilan pemangku kepentingan diperlukan dalam tahapan ini. Namun sangat baik jika dapat melibatkan mereka yang memang memiliki kepentingan, kebutuhan maupun keahlian terhadap isu dan sumber daya target yang Anda tuju. Meskipun penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan rencana pengelolaan, semua orang harus paham siapa yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang legal, dan siapa pengambil keputusan akhirnya. Dalam membentuk sebuah tim perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah: (1) Memilih anggota tim (2) Memilih ketua tim (3) Menentukan peran dan tanggungjawab tim (4) Menentukan cara komunikasi di dalam tim (5) Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas (6) Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali (7) Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketujuh hal di atas. Memilih anggota tim Mungkin Anda memiliki anggota tim dengan latar belakang bervariasi, namun tim tersebut harus sesuai dengan daerah yang akan dituju dengan berbagai pemangku kepentingan yang mungkin akan terpengaruh secara langsung atas keputusan pengelolaan Anda. Beberapa faktor yang menentukan pilihan anggota tim adalah dampak khusus yang mungkin terjadi di wilayah tersebut; operasional pemerintah, infrastrutur, dan kebijakan yang mungkin terpengaruh. Harus ada penasehat ilmiah eksternal di dalam tim yang dapat mengarahkan para anggota ke sumber daya informasi dan meringkas informasi ilmiah mengenai bagaimana dampak keterlibatan manusia dengan format yang tidak terlalu teknis. Anggota tim lainnya yang dapat dipercaya dapat termasuk beberapa anggota staf (jika Anda telah memiliki struktur administratif yang memadai). Anggota tim juga harus memiliki kewenangan untuk membuat perubahan. Adalah gagasan yang bagus jika strategi spesifik yang muncul dari proses perencanaan mencerminkan sikap kemitraan dan kerja sama, dan keterlibatan masyarakat awam adalah hal yang juga penting. Anda mungkin perlu membuat dewan penasehat eksternal sebagai tambahan tim, tergantung seberapa besar usaha perencanaan Anda. Tim harus diberi penjelasan di awal sebagai pandangan mengenai apa yang telah mereka ketahui tentang sumber daya di KKP Anda, kondisinya, keterlibatan manusia di dalamnya, dan dampak dari keterlibatan tersebut. Anggota tim harus tahu dan paham apa yang dapat dan tidak dapat diinformasikan oleh ilmu pengetahuan saat ini dan seberapa yakin masyarakat ilmiah mengenai berbagai proyeksi. Ini adalah tahapan yang berharga, tahapan yang meletakkan dasar pemahaman di antara anggota tim, terutama karena mereka memiliki derajat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Tim juga


30

harus merujuk pada isu prosedural dan membahas bagaimana mereka akan maju dalam proses perencanaan. Selama proses perencanaan pengelolaan yang panjang ini, tim dan rencana kerjanya mungkin akan berubah. Tim akan menemukan bahwa rencana pengelolaan akan mempengaruhi sektor-sektor atau wilayah sumber daya lain dalam lingkungan yang tidak mereka sadari dari awal, dan mungkin akan perlu merekrut anggota baru. Sebaliknya, jika ditemukan lebih sedikit atau perbedaan kerentanan dalam sektor tertentu, beberapa tenaga mungkin tidak begitu diperlukan. Karenanya, Anda harus mengadakan evaluasi secara berkala untuk menentukan ketepatan antara anggota tim dan apa yang dituju dalam rencana pengelolaan. Tindakan tersebut akan memastikan apakah penempatan tenaga telah benar-benar sesuai selama mengerjakan proses perencanaan. Memilih ketua tim Ketua tim harus bertanggung jawab untuk menyusun timnya dan memimpin usaha tim tersebut. Idealnya, ketua ini akan diletakkan di tengah, memahami tujuan keseluruhan KKP, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Kualitas lain untuk mencari seorang ketua tim yang cakap adalah: (1) Pemahaman umum mengenai departemen atau divisi mana yang memiliki kewenangan yang menjadi bagian KKP. (2) Keterampilan manajerial, termasuk kemampuan memfasilitasi pertemuan besar dengan topik yang kompleks dan menjaga tim tetap fokus. (3) Kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok dan mengembangkan komitmen dari anggota tim untuk merasa memiliki hak kolektif dalam hasil yang sama. (4) Seorang yang memiliki kepribadian terhormat tanpa adanya agenda personal maupun institusional yang dapat menimbulkan konflik dengan kerja tim yang produktif. (5) Kemampuan berkomunikasi secara gamblang dengan publik, tokoh masyarakat dan pemerintah. (6) Pemahaman dasar mengenai penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan laut—meskipun pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan membaca literatur, pertemuan dengan tenaga ahli lokal, seminar, dan berbagai moda pendidikan umum yang lain Menentukan peran dan tanggungjawab tim Sebuah tim harus terlibat dalam lima tahap dasar pekerjaan berikut yang efektif bagi tim perencanaan pengelolaan KKP: (1) Lakukan penelitian mengenai penggunaan tenaga manusia terkini di wilayah KKP, dampak dan konflik; dan penggunaan, dampak dan konflik yang diproyeksikan. (2) Mengidentifikasi wilayah perencanaan prioritas untuk tindakan, berdasarkan penelitian Anda. (3) Menetapkan tujuan akhir dan mengembangkan rencana Anda. (4) Mengimplementasikan rencana.


31

(5) Mengukur kemajuan dan membuat rencana yang terkini. Umumnya tim bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen berdasarkan konsensus yang menjelaskan dampak regional rencana pengelolaan yang diusulkan dan menjelaskan bagaimana dampak tersebut akan memengaruhi tujuan, hasil dan kegiatan departemen atau program yang berbeda, dan bagaimana tiap departemen atau program mempersiapkan diri terhadap dampak tersebut. Ketika sudah dibentuk, tim harus diberi penjelasan mengenai sumber daya biofisik dan masyarakat yang ada di KKP Anda saat ini, apa yang dapat atau tidak dapat diinformasikan ilmu pengetahuan pada kita, dan bagaimana tingkat keyakinan masyarakat ilmiah mengenai berbagai dampak yang diproyeksikan. 3.2.1.1 Menentukan cara komunikasi di dalam tim Langkah penting dalam melibatkan pemangku kepentingan adalah untuk membuat lingkungan kerja yang baik bagi anggota kelompok yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati. Hal ini tidak akan terjadi dalam satu kali pertemuan, namun akan terbentuk sedikit demi sedikit dalam kelompok kerja. Ketidaksepakatan dan kesulitan akan selalu ada kapanpun. Dalam prosesnya memang akan melalui kesulitan ini, dan bagaimana semua terselesaikan, dapat membuka kesempatan untuk dapat saling mendengarkan, belajar, dan saling menghormati sudut pandang orang lain. Awal dari proses ini adalah yang paling lama, karena di saat inilah tim belajar untuk bekerja bersama. Usaha yang diinvestasikan di depan ini akan menuai hasil yang besar dalam prosesnya nanti. Saat di mana kepercayaan, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab personal atas suksesnya proses telah didapat, proses untuk menjadi keputusan akan semakin cepat. Membuat pernyataan tujuan dan hasil kerja tim yang jelas Proses yang berbasis pada pemangku kepentingan akan menghadapi konflik yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu cara untuk menjauhkan kelompok dari perbedaan mereka adalah menemukan wilayah kesepakatan seperti keinginan atau tujuan umum untuk mewujudkan perbaikan dalam suatu wilayah. Ketika tujuan dikemukakan dengan jelas dan akhirnya menyepakati tujuan rencana dibentuknya rencana tata ruang kelautan, Anda membuka kesempatan bagi tim perencanaan lebih fokus terhadap satu wilayah kesepakatan, sebagai lawan dari perselisihan. Sangat penting juga untuk tim perencanaan agar dapat menyatakan di awal tentang hasil dan keluaran yang diinginkan sebelum mereka terlibat dalam proses perencanaan tata ruang kelautan. Tujuan yang diinginkan hanyalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kegiatan penggunaan sumber daya oleh manusia dan dampak yang terkait dengan KKP Anda. Atau, untuk menciptakan rencana pengelolaan dan/atau strategi untuk implementasi rencana. Atau, tujuan sebenarnya adalah untuk menggabungkan sektor-sektor yang berbeda untuk dapat mempertimbangkan masa depan wilayah tersebut. Mungkin ada beberapa atau malah semua yang menginginkan hasil dan keluaran seperti itu. Dalam kasus apapun, hasil dan keluaran tersebut harus dipahami oleh setiap anggota tim perencanaan sebelum dilibatkan lebih jauh dalam proses.


32

Melibatkan pemangku kepentingan tidak bisa hanya sekali Proses partisipatif tidak bergerak maju dengan sendirinya. Hal tersebut memerlukan tambahan energi yang konstan. Anggota tim akan terus memerlukan dorongan dan dukunga. Hanya karena mereka telah berkomitmen terhadap tim perencanaan di awal bukan berarti mereka akan terus tetap memegang komitmen tersebut selama proses berlangsung. Seorang fasilitator diperlukan untuk mengarahkan proses agar bisa bergerak maju sesuai jadwal, tenggat waktu, dan hasil sementara yang terdokumentasi. Ini penting untuk menciptakan tonggak keberhasilan seiring berjalannya waktu agar tim dapat merasakan serangkaian keberhasilan kecil yang telah mereka raih. Hal ini akan memberi dorongan positif bagi keseluruhan tim. Pemangku kepentingan perlu melihat bukti nyata dan manfaat yang telah didapat dari seluruh proses, langkah demi langkah. Di saat yang sama, tim perencanaan tidak boleh menyesatkan namun harus menunjukkan apa yang sekiranya realistis (IMSP). Memanfaatkan pihak netral sebagai fasilitator Proses partisipatif yang berhasil selalu melibatkan salah satu anggota staf yang berdedikasi, yang bertanggung jawab mengoordinasi dan mengawasi kerja sama antara anggota tim perencanaan berbasis pemangku kepentingan. Peranan orang ini khususnya fokus pada memfasilitasi dialog dan organisasi dan bukan menulis isi rencana. Seorang fasilitator atau moderator profesional secara signifikan akan berkontribusi terhadap pengelolaan yang sensitif dan seksama serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Peranan ini memerlukan orang dengan keterampilan komunikasi yang baik, fasilitasi, dan bernegosiasi, dan seseorang yang akan tetap netral dan tidak nampak condong ke pemangku kepentingan tertentu (IMSP).

Langkah 5: Membentuk tim implementasi Saatnya untuk membuat semua terwujud! Rencana pengelolaan telah selesai dan siap diimplementasikan, biasanya melalui serangkaian kegiatan pengelolaan yang berbarengan seperti berikut ini: 1) Proyek mata pencaharian alternatif (misalnya, para nelayan pengungsi) 2) Restorasi habitat (misalnya, penanaman mangrove) 3) Larangan kegiatan penangkapan ikan (misalnya, terkait musim, jenis penangkapan ikan, sifat penutupan sementara maupun geografis) 4) Menetapkan batas-batas KKP dan memasang tanda-tanda batas. 5) Pendidikan masyarakat secara terus-menerus mengenai penegakan hukum dan peraturan baru 6) Menciptakan penegakan hukum dan pengawasan terpadu 7) Menciptakan program pemantauan dan evaluasi


33

Langkah 6: Membentuk tim evaluasi Termasuk di dalam langkah ini adalah koordinasi implementasi rencana, perundangan, penegakan hukum, menghasilkan pendapatan dan tinjauan program tahunan yang sedang berlangsung serta penganggaran. Langkah ini harus dipandu dengan rencana kerja yang memaparkan siapa yang memiliki pengawasan langsung terhadap proyek atau program; tata waktu pelaksanaan; sumber daya yang diperlukan untuk implementasi termasuk staf, keahlian teknis atau peralatan dan sumber daya finansial; membuat prioritas kegiatan; pemantauan dan evaluasi; dan kemitraan. Pemangku kepentingan berbeda yang harus bertanggung jawab untuk berbagai unsur implementasi dapat dimasukkan ke dalam daftar mitra. Keberlanjutan Jangka Panjang. Setelah tahap awal implementasi berakhir, KKP dan wilayah pesisir akan memasuki tahap pemantauan dan evaluasi jangka panjang berkelanjutan, melanjutkan penjangkauan masyarakat dan pengelolaan yang adaptif untuk menyesuaikan rencana sebagaimana yang diperlukan. Pemantauan dan Evaluasi. Indikator yang tepat harus dipilih di awal proses sehingga kondisi awal dapat diukur dan dikaji ulang secara konsisten. Masyarakat lalu akan dan harus terlibat dalam proses pemantauan. Mendorong masyarakat untuk memainkan peran besar dalam proses ini menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dan membantu membangun konsensus pada setiap strategi-strategi baru yang mungkin diperlukan. Penjangkauan Masyarakat dan Pendidikan: Berbarengan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, KKP harus berinvestasi dalam proses pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat dan penjangkauan jangka panjang yang masih berlangsung. Hal ini sangat membantu dalam mempertahankan ketertarikan masyakakat dan dapat mencegah mundurnya semangat mereka jika ternyata hasil positif tidak persis seperti yang diinginkan atau jika terjadi hambatan tak terduga yang berpotensi menggagalkan rencana. Penjangkauan masyarakat juga dapat membantu mempromosikan manfaat positif yang mulai terjadi namun belum begitu terlihat bagi semua anggota masyarakat (misalnya, kenaikan dolar dari pariwisata berkelanjutan yang menjangkau masyarakat lokal atau peningkatan ukuran ikan rata-rata secara bertahap). 3.2.2 Cara mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan Dengan mengunakan Lembar Kerja 1.2a: Melibatkan pemangku kepentingan, kerjakanlah Latihan 1.3 berikut ini. Latihan 1.3: Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan Tujuan:

Memahami berbagai pemangku kepentingan dan hubungan mereka, serta pengaruh mereka terhadap KKP.

Kegiatan: 1. Dengan kelompok anda, gambarlah pada flipchart sebuah diagram analisis tentang pemangku kepentingan (seperti Pegangan Peserta 1.4).


34

2. Buatlah daftar semua pemangku kepentingan mereka pada setiap KKP dengan menggunakan Lembar Kerja 1.2a. Lakukanlah identifikasi para stakeholder KKP dan jelaskan minat atau kepentingan mereka terhadap KKP, keabsahan (alasan atau bukti) dari minat tersebut. 3. Letakkan nama tiap pemangku kepentingan dalam lingkaran, besarnya lingkaran tergantung seberapa besar pengaruh mereka dalam KKP anda. 4. Letakkan lingkaran tersebut dalam flipchart, yang paling dekat dan memiliki hubungan paling langsung dengan KKP ditempatkan mendekati titik tengah. (30 menit) 5. Bandingkan dan lihatlah perbedaan hasil di antara setiap kelompok (10 menit) 6. Diskusikan maksud “kekuasaan” atau “pengaruh” dan perbedaan kekuasaan tersebut. (10 menit) Waktu: 50 menit Lembar Kerja 1.2a: Melibatkan Pemangku kepentingan 3.3

Peranan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

3.3.1 Beberapa pertimbangan penting ketika bekerja dengan masyarakat lokal Di banyak lokasi di seluruh dunia, ada masyarakat yang tinggal di dalam atau bersebelahan dengan KKP. Menentukan hubungan antara KKP dengan masyarakat di awal proses perencanaan pengelolaan adalah penting sekali. Akankah masyarakat bekerja bersama dengan pengelola KKP yang berwenang? Akankah ada pengaturan pengelolaan kolaborasi formal antara masyarakat dengan pengelola KKP yang berwenang? Atau, apakah masyarakat memiliki hak kepemilikan atau kuasa terhadap lingkungan laut dan pesisir dan akankah hal tersebut diakui oleh pengelola yang berwenang? Dalam kedua kasus di atas, hubungan kerja yang terbuka dan saling percaya harus dibangun dengan masyarakat. Hal ini akan membutuhkan waktu. Akan berguna bila pada permulaan proses, melibatkan beberapa anggota masyarakat yang menunjukkan ketertarikannya pada KKP daripada membuka proses perencanaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Melibatkan sejumlah anggota masyarakat yang dapat dikelola pada awal proses akan mendapatkan kesempatan untuk mengetahui pandangan mereka dan bias saat melanjutkan proses perencanaan tersebut. Bila terlalu banyak anggota masyarakat yang dilibatkan di awal, proses tersebut mungkin akan terjebak dalam masalah logistik sebelum perencanaan tersebut dimulai. Jumlah yang sedikit juga memberikan kesempatan untuk memahami dinamika masyarakat dan siapa pemimpin yang benar-benar mewakili masyarakat secara keseluruhan, atau sub-kelompok dalam masyarakat (nelayan, perempuan, jemaat gereja, dll.). Mempertimbangkan penempatan kembali staf KKP untuk membantu mereka menjalin hubungan dengan masyarakat. Memberi pelatihan staf KKP dalam ketrampilan fasilitasi dan resolusi konflik, juga teknik pemantauan sosio-ekonomi dapat membantu melaksanakan penelitian sosio-ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan


35

hubungan antara staf dan anggota masyarakat. Dalam belajar dari dan bersama anggota masyarakat, staf KKP harus membangun rasa hormat atas pengetahuan dan kebijaksanaan masyarakat lokal, yang pada gilirannya mereka akan termotivasi bahwa staf pengelolaan mendengar dan belajar dari mereka. Landasan yang baik bagi keterlibatan masyarakat adalah melalui pengkajian sumber daya dan sosio ekonomi partisipatif di awal proses perencanaan pengelolaan. Ini membantu untuk memperjelas isu-isu penting dan prioritas dari perspektif masyarakat. Saat mulai terlibat dengan masyarakat, sadarilah perbedaan “dominasi sosial” pada tiap pertemuan, karena mereka dapat menutupi kebutuhan dan prioritas kelompok atau pribadi yang kurang menonjol dalam kelompok masyarakat. Struktur keanggotaan masyarakat apapun mungkin akan sangat kompleks dan ditutupi oleh mereka yang penghidupannya lebih aman karena memiliki lebih banyak waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan; akses yang lebih mudah dalam metode komunikasi semacam surel (email), telepon dan bahkan transportasi ke lokasi pertemuan; atau bahkan lebih berani untuk bicara. Perhatian yang cermat terhadap profil kekayaan dan kemiskinan dalam kelompok masyarakat dapat membantu mengidentifikasi mereka yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan prioritas. Kajian sosio ekonomi dan sumber daya juga harus sensitif terhadap gender. Ada perbedaan penggunaan sumber daya dan kegiatan antara lelaki dan perempuan, juga akses dan kendali mereka terhadap sumber daya, serta kemampuan dan kerentanan mereka. Pengkajian harus menggambarkan perbedaan ini. Data survei harus selalu mengidentifikasi responden gender; hal ini akan membuat identifikasi opini dan dampak tindakan KKP yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Ketika menggunakan teknik penilaian komunitas, cobalah untuk memvalidasi temuan dengan triangulasi atau pengecekan silang—dengan kata lain, mengggunakan beberapa metode berbeda untuk membenarkan temuan. Sumber sekunder terhadap informasi, statistik, dan observasi langsung adalah sumber informasi berharga yang independen dari pandangan pemangku kepentingan atau anggota masyarakat. Tata batas masyarakat terkadang berkaitan dengan batasan penggunaan sumber daya. Karenanya, konflik dengan tata batas masyarakat harus diselesaikan di awal ketika mengusahakan tanggung jawab pengelolaan kawasan lindung. Pertemuan pemetaan masyarakat di awal proses dapat membantu mengidentifikasi batasan-batasan ini. Menariknya, isu pengelolaan yang diidentifikasi di pertemuan komunitas biasanya tidak berbeda dari yang diidentifikasi oleh para manajer KKP. Ini adalah refleksi kenyataan bahwa penduduk lokal biasanya punya pengetahuan cukup mengenai kondisi di dalam dan di sekitar lingkungan KKP dan tindakan penduduk serta kesehatan ekosistem KKP terjalin sangat erat. Walhasil, isu yang diterima masyarakat, dan penyebab serta solusinya, dapat digunakan untuk mendefinisikan tujuan keseluruhan, hasil dan kegiatan untuk perencanaan pengelolaan. Membangun kepercayaan adalah hal yang paling penting. Peran kunci dapat dimainkan oleh fasilitator atau masyarakat yang berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tahap-tahap awal pengumpulan informasi. Bersabarlah; kepercayaan mungkin tumbuh setelah bertahun-tahun.


36

Buatlah pertemuan komunitas dan kegiatan partisipatif lain seterbuka mungkin dan mudah diakses. Penjadwalan, baik yang sesuai musim maupun harian, dapat mendorong dan menjauhkan sektor-sektor tertentu untuk dapat hadir. Mengelola ketertarikan komunitas adalah hal penting. Ketertarikan cenderung memudar setelah beberapa waktu yang lama saat antusiasme awal telah memudar.

3.3.2 Studi kasus masyarakat lokal sebagai mitra pengelola KKP STUDI KASUS Masyarakat Lokal sebagai Mitra Pengelolaan KKP Dari semua pemangku kepentingan yang telah kita bicarakan, anggota masyarakat lokal sangatlah penting. Pengalaman pendekatan top-down yang dikendalikan secara terpusat terhadap pengelolaan wilayah terlindung menunjukkan jika penduduk lokal tidak dilibatkan maka mereka akan mengacaukan upaya konservasi. Contohnya, orang-orang Maasai yang menombak binatang liar di Taman Nasional Amboseli di Kenya sebagai protes terhadap penghapusan hak pengairan dan penjenggutan. Di Taman Nasional Galapagos nelayan lokal berulangkali menduduki stasiun penelitian sebagai protes atas pembatasan hak menangkap ikan yang dikenakan pada mereka. Dengan kata lain, ketika masyarakat lokal atau pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab, secara otentik dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memahami manfaat pengelolaan KKP bertanggung jawab, mereka adalah mitra bagi kesuksesan KKP. Contohnya, mereka akan menggunakan metode penangkapan ikan yang kurang tingkat merusaknya, hanya memanen apa yang mereka perlukan, dan bahkan membantu membuat peraturan bagi para sesama anggota masyarakat untuk mendukung tujuan akhir KKP. Apalagi keterlibatan masyarakat lokal selama proses perencanaan pengelolaan akan membantu memastikan bahwa rencana tersebut terintegrasi ke dalam struktur institusional lokal, mempertimbangkan faktor sosial dan budaya, dan manfaat pengetahuan lokal. Penting untuk bekerja sama dalam menentukan peranan dan tanggung jawab yang berbeda dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Contohnya, tingkatan pemerintahan tertentu mungkin diberi kewenangan sebagai pengelolaan legal yang berwenang, yang kemudian dilaksanakan di tingkatan lokal menggunakan pendekatan bottom-up di mana keputusan dan kegiatan pengelolaan dibuat bersama masyarakat. Jika struktur legal meminta pengelolaan atas ke bawah, pengelolaan bawah ke atas, maupun pengelolaan kolaboratif, pemangku kepentingan harus selalu diikutsertakan.

3.3.3 Cara mengidentifikasi peranan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan Pada saat mengidentifikasi dan menentukan pera pemangku kepentingan yang akan terlibat didalam proses pembetukan KKP tentunya kita sudah berpikir peranan masingmasing pemangku kepentingan dalam mendukung terbentuknya KKP yang ideal. Untuk menentukan peran masing-masing tertunya anda harus mengetahui tugas dan fungsinya di dalam organisasi/institusi maupun potensi yang dimiliki bagi masyarakat yang terlibat.


37

Latihan 1.4: Peranan Pemangku Kepentingan dalam Proses Perencanaan Tujuan:

Memperjelas siapa masing-masing pemangku kepentingan di KKP dan peranan mereka dalam proses perencanaan.

Kegiatan: (1) Klarifikasi pemangku kepentingan serta peranan dan tanggung jawab mereka dalam proses perencanaan dengan menggunakan Lembar Kerja 1.2a: Melibatkan Pemangku kepentingan, untuk menjawab seberapa penting kelompok ini dalam proses perencanaan, bagaimana seharusnya mereka terlibat dalam proses perencanaan dan seberapa penting kelompok ini dalam implementasi rencana pengelolaan. (2) Dalam kelompok kecil, lanjutkan pekerjaan dengan mengisi Lembar Kerja 1.2 b: Merancang sebuah tim perencanaan. (3) Satu tim menyajikan daftar pemangku kepentingan mereka ke seluruh kelompok (sekitar 5 menit) Waktu:

50 menit


38

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI A Sumber-Sumber Perpustakaan Modul ini merupakan adaptasi dari materi pelatihan Management Planning yang disusun oleh NOAA, dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan kapasitas bagi para penggiat konservasi di kawasan Bentang Laut Kepala Burung. Pelatihan tersebut diselenggarakan bersama Conservation International Indonesia, USAID-Coral Triangle Support Partnerships dan The Nature Conservancy di Manokwari pada tangal 18-27 Agustus 2010 dengan dukungan dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan - Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Penyusunan modul ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelatihan berbasis kompetensi.

Daftar Pustaka Council of Nature Conservation Ministers. 1995. Summary Report of the Second Technical Workshop on Selection and Management of Marine and Estuarine Protected Areas, February 15-21 1985. Jervis Bay. Australian National Parks and Wildlife Service, Canberra, Australia. Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. Philippine coastal management guidebook no. 4: Involving communities in coastal management. Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines. Department of Land and Natural Resources, Division of Aquatic Resources, State of Hawaii. 2007. Getting Involved in Caring for Hawaii’s Coastal Resources: A Community Guidebook. Honolulu, Hawaii, USA. Francis, J., R. Johnstone, T. van't Hof, C. van Zwol, dan D. Sadacharan. 2003. Training for the sustainable management of marine protected areas. Coastal Zone Management Center, the Netherlands, and the Western Indian Ocean Marine Science Association. Glover, L.K., S.A. Earle (Eds). 2004. Defying Ocean's End: An Agenda for Action. Island Press. USA. IUCN. 1980. World Conservation Strategy – Living Resource Conservation for Sustainable Development. IUCN, Gland, Switzerland. Kelleher, G dan B. Lausche. 1988. Review of Legislation in Coral Reef Management Handbook, UNESCO. Kelleher, G. 1999. Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Kenchington, R.A.dan T. Agardy. 1990. Achieving Marine Conservation through Biosphere Reserve Planning and Management. Environ. Cons. H(1): 39–44. LMMA Guidebook


39

Salm, R.V. dan J.R. Clark. 1984. Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers. IUCN, Gland, Switzerland. Sherman, K. dan T. Laughlin (Eds). 1992. The Large Marine Ecosystem (LME) Concept and its Application to Regional Marine Resource Management. IUCN, Gland and Cambridge, UK. WWF dan IUCN. 1998. Creating a Sea Change – the WWF/IUCN Marine Policy. WWF/IUCN. B Materi Pelatih Materi yang disiapkan pelatih berupa materi presentasi slide, lembar kerja, pegangan peserta, dan poster yang diperlukan dalam proses pelatihan. C Media Visual Materi modul dalam bentuk tayangan film dengan menyebutkan judul, penerbit dan tahun penerbitan. D Daftar Peralatan/Mesin Dan Bahan 1. Daftar Peralatan/Mesin a. White board b. Peta Singkap (Flip Chart) c. Laptop d. Proyektor Infocus e. Sound system wireless dan mikrofon 2. Daftar Bahan a. Modul pelatihan b. Buku-buku referensi c. Bahan-bahan untuk dinamika kelompok d. Gambar-gambar kawasan konservasi perairan e. Kertas koran polos f. Kertas manila (plano) g. Kertas adhesive aneka warna h. Taplak meja i.

Kelengkapan peserta

j.

Alat tulis kantor


40

Lampiran


41

Lembar Kerja 1.1: Menyiapkan diri untuk memulai perencanaan pengelolaan 1. Isilah tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama mengenai KKP anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, apakah anda siap atau tidak untuk memulai proses rencana pengelolaan. 2. Kemudian kita akan mendiskusikan hal ini dalam kelompok untuk menentukan apakah KKP anda telah siap untuk memulai proses rencana pengelolaan. 1)

Apa alasan kawasanini ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut? (Adakah tujuan dan kebutuhan)

2)

Adakah kualitas (alami, bidaya, sejarah) yang membuat kawasan ini menjadi unik?

3)

Apa manfaat tambahan yang akan diperoleh jika lokasi tersebut dijadikan kawasan lindung dibandingkan jika kawasan tidak dikelola?

4)

Apakah KKP anda sudah memiliki tujuan akhir dan tujuan pengelolaan? Bila Ya, sebutkan.

5)

Siapa yang berwenang menetapkan KKP anda?

6)

Kewenangan apa yang diberikan bagi KKP anda dalam mengelola kawasan ini (misalnya, dapatkah Anda melarang suatu kegiatan tertentu, membuat zonasi atau menegakkan hukum)?

7)

Apakah KKP anda berbagi kewenangan yurisdiksi dengan instansi atau badan lainnya (misalnya, taman nasional, militer, lembaga perikanan, instansi penegakan hukum)?

8)

Apa tipe rencana pengelolaan yang anda miliki atau yang akan anda kembangkan (misalnya, umum, strategis, topikal)?


42

9)

Siapa yang akan menggunakan rencana dan untuk apa? Bagaimana jangka waktu rencana tersebut?

10) Apakah Anda sudah memiliki hubungan dengan para pemangku kepentingan? Bila Ya, tolong jelaskan 11) Siapa yang akan menyetujui rencana pengelolaan ini? Apakah mereka memahami fungsi dan kepentingan KKP? Apakah mereka memahami kepentingan sebuah rencana yang efektif? 12) Bagaimana rencana ini akan dibiayai? Seberapa aman pendanaannya? Untuk jangka waktu berapa lama anda akan mendapatkannya? 13) Apakah anda berencana untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan rencana pengelolaan anda?


43

Lembar Kerja 1.2a: Melibatkan pemangku kepentingan Gunakan lembar kerja berikut ini untuk menjelaskan para pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar KKP Anda dan apakah peran mereka dalam proses pengembangan rencana pengelolaan dan implementasi rencana tersebut. Catatan: kita akan menggunakan kembali lembar kerja ini di akhir pelatihan ketika Anda menggabungkan rencana kerja untuk mengembangkan rencana pengelolaan Anda. Daftar pemangku Jelaskan minat Jelaskan kepentingan mereka dalam keabsahan kunci kawasan Anda minat atau kepentingan mereka

Seberapa Bagaimana seharusnya Seberapa penting keberadaan penting mereka terlibat dalam mereka dalam implementasi kelompok ini proses perencanaan? rencana? dalam proses perencanaan?

Operator kapal penyelam

1. Berbagai keputusan penting yang dibuat dapat memengaruhi kehidupan mereka;

Memperoleh penghasilan dari lingkungan laut yang sehat

1.Merupakan mitra yang paling baik dalam mengajar praktik pengelolaan yang baik, dan 2. Mengumpulkan pemasukan bagi KKP

2. Memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sumber daya alam

44

Harus memiliki perwakilan baik dalam tim perencanaan maupun pelaksanaan

Akan memiliki peran langsung dalam kegiatan pendidikan dan kemungkinan juga dalam pemantauan

Daftar pemangku Jelaskan minat Jelaskan kepentingan mereka dalam keabsahan kunci kawasan Anda minat atau kepentingan mereka

Seberapa Bagaimana seharusnya Seberapa penting keberadaan penting mereka terlibat dalam mereka dalam implementasi kelompok ini proses perencanaan? rencana? dalam proses perencanaan?

45

Lembar Kerja 1.2b: Merancang sebuah tim perencanaan Kenalilah wakil-wakil utama yang harus terlibat dalam berbagai aspek pengembangan dan/atau pelaksanaan dari rencana pengelolaan. Pada tabel berikut ini, anda dapat memilih orang-orang yang akan menjadi anggota tim perencanaan.



Agus, Asril, Rili, Kepala Dinas Pariwisata

Memiliki peran politis dalam menentukan prioritas pengelolaan KKP Memiliki pengetahuan tentang sumber daya (alam, budaya, sosial, dan pusaka negara) Memiliki keahlian dalam bidang yang menjadi perhatian (misal. kualitas air) Memiliki keahlian tertentu dalam pengelolaan KKP

Memiliki keahlian dalam memfasilitasi kelompok

Mewakili instansi atau badan yang memiliki kewenangan yurisdiksi bersama Mewakili pemangku kepentingan utama atau kelompok yang berminat Mewakili instansi atau badan yang memiliki kewenangan yurisdiksi bersama Mewakili instansi atau badan yang akan menyetujui dan/atau mendanai rencana Lainnya:

46

Pelaksanaan dari rencana pengelolaan

Meninjau dan menyetujui rencana

Tim penyusun rencana pengelolaan

Mengidentifikasi komponenkomponen rencana

Bekerja dengan para pemangku kepentingan

Tahap perencanaan untuk rencana pengelolaan

Penilaian awal untuk persiapan perencanaan

Memiliki peran politis dalam menentukan prioritas pengelolaan KKP



Mengevaluasi keefektifan tindakan pengelolaan

˅

BERIKAN TANDA PADA SATU ATAU BEBERAPA KATEGORI BERIKUT INI UNTUK MENUNJUKKAN PADA TAHAPAN MANA PARA PERWAKILAN TERSEBUT HARUS TERLIBAT : Pemangku kepentingan, Nama, gelar, kelompok berminat, tanggung instansi atau tenaga ahli jawab, dan yang berminat keanggotaan dari perwakilan



Pegangan Peserta 1.1: Tahapan untuk menyusun rencana pengelolaan yang efektif

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 7

TAHAP 8

TAHAP 9 TAHAP 10

Apa yang ingin anda lakukan? Sudahkan anda: 1. Menentukan tujuan dan alasan mengapa KKP anda diperlukan? 2. Memahami tujuan dan alasan mengapa sebuah rencana pengelolaan diperlukan? 3. Memahami kewenangan yang dimiliki KKP anda? 4. Membuat konsep pernyataan visi KKP anda? Siapa yang dapat atau perlu dilibatkan? Sudahkan anda: 1. Mengidentifikasi siapa stakeholder kunci dari KKP anda? 2. Mengidentifikasi siapa yang akan bergabung dalam tim perencanaan KKP? 3. Mempertimbangkan kapan dan bagaimana orang-orang dari kelompok yang berbeda harus berkonsultasi dan terlibat? 4. Menentukan cara yang efektif untuk melibatkan orang lain dalam proses perencanaan? Apa yang telah diketahui? Sudahkan anda: 1. Mengidentifikasi hasil penelitian yang ada atau sumber-sumber informasi yang relevan dengan proses rencana pengelolaan? 2. Menentukan jenis KKP anda (sesuai dengan kategori yang berlaku saat ini)? 3. Menentukan data dasar (baseline data) yang akan digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi di KKP dari waktu ke waktu? Apa yang membuat tempat ini istimewa? Sudahkah anda: (1) Mengetahui keistimewaan dari wilayah atau KKP anda. (2) Mengetahui keunikan lokal, seperti ciri khas lokal, sumberdaya lokal, yang ada di KKP. (3) Mengetahui seberapa besar hal-hal istimewa tersebut diakui kehebatannya oleh orang lain? (4) Mengidentifikasi target atau obyek tertentu yang perlu dilindungi? Apa saja ancaman yang dialami kawasan ini? Sudahkan anda: 1. Mengidentifikasi isu-isu penting yang mempengaruhi kondisi kawasan atau wilayah anda? 2. Menggunakan analisis lanjutan untuk memahami ancaman, akar penyebab dan pihak-pihak yang terkait? 3. Membuat rangkuman dari hasil analisis tentang karakteristik masalah? 4. Menentukan ancaman prioritas yang akan ditangani? Apa saja tujuan yang akan menentukan jenis strategi dalam rencana pengelolaan anda? Sudahkan anda: (1) Menulis konsep tujuan-tujuan yang akan digunakan untuk merancang strategi Anda ke depan? (2) Membuat konsep tujuan akhir yang mencerminkan visi KKP anda? (3) Mencari kesepakatan tentang tujuan KKP dari mitra dan para pemangku kepentingan lain? Apa saja strategi pengelolaan yang akan diterapkan? Sudahkah anda: (1) Mengembangkan strategi pengelolaan yang realistis yang akan mendukung mencapai tujuan anda? (2) Menjelaskan hasil dan keluaran yang diharapkan? (3) Mengidentifikasi biaya, kebutuhan staf dan kemitraan untuk setiap strategi? Siapakah pemangku kepentingan utama yang akan terkena dampak dari tindakan anda? Sudahkan Anda: (1) Mengidetifikasi dampak (baik negatif ataupun positif) terhadap stakeholder akibat dari strategi yang akan dilakukan? (2) Mengidentifikasi tindakan apa yang akan anda lakukan seandainya terjadi dampak buruk terhadap para pemangku kepentingan? (3) Mempertimbangkan skema mata pencaharian alternatif? Bagaimana anda akan dapat mengetahui jika rencana pengelolaan anda sudah efektif? Sudahkan Anda: (1) Mengidentifikasi indikator? (2) Mengembangkan sebuah rencana pemantauan? (3) Mengembangkan rencana pengelolaan yang adaptif? (4) Memastikan kerangka administrasi yang mendukung pengelolaan yang adaptif? Apa rencana untuk implementasi rencana pengelolaan anda? Sudahkan Anda: (1) Mengidentifikasi sebuah tim implementasi? Membangun rencana implementasi lima tahun? (2) Membangun rencana kerja tahunan?

47

Pegangan Peserta 1.2: Jenis-jenis rencana pengelolaan Skala Perencanaan Rencana Lokasi: (1) Menangani isu-isu yang spesifik lokal (2) Melibatkan masyarakat lokal (3) Membuat prioritas isu (4) Berisi strategi dan tindakan pengelolaan yang rinci (5) Diperbarui secara berkala Rencana Wilayah: (1) Diterapkan pada beberapa lokasi dan atau yurisdiksi (2) Strategis dan spesifik (3) Menangani persoalan-persoalan serupa dalam suatu wilayah (4) Melibatkan beberapa masyarakat dan pemangku kepentingan (5) Perencanaan KKP merupakan bagian dari kerangka perencanaan yang lebih besar Rencana Jaringan: (1) Melibatkan perencanaan yang strategis pada cakupan yang luas (2) Berfokus pada kerangka perencanaan yang luas (3) Menjelaskan tujuan dan tujuan akhir yang cakupannya luas (4) Melibatkan beberapa komunitas dan pemangku kepentingan (5) Melibatkan beberapa yurisdiksi (termasuk beberapa otoritas KKP) (6) Memungkinkan jaringan untuk beroperasi berdasarkan jenis jaringan KKP (biofisik, pengaturan/pemerintahan, sosial). DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Umum: (1) Kerangka kerja luas (2) Merupakan garis besar susunan programatis dan administratif Rencana Strategis: (1) Lebih spesifik (2) Dibuat pada saat pertemuan (percakapan dan/atau lainnya) tujuan. (3) Penampilan didasarkan pada tujuan pertemuan (konservasi dan/atau lainnya) Rencana Subyek: (1) Subyek berjumlah satu atau sedikit. (2) Kisaran skala – lokasi ke jaringan (3) Melibatkan pemangku kepentingan sasaran Rencana Programatis: (1) Garis besar pada bidang-bidang programatis (2) Membangun kegiatan-kegiatan pendidikan, pemantauan, penindakan, program, dsb. (3) Program tersebut dapat digunakan untuk menangani perlindungan pada sumber daya target atau isu-isu yang spesifik.

48

Pegangan Peserta 1.3: Pertanyaan untuk membangun tujuan akhir (visi) Ketika bekerja dengan para stakeholder, biasanya kita akan mengawali proses perencanaan pengelolaan dengan membuat sebuah tujuan akhir bersama (a joint vision) yang mencerminkan berbagai keinginan para stakeholder di masa yang akan datang. Maksud dari latihan ini adalah mengajak tim perencana untuk memikirkan keadaan di masa depan yang didambakan (preferred future), sehingga dimulai dengan membuat pernyataan tujuan akhir (the vision statement). Pernyataan ini harus memberikan gambaran kolektif tim perencana tentang kondisi suatu kawasan di masa depan sebagai akibat dari penerapan rencana pengelolaan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk memikirkan kondisi masa depan yang diinginkan: (1) Seperti apakah wujud KKP Anda yang sempurna pada sepuluh tahun ke depan? (2) Seperti apakah kondisi sumber daya alam yang Anda inginkan? (3) Seperti apakah kondisi ekonomi yang Anda inginkan? (4) Seperti apakah kondisi sosial-budaya yang Anda inginkan? (5)

Apakah yang Anda ingin wariskan bagi generasi mendatang?

Selanjutnya, pernyataan tujuan akhir anda sebaiknya memiliki kriteria berikut ini: a) Menggambarkan wujud keinginan yang terjadi di KKP Anda di masa depan. b) Tidak berasumsi bahwa kondisi dunia di masa depan akan sama seperti sekarang. c) Menuliskannya dalam bentuk kalimat sekarang (present tense) seakan-akan Anda hidup di masa depan tersebut. d) Spesifik tentang KKP Anda dan para pemangku kepentingan. e) Berpikir positif dan inspiratif. f) Selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. g) Menggunakan bahasa yang jelas dan gamblang. h) Idealis, tapi bukan berarti tidak realistis (yaitu sesuatu yang sesungguhnya dapat dicapai). Contoh pernyataan tujuan akhir: a) Terumbu karang kami telah berhasil dilindungi untuk generasi mendatang. b) Perekonomian masyarakat kami stabil melalui pengembangan mata pencaharian alternatif. c)

Pemerintah lokal dan propinsi telah berhasil bekerjasama dengan masyarakat KKP lokal dalam mengatasi pembuangan limbah padat dan sumber polusi dari daratan.

49

Pegangan Peserta 1.4: Analisis pemangku kepentingan

PEMERINTAH

NON-PEMERINTAH

NELAYA N DEPARTEMEN PARIWISATA

INDUSTRI MINYAK & GAS

50

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi PELATIHAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Recommend Documents