MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan Kawasan Konsevasi Perairan KKP.KP.02.003.01

BUKU INFORMASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 8 Jakarta Pusat

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kode Modul KKP.KP.02.003.01

KATA PENGANTAR Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di dalam berbagai jenis perairan yang luasnya hampir mencapai 75% dari luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara peringkat kedua yang memiliki terumbu karang terluas di dunia setelah Australia. Wilayah Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada segitiga terumbu karang dunia yang terkenal dengan sebutan “the Coral Triangle”. Sekarang kawasan ini memiliki tantangan berupa degradasi ekosistem laut sehingga konservasi akan berperan penting dalam mengimbangi dampak dari eksploitasi berupa kelangkaan sumber daya ikan dan degradasi ekosistem laut yang timbul karena berbagai kegiatan manusia. Pencanangan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2015 memberikan makna bahwa poduksi perikanan, baik dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan, perlu ditingkatkan. Jika tidak diimbangi oleh semangat untuk menjamin keberlanjutan, cita-cita tersebut akan menyebabkan perikanan Indonesia mengalami krisis, di antaranya adalah berkurangnya atau hilangnya sumber daya ikan dan terhentinya kegiatan perikanan. Oleh sebab itu, perlu komitmen bersama untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan dan konservasi lingkungan perairan dalam rangka menjaga keutuhan ekosistem perairan yang sehat. Kawasan konservasi perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut jelas adanya sinergi dan harmoni di antara konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan adalah memprakarsai dan memfasilitasi gagasan pembentukan kawasan konservasi perairan (KKP) di berbagai tempat. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sasaran kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Keberhasilan pengelola KKP sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten di berbagai bidang dan disiplin ilmu terkait. Untuk itu diperlukan serangkaian program pelatihan yang diselenggarakan oleh para pelatih yang mengajar dengan modul pelatihan berbasis kompetensi dalam proses pembelajaran yang efektif. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia tersebut, 32 orang pelatih (berasal dari lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat) mengikuti kegiatan Training of Trainers untuk Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar atau Training of Trainer in Marine Protected Areas 101 di Balai Diklat Perikanan Aertembaga dan Balai Diklat Perikanan Tegal pada bulan Juli – Agustus 2010. Sebagian dari pelatih tersebut selanjutnya telah melatih para calon pengelola kawasan konservasi perairan di Balai Diklat Perikanan Banyuwangi dan Balai Diklat Perikanan Belawan masing-masing berturut-turut pada bulan November 2010 dan Februari 2011. Seluruh rangkaian pelatihan tersebut diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan USAID-Coral Triangle Support Partnerships (USAID-CTSP) yang bekerjasama dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit KKJI – KP3K) dan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat – BPSDM KP). USAID-CTSP adalah sebuah kegiatan USAID yang pelaksanaannya melibatkan sebuah konsorsium yang terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat internasional, yaitu Conservation International, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund. Guna menunjang keberhasilan pelatihan–pelatihan di bidang konservasi perairan selanjutnya, maka dilakukan adaptasi terhadap bahan pelatihan yang dipakai dalam ToT MPA-101 Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: iii dari 39



menjadi Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Adaptasi bahan pelatihan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah diadopsi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan cq. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini memuat sebuah modul untuk pelatihan berbasis kompetesi yang berjudul "Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan” , khusus untuk unit kompetensi ”Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan”. Modul-modul untuk unit kompetensi lain disajikan dalam dokumen-dokumen terpisah. Semoga modul pelatihan ini bermanfaat bagi para pelatih, peserta pelatihan, dan para pengelola kawasan konservasi perairan serta para pembaca pada umumnya. Jakarta, November 2011 Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Drs. Mulyoto, MM. NIP 19580314 198103 1 002

Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: iv dari 39



UCAPAN TERIMA KASIH Tim Adaptasi Materi Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik perorangan maupun institusi, yang memungkinkan tersusunnya draft kurikulum ini. Mereka di antaranya adalah: (1) Pimpinan USAID- Indonesia yang memberikan arahan implementasi kegiatan Coral Triangle Support Partnerships (USAID-CTSP) dalam mendukung program pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan kawasan konservasi peraiaran di Indonesia. (2) Ms Anne Walton dari dari International MPA Capacity Building Program, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang pertama menyusun dan selalu mengembangkan modul pelatihan ini, menerapkannya dalam berbagai kegiatan pelatihan dan berkenan berbagi ilmu serta pengalamannya yang luar biasa kepada kami di Indonesia. (3) Tim Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepala Burung yang terdiri dari Conservation International Indonesia, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund, sebagai pihak pertama bersama NOAA yang melaksanakan kegiatan pel atihan MPA 101 di kawasan bentang laut Kepala Burung (Bird’s Head Seascape) dan berkenan berbagi pengalaman dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. (4) Mr Jason Phillibotte, MSc (NOAA), Bapak Asril Djunaidi, MSc (CI Indonesia), Ibu Meity Mongdong (CI Indonesia), Bapak Arisetiarso Soemodinoto, PhD (TNC) sebagai pelatih dalam penyelenggaraan rangkaian Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Aertembaga (Sulawesi Utara), Tegal (Jawa Tengah), Banyuwangi (Jawa Timur) dan Belawan (Sumatera Utara). (5) Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit KKJI – Ditjen KP3K). (6) Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslat - BPSDM-KP). (7) Para Widyaiswara di lingkungan Puslat Kelautan dan Perikanan – BPSDM KP (8) Para pelatih lulusan ToT MPA101 di Balai Diklat Perikanan Aertembaga dan Tegal. (9) Para nara sumber dan panitia pelatihan ToT MPA101 dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Balai Diklat Perikanan Banyuwangi, Belawan dan Tegal, di antaranya adalah Ms Tamra Faris (ToT MPA101 di Aertembaga dan Tegal) dan Mr Edward Lindelof (Pelatihan MPA101 di Banyuwangi). (10) Para peserta pelatihan ToT MPA101 di Aertembaga dan Tegal dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Banyuwangi, Belawan dan Aertembaga. (11) Para mantan anggota Tim 11 yang dibentuk pada tahun 2009 oleh Direktur KKJI - Ditjen KP3K. Jakarta, 15 Agustus 2011 Ketua Tim Adaptasi Materi Pelatihan

Dr. M. Fedi A. Sondita Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: v dari 39



TIM ADAPTASI MATERI PELATIHAN Seperti dijelaskan dalam Kata Pengantar di muka, naskah materi pelatihan ini berasal dari manual yang disusun oleh Tim NOAA yang dipimpin oleh Ms Anne Walton dan Tim Conservation International Indonesia untuk kegiatan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan di daerah Kepala Burung (Bird’s Heas Seascape – BHS). Manual tersebut kemudian dipakai sebagai materi pelatihan dalam dua kegiatan Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainers, ToT MPA101) pada tahun 2010. Setelah beberapa kali diterapkan dalam pelatihan di Banyuwangi, Belawan, Tegal dan Bitung, materi pelatihan ini kemudian diadaptasikan ke dalam format yang dikenali oleh para Widyaiswara di lingkungan BPSDM Kelautan dan Perikanan. Proses adaptasi ini difasilitasi oleh Conservation International Indonesia dengan pendanaan Program USAID-CTSP Indonesia sebagai tanggapan terhadap kebutuhan kurikulum untuk pelatihan konservasi perairan yang dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan BPSDM-KP. Tim adaptasi materi pelatihan ToT MPA101 menjadi dokumen silabus kurikulum dan modul pelatihan berbasis kompetensi ”Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan” No.

Nama

Institusi

1

Dr M. Fedi A. Sondita

Conservation International Indonesia / Institut Pertanian Bogor

2

Untung Widodo, MEd

Tim 11 /Dit KKJI – Puslat BPSDM KP/ Widyaiswara Utama

3

Dr Tiene Gunawan

Conservation International Indonesia

4

Pusat Pelatihan BPSDM KP

5

Pusat Pelatihan BPSDM KP


Halaman: vi dari 39

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................................................iii UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................................................... v BAB I STANDAR KOMPETENSI KHUSUS DAN SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI MENJELASKAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ......................................................1 A Standar Kompetensi Kerja Khusus ...................................................................................1 Batasan Variabel .........................................................................................................1 Panduan Penilaian.......................................................................................................3 Aspek Kritis..................................................................................................................4 Kompetensi Kunci .......................................................................................................4 B Unit Kompetensi Prasyarat ..............................................................................................4 C Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi ...........................................................................5 BAB II MATERI UNIT KOMPETENSI MENJELASKAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN............................9 A Latar Belakang..................................................................................................................9 B Tujuan.............................................................................................................................10 C Ruang Lingkup ...............................................................................................................10 D Peristilahan ....................................................................................................................10 E Diagram Alir Pencapaian Kompetensi ............................................................................12 MATERI UNIT KOMPETENSI ...............................................................................................12 1 Elemen Kompetensi: Menjelaskan tujuan dan pentingnya penegakan hukum 12 1.1 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja penegakan hukum ....................................................................................................13 1.2 Aspek Pengetahuan: Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukum .......................................................................................................................14 1.3 Aspek Keterampilan: Menjelaskan jenis-jenis kegiatan manusia yang membutuhkan tindakan penegakan hukum ............................................................15 2 Elemen Kompetensi: Menjelaskan penegakan hukum secara interpretif ..................17 2.1 Aspek Pengetahuan: Pengertian penegakan hukum secara interpretif..................17 2.2 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan strategi untuk melaksanakan penegakan hukum interpretif .....................................................................................................17 2.3 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pentingnya nilai-nilai budaya ...........................20 3 Elemen Kompetensi: Menjelaskan penegakan hukum secara konvens ional .............21 3.1 Aspek Pengetahuan: Berapa banyak pasukan yang diperlukan? ............................21 4 Elemen Kompetensi: Menjelaskan perencanaan penegakan hukum ........................24 4.1 Aspek Pengetahuan: Tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum .......................................................................................................................24


4.2 4.3


Aspek Pengetahuan: Sejumlah pertimbangan dalam menyusun rencana penegakan hukum ....................................................................................................25 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum ....................................................................................................26

BAB III SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ................................................................................................................30 A Sumber Kepustakaan .....................................................................................................30 1. Daftar pustaka......................................................................................................30 B Materi Pelatih ................................................................................................................30 C Media Visual...................................................................................................................30 D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ...............................................................................30 1. Daftar peralatan/mesin........................................................................................30 2. Daftar bahan ........................................................................................................31


Halaman: viii dari 39



BAB I STANDAR KOMPETENSI KHUSUS DAN SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI MENJELASKAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN A Standar Kompetensi Kerja Khusus KODE UNIT

: KKP.KP.02.003.01

JUDUL UNIT

: Menjelaskan program penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membangun pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan melalui program penegakan hukum. Pembahasan mencakup tujuan dan pentingnya penegakan hukum, penegakan hukum secara interpretif, penegakan hukum secara konvensional dan cara menyusun rencana penegakan hukum di kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1.Menjelaskan Tujuan dan Kebutuhan Penegakan Hukum

1.1 Tujuan dan Kebutuhan Penegakan Hukum dijelaskan

1.2. Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukum diidentifikasi 2. Menegakan Hukum secara Interpretif

Hukum secara interpretif ditegakan Strategi melaksanakan Penegakan Hukum interpretif dijelaskan Bipolaritas diidentifikasi

3.Menegakan hukum secara konvensional

3.1 Hukum secara konvensional dijelaskan 3.2 Mengidentifikasi tingkatan penggunaan pasukan dan tingkat bahaya pelangar hukum

4.Merencanakan Penegakan Hukum

4.1 Penegakan hukum direncanakan

5. Menyusun Kerangka Kerja Perencanaan Kegiatan Penegakan Hukum

5.1 Kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum disusun

Batasan Variabel Unit ini berlaku untuk menjelaskan penegakan hukum pada kawasan konservasi laut meliputi: (1) Menegakan hukum secara persuasive (2) Merencanakan Penegakan Hukum (3) Menyusun Kerangka Kerja Perencanaan Kegiatan Penegakan Hukum


Halaman: i dari 39



Perlengkapan untuk mempelajari KKP yang efektif mencakup: (1) 1 (satu) buah papan white board dan white board maker serta penghapus (2) 1 ( satu ) 2 buah papan peta singkap dan bahan ajar (3) 1 (satu) set multi media (laptop,proyektor infocus, dan layar serta soft copy power point/bahan tayang) (4) 1 ( satu) paket peralatan /bahan tulis menulis untuk tugas –tugas kelompok Tugas pekerjaan untuk menjelaskan penegakan hukum pada kawasan konservasi laut. (1) Menjelaskan tujuan dan kebutuhan penegakan hukum (2) Menegakan hukum secara interpretif (3) Menegakan hukum secara konvensional (4) Merencanakan penegakan hukum (5) Menyusun kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum

Peraturan untuk menegakan hukum pada kawasan konservasi laut: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi UU No 45 Tahun 2009 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya ikan (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Ikan yang Dilindungi (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan


Halaman: ii dari 39



Panduan Penilaian Penjelasan penilaian Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah sebagai berikut: (1) KKP.KP.01.002.01 perairan

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi

(2) KKP.KP.02.001.01 pada ekosistem laut

Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting yang terjadi

Kondisi penilaian (1) Kondisi penilaian yang merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan pengidentifikasian tujuan dan sasaran KKP, dan pengelolaan KKP dengan berbagai teknik pendekatan. (2) Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek/demonstrasi di tempat kerja/tempat uji kompetensi.

Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut: (1)

Prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja

(2)

Hambatan dalam Penegakan yang efektif

(3)

Hambatan dalam penegakan hukum yang efektif

(4)

Bipolarita dalam system nilai budaya Kegiatan-kegiatan manusia yang memerlukan tindakan penegakan hukum

(5)

Penegakan hukum secara interpretif

(6)

Strategi penegakan hukum secara interpretif

(7)

Pentingnya nilai-nilai budaya di Philippina

(8)

Bipolaritas dalam system nilai budaya

(9)

Model force continuum dalam penegakan hukum

(10) Taktik-taktik operasi (11) Prosedur naik ke kapal dalam patroli laut (12) Observasi dan informasi yang dikumpulkan dalam patroli laut (13) Tinjauan terhadap berbagai cara penegakan hukum (14) Beragam pertimbangan dalam perencanaaan penegakan hukum (15) Diagram alir perencanaan Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: iii dari 39



(16) Contoh ikhtisar sebuah perencanaan hukum Keterampilan yang dibutuhkan Keterampilan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini adalah sebagai berikut: (1) Menegakan hukum ditegakan secara interpretif (2) Merencanakan penegakan hukum (3) Menyusun kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum

Aspek Kritis Aspek kritis untuk menemukenali sikap kerja yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: (1) Menegakan hukum secara interpretif (2) Menegakan Hukum secara konvensional ditegakkan dengan tegas. (3) Merencanakan penegakan hukum dengan cermat.

Kompetensi Kunci No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi

2

2.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1

B Unit Kompetensi Prasyarat Sebelum mengikuti pelatihan unit kompetensi mengenal KKP ini, peserta harus sudah kompeten untuk unit kompetensi : (1) KKP.KP.01.002.01 perairan

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi

(2) KKP.KP.02.001.01 pada ekosistem laut

Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting yang terjadi


Halaman: iv dari 39



C Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi Judul Unit Kompetensi Kode Unit Kompetensi Deskripsi Unit Kompetensi

: : :

Prakiraan Waktu Pelatihan Tabel Silabus Unit Kompetensi

: :

Elemen Kompetensi Menjelaskan tujuan dan kebutuhan penegakan hukum (1)

Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan KKP.KP.02.003.01 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membangun pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan melalui program penegakan hukum. Pembahasan mencakup tujuan dan pentingnya penegakan hukum, penegakan hukum secara interpretif, penegakan hukum secara konvensional dan cara nmenyusun rencana penegakan hukum di kawasan konservasi perairan. 8,0 JP @ 45 menit

Kriteria Unjuk Kerja prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja penegakan hukum (1.1)

Indikator Unjuk Kinerja

Materi Pelatihan Pengetahuan

Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja penegakan hukum

Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukun dijelaskan (1.2)


Keterampilan Diskusi 4.1: Lakukan peninjauan terhadap penegakan hukum di KKP anda Diskusi 4.2: Hambatan dalam melaksanakan rencana penegakan hukum

Sikap

Jumlah Lama Jam Pelatihan Pelatihan Teori Praktek @ 45 menit 0,25 0,50 0,75

0,25

0,50

0,75

Halaman: 5 dari 26


Menjelaskan jenisjenis kegiatan manusia yang membutuhkan tindakan penegakan hukum (1.3)

Menjelaskan penegakan hukum secara interpretif (2)

Pengertian penegakan hukum secara interpretif dijelaskan (2.1)

Mampu menjelaskan jenis-jenis kegiatan manusia yang membutuhkan tindakan penegakan hukum Dapat menjelaskan pengertian penegakan hukum secara interpretif

Strategi untuk melaksanakan penegakan hukum interpretif (2.2)

Dapat menjelaskan strategi untuk melaksanakan penegakan hukum

Pentingnya nilainilai budaya (2.3)

Dapat menjelaskan pentingnya nilainilai budaya


HO 4.1: Kegiatan manusia di pesisir yang berkaitan dengan penegakan hukum

Latihan 4.1: Kegiatan manusia di lingkungan pesisir dan laut

0,25

0,50

0,25

Diskusi 4.3: Menggunakan penegakan hukum interpretif untuk menangani tindakan pelanggaran yang umum terjadi di kawasan pesisir HO 4.2: Bipolaritas dalam sistem nilai budaya-FIlipina


0,75

0,75

0,25

0,50

0,75

0,25

0,50

0,75

Halaman: 6 dari 26



Mampu menjelaskan pentingnya nilainilai budaya Menjelaskan penegakan hukum secara konvensional (3)

Berapa banyak pasukan yang diperlukan dijelaskan (3.1)

Dapat menjelaskan berapa banyak pasukan yang diperlukan

HO 4.3: Daftar taktik operasi HO 4.4: Prosedur naik ke kapal dalam patroli laut HO 4.5: Observasi dalam informasi yang dikumpulkan dalam patroli laut

Menjelakan perencanaan penegakan hukum (4)

Tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum dijelaskan (4.1)

Sejumlah pertimbangan dalam menyusun rencana penegakan hukum dijelaskan (4.2)

Dapat menelaskan tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum Dapat menjelaskan sejumlah pertimbangan dalam menyusun rencana

Latihan 4.2: Menggunakan penegakan hukum secara interpretif Diskusi 4.4: Prosedur penegakan hukum


1,50

2,25

0,25

0,50

0,75

0,25

0,50

0,75

Diskusi 4.5: Taktik operasi Latihan 4.3: Kuis penegakan hukum

Tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum (4.1.1)

HO 4.6: Contoh survei penegakan hukum di kawasan pesisir

0,75

Diskusi 4.6: Monitoring program penegakan hukum

Halaman: 7 dari 26



penegakan hukum Latihan 4.4: Survei penegakan hukum di pesisir Kerangka kerja perencanan kegiatan penegakan hukum (4.3)

Dapat menjelaskan kerangka kerja perencanan kegiatan penegakan hukum

kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hokum (4.3.1)

JUMLAH


0,50

0,25

3,00

0,50

0,25

5,00

8,00

Halaman: 8 dari 26



BAB II MATERI UNIT KOMPETENSI MENJELASKAN PROGRAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN A Latar Belakang Rencana penegakan hukum pesisir dan lautan yang tersusun dengan baik adalah sebuah komponen penting dari sebuah KKP yang dikelola secara efektif. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya mendeteksi dan menghukum pelanggar, tapi juga mendorong kesukarelaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum pesisir dan lautan sebaiknya menerapkan berbagai cara agar banyak orang taat pada peraturan-peraturan yang diterbitkan dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. Ada berbagai macam manfaat yang dapat dinikmati dari kawasan pesisir namun ada berbagai macam pelanggaran peraturan di pesisir. Terdapat pula banyak cara untuk mencegah pelanggaranpelanggaran tersebut dan berbagai cara untuk merubah perilaku manusia menjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum sebaiknya dirancang dengan penegakan hukum konvensional, interpretive law, dan strategi penegakan hukum akan berbeda menurut konteks tujuan dan budaya yang mendasarinya. Upaya penegakan hukum dalam pengelolaan KKP pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan tujuan penegakan dalam konteks-konteks lain, yaitu mencegah tindakan melawan hukum (tindakan ilegal) dengan cara menahan dan menuntut pelanggar hukum melalui penegakan hukum konvensional dan mendorong ketaatan sukarela terhadap hukum pesisir dan kelautan. Program-program penegakan hukum KKP membutuhkan sebuah strategi untuk mencegah kegiatan ilegal di dalam dan sekitar KKP, seperti juga pendekatan untuk mendorong kepatuhan pada peraturan tentang kegiatan -kegiatan yang diperbolehkan di dalam KKP. Penegakan di dalam dan sekitar KKP sebaiknya diterapkan dalam sistem penegakan hukum pesisir dan kelautan yang lebih luas. Penegakan hukum ada kaitannya dengan: (1) Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum di kawasan pesisir adalah untuk memberi jaminan bahwa anggota masyarakat mengetahui alasan dilakukannya kegiatan penegakan hukum dan tertarik untuk terlibat dalam program penegakan hukum. Anggota masyarakat biasa dapat juga menjadi tim penegakan hukum pesisir. (2) Pengelolaan Zonasi: Tenaga penegakan harus paham tentang pemanfaatan dan aktivitas apa saja yang dibolehkan di dalam zona pesisir dan laut yang berbeda. Strategi penegakan dapat saja berbeda tergantung pada aktivitas yang dibolehkan dalam suatu zona. Adapun indikator penegakan hukum pesisir yang efektif adalah penurunan kasus pelanggaran hukum pesisir dan laut memberi makna bahwa telah terjadi peningkatan angkatan ketaatan hukum yang dalam jangka panjang akhirnya akan mengarah pada perbaikan status sumberdaya lokal. Indikator-indikator yang lebih spesifik tentang penegakan hukum yang terkait sebuah KKP adalah peningkatan ketaatan akan aturan-aturan dan batas-batas KKP, kepedulian yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya penegakan dan ketaatan pada hukum, dan komunikasi yang baik antara pengelola KKP dan tim penegakan hukum.


Halaman: 9 dari 39



B Tujuan (1) Memahami peran penegakan hukum sebagai sebuah perangkat untuk mengelola kegiatan pemanfaatan yang mempengaruhi lingkungan laut. (2) Mengidentifikasi metode-metode jangka pendek dan jangka panjang untuk merubah kebiasaan manusia yang tidak sesuai lagi dengan program perlindungan sumberdaya alam. (3) Memahami pentingnya konteks budaya dalam penegakan hukum, menyediakan pengalaman langsung di lapangan mengenai program-program penegakan hukum serta interpretive enforcement . (4) Mempelajari beragam pertimbangan dalam membuat sebuah rencana penegakan hukum yang efektif. (5) Membangun sebuah kerangka kerja bagi penegakan yang melibatkan baik interpretive enforcement maupun penegakan hukum.

C Ruang Lingkup (1) Tujuan dan kebutuhan penegakan hukum (2) Penegakan hukum secara persuasif (3) Penegakan hukum secara konvensional (4) Perencanaan Penegakan Hukum (5) Kerangka kerja perencanan kegiatan penegakan hukum

D Peristilahan (1)

Bipolaritas kepatuhan hukum: Suatu kondisi ketika hukum atau peraturan tidak diterapkan sepenuhnya karena ada pengaruh dari nilai -nilai budaya atau kurangnya kesadaran masyarakat sehingga ketaatan hukum hanya terjadi pada saat ada penegak hukum.

(2)

CITES: singkatan dari Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang bertujuan mengendalikan perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

(3)

Ekosistem: tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.

(4)

Habitat: lingkungan tempat ikan hidup, termasuk segala sesuatu di sekitarnya dan memberikan dampak pada kehidupan ikan, seperti kualitas air, dasar perairan, tanaman (vegetasi) dan biota lain yang berasosiasi dengan lingkungan tersebut (termasuk biota yang menjadi mangsa atau makanannya).

(5)

Kawasan konservasi perairan: Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

(6)

Kearifan lokal: tata nilai, norma dan kebiasaan yang diterapkan masyarakat tertentu yang berkaitan dalam kehidupannya sehari -hari.


Halaman: 10 dari 39



(7)

Konservasi ekosistem: upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumberdaya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

(8)

Konservasi sumberdaya ikan: Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memel ihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.

(9)

Mangrove: Komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut di pantai berlumpur, berpasir atau muara sungai seperti pohon api -api (Avicennia spp) pedada (Sonneratia), tanjang (Bruguiria), nyiri (Xylocarpus), tengar (Ceriops).

(10) Padang lamun: koloni tumbuhan berbunga yang tumbuh di perairan laut dangkal berpasir dan masih dapat ditembus cahaya matahari sampai kedasar laut, sehinga memungk inkan tumbuhan tersebut berfotosintesa. (11) Pariwisata berkelanjutan: pariwisata yang dikelola dengan meminimumkan biaya atau kerugian dan memaksimumkan manfaat pariwisata bagi lingkungan dan masyarakat lokal dan dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa merusak sumberdaya yang menjadi pendukung terciptanya pariwisata tersebut. (12) Penegakan hukum l unak (intrepretive enforcement): upaya penegakan hukum yang mengutamakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum karena menyadari manfaat hukum dan dampak buruk jika tidak ada hukum. (13) Penegakan hukum secara konvensional: upaya penegakan hukum yang dirancang agar masyarakat mematuhi hukum dengan cara menerapkan atribut kekuatan penegak hukum, seperti personil yang memberikan perintah, berseragam, bersenjata dan sebagainya. (14) Perikanan yang berkelanjutan: kegiatan perikanan yang memberikan perhatian besar pada keberlanjutan sumber daya ikan dengan cara mencegah terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan dan memberikan kesempatan yang cukup kepada sumberda ya ikan untuk pulih kembali setelah mengalami penangkapan ikan. (15) Terumbu karang: terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme lain yang hidup dalam koloni yang merupakan satu ekosistem di dasar perairan pada substrat yang dibentuk oleh kapur (CaCO 3 ) hasil ekskresi polip-polip karang (16) Zonasi kawasan konservasi: s uatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses -proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.


Halaman: 11 dari 39



E Diagram Alir Pencapaian Kompetensi

Gambar 1. Diagram alir pembahasan elemen-elemen kompetensi untuk mencapai kompetensi ”menjelaskan program penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan”.

MATERI UNIT KOMPETENSI

1

Elemen Kompetensi: Menjelaskan tujuan dan pentingnya penegakan hukum Diskusi 4.1: Lakukan peninjauan terhadap penegakan hukum di KKP anda

Petunjuk: Dalam kelompok, silahkan berbagi pengalaman tentang kegiatan penegakan hukum di KKP anda. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Berapa jumlah peraturan yang ada di KKP anda? (2) Siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum? (3) Bagaimanakah peraturan-peraturan tersebut diberitahukan kepada masyarakat? (4) Apakah KKP anda punya rencana resmi program penegakan hukum? (5) Berapa orang yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum? Berapa jumlah kapal yang digunakan para petugas tersebut? Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 12 dari 39



Waktu: 40 menit

1.1

Aspek Pengetahuan: penegakan hukum

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja

Kegiatan penegakan hukum di KKP bukan yang hanya kegiatan yang dilakukan petugas dalam menahan dan menangkap orang yang dicurigai atau telah melakukan kesalahan. Kegiatan ini juga mencakup berbagai macam kegiatan lain yang dilakukan sejumlah lembaga atau institusi dan masyarakat di kawasan pesisir. Penegakan hukum berarti membuat masyarakat dan siapa saja dengan berbagai cara agar mereka menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Empat prinsip dasar penegakan hukum, menurut pendapat yang telah dimodifikasi dari Oposa (1996), adalah sebagai berikut: (1) Hukum adalah sebuah kesepakatan pemikiran tentang sekumpulan peraturan untuk menghasilkan sebuah produk sosial yang diinginkan dan didukung oleh perorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai hukum umumnya dibuat untuk mendorong terciptanya ‘kebaikan bersama’. Hukum dapat diterapkan secara lebih baik dan lebih efektif ketika perorangan dan masyarakat memahami dan menghormati sepenuhnya berbagai alasan mengapa hukum dibuat. (2) Penyuluhan dan pendidikan tentang peraturan-peraturan atau hukum diperlukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat. Masyarakat perlu menyadari mengapa hukum diperlukan dan mengetahui berbagai akibat dari tindakan-tindakan mereka jika tidak mematuhi hukum, termasuk mengetahui sanksi administrasi, sanksi hukum dan keputusan pengadilan. (3) Hukuman yang tepat harus dilaksanakan sebagai cara untuk mencegah timbulnya perilaku melawan hukum. Pengadilan dengan menerapkan hukum seutuhnya terhadap para pelanggar hukum adalah penting. Proses pengadilan adalah sebuah cara untuk melakukan perubahan perilaku. (4) Kepekaan aspek sosial budaya harus dipertimbangkan secara cermat ketika hukum diterapkan. Atribut budaya khusus, seperti hubungan pribadi di antara penegak hukum dan pelanggar hukum, dan konsekuensi ‘kehilangan muka’ harus dipahami dan dipertimbangkan ketika merancang cara-cara melakukan penegakan hukum. Konsep legitimasi adalah sebuah hal penting dalam program penegakan hukum. Hukum dan peraturan-peraturan serta cara-cara melakukan penegakannya harus masuk akal bagi siapapun, dan mengikuti tata cara dan nilai-nilai yang berlaku. Penegakan hukum yang dianggap sah oleh masyarakat umum akan lebih efektif dalam meningkatkan ketaatan masyarakat kepada hukum dan perundang-undangan. Penegakan hukum yang efektif tergantung pada kerangka kerja yang memuat: hukuman bagi pelanggar hukum dan penyuluhan tentang mengapa hukum perlu ditegakkan, dan manfaat yang akan diperoleh jika hukum dipatuhi. Cara-cara penegakan hukum ini merupakan suatu proses bertahap yang bersambung seperti disajikan pada Gambar berikut ini (dari PH-8, 2001). Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 13 dari 39



Kepatuhan secara luas

Kepatuhan secara sukarela

Penolakan secara umum

Penolakan secara khusus

<---Pendekatan Positif (Lunak) -------> <------ Pendekatan Negatif (Keras) ---->

 Kampanye umum  Mobilisasi sosial  Praktek cara-cara terbaik pengelolaan sumber daya pesisir  Legislasi dan regulasi  Pendidikan dan penjangkauan  Monitoring dan evaluasi

 Kehadiran penegak hukum secara berkelanjutan  Kegiatan konsisten untuk mendeteksi, mencegah, menangkap pelanggar dan penerapan sanksi yang tepat  Strategi untuk mencegah pelanggaran berulang  Meniadakan keuntungan ekonomi dari kegiatan yang melanggar

Gambar 4.1. Dua jenis pendekatan penegakan hukum (interpretif dan konvensional) dan ti ngkatan hasil yang diharapkan atau risiko yang dapat timbul dari penerapannya

1.2

Aspek Pengetahuan: Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukum

Ketika menyusun sebuah rencana penegakan hukum, berbagai permasalahan jurisdiksi dan praktis harus dipertimbangkan secara cermat, dan sedapat mungkin diselesaikan atau ditangani sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Sejumlah pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Konflik antar kebijakan-kebijakan, undang-undang, dan program-program yang ada. (2) Rendahnya keinginan politik untuk menerapkan hukum dan menjalankan kegiatan penegakannya di kawasan pesisir. (3) Sistem yang mendorong terjadinya tindakan melawan hukum. (4) Kurangnya kapal patroli dan perlengkapan dasar lain untuk melaksanakan kegiatan pemantauan monitoring dan patroli di kawasan pesisir. Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 14 dari 39



(5) Kurangnya satuan kerja terlatih yang bertugas melakukan penegakan hukum di kawasan pesisir. (6) Tidak adanya institusi yang diserahi tugas untuk memimpin penegakan hukum di kawasan pesisir. (7) Proses peradilan yang lamban karena pejabat-pejabat pengadilan dan penuntut hukum tidak paham atau kurang mengenal hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perikanan dan konservasi. (8) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan kelautan, perikanan dan pesisir dan akibat-akibat buruk dari tindakan-tindakan yang melangggar hukum. (9) Terhambatnya pembangunan ekonomi dan kurangnya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang tergantung pada sumberdaya pesisir.

Diskusi 4.2: Hambatan dalam melaksanakan rencana penegakan hukum Petunjuk: (1) Apa sajakah permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan rencana penegakan hukum di KKP Anda? (2) Adakah satu atau beberapa permasalahan lain yang sangat menganggu pengelolaan KKP Anda? Waktu: 30 menit

1.3

Aspek Keterampilan: Menjelaskan jenis-jenis kegiatan manusia yang membutuhkan tindakan penegakan hukum

Tidak semua kegiatan manusia dapat diterima atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Penting sekali kita memahami dampak dari jenis-jenis kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.

Latihan 4.1: Kegiatan manusia di lingkungan pesisir dan laut Tujuan: mampu membedakan aktivitas yang dapat diterima hukum. Petunjuk: (1) Buat daftar kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran di KKP anda sehingga tindakan penegakan hukum perlu dilakukan. (2) Kegiatan apa saja yang relevan dan mungkin terjadi di dalam atau di sekitar KKP sehingga tindakan penegakan hukum perlu dilakukan? (3) Apakah ada kegiatan manusia di dalam atau di sekitar KKP yang tidak memerlukan tindakan penegakan hukum? Waktu: 30 menit Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 15 dari 39



Handout 4.1: Kegiatan manusia di pesisir yang berkaitan dengan penegakan hukum Kegiatan manusia di kawasan pesisir dan laut sangatlah banyak dan beragam jenisnya. Demikian juga dengan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan kegiatan di kawasan pesisir dan laut. Berikut adalah sebuah daftar umum tentang tindakan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi KKP. Tergantung pada jenisnya, beberapa tindakan pelanggaran dapat terjadi sekaligus dalam waktu yang bersamaan! Perhatikan juga bahwa daftar ini sangat tergantung kepada peraturan berlaku; beberapa contoh di bawah ini mungkin belum tentu berlaku di setiap tempat atau negara. Kegiatan yang terkait dengan perikanan: (a) Menangkap ikan dalam kawasan yang dilarang atau dibatasi; (b) Menangkap ikan menggunakan peledak; (c) Menangkap ikan dengan bahan beracun; (d) Menangkap ikan dengan listrik; (e) Memasarkan dan membeli ikan tangkapan ilegal; (f) Menangkap dan/atau menjual tangkapan sampingan; (g) Menangkap ikan menggunakan alat yang dilarang; dan (h) Menangkap ikan tanpa ijin atau dokumen yang diwajibkan; Kegiatan yang terkait dengan perlindungan spesies laut: (a) Menangkap, mengimpor atau mengekspor jenis-jenis spesies yang terancam punah dan kritis. (b) Menangkap jenis-jenis spesies yang dilarang Kegiatan yang terkait dengan habitat di pesisir: (a) Pengrusakan kawasan estuaria (b) Pengrusakan habitat di pesisir seperti pantai dan dune (bukit pasir) (c) Pengrusakan habitat padang lamun, mangrove dan terumbu karang Kegiatan yang terkait dengan pembangunan di pantai dan garis pantai: (a) Penggunaan atau kegiatan di pantai dan garis pantai yang tidak diijinkan Kegiatan yang terkait dengan polusi pesisir dan laut: (a) Pembuangan limbah di daratan Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 16 dari 39



(b) Pembuangan limbah di lautan Kegiatan yang terkait dengan zonasi dan navigasi: (a) Pelanggaran terhadap jalur pelayaran (b) Melintas dan memasang jangkar bukan di tempat yang diperbolehkan (c) Menyalahgunakan penggunaan jalur navigasi, dermaga dan pelabuhan Kegiatan yang terkait dengan pelanggaran atau kejahatan lain: (a) Praktek korupsi oleh pejabat publik (b) Perdagangan dan distribusi ilegal ammonium nitrate (c) Transportasi dan perdagangan ilegal bahan dan alat peledak (d) Pemilikan dan penggangkutan senjata api ilegal (e) Menggangu keadilan

2 2.1

Elemen Kompetensi: Menjelaskan penegakan hukum secara interpretif Aspek Pengetahuan: Pengertian penegakan hukum secara interpretif

Penegakan hukum secara interpretif sering juga disebut ‘penegakan hukum lunak atau positif’. Istilah ini diterapkan kepada cara-cara penegakan hukum yang dirancang untuk menimbulkan kepatuhan yang bersifat sukarela dari masyarakat terhadap hukum, yaitu peraturan perundangundangan yang berlaku. Penegakan hukum secara interpretif muncul atas dasar pemikiran bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai keinginan melakukan tindakan yang benar segera setelah mendapat informasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kawasan konservasi perairan. Di sisi lain dari penegakan tersebut, terdapat penegakan secara konvensional. Penegakan hukum secara konvensional sering disebut sebagai penegakan hukum ’keras’ atau ’negatif’ dan terfokus untuk mencegah terjadinya perilaku ilegal atau tindakan pelanggaran hukum. Dalam jenis penegakan hukum seperti ini, kehadiran seorang petugas berseragam adalah ciri utama kegiatan penegakan hukum. Taktik operasi dan perencanaan kegiatan penegakan hukum secara konvensional ini akan dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya dengan mengacu pada gambar yang sebelummya, yaitu gambar yang menunjukkan keterkaitan di antara penegakan hukum secara interpretif dan penegakan secara konvensional.

2.2

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan strategi untuk melaksanakan penegakan hukum interpretif

Dua contoh strategi penegakan hukum secara interpretif adalah melalui pendidikan dan penyuluhan, dan kerjasama di dalam jaringan penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan singkat dari kedua jenis strategi tersebut.


Halaman: 17 dari 39



Pendidikan dan penyuluhan yang efektif Memperkenalkan hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan ketaatan sukarela kepada peraturan perundang-undangan dengan cara membangun sikap dan perilaku yang mengadopsi persepsi konservasi lingkungan. Hal ini dapat digunakan untuk membangun legitimasi dan pentingnya suatu masyarakat memiliki norma atau tata nilai (code of conduct) yang mendukung konservasi. Pengenalan hukum yang diikuti dengan kepatuhan sukarela ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan penyuluhan. Penyuluhan yang efektif akan muncul dari kerjasama di antara para pengambil keputusan dan anggota masyarakat. Penyuluhan hukum ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis strategi, baik secara nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, penyuluhan dapat dilakukan dalam bentuk bebagai jenis pelatihan, konferensi, seminar dan pertemuan khusus tentang pengelolaan sumberdaya peisir dan pentingnya kegiatan penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan penyuluhan khusus dapat dilakukan melalui advokasi, media massa dan publikasi dukungan konservasi dari para selebriti. Melembagakan program pendidikan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun lokal, akan melengkapi penegakan hukum pesisir. Di tingkat lokal, masyarakat dapat menggunakan papan tanda dan poster-poster di tempat umum, menggunakan media massa lokal, melibatkan kelompok keagamaan, acara dialog umum secara berkala, kegiatan pelatihan, dan seminar bagi tokoh-tokoh kunci/penting dan organisasi-organisasi masyarakat untuk bergabungan dalam suatu jaringan (network), bahkan termasuk pagelaran teater komunal yang menyajikan pertunjukkan dengan pesan tentang pentingnya sumberdaya pesisir, pengelolaan dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga kelestarian sumber daya pesisir. Para penegak hukum, pencinta alam terlatih, pemandu, dan sukarelawan sebaiknya dilatih untuk menerapkan interpretive enforcement. Mereka perlu diberi persiapan berupa bahan-bahan penyuluhan yang akan disebar-luaskan kepada masyarakat pengguna sumberdaya alam.


Halaman: 18 dari 39



Gambar 4.2 Contoh strategi untuk memperkenalkan peraturan-peraturan kepada masyarakat di kawasan pesisir

Jaringan dan membina kemitraan dengan pendukung penegakan hukum Peningkatan komunikasi di antara berbagai kelompok atau stakeholders yang terlibat dalam penegakan hukum akan menghasilan kesepakatan yang saling menguntungkan dan memajukan kebaikan bersama. Kegiatan jaringan mencakup menghubungkan berbagai perorangan dan kelompok sehingga terjadi pertukaran informasi, sumberdaya, dan kepedulian akan sebuah kepentingan bersama. Agar dapat berjalan efektif, jaringan ini perlu memiliki sejumlah kesepakatan bersama.

Diskusi 4.3: Menggunakan penegakan hukum interpretif untuk menangani tindakan pelanggaran yang umum terjadi di kawasan pesisir Petunjuk: (1) Bagaimanakah caranya kegiatan pendidikan dan penyuluhan dapat mengurangi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan KKP? (2) Bagaimana keduanya dapat mengurangi pelanggaran yang terkait dengan perlindungan biota perairan?


Halaman: 19 dari 39



(3) Apakah KKP anda telah menerapkan penegakan hukum secara interpretif? Mohon dijelaskan bagaimana hal ini dilaksanakan? Waktu: 40 menit

2.3

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pentingnya nilai-nilai budaya

Pertimbangan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarkat adalah sebuah elemen penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk pelaksanaan penegakan hukum secara interpretif. Program pendidikan dan penyuluhan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya perlu memperhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Sistem pembelajaran masyarakat lokal adalah cara-cara tradisional yang digunakan masyarakat lokal dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan pengetahuan. Sistem ini berbagai jenis, mulai dari surat kabar, bahan cetakan dan media massa elektronik (program siaran televisi) di tempat pemukiman yang lebih maju hingga kerumunan orang yang dipanggil oleh para tetua adat atau pemuka agama dan pengajaran secara verbal oleh sesepuh di pelosok pedesaan. Masyarakat pesisir umumnya tergolong jenis masyarakat pedesaan di tempat yang terpencil sehingga mereka harus mengandalkan informasi dari sumber-sumber yang karakteristiknya sangat berbeda dari pemukiman yang maju, seperti di perkotaan. Sebuah sistem nilai budaya mengacu pada sekumpulan norma, pengetahuan tradisional, dan kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat. Sistem ini adalah mekanisme alami yang dijaga masyarakat karena mengandung penghargaan dan sanksi-sanksi informal (Panopio et al. 1992 quoted in PH-8, 2001). Contoh-contoh sistem tradisional dan nilai budaya tentang sumberdaya alam misalnya sepe rti yang dimiliki oleh masyarakat Hawaii dengan budaya penangkapan ikan berkelanjutan atau masyarakat Aborigin di Australia. Pembelajaran tradisional dan nilai budaya secara khusus berkaitan dengan permasalah penegakan hukum kadang dapat bertentangan dengan hukum nasional dan lokal, serta rencana-rencana pengelolaan. Konflik ini dapat terjadi terutama jika program pendidikan yang semestinya dapat mendukung hukum ternyata lemah atau tidak tersedia. Pada kenyataannya, beberapa masyarakat kadang tidak melihat bahwa tindakan mereka (baik secara individu ataupun kolektif) tergolong pelanggaran hukum jika tindakan mereka tersebut sesuai dengan budaya yang setempat. Pada situasi lain, seseorang mungkin tunduk pada hukum hanya pada saat ada penegak hukum. Bahkan dalam budaya yang memiliki karakter bi-polar, masyarakat akan lebih gigih mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Bila dikaitkan dengan hukum, hal ini berarti nilai -nilai budaya tersebut akan digunakan dalam memutuskan apakah mereka melanggar atau tidak melanggar hukum (lihat handout). Memasukkan unsur pembelajaran tradisional dan sistem nilai budaya ke dalam perencanaan program penegakan hukum akan sangat berguna untuk: (1) Menyampaikan ‘produk sosial’ yang paling sesuai yang akan menjadi dasar bagi peraturan baru atau peraturan yang sudah berlaku, (2) Meningkatkan kepatuhan sukarela dan perubahan menuju perilaku yang lebih baik.

Handout 4.2: Bipolaritas dalam sistem nilai budaya - Filipina


Halaman: 20 dari 39



Latihan 4.2: Menggunakan penegakan hukum secara interpretif Tujuan: menjadi peduli pada mempertimbangkan sensitivitasnya.

budaya

dan

menjalankan

penyuluhan

dengan

Petunjuk: (1) Di dalam kelompok, buatlah daftar sensitivitas sosial budaya yang harus dipahami dan diintegrasikan ke dalam rencana penegakan. (2) Dalam kaitannya dengan sensitivitas budaya, tentukan siapa sebaiknya yang menjalankan rencana interpretive enforcement, siapa saja atau kelompok masyarakat mana yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan, serta perlengkapan apa saja yang akan digunakan dalam program interpretive enforcement Waktu: 60 menit

3

Elemen Kompetensi: Menjelaskan penegakan hukum secara konvensional

Cara-cara penegakan hukum yang standar atau konvensional, seperti patroli, pengawasan dan penahanan, tetap dibutuhkan untuk mengurangi tindakan pelanggaran terhadap peraturan KKP yang dilakukan oleh sejumlah penduduk yang tidak memberikan respons terhadap kegiatan penegakan hukum secara interpretif. Perbedaan penting dari cara konvensional dari penegakan hukum secara interpretif adalah terlibatnya petugas berseragam, seperti pasukan satuan polisi dan tentara. Polisi atau tentara tidak diperlukan jika penegakan hukum atau peraturan KKP sudah dapat berjalan tanpa polisi atau tentara tersebut.

3.1

Aspek Pengetahuan: Berapa banyak pasukan yang diperlukan?

Tingkatan situasi dan pengerahan petugas penegakan hukum Penggunaan pasukan dalam penegakan hukum di wilayah pesisir sebaiknya mengikuti aturan internasional tentang cara pemanfaatannya. Model force continuum memberikan gambaran pada situasi seperti apa tim penegak hukum berseragam sebaiknya dikerahkan untuk menangani pelanggar (Gambar 4.3).


Halaman: 21 dari 39



S ubyek pasif (complaint, resistor)

Perintah verbal

S ubyek aktif (resistor, aggresor)

Tentara dihadirkan

Gambar 4.3. Tingkatan situasi dan pengerahan tim penegak hukum Dalam model tersebut ada 6 tingkatan situasi dimana bentuk tindakan penanganan yang akan dilakukan oleh tim penegak hukum adalah berbeda, yaitu semakin sulit situasi semakin intensif penggunaan pengaruh kekerasan. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tingkatan situasi tersebut. Level 1 – Kadang ‘kehadiran’ pasukan saja cukup untuk mencegah pelanggaran yang lebih jauh. Level 2 – Penegak hukum memperkenalkan diri dan menggunakan perintah lisan. Jika pelanggar tidak menuruti, penegak dapat melakukan tindakan pada level yang lebih tinggi berikutnya. Level 3 – Soft techniques atau ’tangan kosong’ dilakukan untuk menggiring tersangka yang tidak memperdulikan atau tidak menuruti perintah lisan penegak hukum. Level 4 – Perlindungan diri dengan tangan kosong (hard empty hand techniques) digunakan untuk mengatasi serangan fisik yang dilakukan tersangka. Level 5 – Intermediate weapon control adalah tindakan untuk situasi ketika tersangka (baik bersenjata ataupun tidak) melawan penegak hukum sehingga penegak hukum berpeluang terluka atau celaka. Penegak hukum sebaiknya menggunakan senjata seperti pemukul atau dayung perahu sebelum menggunakan senjata api. Level 6 – Tindakan mematikan atau deadly force hanya digunakan ketika penegak atau orang lain dalam waktu singkat berpeluang terbunuh. Situasi ini tidak umum terjadi dalam penegakan hukum di pesisir. Ketika mendesain dan menjalankan penegakan hukum secara konvensial, prosedur standar, pelatihan yang tepat bagi penegak hukum, kepandaian, dan jaringan adalah hal -hal penting yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum sehingga pelanggar dapat secara tepat ditangani dan sanksi hukum yang tepat dapat diterapkan. Untuk alasan-alasan tersebut, adalah para penegak hukum perlu membangun standar taktik untuk operasi patroli penegakan hukum.


Halaman: 22 dari 39



Diskusi 4.4: Prosedur penegakan hukum Petunjuk: (1) Diskusikan mengapa prosedur penegakan standar atau konvensional akan penting? (2) Mengapa penegakan hukum penting dilakukan secara bertahap dan bagaimana hal ini berkaitan dengan penegakan hukum secara interpretif? Waktu: 15 menit Taktik-taktik operasi Taktik operasi melibatkan kegitan patroli di darat dan patroli laut. Kegiatan penegakan hukum di darat merupakan upaya pencegahan dan kadang lebih efektif daripada kegiatan patroli di laut serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Contoh dari kegiatan di darat adalah penempatan petugas penegak hukum di pelabuhan atau petugas yang melakukan patroli berjalan kaki di sepanjang pantai. Inspeksi atau pemeriksaan mendadak terhadap kapal dan alat penangkap ikan di pelabuhan dapat menjadi strategi yang baik untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran di laut. Contoh lain untuk taktik di darat adalah menangani tempat asal atau sumber dan penyedia bahan peledak, sianida dan bahan beracun lain. Kegiatan patroli laut dapat mencakup tindakan-tindakan pencegahan dan korektif, terutama ketika petugas penegak hukum telah mampu melakukan pencarian, penahanan dan penyitaan. Peralatan yang paling penting dalam patroli laut adalah: (1) Protokol di atas kapal dan teknik inspeksi; (2) Aturan pencarian, penahanan, dan penyitaan; dan (3) Penanganan barang bukti. Kegiatan patroli laut umumnya memerlukan biaya yang tinggi, tidak sederhana, dan selalu berisiko. Kegiatan patroli laut sebaiknya dilakukan dan dipimpin oleh penegak hukum yang terlatih.

Hand-out 4.3: Daftar taktik operasi Hand-out 4.4: Prosedur naik ke kapal dalam patroli di laut Hand-out 4.5: Observasi dan informasi yang dikumpulkan dalam patroli laut


Halaman: 23 dari 39



Diskusi 4.5: Taktik operasi Petunjuk: Dalam kelompok kecil, lihatlah daftar taktik operasi yang diberikan dan tentukan jenis taktik yang paling tepat untuk setiap situasi berbeda. (1) Taktik yang mana paling tepat untuk menangani tindakan pelanggaran berupa penangkapan ikan yang merusak? Untuk tindakan penangkapan spesies ilegal? (2) Taktik yang mana paling baik untuk menangani orang yang tertangkap di dalam KKP yang tidak boleh dimasuki atau dijaga tepat? (3) Berikan contoh pelanggaran lain yang dapat diatasi dengan taktik-taktik operasional? Waktu: 30 menit Latihan 4.3: Quiz penegakan hukum! Tujuan: memastikan bahwa elemen-elemen interpretive enforcement dan penegakan hukum secara konvensional sudah dipahami. Petunjuk: Di dalam kelompok, sebutkan: (1) Tiga contoh potensi pelanggaran hukum di dalam KKP (2) Sebuah contoh penegakan hukum secara interpretif untuk KKP (3) Hal-hal yang perlu dicantumkan pada papan nama atau tanda KKP (4) Sebuah contoh nilai budaya yang penting dipertimbangkan dalam merancang program penegakan hukum untuk KKP (5) Lima peralatan (selain yang sudah disebutkan) yang harus ada pada petugas ketika naik ke atas kapal yang akan diperiksa. Bandingkan jawabanmu dengan kelompok lain, kemudian diskusikan. Waktu: 30-45 menit

4 Elemen Kompetensi: Menjelaskan perencanaan penegakan hukum 4.1 Aspek Pengetahuan: Tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum 4.1.1 Tinjauan ulang terhadap beberapa cara penegakan hukum Program penegakan yang seimbang akan menggabungkan dua jenis kegiatan penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara interpretif dan penegakan hukum secara konvensional. Strategi kunci dalam perencanaan penegakan untuk mengatasi pelanggaran di KKP yang umum adalah: (1) Pengenalan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kepedulian dan mendorong pelaporan jika terjadi tindakan pelanggaran hukum di kawasan pesisir dan nasional yang terjadi di kawasan pesisir, perairan sekitarnya, perairan di dalam atau di sekitar KKP.


Halaman: 24 dari 39



(2) Mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam penilaian, perencanaan, pemantauan dan evaluasi sumberdaya pesisir (3) Peraturan dan pengambilan keputusan yang transparan sehingga pemerintah lokal atau masyarakat dapat mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai bagian dari pelayanan publik atau masyarakat. (4) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keefektifan penegakan peraturan KK P dalam sistem pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih luas. (5) Kegiatan operasi di perairan KKP untuk menunjukkan keberadaan penegakan hukum, pengawas atau pemeriksa, dan mengidentifikasi serta menangkap pelaku pelanggaran hukum. (6) Kegiatan operasi di darat, seperti di desa pesisir, tempat pendaratan ikan, pe labuhan, pasar ikan dan tempat lain dalam kabupaten dan kota, untuk menunjukkan keberadaan penegakan hukum dan mengidentifikasi serta menangkap pelaku pelanggaran hukum.

4.2

Aspek Pengetahuan: Sejumlah pertimbangan dalam menyusun rencana penegakan hukum

Perencanaan berbasis masyarakat – Proses partisipatif dalam perencanaan, implemententasi dan monitoring pemanfaatan sumberdaya pesisir melalui tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan bersama. Sebagian besar dari proses perencanaan yang baik adalah participatory coastal resources assessment (PCRA) dimana masyarakat terlibat aktif dalam menyusun daftar dan memetakan sumber daya pesisir. Proses ini membawa berbagai pihak untuk bersama-sama mengindentifikasi dan menyusun prioritas pemanfaatan sumberdaya. Regulasi yang efektif – Peraturan KKP perlu disahkan dan mendapat dukungan banyak pihak. Sebuah peraturan tidak akan dapat menyenangkan semua orang selamanya. Namun manajemen KKP sebaiknya membuat alasan yang jelas tentang aturan yang berlaku di KKP. Kejelasan alasan ini terkait langsung dengan konsep pengenalan kepada masyarakat untuk membangun kepatuhan sukarela terhadap peraturan-peraturan yang ada. Monitoring dan evaluasi – Kegiatan ini untuk membantu pembuat rencana penegakan hukum untuk dapat mengukur keefektifan strategi yang mereka rencanakan. Informasi yang dikumpulkan dari kegiatan monitoring dapat digunakan untuk membuat penyesuaian rencana dengan harapan agar terjadi peningkatan kepatuhan terhadap aturan-aturan KKP. Informasi ini bisa berasal dari catatan pemerintah lokal, polisi, kelompok diskusi para pihak atau kajian lapangan. Pengelolaan Informasi – informasi yang dikumpulkan dari monitoring dan evaluasi tersebut perlu ditata dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak terkait. Pengelol aan informasi dapat menggunakan berbagai jenis perangkat atau beberapa jenis database. Beberapa contoh jenis informasi untuk basis data diperlihatkan pada gambar berikut:


Halaman: 25 dari 39

sumber

Jumlah yang dijatuhi hukuman

Jumlah kasus yang dihentikan


Jumlah penahanan

Rata-rata frekuensi patroli 1 – rendah ( 1 kali/bulan), 2 – sedang (mingguan), 3 – tinggi (harian)

Jumlah kapal patroli yang beroperasi

Tahun laporan

Jumlah anggota tim penegakan yang bertugas


Hand-out 4.6: Contoh survei penegakan hukum di kawasan pesisir Diskusi 4.6: Monitoring program penegakan hukum Materi: (1) Mengapa kegiatan monitoring terhadap program pemantauan penting dilakukan? (2) Elemen survei apa yang paling mungkin dikumpulkan? (3) Informasi apa yang sudah anda kumpulkan untuk KKP dan kawasan pesisir anda? Waktu: 15 menit Latihan 4.4: Survei penegakan hukum di pesisir Petunjuk: Secara perorangan, isilah formulir survei yang dibagikan dan bandingkan hasil anda dengan teman sebelah Anda. Waktu: 15 menit 4.3

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum

4.3.1. Kerangka kerja perencanaan kegiatan penegakan hukum Penyusunan rencana penegakan hukum adalah proses mengorganisasikan intelijen dalam melakukan operasi penegakan hukum yang efisien dan efe ktif. Perencanaan ini mencakup kebutuhan personel dan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi penegakan hukum.


Halaman: 26 dari 39



intelijen

Perencanaan

Operasi

Operasi di darat

Penangkapan

Operasi di laut

Pencegahan

Penangkapan

Investigasi Penanganan bukti Prosedur kriminal Prosedur administrasi

Gambar 4.4. Diagram alir perencanaan program penegakan hukum Intelijen adalah informasi yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk membuat keputusan, mengurangi ketidakpastian, mengetahui perubahan situasi terakhir dan mengantisipasi kompromi yang harus dilakukan. Pengumpulan informasi intelijen penting untuk menyusun rencana dan melaksanakan operasi penegakan hukum dengan sukses (PH-8, 201). Proses perencanaan penegakan hukum pada gilirannya akan menentukan kebutuhan informasi intelijen tambahan yang perlu dikumpulkan, baik untuk membangun informasi dasar (baseline) ataupun monitoring penegakan hukum. Informasi intelijen tersebut kemudian disampaikan kepada kalangan petugas berwenang atau tim penegak hukum. Informasi intelejen dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yaitu informasi strategis, informasi operasional, dan informasi taktis, tergantung pada sasaran, lingkup, dan rinciannya. Berikut adalah penjelasan singkat dari tiga jenis informasi tersebut: (1) Informasi strategis dibutuhkan untuk perencanaan skala luas dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan internasional. (2) Informasi operasional dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaksanaan semua jenis operasi, dan informasi rinci tentang sumber pelanggaran, seperti juga lokasi, waktu, dan tersangka pelaku yang terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum. Bagian dari proses perencanaan adalah membuat rencana operasi (RO) sehingga terdapat satu dokumen yang dijadikan acuan oleh semua unit penegakan hukum. Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 27 dari 39



(3) Intelijen taktis dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaksanaan operasi khusus.

Contoh sebuah rencana penegakan hukum Sebuah contoh ikhtisar unsur-unsur dalam rencana operasi-operasi yang umum bagi penegakan hukum di pesisir. Sebuah rencana operasi mungkin tidak perlu selengkap ini, namun memiliki setiap bagian yang sesuai dengan situasi tertentu.

Ringkasan Sebuah Contoh Rencana Operasi 1. Situasi: menjelaskan latar belakang informasi yang menggambarkan wilayah dan permasalah penegakan hukum di pesisir sehingga rencana perlu dibuat untuk menangani permasalahan tersebut. 2. Misi: menggambarkan tujuan keseluruhan dari rencana operasi. 3. Pelaksanaan (a) Konsep operasi: memuat tinjauan umum rencana operasi. (b) Operasi laut: menjelaskan taktik di laut yang akan diterapkan oleh satu atau beberapa unit penegakan hukum. (c) Operasi darat: menjelaskan taktik di darat yang akan diterapkan oleh sat atau beberapa unit penegakan hukum. (d) Penugasan: menjelaskan peran dan tanggung jawab institusi dan organisasi yang terlibat dalam operasi. (e) Mengkoordinasikan instruksi: menyediakan instruksi pada semua unit tentang peraturan, keselamatan, hak asasi manusia, seragam, dan tanggung jawab. 4. Administrasi dan logistik: menyediakan rencana lengkap untuk pemeliharaan dan mempertahankan unit agar dapat tetap beroperasi, misalnya mengenai perbekalan, bahan bakar, penyelamatan kru, bantuan medis, dan prosedur perbaikan. 5. Komando dan tanda-tanda: menggambar rantai komando operasi. (a) Pengaturan tugas: menyediakan struktur organisasi dan penugasan mencakup: komandan patroli, Petugas Pengamat Senior, Asisten Petugas Pengamat Senior, Petugas Informasi Publik, On-Scene Commander, dan unit penegak hukum. (b) Rencana keamanan: menggambarkan bagaimana rencana operasi terjaga dari kompromi dan memasukkan klasifikasi keamanan jika memungkinkan. (c) Daftar aset: daftar kemampuan dan kondisi semua aset untuk melaksanakan operasi (d) Rencana intelijen: menggambarkan semua metode pengumpulan intelijen. Kode nama pemberi informasi (informant), lokasi, dan prosedur pelaporan. Instrumen intelijen lain beserta fungsinya, juga dicantumkan. Bagian ini akan memerlukan status dokumen yang lebih tinggi karena menyangkut aspek kerahasiaan. Oleh karena itu perlu dibuat dalam dokumen berbeda. (e) Pelaporan: daftar jenis laporan yang dibutuhkan sebelum, selama, serta sesudah operasi penegakan hukum dilakukan, seperti Laporan Aktual Keberangkatan, Laporan Posisi Aktual Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 28 dari 39



(setiap 4 jam), Laporan aktual kedatangan, spot report (Laporan di lokasi, setelah ada kejadian penting), Laporan Kemajuan (setelah setiap ada perkembangan yang signifikan dari setiap kasus), dan Laporan Pergantian Operasi (laporan yang komprehensif setelah operasi selesai dilakukan). (f) Rencana komunikasi: berupa frekuensi radio yang akan digunakan, kode -kode, perubahan rutin kode, dan frekuensi cadangan jika diperlukan. (g) Peta: menyediakan peta berskala tepat yang menunjukkan semua lokasi operasi penegakan hukum. Distribusi dokumen: daftar nama dan lokasi untuk setiap rencana operasi Rencana operasi perlu disebarkan di antara semua pihak terkait, seperti staf penegak hukum, pengelola KKP, dan pemerintah lokal. Sebuah rencana yang lengkap akan berguna dalam mengatur dan melatih tim penegak hukum, termasuk pula melatih kemampuan monitoring dan menyesuaikan rencana penegakan hukum. Rencana tersebut sebaiknya memasukkan taktik operasi yang mengacu pada kemampuan tim penegak hukum dan karakteristik pelanggaran atau isu yang akan ditangani. Sebagai tambahan untuk penegakan hukum secara interpretif, sebuah rencana operasi adalah komponen penting dari sebuah program penegakan.


Halaman: 29 dari 39



BAB III SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI A Sumber Kepustakaan Modul ini merupakan adaptasi dari modul TOT MPA 101 yang diselenggarakan oleh NOAA , CI, CTSP dan TNC berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan - Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sesuai format pelatihan berbasis kompetensi.

1. Daftar pustaka Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. Philippine Coastal Management Guidebook No. 8 Coastal Law Enforcement. Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines. www.oneocean.org Oposa, A.A. 1996. Legal marketing of environmental law. Duke Journal of Comparative and International Law 6: p.273.

B Materi Pelatih Materi yang disiapkan pelatih berupa materi presentasi power point, slide, lembar/buku diktat yang diperlukan dalam proses pelatihan.

C Media Visual Materi modul dalam bentuk tayangan film/film multimedia tentang proses produksi, dalam VCD atau media lain, dengan menyebutkan judul, penerbit dan tahun penerbitan.

D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan 1. Daftar peralatan/mesin (1) Sebuah ruang pelatihan yang dapat mengakomodasi 35 orang, dan ruang gerak yang luas untuk simulasi dan dinamika kelompok. (2) Peralatan/mesin berupa: a. 5 buah meja yang masing-masing dapat mengakomodasi hingga 6 orang peserta. Bentuk meja ideal adalah lingkaran b. 1 buah meja untuk tim pelatih, hingga 6 orang c. 2 papan tulis besar d. 5 buah flipchart dan standar e. 1 buah penajam pensil (pencil sharpener) f. 2 buah dispenser air minum g. 1 buah komputer h. 1 buah printer i. 1 buah rak buku untuk menyimpan bahan-bahan referensi, peta dan lain-lain. j. 1 buah proyektor LCD k. 1 buah layar Judul Modul: Menjelaskan Program Penegakan Hukum untuk Pengelolaan KKP Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 30 dari 39



l. 5 buah papan tulis besar untuk memajang hasil pekerjaan peserta m. 1 set sound system (minimum 3 mikrofon, pengeras suara, amplifier) n. 1 set alat tulis kantor

2. Daftar bahan 1) Modul pelatihan 2) Buku-buku referensi 3) Bahan-bahan untuk hadiah atau reward 4) Peta atau gambar kawasan konservasi perairan 5) Kertas koran polos untuk flipchart 6) Lakbang kertas untuk menempelkan karya-karya peserta 7) Kertas adhesive aneka warna dan aneka ukuran 8) Taplak meja 9) Kelengkapan peserta (kaos seragam, topi, peta, buku, modul, buku tulis, spidol aneka warna per kelompok, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, 2 buah gunting per kelompok, USB flashdisk atau CD ROM untuk menyimpan materi pelatihan, karya peserta dan foto dokumentasi)


Halaman: 31 dari 39

MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Recommend Documents