MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Menjelaskan Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan KKP.KP.01.002.01

BUKU INFORMASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III Lt. 8 Jakarta Pusat

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

KATA PENGANTAR Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di dalam berbagai jenis perairan yang luasnya hampir mencapai 75% dari luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara peringkat kedua yang memiliki terumbu karang terluas di dunia setelah Australia. Wilayah Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada segitiga terumbu karang dunia yang terkenal dengan sebutan “the Coral Triangle”. Sekarang kawasan ini memiliki tantangan berupa degradasi ekosistem laut sehingga konservasi akan berperan penting dalam mengimbangi dampak dari eksploitasi berupa kelangkaan sumber daya ikan dan degradasi ekosistem laut yang timbul karena berbagai kegiatan manusia. Pencanangan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2015 memberikan makna bahwa poduksi perikanan, baik dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan, perlu ditingkatkan. Jika tidak diimbangi oleh semangat untuk menjamin keberlanjutan, cita-cita tersebut akan menyebabkan perikanan Indonesia mengalami krisis, di antaranya adalah berkurangnya atau hilangnya sumber daya ikan dan terhentinya kegiatan perikanan. Oleh sebab itu, perlu komitmen bersama untuk melakukan pelestarian sumber daya ikan dan konservasi lingkungan perairan dalam rangka menjaga keutuhan ekosistem perairan yang sehat. Kawasan konservasi perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut jelas adanya sinergi dan harmoni di antara konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan adalah memprakarsai dan memfasilitasi gagasan pembentukan kawasan konservasi perairan (KKP) di berbagai tempat. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sasaran kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Keberhasilan pengelola KKP sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten di berbagai bidang dan disiplin ilmu terkait. Untuk itu diperlukan serangkaian program pelatihan yang diselenggarakan oleh para pelatih yang mengajar dengan modul pelatihan berbasis kompetensi dalam proses pembelajaran yang efektif. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia tersebut, 32 orang pelatih (berasal dari lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat) mengikuti kegiatan Training of Trainers untuk Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar atau Training of Trainer in Marine Protected Areas 101 di Balai Diklat Perikanan Aertembaga dan Balai Diklat Perikanan Tegal pada bulan Juli – Agustus 2010. Sebagian dari pelatih tersebut selanjutnya telah melatih para calon pengelola kawasan konservasi perairan di Balai Diklat Perikanan Banyuwangi dan Balai Diklat Perikanan Belawan masing-masing berturut-turut pada bulan November 2010 dan Februari 2011. Seluruh rangkaian pelatihan tersebut diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan USAID-Coral Triangle Support Partnerships (USAID-CTSP) yang bekerjasama dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit KKJI – KP3K) dan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat – BPSDM KP). USAID-CTSP adalah sebuah kegiatan USAID yang pelaksanaannya melibatkan sebuah konsorsium yang terdiri dari tiga lembaga swadaya masyarakat internasional, yaitu Conservation International, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund.

Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: i dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Guna menunjang keberhasilan pelatihan–pelatihan di bidang konservasi perairan selanjutnya, maka dilakukan adaptasi terhadap bahan pelatihan yang dipakai dalam ToT MPA-101 menjadi Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Adaptasi bahan pelatihan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah diadopsi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan cq. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini memuat sebuah modul untuk pelatihan berbasis kompetesi yang berjudul "Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan”, khusus untuk unit kompetensi ”Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan”. Modul-modul untuk unit kompetensi lain disajikan dalam dokumen-dokumen terpisah. Semoga modul pelatihan ini bermanfaat bagi para pelatih, peserta pelatihan, dan para pengelola kawasan konservasi perairan serta para pembaca pada umumnya. Jakarta, November 2011 Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Drs. Mulyoto, MM. NIP 19580314 198103 1 002


Halaman: ii dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

UCAPAN TERIMA KASIH Tim Adaptasi Materi Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik perorangan maupun institusi, yang memungkinkan tersusunnya draft kurikulum ini. Mereka di antaranya adalah: (1) Pimpinan USAID-Indonesia yang memberikan arahan implementasi kegiatan Coral Triangle Support Partnerships (USAID-CTSP) dalam mendukung program pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan kawasan konservasi peraiaran di Indonesia. (2) Ms Anne Walton dari dari International MPA Capacity Building Program, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang pertama menyusun dan selalu mengembangkan modul pelatihan ini, menerapkannya dalam berbagai kegiatan pelatihan dan berkenan berbagi ilmu serta pengalamannya yang luar biasa kepada kami di Indonesia. (3) Tim Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepala Burung yang terdiri dari Conservation International Indonesia, The Nature Conservancy, dan World Wildlife Fund, sebagai pihak pertama bersama NOAA yang melaksanakan kegiatan pelatihan MPA 101 di kawasan bentang laut Kepala Burung (Bird’s Head Seascape) dan berkenan berbagi pengalaman dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. (4) Mr Jason Phillibotte, MSc (NOAA), Bapak Asril Djunaidi, MSc (CI Indonesia), Ibu Meity Mongdong, IK (CI Indonesia), Bapak Arisetiarso Soemodinoto, PhD (TNC) sebagai pelatih dalam penyelenggaraan rangkaian Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Aertembaga (Sulawesi Utara), Tegal (Jawa Tengah), Banyuwangi (Jawa Timur) dan Belawan (Sumatera Utara). (5) Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit KKJI – Ditjen KP3K). (6) Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslat - BPSDM-KP). (7) Para Widyaiswara di lingkungan Puslat Kelautan dan Perikanan – BPSDM KP (8) Para pelatih lulusan ToT MPA101 di Balai Diklat Perikanan Aertembaga dan Tegal. (9) Para narasumber dan panitia pelatihan ToT MPA101 dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Balai Diklat Perikanan Banyuwangi, Belawan dan Tegal, di antaranya adalah Ms Tamra Faris (ToT MPA101 di Aertembaga dan Tegal) dan Mr Edward Lindelof (Pelatihan MPA101 di Banyuwangi). (10) Para peserta pelatihan ToT MPA101 di Aertembaga dan Tegal dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Tingkat Dasar di Banyuwangi, Belawan dan Aertembaga. (11) Para mantan anggota Tim 11 yang dibentuk pada tahun 2009 oleh Direktur KKJI - Ditjen KP3K. Jakarta, 15 Agustus 2011 Ketua Tim Adaptasi Materi Pelatihan

Dr. M. Fedi A. Sondita Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: iii dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

TIM ADAPTASI MATERI PELATIHAN Seperti dijelaskan dalam Kata Pengantar di muka, naskah materi pelatihan ini berasal dari manual yang disusun oleh Tim NOAA yang dipimpin oleh Ms Anne Walton dan Tim Conservation International Indonesia untuk kegiatan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan di daerah Kepala Burung (Bird’s Heas Seascape – BHS). Manual tersebut kemudian dipakai sebagai materi pelatihan dalam dua kegiatan Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainers, ToT MPA101) pada tahun 2010. Setelah beberapa kali diterapkan dalam pelatihan di Banyuwangi, Belawan, Tegal dan Bitung, materi pelatihan ini kemudian diadaptasikan ke dalam format yang dikenali oleh para Widyaiswara di lingkungan BPSDM Kelautan dan Perikanan. Proses adaptasi ini difasilitasi oleh Conservation International Indonesia dengan pendanaan Program USAID-CTSP Indonesia sebagai tanggapan terhadap kebutuhan kurikulum untuk pelatihan konservasi perairan yang dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan BPSDM-KP. Tim adaptasi materi pelatihan ToT MPA101 menjadi dokumen silabus kurikulum dan modul pelatihan berbasis kompetensi ”Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan” No.

Nama

Institusi

1

Dr. M. Fedi A. Sondita

Conservation International Indonesia / Institut Pertanian Bogor

2

Untung Widodo, M.Ed

Tim 11 /Dit KKJI – Puslat BPSDM KP/ Widyaiswara Utama

3

Dr. Tiene Gunawan

Conservation International Indonesia

4

Pusat Pelatihan BPSDM KP

5

Pusat Pelatihan BPSDM KP


Halaman: iv dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................................i UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................................................iii TIM ADAPTASI MATERI PELATIHAN .................................................................................... iv BAB I STANDAR KOMPETENSI KHUSUS DAN SILABUS PELATIHAN UNTUK PELATIH KAWASAN KONSERVASI LAUT .........................................................................1 A Standar Kompetensi Kerja Khusus ...................................................................................1 Batasan Variabel .........................................................................................................1 Panduan Penilaian.......................................................................................................3 Aspek Kritis..................................................................................................................4 Kompetensi Kunci .......................................................................................................5 C Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi ...........................................................................6 BAB II MATERI MODUL MENJELASKAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN..............................................................................10 A Latar Belakang................................................................................................................10 Tinjauan Umum KKP..................................................................................................10 B Tujuan.............................................................................................................................10 C Ruang Lingkup ................................................................................................................10 D Peristilahan ....................................................................................................................11 E Diagram Alir Pencapaian Kompetensi ............................................................................12 MATERI UNIT KOMPETENSI ...............................................................................................13 1 Elemen Kompetensi: Menjelaskan Konsep Kawasan Konservasi Perairan ................13 1.1 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pengertian kawasan konservasi perairan ........13 1.1.1 Tinjauan umum tentang KKP ..........................................................................13 1.1.2 Pentingnya pengelolaan efektif untuk kawasan konservasi perairan............13 1.1.3 Definisi kawasan konservasi perairan ...........................................................13 1.2 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan keaneka-ragaman hayati dan fungsifungsinya ...................................................................................................................14 1.2.1 Biodiversitas dan kesehatan ekosistem: tujuan dan kebutuhan akan KKP ....14 1.3 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan tujuan dan sasaran KKP menurut IUCN ...........16 1.3.1 Jenis-jenis KKP menurut IUCN ........................................................................16 1.3.2 Penamaan kawasan konservasi perairan berdasarkan tingkat perlindungan ..................................................................................................17 1.3.3 Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN ..................................................................17 1.4 Aspek Keterampilan: Mengidentifikan tujuan dan sasaran kawasan konservasi menurut IUCN ...........................................................................................................18 1.5 Sikap Kerja: Setelah mendapat pengetahuan dan pengalaman singkat untuk menambah keterampilan, meyakini bahwa kawasan konservasi perairan memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan dan sumber daya alam tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat ...........................................................19 Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: v dari 47


1.6

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan contoh instrumen kebijakan konservasi perairan.....................................................................................................................19 1.6.1 Instrumen kebijakan KKP di tingkat global .....................................................19 1.6.2 Instrumen kebijakan KKP di tingkat regional .................................................21 1.6.3 Instrumen kebijakan KKP di tingkat nasional .................................................26

2 Elemen Kompetensi: Menjelaskan cara memilih lokasi KKP ......................................29 2.1 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan prinsip-prinsip dalam memilih lokasi KKP ........29 2.2 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kriteria pemilihan lokasi KKP............................30 3 Elemen Kompetensi: Menjelaskan pendekatan yang diterapan dalam pengelolaan KKP...........................................................................................................31 3.1 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pendekatan-pendekatan umum dalam mengelola KKP ..........................................................................................................31 3.1.1 Pelarangan ......................................................................................................31 3.1.2 Pembatasan ....................................................................................................31 3.2 Aspek Keterampilan: Memilih pendekatan yang akan diterapkan dalam mengelola KKP ..........................................................................................................32 3.3 Sikap Kerja: Dapat memaklumi penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP .....................................................................................................32 3.4 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kaitan antara pengelolaan pesisir terpadu dan keberadaan KKP .................................................................................................32 3.4.1 Konsep pengelolaan pesisir terpadu ..............................................................32 3.4.2 Posisi KKP dalam pengelolaan pesisir terpadu ...............................................34 4 Elemen Kompetensi: Menjelaskan konsep jejaring KKP .............................................35 4.1 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan konsep jejaring KKP ..........................................35 4.2 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan atribut atau ciri jejaring KKP ............................35 4.2.1 Keterkaitan ekologi.........................................................................................35 4.2.2 Keterkaitan sosial ...........................................................................................36 4.3 Aspek Pengetahuan: Menjelaskan mengapa beberapa KKP perlu berjejaring? .....36 BAB III SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ................................................................................................................38 A Sumber Kepustakaan .....................................................................................................38 B Materi Pelatih ................................................................................................................39 C Media Visual...................................................................................................................39 D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ...............................................................................39


Halaman: vi dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

BAB I STANDAR KOMPETENSI KHUSUS DAN SILABUS PELATIHAN UNTUK PELATIH KAWASAN KONSERVASI LAUT A Standar Kompetensi Kerja Khusus KODE UNIT : KKP.KP.01.002.01 JUDUL UNIT

:

Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan.

DESKRIPSI UNIT

:

Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membangun pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan cara memberikan pemahaman tentang prinsipprinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pembahasan mencakup konsep kawasan konservasi perairan, cara memilih lokasi KKP, pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP, dan konsep jejaring KKP.

ELEMEN KOMPETENSI (1) Menjelaskan Konsep Kawasan Konservasi Perairan

(2) Menjelaskan cara memilih lokasi KKP (3) Menjelaskan pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP

(4) Menjelaskan konsep jejaring KKP

KRITERIA UNJUK KERJA 1) Definisi kawasan konservasi perairan dijelaskan 2) Biodiversitas dan kesehatan ekosistem: tujuan dan kebutuhan akan KKP 3) Jenis-jenis KKP menurut IUCN disebutkan dan dijelaskan 4) Nama-nama kawasan konservasi perairan berdasarkan tingkat perlindungan disebutkan 5) Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN dijelaskan 6) Contoh instrumen kebijakan KKP di tingkat global disebutkan dan dijelaskan 7) Prinsip-prinsip dalam pemilihan lokasi KKP dijelaskan 8) Kriteria pemilihan sebuah lokasi KKP dijelaskan 9) Pendekatan pelarangan dan pembatasan dalam pengelolaan KKP dijelaskan 10) Kemampuan menentukan pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan ditunjukkan 11) Sikap memaklumi penerapan pendekatan pelarangan dan pembatasan dan pelarangan di KKP diungkapkan 12) Kaitan antara pengelolaan pesisir terpadu dan keberadaan KKP dijelaskan 13) Konsep jejaring KKP disebutkan dan dijelaskan 14) Atribut atau ciri jejaring KKP disebutkan dan dijelaskan 15) Alasan beberapa KKP perlu berjejaring disebutkan dan dijelaskan

Batasan Variabel 1. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengenal prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan. Parameter unit kompetensi tersebut di antaranya adalah: (1) Dapat menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan (2) Dapat menjelaskan cara memilih lokasi yang akan dijadikan KKP Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 1 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

(3) Dapat menjelaskan pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP (4) Dapat menjelaskan konsep jejaring KKP 2 Perlengkapan yang dibutuhkan agar modul ini dapat dipelajari secara efektif mencakup: (1) Sebuah ruang pelatihan yang dapat mengakomodasi 35 orang, dan ruang gerak yang luas untuk simulasi dengan perlengkapan berupa: (2) 5 buah meja berbentuk lingkaran untuk peserta yang masing-masing dapat mengakomodasi hingga 6 orang (3) 1 buah meja berbentuk lingkaran untuk tim pelatih, hingga 6 orang (4) 2 papan tulis besar (5) 5 buah flipchart dan standar. (6) 1 buah dispenser air minum (7) 1 buah komputer (8) 1 buah printer (9) 1 buah rak buku untuk menyimpan bahan-bahan referensi, peta dan lain-lain. (10)1 buah proyektor LCD (11)1 buah layar (12)5 buah papan tulis besar untuk memajang hasil pekerjaan peserta (13)1 set sound system (14)1 paket bahan-bahan habis dan alat tulis untuk 5 kelompok. 3 Tugas pekerjaan untuk mengelola KKP yang efektif di antaranya adalah: (1) Menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan (2) Memilih lokasi yang akan dijadikan bagian dari zona di dalam KKP (3) Menerapkan pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP (4) Menerapkan konsep dan membangun suatu jejaring KKP 4

Peraturan untuk mengelola KKL yang efektif adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (2) Perturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 2 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

(5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Laut Panduan Penilaian 1 Penjelasan penilaian Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini : (tidak ada). 2 Kondisi penilaian Kondisi penilaian yang merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainy a unit kompetensi yang terkait. Kondisi ini adalah: (1) Menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan. (2) Mengidentifikasi alasan pembentukan KKP (Latihan 1.1) (3) Mengidentifikasi tujuan-tujuan kawasan konservasi perairan (Latihan 1.2) (4) Menentukan pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan (Latihan 1.3) Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, ketika praktek, baik secara perorangan maupun kelompok ketika review atau evaluasi dilakukan. 3 Pengetahuan yang dibutuhkan Pengetahuan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini adalah sebagai berikut: 1) Tinjauan umum tentang KKP 2) Pentingnya pengelolaan efektif untuk kawasan konservasi perairan 3) Definisi kawasan konservasi perairan 4) Definisi kawasan konservasi perairan menurut peraturan di Indonesia 5) Jenis-jenis kawasan konservasi perairan di Indonesia 6) Biodiversitas dan kesehatan ekosistem: Tujuan dan kebutuhan KKP 7) Perisitilahan dalam biodiversitas (HO 1.1) 8) Kategori KKP menurut IUCN 9) Penamaan KKP berdasar tingkat perlindungan 10) Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN 11) Instrumen kebijakan KKP di tingkat global 12) Instrumen kebijakan KKP di tingkat regional 13) Instrumen kebijakan KKP di tingkat nasional 14) Instrumen kebijakan KKP di tingkat lokal 15) Kriteria pemilihan lokasi KKP 16) Pendekatan umum dalam pengelolaan KKP Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 3 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

17) Konsep pengelolaan pesisir terpadu 18) Posisi KKP dalam pengelolaan pesisir terpadu 19) Jejaring KKP 20) Atribut jejaring KKP 21) Keterkaitan sosial 4 Keterampilan yang dibutuhkan Keterampilan yang dibutuhkan untuk unit kompetensi ini adalah sebagai berikut: 1) Mampu mengidentifikasi alasan pembentukan kawasan konservasi perairan 2) Mampu mengidentifikasi tujuan-tujuan kawasan konservasi perairan 3) Mampu memilih pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan 5 Sikap yang diharapkan 1) Meyakini bahwa pendirian kawasan konservasi perairan akan memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan dan sumber daya alam, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Dapat memaklumi penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP

Aspek Kritis Aspek kritis untuk mengidentifikasi sikap peserta yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: 1) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran KKP sesuai pedoman IUCN dengan tepat. 2) Cara mengelola KKP dengan teknik-teknik pendekatan yang efektif dengan tepat.


Halaman: 4 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Kompetensi Kunci NO

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

1.

Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi

2

2.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

2

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2


TINGKAT

Halaman: 5 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

C Silabus Pelatihan Berbasis Kompetensi Judul Unit Kompetensi : Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Kode Unit Kompetensi : KKP.KP.01.002.01 Deskripsi Unit Kompetensi : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untu k membangun pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan cara memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pembahasan mencakup konsep kawasan konservasi perairan, cara memilih lokasi KKP, pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP, dan konsep jejaring KKP. Prakiraan Waktu Pelatihan : 8,0 JP @ 45 menit Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

Menjelaskan Konsep kawasan konsep kawasan konservasi perairan konservasi perairan dijelaskan (1.1) (1)

Indikator Unjuk Kinerja

Dapat menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan

Materi Pelatihan Pengetahuan

Tinjauan umum tentang KKP (1.1.1)

Jumlah Lama Jam Pelatihan Pelatihan Teori Praktek @ 45 menit

Keterampilan

Sikap

-

-

0,20

-

0,20

-

0,30

-

0,30

Pentingnya pengelolaan efektif untuk kawasan konservasi perairan (1.1.2) Definisi kawasan konservasi perairan (1.1.3)

Keanekaragaman hayati dan fungsifungsinya dijelaskan (1.2)

Dapat menjelaskan keanekaragaman hayati dan fungsifungsinya

Biodiversitas dan kesehatan ekosistem: Tujuan dan kebutuhan KKP (1.2.1) Glosarium Keanekaragaman Hayati (HO . 1.1.)


Latihan 1.1 : Mengidentifikasi alasan pembentukan KKP Halaman: 6 dari 47


Tujuan dan sasaran KKP menurut IUCN dijelaskan (1.3)

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01 Dapat menjelaskan tujuan dan sasaran KKP menurut IUCN

Jenis-jenis KKP menurut IUCN (1.3.1)

-

-

0,50

0,50

1,00

Diskusi 1.1 : Definisi kawasan konservasi perairan

Mengidentifikasi tujuan-tujuan kawasan konservasi perairan dengan tepat

1,00

1,00

2,00

-

1,00

-

1,00

Penamaan KKP berdasar tingkat perlindungan (1.3.2) Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN (1.3.3) HO 1.2 : Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN

Tujuan dan sasaran kawasan konservasi perairan diidentifikasi (1.5)

Instrumen kebijakan konservasi perairan dijelaskan (1.6)

mampu mengidentifikasi tujuan-tujuan kawasan konservasi perairan harus mampu mengidentifikasi tujuan-tujuan kawasan konservasi perairan Dapat menjelaskan instrumen kebijakan KKP di tingkat global, regional dan nasional dan local

Latihan 1.2 : Mengenali sasaran yang ingin dicapai

Instrumen kebijakan KKP di tingkat global (1.6.1)

-

Instrumen kebijakan KKP di tingkat regional (1.6.2) Instrumen kebijakan KKP di tingkat nasional (1.6.3)


Halaman: 7 dari 47


Menjelaskan cara memilih lokasi KKP (2)

Prinsip-prinsip dalam memilih lokasi KKP dijelaskan (3.1)

Kriteria pemilihan lokasi KKP dijelaskan (3.2)

Menjelaskan pendekatan ya ng di terapkan dalam pengelolaan KKP (3)

Pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP dijelaskan, ditentukan dan dimaklumi (3.1)

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01 Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dalam memilih lokasi KKP Dapat HO 1.3 : Kriteria pemilihan menjelaskan lokasi KKP kriteria pemilihan lokasi KKP HO 1.4 : Studi Kasus – Proses penetapan jaringan KKP Narkorotubu,Fiji”Youbula Management Unite Nakorotubu Distric” Dapat Pelarangan ((3.1.1) menjelaskan pendekatan yang Pembatasan (3.1.2) umum diterapkan dalam pengelolaan KKP

pendekatan Mampu memilih pengelolaan yang akan pendekatan diterapkan dipilih (3.2) pengelolaan yang akan diterapkan

penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP dimaklumi (3.3)

Dapat memaklumi penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP


-

-

0,50

-

-

0,50

-

0,50

0,50

1,00

Latihan 1.3 : Menentukan pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan Dapat memaklumi penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP

Halaman: 8 dari 47


Kaitan antara pengelolaan pesisir terpadu dan keberadaan KKP dijelaskan (3.4)

Menjelaskan Konsep jejaring KKP konsep jejaring KKP dijelaskan (4.1) (4) Atribut atau ciri jejaring KKP dijelaskan (4.2)

Mengapa beberapa KKP perlu bejejaring dijelaskan (4.3)

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01 Dapat menjelaskan kaitan antara pengelolaan pesisir terpadu dan keberadaan KKP Dapat menjelaskan konsep jejaring KKP

Konsep pengelolaan pesisir terpadu (3.4.1)

-

0,50

-

0,50

Posisi KKP dalam pengelolaan pesisir terpadu (3.4.2)

Diskusi 1.2 : Beragam pengalaman dalam pengelolaan pesisir terpadu

Jejaring KKP (4.1.1)

-

-

0,50

-

0.50

6,00

2,00

8,00

Keterkaitan ekologi (4.2.1) Keterkaitan sosial (4.2.2)

Dapat menjelaskan atribut atau ciri jejaring KKP

Dapat menjelakan mengapa beberapa KP perlu berjejaring JUMLAH


Diskusi 1.3 : Beragam pengalaman dengan jejaring KKP

Halaman: 9 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

BAB II MATERI MODUL MENJELASKAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

A Latar Belakang Tinjauan Umum KKP Kawasan Konservasi Perairan (KKP) penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga kesehatan dan jasa ekosistem. KKP dapat berdiri sendiri atau dalam sebuah jaringan. KKP adalah alat pengelolaan tambahan bagi program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) . Terdapat ribuan KKP di seluruh dunia yang dibangun oleh masyarakat lokal dan pemerintah atau oleh lembaga nasional. Ukuran KKP tersebut berkisar 5-10 hektar hingga 38 juta hektar, namun sebagian besar berukuran lebih kecil dari ukuran terluas tersebut. Tidak ada satupun model ’paling tepat’ untuk sebuah KKP karena semua model berbagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan banyak program KKP dalam proses pengelolaannya bergantung pada keikutsertaan para pihak. Meski banyak KKP telah berjalan, persentase kawasan pesisir dan laut yang masuk dalam kawasan yang dilindungi masih relatif sedikit. Juga masih ada kebutuhan besar untuk mempelajari pembuatan desain, perencanaan, dan pengelolaan KKP. Menjadi sebuah kesempatan berharga jika ada kesempatan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan KKP untuk duduk bersama dan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pengelolaan yang efektif dibutuhkan sebuah KKP agar dapat mencapai serangkaian tujuannya. Pengelolaan dimulai dari sebuah usulan, berlanjut ke proses perencanaan dan penetapan, hingga menjalankan KKP dari hari ke hari. Pengelolaan KKP yang efektif berhubungan dengan proses dan prinsip pengelolaan pesisir dan laut, termasuk dan tidak terbatas pada proses partisipasi berbasis masyarakat, penegakan hukum, penurunan kemiskinan, penciptaan mata pencaharian alternatif, wisata berkelanjutan, kapasitas institusi, pendidikan, penjangkauan, dan membangun kepedulian. B Tujuan 1) Memperkenalkan peserta pelatihan dengan tujuan dan format pelatihan 2) Memberikan sebuah pemahaman konsep KKP serta kaitan mereka dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. 3) Memperkenalkan teknik-teknik pengelolaan pesisir yang sesuai untuk KKP. C Ruang Lingkup (1)

Menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan

(2)

Menjelaskan cara memilih lokasi KKP

(3)

Menjelaskan pendekatan yang umum diterapkan dalam pengelolaan KKP

(4)

Menjelaskan konsep jejaring KKP


Halaman: 10 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

D Peristilahan 1) Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 2) Taman nasional perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP 3) Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. 4) Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. 5) Suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. 6) Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan. 7) Habitat : Suatu area yang dihuni oleh jenis tertentu atau kelompok jenis 8) MPA : Singkatan dari ”Marine Protected Areas” (Kawasan Konservasi Perairan=KKP) adalah istilah umum bagi suatu kawasan yang dilindungi dengan tujuan utama mengkonservasi keanekaragaman hayati. 9) Marine Sanctuary (Cagar Alam Laut): KKP yang melarang semua kegiatan ekstraktif, seperti penangkapan ikan serta pengumpulan cangkang, rumput laut, dan lain-lain. Sebuah cagar alam laut dapat digunakan untuk mengontrol kegiatan lain termasuk akses masuk, dengan tujuan melindungi ekosistem di area tertentu. 10) Marine Reserve (Cadangan Laut): KKP di mana Cagar Alam diberlakukan pada sebagian area, tetapi akses dan aktifitas tetap dikendalikan, seperti berkapal, pemasangan jangkar, dan beragam teknik penangkapan ikan. Sebuah cadangan dapat menerapkan zonasi yang didalamnya dapat saja terdapat cagar alam. 11) Marine Park (Taman Laut): sebuah KKP yang mendorong kegiatan edukasi, rekreasi, dan perlindungan. Sebuah Taman Laut biasanya dibagi dalam zonasi yang dapat saja mencakup kawasan cadangan dan/atau cagar alam. 12) UNCLOS singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea Konvensi tentang Hukum Laut yang diselenggarakan tahun , 1994 yang menetapkan batas lautan suatu Negara 13) Biodiversitas adalah cara singkat untuk menyebut keanekaragaman hayati, sebuah terminologi yang mengacu pada variabilitas dan variasi di antara makhluk hidup dan ekosistem. 14) UNCED United Nations Conference on Environment and Development yang diselenggarakan tahun 1992 yang diselenggarakan oleh PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan


Halaman: 11 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

E Diagram Alir Pencapaian Kompetensi

Gambar 1. Diagram alir pembahasan elemen-elemen kompetensi untuk mencapai kompetensi ”Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan ”


Halaman: 12 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

MATERI UNIT KOMPETENSI 1 1.1

Elemen Kompetensi: Menjelaskan Konsep Kawasan Konservasi Perairan Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pengertian kawasan konservasi perairan

1.1.1 Tinjauan umum tentang KKP Kawasan konservasi perairan (KKP) penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga kesehatan dan jasa ekosistem. KKP dapat berdiri sendiri atau dalam sebuah jaringan. KKP adalah alat pengelolaan tambahan bagi program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) . Terdapat ribuan KKP di seluruh dunia yang dibangun oleh masyarakat lokal dan pemerintah atau oleh lembaga nasional. Ukuran KKP tersebut berkisar 5-10 hektar hingga 38 juta hektar, namun sebagian besar berukuran lebih kecil dari ukuran terluas tersebut. Tidak ada satupun model ’paling tepat’ untuk sebuah KKP karena semua model berbagi tujuan konservasi keanek aragaman hayati dan banyak program KKP dalam proses pengelolaannya bergantung pada keikutsertaan para pihak. Meski banyak KKP telah berjalan, persentase kawasan pesisir dan laut yang masuk dalam kawasan yang dilindungi masih relatif sedikit. Juga masih ada kebutuhan besar untuk mempelajari pembuatan desain, perencanaan, dan pengelolaan KKP. Menjadi sebuah kesempatan berharga jika ada kesempatan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan KKP untuk duduk bersama dan berbagi pengetahuan dan pengalaman. 1.1.2 Pentingnya pengelolaan efektif untuk kawasan konservasi perairan Pengelolaan yang efektif dibutuhkan sebuah KKP agar dapat mencapai serangkaian tujuannya. Pengelolaan dimulai dari sebuah usulan, berlanjut ke proses perencanaan dan penetapan, hingga menjalankan KKP dari hari ke hari. Pengelolaan KKP yang efektif berhubungan dengan proses dan prinsip pengelolaan pesisir dan laut, termasuk dan tidak terbatas pada proses partisipasi berbasis masyarakat, penegakan hukum, penurunan kemiskinan, penciptaan mata pencaharian alternatif, wisata berkelanjutan, kapasitas institusi, pendidikan, penjangkauan, dan membangun kepedulian. 1.1.3 Definisi kawasan konservasi perairan Sebuah KKP didefinisikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai: “Suatu kawasan di wilayah intertidal atau subtidal berikut perairan serta flora, fauna, sejarah, dan budaya yang berasosiasi, yang telah dilindungi oleh hukum atau aturan lain untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang berada di dalamnya.” Definisi itu dibangun dalam World Wilderness Congress (Kongres Hidupan Liar Dunia) ke -4 dan secara formal diadopsi oleh IUCN pada Sidang Umum ke-17 di tahun 1988; enam tahun kemudian World Congress on National Parks (Kongres Dunia tentang Taman Nasional) meminta kawasan laut, pesisir dan perairan tawar diintegrasi ke dalam jaringan dunia kawasan yang dilindungi (Gubbay 1995, hlm 3). Definisi KKP dari IUCN juga sangat luas; “Marine Protected Areas” (Kawasan Konservasi Perairan=KKP) adalah istilah umum bagi suatu kawasan yang dilindungi dengan tujuan utama mengkonservasi keanekaragaman hayati. Di dalamnya termasuk kawasan dengan beda tujuan, desain, pendekatan pengelolaan, serta nama. Dengan demikian, kawasan apapun yang sesuai dengan definisi tersebut, dengan nama perlindungan, taman, ataupun cagar alam, adalah sebuah KKP. KKP dapat pula berdekatan dengan dan/atau mencakup area daratan.


Halaman: 13 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Di Indonesia, kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai sebuah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 1.2

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan keaneka-ragaman hayati dan fungsi-fungsinya

1.2.1

Biodiversitas dan kesehatan ekosistem: tujuan dan kebutuhan akan KKP Biodiversitas adalah cara singkat untuk menyebut keanekaragaman hayati, sebuah terminologi yang mengacu pada variabilitas dan variasi di antara makhluk hidup dan ekosistem. Biodiversitas bermakna variasi antar organisme dalam beragam tingkatan, mencakup tingkat genetik, spesies (jenis), dan komunitas, serta variasi dan variabilitas dalam habitat dan ekosistem di mana mereka berada.

Terdapat lebih banyak jumlah jenis organisme di daratan (~1,5 juta jenis) di lautan (~250.000 yang telah diketahui). Meski demikian, lautan memiliki lebih banyak ragam tingkat taksonomi yang lebih tinggi (misalnya tingkat kelas dan filum). Dari sekitar 33 filum atau subfilum dikerajaan hewan, setidaknya 32 diantaranya hidup di lautan dan sekitar 15-nya hanya ada di lautan (Norse 1993). Handout 1.1: Glosarium Keaneka-ragaman Hayati

Biodiversitas penting bagi fungsi ekosistem, integrasi ekosistem dan ekologi, kesehatan ekosistem dan jasa-jasa ekosistem. Sebuah ekosistem adalah komunitas organisme beserta habitatnya yang berfungsi sebagai satu unit yang saling berhubungan, yaitu: 1) fungsi-fungsi ekosistem adalah proses-proses ekologi yang berlangsung di dalam atau antar ekosistem. Sebagai contoh adalah pengikatan unsur hara, pertukaran unsur hara, produktivitas, suksesi dan dekomposisi. 2) integritas ekosistem atau ekologi adalah kemampuan suatu ekosistem untuk menaungi dan mempertahankan sebuah komunitas dalam jangka waktu yang panjang, serta kemampuan mempertahankan komposisi jenis dan fungsi ekosistem yang ada di dalamnya. 3) kesehatan ekosistem adalah kestabilan, kelentingan terhadap tekanan, dan kemampuannya menyediakan serangkaian jasa tertentu. 4) jasa ekosistem adalah apa yang ekosistem dapat berikan kepada manusia. Sebagai contoh adalah makanan, air, perlindungan pantai, pengaturan iklim dan peran ekosistem ke nilainilai budaya. Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 14 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Kesehatan sebuah ekosistem bergantung pada biodiversitas. Melindungi biodiversitas adalah suatu cara menjaga kesehatan ekosistem, yang pada gilirannya mempertahankan jasa-jasa lingkungan. Sebaliknya, penurunan biodiversitas dapat berarti penurunan kesehatan ekosistem yang pada akhirnya berdampak pada manusia karena jasa-jasa lingkungan terkena dampak negatif. Di banyak tempat di dunia, kajian tingkat nasional, regional dan global menunjukkan keanekaragaman hayati di daratan dan lautan menurun, seringkali secara dramatis. KKP adalah satu cara dalam usaha memperlambat kehilangan biodiversitas dan melindungi kesehatan ekosistem. Kawasan yang dilindungi dikelola secara efektif dengan tujuan melindungi seluruh habi tat dan/atau ekosistem, pada akhirnya akan lebih efektif melindungi kesehatan ekosistem daripada sejumlah program atau strategi yang bertujuan melindungi jenis tertentu.

Latihan 1.1: Alasan Pembentukan KKP Tujuan: untuk memahami berbagai alasan pembentukan KKP. Petunjuk: Diskusikan hal-hal dibawah ini bersama kelompok anda: 1) Apa yang menjadi alasan utama pembentukan KKP di daerah anda? 2) Kriteria apa saja yang diperlukan dalam pembentukan KKP? 3) Jangan lupa mempertimbangkan kriteria biologi, sosial, budaya dan ekonomi. 4) Apakah harus ada ukuran minimum atau maksimum? Waktu :(45 menit) Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 15 dari 47


1.3

Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan tujuan dan sasaran KKP menurut IUCN

1.3.1 Jenis-jenis KKP menurut IUCN Melalui World Commission on Protected Areas (WCPA) IUCN telah menetapkan enam (VI) kategori kawasan yang dilindungi yang semuanya memiliki nilai penting yang setara. Setiap negara memiliki tanggung jawab menentukan kawasan yang dilindungi di negaranya sesuai kategori tersebut dengan menggunakan panduan IUCN. Sebuah kawasan yang dilindungi dikategorikan sebagai satu dari kategori berikut ini, tergantung pada tujuan utama pengelolaan. Catatan: keenam kategori saat ini sedang dikaji ulang untuk dimodifikasi. Tabel 1. Kategori, nama dan definisi kawasan konservasi menurut IUCN Kategori

Nama

Definisi

Ia

Cagar Alam murni: kawasan yang dilindungi terutama bagi kepentingan ilmu pengetahuan

Area di daratan dan/atau laut yang memiliki ekosistem sangat baik atau memiliki keterwakilan ekosistem, bentang geologi atau fisiologi dan/atau jenis serta ditujukan bagi penelitian ilmiah dan/atau monitoring lingkungan.

Ib

Kawasan Hidupan Liar: kawasan yang dilindungi bagi hidupan liar.

Suatu area luas di darat dan atau laut yang dilindungi dan dikelola untuk menjaga kondisi alaminya yang menyimpan karakteristik dan pengaruh alami, serta tidak mengalami atau hanya sedikit mengalami modifikasi.

II

Taman Nasional: kawasan yang dilindungi untuk melindungi ekosistem dan kegiatan wisata

Kawasan alami di darat dan/atau laut yang diperuntukkan bagi (a) melindungi sebuah kesatuan ekologi dari satu atau lebih ekosistem bagi generasi saat ini dan akan datang; (b) melarang pemanfaatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkan, dan (c) menyediakan dasar bagi perkembangan spiritual, ilmu pengetahuan, edukasi, rekreasi dan wisatawan melalui cara -cara yang sesuai dengan prinsip lingkungan dan budaya.

III

Monumen Alami: kawasan yang dilindungi untuk mempertahankan bentang alam

Suatu area yang memiliki satu atau lebih bentang alam yang bernilai luar biasa atau unik karena jarang dijumpai, mewakili atau mengandung nilai estetika atau budaya.

IV

Kawasan Pengelolaan Habitat/Jenis: kawasan yang dilindungi dengan menerapkan pengelolaan intervensi

Kawasan di darat dan/laut yang aktif dikelola untuk menjamin perlindungan habitat dan/atau pemenuhan kebutuhan jenis tertentu.

V

Perlindungan Bentang alam Darat/laut: ditujukan terutama untuk mengkonservasi bentang alam darat/laut dan untuk rekreasi

Kawasan daratan berikut pantai atau lautnya, yang karena i nteraksi manusia dan alam sepanjang waktu telah menghasilkan karakteristik unik kawasan dengan nilai -nilai estetika, ekologi dan/atau budaya dan kadang ditambah dengan keanekaragaman hayati. Menjaga integrasi interaksi alami ini penting bagi perlindungan, perawatan dan evolusi area tersebut.

VI

Kawasan perlindungan sumberdaya: kawasan yang diutamakan bagi pemanfaatan ekosistem alami secara berkelanjutan

Kawasan memiliki sistem alami yang tidak mengalami modifikasi besar, kemudian dikelola untuk menjamin perlindungan dan penjagaan jangka panjang biodiversitas di sana, serta di saat yang sama menyediakan barang dan jasa alam secara berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat.


Halaman: 16 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Sebagai tambahan, beberapa KKP dapat memiliki status internasional sebagai tambahan status di negara asalnya. Sebagai contoh, Cadangan Biosfer adalah kawasan perlindungan yang telah dikenal secara internasional di bawah program UNESCO, Man and the Biosphere, karena nilainya dalam menyediakan ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai -nilai kemanusiaan untukmendukung pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan Kawasan Warisan Dunia ( World Heritage Sites) yang juga dibangun UNESCO. Kawasan tersebut ditetapkan karenabudaya atau kondisi alam yang menonjol serta penting sebagai warisan bersama umat manusia. Handout 1.2: Matriks Tujuan Pengelolaan dan Kategori IUCN untuk Kawasan Dilindungi 1.3.2 Penamaan kawasan konservasi perairan berdasarkan tingkat perlindungan Sebuah negara dapat saja memiliki sistem sendiri dalam memberi nama KKP -nya sesuai tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Filipina contohnya, memiliki beberapa jenis KKP sebagai berikut: 1) Marine Protected Area (Kawasan Konservasi Perairan): kawasan laut yang dilindungi oleh peraturan perundangan atau mekanisme lain serta dikelola berdasar aturan atau panduan khusus dalam rangka mengatur kegiatan dan melindungi sebagian atau seluruh lingkungan pesisir dan laut. 2) Marine Sanctuary (Cagar Alam Laut): KKP yang melarang semua kegiatan ekstraktif, seperti penangkapan ikan serta pengumpulan cangkang, rumput laut, dan lain-lain. Sebuah cagar alam laut dapat digunakan untuk mengontrol kegiatan lain termasuk akses masuk, dengan tujuan melindungi ekosistem di area tertentu. 3) Marine Reserve (Cadangan Laut): KKP di mana Cagar Alam diberlakukan pada sebagian area, tetapi akses dan aktifitas tetap dikendalikan, seperti berkapal, pemasangan jangkar, dan beragam teknik penangkapan ikan. Sebuah cadangan dapat menerapkan zonasi yang didalamnya dapat saja terdapat cagar alam. 4) Marine Park (Taman Laut): sebuah KKP yang mendorong kegiatan edukasi, rekreasi, dan perlindungan. Sebuah Taman Laut biasanya dibagi dalam zonasi yang dapat saja mencakup kawasan cadangan dan/atau cagar alam. Penting untuk dicatat bahwa tingkat perlindungan sebuah cagar alam laut, cadangan laut dan taman laut di satu negara dapat berbeda di negara lain. 1.3.3 Tujuan-tujuan KKP menurut IUCN Perencanaan dan pengelolaan suatu KKP harus mengikuti tujuan yang diinginkan. Di tingkat internasional, IUCN dalam Sidang Umumnya ke-17 tahun 1988 mengadopsi satu rangkaian tujuan KKP secara global: 1) Melindungi dan mengelola perwakilan penting sistem laut dan estuaria untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang serta menjaga keanekaragaman genetik; 2) Melindungi jenis dan populasi yang menurun, terancam, jarang atau genting, dan secara khusus melindungi habitat yang penting bagi kelangsungan hidup jenis-jenis tersebut; 3) Melindungi dan mengelola kawasan yang penting bagi siklus hidup jenis-jenis yang penting secara ekonomi 4) Mencegah kegiatan-kegiatan dari luar berpengaruh merusak KKP; Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 17 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

5) Menyediakan kesinambungan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh pembentukan KKP; mempertahankan, melindungi, dan mengelola lokasi yang memiliki nilai sejarah dan budaya serta nilai estetik wilayah laut dan estuari bagi generasi saat ini dan akan datang; 6) Menyediakan interpretasi sistem-sistem kelautan dan estuaria untuk kebutuhan 7) konservasi, pendidikan, dan wisata; 8) Mengakomodasi, melalui pengelolaan yang tepat serta kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan utama pengelolaan laut dan estuari; 9) Menyediakan penelitian dan pelatihan, monitoring dampak kegiatan manusia pada lingkungan, termasuk dampak langsung dan tidak langsung pembangunan dan prak tek pemanfaatan lahan di sekelilingnya. Kongres Dunia Ke-4 Taman Nasional dan Kawasan Dilindungi: Rencana Aksi Caracas Tujuan-tujuan umum kawasan dilindungi: 1) Mengintegrasikan kawasan dilindungi ke dalam kerangka perencanaan yang lebih luas. 2) Memperluas dukungan bagi kawasan dilindungi. 3) Menguatkan kapasitas untuk mengelola kawasan dilindungi. 4) Memperluas kerjasama internasional dalam pendanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dilindungi. Tujuan khusus bagi pengelolaan kawasan yang dilindungi: 1) Berkontribusi ke sistem global dalam rangka memasukkan wilayah pesisir dan laut menjadi dasar dalam mengkaji kekuatan kawasan yang dilindungi di wilayah tersebut. 2) Berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan kawasan pesisir dan memastikan kawasan yang dilindungi baik di laut dan darat, digunakan sebagai perangkat dalam program pengelolaan tersebut. 3) Membangun dan melaksanakan program yang terintegrasi untuk KKP Diskusi 1.1: Definisi kawasan konservasi perairan Apakah Indonesia sudah memiliki jenis-jenis dan definisi KKP yang jelas?

1.4

Aspek Keterampilan: Mengidentifikan tujuan dan sasaran kawasan konservasi menurut IUCN

Dari kategori KKP dan tujuan secara Global berdasarkan IUCN dapat diidentifikasi sasaran yang akan dicapai oleh sebuah KKL dengan langkah-langkah sbb: 1) Kajilah semua aspek yang terdapat pada KKL anda dan keunggulan potensi yang dimiliki. 2) Pahami tujuan KKP secara global berdasar IUCN, tujuan umum dan tujuan khusus sesuai Rencana Aksi Caracas 3) Tentukan tujuan dan sasaran KKL yang akan dicapai Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 18 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Latihan 1.2 — Mengenali sasaran yang ingin dicapai Tujuan: memahami bahwa KKP ditetapkan dengan beragam alasan berdasar sasaran dan tujuan yang diinginkan. Dalam kelompok, kajilah sasaran contoh KKP yang telah disediakan. Tulis hasilnya di papan tulis atau flipchart. Selanjunya lihat tujuan-tujuan KKP dalam IUCN dan Kongres Dunia Ke-4. Seberapa sesuai tujuan tersebut dengan tujuan KKP yang dicontohkan kepadamu? Apakah sasaran KKP tersebut tepat? Mengapa ya atau mengapa tidak? (30 menit) 1.5

Sikap Kerja: Setelah mendapat pengetahuan dan pengalaman singkat untuk menambah keterampilan, meyakini bahwa kawasan konservasi perairan memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan dan sumber daya alam tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat

Untuk menentukan tujuan dan sasaran KKP sesuai pedoman IUCN memerlukan cara berpikir yang komprehensip menelaah dari berbagai aspek baik potensi sumberdaya alam yang bersifat potensial dan perlu dilindungi atau dilestarikan, dan aspek social budaya , ekonomi serta lingkungan. Dengan penelaaahan yang komptehensip akan dapat diidentifikasi tujuajn dan sasaran KKP yan g tepat. 1.6

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan contoh instrumen kebijakan konservasi perairan

Terdapat tekanan di tingkat nasional dan internasional untuk membangun KKP dan jejaring. Di manapun kamu mencari, baik dalam literatur ilmiah atau dalam keberlanjutan masyarakat lokal, terdapat pertimbangan dan kebutuhan akan KKP. Kawasan anda tidak membentuk dan mengelola KKP dalam isolasi, sebaliknya, KKP-KKP yang ada di dalamnya hadir dalam konteks lebih luas. Untuk dapat membentuk dan mengelola KKP secara efektif sehingga mereka mampu mencapai sasaran yang diharapkan, adalah penting untuk memahami kerangka kebijakan penetapan KKP. Beberapa panduan dan perangkat kebijakan di tingkat internasional, regional dan lokal, termasuk yang disebutkan di bawah ini. 1.6.1

Instrumen kebijakan KKP di tingkat global

A Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1994, 150 negara) UNCLOS membagi lautan ke dalam dua wilayah berbeda: 1) “Areas under national jurisdiction” (area dalam jurisdiksi nasional) mencakup perairan internal, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan ( contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. 2) “Areas beyond the limits of national jurisdiction”/“high seas” (area di luar jurisdiksi nasional/laut lepas) mencakup kolom air di luar ZEE (atau di luar laut teritorial jika ZEE belum ditetapkan) serta dasar laut di luar batas landas kontinen. UNCLOS juga membangun sebuah kerangka hukum untuk menjaga lingkungan laut. Setiap negara berkewajiban melindungi dan mempertahankan lingkungan laut. Juga harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengendalikan semua jenis pencemaran (termasuk spesies introduksi), yang berarti melakukan monitoring dan melaporkan resiko terjadinya pencemaran. Meski UNCLOS tidak secara spesifik mewajibkan membuat KKP, namun setiap negara diwajibkan Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 19 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

melindungi ekosistem laut yang rapuh, serta habitat bagi jenis-jenis yang menurun, terancam, atau genting. Juga mewajibkan melindungi sumberdaya hayati laut di dalam maupun di luar batas negara. Di laut lepas, negara-negara diwajibkan bekerja sama untuk melindungi dan mengelola sumberdaya hayati laut. UNCLOS juga membuat sistem terinci agar aturan-aturan tersebut dapat ditegakkan serta menciptakan kondisi sehingga setiap negara mampu menegakkan hukum nasionalnya di perairan nasional atau di laut lepas. B

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity, CBD, 1993, 188 negara) CBD mewajibkan setiap negara “membangun kawasan yang dilindungi atau kawasan di mana tindakan-tindakan khusus perlu dilakukan untuk melindungi biodiversitas”; serta membuat panduan proses seleksi dan penetapan kawasan tersebut. Negara juga diwajibkan melindungi ekosistem dan habitat alami, yang berarti: 1) menjaga kelangsungan populasi suatu jenis di lingkungan alami 2) memperkenalkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di dekat kawasan dilindungi 3) merehabilitasi dan mengembalikan ekosistem yang terdegradasi 4) memperkenalkan pemulihan jenis yang terancam 5) mencegah, mengendalikan atau memusnahkan jenis introduksi 6) menghormati, mempertahankan dan menjaga pengetahuan dan praktek-praktek lokal Secara khusus, CBD menyebutkan tujuan kawasan pesisir dan laut yang dilindungi adalah: “…membangun dan menjaga kawasan pesisir dan laut yang dilindungi, yang di kelola dengan efektif, berbasis ekologi, dan berkontribusi ke jaringan global kawasan pesisir dan laut yang dilindungi, dibangun di tingkat nasional dan regional, di mana aktivitas manusia dikelola (......), merawat struktur dan fungsi ekosistem pesisir dan laut agar memberikan keuntungan generasi saat ini dan akan datang”.

C

Konferensi Lingkungan Manusia (United Nations Conference on the Human Environment, 1972) Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Lingkungan Manusia, Rencana Aksi bagi Lingkungan Manusia, dan Resolusi Pengelolaan Keuangan dan Kelembagaan. Secara umum, Deklarasi menyatakan sumberdaya alam termasuk laut, harus dilindungi bagi kepentingan generasi saatini dan akan datang. D Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development = UNCED, 1992) UNCED menelurkan Deklarasi Rio, 27 prinsip berkait dengan perlindungan lingkungan. Deklarasi Rio menyatakan setiap negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya alamnya sesuai kebijakannya, namun sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas mereka tidak merusak lingkungan negara lain atau kawasan di luar jurisdiksi negaranya (misalnya laut lepas). Deklarasi Rio memperkenalkan sejumlah prinsip yang menjadi inti dari hukum lingkungan internasional yang ada saat ini, termasuk prinsip kehati-hatian (precautionary principle); kebutuhan melindungi ekosistem dunia; prinsip pencemar yang membayar (polluter-pays principle); kebutuhan akan laporan dampak lingkungan; dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembangunan saat ini dengan kebutuhan generasi akan datang; serta mendorong partisipasi publik dalam keseluruhan proses pembangunan. Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 20 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Khusus untuk lingkungan laut, Agenda 21 Deklarasi Rio meminta setiap negara mengidentifikasi dan melindungi ekosistem laut yang memiliki biodiversitas dan produktivitas tinggi, serta habitat-habitat yang kritis. E

Pertemuan Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development, WSSD, 2002) Pertemuan ini menyusul UNCED dengan mengadopsi Rencana Implementasi Johannesburg (Johannesburg Plan of Implementation=JPOI), yang mewajibkan setiap negara untuk: 1) Mempromosikan konservasi dan pengelolaan lautan; 2) Menjaga produktivitas dan biodiversitas kawasan pesisir dan laut yang “penting dan rentan”, termasuk pula laut lepas; 3) Membangun dan memfasiltasi “beragam perangkat dan pendekatan” untuk mencapai tujuan, termasuk pendekatan ekosistem, mengurangi praktek penangkapan ikan yang merusak, serta membangun KKP; 4) Membangun program untuk menghentikan hilangnya biodiversitas di laut, termasuk terumbu karang dan lahan basah.

F Sidang Umum PBB Sidang Umum PBB memiliki diskusi tahunan tentang laut dan telah menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi. Setiap negara diwajibkan membuat program-program tingkat nasional, regional dan internasional untuk menghentikan kehilangan biodiversitas laut, terutama ekosistem yang rapuh, serta mewajibkan negara untuk membangun dan memfasilitasi beragam perangkat, termasuk KKP. 1.6.2 Instrumen kebijakan KKP di tingkat regional Terdapat latar belakang sejarah yang kuat kerjasama multilateral dalam segitiga terumbu karang (Coral Triangle). Sebagian besar mekanisme multilateral yang ada saat ini dibangun untuk kepentingan ekonomi, seperti ASEAN; Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ; Brunei, Indonesia; Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); dan the Melanesia Spearhead Group (MSG). Beberapa mekanisme multilateral secara khusus berfokus pada sumberdaya pesisir dan kelautan, seperti the South Pacific Regional Environment A Program (SPREP), Forum Fisheries Agency (FFA), dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) Akhir-akhir ini, karena kepedulian akan isu pesisir dan laut telah meningkat, pemerintah di kawasan ini telah membentuk serangkaian mekanisme kerjasama multilateral yang berfokus pada sumberdaya pesisir dan laut, seperti perjanjian tiga negara pada Sulu-Sulawesi Seas Marine Ecoregion dan the Bismarck Solomon Seas Marine Ecoregion, serta the Arafura and Timor Seas Experts Forum (ATSEF). Sebagai tambahan, Pertemuan ke-2 APEC Ocean-related Ministerial Meeting (AOMM2) di Bali (September 2005) menghasilkan Bali Plan of Action on Oceans and Coasts (2006), yang telah ditandatangani oleh sebagian besar pemerintah Coral Triangle Initiative (CTI). (Diambil dari Coral Triangle Initiative Regional Plan of Action).


Halaman: 21 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

B Rencana Aksi Coral Triangle Initiative Di bulan Agustus 2007, Presiden Yudhoyono mengusulkan kepada pimpinan lain CT, sebuah kerjasama multilateral lain untuk menjaga sumberdaya hayati pesisir dan laut di kawasan tersebut yang disebut “Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Usulan awal berlanjut kepada serangkaian kegiatan yang telah memberikan kemajuan: 1) Pertemuan tingkat tinggi APEC. Di pertemuan bulan September 2007, dalam deklarasinya, 21 Kepala Negara di kawasan Asia Pasifik menyambut CTI-CFF. 2) Pertemuan tingkat tinggi ASEAN and BIMP-EAGA. Di November 2007, CTI-CFF disepakati oleh pimpinan negara dalam pertemuan ketiga East Asia Summit (dihadiri pimpinan negara ASEAN, Jepang, Cina, dan Korea); serta BIMP-EAGA Summit (Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines East ASEAN Growth Area). 3) CTI Senior Officials Meeting Pertama (SOM1) di Bali, Desember 2007. Pemerintah CT6 melangsungkan official meeting. 4) Pendanaan Amerika Serikat: Di Oktober 2008, Amerika berkomitmen pendanaan $40 juta dollar untuk mendukung CTI selama 5 tahun yang disalurkan melalui konsorsium LSM. 5) CTI Senior Officials Meeting kedua (SOM2) di Manila, November 2008. Pemerintah CT6 menyepakati Resolusi Manila dan Rancangan Manila Regional Plan of Action. 6) Townsville workshop, November 2008. Australia memfasilitasi diskusi negara-negara CTI dan LSM tentang hambatan utama, celah dan kesempatan seputar implementasi CTI. 7) Pertemuan CTI Coordination Committee (CCC) di bulan Mei, September, Oktober 2008, serta di Januari 2009: CT6 pemerintah mengkaji rancangan CTI Plan of Action. 8) CTI Senior Officials Meeting Ketiga (SOM3) dan Ministerial Meeting Pertama (MM1) dalam Maret 2009: CT6 menyepakati rancangan akhir Regional CTI Plan of Action dan mengesahkan sebuah kesepakatan tingkat menteri (Ministerial Statement).


Halaman: 22 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

C Coral Reef Initiatives for the Pacific (CRISP) CRISPadalah sebuah inisiatif membangun visi bersama untuk masa depan terumbu karang di Pasifik dan masa depan masyarakat yang bergantung padanya. Inisiatif itu mencakup strategi dan proyek melindungi biodiversitas seiring pembangunan ekonomi dan jasa lingkungan tingkat lokal dan global. Inisiatif juga dirancang untuk mengintegrasikan beragam upaya negara maju (Australia, New Zealand, Jepang, Amerika Serika), ‘French overseas territories’ serta negara berkembang di Pasifik. CRISP disponsori oleh Perancis dan disiapkan oleh French Development Agency (AFD). Tujuan tematik CRISP adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan tentang biodiversitas, status dan fungsi ekosistem terumbu karang. 2) Perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dalam skala yang signifikan. 3) Membangun potensi ekonomi yang diperlihatkan oleh nilai manfaat dan nilai biodiversitas ekosistem terumbu karang 4) Diseminasi informasi dan pengetahuan, peningkatan kapasitas dan kepemimpinan melalui jejaring lokal, nasional dan internasional. Komponen 1A CRISP, yaitu Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) memasukkan KKP di dalamnya. D South Pacific Regional Environmental Programme (SPREP) SPREP adalah organisasi regional yang dibangun oleh pemerintah dan pengelola kawasan Pasifik untuk menjaga lingkungan mereka. Ia telah tumbuh dari sebuah program kecil di tahun 1980-an yang menjadi bagian dari South Pacific Commission (SPC) menjadi organisasi antar pemerintah Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 23 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

utama di Pasifik dengan melindungi dan mengelola lingkungan dan sumberdaya alam. SREP berbasis di Apia, Samoa dengan memiliki lebih dari 70 karyawan. Pemerintah dan pengelola kawasan Pasifik melihat kebutuhan akan SREP sebagai media yang menyatukan kegiatan lingkungan di tingkat regional. Pembentukan SREP juga memberikan tanda kepada masyarakat global akan komitmen mereka yang kuat menuju pembangunan berkelanjutan, terutama pada hasil WSSD berupa Rencana Implementasi, Millennium Development Goals (MDGs) and Declaration, Rencana aksi Barbados dan Agenda 21. KKP adalah perangkat penting untuk mencapai kedua sasaran, yaitu: 1) Program 1: Sasaran ekosistem pulau – Negara-negara dan wilayah kepulauan Pasifik mampu mengelola sumberdaya pulau dan ekosistem lautan secara berkelanjutan sehingga mendukung kehidupan dan mata pencaharian. 2) Program 2: Sasaran masa depan Pasifik – Negara-negara dan wilayah kepulauan Pasifik mampu merencanakan dan merespon ancaman dan tekanan yang mengenai sistem-sistem pulau dan lautan. E

Deklarasi Putrajaya tentang Kerjasama Regional bagi Pembangunan Berkelanjutan Asia Tenggara (12 negara pesisir kawasan Asia Timur; 2003). Dari Deklarasi Putrajaya, rumusan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Lautan Asia Timur (Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia = SDS-SEA) dibuat. SDS-SEA mencoba mengatasi masalah utama (di antara banyak masalah) pesisir dan lautan Asia Timur. Kemudian menyediakan tataran kerjasama di tingkat regional, subregional, nasional, dan lokal serta lintas pemerintah, lintas institusi,dan lintas kerjasama, dalam hal: 1) Target-target untuk pembangunan berkelanjutan WSSD; 2) Implementasi beragam pendekatan pengelolaan pesisir dan lautan terintegrasi; 3) Program aksi yang bertujuan mengatasi masalah dan kekurangan dalam pengelolaan pesisir dan lautan. Di saat bersamaan, SDS-SEA memfasilitasi aksi-aksi sinergis untuk: 1) Meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan laut dari polusi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kapal, termasuk introduksi invasif alien spesies, serta kesiapan dan tanggap pencemaran minyak dan bahan kimia 2) Melindungi pesisir dan laut dari polusi yang berasal dari daratan melalui implementasi Global Programme of Action (GPA) dan Deklarasi Montreal 3) Menurunkan secara signifikan kehilangan biodiversitas laut serta menjaga produktivitas dan biodiversitas sumberdaya ekosistem, jenis dan genetis pesisir dan laut 4) Memastikan bahwa stok ikan dijaga atau dipulihkan ke tingkat secara berkelanjutan mampu mendukung generasi saat ini dan akan datang, dengan cara menjalankan pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan ekosistem, penetapkan KKP dan menerapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries serta instrumen-instrument lain yang dikeluarkan FAO dan UNCLOS termasuk melalui tindakan-tindakan melawan praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak. The SDS-SEA menyediakan pendekatan yang strategis dalam membangun dan mengelola sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan secara maksimal beragam pengguna, persepsi nilai serta prioritas yang dipilih pemerintah nasional serta pihak lain Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 24 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

pada sumberdaya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi menuju pelaksanaan konvensi internasional yang efektif, SDS-SEA bertujuan untuk (1) mengelola sumberdaya dan memperkuat sinergi dan keterkaitan dalam peningkatan kapasitas serta (2) memobilisasi semua pihak (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, donor, institusi keuangan, pengusaha, LSM, peneliti, akademisi, masyarakat, serta masyarakat madani) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka serta secara aktif berkontribusi pada program-program pembangunan berkelanjutan. Di tingkat lokal, SDS-SEA menyediakan arahan dan pendekatan untuk pengelola dan para pihak untuk (1) bertindak mengatasi isu sumberdaya alam dan lingkungan lokal yang signifikan kepada nasional, regional dan global; (2) mengidentifikasi dan mempromosikan beragam kesempatan bagi investasi lingkungan, dan (3) memf asilitasi opsi-opsi pendanaan berkelanjutan. F Kesepakatan Kemitraan Haikou tentang Implementasi SDS-SEA (2006) Membangun aturan-aturan implementasi. Kesepakatan Kemitraan Haikou menyatakan: “Kami, perwakilan negara-negara kelautan di kawasan Asia Timur berkumpul bersama untuk menetapkan aturan-aturan implementasi untuk SDS-SEA, membangun di atas dasar yang diletakkan dalam Deklarasi Putrajaya. Pada 12 Desember 2003, forum ini mengadopsi SDS-SEA melalui Deklarasi Putrajaya karena memiliki tataran yang sama untuk mencapai sasaran dan tujuan WSSD, Rencana Aksi, dan MDGs. Deklarasi Putrajaya adalah komitmen regional pertama dalam mengimplementasi SDS-DEA”. Kesepakatan itu juga memuat: kemitraan jangka panjang untuk mengimplementasi SDS-SEA, menetapkan target prioritas implementasi, mekanisme implementasi tingkat global, dan aksi lanjutan yang akan dilaporkan dalam Kongres EAS 2009. G Micronesian Challenge Micronesian Challenge adalah sebuah komitme bersama antara Republik Palau, Republik Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Guam, dan Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara bahwa di tahun 2020 telah secara efektif melindungi sedikitnya 30% sumberdaya pesisir dan 20% sumberdaya teresterial sepanjang Mikronesia. Mencakup 6,7 juta km2 lautan, Micronesia Challenge mewakili lebih dari 20% wilayah pulau Pasifik, serta merupakan 5% lautan terluas di dunia. Komitmen ini melindungi sedikitnya 66 jenis yang telah teridentifikasi saat ini, 10% dari total luas terumbu karang, serta 462 jenis karang (atau 59% dari total karang di dunia). Setiap negara, dalam jurisdiksi masing-masing, memilih metode-metode terbaik untuk memenuhi komitmen tersebut. Republic Palau dengan dukungan The Nature Conservancy telah membuat kerangka kerja Jaringan Kawasan yang Dilindungi (Protected Area Network=PAN), yang menjadi dasar bagi Palau dalam mengkonservasi sumberdaya alam serta dalam upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. PAN membangun kemitraan dengan masyarakat lokal, LSM, pemerintah pusat, dan lembaga negara tingkat nasional. Usaha itu telah berbuah berupa diterimanya sebuah hukum PAN yang komprehensif serta perhitungan pendanaan yang sesuai untuk mengimplementasi PAN dengan efektif. H Micronesians in Island Conservation Micronesians in Island Conservation adalah jaringan pembelajaran yang dibentuk untuk memperkuat kemampuan pimpinan dan organisasi dalam aspek teknis dan organisasi sehingga mereka menjadi lebih baik dalam melindungi kawasan alami. Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 25 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Di Mikronesia banyak pimpinan konservasi bekerja sendiri -sendiri karena jarak antar pulau yang sangat jauh sehingga ada kebutuhan untuk mempercepat berbagi kemampuan dasar, pengetahuan dan inovasi dalam isu-isu penting. Jaringan pembelajaran dikenal secara luas sebagai perangkat paling tepat untuk pengembangan individu, profesional dan organisasi. Jaringan ini ikut serta dalam retret dua tahunan pimpinan serta menyelenggerakan kajian dan telepon konferensi untuk berkonsultasi, belajar, dan mengingat kembali hal-hal yang pernah dipelajari atau dimiliki. I Jaringan Locally Managed Marine Areas (LMMA) Jaringan LMMA adalah sebuah kelompok praktisi di seluruh dunia yang terlibat dalam beragam proyek konservasi laut yang bergabung untuk meningkatkan keberhasilan upaya-upaya mereka. LMMA adalah jaring pembelajaran yang artinya proyek-proyek ada dalam jaringan akan menggunakan strategi yang sama serta bekerja sama mencapai tujuan. Jaringan ini tertarik mempelajari dalam kondisi apa strategi LMMA berhasil atau tidak berhasil serta faktor penyebabnya. Anggota berbagi pengetahuan, kemampuan, sumberdaya, dan i nformasi, untuk bersama-sama belajar bagaimana meningkatkan kegiatan pengelolaan laut dan meningkatkan dampak konservasi. Keanggotaan jaringan sebagian besar terdiri dari proyek-proyek konservasi yang menggunakan (atau berencana menggunakan) pendekatan LMMA. Anggota juga mencakup: 1) Anggota masyarakat 2) Pimpinan/pemuka adat 3) Staf konservasi 4) Akademisi dan peneliti 5) Donor 6) Pengambil keputusan Para anggota terdiri dari orang-orang dan budaya dari Asia Tenggara, Melanesia, Mikronesia, Polinesia dan Amerika. Banyak negara memiliki jaringan di negaranya yang bekerja secara independen tapi semuanya tetap dalam kerangka kerja LMMA. sebagai contoh di kawasan Pasifik selatan ada Fiji dengan FLLMA, Indonesia, Filipina (PLLMA), Pnom Phen, Negara federasi Mikronesia (CSP), serta Kepualuan Solomon (SILMMA) 1.6.3

Instrumen kebijakan KKP di tingkat nasional

A Papua New Guinea “Konstitusi” – Pembukaan secara umum menyebut pentingnya adat dan pengetahuan tradisional serta menetapkan penerapan dan pelaksanaan hukum adat, sepanjang tidak menimbulkan konflik dengan Konstitusi atau hukum tertulis atau tidak memiliki efek merendahkan prinsip kemanusiaan. “Undang-Undang Fauna (Perlindungan & Pengendalian) dan Undang-undang Konservasi” – di bawah kedua UU, pembentukan atau pengaturan kawasan dilindungi menjadi tanggung jawab Menteri, serta dikonsultasikan dengan pemilik (kawasan) yang terkena dampak dan pemerintah tingkat di bawahnya. Undang-undang Taman Nasional membolehkan tidak adanya konsultasi publik. “Organic law tentang Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Tingkat Lokal” – menyerahkan kewenangan penggunaan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan ke propinsi dan pemerintah daerah lebih rendah. Pengaturan lain adalah Undang-Undang Administrasi Propinsi (1997) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah Tingkat Lokal (1997). Pemerintah Propinsi dan Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 26 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Lokal memiliki wewenang untuk membentuk dan mengelola kawasan dilindungi serta melakukan pengelolaan berbasis masyarakat untuk kawasan laut dan perikanan dalam hak adat. B Indonesia Sumberdaya pesisir sebelumnya dikelola secara sektoral tanpa sebuah peraturan perundang undangan yang secara khusus berhubungan dengan sumberdaya pesisir serta tidak ada definisi baku kawasan pesisir atau sumberdaya pesisir (Patlis 2005). Sebuah kemajuan dilakukan sejak tahun 1999 (melalui UU No 22/1999 dan No 25/1999, UU No 31/2004 tentang Perikanan, dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) untuk desentralisasi pengelolaan ke daerah untuk memberikan peran lebih besar masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Ada pula Keputusan No 10/2002 Departeman Kelautan dan Perikanan. Terdapat 22 peraturan berkenaan dengan sumberdaya pesisir, termasuk UU No 31/2004. Peraturan tersebut diringkaskan dalam Ginting (2002) dan DKP (2002) yang diacu oleh Patlis (2005). Undang-undang No 32/2004 menetapkan kawasan pesisir yang didesentralisasi kepada pemerintah propinsi hingga 12 mil laut dari garis pantai dan kepada pemerintah kabupaten hingga satu pertiga perairan propinsi ke arah laut dari garis pantai. Melalui UU ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan jurisdiksi untuk melakukan eksplorasi, konservasi, mengolah dan eksploitasi sumberdaya dari 12 hingga 200 mil laut, khususnya dalam ZEE. Pemerintah Pusat juga memiliki hak untuk mengimplementasi peraturan perundangan jalur pelayaran. UU itu secara tegas mencatat bahwa hak penangkapan ikan secara tradisional tidak boleh dibatasi oleh batas-batas desentralisasi. Ini berarti nelayan tradisional memiliki akses menangkap ikan lebih jauh dari wilayah pesisir yan g didesentralisasi. Berdasar UU ini, pemerintah propinsi dan kabupaten memiliki enam tugas dalam mengelola wilayah mereka (Pasal 18), yaitu (i) mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola sumberdaya pesisir; (ii) urusan administratif; (i ii) urusan penzonasian dan tata ruang; (iv) menegakkan hukum yang dibuat oleh kedua daerah atau yang didelegasikan oleh pusat; (v) berpartisipasi dalam menjaga keamanan, serta (vi) berpartisipasi dalam mempertahanankan kedaulatan negara (Siry 2006) Peraturan Pemerintah No 60/2007 sebagai turunan UU No 31/2004, adalah sebuah panduan mengidentifikasi KKP baru bagi Indonesia. Panduan itu bertujuan membangun pemahaman dan aksi bersama di antara pelaksana, pembuat kebijakan, dan para pihak dalam melakukan identi fikasi dan inventarisasi kawasan kritis untuk diusulkan sebagai KKP. Panduan itu membantu menambah KKP di Indonesia bagian timur melalui proses (1) identifikasi dan zonasi kawasan yang penting secara ekologi; (2) konsultasi publik dan (3) menyelenggarakan proses hukum untuk membangun KKP di tingkat kabupaten dengan dukungan masyarakat (http://www.wcsmarine-indonesia.org) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pesisir)diundangkan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2007. Isi undang-undang tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: Bab I. Ketentuan Umum, Bab II. Azas dan Tujuan, Bab III. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bab V. Pemanfaatan, Bab VI. Pengawasan dan Pengendalian, Bab VII. Penelitian dan Pengembangan, Bab VII. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Bab IX. Kewenangan, Bab X. Mitigasi dan Bencana, Bab XI. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Bab XII. Pemberdayaan Masyarakat, Bab XIII. Penyelesaian Sengketa, Bab XIV. Gugatan Perwakilan, Bab XV. Penyidikan, Bab XVI. Sanksi Administratif, Bab XVII. Ketentuan Pidana, Bab XVIII. Ketentuan Peralihan, Bab XIX. Ketentuan Penutup. Dalam undang-undang di atas, konservasi secara umum tercakup dalam Bab V (Pemanfaatan), namun secara eksplisit dinyatakan dalam dua bagian, yaitu: Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 27 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

1) Bagian Kedua (Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya), Pasal 23 ayat 2, yaitu konservasi sebagai salah satu prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. 2) Bagian Ketiga (Konservasi), Pasal 28 dan Pasal 29 Bagian Keempat (Rehabilitasi) dan Keenam (Larangan) pada prinsipnya juga memuat pesan -pesan konservasi. Selanjutnya, ada sejumlah peraturan turunan yang secara khusus mengatur konservasi perairan, yaitu: Permen KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Permen KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Permen KP Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Permen KP Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan C Kepulauan Solomon “Konstitusi” – mengakui bahwa rakyat Kepulauan Solomon akan ‘menghargai dan mengangkat tradisi budaya yang berbeda-beda” dan bahwa Parlemen akan membuat aturan untuk melaksanakan hukum tradisionoal yang secara khusus menghargai adat, nilai-nilai, dan aspirasi rakyat Kepulauan Solomon. “Undang-Undang Perikanan”- memberi tanggung jawab perikanan pesisir dan lautan pada kesembilan propinsi. Parlemen propinsi dapat menetapkan peraturan untuk menjalankan fungsi penting pengelolaan perikanan, termasuk mengambil langkah-langkah untuk pembangunan perikanan; mendaftarkan hak penangkapan ikan secara tradisional, batas-batas dan individu pemilik hak tersebut; menetapkan waktu buka dan tutup untuk penangkapan jenis tertentu atau untuk suatu area dalam perairan propinsi; menetapkan area yang tertutup bagi penangkapan ikan; dan membangun perlindungan laut. D Fiji Hukum-hukum tingkat nasional yang paling relevan dengan hukum tradisional dalam pengelolaan qoli-qoli adalah: Amandemen Konstitusi tahun 1997 dan ‘Undang-Undang Perikanan tahun 1991’. Peraturan di atas serta hukum lain yang terkait, adalah sebagai berikut: “Amandemen Konstitusi tahun 1997” – mengakui dan memasukkan hukum tradisional dan hak tradisional ke wilayah daratan. “Undang-Undang Perikanan tahun 1991” – potongan pertama dari tanggung jawab legislatif dalam mengelola sumberdaya laut, dengan peran mengelola ada pada bagian Perikanan dari Departemen Perikanan dan Kehutanan. Aturan ini mencakup pembentukan dan pengelolaan KKP, dan menetapkan bahwa masyarakat dapat mengontrol sumberdaya pesisir dan laut mereka. Pengaturan utama dari UU Perikanan yang menunjukkan penggunaan hukum tradisional dan institusi tradisional dalam pengelolaan kawasan pesisir mencakup perijinan, penegakkan aturan, Native Fisheries Comission, dan perlindungan hak perikanan tradisional. Bagian 13 UU Perikanan serta Regulasi 4 Peraturan Perikanan mewajibkan pemanfaat memiliki ijin menangkap ikan di suatu terumbu atau di ’shellfish bed’ dalam kawasan qoliqoli yang terdaftar. Bagi penangkap ikan komersil, ijin itu adalah syarat awal untuk mendapat sebuah ijin untuk menangkap ikan di area tersebut. Pengecualian berlaku pada penangkap non komersil yang menggunakan Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 28 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

pancing dan jaring, tembakan atau jebakan ikan yang dapat dikerjakan oleh satu orang. Keunikan qoliqoli adalah dilindungi melalui sistem perijinan. Penangkap ikan dari luar masyarakat setempat harus mendapat ijain dari Komisi Kabupaten, atas persetujuan ketua yang berwenang atas qoliqoli. Penetapan KKP di bawah UU Perikanan - UU Perikanan dan sejumlah Regulasi mengijinkan Menteri untuk menetapkan KKP di tempat kegiatan penangkapan ikan dibatasi atau dilarang. The Fifth Schedule to the Act (Regulasi 11) mengijinkan pembuatan perlindungan laut yang melarang penangkapan ikan kecuali dengan jaring tangan, ‘wading net’, tembakan atau jala dan pancing. Menteri dapat menetapkan musim-musim yang membatasi atau melarang penangkapan, juga memiliki wewenang penuh untuk mengatur ‘hal lain berhubung dengan konservasi, perlindungan dan perawatan suatu stok ikan yang memang dibutuhkan’. Masyarakat dapat pula menerapkan lokasi tabu dalam area qoliqoli yang mereka tetapkan, dengan menutup akses bagi penangkap ikan melalui sistem perijinan diceritakan di atas. Berdasar UU Perikanan saat ini, tidak memungkinkan membangun kawasan dilindung di area yang kegiatan perikanan dilarang secara tegas. Sementara penangkap ikan komersial dan tradisional membutuhkan ijin untuk memasuki suatu area qoliqoli, pengecualian berlaku terhadap metode penangkapan tertentu. Ini berarti tidak memungkinkan secara hukum bagi masyarakat untuk menetapkan kawasan yang dilindungi tanpa penetapan Departemen. Kawasan dilindungi yang ditetapkan oleh Menteri juga memiliki pengecualian terhadap metode penangkapan tertentu. 2 2.1

Elemen Kompetensi: Menjelaskan cara memilih lokasi KKP Aspek Pengetahuan: Menjelaskan prinsip-prinsip dalam memilih lokasi KKP

Berikut adalah empat prinsip untuk dipikirkan dalam membangun sebuah KKP (Salm dan Price 1995): 1) Kebutuhan dan kesanggupan suatu negara menentukan sasaran dan lingkup program KKP. Sangat mudah untuk membuat daftar panjang kriteria dan tujuan secara teoritis (beberapa diberikan di bawah). Kriteria dan tujuan adalah hal -hal yang sebaiknya dipertimbangkan beserta kebutuhan dan kemampuan negara dan masyarakat tempat KKP akan dibangun. 2) Sasaran KKP adalah dasar dalam proses seleksi. Mengapa ingin membangun KKP? Adalah hal pertama yang harus ditanyakan karena jawabannya akan membantu menentukan kriteria pemilihan lokasi dan tujuan pengelolaan. Jika sasarannya adalah konservasi habitat penting bagi jenis yang genting, kriteria pemilihan lokasi akan berfokus pada proses-proses ekologi. Jika sasarannya meningkatkan perikanan, faktor-faktor sosial dan ekonomi turut dipertimbangkan bersama dengan prinsip ekologi. Penentuan lokasi adalah proses yang paling sulit ketika KKP memiliki banyak sasaran, seperti konservasi habitat, peningkatan perikanan, dan meningkatkan kegiatan wisata. Namun jika KKP dipilih, direncanakan dan dikelola dengan baik, serta berdasar masukan para pihak, KKP itu akan punya kesempatan menjadi efektif dalam mencapai sasaran. 3) Lingkup KKP di sebuah negara akan menentukan proses pemilihan lokasi. Faktor-faktor pentingnya adalah jumlah dan ukuran KKP yang diinginkan serta apakah ditetapkan di tingkat nasional, propinsi atau lokal. Akan sulit membangun sebuah KKP di area yang terisolasi secara fisik dari lingkungan di sekitarnya atau dari proses pengelolaan pesisir yang lebih besar.


Halaman: 29 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

4) Karena setiap negara memiliki parameter berbeda untuk sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, maka tidak ada satu model keharusan dalam pemilihan lokasi. Berdasar beragam pengalaman membangun KKP, serangkaian kriteria seleksi telah dibuat dan dapat diadopsi pada situasi tertentu. Evaluasi berbagai kandidat lokasi bergantung pada data. Pengumpulan, analisis, dan sistesis data adalah langkah penting untuk menentukan apakah satu kandidat lokasi akan terpilih. 1) Pengumpulan Data diambil dari semua sumber yang tersedia dan sebaiknya mencakup interview, studi lapangan dan kajian literatur. Sebuah rencana pengumpulan data akan mencakup serangkaian survei di lapangan untuk mengumpulkan informasi dasar sosial, biologi, dan ekologi. 2) Analisis data akan menyajikan informasi lebih dalam mengenai area-area dengan konsentrasi sumberdaya alam dan budaya yang tinggi serta area yang memiliki kegiatan manusia dan ancaman-ancaman pada sumberdaya. Analisis juga mampu menunjukkan konflik antar aktivitas yang mungkin atau telah terjadi. Cara terbaik untuk menganalisis data adalah melalui visualisasi dengan melapis (overlay) peta. 3) Data sintesis dibutuhkan untuk memahami hubungan spasial antara faktor biologi (misalnya jenis organisme), proses ekologi (seperti transportasi unsur hara), dan aktivitas manusia (misalnya penangkapan ikan). Pemahaman ini akan menjadi lebih baik jika peta yang dilapislapis (overlay) memiliki skala yang sama. Data sintesis akan mengungkapkan kandidatkandidat lokasi atau area yang membutuhkan perhatian utama. Kompilasi, analisis, dan sintesis data akan lebih menunjukkan beberapa tempat atau kandidat lokasi yang bisa mendapat keuntungan dari KKP. Kriteria pemilihan lokasi kemudian diterapkan pada beberapat kandidat lokasi. Sebuah daftar umum kriteria pemilihan lokasi disajikan di bawah ini, namun itu bukanlah sebuah resep! Kriteria tersebut dapat dan harus diadaptasi sesuai dengan negara dan budaya di mana KKP yang berada. 2.2

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kriteria pemilihan lokasi KKP

Lokasi-lokasi dapat dipilih jadi KKP karena mereka cocok dengan satu atau lebih kriteria di bawah ini: 1) Relatif masih alami – lokasi-lokasi masih dalam kondisi baik 2) Keterwakilan – lokasi unik, termasuk penting dalam proses ekologi seperti area 3) pemijahan, area asuhan dan/atau area dengan jenis-jenis yang berharga 4) Biodiversitas – lokasi dengan keanekaragaman jenis/ekosistem yang tinggi; lokasi dengan jenis endemik (jenis hanya hidup di lokasi atau region tertentu) 5) Kerentanan – lokasi dengan sumberdaya/keanekaragaman yang tinggi yang relatif rentan terhadap gangguan atau pengrusakan 6) Nilai Perikanan – lokasi yang strategis untuk meningkatkan perikanan; lokasi dengan produktifitas tinggi atau merupakan daerah pemijahan atau asuhan 7) Nilai wisata – lokasi yang jika dilindungi mampu meningkatkan kegiatan rekreasi dan pendapatan dari wisata 8) Penerimaan sosial – dapat diterima oleh semua pihak terkait 9) Kepraktisan dalam pengelolaan – kelayakan dan tingkat kemudahan melakukanpengelolaan Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 30 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Handout 1.3: Kriteria Pemilihan Lokasi Handout 1.4: Studi Kasus - Proses Penetapan Jaringan KKP Nakorotubu, Fiji “Yaubula Management Unites Nakorotubu District”

3

Elemen Kompetensi: Menjelaskan pendekatan yang diterapan dalam pengelolaan KKP

3.1

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan pendekatan-pendekatan umum dalam mengelola KKP

Terdapat beragam teknik pengelolaan yang pengelola KKP dapat gunakan. Teknik -teknik tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: cara-cara melarang aktivitas dan caracara membatasi aktivitas (Kenchington and Kelleher 1995). 3.1.1 Pelarangan 1) Pelarangan mengakses suatu area tertentu adalah bentuk aturan paling sederhana. Sebuah pengendalian dengan mekanisme ya/tidak – berarti jika seseorang dijumpai di lokasi tersebut, ia telah melanggar aturan. 2) Pelarangan aktivitas tertentu di suatu area adalah teknik pelarangan lain. Sebagai contoh, jika penangkapan ikan dilarang di suatu area dan seseorang menangkap ikan di sana, ia telah melanggar. 3.1.2

Pembatasan Kawasan dilindungi di daratan dan di laut di seluruh dunia seringkali mengijinkan beberapa macam aktivitas manusia di kawasan, terutama seperti rekreasi, menikmati alam atau penelitian. Tantangan pengelolaan adalah mendesain dan menerapkan batasan-batasan kegiatan yang diperbolehkan dalam tingkat yang tidak membahayakan atau yang tidak membawa dampak yang tidak dinginkan. Pembatasan juga lebih menantang daripada pelarangan -bagi pengguna, lebih sulit untuk memahami sementara bagi pengelola lebih sulit untuk menerapkan pembatasan tersebut. Bagaimanapun pembatasan biasanya lebih diterima oleh pengguna daripada pelarangan dan mungkin lebih mudah dilaksanakan. 1) Pembatasan dengan penataan spasial adalah mengatur aktivitas ke suatu bagian atau ke beberapa bagian KKP. Penzonasian adalah langkah umum untuk mengimplemenasi pengendalian keruangan. Rencana pengelolaan akan menyebutkan jenis pemanfaatan yang diperbolehkan atau akan merinci aktivitas yang tidak dibolehkan . Keduanya juga mengatur lokasinya. 2) Pembatasan dengan mengatur waktu digunakan ketika pengelolaan perlu berubah sesuai waktu. Waktu-waktu yang ditutup adalah salah satu cara, dan waktu itu dapat sesingkat hanya satu hari atau beberapa minggu, beberapa bulan atau bahkan tahunan. 3) Pembatasan peralatan adalah satu cara mengatur penggunaan peralatan atau teknologi yang menghasilkan banyak dalam waktu singkat namun merusak sumberdaya dalam jangka panjang. Sebagai contoh, pembatasan alat tangkap (contoh, trawl dasar tidak boleh di suatu area) atau pembatasan penggunaan jangkar atau kecepatan tinggi oleh kapal. 4) Pembatasan kuota adalah yang paling umum diterapkan dalam perikanan, baik untuk rekreasi ataupun komersial. Sebuah kuota penangkapan ikan mengatur jumlah tangkap yang Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 31 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

dibolehkan. Sasarannya adalah membiarkan sumberdaya dalam jumlah cukup untuk mengganti dirinya sendiri. Apakah membatasi jumlah ikan dapat diambil di luar KKP ataukah membatasi jumlah turis yang boleh masuk, sistem kuota sangat beragam dan bergantung pada konteks KKP. 5) Pembatasan ijin adalah cara yang dilakukan pengelola dengan mengeluarkan ijin dalam bentuk dokumen resmi pada seseorang yang akan melakukan kegiatan tertentu dalam KKP. Ijin dapat dikeluarkan berdasar keahlian pemanfaat, alokasi sumberdaya atau syarat lain. Sebagian besar sistem pengelolaan KKP akan menggunakan beragam pendekatan untuk mencapai tujuannya. 3.2

Aspek Keterampilan: Memilih pendekatan yang akan diterapkan dalam mengelola KKP Latihan 1.3: Menentukan pendekatan pengelolaan yang akan diterapkan

Judul

:

Simulasi penggunaan teknik pendekatan-pendekatan dalam mengelola KKP

Tujuan

:

Memahami berbagai pendekatan yang tepat untuk mengelola KKP yang effektif.

Tugas

: Anggaplah sebuah taplak meja adalah KKP, dimana disitu terdapat terumbu karang, padang lamun, dan ada populasi berbagai jenis ikan dalam bentuk garmar dari kertas :

Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan teknik pendekatan apakah yang dianggap paling tepat untuk mengelola KKP yang efektif. Presentasikan masing-masing 5 menit

Waktu : 30 menit Untuk mengelola KKP yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai teknik pendekatan tertentu berupa pelarangan dan pembatasan sesuai yang telah dijelaskan.

3.3

Sikap Kerja: Dapat memaklumi penerapan pendekatan pembatasan dan pelarangan di KKP

Setelah mengikuti penjelasan presentasi dari fasilitator, diskusi dan latihan-latihan di atas, peserta pelatihan diharapkan dapat memaklumi mengapa di dalam kawasan konservasi perairan diterapkan pembatasan atau pelarangan terhadap sejumlah kegiatan manusia. Pembatasan masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya, namun dikurangi intensitasnya. Sedangkan pelarangan sama sekali menutup peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu. Kedua pendekatan ini tidak lain bertujuan agar sumber daya alam dapat lestari, yang pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara-cara yang alternatif yang lebih baik.

3.4

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan kaitan antara pengelolaan pesisir terpadu dan keberadaan KKP

3.4.1 Konsep pengelolaan pesisir terpadu Sasaran pengelolaan pesisir adalah meningkatkan kualitas hidup manusia yang bergantung pada sumberdaya pesisir, serta mempertahankan keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem pesisir. Pengelolaan sumberdaya pesisir (PSP) mencakup perencanaan, implementasi, dan monitoring pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 32 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) adalah sebuah proses partisipatif pengelolaan sumberdaya pesisir. Pengelolaan ini menekankan integrasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, kepentingan sektoral dan publik dalam menyiapkan dan mengimplementasi seluruh rencana perlindungan dan pembangunan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Mengintegrasi memberi makna menyatukan semua bagian; bersatu dengan hal lain; membuat bagian dari unit yang lebih besar; menyatukan. PPT menekanan kebutuhan untuk: 1) Integrasi melintasi ekosistem-ekosistem dan tidak berhenti di ujung perairan; 2) Integrasi melintasi institusi akademis, melampaui disiplin ilmu apapun; 3) Integrasi melintasi berbagai level pemerintah berikut badan-badan di bawahnya; dan 4) Integrasi melintasi kebijakan-kebijakan terutama ada tumpang tindih hukum, rencana 5) dan program. Pengelolaan pesisir terpadu bertujuan menjembatani batas antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, kelompok masyarakat dan LSM. PPT juga bertujuan meningkatkan dan mengintegrasi proses proses administratif, kebijakan dan pengaturan yang memberi bentuk dan pengaruh pada pengelolaan pesisir

Persiapan Program Pembaruan basis informasi dan penajaman rencana

Monitoring dan Evaluasi hasil

Implementasi

Identifikasi isu, kumpulkan Informasi dasar & membuat profil pesisir

Menajamkan strategi pengelolaan, aksi & proyek Pembaruan basis informasi

Prioritasi isu dan formulasi sasaran & tujuan pengelolaan

Implementasi

Monitoring & evaluasi

Membuat perencanaan berikut strategi dan aksi

Gambar 1.1 Siklus pengelolaan pesisir terpadu yang dimulai dari pengumpulan data (data collection), penyusunan rencana (planning), pelaksanaan rencana ( implementation), dan proses pemantauan (monitoring) (White 1997). Yang sangat penting dalam PPT adanya kebutuhan akan pengelolaan kolaboratif ( collaborative management) atau co-management, di mana semua pihak terkait berpartisipasi dalam pengelolaan. PSP dan PPT yang sukses seringkali bergantung pada elemen pengelolaan kolaboratif berikut ini: 1) Semua pihak terkait memiliki satu suara dalam pengelolaan sumberdaya pesisir 2) Berbagi tanggung jawab pengelolaan sesuai dengan kewenangan antara organisasi Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 33 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

3) masyarakat dan beragam level pemerintah, meski dalam banyak kasus pemerintah berasumsi bertanggung jawab pada semua kebijakan dan fungsi -fungsi koordinasi 4) Tujuan-tujuan sosial, budaya, dan ekonomi adalah bagian yang terintegrasi dalam kerangka kerja pengelolaan. Program-program PPT biasanya dipusatkan dalam badan koordinasi atau komite yang beranggotakan dan mewakili semua sektor dan pihak terkait. Pertemuan rutin sebaiknya diadakan sehingga ada pertukaran informasi dan sejumlah tindakan dapat diambil dalam mengatasi isu yang dihadapi wilayah pesisir. Pengelola atau perwakilan KKP sebaiknya berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian PPT dapat digunakan untuk mengatasi aktivitas yang dapat berdampak negatif pada KKP namun tidak dapat dikendalikan melalui pengelolaan KKP. Sebagai contoh adalah polusi, limbah pertanian, pembangunan pelabuhan atau daerah aliran sungai (DAS) dan bantaran sungai. Diskusi 1.2: Beragam Pengalaman dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu Bagaimana hubungan antara pengelolaan pesisir terpadu dengan kawasan konservasi perairan?

3.4.2 Posisi KKP dalam pengelolaan pesisir terpadu PPT adalah sebuah kerangka kerja pengelolaan sementara KKP adalah sebuah area berciri tertentu yang akan dikelola. Sebuah KKP dapat dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan di luar KKP dan KKP yang efektif akan menciptakan keuntungkan bagi wilayah pesisir yang lebih luas.terdapat hubungan yang kuat antara KKP dengan daratan dan perairan yang berdekatan, dalam bentuk arus, jenis yang bermigrasi, penyebaran larva, pertukaran nutrisi, dan proses lain. KKP perlu diintegrasikan ke pengelolaan pesisir. PPT menyediakan sebuah kerangka kerja dengan KKP menjadi komponen pentingnya untuk melindungi biodiversitas dan kesehatan ekosistem. KKP akan lebih efektif dan sukses ketika diimplementasikan dalam proses-proses PPT. Perencanaan DAS Strategi & rencana PPT

Representative system of MPAs

Analisis dampak lingkungan

Mekanisme koordinasi

KKP dalam konteks PPT

Koordinasi pendanaan Instrumen pengaturan Monitoring dan Instrumen ekonomi evaluasi

Pendekatan partisipatif Resolusi konflik

Gambar 1.2 Skema pengelolaan kawasan konservasi perairan yang menjadi bagian dari suatu wilayah yang dikelola secara terpadu


Halaman: 34 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Ketika program-program PPT sudah ada, KKP perlu menjadi salah satu ‘pihak terkait’ – Pengelola KKP dapat berkoordinasi dengan pengelolaan kegiatan di luar KKP, juga dengan pembangunan yang tengah berlangsung di kawasan pesisir. Beberapa KKP multi-fungsi yang lebih besar dengan sendirinya serupa dengan program PPT – mereka membolehkan beragam pemanfaatan sumberdaya pesisir juga ada pelibatan beragam pihak dalam pengelolaan. KKP-KKP ini mungkin saja sebuah katalis untuk membuat program PPT untuk pesisir di sekitarnya dan area dataran tinggi. 4

Elemen Kompetensi: Menjelaskan konsep jejaring KKP

4.1

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan konsep jejaring KKP

Sebuah jaringan KKP dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih KKP yang be kerja bersama dan bekerja sinergi (dengan skala ukuran yang beragam serta level perlindungan berbeda), untuk mencapai tujuan ekologi yang lebih efektif dan komprehensif daripada bekerja secara sendiri -sendiri. Jaringan akan pula memberikan keuntungan sosial dan ekonomi, meski keuntungan ekonomi akan dapat tercapai dalam jangka panjang karena ekosistem menjadi lebih baik. Secara singkat, jejaring KKP dapat bertindak lebih untuk konservasi biodiversitas dan perbaikan perikanan daripada KKP tunggal. Jejaring dapat dibangun untuk tujuan ekologi yang berbeda, seperti meningkatkan konservasi biodiversitas dan/atau perbaikan perikanan. Konservasi biodiversitas – sebuah grup KKP yang dipilih atas dasar distribusi geografis tumbuhan dan hewan dan perwakilan habitat, seperti juga kehadiran jenis atau populasi dengan kepentingan tertentu (misalnya jenis yang rentan dan genting). Sebuah grup KKP dapat dipilih atas dasar: 1) Ukuran cadangan yang dibutuhkan untuk melindungi habitat 2) Kehadiran spesies yang jadi target pemanfaatan 3) stadium rentan hidup suatu jenis 4) konektivitas antar cadangan dan keterkaitan antar ekosistem 5) Persediaan jasa-jasa ekosistem untuk masyarakat 4.2

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan atribut atau ciri jejaring KKP

4.2.1

Keterkaitan ekologi KKP-KKP dalam sebuah jaring berhubungan dan berinteraksi melalui keterkaitan ekologi hubungan alami antar KKP serta di masing-masing KKP yang meningkatkan fungsi ekologi dan keuntungan kepada setiap KKP. Sebuah jaringan dapat menjamin fungsi ekosistem dalam skala temporal dan spasial dimana sistems ekologi bekerja. Keterkaitan ekologi mencakup: 1) Habitat di sekitar atau yang berhubungan (seperti terumbu karang dan padang lamun) penyebaran larva secara teratur dalam kolom air di antara dan dalam KKP-KKP 2) Penempelan larva secara teratur dari satu KKP ke KKP lain 3) Perpindahan hewan dewasa dalam wilayah jelajahnya dari satu lokasi ke lokasi lain atau perpindahan karena efek limpahan yang teratur atau acak dari KKP


Halaman: 35 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

4.2.2 Keterkaitan sosial Sebuah jaringan KKP berhubungan dengan keterkaitan sosial antar KKP seperti halnya komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam pengaturan dan perencanaan sebuah faktor penting. Sebuah jaringan dapat bantu memecahkan dan mengelola konflik penggunaan sumberdaya, dan mencegah duplikasi kegiatan. Kedua keterkaitan, ekologi dan sosial, penting dalam jaringan KKP. 4.3

Aspek Pengetahuan: Menjelaskan mengapa beberapa KKP perlu berjejaring?

Jejaring dibangun pada beragam tingkatan dan ini adalah konsep yang amat penting karena individual KKP sering kali tidak punya kapasitas untuk mengelola semua aspek KKP, tapi secara kolektif, sebuah jaringan regional mungkin saja dapat. Jejaring dapat saja berbasis sosial, biogeografi (atau biofisik), ekologi, atau pengelolaan umum, dan lainya. Sebagai contoh di Eastern Tropical Pacific Seascape (ETPS), KKP-KKP di empat negara (Panama, Costa Rica, Ekuador dan Kolombia) membentuk sebuah unit pengelolaan tunggal. Presiden negara-negara ETPS di tahun 2002 menandatangani sebuah perjanjian untuk mengelola ETPS sebagai sebuah bentang laut. Perjanjian itu tidak menjelaskan bagaimana mengatur batas-batas negara-negara yang berbeda dengan kerangka kerja legal yang berbeda. Daripada memfokuskan pada aspek hukum, mereka memilih fokus pada isu-isu bersama memungkinkan mereka untuk membangun pende katan pengelolaan bersama untuk perikanan dan wisata. Dengan kata lain, seascape itu mengadopsi sebuah pendekatan bersama untuk mengatasi beragam isu. Hal yang sama juga pada isu-isu ekologi sebagai contoh bagaimana kamu mengatakan efek El Nino sepanjang bentang laut tersebut? Jawabannya adalah dengan mengadopsi protokol monitoring dan indikator bersama dan mengkomunikasikan hasilnya ke semua anggota. Keuntungan-keuntungan jaringan KKP : A

Keuntungan ekologi 1) Memastikan bahwa habitat laut yang paling berharga setidaknya dilindungi sebagian 2) Memastikan bahwa jenis-jenis yang terancam,rentan atau dieksploitasi berlebih di area tertentu akan memiliki ruang habitat yang cukup untuk terus bereproduksi. 3) memastikan bahwa beberapa larva limpahan dari satu KKP dapat menempel dalam wilayah jelajahnya 4) meningkatkan produksi perikanan di satu area karena produksi dan penyebaran larva dan efek limpahan ikan dimaksimalkan melalui perencanaan

B

Keuntungan sosial 1) Membangun kapasitas dalam pengelolaan KKP melintasi badan-badan pengelolaan KKP secara individu 2) Menciptakan basis informasi bersama untuk semua KKP di suatu area atau jaringan yang membantu dalam membuat pilihan-pilihan pengelolaan 3) Menyedikan alasan logis untuk setiap pengelola KKP dan parapihak untuk berkoordinasi s atu sama lain untuk berbagi pengalaman 4) Menyediakan kemungkinan kemitraan pendanaan dan administrasi antara badan pengelola KKP secara individu dengan institusi dan sektor-sektor lain dalam sebuah jaringan.


Halaman: 36 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

Jejaring KKP fungsional– sebuah jaringan KKP akan memiliki dimensi sosial dan ekologi yang dapat berjalin dalam pembentukan sebuah jaringan fungsional. Berikut ini adalah kriteria sebuah jaringan KKP fungsional: 1) KKP tunggal sebaiknya memiliki sebuah level minimum tertentu pengelolaan. 2) langkah pertama merencanakan jaringan KKP dengan area luas adalah melakukan analisis habitat penting, perikanan dan oseanografi perairan dan KKP yang ada saat ini, sebelum mencari lokasi-lokasi potensial baru. 3) 5-10% habitat penting dari area yang direncanakan sebaiknya dimasukkan dalam KKP. 4) Badan pengelola KKP butuh kapasitas untuk berhubungan dengan badan pengelolaan KKP lain, dengan pemerintah lokal, serta dengan organisasi lain yang membantu. 5) Sebuah jaringan KKP sebaiknya dibangun dalam rencana PPT di area tersebut. Pendekatan global –negara-negara yang akan membangun KKP akan membutuhkan: 1) Sebuah zona inti atau zona larang tangkap yang melindung area biodiversitas yang kritis 2) Sebuah jaringan KKP lebih luas yang multi fungsi yang memperbolehkan beberapa aktivitas manusia di dalamnya namun tetap menjaga fungsi dan proses penting ekosistem . 3) Sebuah sistem KKP secara national yang melekat pada program PPT nasional. Diskusi 1.3: Beragam pengalaman dengan jejaring KKP Pengalaman apa yang Anda dapat dari bekerja dengan jejaring KKP? Setiap orang menjelaskan secara singkat, peran dan pengalamannya dalam mengelola jaringan KKP. Dalam BHS terdapat konektivitas biofisik. Lokasi-lokasi baru telah ditetapkan – apakah mereka unik atau dalam satu ekosistem yang melintasi seascape? Pertimbangkan hubungan genetis – terdapat jenis-jenis dalam Coral Triangle yang terpisah jauh namun menunjukkan hubungan genetis. Terdapat pula hubungan ekologi, seperti penyu yang diberi tag di Indonesia berenang ke Monterey, California – seberapa jauh sebaiknya Anda mempertimbangkan keterkaitannya?


Halaman: 37 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

BAB III SUMBER-SUMBER LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

A Sumber Kepustakaan 1. Daftar Pustaka Francis, J., R., Johnstone, T., van’t Hof, C., van Zwol, and D. Sadacharan. (Eds). 2001. Training for the sustainable management of Marine Protected Areas. A training manual for MPA managers. The Coastal Zone Management Center, the Netherlands, The World Bank, UDSM and WIOMSA. 209pp. Gubbay, S. 1995. Marine protected areas – past, present and future. p.1. In S. Gubbay (ed.) Marine Protected Areas: Principles and techniques for management. Chapman and Hall, London. IUCN 2004. Managing Marine Protected Areas: A Toolkit for the Western Indian Ocean . IUCN Eastern African Regional Programme, Nairobi, Kenya. p.172. White, A.T., P.M. Alino and A. T. Meneses. 2005. Creating and Managing Marine Protected Areas in the Philippines. Fisheries Improved for Sustainable Harvest Project, Coastal Conservation and Education Foundation, Inc. and University of the Philippines Marine Science Institute, Cebu City, Philippines. p.83 Dengan informasi tambahan dari: Coral Triangle Initiative – Regional Plan of Action. Published by Interim Regional CTI Secretariat. www.cti-secretariat.net. NOAA. Materi TOT MPA -101 Tegal Gubbay, S. and S. Welton. 1995 The voluntary approach to conservation of marine areas. p. 199. In Gubbay, S. (ed.) Marine Protected Areas: principles and techniques for management. Chapman and Hall, London. Kenchington, R. and G. Kelleher. 1995. Making a management plan. p. 85. In Gubbay, S. (ed.) Marine Protected Areas: Principles and techniques for management. Chapman and Hall, London. Norse, E. (ed.). 1993. Global Marine Biological Diversity: A Strategy for Building Conservation into Decision Making. Island Press, Washington. Patis, J.M. 2005. The role of law and legal institutions in determining the sustainability of integrated coastal management projects in Indonesia. Ocean and Coastal Management 48: 450-467. Salm, R. and A. Price. 1995. Selection of marine protected areas. p.15. In Gubbay, S. (ed.) Marine Protected Areas: principles and techniques for management. Chapman and Hall, London. Siry, H.Y.2006. Decentralized Coastal Zone Management in Malaysia and Indonesia: A Comparative Perspective1Coastal Management, 34:267–285, White, A.T. 1997. Planning for Integrated Coastal Management: what are the steps? Tambuli 3, p15.


Halaman: 38 dari 47


Kode Modul

KKP.KP.01.002.01

B Materi Pelatih Materi yang disiapkan pelatih, yaitu berupa materi presentasi Power Point, lembar kerja, buku diktat yang diperlukan dalam proses pelatihan. C Media Visual Materi modul dalam bentuk tayangan film, film multimedia tentang pengelolaan dan proses produksi, dalam bentuk VCD atau media lain, dengan menyebutkan judul, penerbit dan tahun penerbitan. D Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan 1 Daftar peralatan/mesin (1) Sebuah ruang pelatihan yang dapat mengakomodasi 35 orang, dan ruang gerak yang luas untuk simulasi dan dinamika kelompok. (2) Peralatan/mesin berupa: a. 5 buah meja yang masing-masing dapat mengakomodasi hingga 6 orang peserta. Bentuk meja ideal adalah lingkaran b. 1 buah meja untuk tim pelatih, hingga 6 orang c. 2 papan tulis besar d. 5 buah flipchart dan standar e. 1 buah penajam pensil (pencil sharpener) f. 2 buah dispenser air minum g. 1 buah komputer h. 1 buah printer i. 1 buah rak buku untuk menyimpan bahan-bahan referensi, peta dan lain-lain. j. 1 buah proyektor LCD k. 1 buah layar l. 5 buah papan tulis besar untuk memajang hasil pekerjaan peserta m. 1 set sound system (minimum 3 mikrofon, pengeras suara, amplifier) n. 1 set alat tulis kantor 2 Daftar bahan 1) Modul pelatihan 2) Buku-buku referensi 3) Bahan-bahan untuk hadiah atau reward 4) Peta atau gambar kawasan konservasi perairan 5) Kertas koran polos untuk flipchart 6) Lakbang kertas untuk menempelkan karya-karya peserta 7) Kertas adhesive aneka warna dan aneka ukuran 8) Taplak meja 9) Kelengkapan peserta (kaos seragam, topi, peta, buku, modul, buku tulis, spidol aneka warna per kelompok, pensil, pulpen, penggaris, penghapus, 2 buah gunting per kel ompok, USB flashdisk atau CD ROM untuk menyimpan materi pelatihan, karya peserta dan foto dokumentasi Judul Modul: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan Buku Informasi Versi: Agustus 2011

Halaman: 39 dari 47

MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR-DASAR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Recommend Documents