x
(,/.(.,/,)
c.w7,
Kawasan Perbatasan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia'
. DOKUMENTASI
&
ARSTP
BAPPENAS Acc. No. ,
cta1s
eJ.A.fr,{...:.? .:.."..:..:t&/i{.|"(.'.
KATA PENGANTAR MENTERI PERENCANAAN PEMBAI\GUNAN NASIONAL / KEPALA BAPPENAS Kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia hingga saat ini masih merupakan kawasan yang tertinggal dan terisolir. Kebijakan pembangunan di masa lampau yang bersifat sentralistik dan lebih menekankan kepada aspek keamanan, telah menyebabkan rendahnya
intensitas pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara ini. Ketertinggalan ini didorong pula oleh suatu paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara saat itu, dimana kawasan perbatasan antamegara ini masih dianggap sebagai 'halaman belakang' wilayah NKRI. Paradigma pengelolaan dimasa lalu tersebut, merupakan pandangan yang tidak relevan lagi, mengingat kawasan perbatasan antarnegara memiliki peran yang sangat strategis bagi kedaulatan wilayahNKRI, baik secara sosial budaya, ekonomi, politik, maupun pertatranan dan keamanan. Untuk mengoptimalkan peran strategis kawasan perbatasan antarnegara, diperlukan upaya dan keberpihakan yang besar dari pemerintah, mengingat kawasan perbatasan antarnegara memiliki permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang rentan terhadap infiltrasi ideologi, ekonomi, maupun sosial budaya dari negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendatrnya kualitas SDM, serta minimnya infrastruktur terutama perhubungan. Ketertinggalan dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat berkembang menjadi kerawanan yang bersifat politis secara jangka panjang. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan di kawasan perbatasan antamegara untuk mengejar ketertinggalan dari negaranegzua tetangga.
Salah satu upaya untuk mewujudkan kawasan perbatasan antarnegara sebagai o'halaman depan" Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan yang seimbang antara pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan Qtrosperity approach) secara terpadu. Namun demikian, pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara masih dilakukan secara parsial dan belum melibatkan seluruh sektor terkait. Atas landasan itulah diperlukan suatu Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang dapat dijadikan sebagai landasan pengelolaan kawasan Perbatasan Antarnegara yang bersifat integral dan disepakati secara nasional. Jasktranas Pengelolaan Kawasan perbatasan antarnegara ini merupakan upaya pengintegrasian pengelolaan kawasan perbatasan antamegara oleh seluruh sektor terkait. Dengan adanya Jakstranas ini, upaya pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara diharapkan tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi dapat dilakukan secara bersamaan antara pendekatan kesejahteraan maupun keamanan. Dengan demikian, Jakstranas ini akan menjadi acuan bagi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun di daerah, di dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara, dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan antamegara sebagai pintu gerbang wilavah NKRI.
Iakarta,Agustus 2004 Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaUKepala Bappenas
Kwik Kian Gie
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas izin dan karunia-Nya penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara ini dapat diselesaikan dengan baik. Jakstranas Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara
ini
terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memaparkan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara yang secara umum meliputi perbatasan darat dan perbatasan laut' Bagian kedua memaparkan kebijakan dan strategi khusus pengelolaan kawasan perbatasan darat di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan NTT), dan Bagian Ketiga berisi kebijakan dan strategi khusus pengelolaan kawasan perbatasan laut. Proses penyempurnaan naskah jakstranas ini dilakukan melalui beberapa kali konsultasi publik baik di tingkat pusat (interdep) maupun di daerah, antara lain di Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Utara dan NTT serta melibatkan berbagai nara sumber dari berbagai instansi terkait dan kalangan perguruan tinggi. Kebij akan dan Strate gi Penge lolaan Kawasan Perbatasan Antamegara ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan yang lebih strategis di dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Jakstranas ini. Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam Jakstranas ini. Oleh karena itu, berbagai penyempurnaan akan tetap kami lakukan. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan
Teringgal
M lkhwanuddin Mawardi
lll
Penanggung Jrwrb Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Eidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia & Kawasan Tertinggal
Tim Pcnyusun M. Ikhwanuddin Mawardi Deddy Koespramudyo Sri Handoyo Mukti Socia Prihawantoro Rosyid Hariyadi Luki Adrianto Dian Vcrdiana Kusumo Widodo Pringgadi Ardito Mohammad Roudo Doddy Chandra Amril Buamona Moris Muaimi
Editor Rosyid [Iariyadi
Tatr Letrk dan Snmpul Mohammad Roudo Doddy Chandra
Judul Buku KAWASAN PTRBATASAN Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di lndonesia
Penerbit Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Jakarta, September 2004
iv
DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala Bappenas Kata Pengantar Tim Penyusu n Daftar Penyusun............ Deftar Isi
I
iii iv v
BAGIAN PERTAMA Bab I PENDAHULUAN l.t. Latar Belakang
1.2. 1.3. 1.4. Bab
I
Manfaat..... T[juendanSasara
3
Ruang
4
II KONDISI UMUM KAWASAN
2.1.
3
Lingkup......
ANTARNEGARA Kawasan Perbatasan
PERBATASAN
Darat..........
..
Laut............
..
2.1.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan. 2.1.2. Kawasan Perbatasan di Papua 2.1.3. Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT)
2.2. Bab
III
3.1.
Kawasan Perbatasan
6 6 8
l0 12
ISU DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN KebijakanPembangunan................
IE
3.1.1. Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-kawasan tertinggal dan terisolir.
3.1.2. Belum adanya kebijakan dan strategi nasional 3.2.
3.2.r.
l8
pengembangan kawasan perbatasan Ekonomi dan Sosial Budava..... Adanya paradigma'kawasan perbatasan sebagai
l8 t9
halaman belakang'
l9
3.2.2. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara Tetangga
3.2.3. Sarana dan prasarana masih minim 3.2.4. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera ..................
3.2.5. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitesmenuj u kewasan perbatasan
3.2.6. Rendahnya kualitas SDM ......... 3.2.7. Adanya aktivitas pelintas batas tradisional ..........
20 20
2l 2l 22 22
3.2.8. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat
..........
22
3.3. Pertahanan dan Keamanan................. 3.3.1. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara
23
menyeluruh
23
3.3.2. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana..... 28 3.3.3. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran
hukum
29
3,3.4. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan
3.4.
CIQS) Sumber Daya Alam
..
V9
....
30 30
(PLB, PPLB, dan fasilitas Pengelolaan
3.4.1. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal 3.4.2. Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya alam
yang tak terkendali dan berkelanjutan ........... Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan sscara integral dan terpadu 3.5.2. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan
3.5, 3.5.f . 3.6.
.. ..
Perbatasan Kerjasama Antarnegara
30 30
30 31
32
3.6.1. Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun
regiona|........,....,..
3.6.2. Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulanganpelanggaranhukumdiperbatasan............ Bab IV UPAYA PENGELOLAAN SAAT INI Peraturan dan Perundangan ............ Bentuk Kelembagaan Perbatasan dan Kerjasama
4.1. 4.2. Bab
V
5.1, 5.2.
Ekonomi
32
32
33
35
KEBIJAKAN DAN STRATEGI UMUM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA Visi dan Misi Pengembangan Kawasan
PerbatasanAntarnegara Kehijakan Umum
39
4l
5.2.1, Peningkatan keberpihakan terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah tertinggal dan terisolir dengan menggunakan pend e kata n kesejahteraan dan keamanan secara
seimbang
5.2.2. Pengembangan kawasan perbatasrn
4l sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik 5.2.3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan
42
denganmenggunakanpendekatankesejahteraan."............,.. 43
VI
5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7.
Pengakuan terhadap hak adaUulayat masyarakat
...........
Penataan batas-batas negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
43
43
Peningkatan kepasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana praslrananya
44
Peningkatan perlindungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan kawrsan konservasi
44
5.2.8. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan kawasan
5.2.9.
5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.
perbatasan
45
Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang Strategi Umum Menyusun Kebijakan dan strategi nasional
45 46
pengembangan ktwtsan perbatasan
46
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan ....... Melakukanpemberdayaan masyarakat Meningkatkan kualitas SDM........... Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
wilayah
5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. 5.3.10. 5.3.11. 5.3.12. 5.3.13.
47 47 47
48
Mengakomodasi dan mengatur hak adaUulayat masyarakat
kedalam regulasi dan peraturan yang berlaku Menetapkan garis batas antarnegara melalui kesepakatan dengan negara tetangga sebelum tahun 2009
48 49
Meningkatkan pengawasanterhadaparuskeluar-masuk
manusia dan barang dari wilayah negara tetangga melalui PLB, PPLB, dan CIQS Meningkatkan jumlah personel aparat dan penambahan
49
.................. kebangsaan
sarana dan prasarana keamanan S0 Meningkatan wawasan 50 Melakukan penegakan hukum secara adil dan tegas.......... 5l Membentuk badan khusus pengelola kawasan perbatasan.... Sl
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah dan masyarakat ........... 5.3.14. Sinkronisasi kewenangan pengelolaan dan peraturan ....... 5.3.15. Melakukan kerjasama secara aktif dengan negara-negara tetangga dalam forum bilateral, sub-regional, dan regional
5l 52
52
vll
BabVI PENUTUP.
53
BAGIAN KEDAA
BABI
I.l. 1.?.
BAB
PENDAHULUAN Kawasan Perbatasan Darat di Indonesia Thjuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Fengembangan..
54 33
II KEBIJAKAN PAN STRATEGI PANGELOLAAN
?.1.
KAWASAN PERBATASAN DARAT DI KALIMANTAN
2.2. 2"3.
Pnofil Kawasan Perbatasan Kalimantan .....,"..,.... Perbatasan di Kalimantan Bflrat Ferbatasan di Kalimantan Timur Isu dan Permasalahan Perbatasan Darat Kalimantan...."... Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen
Kalimantan
74
2.4.
StrategiPengembanganKawasanPerbatasanKalimantan....
19
2.1.t. ?.1.2.
71
Program
2.6.
lndikator Kinerja
57 58 62
68
85 88
Program
BABIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
3.1, 3,2, 3.3. 3.4 3.5. 3.6.
KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PAPUA Profil Kawasan Perbatasan Darat di Papua Isu dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Papua .....,... Kcbijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua.. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua .......
9l 106
lll tt7
Program-ProgramPengembanganKawasanPerbatasan Papua
122 124
Indikator Kinerja Program
BAB tY KEBIJAKAN DAN STRATAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI NUSA
4.L 4.2.
4.2.7. 4.2.2.
4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.4.
4.5, 4.6. viii
TNNGGARATIMUR Karakteristik Wilayah Frofil Kawasan Perbatasan Kontinen NTT..,....... Geografi dan Administrasi ..........., Topografi..
Budaya.................. Wilayah Perbatasan
Sosial Potensi Permasalahan di Kawasan
127 128
129
l3l l3l 132 133
Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen diNTT
139
Strategi Pengembangan Kawasan
150
Perbatasan
Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat
di NTT
Indikator Kinerja Program
4.7.
156 160
Bab V KELEMBAGAAN PENGELOLAPERBATASAN DARAT
Kelembagaan Pengelolaan perbatasan Darat Peran Pemerintah Pusat ...........
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Bab
Peran Pemerintah Provinsi Peran Pemerintah Kabupaten/l(ota .............. Investasi Dunia Usaha/Swasta ................. Peran Serta Masyarakat
VI PENUTUP
t62 163
163
t64 165
r65
t66
BAGIAN KETIGA Bab I. PENDAHULUAN l.l. Latar Belakang. 1.2. Thjuan dan Sasaran Kebijekan pengembangan Kawasan Perbatasan Laut Bab
t67
t7l
II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT
2.1.
Profil Batas Laut............
2.1.1. Batas Laut Teritorial.... 2.1.2. Batas Zona Ekonomi Eksktusif (ZEE)............. 2.1.3. Batas Landas Kontinen.. 2.1.4. Batas Zona Tambahan... 2.1.5. Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zones)...............
2.2. 2.3.
Profil Pulau-pulau Terluar
PotensiPengembanganKawasanperbatasanLaut............. 2.3.1. PotensiSumberdayaAlam............ 2.3.1.1 Sumberdaya Alam Dapat pulih (Renewable Resources) .... 2.3.1.2 Sumberdaya Alam Tidak Dapat pulih (Non Renewable
2.3.2. 2.3.3. 2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. ?.3.3,4.
2.4,
Resources).. Potensi Sumberdaya Manusia...... Potensi Pengembangan Kawasan perbatasan Laut............. Posisi Strategis Kawasan perbatasan Laut ............ Peluang Kerjasama Luar Negri.. Peluang Perdagangan dan pengembangan Ekonomi........... Peluang Pengembangan perikanan...................
PermasalahanpengembanganKawasanperbatasan
172
t73 t74 175
r78 178 178
r84 185
t85 188
r88 189 189
l9l 192 194
r98 198
ix
Permasalahan.'................ 2.5. Kebijakan Pengembangan.........'...,.., 2.5.1. Dasar Pertimbangan........ 2.5.2. Kebijakan Pengembangan............"'.' 2.5,2.1. Kebijakan Ditinjau dari Aspek [konomi 2.5.2,2. Kebijakan Ditinjau dariAspekHankam""""' 2,5.2.3. Kebijakan Ditinjau dari Aspek Pengembangan SDM""""' 2.4,2.
Isu dan
2.5.2.4, Kebijakan Ditinjau dari Aspek Kelestarian Lingkungan Laut dan
Pesisir..........
2.6. 2.6.1. 2.6,7,
198
202 202 203
204 204 205
206
Pengembangan................. Dasar........... Khusus........ Strategis Khusus Bidang Ekonomi......
207 207
Prasarana'..
210
Strategi Strategi Strategi
201
208
2.6.2.1. 2,6.2.2. Strategi Khusus Bidang Pertahanan Keamanan dan
2.6.2.3. Strategi Khusus Bidang Pengembangan SDM
2ll
2,6.2.4. Strategi Khusus Bidang Kelestarian Laut dan Program Pengembangan Putau-Pulau
213
2.7.
2.7.1 2,7,2. 2.7.3. 2.7.4. Bab
Terluar.'
Bidang Ekonomi..... Bidang Hankam dan Prasarana ................ Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kelestarian Laut dan Pesisir
III PELAKSANAAN
3.1. 3,2 3.3 3.4 3.5
Pesisir.........
214
"
214 215
2lS 216
DAN KBLEMBAGAAN
Peran Pemerintah Pusat..
217
Peran Pemerintah Provinsi. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota.............
218
InvestasiDuniaUsaha/Swasta......
2r9
Peran Serta MasYarakat
220
Bab IV PENUTUP..
DAFTAR LAMPTRAN
218
221
Bagian Pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Kebiialan dan Strutegi N$ional Pengclolmn Kwasan Perbataun ,lntarnegaru di Indonesia
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, memiliki kawasan yang berbatasan dengan l0 (sepuluh)Negara, baik wilayah darat maupun laut. Wilayatr darat Republik lndonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan l0 negar4 yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di tiga pulau' yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di empat Provinsi dan l5 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan yang berbeda-beda' Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi : (l) Batas Laut Teritorial (BLT), (2) Batas ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE),(3) Batas Landas Kontinen (BLK), (4) Batas Zona Tambahan (BZT), dan (5) Batas Zona Perikanan Khusus (special Fisheries zone/sFQ. Ketiga batas laut pertama diukur jaraknya dari titik dasar/garis pangkal kepulauan, yang penetapannya bergantung pada keberadan pulau-pulau terluar yang jumlahnya saat ini paling tidak sebanyak92 pulau, termasuk
beberapa pulau kecil yang beberapa diantaranya hingga kini memerlukan penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena memiliki potensi untuk dipermasalahkan oleh negara tetangga.
GBHN 1999 telah mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan. Amanat GBHN ini telah dijabarkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang memuat program-program prioritas selama lima tahun.
bgiuPafr: Kehtjdortbr lbacgi
llmPogclolu Kw
Perbaasqt
Kebilalan dan litra,egi Ndri\ndl l'eilgeloluai Kdw4$an I'erbaldsun Anl4rtteSuro di In.lonesis
Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia masih merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan di masa lalu, bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Akibatnya kawasan perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan masyarakatnya
menjadi miskin. Sehingga, secara ekonomi wilayah ini lebih berorientasi kepada negara tetangga. Misalnya, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan di koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah
maupun masyarakatnya.
Dengan berlakunya perdagangan bebas internasional dan kesepakatan serta kerjasama ekonomi, regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa kawasan perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan kawasan tersebut. Kerjasama subregional sepertiAFTA, IMS-GI IMT-GT, BIMP-FAGA, danAIDA perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan keuntungan keduabelah pihak secara seimbang. Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah serta program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu sehingga tidak tertinggal dari negara-negara tetangga.
Bogian Peaam:
Kehiiqtail.lan Strulegi Umum Pengelolmt
Kwmt I'erbatwr
Kebijatan dan Strotcgi Na$iorul Pcngclolmn Koosan Perbotatan Anl@ncgqro di Indoncsio
Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu
disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.
1.2.
Manfaat
Adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antamegara ini diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya. Selain itu, Kebijakan dan Strategi Nasional Antarnegera ini ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan
oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.
1.3.
Tujuan dan Sasaran Tujuan penetapan dari Kebijakan dan Strategi Nasional Antarnegara ini adalah sebagai landasan atau kerangka dasar bagi penangarum kawasan perbatasan secara menyeluruh dan terpadu, baik
yang bersifat umum, untuk kawasan perbatasan darat dan laut maupun yang bersifat khusus bagi masing-masing jenis perbatasan tersebut. Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai adalah:
(l)
Teridentifikasinya permasalahan, peluang, dan
(2)
potensi pengembangan kawasan perbatasan; Terpadunya konsep-konsep kebijakan penanganan kawasan perbatasan yang bersifat sektoral dan kedaerahan;
(3)
Tersusunnya konsep kebijakan nasional bagi penanganan kawasanperbatasan dalam rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan
masyarakat perbatasan, menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan rasa kebangsaan,
Ragion
Paum:
Kebila*@t
.rn, 9rotqi llnun pengeloku
Kasw
perbotason
Kebitalen du Strutcgi Nqswml Pengelolou Kawasan Pefhst{fin Anlarugaro di lmlonetia
keamanan ssrta memantapkan penerapan dan penegakan aturan hukum nasional.
1.4.
Runng Lingkup
Pernbahasan Kebijakan dan Strategi Nasional ini, meliputi selurnrh kawasan perbatasan darat dan laut yang tersebar di seluruh
Indonesia baik perbatasan dengan negara yang relatif lebih maju, setara, ataupun dengan negara yang baru terbentuk, sedangkan ruang
lingkup Kebijakan dan Strategi Nasional ini meliputi analisis dari aspek sektoral dan regional yang berpengaruh terhadap pengemban gan kawasan perbatasan.
Bugia, KebijqkM.lut Sf.ategi llnun Pengelolw
Penw
KNMil PqbalMt
Kebijakon dan Strutegi Nasionol Pengeloloon Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia
BAB II
KOI\DISI TJMUM KAWASAII PERBATASAII AIITAR}TEGARA Kawasan perbatasan Indonesia terdiri dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut yang bertatasan dengan l0 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Viefiram, Filipina, Republik Palau, Ausfralia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Batas yurisdiksi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik lndonesia disajikan pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Peta Sinoptik Batas Yurisdiksi dan Kedauiatan
NKRI
Sumber : Bakosurtanal, 2003
Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masingmasing, dengan potensi yang berbeda antara satu kawisan dan kdwasan lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan. sebagian besar dari potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola, dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai world heritage yang perlu dijaga dan dilindungi.
Bsgion Pcrtaru: Kebijakon dan Srraregi lJmum Pengelolmn
Ka\9^an pelbalban
Kebijqkan dan Shotegi Nasional Pengelolrun Kawasan Perbqtdsail Antdruegara di lil.loilcrid
2.1,
Kawasan Perbatasan Daral
Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua,
NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNCI sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat dan
kesej ahteraan masyarakatnya.
2.1.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan
Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan fimur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.
Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan (border gale) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS) dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk. Kawasan perbatasan daerah lain seperti di Kabupaten Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Malinau dan Kutai Barat masih belum
Bagian P.raamo:
K(htF*ail
Pcngclola4n
KM
K.buatan &n Stmtcgi
Pcrbatw lntqwg@
dt
Ns,Ml
lrr&nttc
memiliki pintu perbatasan resmi dan masih dalam tahap pembangunan. Sesuai kesepakatan dengan pihak Malaysia dalam forum Sosek Malindo, sebenarnya telah disepakati pembukaan beberapa pintu perbatasan secara bertahap di beberapa kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Bengkayang.
Namun demikian, masyarakat di sekitar perbatasan sudah menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertatranan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas, demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana tansportasi. Potensi sumberdaya alam kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa sumberdaya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti CagarAlam Gunung Nyiut, Taman Nasional Benfuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur. Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan
oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum
di kawasan tersebut, maka berbagai kegiatan ilegal telah terjadi seperti pencurian kanr atau penebangan kayu liar (illegal logging) yang dilakukan oleh oknum-oknum di negara tetangga bekerjasama dengan masyarakat Indonesia. Kegiatan penebangan kayu secara liar
\totPzrx br 9ragi llmn Pa4cfut Kw
Kcbijfut
Pubqtm
Kebijukan dan Strategi Nasional Pengehlaan Kuvasoil Perbatasan Antqnrcgdra di ln.loilesia
oleh orang-orang lndonesia ini dipicu oleh kemiskinan dan rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut.
2.1.2. Kawasan Perbatasan di Papua Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran. Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 kilometer dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895. Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.
ini masih
Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Thmi Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu
Bagian Pcltama: Kebiakm dat &rategi (lmum Pengelolun Kwawn lrerhdasan
K.bijalan don Strotcgi Nuiowl Pengelolmn
Kuawn P.rbat6u lntqrncgara dl Indorcsia
perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CiQS-nya belum lengkap tersedia. Pada umumnya aktifrtas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua neguua secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Kawasan perbatasan Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya
masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung
dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa
atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut.
&lgiuPa*la: tb, Srrd.gi llm Paqelolm Koawt Petlptaw
K.hij.ttatt
KebtjaLan .lan Stralegi Nuionul Pengeloloan Kwosail Perhala.rqn Anlsrttegsrs di Iulonesia
Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG. Melalui bantuan sosial yang banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dalam rangka pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, banyak masyarakat yang tertolong dan dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Fasilitas perhubungan milik misionaris ini bahkan dimanfaatkan oleh para pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di kawasan perbatasan.
2,1,3. Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) Kawasan perbataszur antamegara dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan antarnegara di
NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU). Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (enclave). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu I (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTIJ, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu. Pintu perbatasan di NTT terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah cukup lengkap walaupun masih darurat, seperti kantor kantor bea cukai yang belum dilengkapi dengan alat
detektor/scan bagi barang yang masuk dan keluar NTT, kantor
l0
Kebi.jake &n Strutegi llmum Pengelolw
Bsgitn Pcrtqma: Perbqtapn
Kwmt
Pcngclolun
Kw
Kcbijaton don grurcg NgioMl
Perbotw ,lntuncgora di In&Nsiq
imigrasi yang masih sangat sederhana, karantina hewan dan fumbuhan, serta pos keamanan yang juga masih sederhana. Prasarana pasax di perbatasan yang terletak di dekat pintu perbatasan rusak berat akibat perusakan oleh sekelompok orang dalam insiden yang terjadi pada tahun 2003, sehingga dipindahkan ke tempat lain dan saat ini masih dalam kondisi darurat, sedangkan sarana dan prasarana lain seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat telatr tersedia walau dalam kondisi yang belum baik. Fasilitas-fasilitas sosial yang telatr ada dibangun oleh pemerintah pusat dan daeratr untuk kebutuhan para pengungsi. Sarana dan prasaranaperhubungan darat maupun laut ke pintu
perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua Provinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan regular dari Bali ke Dili. Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan
makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste. Kegiatan lintas batas yang sering tedadi adalatr lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salatr satu
Bagiarffib Kebijola tb, Stratcgt llnn
Pcngclolot Kwt
Perhtm
ll
Kehijalan don Ttraregi Nosiunal Pengelolmn Kwofln PcrbalNan Antarncgara di lndonesia
Provinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekussi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekussi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekussi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekussi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia
Potensi sumberdaya alam yang tersedia di kawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian, sedangkan hutan di sepanjang perbatasan
bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi.
Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. Kondisi masyarakat di wilayah Indonesia ini saat ini pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan demikian, kawasan perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan perlu diperhatikan secara khusus karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin.
2.2.
Kawasan Perbatasan Laut Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE), Batas Landas Konlinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zone/SFQ.
t2
Kehijalan don Stralegi Umun Peilgelolwt
Bagi0 Pcrfrms: Perbalaw
Kwm
Kebijotan dan slrq' gi NGioMI Pangctol@n
,
KNaffi PerbqtM ,lntonegtra di Indonesio
Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh
keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan untuk penentwrn titik dasar/garis pangkal kepulauan. Oleh karena
itu, keberadaan pulau-pulau terluar, yang jumlatrnya paling sedikit 92 pulau yang tersebar di l7 Provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Papua sangat strategis. Pulau-pulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan
negara lain, yaitu dengan India (3 pulau), Malaysia (22 pulau), Singapura (5 pulau), Malaysia dan Vietnam (l pulau), India dan Thailand (l pulau), Filipina (l I pulau), Vietnam (2 pulau), Australia (24 pulau), Palau (8 pulau), dan Timor Leste (6 pulau), sementara 9 pulau lainnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata batrari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatan kesejatrteraan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak seluruh
pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk didarati oleh kapal.
Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalatran yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Karena jauhnya keterjangkauan dari pulau utama, pulaupulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang perompak dan berbagai kegiatan ilegal. Disamping itq sebagai kawasan perbatasan, sebagian
ktiePabtu: Kebija*ot tbt 9raegt
Umta
Paqclolu Kw
I'erbutwt
l3
Kebijuhsn .ldn Slrctegi Na$iohdl Pcilgelolren Kava.san Perbalusan,lnlarnegtru di Inlaileria
besar pulau kecil terluar belum
memiliki garis batas laut yang jelas
dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Diindikasikan pula, terjadi penunrnan kualitas lingkungan dan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah (abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada.
Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terancamnya keberadaan dan fungsi pulau-pulau kecil terluar. Tidak berkembangnya pulaupulau terluar di perbatasan Indonesia, dapat menyebabkan luntumya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancamnya kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing.
Dari keseluruhan pulau-pulau kecil terluar yang ada, terdapat 13 pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah, karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupun pertahanan dan keamanan. Pulau-pulau tersebut tersebar di delapan provinsi, yaitu NAD, Sumatera Utara, Riau, KalimantanTimur, Sulawesi Utara, Papua, NTT, dan Maluku
Tenggara. Daftar pulau-pulau terluar yang diprioritaskan pengembangannya disajikan pada Tabel 2" 1.
1l l1+
Kehijqlq.bn
Bogi@ PedtMa: Slrstegi Uuum Pengelolut Kwuwn Perhatavn
Pcng.lot@
KM
Kcbiiab &n StruEg Nuiwl
P.rbatw lln @Ntqo di Indorct,o
Tabel 2.1. Pulau-Pulau Terluar Prioritas No.
Nrme Pulsu
Kebupeten/Kote
Ncgare yeng
Provinsi
bcrbetesen
I
P.
Rondo
Sabang
NAD
India Malaysia
2
P.
Berhala
Deli Serdang
Sumalera Utara
3
P.
Nipah
Batam
Riau
Singapura
4
P. Sekatune
Natuna
Riau
Vietnam
5
Kepulauan Anambas
Natuna
Riau
Malaysia
6
P. S€batik
Nunukan
Kalimantan Timur
Malaysia
7
P.
Marore
Sangihe
Sulawesi Utara
Philipina
8
P.
Miangas
Talaud
Sulawesi Utara
Philipina
9
P. Fani
Sorong
Papua
Palau
t0
P.
Fanildo
Biak
Papua
Palau
il
P.
Asubutun
MTB
Maluku Tcnggara
Australia
12
P.
Batek
Kupang
NTT
Timor-Timur
t3
P. Wetar
MTB
Maluku Tenggara
Timor-Timur
Sumber: Dephankam, 2003
Secara spesifik, setiap pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki permasalahan yang khas, bergantung kepada kondisi geografis dan keterkaitan dengan pulau utamanya, serta pengaruh dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya. Pulaupulau yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina kondisi sosial ekonominya lebih baik karena pengaruh dari neg,ua tetangga. Selain itu, terdapat pula pulau-pulau di kawasan perbatasan yang rendah ancaman ipolekesosbudnya, seperti pulaupulau di perbatasan India" Vietnam, dan Palau. Namun demikian pulau-pulau yang rendah potensi sengketanya tersebut tetap signifikan untuk mengurangi berbagai kegiatan ilegal dan untuk mempertegas titik-titik yang menjadi acuan bagi penetapan batasbatas wilayatr negara.
Dari 92'fdau-pulau terluar yang berada di kawasan perbatasan laut, hanya beberapa pulau saja yang
bdqPatn: K.bijohot &u:;rrdqt llmn Perycklq Kw
l>er,{tlwt
memiliki fasilitas
l5
Kehila*an Peilge
du
Sftutegi I'lpriuwt
lolsan Kryasan Perbottrou Jlntunegatq .li I ildonesia
perbatasan CIQS. Beberapa pulau tersebut antara lain Pulau Miangas
di Kabupaten Thlaud dan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdekatan dengan wilayah Filipina Selatan. Pos pedagaanperbatasan yang ada di pulau ini hanya berupa
pos lintas batas beserta kantor imigrasi, sedangkan kantor bea dan cukai serta karantina belum dibangun. Kegiatan lintas batas yang dilakukan adalah kegiatan perdagangan antara masyarakat Filipina Selatan dan masyarakat kepulauan Sangihe Talaud dan kegiatan kunjungan kekeluargaan serta persinggahan nelayan-nelayan kedua negara. Barang-barang perdagangan yang masuk di Sangihe Talaud dan Manado dan sebaliknya yang menuju Filipina Selatan biasanya melewati kedua pulau ini yang dibawa dengan kapal laut. Penjagaan kedua pulau ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengadakan patroli bersama-sama dengan TNI AL.
Kondisi masyarakat yang umumnya nelayan dan pedagang relatif miskin dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Kebutuhan pangan dan sandang kedua kepulauan ini banyak disediakan dari Manado dengan biaya transport yang tinggi. Uang yang beredar di pasaran setempat adalah campuran antammata uang Filipina (peso) dan Indonesia {rupiah). Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua pulau ini cukup berbeda dengan kondisi masyarakat Filipina Selatan
yang sedikit lebih baik dari pada penduduk kedua pulau ini. Ancaman
yang dihadapi oleh kedua pulau perbatasan terpencil ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat minimnya inf,rastruktur sosial ekonomi serta menurunnya rasa cinta tanah air dan bela negara karena kurangnya informasi dan komunikasi. Sebagaimana halnya dengan Sulawesi Utara, kawasan perbatasan laut di Riau merupakan pulau-pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia - Singapura dan Indonesia - Malaysia hanyalah di Pulau Batam, sedangkan pulau lainnya hanya memiliki patok batas antarnegara yang dijadikan sebagai titik koordinat perbatasan. Ancaman yang dihadapi saat ini adalah keberadaan
l6
Kebiiqkm
du
Strulegi tlmum
Bagiu Pcrumo: Peugeblwt Kwrcon PerlnlMt
Pcngclolw
Kw
X.Ui.rtan &n Snt gi Nqionl Pcrbatw ADtoEtm dt lfurcsia
pulau-pulau tersebut berpotensi hilang karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Apabila pulau-pulau kecil ini hilang maka permasalahan yang lebih besar akan muncul adalah terancamnya garis batas dan kabumya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura dan Malaysia). Permasalahan tain adatatr dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.
fuianParx
Kebija*@
b, &a.a, llau
Pcngclolm
Kom
Perlww
t7
Kclija*a, dqn Slrure gi Nq\u\al l'engelolmr Kmsau Perbqtdru Anlmtegilq .li ltiloile;iu
BAB III ISU DAN PERMASALAHAN PNNGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN ini dipaparkan berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. Agar penyelesaian masalah dapat lebih terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan yang ada dikelompokkan menjadi 6 (enam) aspek, yaitu kebijakan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya Pada bagian
alam, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, serta kerjasama antamegara.
3.1.
Kebijakan Pembangunan
3.1.1. Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-kawasan tertinggal dan terisolir Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan
masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal
ini tercermin dari
kebijakan pembangunan yang kurang
memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan.
3.1.2, Belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangnn kawasnn perbatasan
GBHN 1999-2A44 telah mengamanatkan arah kebijakan pengembangan daerah perbatasan yaitu'omeningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah".
l8
Eagian Pcrunn Kehuakan
det Strulegi Unum PeilgeblMil Kwqwr Perhqtasqr
Xcbii&an
Patgclolo
Kw
&n Stdcgl N6iMI di Indqqia
P.rhtmt Antnegus
Demikian pula dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 200V2004 dinyatakan "program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesej ahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain". Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan
ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.
Sekalipun demikian, sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholdert kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat parsial.
3.2.
Ekonomi dan Sosial BudaYa
3.2.1. Adanya paradigma 'kawasan perbatasan sebagai halaman belakang' Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau
sebagai "halaman belakang" wilayatr NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakanpemberontakan di dalam negeri. Konsekuensinya" persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari
potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan
B4ti6 Pqlam Kehtio*@
(bt grdcg, llfrum
ltengehtl@n K@oen Peilptawr
l9
Kebijaton tfun &rotegi Nuiml Pergelolan Kwuan PetbatMn AntMegta di lrxloresiq
(security belt). Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutam a yangdilakukan oleh investor swasta.
3.2.2. Terjadinya kesenjaugan pembangunan dengan negara tetangga Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan Sulawesi Utara misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umunnya berkiblat ke ryilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastnrkturynng lebihbaik ataupengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secarajangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.
3.2.3. Sarana dan prasarana mnsih minim. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan
perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan
bersaing dengan wilayah negara tetangga.
20
Keb\oku fun
s/f;alegi Umum
Brgian Petum Pengelolwt Kwi,m PefiatM
Pctgclolor Kw
Kebiid.4t fui grot.gi N6iMl Pcrborw ln om.gqa di Inbrcsia
3.2.4. Tingginya rngka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-seiahtera. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan p€rbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan
ini selain
melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di
hidupnya. Hal
kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga
perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskmnya.
3.2.5. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas
baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Kalimantan dan Papua, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayatr Serawak dan PNG Minimnya asksebilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayatr merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara j angka panjang
d
ikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasional i sme
masyarakat perbatasan.
BdSi.r
Paed
Keb0ohtn.bt &rat gi llw
Pnglolm Kw
Pcri.'t--t
2l
Kebiiakail thn Strutegi
Pengelolwt
Ndiorvl
K*ow Perbataw AnMeguo
di lrxlmetid
3.2.6, Rendahnya kualitas SDM Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibatjauhnyajarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.
3.2.7. Adanya aktivitas pelintas batas tradisional Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan seperti di Kalimantan (Dayak dan Melayu) dan Papua, menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di beberapa daerah seperti Papua dan Kalimantan serta Timor Leste. Kegiatan lintas batas ini telah berlangsung lama namun sampai saat ini belum dapat diatasi oleh kedua pihak (negara).
3.2.8. Adanya tanah adatlulayat masyarakat Di beberapa kawasan perbatasan terdapat tanah adaVulayat yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi
ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antarnegara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Keberadaan tanah ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan, secara astronomis memerlukan pengaturan tersendiri serta dapat menjadi permasalahan di kemudian hari jika
tidak ditangani secara serius.
27
Ksbijdkan dan Slrategi Unum Pengelolau
Bcgiqr Pcrltru Kwm PerbalMt
Pcngclolan
3.3.
fw
K.blj&t &, Strdcgi N6lq3l
Pctbtaw, Antsngm di
lttdottcsla
Pertahanan dan Keamanan
3.3.1. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalatr pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada umumnya sudah disepakati. Permasalatran batas
yang perlu diprioritaskan penangannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Ekskluisf (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negila negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan lndonesia maupun nelayan asing.
1.
Batas Zonz Ekonomi Eksklusif
&nf.)
Undang-Undang no.l7 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Lnv of the Sea (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada
konvensi tersebut, maka batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayatr laut yang berhadapan dengan negara-negara tetangga yaitu :
(l) (2) (3)
BerhadapandenganMalaysiadanSingapuradi SelatMalaka; Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur; Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara;
fugian
Paum
Kebijahn.b,
Slrotcgi
llatn Pcngetotw Koaw
Perhotawt
23
Kebiju*qn dail Strqte\i Nqioml Pengelolaan Kwtsm Perbalmn
(4)
Antmtgua
di
Lxluuris
Berhadapan dengan Filiipina di Laut Sulawesi hingga Laut
Fillipina; (s) (6)
(7) (8) (9)
Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik; Berhadapan dengan Australia di Laut Arafi.ua hingga Laut
Timor: Berhadapan dengan Pulau Christmas (Australia) di Samudera Hindia; Berhadapan dengan Timor Leste di Selat Wetar; Berhadapan dengan India di Laut Andaman.
Selain itu, terdapat wilayah laut yang tidak memiliki batas ZHH yaitu di wilayah Selat Singapura yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, karena lebarnya hanya sekitar l5 mil laut. Selebihnya, penentuan ZEE terutama pada wilayah laut yang berhadapan dengan laut lepas, ditarik selebar 200 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Namun demikian, batas ZHE antara Indonesia dengan negaranegara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Ketidakjelasan batas ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan negara tetangga. Tabel berikut ini menunjukkan status batas-batas ZEE di wilayah perbatasan laut Indonesia.
,,n
Bagian Pcrltmt Kehqaket dail &rqlegi Umum Pengelolmn
Kwmt
Perhqtuwt
Pcqalo!@
Kcbii&u &r, Strotcgi N6iunl Antqmgffi di lrr&r,csiq
KMw P.rfutM
Tabel3.l. Status Batas-Bstas ZEE antara RI dengan negara tetangga Betes Zone
No
Kctcrangan
Stetus
Eksklusif Ekonomi
(zEE) I
Bclum discpakati
RJ-Malaysia
Bclum ada perjanjian heins
2
Telah discpakati
RI-Victnam
Kesepakatan di tingkat
teknis, menunggu Proses
ratifikasi 3
RI-Fillipina
Belum discpakati
Belum ada pcrjanjian batas
4
RI-Palau
Belum disepakati
Belum ada perjanjian batas
5
RI_PNG
Belum disepakati
Tidak ada batas laut
6
RI-Timor Leste
Belum disepakati
Belum ada perjanjian batas
7
RI-lndia
Belum discpakati
Belum ada perjanjian batas
8
RI-Singapura
Belum disepakati
Belum ada perjanjian batas
9
Rl-Thailand
Belum disepakati
Belum ada perianiian batas
r0
Rl-Australia
Telah disepakati
ZEE di Samudera Hindia
Lautan Arafura, dan Laut Timor
Sumber : Bakosurtanal, (2003) (diolah)
2.
Batas Laut Teritorial (BLT)
BLT Indonesia lebamyatidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun udara. Sebagian besar BLT sudah disepakati oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan lndonesia, kecuali dengan Timor
lrste sebagai sebuatr
negara yang baru merdeka. Selain
itu diperlukan pula perundingan tri-partit antara Indonesia-MalaysiaSingapura untuk menyepakati BLI di Selat Singapura bagian Barat dan Timur yang lebamya kurang dmr 24 mil dan bersinggungan langsung dengan perbatasan di ketiga negara. Mengingat pentingnya pengakuan terhadap batas kedaulatan suatu negara, maka batas laut teritorial antara pemerintah RI dan Timor Leste maupun three junctional point di Selat Malaka perlu segera disepakati untuk
hdo,Paail
KehijqLan.br g,rcLgi
ll,M
Pengelolw Kcvawt
PeilxtMl
25
Kebijslsn dan Strutegi Natiotal
Pengelolwr
Kw
Perbdmt Andmeguq
di
ln&milq
menghindari kekhawatiran timbulnya konfl ik akibat pelanggaraan kedaulatan wilayah negara. Tabel berikut ini menunjukkan status batas laut teritorial Indonesia dengan negzua-negara tetangga.
Tabel3.2. Status Batas Laut Teritorial Indonesia Batas Laut Teritorial
No
(BLT) RI
-
Malaysia
Status Telah disepakati
Keterangan
Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun I 970
z
Rl*Singapura (di
Telah disepakati
sebagian Selat Singapura) J
RI _ PNC
Disepakati dalam perjanj ian Indonesia-Singapura Tahun 1973
Telah disepakati
Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun I980
A
RI * Timor Leste
Belum disepakati
Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti,
Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar,
hingga Pulau Vatek, dan
titik
dasar sekutu di Pulau Timor 5
RI-Malaysia-Singapura
Belum disepakati
Perlu perundingan bersama
(tri-partid) Sumber : Bakosurtanal, (2003) (diolah)
3,
Bntas Landas Kontinen (BLK)
Mengacu kepada Undang Undang no | 11973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) serta UU no. 17l1985 tentang pengesahan LTNCLOS, BLKI ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai denganmaksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia, antara
lain:
26
Btgiu Penrma Kebijaku dot Skategi Umxm Pengelolfun KtuLtqt Parhatawl
Pcngclolm
(l) (2) (3) (4) (s) (6) (7)
(8)
Kw
Kcbij&an &n
Pcrfulrun
An
Stdcgi Nuiool
mtm 6
htfuitcsla
Berhadapan dengan India dan Thailand di LautAndaman; Berhadapan dengan Thailand di Selat Malaka bagian Utara;
Berhadapan dengan Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat; Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan; Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi; Berhadapan dengan Palau di SamuderaPasifik; Berhadapan dengan denganAustralia di LautArafura" Laut Timor, Samudera Hindia dan di wilayah perairan di sekitar Pulau Christmas; Berhadapan dengan Timor Leste di laut Timor.
Selain BLK diatas, terdapat titik-titik yang bersinggungan dengan tiga negara (three junction point) secara langsung, kesepakatan terhadap titik-titik ini dilakukan melalui pertemuan trialteral. Titik-titik tersebut antara lain :
(l)
Three Junction Point antara Indonesia, India, dan Thailand
di LautAndaman;
(2)
Three Junction Point antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia di Selat Malaka Bagian Utara. Sebagian
BLK antara Indonesia dengan negara tetangga telah
disepakati dan telatr ditetapkan dalarn Keputusan Presiden (Keppres).
Namun demikianmasihterdapat beberapa segmen wilayah laut yang belum ditetapkan BLK-nya, karena masih dalam proses negosiasi atau bahkan belum dilakukan perundingan sama sekali dengan negara tetangga, antar lain BLK antara Indonesia dengan Vietnam, Fil ipina, Palau, dan Timor Leste. Tabel berikut menunjukkan status Batas Landas Kontinen di wilayah perbatasan laut Indonesia.
Bagiu Ptdom
Kebiate
rhrt :;traregi Umufr Perrgelol@
XNMI Pcrlntwt
27
Pengelolaot
Thbel
3.3,
Kwn
Kehijak4n lan Slruregi N^thwl Perbatuun An@reguu di lttluetia
Status Batas Landas Kontinen antara RI dengan negera tetangga
No
Batss Landas
Kontinen (nLK) RI
-
India
Status
Keterangrn
Telah disepakati
l0 titik BLK di Lauta Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan1977
2
RI
-
Thailand
Telah disenakati
Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman
disepakati berdasarkan perianiian oada tahun 1977 3
Rl * Malaysia
Telah disepakati
l0 titik BLK di selat Malaka dan l5
titik di Laut Natuna
disepakati
berdasarkan perjanjian pada tahun I 969 4
RI - Australia
Telah disepakati
Titik-titik BLK di Laut Arafura dan
laut Timor ditetapkan melalui Keppres padaTahun
Titik-titik BLK di
l91l
dan 1972
Samudera
Hindia
dan di sekitar Pulau Christmas telah
disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997. 5
6 7
I
RI
RI -
Vietnam
Belum disepakati
Dalam proses negosiasi
Fitipina
Belum disenakati
Dalam proses negosiasi
Belum disepakati
Belum ada proses perundingan
Belum disepakati
Belum ada proses perundingan
Rl * Palau RI * Timor
Leste
Sumber : Bakosurtanal, (2003)
3.3.2.
Terbatasnya jumlah aparatserta sarana dan prasarana
Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan
28
Kehijqkq dqn Slrategi Umum Pengelolun
BqimPcilw Kwwt Perbanw
Pctgclolm
Kw
Kcbiiato, fut Strategt N8iwl Pcrbtuon Antomg@adi lttdowsia
jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan saftlna pertahanan dan keamanan yang memadai.
3.3.3. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya aparat kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lematrnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan barang, dan 'penjualan manusia' (trfficking person), serta permasalahan identitas kewarganegamim ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan laut, sering terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga k"tju, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan.
3.3.4. Terbatasny3 jumla.h
saran-a da.n prasarana perbatasan
(PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS) Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal. Namun demian,
jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim.
Bagiu Pcnam Kehiju*at
.bt
Strutegi
Llntm Pengekilmt Kmttwt lterlptqw
29
b i i akqx .lail St rut e &i Nur i.rnd Pengehtluon Kmvn Perbatatun Aillanregorq Lli hxloneNia
Kc
3.4.
Pengelolaan Sumber Daya Alam
3.4.1. Pemanfaatan potensi SumberDayaAlam belum optimal Potensi sumberdaya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di sepanjang
kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara.
3.4.2. Terjadinya eksploitasi pemanfantan Sumber Daya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan
SDA dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti polusi asap lintas batas (hedge pollution), banjir, longsor, tenggelamnya pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan illegal, seperti penebangan liar di kawasan hutan dan pengerukan pasir di pulau-pulau kecil yang tidak terkendali. FIal ini cukup sulit ditangani, karena keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan dan belum ditegakkannya suprsmasi hukum $ecara adil dan tegas.
3.5. 3.5.f .
Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan
Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh seklor terkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh
30
Ksbuakan
.l@ Stmlegi Untn l'cngelolmn
Bogi@ Perlam Perbalawn
Kuaw
Kebij.tIq &n Strutcgi N6iwl Pcngelolm Kw
Pcfbatm, Antwg@o di lnlowsiq
pendekatan keamanan (s e cur ity) melalui beberapa kepanitiaan (committee), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalatr perbatasan yang ada saat ini antara lalrn General Border Comitee (GBC) RI - Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI - Papua New Guinea; dan Joint Border Committee RI-LJNMISET (Timor Leste). Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat stategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas
Negara Kesatuan Republik lndonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalatr belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
3.5.2. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Se-suai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten. Kewenangan pemerintatr pusat bq1yqudq-pada pintupintu perbatasan (border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimi grasian, karantina, serta keamanan dan_ pertahanan (C IQS).
Dengan demikian Pemerintah Daeratr dapat mengembangkan
kawasan perbatasan selain di pintu-pintu masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa faklor : ( I ) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penangannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintatran dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi; (2) Belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, (3 ) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; (4) Masih
adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam
Bagiu Pctttm &, 9tdegi
Kebijah@
Umum
Pengclolar
Kwwt Perbam
3l
Noiunl Kwaw Pcrbdm, Ailurcgaa
Kebijqlan duil Slrotegi Itengelohun
di lrrdoresio
pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai tnternational inheritance yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan)'
3.6.
Kerjasama Antarnegara
3.6.1.
Belumoptimalnyaketerkaitnnpengelolaanperbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional' Kerjasama-kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub-regional yang ada
saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singapura-Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand*Grow th Triangle (IMT-OT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunei Indonesia Malaysia Phillipines - East Asian Growth Area pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di
Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namun demikian, tampaknya bentukbentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasaan perbatasan yang tertinggal dan terisolir'
Hal ini sebenamya sangat penting, karena berkembangnya kawasan perbatasan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.
3.6.2.
Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan
Kerjasama antarnegara untuk menanggulangi pelanggaran lrukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan kayu, pelanggaran batas negara, dan berbagai jenis pelanggaran lainnyabelum dilaksanakan secara optimal. Di beberapa daerah kepulauan, misalnya Kepulauan Riau, di sangihe dan Talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing terutama dari Thailand dan Filipina yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa ijin karena ketidaktahuan batas laut antara kedua negara. Pembicaraan bilateral untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tsrkait dengan negala tetangga perlu dilakukan, mengingat sumberdaya yang telah dicuri selama ini merugikan negara dalam jumlah besar. Bagiqn P.r7am KebAskq dqn Slralegi Umm Pengelolw
Kurwt
Perbdlavn
Pcngc
lolm Kw
K.bij&s, da, grdcg, N6iNl Pcrhtw Anrwgqo di Indwsia
BAB IV IIPAYA PENGELOLAAIY SAAT
INI
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintatr Pusat maupun Pemerintatr Daeratr dalam rangka pen:bangunan kawasan perbatasan. Namun perlu diakui, pengelolaan kawasan perbatasan selama ini masih dilakukan secara parsial dan belum diselenggarakan secara terpadu dan integral pada seluruh sektor. Pada bab ini akan dibahas upaya pengelolaan kawasan perbatasan saat ini yang meliputi peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kerjasama ekonomi yang terkait.
4.1.
Peraturan dan Perundangan Peraturan dan perundangan tentang batas-batas wilayah
negara, serta penanganan berbagai kasus sengketa perbatasan yang
muncul selama ini telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh hingga kini. Selama periode tersebut, berbagai peraturan dan perundangan serta proses penyelesaian konflik telah Pemerintatr sejak
I 95 7
diselesaikan dengan baik maupun kurang berhasil seperti pada kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang tidak berhasil menjadi milik bangsa Indonesia. Beberapa peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan kawasan perbatasan yang telah disajikan dalam Tabel 4.1.
Tabel
4.1.
Peraturan dan Perundangan yang Terkait dengan Kawasan Perbatasan
No I
Dokumcn
Pcrihrl
Menyatakan bahwa wilayah Republik
UUD I945
Indonesia adalah wilayah eks Kolonial Belanda sebagai mana ditetapkan dalam T2rritoriale Zee en Maritie-me Kringen Ordonnantie |8 2
Deklarasi Djuanda 1957
(TZMKO),
Agustus 1939
tentang Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia
3
UU No. l91196t
Ratifikasi atas Tiga Konvensi Jenewa tahun |
kgiaPaUm: Kehijahotbt 9regi UM P.rg.lol@ Kw
perfuryt
95E
JJ
Kebijqlan .jil Slrategi Nwiml Pctgeblw Kwuan I'erhqluun Anlurcgqa
di lrdonetia
Perihal
Dokumen
No
Keppres No. 103/1963
Penetapan Lingkungan Maritim lndonesia dat pencabutan Keputusan-keputusan Gubernu Djenderal Belanda tentang Lingkungan Maritim
5
UU No. 4/Prp/l 969
Perairan Indonesia, daftar koordinat geografis
titik-titik garis pangkal Kepulauan lndonesia o
Pengumuman Pemerintah Rl tahun 1969
Tentang Landas Kontinen lndonesia
7
Keppres No. 89/l 969
Pengesahan hasil perundingan batas landas
kontinen bersama lndonesia dan Malaysia di selat malaka, dan di laut China Selatan (bagian Barat dan Timur) 8
UU No. 2/1971
Penetapan hasil perundingan garis batas laul
wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di selat Malaka Keppres No, 42l1971
Pengesahan hasil pcrundingan batas dasar laut
tertentu antara Indonesia dengan Australia di laut Arafura dan di sebelah selatan Pulau Irian,
l0
Keppres No. 20/l 972
Pengesahan hasil perundingan garis-garis batas
landas kontinen bersama antara (ndonesia di lnut Timor dan laut Arafura.
dengan Australia
II
UU No. l/1973
Penetapan landas Kontinen Indonesia
't)
UU No. 6/1973
Pengesahan hasil perundingan garis-garis batas
tertentu antar Jndonesia dengan PNC
l3
UU No.7/1973
Pengesahan hasil perundingan garis-garis batas
tertentu antar lndonesia dengan Singapura di Selat Singapura.
l4
KeppresNo.5ll1974
Pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antar lndonesia dengan lndia di iaut
Andaman
l5
Keppres No. l/1977, Keppres No.2ll1977
Kesepakatan bersama antara Indoncsia dengan
dan Keppres No. 2211978
lhailand mengenai batas landas kontinen di Selat Malaka bagian l)tara dan di laut Andaman,
l6
Keppres No. ?6/197?
Pengesahan hasil perundingan garis batas landas
kontinen bersama antara Indonesia dengan lndia
di
laut Andaman dan Samudera Hindia
t7
UU No. 5/1983
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
t8
UUNo. l7l1985
Ratifikasi UNCLOS nI
l9
UU No. 6/1996
Perairan lndonesia, menggantikan UU No. 4ip1p
1960 tentang perairan Indonesia
Bagisn
34
Kehijalur ddn Stralegi
llntn Pengelolw Kutwr
Perlw : Perbalrcot
PcrBelolw
No 20
KM
dt htdctcsio
Pcrlhel
Dokumcn PP No
KcUJdotbtErdcgi N6/,Nl
P.rbtw Antwgm
Penyesuaian Garis Pangkal Kepulauan di laut Natuna dan sekitamya; dikenal dengan PP lentang
6ll1998
Penutupan Kantung Natuna
2l
UUD Negara Republik Indonesia, bab lX, Pasal 25 A (amandemen terakhir)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
))
PP No. 3712002
PeneopanAlur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
23
PP No. 38/2002
Penetapan Daftar Koordinat Geografi s
Titik-tilik
Garis Pangkal Kepulauan lndonesia
Sumber: Bakosurtanal dalamDeputi Otda dan Pengembangan Regional Bappenas, (2004)
4.2.
Bentuk Kelembagaan Perbatasan dan Kerjasama Ekonomi
Penanganan perbatasan lndonesia dengan negara-negara tetangga masih dilakukan secara parsial dan bersifat ad hoc,melalui pembentukan komite yang dibentuk berdaparkan kesepakatan dua negara dan belum dikelola oleh suatu lembaga khusus yang menangani permasalahan perbatasan. Saat ini, hanya terdapat 4 (empat) komite perbatasan yang dibentuk oleh Indonesia dengan negara tetangga yaitu komite perbatasan antara RI dengan Malaysia, PNQ Timor Leste dan Filipina. Penanganan permasalahan perbatasan dengan 6 (enam) negara perbatasan lainnya tidak dilakukan melalui forum khusus, namun melalui pertemuan-pertemuan bilateral. Terdapat 3 negara yang memiliki Komite/forum bersama dengan Indonesia dalam penanganan pennasalahan perbatasan yaitu Malaysi4 Timor Lrste, dan PNG Komite-komite tersebut antara lain :
0 (2) (3)
General Border Comitee (GBC) RI oleh Panglima TNI;
-
Malaysia yang diketuai
Joint Border Committee (JBC) RI - Papua New Guinea yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri;
Joint Border Committee RI-RDTL (Timor Leste) yang diketuai oleh Dirjen PUM Depdagri.
Bagie Pcdam : Kebijaho, &r, :;trutegi l]wm pcngelolan KNw
perboaw
35
Kebij&m &n Srrctegi N&iffil Pergelolm Kw Perhqbw Antawgus di lfrJonesia
Komite-komite ini pada umumnya memiliki fungsi yang hampir sarna, yaitu melakukan kerjasama-kerjasama di bidang demarkasi batas dan regulasi perbatasan; imigrasi, cukai, dan karantina; keamanan, serta permasalahan dan isu lain yang terjadi secara khas di tiap-tiap kawasan perbatasan.
Selain kelembagaan yang bersifat bilateral, terdapat kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan. Anggota KESR adalah daerahdaerah di Indonesia dan negara tetangga yang berada dalam satu kawasan tertentu, termasuk wilayah perbatasan sehingga pemerintah
daerah yang bersangkutan merupakan pelaku pembangunan di kawasan KESR tersebut.
inti
dalam
KESR bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi era perdagangan bebas, 'dimana di dalam kawasan KESR diciptakan keterkaitan diantara wilayah-wilayah negara yang berhimpun di dalamnya. Ditinjau dari perspektif nasional, KHSR memiliki beberapa manfaat antara lain : (l) Mempercepat pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya; (3) Memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh wilayah tanah air; (4) Menggalakkan
prakarsa dan peran serta aktif masyarakat
di daerah; (5)
Meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, terpadu dan berwawasan lingkungan dan, (6) Memperkuat persatuan dan kesatuan.
KESR yang ada saat ini antara lain :
(l)
The Brunei Darusaalam Indonesia Malaysia Phillipines East Asian Growth lreo (BIMP-EAGA); {2) Indonesia Malaysia Thailand - Growth Triangle (IMIGT), dan (3) Indonesia Maloysia Singapura * Growth Tr i a ngl e (IMS -GT). Sel ain KE S R di lin gkungan ASEAN, Indone sia juga memiliki forum kerjasama ekonomi dengan Australia, yaitu Australia Indonesia Development Area (AIDA).
*
Btgian Perttma :
36
KehAalail fun Sralegi Umum Pengelolun
Kww
PerbalMl
Pctgclolor
Kw
K.biJ&, b, St?dcgi Nadoml Pcrfui Antmgoa di h dqrcsia
BAB V KEBIJAKAIT DAI\I STRATEGI UMTJM PENGELOLAAI{ KAWASAI\I PERBATASAN
AI{TAR}IEGARA Penanganan kawasan perbatasan antamegara" baik perbatasan
darat maupun perbatasan laut, selama ini belum diatur dan diarahkan melalui kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat nasional dan menyeluruh. Penanganan beberapa kasus atau masalah antara kedua negara yang terjadi selama ini dilakukan
melalui pembicaraan bilateral oleh instansi terkait, seperti melalui Departemen Luar Negeri atau lembaga-lembaga yang bersifat sementara (temporer). Namun untuk pengembangan kawasan perbatasan yang melibatkan semua stakeholders (pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha), masih belum terkoordinasi. Selama
ini, masing-masing
Departemen atau Lembaga Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan dengan berpedoman pada apa yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999 maupun Propenas 2000-2004 serta sesuai dengan kebij akan sektor masing-masing.
Upaya kearah penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan bukanlah belum pernah dilakukan, sebab paling tidak sudah ada beberapa instansi pemerintah
baik di pusat maupun di daerah yang telah mengupayakan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan melalui rapat-rapat koordinasi maupun kajian atau studi.
Namun hingga kini upaya tersebut belum menghasilkan suatu dokumen legal yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan perbatasan.
Visi dan misi pengembangan kawasan perbatasan yang disusun, didasarkan pada faktor-faktor lingkungan dominan yang strategis dan diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan dimasa yang akan datang. Visi ini merupakan
kjaPaun:
Kebijalo.bl fualcg llsw
Pcttgclotan
Kwr Perbm
37
Kchijskqil dan Slrqlegi Nailorul Pengeloldan KNefrn Perhqtilqn Anlunegaa.li hdmestq
pandangan ke depan, yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang tercipta akibat adanya perubahan intemal, regional dan global. Berbagai faktor penentu internal antara lain adalah:
(1)
Otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan pemekaran wilayatr provinsi dan kabupaten;
(2) (3)
Demokratisasi dan HAM; Konflik horisontal dan vertikal serta fanatisme kedaerahan yang mengarah pada gerakan separatisme;
(4)
Lemahnya penegakan hukum dan perlunya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
(5)
Masih belum pulihnya perekonomian nasional akibat krisis (perbankan sebagai mediator);
(6)
Suhu politik yang relatif masih belum stabil pada masa transisi sejak reformasi politik dan pemerintahan dimulai serta menjelang pelaksanaan Pemilu dengan sistem baru.
Sedangkan berbagai kecenderungan-kecenderungan regional dan global yang ada adalah antara lain :
(1) (2) (3) (4) (5)
Kesepakatan perdagangan bebas antarnegara di kawasan Asia-Pasifik (APEC); Kerjasama ekonomi sub-regional
;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (l nfo r m at i o n a n d C o mmuni c at i o n Te c hn a I o gy / I C T) y ang sangat pesat;
Perkembangan teknologi transportasi yang memicu pesatnya perpindahan orang dan barang lintas negara; Kejahatan terorganisir lintas negara (terorisme internasional, penyelundupan, perdagangan manusia).
Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan skenario pengembangan kawasan perbatasan darat dan laut yaitu
(l)
:
Kawasan perbatasan mengadopsi baik fungsi pertahanan maupun fungsi ekonomi secara bersamaan;
Bagian Perlama :
38
KebAok@ &tn Slrolegi Umrm l>engelolwt
Kwavn Perbdlasn
Pctgelolw Kw
(2)
K.bii*an du Strdcgi NqiMl P.rMtM Anlamgm.li lndqesio
Kawasanperbatasantetapmengedepankanfungsipertahanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang semakin meningkat, sedangkan keadaan keamanan negara belum
stabil;
(3)
Kawasanperbatasanlebihmengedepankanfungsiekonomi, yaitu perdagangan dan transportasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.;
5.1.
Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara
Dari berbagai skenario pengembangan dan berbagai konsekuensinya, kondisi lapangan, perkembangan di dalam maupun lingkungan regional serta setelah dikonsultasikan kepada berbagai kalangan, maka disepakati visi pengembangan kawasan perbatasan antarnegara yaitu: " Menj adikan ksw as an perb atas an antarne gara sebagai lrawasanyang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meninglcotlran kesejahteraan masyaraknt lokal dan menj amin t e rp e I ihar any a N e gar a Ke s at uan Re pub I i k I ndo ne s i a " .
Visi tersebut mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:
(l) (2)
Aman, berarti terciptanya kondisi keamanan yang dapat dikendalikan dan kondusifbagi kegiatan usaha serta bebas dari kegiatan ilegal; Tertib, berarti seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di perbatasan dan daerah sekitarnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
(3)
Pintu gerbang negara, berarti kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang harus dijaga kebersihan, ketertiban dan keamanannya;
(4)
Pusat pertumbuhon,berarti kawasan perbatasan dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan bekerjasama dengan pihak investor dalam maupun luar negeri secara legal;
Batiu Pcrbil
:
Kehijaka, fun Slrutcgi Umum Pcngelolun
Kwowt Pefis,M
39
Kebtiular dm Stutegi Naiiotpl Petgelolam Kwavn Perbatavn Anlarnegus di hxltmesiq
(5)
(6)
Berkelanjutan, berarti bahwa seluruh proses pembangunan di kawasan perbatasan harus memperhatikan aspek pengelolaan sumberdaya alam, seperti hutan lindung dan laut secara seimbang dan memperhatikan daya dukung alam; Meningkatkan kesejahteraan masyarakal, berarti dengan berkembangnya kawasan perbatasan, masyarakat lokal di perbatasan dan di daerah sekitarnya dapat memperoleh kesempatan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi, sehingga pendapatan dan kesej ahteraannya meningkat;
(7)
Terpeliharanya NKRI, berarti seluruh kegiatan pengembangan kawasan perbatasan, baik darat maupun laut, tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan serta menj aga terpeliharanya negara kesatuan Republik Indone sia.
Untuk mencapai visi yang dicita-citakan di atas, maka beberapa misi yang perlu dilaksanakan oleh para pihak yang terkait yaitu :
(1) (2)
Mempercepat penyelesaian garis batas antarnegara dengan negara tetangga sehingga tercipta garis batas yang jelas.dan diakui kedua belah pihak; Mempercepatpengembangan beberapakawasanperbatasan sebagai pusat pertumbuhan, yang dapat menangkap peluang kerj asama antarnegara, regional dan internasional, secara selektif sesuai prioritas;
(3)
Meningkatkan penegakan hukum dan kondisi keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut;
(4)
Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan yang memadai;
(5)
Mengelola sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang
dan berkelanjutan, bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara;
40
Bagim Pcrtum:
Kebijahn dn Stategi Ilmum Pengelolw
KNN\
Perbatqw
Kehtlakan dan Strateg, NatuilMl l,engehiuan Kwasan Perltulavil Anlanteguo li Irxl<,Ertu
(6) 5.2.
Mengembangkan sistem kedasamapembangunan antarnegara' antar Pemerintah, maupun antar pelaku usaha.
Kebijakan Umum
Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut, berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negaratetangga yang berbatasan, dimana setiap negara
memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik' namun sebagian kondisinya relatif sama, bahkan ada pula yang kondisi sosial
ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda. Namun demikian, perlu ada suatu kebijakan dasar sebagai payung daripada seluruh kebijakan dan strategi khusus yang berlaku secara umum bagi seluruh kawasan perbatasan, baik darat maupun laut.
Secara umum, pengembangan kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif dari mulai
Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyrsunan kebijakan
dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strate gis sampai dengan operasional.
Kebijakan umum pengembangan kawasan perbatasan antarnegara terdiri dari kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
5.2.1. Peningkatan keberpihakan terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah tertinggal dan terisolir dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau berbeda dengan paradigma saat ini. Di masa lalu pengelolaan
Baian Pcr&tu :
Kebijokan tbn grutegi
Um
Puryelolun
Kuwrt Perbsl@,
41
Kebijalu
du
Pengelalrcn
9rategt Nuioml
Kum
PcrbatM Antqmegua
di Indonesiq
kawasan perbatasan lebih menekanan kepada aspek keamanan (security approach), sedangkan saat ini kondisi keamanan regional relatif stabil, sehingga pengembangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahtera an Qtrosperi ty approach) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber pendapatan negara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan sekaligus pendekatan keamanan secara serasi perlu dijadikan landasan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan di kawasan perbatasan pada masa yang akan datang.
5.2.2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik Paradigma masa lalu yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai'halaman belakang' merupakan pandangan yang keliru sebab wilayah perbatasan di Indonesia memiliki nilai politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat strategis, tidak saja bagi Indonesia melainkan juga bagi neg:ra-negara lainnya, terutama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini disebabkan posisi geografis Indonesia yang berada di titik silang benua Eropa-Asia, Asia-Australia, danAustraliaEropa.
Dengan adanya posisi strategis ini Indonesia berpeluang memainkan peranan yang besar di kawasan Asia dan Pasifik di masa yang akan datang. Dengan demikian, akselerasi pembangunan kawasan perbatasan melalui pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang logis. Untuk itu, diperlukan upaya penataan ruang, pembangunan prasarana dan sarana, kebijakan investasi, SDM, serta kelembagaan yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
A'
liagian P.rlama I Keh4ahan dan
Stnegi llmxn I'ailgeh,lMt Kmawt l'crhatavn
Pengclotun
s.2.3.
Kw
Kcbijakat dM Slrategi NqiotBI Antdn egua di Indonesia
Perbsteil
Percepatan pembangunankawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan'
Kemiskinandanketertinggalanmasyarakatmerupakan permasalahan utama di kawasan perbatasan. Hal ini disebabkan sentralisasi pembangunan di masa lalu dan kecenderungan penggunaan pendekatan keamanan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini menyebabkan minimnya sarana dan prasarana wilayah, terbatasnya fasilitas umum dan sosial, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan pelayanan publik di kawasan perbatasan menyebabkan orientasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat ke wilayah negara tetangga. untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga ndgara dalam memperoleh pelayanan puUiit< dan kesejahteraan sosial serta membuka keterisolasian wilayatr, maka cliperlukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesej ahteraal.
5.2.4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat Hak-hak ulaya,t. masyarakat perbatasan yang berada di negara lain perlu diakui dan diatur keberadaannya. Keberadaan tanah ulayat sec.lra sesungguhnya memiliki permasalahan secara administratif karena keberadaannya melintasi batas negara di dua wilayah negara. Namun demikian karena hak-hak ulayat ini secara tradisional menjadi
aset penghidupan sehari-hari masyarakat tersebut, maka keberadaannya tidak dapat dihapuskan, namun sebaliknya perlu diakui dan diatur secara jelas.
5.2.5. Penataan batas-batas negara dalam rangka menjaga dan mempertahankankedaulatanwilayahNegaraKesatuan Republik Indonesia Beberapa kawasan perbatasan masih memiliki permasalahan garis batas dengan negara tetangga yang hingga kini masih dalam pembahasan melalui beberapa perundingan bilateral. Di beberapa lokasi bahkan telah terjadi pergeseran pilar batas yang menyebabkan
kerugian-kerugian bagi negara baik secara ekonomi maupun lingliungan. Seiain itu, tcebeiadaan tanah ulayat masyarakat adat
kEiuPabrc:
Kebtjdlo, rbn gralegi
llm
Pengelolm
Kuw
Perfula@
43
Kcbijalan dan Strutegi N6iorul Pengclolmt Kw Pethdtw Anlomegffq di Inlonesia
yang ada di kawasan perbatasan menjadi sebuah permasalahan tersendiri dalam penetapan batas negara. Oleh karena itu diperlukan penataan dan pengaturan batas negara secara menyeluruh untuk menjamin keutuhan wilayah NKRI.
5.2,6. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarananya
Lokasi geografis Indonesia yang beradapada posisi silang dua samuderabesar, serta terdiri dari ribuanpulau menuntut Indonesia
memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Sistem pertahanan yang kuat, salah satunya perlu ditunjang oleh armada dan aparat yang besar, efektif, dan modern, baik di laut, darat maupun udara. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh wilayah termasuk kawasan perbatasan yang berada di wilayah terluar, menangggulangi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan, serta mengantisipasi berbagai ancaman dari luar. Meski peningkatan armada dan aparat hingga tingkat yang optimal sulit dilakukan saat ini oleh pemerintah, namun peningkatan kapasitas armada dan aparat perlu terus diupayakan hingga tingkat yang memadai. Disamping peningkatan kapasitas armada dan aparat hingga jumlah yang memadai, peningkatan sarana dan prasarana khusus di perbatasan untuk mengawasi arus keluar masuk baik manusia maupun barang ke wilayahNKRI.
5.2,7 Peningkatan perlindungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan kawasan konservasi Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya akan keanekaragaman hayatinya. Di Kalimantan dan Papua, hampir seluruh kawasan perbatasannya terdiri dari hutan tropis dan kawasan konservasi yang diakui dunia sebagai "paru-paru dunia", sedangkan kawasan perbatasan laut memiliki potensi sumberdaya laut dan perikanan yang -sangat besar. Potensi sumberdaya alam berupa kawasan konservasi atau taman
nasional di hutan tropis dan kelautan
ini perlu dilindungi
Etgiu
44
Kebijafw
fur
Strategi
Pcdawn :
Umw Pengelolwn Kwwn Perbdlew,
Pcngclfur
Km
Kcbii&an
fu
Strutegi N6iwl di Indmesiq
Pcrbt@, Antffigoa
kelestariannya selain dibudidayakan bagi kesejatrteraan masyarakat lokal.
Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan kawasan
5.2.8.
perbatasan Peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan dilakukan melalui optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan antarinstansi pemerintah, penataan hubungan kerja baik secara horizontal maupun secara vertikal, peningkatan koordinasi dan konsultasi antarlembaga, serta pengembangan database informasi kawasan perbatasan yang dapat dijadikan acuan bersama oleh seluruh stakeholder terkait. Pemahaman yang baik terhadap fungsi dan peran, tata hubtrngan yang j elas., koordinasi yang intensif, serta tingkat pengetahuan yang sama, diharapkan dapat menyelaraskan berbagai kewenangan, kebijakan dan peraturanperaturan diantara pemerintah pusat dan daerah.
5.2.9.
Peningkatankeriasamabilateralrsub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang Pengelolaan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari konteks
lingkungan intemasional maupun regional. Dalam era globalisasi saat ini, setiap negara di dunia saling tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Adanya saling ketergantungan dalam masydakat intemasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertatranan keamananan. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama dengan negiua tetangga baik secara bilateral, sub-regional, maupun regional diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian, sehingga dapat dihindarkan terj adinya konfl ik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari segi sosial budaya maupun ekonomi. Selain itu kerjasama antarnegara sangat diperlukan untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan SDA di
kawasan perbatasan, serta untuk menanggulangi berbagai permasalatran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan. \iuPdtn: K.bijaLsn
fu,
furufegi
Uw
Pcngclotu
Kmw
PerMt@,
45
Kchii&an dan St/ategi Ndiotel Perhatuw Antuneguu .li Ldone$iu Pcngclolmn Kmu
5.3.
Strategi Umum
Kebijakan nasional yang dapat berlaku secara umum bagi seluruh kawasan perbatasan, baik darat dan laut, perlu dijabarkan dalam suatu strategi umum. Kebijakan umum di atas perlu dilaksanakan melalui upaya-upaya:
(1)
Penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan;
(2)
Pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat;
(3)
Keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektorseklor di pusat terhadap kawasan perbatasan; dan
(4)
Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri;
Dengan kebijakan umum. dan arahan pelaksanaan di atas, maka strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:
5.3.1. Menyusun Kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan Perbatasan Untuk memberikan arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholders kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan yang dapat dijadikan referensi bagi seluruh pelaku terkait
dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Adanya kebijakan dan strategi nasional akan menghindarkan para pengambil kebijakan dari pengelolaan kawasan perbatasan secara parsial.
Bagi0 P.rtafra :
46
Kebijdkan
fut
Sfielegi
l'nin PerselolMl KNM| I'erbqtM
Pengclolu Kw
5.3.2.
Kebii&an d@ Shdcgi N$ioml Pe.barmn Antam.gua di Indonesio
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung
secaraselektifdanbertahapsesuaiprioritasdan kebutuhan. Beberapa kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan bagi kawasan di sekitamya, termasuk wilayah bagian dalam (hinterland) dari kawasan perbatasan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut
dikembangkan secara selektif dan bertahap dengan memperhatikan perencanaan yang sama dengan negara tetangga serta sesuai kebutuhan pasar regional. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salatr satu upaya peningkatan pendapatan negara dan daerah melalui kegiatan kerjasama perdagangan antarkedua negara di daerah perbatasan yang selama ini lebih banyak dilakukan .""uru ilegal sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat mengawasi dan mengendalikannya.
5.3.3.
Melakukanpemberdayaanmasyarakat Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sangat
diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan j rohani' ke sej atrteraan so sial masyarakat dalam segala aspek asmani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melaluisubsidi, pendidikan dan penyuluhan, juga harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan
usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya. Untuk masyalakat di wilayah terisolir seperti di pulau-pulau kecil, perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari'
5.3.4. Meningkatkan kualitas SDM Pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah
dan pusat kesehatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di perbatasan. Kualitas sarana dan prasarana sosial tersebut perlu dibangun lebih baik, dibandingkan dengan fasilitas di
fiiuPaam: Kehijaku fun Strutegi
l-lnn Pcngeloln
Kuwt Perbotw
47
Kehijuk0t dail Slrslegi Na$oral Pentelolmil KNaMu Perbalavn Antuttegua di lh.lone$ia
wilayah perbatasan negara tetangga, sehingga masyarakat termotivasi untuk bersekolah dan berobat di wilayah NKRI.
5.3.5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah Saat ini, masyarakat di wilayah perbatasan sulit untuk memperoleh akses komunikasi dan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui perkembangan sosial politik yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Selain itu, sebagian besar masyarakat perbatasan masih terisolir dan berada di bawah garis kemiskinan, karena tidak adanya sarana transportasi yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan wilayah NKRI di sekitarnya serta minimnya fasilitas sosial. Selain itu, di beberapa kawasan perbatasan, masyarakat lebih akrab dengan media, alat tukar dan barang-barang
dari wilayah negara tetangga. Mereka juga lebih banyak memanfaatkan fasilitas di negara tetangga, karena aksesibilitasnya yang lebih baik.
Adanya kondisi ini, dikhawatirkan akan menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan menyebabkan disintegrasi sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan fasilitas sosial dasar seperti pembangunan jalan dari kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan terdekat, stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak, listrik, air bersih, permukiman, dsb sangat diperlukan agar masyarakat di perbatasan dapat melakukan aktivitas sosial ekonominya dengan
optimal, mampu mengakses informasi, serta melakukan komunikasi dengan masyarakat lain di wilayah NKRI.
5.3.6. Mengakomodasi dan mengafur hak adat/ulayat masyarakat kedalam regulnsi dan pernturan yang berlaku
BGgiiln
48
Kebijafa fur
Strategi
Uwm Purgelolw Kww
Pen4ila :
Perhqtw
Pcngelolu Kw
Kebii{ot fui Stratcgi N8iwl Pcrtptryn'lhmtoo di h'd*sia
Hak-hak masyarakat adat di kawasan perbatasan harus dilindungi dan diatur keberadaannyp. Tanpa adanya pengatufan yang tegas dalam perlindungan atas hak-hak ulayat ini, segala upayayang dilakukan akan menimbulkan bibit-bibit permasalahan baru yang akan timbul kemudian. Karena itu, pengakomodasian dan pengaturan
hak adat kedalam regulasi dan peraturan yang berlaku sangatlatt penting. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan adat yang ada serta kerjasama dengan negaratetangga agar permasalahan yang terkait dengan hak-hak adat masyarakat adat di kawasan perbatasan
dapat dikelola dengan baik.
5.3.7. Menetapkan garis batas antarnegara melalui kesepakatandengannegaratetanggasebelumtahun2009 Beberapa kawasan perbatasan, baik di darat maupun di laut masih memiliki permasalatran garis batas dengan neglra tetangga yang hingga kini masih dalam pembahasan melalui beberapa perundingan bilateral. Belum semua kesepakatan batas diselesaikan secara tegas dan masih bersifat parsial, karena belum menyelesaikan seluruh segmen batas dan jenis batas laut. Penetapan garis batas ini, termasuk di dalamnya jumlah dan nama pulau-pulau yang ada, perlu segera dilakukan sebelum pelaksanaan
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 2009.
5.3.8. Meningkatkan pengawasan terhadap arus keluarmasuk manusia dan barang dari wilayah negara tetangga melalui PLB, PPLB, dan CIQS Pengaturan arus keluar masuk orang danbarang di kawasan perbatasan melalui PLB, PPLB dan fasilitas CIQS sangat penting.
Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengawasan melalui pembangunan PLB, PPLB dan fasilitas CIQS di pintu-pintu perbatasan serta optimalisasi fungsinya sebagai pintu gerbang resmi untuk menghindari tedadinya penyelundupan barang-barang atau
pendatang illegal ke wilayah NKRI. Disamping pengaturan orang dan barang pada jalur resmi melalui PPLB dan CIQS, perlu pula
btbtMm: Kebijata&n
Slrctegi
Unn Petwlolq
Kw
Perfutaw
49
Kelrijq*qn dm Strctegi Na:iilul Pengelolw Kww Perbatasan Anwneguu di ltxlonesia
diatur aturan khusus mengenai pelintas batas melalui jalur tradisional. Dalam sejarah perkembangan perdagangan di kawasan perbatasan, perdagangan lintas batas tradsional telah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Karena perdagangan lintas batas tradisional besarannya kecil, maka perlu dilakukan pengaturan khusus bagi para pelintas batas agar mereka tetap dapat saling berkomunikasi dengan kerabatnya diseberang atau melakukan perdagangan dalam skala kecil.
5.3.9. Meningkatkan jumlah personel aparat dan penambahan sarana dan prasarana keamanan Pengawasan dan patroli keamanan oleh aparat
di kawasan
perbatasan masih terbatas. Hal ini, selain disebabkan oleh kondisi geografis kawasanperbatasanyang sangat luas, juga disebabkan oleh minimnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana yang ada, misalnya pos-pos keamanan di darat dan kapal patroli. Pembangunan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan serta patroli keamanan di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan mengingat semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran berupa kegiatan ilegal di kawasan perbatasan. Di kawasan perbatasan darat misalnya, praktek illegal logging dan penyelundupan semakin merajalela, sementara di kawasan perbatasan laut terjadi pencurian ikan dan pelanggaran batas oleh kapal-kapal asing. Peningkatan jumlah aparat dan sarana prasarana harus diiringi dengan upaya penegakkan hukum secara tidak pandang bulu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terj adi di kawasan perbatasan.
5.3.10. Meningkntanwawasan kebangsaan Masyarakat di kawasan perbatasan yang bersebelahan dengan wilayah negara tetangga yang jauh lebih maju pada umumnya
memiliki orientasi sosial ekonomi yang berkiblat kepada wilayah negara tetangga tersebut. Penggunaan alat tukar dan akses informasi serta komunikasi nasional yang terbatas, dikhawatirkan dalamjangka
panjang akan melunturkan rasa kebangsaan dan bela negara masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu
meningkatkan upaya sosialisasi yang terkait dengan peningkatan
Bqglu Perlomr :
50
Keb|iulpn
bl
Sr'lotegi Umum
Pengelolun
Klmwt
Perbstawl
Kebiiqtan don Strclegi Pcngelol@r
KMvn Perbat&u Antmgsa
cli
Iluitml Infuncsia
wawasan kebangsaan. Program sosialisasi ini perlu diselaraskan dengan progam penyediaan sarana dan prasarana komunikasi'
5.3.11. Melakukan penegakan hukum secara adil dan tegas Sebagianbesarkawasanperbatasanmerupakanhutan perlu konservasi dan suaka alam serta kawasan konservasi laut yang dilindungi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian negara secara ekonomi akibat perusakan lingkungan seperti ekspioitasi ikan dan pasir laut secara tak terkendali, illegal logging, danberbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara adil dan tegas kepada setiap pelaku pet*lgat* hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan lepada paru op"tutor di lapangan, namun juga kepada para aparat di tingkat birokrasi maupun aparat keamanan yang mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan ilegal tersebut.
5.3.12.Membentukbadankhususpengelolakawasan perbatasan Ketiadaan suatu lembaga khusus yang mengkoordinasikan yang pengelolaan kawasan perbatasan menyebabkan kewenangan tersebar dan koordinasi yang lemah diantara lembaga-lembaga terkait. oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga yang berfungsi
untuk mengkoordinasikan instansi-instansi yang terkait, memiliki arahan kewenangan mengontrol lembaga dibawatrnya atau memberi yang bersifat mengikat terhadap kebijakan lembaga dibawahnya.
53.13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masYarakat Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting. seiring kawasan dengan plmberlakuan UU no 22 Ta6un lggg,pengelolaan p"rbutur* sejauh mungkin perlu dikelola oleh pemerintatr daerah' Namun kondisi kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakatnya di beberapa kawasan perbatasan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu program peningkatan dan pengembangan
fii,rfui|I:
Xeiiiaor
Ar
Srucgt
Um
Pcngclolm
Kum PerMm
5l
Kelijq*an
dsn
Slruleti NNiowl
Pengclolmt Kwawn PerbatM
Anmgqs
di It doresia
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk lembaga
adat, akan sangat membantu dalam proses pengembangan yang partisipatif ini.
5.3.14. Sinkronisasi kewenangan pengelolaan dan peraturan Pelaksanaan Otonomi daerah perlu diiringi dengan sinkronisasi antara kewenangan dan peraturan-peraturan yang dibuat, baik antara instansi terkait di pusat, maupun antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini untuk menghindari terjadinyatumpang tindih
kewenangan pengelolaan maupun adanya ketidaksinkronan peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, diperlukan adanya suatu basis data (database) mengenai kawasan perbatasan yang dapat menj adi referensi bersama.
Upaya ini perlu dilakukan untuk memudahkan terjadinya pertukaran informasi diantara instansi terkait sehingga meningkatkan koordinasi serta menciptakan kesepahaman yang sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
5.3.15. Melakukan kerjasama
aktif dengar negara-negara tetangga dalam foru m bilateral, sub-regionalrdan regional secara
Peningkatan hubungan dengan negara tetangga melalui kerjasama aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, maupun riset dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan sangatpenting dan perlu diprioritaskan. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang keamanan yang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan adalah penetapan batas antarnegara yang sampai saat ini masih belum jelas di beberapa kawasan perbatasan dan patroli keamanan bersama. Bentuk kerjasama lainnya adalah meningkatkan kerjasama di
bidang ekonomi yang pada masa lalu telah dikembangkan melalui kerjasama regional ASEAN, kerjasama kerjasama ekonomi subregional seperti IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, AIDA serta berbagai kerj asama bilateral.
57
Bt9i6n Perlom ; Kebiiul@t
&il
Strucgi llmw Pengclole
KeMt I'erhsmw
Pengehiluh
Kmw
K.bila*@, bt Strdcgi NGinI Pcrhtm Antongn dt lttdotrcsta
BAB VI PENUTUP Kawasanperbatasanmerupakankawasantertenfu,sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus. Buku ini merupakan bagian pertama dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan PerbatasanAntamegara di Indonesia yang disusun secara terpisatr.
Bagianpertamainimemaparkankebijakandanstrategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum yang meliputi perbatasan darat dan laut.
Kebijakan dan strategi khusus untuk setiap kawasan perbatasan akan dibahas pada bagian dua dan bagian tiga" dimana bagian dua menguraikan kebij akan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan NTT), dan
|agian tiga menguraikan mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan laut.
Kebijakan dan strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antamegara ini, dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai peraturan dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
fuilrnPatttrt bt fuacgt lJmtm Petqclolut Kuawt Perkttaw
Kcbijfut
53
Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat
Kcbijqlat dM Strot.gi NdioMl Pengclolw Kdisw Pcrbalaw Antarnegua di lulonesia
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Kawasan Perbatasan Darat di Indonesia
Kawasan Perbatasan Darat Indonesia memiliki kondisi yang berbeda satu dengan lainnya, terutama dipandang dari sisi sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda ini, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonorni dan tingkat kesejahteraan negara tetangga. Dengan memperhatikan letak geografisnya, maka perbatasan darat dapat dibagi dalam tigakelompok, yaituperbatasan antarnegara di Pulau Kalimantan, Pulau Papua dan Pulau Timor.
Di Kalimantan, kawasan perbatasan antarnegara Indonesia dengan Malaysia berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Apabila ditinjau dari keadaan sosial ekonomi dan kekuatan finansialnya, Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia. Pada kenyataannya, di kawasan ini sedang berlangsung "elxploitasi" sumberdaya alam dan manusia ke negara tersebut, baik secara legal
maupun illegal. Kekuatan permodalan Malaysia yang cukup besar berimbas pada penanaman investasi yang tidak terbendung ke wilayah Indonesia. Salah satu investasi tersebut dilakukan pada seltor kehutanan dan perkebunan yang dapat mengganggu kelestanian sumberdaya alam Indonesia. Kekuatan permodalan yang ditanamkan untuk investasi di Negeri Sabah dan Sarawak Malaysia ini, juga menyebabkan mengalirnya tenaga kerja dari Pulau Kalimantan ke negara ini.
Di Pulau Papua, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG) di Provinsi Papua. Kondisi sosial ekonorni masyarakat Indonesia masih dapat digolongkan relatif lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pNG, meskipun perbedaannya tidak begitu menyolok. Pada kawasan ini, terjadi arus orang dan
barang yang masih bersifat tradisional berdasarkan ikatan kekeluargaan atau adat dan belum adanya kegiatan perdagangan antarnegara yang bernilai ekonomi tinggi.
54
Kebtjaklil.lan Stutegi Puryelolwr
Kw
fuiuficdrt: Pqbtw Ika
K.biltbt bt
Pcttgclol@
Kw
Strui€gi
NGiMt
Pcrttot@, Ant@rcgm di lndmda
berbatasan langsung dengan Timor [.€ste melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur CNiO. pada kawasan ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat lndonesia relatif lebih baik, walaupun ada kecenderungan Timor Leste akan berkembang cepat. Kegiatan perdagangan yang terjadi di kawasan ini lebih banyak diwarnai oleh penjualan barang dan jasa dari Indonesia kepada penduduk Timor Leste dengan nilai jual yang relatif tinggi. Dalam jangka panjang, dimungkinkan terjadinya lebangkitan ekonomi Timor Leste karena adanya dukungan potensi dari sektor migas dan dukungan politik yang kuat dari beberapa negara maju. Oleh karena itu, hal ini tentunya harus diantisipasi
Di Pulau Timor, wilayah daratan Indonesia
dengan baik. Ketersediaan sumberdaya alam (SDA) di kawasan perbatasan darat Indonesia merupakan sumber potensi yang besar dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan. Potensi sumberdaya alam
kawasan iSOAI yang memberikan nilai ekonomi yang tinggi di
perbatasan adalah hutan, pertambangan dan perikanan. Sebagian L..- potensi tersebut belum dikelola dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai world heritage yang perlu dijaga dan dilindungi' Beberapa sumberdayaalam tersebut saat ini berstatus sebagai taman nasional dan hutan lindung seperti CagarAlam GunungNyiut, Taman Nasional Bentuang Karimun dan Suaka Margasatwa Danau
Sentarum di Kalimantan Barat, Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur dan Taman Nasional Wasur di Merauke, Papua.
1.2.
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan $rategi Pengembangan Dengan latar belakang di atas, pengembangan kawasan perbatasan darat Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejatrteraan masyarakat perbatasan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam yang tersedia. Kebijakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan di atas perlu mempertimbangkan potensi khusus setiap kawasan dan keadaan masyarakatnya. Mengingat sebagian besar masyarakat di
@bnKllto: hr Stntegt Pcngcblot Kw
Kebipla
Pcrlntaw Doat
55
Pengelolaan
Kwuan
Kebilakan dan Strategi Nuriowl PerbotNan Afitdrhcgud di lralonesio
kawasan perbatasan darat masih menggeluti sektor ekonomi primer,
maka kebijakan utama di kawasan ini adalah pengembangan kemampuan produksi sektor ekonomi tersebut yang meliputi pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
Sebagai kebijakan penunjang adalah persiapan dan pengembangan sektor industri. Kebijakan ini perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi hasil yang dicapai pada kebijakan pertama. Kebij akan lain yang j uga tidak kalah pentingnya yang perlu di siapkan, adalah kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam (SDA). Dengan kebijakan yang terakhir ini, diharapkan hasil yang
diperoleh dari pengembangan sektor primer dan industri dapat berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa sumberdaya alam merupakan input utama kegiatan ekonomi.
Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di atas diperlukan suatu strategi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang melaksanakan kebijakan, dengan apa kebijakan dijalankan dan dengan bantuan siapa kebijakan akan berjalan lebih efisien, merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penyiapan strategi pengembangan kawasan perbatasan darat. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan perbatasan dilakukan untuk mempersiapkan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai pelaku kebijakan. Demikian pula, perlu dipersiapkan strategi pendanaan bagi kebijakan tersebut, ymg sumbernya juga berasal dari keuangan pemerintah dan pendapatan masyarakat. Sumber pendanaan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dana alokasi pemerintah pusat untuk kawasan perbatasan baik DanaAlokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk lebih mempermudah jalannya kebijakan di kawasan perbatasan, diperlukan pula strategi penggandengan mitra kerja. Strategi ini meliputi penggalangan kerjasama dengan negara tetangga" yaitu Malaysia, PapuaNugini dan Timor Leste. Selain itu, perlu pula diefi sienkan
56
si
stem ke lembagaan pemerintahan.
Kebijalu dq St|tegi Pengelolwt
Kww
BtEim
Ke.lao
:
PerbalM Dqal
Pcngelalw Kw
Kebijohil, .lan Strutegi Ndioml Perbatasn Aulareg@a di ltdqesia
BAB II KEBIJAKAN DAI\ STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAI\ PERBATASAI\ DARAT DI KALIMANTAN
2.1.
Profil Kawasan Perbatasan Kalimantan
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan neg,ua bagian Sarawak dan Sabah yang merupakan bagian Negara Malaysia. Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak, sedangkan Kalimantan Timur berbatasan dengan Sarawak dan Sabah. Di Pulau Kalimantan terdapat (8) delapan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu 5 (lima) kabupaten terletak di Kalimantan Barat dan 3 (tiga) kabupaten terletak di Kalimantan Timur. Kabupaten tersebut adalah sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat serta Kutai Barat, Malinau dan Nunukan di Kalimantan Timur. Secara geografi s (topografi s), terdapat perbedaan menyolok
antara kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan Kalimantan Barat sebagian besar terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut (dpl). Hanya sebagian kecil sajayang terdapat dataran tinggi, yakni di sekitar gunung Niut di Bengkayang dan gunung Lawit
di Kapuas Hulu. Keadaan sebaliknya terjadi di Kalimantan Timur, sebagian besar kawasan perbatasan di sini terdiri atas dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Seluruh perbatasan yang melalui Kutai Barat dan sebagian Malinau, Ymg panjangnya sekitar 70 persen dari semua perbatasan di Kalimantan Timur, merupakan rangkaian pegunungan lban. Pegrrnungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara berturut-turut perbukitan Pacungapang, gunung Liang Pran,
'
perbukitan Batu lban, gunung Latuk dan gunung Kaba. Selanjutnya, lebih ke timur lagi, sebagian Malinau dan sebagian Nunukan merupakan kawasan perbatasan dataran rendah, dengan ketinggian
futule*u: bt Strdcgi Pmgclolut
Kcbij&an
Kuaw Pertnrw Ddol
57
KehijaLiln det Strdlegi
Pengelolmil
Nati,tgl
Kruert Pcrlwlwtl Ailtaltegta
di Itdonetio
100 sampai 200 meter dpl. Sebagian perbatasan lagi di Nunukan adalah perbatasan laut. Bahkan terdapat perbatasan yang melalui sebuah pulau kecil, yakni pulau Sebatik. Bagian utara pulau ini merupakan wilayah Malaysia dan bagian selatan merupakan wilayah Indonesia.
Kondisi geografis di atas, berpengaruh terhadap persebaran penduduk dan kegiatannya di kawasan perbatasan Kalimantan. Persebaran penduduk di kawasan perbatasan lebih banyak terdapat di Kalimantan Barat dibandingkan Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah 8 orang per kilometer persegi, sedangkan di Kalimantan Timur 2 orang per kilometer persegi. Demikian pula kegiatan perlintasan batas tradisional melalui jalur darat lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, selain pintu lintas batas resmi, di Kalimantan Barat juga terdapat banyak pintu lintas batas tidak resmi, sedangkan di Kalimantan Timur, selain melalui jalur darat, kegiatan lintas batas banyak dilakukan melalui laut, dimana jalur Nunukan-Tawao merupakan jalur lintas batas laut yang paling banyak dilalui. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
2.1,1, Perbatasan di Kalimantan Barat Panjang garis perbatasan Kalirnantan Barat dengan Sarawak adalah 847,3 kilometer. Perbatasan tersebut melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 6 kabupaten. Sekitar 55 desa diantaranya sudah
terhubungkan dengan kampung-kampung di Sarawak melalui lebih kurang 50 jalur setapak (tidak resmi) dan beberapa pos lintas batas resmi di Entikong, Jagoi Babang dan Badau. Dengan anggapan bahwa lebar kawasan perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah 16.940 kilometer persegi atau 1.694.000 hektar, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 20.3 5 I kilometer persegi. Jumlah penduduk seluruh kecamatan tersebut pada tahun 2000 adalah 159.661 jiwa,
58
Kebijabn fut litracg, Pengelolw
Sogim ltc&,r : Dqral
Kuwt l>efidwt
Kcbiiakaa dan Snaugi Nuiowl Pcagclolaon Kowasan Pcrborosq Antorugoro di Indotcsio
sehingga kepadatan penduduk per kilometer persegi wilayah kecamatan di perbatasan adalah 8 orang. Kawasan perbatasan Darat
di Kalirnantan Barat diperlihatkan pada Gambar 2.l.
Gambar 2.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan Barat
Kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian. Sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten-kabupaten perbatasan disumbang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian ini meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
4brtu: KcbiFLa br
Srcgi Pagclolua
Kowuon PerbatM Dald
59
Kehilqlail
lail
Suatcgt Narioilul
Petgclokut Kwsun P{hulussu Anlttttguo di ln
Tabel 2.1.
Wilayah Admin istrasi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Sarawak, Tahun 2000
Nc
Kecamntan
lbukota
Jumlah
Kabupaten
Luas (Ha)
Jumlah penduduk
dcsn I
Paloh
Liku
b
Sambas
| 14.884
2
Sajingan Besar
Saj ingan
l
Sambas
139.120
2L884
J
Jagoi Babang
lagoi Babang
l
Bengkayang
12l| 830
4
Seluas
Seluas
6
Bengkayang
50.650
12.479
Sanggau
84
l0l
23.654
Sanggau
50 689
7.215 I
3.956 *)
Sekayam
Balai
6
Entikong
Karangan
7
Ketungau Hulu
Entikong
I
Ketungau
Senaning
9
Tengah
Nanga
)
Kapuas Hulu
5J. I t>
2.737
t0
Empanang
Merakai
R
Kapuas Hulu
4I2 200
7.445
ll
Putussibau
Nanga
6
Kapuas Hulu
70.000
4.331
t2
Badau
Kantuk
7
Kapuas Hulu
133.290
4.560
l3
Batang Lupar
Putussibau
I
Kapuas Hulu
345.760
l4 489
l4
Embaloh Hulu
Nanga Badau
l
Kapuas Hulu
44.855
4 565
Puring
Lanjak
Kencana
Benua
2.035.164
I 59.661
I {)
9
Srntang
213.820
Sintang
218.240
il
r)
t28
8.105
t) lt)
Martinus JUMT,AH Sumber
:
98
Bappeda Provinsi Kalimantarr Ilarat * Data tahun 1998
Kegiatan pertanian tarlaman pangan yang mendominasi adalah padi sawah. Kegiatan perkebunan yang paling banyak digarap, artinya dikerjakan secara hampir merata oleh masyarakat perbatasan,
adalah perkebunan karet, kelapa dalam, kakao (coklat) dan lada. Perkebunan kopi baru dikembangkan masyarakat di beberapa kecamatan seperti Paloh, Sekayam, Entikong, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Perkebunan sawit baru berkembang di Ketungau Tengah, Ketungau Hulu dan Badau, sedangkan kegiatan petemakan hampir merata di semua kecamatan, terutama untuk petemakan sapi,
kambing, babi, ayam dan itik.
60
Bagian Kalno : Kebik*a,,.kilt Str.ilegi lengekrlaa\ KNqMil I'ethataw Darat
Pengek,l@n
Kcbii&4n fun
Kw
Strtuai N6iMl
P.rfulmn AntmS@a
dt lrrdorEsia
Ta;bel2.2. Kegiatan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Tahun 2000 No
Kecamatan
Padi Sawah (Ha)
4.t82
Kakao (Ha)
Kclapa (Ha)
Lada
431
797
281
ll ta
Karet
(Ha)
(Ha)
l.
Paloh
t
Sajingan Besar
J,
Jagoi Babang
ta
ta
ta
ta
4.
Seluas
ta
ta
ta
ta
ta
36
2E0,5
120
159,5
334
183
2.020
r.890
5.
Sekayam
6.
Entikong
7.
Ketungau Hulu
619
ta
ta
8.
Ketungau Tengah
644
ta
ta
9.
Empanang
I .125
2l
697 1.037
10.
Putussibau
694
ll.
Badau
379
88
t2.
Batang Lupar
54
604
13.
Embaloh Hulu Puring Kencana
44
1.061
30
8l
t4.
Kct
sumber
: .
ta ta
ta
33
l9
94
,t
4l ro,s
:
0,5
2'1
,5
2'l
49
ta = tidak ada data
SanggaudalamAngka(2001),sintangdalamAngka(2001),sambasdalamAngka (200 I ), Kapuas Hulu dalam Angka (200 I )
Sarana transportasi darat yang menghubungkan daerahdaeratr di perbatasan terdapat lebih kurang sepanjang 520 kilometer. Dilihat dari kondisiny4 maka jalan tersebut terdiri dari sekitar 290 kilometer jalan aspal, 30 kilometer jalan batu dan 200 kilometer jalan tanah. Aratr jalan pada umumnya vertikal terhadap perbatasan,
berbeda dengan jalan
di Sarawak yang horizontal terhadap
perbatasan. Jumlatr kendaraan yang melakukan perjalanan keluarmasuk perbatasan cenderung meningkat dari tatrun ke tahun'
kj., fca.t: Kcbipbt bt Stratcgi Pcttgclolm Kw
Perfutw
l\nu
6l
Keblotan ddn Strutegi Nasiuvl Ptrgelolwt Kmasan Perbutatun Antarnegua di lttdowsia
Perkembangan Keluar Masuk Kendaraan di
Tabel2.3.
Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Thhun 1995 * 2000
*
Sarawak,
Ktndararn (unit) No
Tahun
kc Kalimantan Baral
Ke Serawak
995
I {15
2,892
I996
l,872
i
t997
2,131
I,J I>
1998
s q15
4,108
5
1999
7,113
4,t05
6
1000 (Juni)
2,972
l,880
I L
I
s65
Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (2001)
Untuk fasilitas kelistrikan baru sekitar 50 persen penduduk yang mendapatkan pelayanan listrik. Hal ini menunjukkan besamya perbedaan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan di Serawak, yang hampir seluruhnya telah mendapatkan pelayanan listrik. Kondisi tersebut temyata terjadi pula pada fasilitas air bersih yang hanya mampu melayani 50 persen
penduduk di kawasan Kalimantan Barat, sedangkan penduduk perbatasan di Sarawak telah terpenuhi 100 persen fasilitas air bersihnya.
2,1.2. Perbatasan di Kalimantnn Timur Panjang kawasan perbatasan Kalimantan Timur diperkirakan 1.035 kilometer. Dengan asumsi lebar kawasan 20 kilometer, maka
luas kawasan perbatasan ini mencapai 24.700 kilometer persegi, sedangkan luas seluruh kecamatan yang berada di perbatasan adalah 53.653,89 kilometer persegi Sebanyak 9 kecamatan terdapat di kawasan perbatasan, dalam 3 kabupaten yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Jumlah penduduk dari seluruh 9 kecamatan di atas adalah 90 .77 6 jiwa pada tahun 2000. Dengan demikian kepadatan rata-rata kurang dan2 orang per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk ratarata pertahun sebesar
62
l,9l
persen
Ktbiju*aa
du
Slrqlegi Petryeblun
Kww
Bqiu Kedua : PerbatM Darut
Pengelolw Kw
Kebi|akan dM Strotegi N6io'Pl Perfurwil Ailldregsadi L'd@6ia
Kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan Kalimantan Timur yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian. Dari studi pernah dilakukan untuk mengetahui perbandingan PDRB kecamatanLecamatan di Kalimantan Timur pada tahun 1995, nampak batrwa peranan sektor pertanian ini menyumbang sekitar 40 persen dari pendapatan regional kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan. Kegiatan industri dan perdagangan juga sudah berkembang, terutama di Kecamatan Nunukan yang memiliki PDRB tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya'
Tabel2.4. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur, Tahun 2000 tong Pahangai
Kutai Barat
il
342.040
4.349
Long Apari
Kutai Barat
9
549.070
3.459
Nunukan
Nunukan
25
567.210
28/12
Sebatik
Nunukan
)
227.559
20.884
Lumbis
Nunukan
77
33 1.030
7.5E4
Krayan
Nunukan
89
311.420
8.740
Pujungan
Malinau
2l
L155.120
3.268
Kayan hulu
Malinau
l4
580.800
5.1 50
Hilir
Malinau
5
t.292.t40
3.459
Kayan
Sumbcr : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
filul&c:
XciilttbtAr yrutcsi Pogclfut Kum PerfotM
(2$l)
D@sl
63
Kebijd*ail
dsl Strclegt NujoMl
Petryelolau
Knwn
Perhql*an Antqrnegtd di
lnluetia
PDRB Pcr Kecrmrtrn di Krwrsen Perbrtrsan KrlimerrtNn TimurTrhun 1995 Atas
Thbel 2,5,
Drsar Hrrge Konstrn
1993
(drlrm jutmn Rrpirh) PDRWKecrmrtrn
No.
l. l.
"iy;ill'
Pertanian
Nunuken 64,t67
Lumbir Sebrtil 3.818
Krayrn Pujungrn Kryrn Kryrn
LonE
Long
Hulu
Hilir
Prhangri
Aprrt
4.888
7.889
1.716
8.371
5.197
22'l
367
80
390
2,9E5
493
t79
14.352 668
12,087
I 997
tzJ
2.704
921
L486
321
1.578
I.045
t73
67
234
80
l2E
28
t36
88
34
518
lE7
701
239
385
84
409
264
26,4t3
4.364
580
5.908
2.012
3.741
706
3 448
2.221
39
L4t0
2.273
495
2.416
t,556
3.004
1.023
1.651
359
1.7J3
1.130
r€namDangan
10,602
dan Penscalian
Indurtri dan Pensolahm
4. 5.
Lisrrik, Gas dan Air Minum Bangmani
3.1
Konstruksi
6.
Perdagangan
I
Restoran, dan Hotel
7.
Pcngangkutan
8.504
3.057
1.t07
13,430
2.2t9
803
I
4.1
dan Komuulasi
8.
Keuangan Persewaan dan Jasa
9.
Pcnsaluar
Jasa-Jasa
PDRB
7.461
1.233
446
t49.226
24.655
8.925
Sumber : Studi Pembuatan Trase Jalan Perbatasan
1.669
t)5tl (I
9t1
56E | 1.367
I
8.347
200 3.991
914 19.481
628 ss
It
996)
Kegiatan pertanian yang dikerjakan oleh sebagian besar masyarakat di kawasan perbatasan adalah pada sektor pertanian tanaman pmgffi, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pertanian tanaman pangan yang utama adalah budidaya padi, baik padi sawah maupun padi ladang. Kegiatan perkebunan yang dilakukan hampir di seluruh wilayah perbatasan adalah perkebunan kopi dan kelapa. Perkebunan lada juga dilakukan di hampir seluruh wilayah perbatasan, kecuali perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau, sedangkan perkebunan kakao hanya terdapat di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan, dan perkebunan karet di Kabupaten
Kutai Barat.
64
Kehija*an fun Strutegi Pengelolw
Kwwt
Bagian l(.dta : Psrbqrqra lhval
Pcngelolw
Tabel2.6.
I
Kw
Kcbiid@ dil Strolcgi Noiffil Au'ffi gta'li l"do'E ia
P.rb@
Kegiatan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur Tahun 2000
Long Pahangai
929
3
l7 2l
50 39
2
Long Apari
9r4
4
3
Nunukan
2.367
14,25
324,5
1.2r3
253,5
4
Sebatik
1.727
l9
268,9
9t2
6.068
l5
212
83,5
702,5
6E
3
5
Lumbis
2.664
6
Krayan
5.05 t
7
Pujungan
968
2,7
78,35
1,79
7,38 5,49
8
Kayan Hulu
837
16,27
9
Hilir
207
2l
Kayan
dalam Sumber: Kutai Barat dalam Angka (200t), Ma|inau da|am Angka (2001)' Nunukan
Angka (2001)
Untuk sektor peternakan, kegiatan petemakan unggas, yakni ayam dan itik, dikerjakan di seluruh wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Kegiatan petemakan lain yang tersebar hampir merata di perbatasan adalah peternakan babi. Peternakan sapi dan kerbau tanyak terdapat di KabupatenNunukan (Nunukan, Sebatik, Lumbis, Krayan), sedangkan peternakan kambing terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kutai Barat (Long Patrangai dan LongApari)
tugiuKdue:
Kebijolq b, Srot.gi P.ng.lol@ Kea@t Perlnt@ Dqat
65
Kehuqrm d.!n StralcFi Natiusl
Pervelalml Kwa-iw I'erbql6a\ Anlqrnegqa di ltxloneria
Tabel2.7. Kegiatan Peternakan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur Tahun 2000 Kecamatan
No
Long Pahangai
I
Babi
Sapi
Kerbau
(ekor)
(ekor)
(ekor)
4.286
Long Apari
a J
Nunukan
80
392
4
Sebatik
54
1268
5
Lumbis
156
44
6
Krayan
2.439
368
33.682
Pujungan
683
8
Kayan Hulu
781
9
Kayan
Hilir
23
Sumber
I
(ekor) 232
24
2
Kambing
65 147
109
lll
212 6
3.856
l5 3l
Kutai Barat dalam Angka (2001), Malinau dalam Angka (2001), Nunukan dalam Angka (2001)
Kondisi transportasi antar wilayah di perbatasan masih belum mampu menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya prasarana transportasi darat. Mobilitas masyarakat justru banyak terlayani melalui penerbangan. Ini tentu saja tidak bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi untuk keperluan transportasi jarak dekat. Tercatat sebanyak 16 lapangan terbang terdapat di kawasan perbatasan, Semua lapangan terbang tersebut memiliki panjang landasan kurang dari I kilometer sehingga hanya bisa digunakan untuk pesawat kecil.
66
Kebijafui fun Slralegi Pengelolun
Btgian Kcdua : Darut
Kwaw Perbalw
Kehijol6n don Slrqlegi NNiaml
Pengelalw K*m
(S)
Perhotmn Antwneguo di ltdaresio
Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan*kawasan irdustri dan perdagangan, penciptaan
iklim investasi yang kondusif dan pengelolaan sumberdaya lokal secara profesional dan bertanggung jawab. Kawasan perbatasan Kalimantan merupakan daerah yang belum berkembang terutama kegiatan ekonomi yang melibatkan penduduk setempat. Akibatnya produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendatr, Oleh karena itu perlu diambil kebijakan berupa peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan indutri dan perdagangan seperti KAPEI Kawasan Berikat, dll; penciptaan iklim investasi yang kondusif agarmampu menarik PMA dan PMDN untuk menjalankan roda ekonomi serta pengelolaan sumberdaya lokal secara profesional dan bertanggungiawab
(9)
Peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan di bidang kesehatan, pendidikan
dan ketrampilnn penduduk. Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan ini perlu untuk
meningkatkan 3 sektor yang paling mempengaruhi yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan ketrampilan. Peningkatan ketiga sektor diatas ditujukan agar penduduk kawasan memiliki kualitas SDM yang tinggi. Dalam kaitannya untukmemenuhi kebutuhan tenaga kerja dari Negara Bagian Serawak dan Sabah maka
tenaga kerja yang merupakan penduduk kawasan perbatasan ini merupakan tenaga kerja yang legal, professional, dan berdaya saing tinggi, sehingga mereka dapat menikmati pekerjaan dan penghidupan yang layak dan dapat terhindar dari kasus pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainnva.
78
Hagian Xelw : Kebijalat, alan Shqtegi Pengeloknn Kwasor Perhataw Daral
Kebrlukon don Strateg
Nurnul
I'engchlan Kmwt I'erbutawn Antunegua li ln*ncsn
Tabel2.8. Lapangan Terbang di Kawasan
Perbatasan
Kalimantan Timur Tahun 2000 Panjang Nc
Kecemetan
Nama Lapangan
Landasan
Kondisi
Kekuetan
(m)
2
Long Pahangai Long Apari
I
J
Nunukan
4
Sebatik
5
Lumbis
6
Krayan
900
x
23
Aspal Kolakan
Yuuai Semaring
900
x
18
Aspal Penetrasi
Kampung Baru
450 X 20
Clay /Grass
Kurid
375
X 16 5't0x20
Clay/Grass
Lembudud
Long Layu Ba'Binuang
550 X 26 415 X 20
Clay/Grass Clay/Grass
Pa'Upan
650 X 26
Grass
c-185 c-185
Clay/Grass
c-t85
Aspal Screen Sheet
c-212 c-185
Nunukan
Clay/Grass
c-212
c-zr2 c-185 c-185 C-IE5
c-t85
'l
Pujungan
Apau Ping
335
8
Kayan Hulu
Long Ampung Long Narvang
840 X 23 440 X 15
Lebusan
800
30
Clay/Grass
c-r85
Sungai Barang
360 X 20
Clay/Grass
Data Dian
420
X
18
Clay/Grass
c-185 c-185
Long Lati Long Sute
400
x
t2
Clay/Grass
430
X 20
Clay/Grass
9
Kayan Hilir
X t8
x
c-r85 c-r85
Clay Grass
Sumber: Kutai
Barat dalam Angka (2001), Malinau dalam Angka
(2001), Nunukan dalam Angka (2001)
Sama halnya dengan yang terjadi di Kalimantan Barat, pelayanan listrik terhadap masyarakat perbatasan Kalimantan Timur baru mampu menjangkau sebagian kecil penduduk. Demikian pula dengan pelayanan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), belum mampu menjangkau masyarakat perbatasan. Kawasan perbatasan Darat di Kalimantan Timur diperlihatkan pada Garrbar 2.2.
Bqiu
Kcdta :
Kabua*e, d@ Struteg Pengelolaan Kaavt,t ftrhalaw,t l)orul
67
Kebijttkan dur Strtteti Natidlal Pcngeloltun Kav'asan Perbatusan Antarnegara di Indone skt
Gambar 2.2. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan Timur
2.2.
Isu dan Permasalahan Perbatasan Darat Kalimantan
Hingga saat ini, pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek, baik aspek infratruktur, sosial, maupun ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan (security) kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan Kalimantan merupakan wilayah strategis yang mudah terinflitrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Secara jelas isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan dijelaskan sebagai berikut
:
Bagian Kedua :
68
Kebijokan dan Strotegi Pengeblaan Kawasan Perbalasan
Dtral
KGbijoI@
Pengelolm
(l)
Kw
&n
Strut.gi
Pcrfutmn Antmgqo
N6iMl
di Indowsia
Ketertinggalanekonomikawasanperbatasan Kalimantan yang menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan wilayah bila dibandingkan dengan kawasan
perbatasan negara tetangga (Sabah dan Serawak di Malaysia). Perekonomian kawasan perbatasan Kalimantan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Sabah dan Sarawak), sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antara wilayah ini dengan kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Penyebab
ketertinggalan
ini adalah tingkat
perhatian pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kurang terhadap kawasan perbatasan Kalimantan ini. Kebijakan pembangunan selama ini masih menganggap kawasan perbatasan khususnya perbatasan Kalimantan sebagai kawasan "belakang" dan bukan "halamandepan"
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan ini kurang mendapat prioritas di dalam perencan:ran pembangunan.
Jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga Malaysia, maka terlihat sekali adanya ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Kawasan perbatasan Kalimantan yang kaya akan
SDA seharusnya merupakan kawasan yang maju dan sejahtera, namun kenyataannya menjadi sangat tertinggal. Padahal jika dicermati, terjadi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi khususnya yang terkait dengan hutan dan kayu. Tetapi karena proses produksinya
tidak terjadi di Kalimantan, daerah ini hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil. Sementara negara tetangga Malaysia yang memiliki uang dan teknologi walaupun minus sumberdaya alam mampu menarik nilai tambatr yang besar, sehingga ketertinggalan pembangunan terutama pembangunan ekonomi terlihat sangat kontras bila dibandingkan dengan kawasan perbatasan Malaysia.
Bagian Kcdta :
KebijaLan.bt Stot gi Pcr8clolm
Kuaw
Perfutawt Dqtat
69
Kebtjalu .hn Strulcgi NNiorul Pengeloloan
Kwn
Perbatm Antmgua di InlMSia
(2)
Terbatasnya sarana drn prasarana dasar serta transportasi dan telekomunikasi di kawasan perbatasan Kalimantan yang menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitls yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Terbatasnya infrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar seperti sarana dan prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan
drinase, sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan lainnya menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, maka kesenjangan infrastruktumya semakin jelas. Di Malaysia aksesibilitas telah cukup baik, dimana jalan sudah di hot mix hingga ke desa-desa di kawasan perbatasan Malaysia. Fasilitas sosial dan umum untuk tingkat desa dan kecamatan yang lebih baik, dengan investasi infrastruktur perkapita yang lebih baik serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi yang jauh lebih baik. Berbagai kendala infrastruktur wilayah kawasan perbatasan Kalimantan seperti minimnya akses darat, laut dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi, dsb menyebabkan kebutuhan biaya yang sangat mahal untuk mendatangi wilayah perbatasan tersebut. Jika hal ini dibiarkan akan lebih menambah kesenjangan dan ketertinggalan ekonomi
wilayah ini.
(3)
Pemekaran wilnyah yang tidak
diikuti
dengan
kesiapan aparatnya. Seiring dengan kebijakan desentralisasi, telah terjadi banyak pemekaran wilayah, baik kabupaten maupun kecamatanyang berada di kawasan perbatasan Kalimantan. Selain yang sudah dilakukan, banyak pula rencana pemekaran yang masih menjadi isu, tetapi pemekaran ini tidak dibarengi dengan kesiapan aparat maupun masyarakatnya. Sehingga harapan bahwa dengan adanya kabupaten baru, wilayah ini bisa mandiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom, ternyata dalam kenyataannya sulit diharapkan. Wilayah pemekaran ini masih sangat mengharapkan bantuan dari
BilgiM Kcdail :
70
Kebijq*u
dil
Strutegi Pengelolrcn
Kwaun I'erhalawt Dtrql
Pcttgtlola
Kw
Kebijfut fun Strategi N$ioml PcrbatM Antnegqq di ldonesiq
pemerintah pusat, sehingga tetap saja menjadi beban bagi pemerintatr pusat.
(4)
Degradasi sumberdaya alam yang berdampak pada
kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Degradasi sumberdaya alam merupakan dampak negatif kegiatan pembangunan pada periode yang lalu. Degradasi tersebut sebagaimana telah umum diketahui, banyak terjadi pada kawasan hutan di Kalimantan, yang sebagian besar berada di kawasan perbatasan. Kerusakan hutan ini lebih diakibatkan pembakaran dan penebangan hutan oleh HPH tanpa diikuti dengan kegiatan reboisasi. Degradasi sumberdaya alam ini bila tidak diberikan perhatian yang serius akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam seperti hilangnya paru-paru dunia akibat ditebangya pohon-pohon di hutan perbatasan Kalimantan, hilangnya keanekaragaman hayati seperti hewan-hewan dan tumbuhan langka dan potensi hilangnya sumber pendapatan daerah untuk anak dan cucu penduduk di wilayah ini pada masa yang akan datang.
(5)
Lunturnya rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan akibat sulitnya jangkauan pembinaan dan adanya peluang ekonomi di Malaysia.
Adanya fenomena lunfurnya rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik di wilayah perbatasan Kalimantan ini, lebih disebabkan perlakukan pemerintah yang tidak adil selama ini, sulitrya jangkauan pembinaan oleh pemerintah dan adanya peluang ekonomi di Malaysia. Umumnya penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan terdiri dari berbagai etnis. Heterogenitas etnis disertai kesenjangan ekonomi dan sosial sering menimbukan kecemburuan sosial yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan konflik. Lebih parahnya Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini tidak teratasi karena masyarakat perbatasan masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana menyalurkan keluhan mereka kepada
hgiu Kalta: b, Strot E
KehijaL@
Pcrryclolm
Kuaw Perbtaw Dqat
7l
Kcbijatffi .l@, Stntcgi Nttoul Pcrfumt Antmgsa di lrdmcsia Pengelolm Kw
pemerintah. Masyarakat, terutama suku terasing lebih suka menghindar ke pedalaman manakala wilayah mereka terdegradasi. Kesenjangan akibat selisih kurs valuta? sarana dan prasarana darat, laut dan udara; sarana komunikasi dan informasi dengan Malaysia, juga mengurangi tingkat rasa nasionalisme dan kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan, sehingga orientasi mereka dalam aspek ekonomi dan perdagangan lebih condong ke Pemerintah Negara Malaysia daripada ke Pemsrintah RI. Kecenderungan masyarakat di daerah perbatasan yang lebih berorientasi ke Sabah dan Serawak baik dalam perdagangan, mata uang yang digunakan dan juga informasi yang mereka terima sebagian besar melalui TV Malaysia karena TVRI belum cukup mampu menjangkau daerah perbatasan menjadi fenomena tambahan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan.
(6)
Terancam dan berkurangnya batas wilayah RI di kawasan perbatasan Kalimantan. Permasalahan berkurangnya wilayah negara Indonesia secara
administratif, berpotensi terjadi di kawasan perbatasan, misalnya dengan adanya pemindahan patok perbatasan dan pengambilalihan pulau kecil oleh negara tetangga. Patok-patok perbatasan banyak yang hilang dan berpindah tempat sehingga menyulitkan dalam penentuan garis perbatasan. Sebagai akibatnya Pemerintah RI sering dirugikan, karena wilayah RI yang semakin berkurang. Selain itu permasalahan dan perbedaan pandangan dalam menentukan pengaturan luas kawasan perbatasan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia seperti Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik ataupun pengambilalihan pulau-pulau tertentu oleh Negara Malaysia seperti Pulau Sepadan dan Ligitan.
(7)
Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan terbatasnya pos-pos perbntasan menyehabkan pelanggaran lintas batas dan tindnkan kriminal lainnya (illegal logging) Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hukum dan perundangan yang berlaku, kurangnya fasilitas
72
Kebijatsil dqn Stralegi Peugelokwr
Kwmt
Bagian Kclut : Petbalaw Daral
Pctgclolw
Kwt
tu Strd,egi Nqiml Antmgn di hrdwsia
Kcbijdon
Perbotm
pendukung pertahanan dan keamanan, dan kurang tegasnya pelaksanaan hukum dan perundangan tersebut menyebabkan jumlatl pelanggar lintas batas dan tindakan kriminal lainnya semakin meningkat di kawasan perbatasan Kalimantan termasuk kegiatan illegal logging. Ditambah lagi jumlah pos perbatasan yang sangat kecil dan jumlah aparat yang tidak sebanding dengan panjangnya garis perbatasan serta masih lemahnya koordinasi antar instansi di kawasan perbatasan (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dll) menimbulkan kesulitan pengawasan terhadap pelintas batas ilegal, illegal trading, dan kegiatan illegal logging.
(8)
Globalisasi Ekonomi dan perdagangan bebas menyebabkan produk-produk kawasan perbatasan Kalimantan tidak mampu bersaing dengan produkproduk wilayah lainnya.
Seperti diketahui, bahwa kawasan perbatasan Kalimantan merupakan daerah yang belum berkembang terutama kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat. Hal ini selain disebabkan produknya yang memiliki daya saing yang rendah juga dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, yang mengakibatkan sulitnya pemasaran produk-produk yang dihasilkan wilayatr ini. Bila globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah diberlakukan, dan tidak ada lagi proteksi untuk produk-produk masyarakat perbatasan Kalimantan, akan menjadi sebuatr masalah yang perlu dipikirkan.
(9)
Tingkat kesehatan, pendidikan dan ketrampilan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan umumnya masih rendah. Kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan
Kalimantan masih rendah dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan maupun ketrampilan masyarakatnya. Masih kurangnya jumlah rumah sakit, sarana kesehatan, dokter serta tenaga medis untuk melayani
&,giuKcdea: Kehijolan
br
Srotegi Pctgcbtun
Kom Perbw
furut
73
Kcbij&m dan Struegi NNioNl Pengelotw Kw PeilalM,lnlwgwd tli I ndoresio
masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan; tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan yang umwnnya masih rendah yakni 70,9A % penduduk usia kerja hanya berpendidikan SD serta tingkat pendidikan penduduk yang rendah tersebut menggambarkan realitas yang terjadi di kawasan ini.
2.3.
Kebijakan Pengembangan Knwasan Perbatasan Dnrat Kalimantan
Kawasan perbatasan Kalimantan dapat dipandang sebagai kerucut dengan ujung barat daya dan timur laut yang bersentuhan dangan lautan sebagai kakinya dan puncaknya berada diantara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Dengan tipologi seperti ini, maka hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2001 dapat dijadikan acuan kebijakan. Hasil kajian tersebut dikenal dengan konsep Indo-Malay Techno Agropolitan Corridor (MfAq . Salah satu rekomendasi dari konsep ini adalah bahwa pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayahnya yang sangat bervariasi. Memperhatikan letak geografi dan kondisi alam tersebut seperti yang digambarkan pada Oambar 2.3, maka kebijakan pengembangan kawasan perbatasan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:
(1)
Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan dengan pengembangan di sektor hulu dan
hilir I-lntuk mengejar ketertinggalan ekonomi kawasan perbatasan
Kalimantan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga Sabah dan Serawak di Malaysia, maka perlu kebijakan penguatan struktur ekonomi di wilayah perbatasan ini dengan pengembangan di sektor hulu dan hilirnya. Pengembangan sektor hulu dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu peningkatan produksi
sektor-sektor pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan. Peningkatan sektor hilir dapat dilakukan dengan pengolahan hasil sektor hulu menjadi bahan jadi maupun setengah jadi melalui proses
74
Kebijakm .lail Strutegi Peilgckiuan
Btglu Kcdaa : KNaw, Perbatawt Dqal
Pengclotan
Kw
Kcbij&an.lqn Stdcgi Nqiwl Perhatwn ADtuucgea di lrrdwsio
industri dan kemudian melakukan pemasaran dari hasil tersebut, dimana keseluruhan rangkaian tadi harus memiliki keterkaitan (inkage) dan multipier efect, sehingga kawasan perbatasan ini tidak menjadi "daerah belakang" lagi, akan tetapi akan menj adi "halaman depan" NKRI dalam pogram-progftm pembangunan yang dilakukan pemerintah.
A,
Perluasan ketersediaan sarana dan prasaranal infrastruktur dasar wilayah, transportasi dan telekomunikasi.
Minimnya infrastruktur wilayatr di kawasan perbatasan tidak lepas dari strategi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, dimana pembangunan dilakukan hanya di kota-kota besar, sedangkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sering terlupakan. Ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur merupakan pendukung bagi bergulirnya kegiatan ekonomi lainnya. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dapat berarti memperbanyak samna dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana permukiman, air bersih, sampah, drainase, dll; sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang baik, serta infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang cukup memadai pula.
(3)
Penyiapan kemampuan aparat kawasan perbatasan
Kalimantan dalam rangka pengelolaan beberapa kabupaten baru yang dimekarkan secara efektif dan efisien. Pemekaran wilayah menjadi beberapa kabupaten baru di dalam era otonomi daeratr ini menimbulkan permasalahan baru pula. Banyak aparat pemerintahan yang belum mampu secara kualitas dipaksakan menempati jabatan tertentu karena kekurangan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu penyiapan kemampuan aparat
dengan cara meningkatkan kualitas dan moral aparat dalam
Sagia Kc&ta : Kebijaka thn Stratcgr Pcngclolm
Koew perbatM Mat
75
Keb']ifun
&n
Petqelolw
Strulegi N$i.wl Parbotsvn
Kw
AnffiEsa
tli Inloresiq
pengelolaan sebuah kabupaten baru perlu dilakukan agar pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan menjadi lebih efektif dan efisien.
(4)
Perlindungankelestarianhutansecaraberkelanjutan. Kerusakan lingkungan lebih ditandai dengan adanya
kerusakan hutan yang diakibatkan pembakamn dan penebangan hutan
yang dilakukan tanpa diikuti dengan kegiatan reboisasi. Bila dibiarkan, lama kelamaan hal ini akan menyebabkan degradasi alam. Sslain menyebabkan kerusakan hutan, kerusakan sungai dan laut, kerusakan lingkungan juga menyebabkan punahnya unsur keragaman hayati flora dan fauna. Untuk menghindari terjadinya degradasi alam, rnaka kawasan koservasi dan hutan lindung yang ada di sepanjang perbatasan harus dikelola dan dikembangkan melalui kebjiakan dan
komitmen perlindungan kelestarian hutan secara berkelanjutan (sustainable).
(5)
Peningkatan rasa nasionalisme dan pemahaman politik bagi mnsyarakat perbatasan Kalimantan.
Berkwangnya rasa nasionalisme baik karena perlakuan yang s$larna ini diterima dianggap tidak adil, jangkauan pembinaan pemerintah pusat yang tidak luas; ataupun rendahnya pemahaman palitik yang sangat berhubungan dengan tingkat pemahaman yang rendah terhadap aturan dan perundangan yang berlaku, merupakan permasalahan yang menjadi ancaman pembangunan kawasan perbatasan ini di masa yang akan datangnya. Oleh karena itu perlu suatu tindakan konkret dalam usaha peningkatan rasa kebangsaan/ nasionalismr dan pemahaman terhadap politik dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, perhatian pemerintah harus lebih besar dengan pembentukan forum-forum khusus guna rnemberikan saling pengertian dan menghargai diantara sesama kelompok etnis untuk menghindari gesekan ataupun konflik yang mungkin muncul.
Eogim Kedua :
76
Kebijolwt dail Strqtegi Pengelolwt
Kwwt Peftalaw Daru,
Pcngclolm Kw
(6)
Kcbij&ar, tu StroLgi tJ8iffil PcrbtM lntqn g@ 6 htfutcsio
Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga batas-batas wilayah RI secara konsisten. Kebijakan pengembangan fungsi pertahanan keamanan pada
kawasan perbatasan ini bukan semata-mata diaratrkan pada kebijakan
strategis militer seperti pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat kepada kebijakan strategis yang terkait dengan pengamanan dan penjagaan batas-batas wilayatr RI secara konsisten. Penguatan
fungsi pertahanan lebih diarahkan untuk penetapan patok-patok perbatasan dan penyelesaian kepemilikan pulau-pulau yang menj adi sengketa, untuk tetap mempertahankan batas wilayah RI.
(7)
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas, terutama untuk kegiatan illegal Iogging. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan disiplin masyarakat
perbatasan Kalimantan dan terbatasnya pos-pos perbatasan menyebabkan meningkatnya pelanggaran lintas batas serta tindakan
kriminal lainnya terutarna kegiatan illegal logging. Untuk itu perlu diambil kebijakan seperti penambahan pos-pos perbatasan dan tambahan personil yang disesuaikan dengan luas kawasanperbatasan
yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan fungsi Pos Lintas Batas (PLB) menjadi Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) yang dilengkapi dengan fasilitas CIQS (Custom, Immi gration, Quarantine and Security). Selain itu pencegahan dan penindakan yang tegas dari
aparat bagi para pelanggar hukum dan kejahatan lintas batas juga perlu dilakukan untuk menghidari pelanggaran hukum dan kegiatan
illegal logging
&lgiuKdto: Kcbijalwbr fuacgi
Pcngclolor
Kw
Perfutm
lbat
77
Kehijalan fun Slrdegi Nxioml PefuslM Pengelolau Kwn
(S)
inlmcgsq di
lrrdoresio
Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan industri dan perdagangan' penciptaan
iklim investasi yang kondusif dan pengelolaan sumberdaya lokal secara profesional dan bertanggung jawab. Kawasan perbatasan Kalimantan merupakan daerah yang belum berkembang terutama kegiatan ekonomi yang melibatkan penduduk setempat. Akibatnya produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendah. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan berupa peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan indutri dan perdagangan seperti KAPEI Kawasan Berikat, dll; penciptaan iklim investasi yang kondusif agarmampu menarik PMA dan PMDN untuk menjalankan roda ekonomi serta pengelolaan sumberdaya lokal secara profe sional dan bertanggungfawab
(9)
Peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan di bidang kesehatan, pendidikan dan ketrampilan penduduk.
Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan ini perlu untuk
meningkatkan 3 sektor yang paling mempengaruhi yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan ketrampilan. Peningkatan ketiga sektor diatas ditujukan agar penduduk kawasan memiliki kualitas SDM yang tinggi. Dalam kaitannya untukmemenuhi kebutuhan tenaga kerj
a
dari Negara Bagian Serawak dan Sabah maka
tenaga kerja yang merupakan penduduk kawasan perbatasan ini merupakan tenaga kerja yang legal, professional, dan berdaya saing tinggi, sehingga mereka dapat menikmati pekerjaan dan penghidupan
yang layak dan dapat terhindar dari kasus pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainnva.
Bagian Kedua :
78
Kdijql@n fun Stalegi Pengelolwr
Kww,
PerbqlMn
Dtdl
KebijoLan
hn grcregi N6io,pl
Pcngelolm
Kw
Pcrbotwt Antunegua.li
lrxloilesia
Sebagai contoh, Pada sektor hulu di bagian pantai dari kawasan perbatasan, dapat dikembangkan kegiatan perikanan dan kelautan, Pada bagian dataran rendah kawasan perbatasan, dapat dikembangkan kegiatan pertanian tanaman pangan. Lebih ke utara lagi, mendekati puncak kerucut, maka perlu pengembangan kegiatan pertanian perkebunan dan kehutanan. Di sektor hilir dilakukan dengan cara menata kawasan perbatasan sebagai pusat perdagmgm, mengembangkan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, dsb.
(2)
Meningkatkankerjasamapengembanganinfrastruktur dasar, transportasi dan komunikasi di kawasan perbatasan Kalimantan dengan perbatasan negara
tetangga maupun dengan negara lain dengan mengikutkan peran dunia usaha dan masyarakat. Minimnya infrastrukrur dasar seperti prasarana permukiman, jaringan air bersih, jaringan drainase. dsb; sarana transportasi dan aksesibilitas baik darat, laut dan udara sena sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi; menuntut peningkatan kerjasama pengembangannya baik dengan wilayah sekitarnya maupun dengan perbatasan negara tetangga. Sistem transportasi dan telekomunikasi yang akan membuka akses ke kawasan perbatasan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Seiring dengan itu, infrastrukturinfrastruktur dasar sebagai kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat seperti fasilitas perdagangan dan jasa harus mulai dibangun seperti pembangunan jalan antar desa, pembangunan terminal dan pengaktifan kembali jalur-jalur penerbangan perintis. Selain itu, keterpaduan pembangunan infrastruktur antara kabupaten dan provinsi serta penawaran keterlibatan BUMN dan BUMD serta pihak swasta merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada.
(3)
80
Meningkatkan kualitas SDM para aparat pemerintahan agar mampu mandiri dalam mengelola wilayahnya.
Kth4okat &.n Vrategr I'engahtkut
kgbn lcltt : Kmw l'erbatMt Dual
KthijtrLutt dttn Strutt,gi Nrtsiontl I)tnptlolaun Kansun P.,rhala\uil Ailtarntgrtttr di Intlotesiu
Kete jrangan
A
-
Perikanan dan kelautan Kota Bahari Perhubungan I aut
o
Inkubator Teknologi
pertan ian
Agropolitan city Transportasi darat
Agribisnis
Agroindustri
Kcbun percontohon Riset perkcbunan dan
O
Kauasan lindung Eco lourisnr Riset lingkungan dan budaya
Gambar 2.3. Konsep Pengembangan Kawasan perbatasan Kalimantan
2.4.
Strategi Pengembangan Kawasan perbatasan Kalimantan
Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana dijelaskan di atas, memerlukan strategi-strategi tertentu agar dapat dij alankan dengan efektif dan efi sien. Strategi- strategi tersebut harus
mampu mengatasi berbagai persoalan kebijakan. Terhadap 9 (sembilan) kebijakan pengembangan kawasan perbatasan darat Kalimantan tersebut dijabarkan dalam 9 strategi, yaitu :
(l)
Memperkuat struktur ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan dengan cara meningkatkan produksi di sektor hulu dan membangun industri pengolahan hasil produk unggulan daerah di sektor hilir.
Untuk memperkuat strukfur ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan dilakukan dengan mendorong kegiatan ekonominya di sektor hulu maupun hilirnya. Beberapa strategi yang dapat diambil adalah mengembangkan sentra produksi dan meningkatkan kemampuan produksi sektor hulu, dan melakukan perluasan kegiatan ekonomi pada sektor hilir.
Bagian Kedua :
K(hiakan dan Strilegi I't,ngelolaan Kawa.ran perhak6dn Dural
79
Kehijo*on don
Pcngelolnn
Kwt
Siaregi N6tNl
Perbqt@n Antan eguq di
lndwia
Kemampuan aparat dan pemerintatran dengan kualitas yang
belum cukup baik pada kabupaten yang baru dimekarkan menyebabkan wilayah tersebut belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daeratrnya (PAD), sehingga keberadaan kabupaten baru tersebut bukannya membuat mereka menjadi lebih mandiri tetapi semakin meningkatkan ketergantungan mereka kepada pemerintah pusat. Akibatnya beban pemerintah pusat semakin besar. Oleh karena itu perlu dipersiapkan kemampuan aparat dan masyarakat agar tidak
membebani pemerintah pusat dengan cara meningkatkan kualitas SDM para aparat pemerintahannya agar mampu mandiri dalam mengelola wilayahnya.
(4)
Melindungi kelestarian hutan secara berkelanjutan untuk menghindari degradasi alam, perubahan fungsi yang merugikan, pencemaran lingkungan dan dalam rangka pelestarian keragaman hayati.
Melanjutkan kebijakan untuk menghindari degradasi alam, strategi yang dapat dilakukan adalah melindungi kelestarian hutan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan selain untuk menghindari degradasi alam juga bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat kaya di daeratr ini baik hewan maupun tumbuhan langka, serta menghindari perubatran fungsi lahan menjadi fungsi-fungsi yang lain yang merugikan untuk keberlanjutan keberlanjutan ekosistem.
(5)
Meningkatkan rasa nasionalisme dan pemahaman politik masyarakat perbatasan Kalimantan melalui perwujudan demokrasi, distribusi pendapatan yang adil dan pembentukan Forum Komunikasi Antar Etnis.
Peningkatan rasa nasionalisme dan pembangunan pemahaman politik hendaknya diarahkan pada pemanfaatan perwujudan demokrasi. Pembangunan politik ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai
kghr
Xc&to :
Keb|qkan
&il
Srrotcgi Pcng.l.tlry
KuMt I'efiatM lbat
8r
Kebijatqn {on Strstegi Nstiowl
Pengclolur Kw
Pcrbatm
Antmregura di lulauesiu
warganegara sehingga dapat ikut aktif dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Pembangunan
politik ini dilakukan dalam
rangka
memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan program kerja yang berorientasi pada pembangunan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur di kawasan perbatasan. Disamping itu perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan pemahaman politik dilakukan dengan membentuk forum persaudaraan masyarakat Kalimantan di kawasan perbatasan guna memberikan saling pengertian dan saling menghargai diantara kelompok-kelompok etnis disamping perbaikan distribusi pendapatan sehingga rasa kebangsaannya akan bertambah kuat dan perhatian pemerintah pusat yang lebih untuk membina masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan.
(6)
Menetapkan batas wilayah perbatasan RI secara tegas dan jelas melalui penetapan kembali patok-patok perbatasan dan pembicaraan secara intensif dengan pemerintah Negara Malaysia mengenai kepemilikan pulau-pulau yang masih menjadi sengketa.
Penegasan patok-patok perbatasan wilayah negara harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. Peletakan patok batas dengan sistem koordinat bumi merupakan salah satu pendekatan yang menjamin batas suatu negara dan tidak bergantung pada patok batas secara fisik (tidak terpengaruh oleh pergeseran patok batas secara fisik). Namun demikian, pengembangan batas negara dengan sistem koordinat bumi ini harus disepakati oleh kedua negara, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat kedua belah pihak. Ketegasan patok batas negara ini berhubungan erat dengan jaminan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. Ketegasan patok batas berarti kejelasan wilayah hukum negara, sehingga kegiatan pembangunan yang ada akan mendapatkan kejelasan rujukan hukum yang harus dipatuhinya. Pemindahan patokpatok perbatasan dan pengambilalihan pulau-pulau kecil oleh negara
tetangga. Oleh karena itu menetapkan batas wilayah perbatasan Rl
82
Kehijqkail dot $trukgi PengelalMn
KMM|
Bagim Kedua : Perbalqsn l)arut
Pcngelolm
Kw
Kcbti&q &n Statcgi
Nsiml
Pcrbalmn Antnuguo di lrrdwsia
secara tegas dan jelas melalui penetapan kembali patok-patok perbatasan dan pembicaftnn secara intensif dengan pemerintah Negara Malaysia mengenai kepemilikan pulau-pulau yang masih sengketa menjadi shategi dalam pengelolaan perbatasan Kalimantan
ini.
(7)
Meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggaran lintas batas dengan meningkatkan status Pos Lintas Batas (PLB) menjadi Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB) yang dilengkapi dengan CIQS yang memadai.
Dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggaran lintas batas memerlukan sistem kelembagaan yang baik untuk menjalankannya. Sistem ini dapat melekat pada sistem pemerintahan yang sudah ada dengan memperluas dan memperkuat fungsi mereka. Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas perlu dibentuk sebuah tim kerjasama antara aparat penegak hukum dan keamanan di tingkat pusat dengan Pemda di kawasan perbatasan, disamping perlu mengoptimalkan peran penduduk asli di kawasan perbatasan dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi kekayaan alam. Disamping itu perlu menambah jumlah Pos Lintas Batas (PLB) dan aparat yang dilengkapi dengan CIQS yang memadai.
(8)
Membentuk kawasan industri dan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengelola sumberdaya lokal secara profesional melalui kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga
maupun pembentukan zona-zona perdagangan internasional. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat perbatasan dilakukan dengan membentuk kawasan industri dan perdagilgoo, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengelola sumberdaya lokal secara profesional. Negara tetangga, khususnya negara bagian Sabatr dan Sarawak merupakan mitra perekonomian
dlgbttlc*,r: KehijaLot
fur :Iregi Pcngelfur fw
Peilnt'@ Mat
83
Kebijofron fun Slratcgi
Pengelolmn
Nqliml
Kmw Perhslw
Antffitcgua.li Infunoriq
yang potensial untuk melakukan strategi tersebut. Kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan ini dilakukan agar dapat mensinergikan pembangunan kawasan perbatasan secara efisien, Jika kawasan perbatasan diharapkan menjadi serambi depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan sebagai suatu strategi untuk mengembangkan kawasan perbatasan Kalimantan ini. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Selain itu peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini, seperti BIMP-EAGA, IMS-GI IMT-GT dan AIDA ataupun pembentukan zona perdagangan internasional, kawasan ekonomi terpadu, dan membentuk segitiga-segitiga pertumbuhan untuk makin mempercepat pembangunan di kawasan ini, disamping beberapa kebrjakan fiskal pemerintah pusat seperti pemberian insentif kepada investor dan kebijakan di bidang ekspor-impor,
(9)
Meningkatkansarana/prasaranakesehatandan menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan serta
mengembangkan pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan yang profesional dan berdaya saing tinggi. Kebijakan peningkatan kualitas kehidupan sosial melalui pendekatan kesehatan, pendidikan dan ketrampilan dilakukan melalui strategi meningkatkan sarana/prasarana kesehatan secara kuantitas
dan kualitas; menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan sehingga mampu melayani sebagian besar masyarakat di kawasan perbatasan serta mengembangkan pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan yang profesional dan berdaya saing tinggi yang mampu menciptakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan profesional unhrk bersaing di negara lain dan dapat hidup dengan
layak dan sejahtera.
Bogiaa Kedaa :
84
Kebijqkm dsn S,rstsgi Pengelolwr
Kmuut PeftalM, Dilal
Pct4ctolw KwPcrhtw
2.5.
K.biialan hn Stralcgi N6iMI Ananngoa di Indowsia
Program-pnogram Pengembangan Kawasan Perbatasan
Kalimantan Berdasarkan konsep kebijakan dan strategi dasarnya, maka secara umum pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan perlu
mengagendakan program-program pengembangan ekonomi, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur, serta pengembangan sosial budaya dan kelembagaan. Untuk mengembangkan kawasan perbatasan Kalimantan diuraikan dalam 3 bidang pengembangan
(l)
:
Bidang Pengembangan Ekonomi
Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan difokuskan kepada optimalisasi potensi sumberdaya alam yang ada dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Potensi sumberdaya alam yang ada (lertanian,
perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan) dikembangkan melalui pendekatan agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, dengan melibatkan usaha kecil menengah baik industri kecil maupun industri rumah tangga, sehingga akan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar bagi kawasan perbatasan. Progam-program pengembangan ekonomi dipelihatkan pada
Tabel2.9.
Program bidang pengembangan ekonomi, mencakup : (l) Program peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara; (2) Program pengembangan produksi pertanian tanaman pangan; (3) Program pengembangan produksi perkebunan dan kehutanan; (4) Program pengembangan produksi pertambangan; (5 ) Program pengembangan industri kecil dan rumatr tangga pemberi nilai tambah bagi hasilhasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (6) Program peningkatan dan pengawasan mutu produk yang diperdagangan; (7) Program ketahanan pangan perbatasan; (8) Program pembangunan agribisnis dan agroindustri; (9) Pemberian insentif kepada investor melalui kebij akan-kebij akan pemerintah;
fuianKcdrt: fut haegi Pengclolo Kw
Kebrjabr
Pelbalaw
[bat
85
Kobij&an .hh Strdcgi N$ioml Pengelolmn
(2)
Kw
Pcrlntw lnmcpa
di luloresiq
Bidang Penafaan Ruang dan Pengembangan Sarana/ Pra-sarann Perbatasan
Program ini difokuskan kepada penataan tata ruang kawasan perbatasan Kalirnantan secara konsepsi dan teknis baik secara keseluruhan maupun pada kawasan pintu*pintu lintas batas yang ada, untuk memelihara garis batas yang ada serta memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan tata ruang kawasan perbatasan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Selain itu, permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kawasan perbatasan kalimantan dipecahkan melalui
penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhari ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan perbatasan. Program penataan ruang dan pengembangan saranalprasarana diperlihatkan pada Tabel 2. I 0.
Program bidang penata;m ruang dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, mencakup: (1) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Perbatasan; (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Pos-pos Lintas Batas; (3) Inventarisasi dan penataan patok-patok perbatasan; (4) Pembangunan Pos Lintas Batas pada Jalur-jalur Lintas Batas Tradisional; (5) Pengembangan dan pemeliharaan lapangan udara perintis; (6) Pembangunan Sarana Irigasi; (7) Pembangunan Jaringan Jalan Raya Perbatasan; (8) Pembangunan Jaringan Listrik; (9) Pembangunan Jaringan Telekomunikasi ; ( 1 0) Pembangunan Pelabuhan ; ( I 1 ) Pembangunan
Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Terpadu; (12) Pengembangan danpemeliharaan terminal darat dan lapangan udara perintis; (13) Pembangunan saranapermukiman ; (14) Pembangunan
jaringan air bersih, drainase, irigasi serta fasilitas umum dan sosial lainnya; (15) Program pembangunan rumah sakit dan sarana kesehatan; (16) Program penambahan jumlah dokter dan tenaga medis
86
Kebiqlan
dil
Stolegi Pengelolw
Kmm
Bagitn K..bt : Perlwrqw D.Nl
Pengelolw Kw
(3)
KebijaLan da| Strdlegi N6iMl di lndomsio
Perbatw Antmegoa
Bidang Pengembangan Sosial Budaya, lingkungan dan Kelembagaan Perbatasan
Program pengembangan sosial budaya difokuskan kqpada peningkatan kualitas intelektual, moral, etika, yang ditunjang oleh berbagai riset ilmiah, sedangkan pengembangan kelembagaan
difokuskan kepada upaya penciptakan good governance, pembentukan institusi dan penegakkan supremasi hukum. Program yang dilakukan disajikan pada Tabel 2. I l.
Program bidang pengembangan sosial, budaya dan kelembagan perbatasan, mencakup; (1) Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan Pertanian dan Industri; (3) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat; (4) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah; (5) Program Pengembangan Kapasitas Pelayanan Lembaga Pemerintahan; (6) Program Pelatihan Tenaga Terampil; (7) Program kerjasama konsulat lndonesia dan Malaysia; (8) Program Pengembangan riset pertanian, perkebunan dan kehutanan; (9) Program Pengembangan riset sosial budaya perbatasan; (10) Program Peningkatan Kualitas dan Kerukunan
(ll)
Program Pembentukan lembaga pengelola perbatasani 02) Program Peningkatan Kesadaran Hukum; (13) Program Pengembangan Budaya Lokal; (14) Program kerjasama/ Beragama;
kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sektor tertentu; (15) Program penetapan hutan lindung; ( I 6) Progam penyelesaian status penduduk yang bertempat tinggal di kawasan hutan lindung; (17) Program pelestarian hewan dan tumbuhan langka; (18) Program perluasan jangkauan pembinaan untuk masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan; (19) Program pendistribusian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara adil; (20) Program pembentukan Forum Komunikasi Antar Etnis dan Agama; (21) Program percepatan
kerjasama/kesepakatan dengan negara tetangga mengenai
tugiuKcba: Kebijtlu,
b,
f'tmlcgi
Pet8clolw
Kw
Peftatry
fud
87
Kebijalan dan Slrare gi Nuioml
Pengelolw
Kmm
PcrbatM Anlmcgsa
di
lftlucriq
penyelesaian pulau-pulau yang masih menjadi sengketa; (22) Program pembangunan PLB pennanen dalam rangka pengamanan negara dan perlindungan tenaga kerja lokal; (23) Program pembangunan PPLB tambahan yang dilengkapi dengan CIQS dan personil yang memadai; (24) Progam peningkatan kesadaran hukum; (25) Program pelaksanaan patroli bersama (TNI, Polri dan masyarakat); (26) Program pengelolaan border secara terpadu melalui penguatan terhadap lembaga sosial ekonomi;
2.6.
Indikator Kinerja Program
Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro terhadap kinerja program prioritas yang telah dilakukan. Adapun 3 (tiga) Indikator utama yang digunakan untuk menjadi acuan keberhasilan program prioritas pengembangan pengelolaan kawasan di perbatasan RI - Malaysia, antara lain :
(l). o tr
IndikatorKinerjaPrcgrnmBidangPengembanganEkonomi ; Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi antar negara Meningkatnya produksi sektor-sektor hulu (tanaman pangan,
dll) Berkembangnya sentra-sentra industri kecil (home industry)
perkebunano kehutanano pertambangan,
o
serta jaringan informasi dan akses pasar.
o o
Meningkatnya mutu produk yang diperdagangkan Terwujudnya ketahanan pangan melalui kegiatan agrobisnis dan agroindustri
o
Meningkatnyajumlahinvestoryangmenanamkaninvestasinya
di wilayah ini.
o
Terbukanya akses terhadap lembaga keuangan dan sistem kredit
yang mendorong usaha ekonomi masyarakat pedesaan.
tr
88
Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Kehiakq dil
Strctegi
Btgim Kcdao : Pergelolwr Kwanan PerbatMt l)arsl
Pengelolaan
Kuawt
Keb|ukan don Slrutegi NdioMl Perhalasan ,4ntarnegara .li lrrdoresia
(l).
Indikator Kinerja Program Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan SaranalPrasarana Wilayah;
o
Tersusunnya Rencan Induk Kawasan Perbatasan dan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan khususnya mengenai letak-letak pos lintas batas.
o
Terpenuhinya kebutuhan jumlah dan kualitas pos-pos perbatasan.
o
Terpenuhinyakebutuhansaranadanprasaranakebutuhan dasar masyarakat ( permukiman, air bersih, drainase, irigasi,
dll).
o
Meningkatnyakualitas tarap hidup dan kemampuan ekonomi masyarakat.
o
Terciptanya keselarasan antara wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya.
o (l). o o o
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat perbatasan.
Indikator Kinerja Program Bidang Sosial Budaya, Lingkungan dan Kelembagaan Perbatasanl Meningkatnya kualitas SDM (tingkat pendidikan dan ketrampilan) masyarakat perbatasan Kalimantan. Terwujudnyaakuntabilitaspenyelenggar&mpemerintatran& pengelolaan perbatasan. Terciptanya ketertiban dan keteraturan pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan oleh instansi pemerintah dan swasta.
o
Meningkatnya profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam penataan ruang serta pengelolaan perbatasan secara terpadu.
o
Tersusunnya pedoman perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi terkait baik di pusat
maupun daerah
.
fugion Kcdta : Kebijatat &n Stratcgi Pengelolot Koawr Perbatwt Darst
89
Kcbijdm du 9ratcgi N*ioul Petgelolw Kw Pcrhsrw llntm.gqa
di lndoresia
o
Terwujudnya kerjasama pemerintah swasta dan dunia usaha dalam mengelola kawasan perbatasan.
o o
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat perbatasan.
o
Meningkatnya nasionalisme dan tingkat kesadaran hukum masyarakat perbatasan. Terjalinnya interaksi antar masyarakat perbatasan maupun dengan masyarakat yang tinggal di luar perbatasan secara harmonis.
o
Meningkatnya status PLB menjadi PPLB yang dilengkapi dengan CIQS.
n
Terwujudnya pengelolaan border/Pos Lintas Batas (PLB) Bersama secara terpadu antar komponen aparat keamanan.
o o
Pendistribusian PAD secara adil.
o
Terlindungnya kelestarian alam dan terjaganya keragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan langka. Tercapainyakesepakatanmengenaikepemilikanpulau-pulau yang menjadi sengketa.
90
Kebij.tkan dflil
Baginn Kcilun : Stalegi Pengelolmil Kffiarail PerbqtMil Dqril
Kebijak@, dart Strulegi
N6iMl
Pengelolw Kwmr Perbalm Anlmtcgoa di lttdwsiq
BAB III KEBIJAKAI\ DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAII PERBATASAN DARAT DI PAPUA
3.1.
Profil Kawasan Perbatasan Darat di Papua
Kawasan perbatasan wilayah Indonesia - PNG di Provinsi Papua berada di 5 Qima) wilayatr kabupatenlkota yaitu Kota Jayapur4 Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel serta Kabupaten Merauke. Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom merupakan kabupaten pemekaran dari
Kabupaten Jayapura, Pegunungan Bintang pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke. Pos perbatasan terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kawasan perbatasan kontinen di Papuadiperlihatkan pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Kawasan Perbatasan Kontinen di Papua
\ioK*t: Kcbijal@
bt **gi Pct8cltut Kw
PertutM
bet
9l
Kebijulan du Slraregi NNiapl Pengelolwn Kwmil PethqlM Anturegua di lrrdu$ia
Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum optimal, dimana fasilitas CIQS meski telah tersedia, tetapi masih jauh dari memadai. Pelintas batas masih terbatas pada masyarakat RI dan PNG yang melakukan kunjungan keluarga, wisata, dan perdagangan skala kecil. Kegiatan lintas batas terjadi di sepanjang perbatasan dari utara ke selatan melalui jalan-jalan pintas tradisional yang telah ada dan digunakan sejak lama. Masyarakat pelintas batas
tradisional tersebut bahkan tidak mengenal garis batas antar negara dan banyak diantara mereka masih belum memiliki tanda pengenal atau KTP masing-masing negara. Sumberdaya alam yang ada di sepanjang perbatasan sebagian besar adalah hutan yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa dan
memakan waktu yang lama untuk mencapainya. Dengan kondisi demikian, maka kawasan perbatasan di Papua sering digunakan sebagai tempat persembunyian para pemberontak maupun "pelanggar
hukum" sebagai jalan untuk melarikan diri ke PNG. Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya masih miskin dan tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Bantuan sosial maupun kerohanian banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dengan pesawat milik gereja. Bahkan dalam beberapa kesempatan aparat pemerintah daerah malah menggunakan fasilitas para misionaris ini dalam kegiatan dinas kunjungan ke lapangan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat PNG di seberang perbatasan tidak berbeda dengan masyarakat Papua di lndonesia. Perbatasan di darat antara Indonesia dan PNG memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara hingga muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah selatan, dengan panjang garis sekitar 760 kilometer. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895.
92
Itgicn K.dqq : Kebijakan
&n
S//ategi
Pengelolm
Kwm PerbatM Dqqt
KebiioL@, d@ Strutegi
N$ioml
Pengelotw Kmwt Perbatw Antmegoa di Indwia
Perjanjian ini menetapkan bahwa garis batas antara kekuasaan Belanda dan Inggris di New Guinea adalah mengikuti garis lurus 141' Bujur Timur dari titik perbatasan di sebelah utara sampai bertemu dengan Sungai Fly. Kemudian batas mengikuti aliran Sungai
Fly terus ke selatan sampai dengan titik pada garis 141o l' 47,9" Bujur Timur. Dari titik inilatr selanjutnya ditarik lurus ke selatan mengikuti garis bujur tersebut, dengan menetapkan garis batas yang hampir semuanya mengikuti garis lurus bujur timur. Petetapan garis batas ini tidak mempertimbangkan kondisi topografis di lapangan. Di bagian utara daerah perbatasan berada wilayah pegunungan dengan kondisi medan yang sangat sulit dijangkau. Berbeda dengan perbatasan bagian selatan kondisi topografisnya cukup landai, datar dan berawa. Daerah perbatasan yang termasuk dalam wilayatr adminstratif berbeda antara RI dan PNG. Dalam kesepakatan yang dibuat antara
RI dan PNC4 disepakati bahwa daeratr perbatasan di dalam wilayah PNG terdiri dari Census Division, sedangkan daerah perbatasan di dalam wilayah Indonesia terdiri dari kampung-kampung (setingkat desa) dan kelurahan-keluratran. Perbatasan itu sendiri merupakan bagian dari batas-batas kecamatan dan Census Division di perbatasan. Census division ini biasanya digunakan untuk tujuan pemilihan umum di PNG, mengingat PNG seringkali melakukan pemilihan umum karena sistem pemerintatran yang dijalankannya. Data wilayatr distrik perbatasan RI - PNG disajikan pada Thbel 3.1.
kgiuKcfua: K.bijqhn.bt S//qt.g Pcngehilryt
Kryw
perbatmn lhrat
93
Kehijaku tbn &rategi Nuiorl Pcngelolwn
Kwm
Perlntawn Anlmegua di lrtloileria
Tabel3.l.
No
Data Wilayah Distrik Perbatasan RI Provinsi Papua Tahun 2003
Distrik
Ibukotr
- PNG di
Jml. Krmp/
Luas
Jumlah
Kel,
Wilryah (km')
Penduduk
Krbupaten/I(ote
(Jiwr)
Jayapura Utara
Jayapura
Jayapura
7
5.104
62.9E6
Jayapura Selatan
Jayapura
Jayapura
E
607
58.725
Abepura
Jayapura
Jayapura
I
n.a
Muara Tami
Skouw
Jayapura
7
629
7.tgs
5
Arso
Ars0
Keerom
20
.879
20.99J
6
Web
Ubrub
Keerom
7
1.575
2.399
7
Senggi
Senggi
Keerom
5
2.767
2.195
I
Waris
Waris
Keerom
8t7
2.2t5
9
Skanto
Skanto
Keerom
o
L148
t0.668
t0
Oksibil
Mabilaboi
Pegunungan Bintang
l6
3.183
I
ll
Iwur
lwur
Pegunungan Binlang
l3
1.893
8.641
t2
Kiwirok
Polobakon
Pegunungan Bintang
l5
2.779
13.665
t1
Kiwirok Timur
Okyop
Pegunungan Bintang
6
n.a
l4
Batom
Batom
Pegunungan Bintang
9
t.440
7.345
l5
Okbibab
Apmisibil
Pegunungan Bintang
l5
I )+I
t2.7j7
to
J
Jair
Boven Digoel
9
5.723
ll.l49
4.85?
5.166
I ., J
air
1
n.a
5.830
l7
Mindiptana
Mindiptane
Boven Digoel
)7
t8
Waropko
Wilopko
Boven Digoel
l)
3.385
).tl)
l9
Merauke
Merauke
Merauke
1)
5.071
9J.685
20
Sota
Sota
Merauke
17
7l
Eligobel
Hligobel
Merauke
8
))
Ulilin
Ulilin
Merauke
l5
Muting
Muling
Merauk
.401
|.445
2.446
4 400
1
|.524
4.779
8.960
76.731
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
Bagian perbatasan paling utara di perbalasan RI * PNG berada di Kota Jayapura. Kecamatan yang berada di perbatasan sebanyak 4 kecamatan, yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan
Muara Tami. Pos Pengawas Lintas Batas terdapat
di Skouq
Kecamatan MuaraTami, kurang lebih 80 kilometer dari pusat Kota Jayapura. Meskipun belum memadai, fasilitas sudah cukup lengkap meliputi bea cukai, imigrasi, karantina serta keamanan. Pos keamanan
94
Btgin l(cdro : Kebijq*an.lq, Sbdegi Peilgelol@il KMawt PerbalMn Daral
Pengelolmn
KebijaLan dm Stuegi Nuiwl Kwavn Perbat$an Anlqmegqa di lrrdu.sia
cukup dekat dengan kantor pos lintas batas ini. Kondisi jalan dari Jayapura menuju pos lintas batas meskipun masih sempit dan berlubang, tetapi masih merupakan jalan perbatasan terbaik di perbatasan Papua. Pos Lintas Batas (PLB) ini, meski berada dalam wilayah RI tetapi kampung terdekat dari pos ini adalah Kampung Wutung yang termasuk wilayah PNG Dari pos lintas batas Kampung Wutung dapat
dilihat dengan jelas karena berada tepat di bawah pos tersebut. Adapun kampung di wilayah RI terdekat dari pos lintas batas adalah kampung Skouw, kira-kira 4 kilometer dari pos tersebut. Karena keadaan inilah, seringkali pos perbatasan RI- PNG ini lebih sering disebut sebagai Pos Wutung.
Selain lewat darat, hubungan RI - PNG di Jayapura dapat pula dicapai lewat laut. Mengingat cukup banyak komoditas yang diangkut lewat laut, seperti halnyaperikanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibangunjuga Pos Pelaporan Lintas Batas Laut (PPLBL) yang beradadi TPI Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan. Seperti halnyadi Skouw, MuaraThmi, pos pelaporan lintas batas ini sudatr dilengkapi dengan fasilitas imigrasi, bea cukai, karantina dan keamanan (Polri). Data kampung di wilayah perbatasan Kota Jayapura disaj ikan p ada Tabel 3.2.
Tabel3.2. Kampung/Kelurahan di Kawasan
Perbatasan Kota
Jayapura No
Kecamatau
l
Jayapura Utara
Kampuny'Kelurahan Angkasapur4 Trikora, Mandala, Tanjung Ria, Imbi, Bayangkara, Gurabesi
2
Jayapura Selatan
Tobati, Kayupulo, Numbai, Argapura, Hamadi,
Ardipur4 Entrop, Vim 3
Abepura
Yoka" Enggros, Nafri, Koya Koso, Yabansai, Waena, Hedam, Awiyo, Asano
4
Muara Tami
Koya Tengah, Holtekamp, Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Sae, Koya Timur, Koya Barat
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
fubrf&tt:
Kcbijormrb, fudcgi Pcngelolor Kw
Pefiahw
D@at
95
X'hijilaq dm Sbdegi N6iaml Pctgclulm Kwn Pathqlwn Antmegwo di lndonciu
Wilayah perbatasan di sebelah selatan Kota Jayapura adalah wilayah Kabupaten Keerom. Kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayapura memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif cukup maju. Adanya permukiman transmigrasi di wilayah ini, yaitu di Arso, sangat memacu perkembangan sosial ekonomi wilayah ini. Data kecamatan dan kampung di daerah perbatasan untuk Kabupaten Keerom disajikan dalam Tabel 3.3.
Tabel3.3. Kampung di Kawasan Perbatnsan Kabupaten Keerom No
Kecemtlrn
Kampung Sawyatami, Ubi Yau, Kwimi, Workwana, Arso Kota,Sawa,
I
Wembi, Sanggaria, Yuwanaim, Yanamaa, Asiaman, Yamta, Web
Makmur, Jammua, Warbo, Dukwia, Bagia, Yatu Rahaja, lfia Fia, Wonorejo, Wambes Dubu, Umuaf, Semografi,
s
Senggi
Yuruf. Towe Hitam
4
Waris
5
Skanto
Molof, Senggi, Watlef, Jabandra, Usku Yuwrinda, Pund, Banda, Kalimo, AmpasJaifuri, Skanto,
,
Amgotro, Embi,
Arsopura, Wiantri, Traimalyan, Intay Melyan Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
Di
sebelah selatan Kabupaten Keerom, adalah Kabupaten Pegunungan Bintang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Secara geografis, wilayah kabupaten ini adalah wilayah yang paling sulit dijangkau karena sebagian besarnya merupakan pegunungan. Demikian juga kondisi sosial ekonominya merupakan wilayah yang paling terbelakang. Untuk mencapai kabupaten ini hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang. Data kecamatan dan kampung di daerah perbatasan untuk Kabupaten Pegunungan Bintang
disajikan dalam Tabel 3.4.
96
Bagiaa Kaina : Kcbijoktil &n Strulegi Petgelolwt Kwann PerhatMt D.vdl
Petgelolw
Kw
Kebijakan tut Strutcgi N6iMl Pefiatxq Anlmgqa di Indorcsiq
Tabel3.4. Kampung di Kawasan Perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang No
Kecematrn
Kampung Kabiding, Bilangkop, Dabolding, Kutdol, Yapimakot, Mimin,
I
Oksibil
2
lwur
3
Kiwirok
4
Kiwirok Timur
Kocobakon, Oktau, Pekbid, Supamikma
f
Batom
Lolin, AsuaOkyop, Oketur, Ehipten, Okhim, Wantem,
6
Okbibab
Dokdon, Batom, Okbem, Moof, Bias, Okyako, Oksip, Okanep,
Pepera, Bape, Aldom, Parim, Sirem Katop, Masim, Aksop,
Kugolding, Ulimarum, Atenerlwur, Kurumkim, Walapkubun,
Antap, Tamgop, Taruf, Ulkibi, Pinmob, Namun, Mikia Sakup, Marantikin, Wenkalo, Oknanggul, Okewel, Okgam, Kulkihil Oklip, Kiwi, Okteneng, Berusah4 Kubidkop,
Sabi, Monghan Okbifisil, Sabin, Borban, Abmisibil, Aboy, Yapi,
Kirimu, Manunggan, Tupoklon, Maksum, lriding, Luban, Tairaplu, Dumpasik, Pedam
Sumber: BPKD Provinsi Papua (2003)
Ke sebelah selatan lagi adalatr kabupaten Boven Digoel yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Merauke. Dengan
kondisi topografi yang mulai melandai, daerah ini sudah dapat dijangkau lewat sungai. Tidak seperti Kabupaten Pegunungan Bintang yang merupakan daerah pegunungan, Kabupaten Boven Digoel merupakan dataran rendah dengan cukup banyak rawa dan savanna. Pada jaman kolonial, daerah ini merupakan tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan. Data kecamatan dan kampung di daeratr perbatasan untuk Kabupaten Boven Digoel disajikan dalam
Tabel3.5.
hgioKaIrc:
Kebitfurfu, Strd.gi Pcngclfut
Kw
perbaM Ihtat
97
Kcbijilm
tu [tmtcgi lluiwl KM Fufutm
Pcrgrlolru
Antumgua
d
lrfurestti
Tabel3.5. Kampung di Kawasan
Perbatasan Kabupaten
Boven Digul
I
Kampung
Kecamatan
No Jair
Kaisa, Bhakti Waghai. Metto, Subur, Aiwat, Getentiri, Ujungkai, Anggai, Butift iri
2
Mindiptana
Sesnukt, Umaf, Anggamouran, Awayanka, Mokbiran, Amuan, Kawangtet, Wanggatkibi, Mindiptana, Ogenathan, Langgoan, Epsembit, Andopbit, Niyingbang, Anggumbit, Imko, Kamka,
J
Mindiptana
Osso, Tinggam, Autriop, Waritop, TetopWaniktif,
Kanggewot, JetetkunWametkapa, Inggemoit, Ninati Upyetelko, Wombon, Waropko, Anyumka, Kuler, Kolopkam, Upkim, Ikcan, Awaken, Arimbit
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
Kabupaten perbatasan paling selatan adalah kabupaten Merauke. Keadaan sosial ekonomi kabupaten ini relatif cukup maju dibandingkan dengan kabupaten di sebelah utaranya. Daerah ini cukup dekat dengan laut sehingga memiliki pelabuhan. Di samping
itu, potensi pertanian sudah lumayan tergarap. Data kecamatan dan kampung di daerah perbatasan untuk Kabupaten Merauke disajikan dalam Tabel 3.6.
98
Kehijq*u don Slralegi Paryelolwt
Kmw
Bagiu Kcdtt :
PerbalM Darul
Pctqelolu
Tabel3.6
I
Merauke
Kebijqtn dan Strut.gi Nsiml PcrhtM Antaregqqdi Indwsia
Kampung di Kawasan Perbatasan Kabupaten Merauke
Kccrmrtrn
No
Kw
Krmpung Nascm, Kuprik, Uumb, Semangga Jaya, Marga
Mulia, Kuler,
Onggayq Tomcr, Tomerru Kondo, Poo, Kuper 2
Sots
Sota, Yanggsndur, Erumbu, Toray, Sidomulyo, Wasur, Soa, Tambat, Waningga-pnaggo, Rawa Biru, Matara, Wanin ggapsai
J
Eligobel
Kwel, Tanas, Bupul, Kartini , Angger Permergi, Sumber Harapan, Joso
4
Ulilin
Mutia, Hidup Baru
Baidup, Kirey, Mimi Baru, Komno Saei, Bersehati, Makati Jaya, Nggutibob, Amunkay, Sermayam Indah, Waninggapkai, Nalkim, Muram Sari, Yaba Baru, aninggap Miraf, Jagebob
5
Muting
Kaiza, Boha, Bupul, Muting, Waan, Kolam, Selauw, Panchas,
Kindiki, Selil, Nggayu, Kumaaf, Kafyamkc, Sipias, Metaaf Makmur, Mentaat Makmur, Mcndekman, Enggal Jaya, Garisah, Rawahayu, Sigabel Jaya, Bupul Indah,
Tof+of,
Seed Agung
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
Mengingat panjangnya garis batas yang ada, diperlukan banyak pos-pos perbatasan antar kedua negara. Pos Lintas Batas (PLB) di kawasan perbatasan RI - PNq yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Merauke berasa di Sota. Sebenarnya Pemerintah RI maupun PNG telah sepakat untuk menetapkan serta membangun
pos-pos perbatasan seperti terlihat dalam Tabel 3.7. Pos-pos perbatasan ini ditetapkan mengingat secrua tradisional masyarakat R[ maupun PNG banyak melintas, tetapi hingga saat ini pos-pos tersebut belum dibangun.
4bf,cl.:
Kchj&nbt lirmgi Pcngcblo Kwr Pertutw, Ibd
99
Kchuqhon dab Strctegi Nffiioml
Pengelolw Kmron PerbqtMn Ailqncgta.li l,xlorvriq
Tabel3.7. Pos Perbatasan RI-PNG yang Sudah Disepakati
PNG
Indoncsia Wutung
Waroppo
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9.
10.
Mindiptana
10.
Kiunga
ll.
Bupul
I
12. 13. 14. 15. 16.
Bupul
12. Aiambak 13. Nakakul 14. Morchead 15. Weam 16. Balamuk
l. 2. 3. 4. 5. 6 'l. 8. 9.
Skou Wembi Waris Senggi
Yuruf .Batom
Okyop
Iwur
Erambu Sota Sota
Kondo
l.
Bewani Imonda Amanab
Green River ldam Yapsiei
Tabubil Ningerum
Lake Murray
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2001)
Pos-pos perbatasan tersebut dibuat berdasarkan tingginya aktivitas pelintasan batas di titik-titik tersebut, dibandingkan dengan titik-titik lainnya. Sebenamya dengan jumlah pos perbatasan yang ada, masih jauh dari memadai, mengingat panjangnya garis batas
yang ada. Pos perbatasan yang paling dekat dengan Jayapura dan masih termasuk dalam wilayah Kota Jayapura yaitu di Skouw, dimana sarana dan prasarana yang ada masih sangat minim. Listrik masih belum tersedia, demikian juga air minum masih mengandalkan dari air hujan. Demikian juga dengan fasilitas CIQS yang masih belum optimal.
Brglan Kcdta :
100
Kehijd*il.Jot Shdtegi Pengekilmt kwawn PerbarM, Dfrat
Pcngelolwt
Kww
Kebija*u .tan Statcgi N6iwl PefiqtMn Antmg@ di lrr&rrcsio
pindah ke pos lainnya. Akibatnya" sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat sekitar dengan aparat TNI, karena kurangnya pengenalan terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Meskipun pemerintatr provinsi telah mendirikan bangunan yang pennanen, tetapi mengingat fasilitas yang tersedia" aparat CIQ hanya bekerja di pagi sampai sore hari, dimana setelah sore aparat pulang ke Jayapura. Sebenarnya pemerintah provinsi juga sudatr membangun rumah tinggal di dekat pos perbatasan untuk para aparat
CIQS, tetapi mengingat kondisi keamanan yang masih rawan dari kelompok bersenjata, mereka masih belum menempatinya. Pemerintah RI dan PNG sudah menetapkan lokasi pilar batas antar kedua negara. Masing-masing negara mempunyai kewajiban memelihara pada lokasi pilar batas yang sudah disepakati. Pilar batas
tersebut berjumlah 52 buah, di mana Pemerintah Indonesia berkewajiban memelihara sebanyak 24 buah sedangkan Pemerintatr PNG berkewajiban memelihara sisanya. Data pilar batas antara kedua negara
ini dapat dilihat pada Tabel 3.8
\irnrr{n:
Kcbij&rb, begi
Pcngclolu
Kw
perfutm fuot
l0l
Kcbijaril
N6iMl Kmxn Pefiataen Antilrtegud
dan Strqtegi
Pcngelolnn
di hxloilcriq
Thbel3.8 Lokasi Pilar Batas (Meridian Markers) RI-PNG No.
Pilrr Batns (MM)
Lokasi
Lintang
Penaggung Jawab
L
MM. I
Wutung
2"35'39
PNG
2.
MM.2
New Moso
2" 40'12-
RI RI
3.
MM.2.l
Niau
zu 46'10'
4.
MM.2.2 MM.2.3
(Sei) Sangke
?'si'44-
RI
Sawar/Samna
zo
MM.3.A MM.4,A MM.4.l
Skotiau
s7'li' 3o ol' I l"
RI RI
Waris Kenandega
3o
Senck
3o 17'
MM.4.2 MM.4.3 MM.4.4 MM.4.5
Juwela
3o
Kamberatoro/Amgotro
3o
Pananggan Track
3n
Kambriap Track
PNG
MM.5 MM.5.l MM.6,A MM.6.r
Sei Hauser/Wusme
3':,g'26' 3'55' 16'
18.
MM.6.2 MM,6.3
19.
MM.7
?0.
5. 6. 7. 8.
9. 10.
ll. t2. t3. t4.
l4'06
RI
s"l*
RI
2t' 30"
RI
34'26* 39' I 7'
RI RI PNC
Biksi
4u
03' 38"
PNG
Sci Sepik
+o
08' 19'
PNG
Batom
4023'58"
PNG
Sei Sepik
4"
33' 55"
PNG
Tumolbil
4n
45' oo"
PNC
Star Moutain
4054'54'
PNG
Kawentikin
5'08' 41"
PNO
Kiwirok
5o
ll'59'
PNG
Kugo
5" 17'56'
PNG
Longoromngo
5u
27' 30'
PNG
Irimkwi
so
?g'34-
PNG
Bankin
5o
33' 55'
PNC
26.
MM.7.1 MM.7.2 MM. ?,3 MM,7.4 MM.7,5 MM.7.6 MM.7.7
Kurumkin
5"
36' 40'
PNG
27.
MM.8
Inggebit
PNC
28.
MM.8.l
Ninati/Opka
5" 38'33' s" 42'04*
29.
MM.8.2
Onombitan
s" 4i'z3*
PNG
30.
MM.9
Jat
5u
52'39"
PNG
31.
MM.9.l
Atkamban
5o
PNG
3?.
MM.9.2 MM. IO MM. IIA MM. il.I
Angfteh
59'32' 6" 04'58'
Angamarut
6' lg'32'
PNG
Domongi
6u 53'26*
PNG
Nake Track
?o
06'05'
PNG
15. 16.
r7.
21.
)7 23. 24. 25.
JJ.
34. 35.
PNG
PNG
bglatKaLn:
tu2
Kebijfur dn Strotegi Pengelolwr Kwmn PelbalMn fural
Kebijalon dan Strutegi N6iMl PGftatM Antawgoadi Indwia
Pengelolw Kw
No. 36. 37.
38.
39. 40.
4t. 42. 43.
u. 45. 46. 47. 48.
49. 50. 51.
52.
Piler Betes MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM.
Lintang
Lokrsi
(MM)
Penaggung Jawab
1.2
Koropa Track
7'17' lo-
t.3 t.4
Maroa Track
7o
16-
PNG
Obo Track
?n3l'3E-
PNG
1.5
Track
7o
37'
RI
2t'
PNG
1.6
Track
ol7o 40'sg*
2
Sei Wawai
7o
49' lg
RI RI
2.1
Erambu
8o
oo' 48
RI
2.2
Kamde
o"
oz'lo
2.3
Jalan Trans lrian
2.4
Jalan Trans lrian
8o04'088o oz' 45'
2.5
Jalan Trans lrian
go
ll'5g'
2.6
Jalan Trans Irian
8o
l3'33'
3
Sota/Botar
Eo
2s' 4s-
3.1
Yanggandur Track
8o36'19
3.2
Yanggandur Track
8o
3.3
Sakiramke
8n
52'29
RI
4.4
Muara Bensbach
g"
07'34'
RI
38' 47'
RJ
RI RI RI RI RI RI RI
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar perbatasan juga mengharuskan aparat, khususnya aparat keamanan untuk bekeda dengan pemahaman yang lebih baik.
Masyarakat sekitar perbatasan tidak begitu menganggap adanya batas negara. Hal ini terjadi karena pelintas batas tradisional banyak yang memiliki tanatr ulayat di bagian negara lain. Masyarakat yang tinggal di wilayatr Indonesia seringkali memiliki tanah ulayat yang merupakan lahan garapan yang berada di wilayah PNG, demikian juga sebaliknya masyarakat yang tinggal di PNG setiap hari bercocok tanam di lahan di wilayah Indonesia. Untuk daeratryang dekat dengan pos perbatasan, pengawasan masih dapat dilakukan dengan mudah, tetapi untuk daerah-daerah yang jauh dari perbatasan tidak mungkin dilakukan pengawasan yang optimal, belum lagi masyarakatyangtercatat sebagai penduduk di kedua negara. Hal ini terjadi karena satu orang bisa mempunyai lebih
\ba
Kdta:
Kcbiitto, &n lLdcgi Pcngclolu Kwt
Perbataw
lbot
103
Kcbija*an fun Shategi
Pengelolw Kw
Neriwl
Perbstmn Antilreguu di Indorc$a
dari satu nama, karena dimungkinkan oleh budaya setempat. Sehingga seringkali ketika berada di Indonesia maupun di PNO nama yang digunakan berbeda. Baik RI maupun PNG'mengakui dan
mengijinkan pergerakkan melintasi perbatasan antar negara yang dilakukan oleh penduduk tradisional. Karena kelahiran atau perkawinan masyarakat ini secara tradisional melakukan kegiatan melintasi perbatasan. Kegiatan tradisional yang dimaksud meliputi hubungan sosial dan upacara-upacara termasuk perkawinan, berkebun, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah, penangkapan ikan dan penggunaan perairan, perdagangan perbatasan,
olahraga, serta kegiatan kebudayaan Garis batas perbatasan yang sangat panjang dan kondisi alam
yang sulit untuk dijangkau, terkadang menimbulkan masalah yang yang cukup pelik. Seperti halnya terjadi di Warasmal, suatu daerah yang berada dalam wilayah Indonesia tetapi secara administratif pemerintahan PNG berjalan efektif. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena jika keadaan seperti ini dibiarkan dalam waktu lama maka pro$es peng-lndonesia-annya menjadi lebih sulit. Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila keadaan seperti ini merembet ke dasrah-daerah lainnya. Sebenarnya masih banyak penduduk Indonesia yang masih tinggal di pNG karena alasan tertentu. Padajaman orde baru, banyak penduduk RI yang mengungsi karena alasan politik. Pada awalnya
mereka diterima baik oleh masyarakat PNG, tetapi sekarang masyarakat PNG mulai tidak suka kepada mereka. Pemerintah RI dalarn hal ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah PNfi sebenarnya sudah sepakat untuk mengembalikan para pengungsi ini ke Papua. Meski demikian, jumlah yang kembali belum semuanya. Datajumlah pelintas batas yang kembali dari PNG dapat dilihat pada Tabel 3.9.
Bagiu Kc&ta :
104
Xebijqkm dffi S,rutegi I'engelokw Kwawn
Perbarw
Mdt
Pcngelolw
Tabel
Kcbijdan dan Straregi
Kwt
Pcrhtwn Anlanegta.li
3.9. RekapitulasiJumlahPelintasBatas
N6iMl lrrdoresio
Indonesiayang
Kembali dari PNG (1984 -2000) No I
Arrl
Jclis Kclrmin
Ililrtl
KrbryrtcdKotr
l. AbcFrr
Kotr Jq|rpurN
2. Jsyrpn 3. Jryapn 2
Kabupaan Jayapura
Ubra Sclrtrn
4
Kabupaten Jayawijaya
163
327
92
257
9
t0
t9
389
901
Arso
512
2. 3. 4. 5.
Scnggi
435
tt6
Waris
43t
964
797
Wcb
E65
610
t475
Membramo Hulu
260
201
461
57
56
il3
t75
285
660
E.
Sentani
9.
Depaprc
7?l
4
3
7
)a
E
33
10. Unurum Guai
)
6
il
ll.
Bonggo
I
12. Nimboran
I
13. Demta
Kabupaten Merauke
164
t65
l.
6. Kcmtuk Gresi 7. Kaureh
t
Jumlrh
LK
LK
l. 2. 3.
Mindiptana
I t
I 1779
1796
ts15 224
Muting
t33
9t
Merauke
262
246
50t
4. 5.
Waropko
896
916
I$l
2l
20
4l
l.
Kiwirok
E0t
643
1444
2. 3.
Oksibil
456
42E
EE4
Okbibab
l4
9
2l
4.
Batom
57
50
t07
23
20
43
Tanah Merah
5.
Kelila
6.
Bolakme
7.
Tiom
E.
Kobakma
)
2
9.
Bokondini
9
l5
l0 l
I
7
5
Kabupaten Mimika
Akimuga
27
34
6
Kabupaten Sorong
Sorong
4
t
7
Kabupaten Yapen Waropen
Serui
6
2
8
E
Kabupaten Paniai
l. Komopo Paniai
J
2
5
2. Komuju
4
1
6
3. Enarotali
2
I
3
4. Waigate
I
6t
I
Sumber: BPKD Provinsi Papua, (2003)
k3ioa Kcdta : Kehijakm.b, Strilegi Pengekilun
Kwwt
pethatewt lhrot
r05
Noizsl Kwwn lterbutM, /lntmeguq
Kehijqkuil dail Strutegi
Pengelolun
di Inlonesia
Di samping itu, akibat panjangnya garis batas serta kondisi alam yang sulitjuga menlbuat pembuatan ataupun pemeliharaan terhadap
tanda-tanda batas tidak optimal. Survey untuk memastikan tanda batas juga sulit dilakukan, khususnya di daerah pegunungan. Foto udara maupun citra satslit juga sr.rlit dilakukan mengingat hampir setiap saat daerah-daerah tersebut t€rtutup kabut tebal.
3.2.
Isu dan Permasalahnn Knwasan Perbatasan Papua Kawasan perbatasan Papua - PNG dengan kondisi yang telah diutarakan, cukup menyimpan banyak persoalan. Terdapat 15 isu dan permasalahan yang sangat penting untuk segera ditangani, antara
lain;
(1)
Dnerah perbatasan sering dijadikan sebngai tempat pelarian orang-orang ynng melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah RI maupun PNG
Wilayah perbatasan sering dijadikan tempat pelarian bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah RI maupun PNG. Hal ini disebabkan masih rendalinyajumlah aparat kearnanan yang ada, ditambah dengan tanggungjawab wilayah yang tidak proporsional. Kondisi ekonomi dan sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan penduduk yang rendah rnenyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di kawasan perbatasan ini. Selain itu, akses transportasi yang masih sulit membuat kawasan perbatasan ini menjadi tempat bcrlindung yang kondusif bagi para kriminal dari kedua negara tersehut.
{2}
Adanya pelintas batns illegal ynng mnsuk ke wilnyah PNG dan tidnk mau kembnli ke wilayah Papua karena alasan
politik Di masa lalu, cukup banyak kepergian warga RI yang masuk ke PNG dengan alasan tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, sekarang mereka mulai tidak diterima olah masyarakat PNG sendiri. Karena itu diupayakan kembalinya warga negara RI yang berada di wilayah PNG secara berangsur-angsu.
106
Bagiu lfudua : Kehiiqhan.ldil Stralegi Pengekltw Ktwulan PsrhqlMt Duqt
Pengelolun
(3)
Kw
Kcbiiats fur
Nqiwl
StFatcgi di ltrd*sio
Pcrhaw, ,lntmgoa
Sering teriadi penyelundupan barang-barang ilegal dan kegiatan perdagangan ilegal (illegal trading) masuk dan keluar dari/he wilayah RI.
Akibat minimnya infrastruktur penunjang di Pos-pos Lintas Batas yang ada di perbatasan, termasuk sarana dan prasarana transportasi dan CIQS, telatr mengakibatkan terhambatnya jalur ekonomi dan distribusi barang dan jasa menuju kawasan perbatasan, sebaliknya distribusi barang/produk yang berasal dari PNG relatif lebih mudah karena ditunjang oleh sarana yang memadai. Sebagai akibatny4 semakin marak terjadinya penyeludupan di kawasan ini. Dalam skala kecil sebenarnya aparat di pos lintas batas bisa
mengenali penyelundupan tersebut. Berbagai aktifitas penyelelundupan ilegal diantaranya adalah masuknya barang-barang sejenis ganja dan obat-obatan psikotropika jenis narkoba. Dalam hal ini telah dibangun kantor bantu pelayanan bea dan cukai Skuo dan
kantor pelayanan bea dan cukai sota, tetapi dalam hal ini keberadaannya masih dirasakan kurang.
(4)
Terdapat tanah hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah RI, begitu juga sebaliknya. Perjanjian pemerintah kolonial yang membagi pulau Papua dalam 2 (dua) wilayatr dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis, tanpa melihat kondisi sosial yang ada, menimbulkan permasalatran. Akibafirya adalah pemilikan harta benda (tanah, kebun
ladang) masyarakat, menurut hak ulayatnya terbagi menjadi 2, dimana sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi berada di wilayatr PNG Tanah ulayat ini menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antar negara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari.
(5)
Adanya pendudukyang mengaku warga negara PNG dan berdiam di wilayah RI. Akibat sulitnya transportasi ke kawasan perbatasan, akses dari pusat pemerintahan N menjadi sangat terbatas, tetapi di pihak lain, akses ke pusat pemerintahan PNG lebih mudah. Akibatnya ada
4ttiau'
Kcbij*otbt
Straegr Pctryelolw
Kuw
Perlnt@ Mal
t07
Kehijakah dqil Slrulel:i Nari.nwl Itcil$elolw KNdrat Perbalanrt Atrtarnegqra di lrtkilresiq
beberapa daerah di mana pemerintahan PNG berjalan efektif di dalam
wilayah RI. Karena yang berjalan adalah pemerintah PNG maka penduduknya pun mengaku sebagai warga negara PNG meski berdiam dalam wilayah RI.
(6)
Sarana infrastruktur dan aksesibilitas menuju perbatasan masih sangat terbatas.
Saat ini jalan yang sudah ada dan dapat ditempuh melalui darat hanya dari kabupatenlkota ke perbatasatr adalah Kabupaten
Keerom, Kabupaten Merauke, dan Kota Jayapura, sedangkan di wilayah perbatasan lainnya, hanya dapat dicapai dengan pesawat terbang/helikopter. Sehingga untuk mendatangi daerah-daerah perbatasan tersebut, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lebih lanjut lagi, ternyata sarana dan prasarana wilayah di perbatasan pada umunnya masih kurang dan kalaupun ada, tentunya sudah kurang layak dan tidak memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat di perbatasan. Sarana airbersih,
listik,
perumahan danpermukiman, jaringan irigasi
dan sarana transportasi belum tersedia dengan baik dan memadai
(7)
Masih maraknya kepemilikan KTP ganda sebagai identitas dari warga RI-PNG (dua kewarganegaraan).
Aktifitas ekonomi dan perdagangan ilegal (illegal trading) di kawasan perbatasan semakin marak. Hal ini telah menarik perhatian warga yang tinggal di kedua wilayah yang berbatasan untuk
melakukan kegiatan perdagangan di kawasan tersebut, ataupun antarnegara. Dengan demikian banyak warga masyarakat yang tinggal di perbatasan memiliki 2 kartu identitas (KTP) dan 2 kwarganegaraall (RI dan PNG). Akibatnya ada penduduk yang apabila berada di wilayah R[ mengaku sebagai WNRI dan apabila berada di wilayah PNG mengaku sebagai warga negara PNG. Demikian juga apabila jika ada kegiatan seperti halnya pemilu, mereka dapat mengikuti pemilu di R[ maupun PNG.
108
Kebijatn fut Strategi Pngelolut
Emw
Baiu
Xa&,a:
Pubalen Dffit
Pergelot@
(8)
Kw
Kcbij&adottucFt Natml
Pufu, Antetgm I lnhetio
Banyaknyt pelanggtrtn bttas wilayah baik yang dilakukan oleh WN-RI maupun WI\-PNG disebabkan tidak jelasnya pttok batas negara. Panjang garis batas RI-PNG di Papua sekitar 760 kilometer
dan pilar batas yang ada hanya 52 buah, sehinggajarak antar dua pilar batas yang berdampingan mencapai lebih dari 14 kilometer. Jarak antar kedua pilar batas yang cukup jauh menjadi sulit untuk membedakan wilayah kedua negara. Kondisi demikian membuat terjadinya pelanggaran batas yang dilakukan baik oleh WNRI maupun WN PNG Sangat mungkin pelanggaran ini dilakukan secara tidak sengaja. Tetapi memang sangat sulit untuk tidak melakukan pelanggaran batas antar negara dengan jumlah pilar batas yang masih sangat terbatas dan kondisi topografis yang sangat sulit.
(9)
Masih rendahnya kualitas SDM terutama masyarakat di kawasan perbatasan RI-PNG Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di
kawasan perbatasan telah menjadi permasalahan/isu strategis yang perlu mendapat perhatian mendesak dari pemerintah, karena tingkat kualius SDM yang tersedia akan menjadi faklor penentu dalam upaya peningkatan kesejatrteraan kehidupan di masyarakat
(10)
Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan Taman Nasional Hutan Wasur.
Pola pemanfaatan sumberdaya alam khususnya untuk kawasan perbatasan dengan tipologi kawasan lindung dan konservasi, harus memiliki pola pemanfaatan SDA yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem. Kerusakan TamanNasional Wasur akan berdampak pada kerusakan ekosistem alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan potensi hilangnya sumber pendapatan daerah dari sektor wisata alam Hutan Wasur. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan Taman Nasional Hutan Wasur.
8rSbafrln: Kebij
bt
Straeg,
Pu8elolw
Kmw
Perlptaw
lbat
109
Kchij&qn (hn Strolegi
Pagelolut
Kw
Nwionl
Perhtw Antmgoa
di
Indwsia
(11) Belum tersedianya
pasar tradisional perbatasan atau pasar lelang untuk masyarakat di perbatasan
Maraknya perdagangan illegal (i ll e gal tradi ng) disebabkan belum tersedianya pasar tradisional perbatasan atau pasar lelang untuk masyarakat di perbatasan. Padahal di sisi lain, potensi pasar yang cukup besar di kawasan perbatasan, menuntut pemerintah unhrk melakukan langkah-langkah kebijakan yang konstruktif terhadap perrnasalahan perdagangan liar dan kegiatan ekonomi lainnya agar masyarakat dapat beraktifitas secaxa sah(legat) dan teratur.
(12)
Masih maraknya pencurian kayu (illegal logging) oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan. Maraknya illegal logging akibat dari pengelolaan SDA,
khususnya sumberdaya hutan yang dilakukan masyarakat perbatasan,
sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat lainnya. Disamping rusaknya hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat, negara juga dirugikan dengan hilangnya pendapatan dari sektor kehutanan yang diperkirkan mencpai Rp 600 milyar pertahun.
(13) Belum terbentuknya
penataan ruangwilayah khususnya
wilayah perbntasan Rencana pembangunan di wilayah perbatasan memperhatikan
kaidah keruangan, hal ini karena tata ruang baik wilayah maupun kawasan perbatasan menjadi payung dalam setiap perencanaan di setiap kawasan perbatasan di masa yang akan datang. Tata ruang yang meliputi segala aspek baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik maupun sosial budaya belum mendapat penanganan prioritas dari pemerintah. Hal ini terlihat dari belum adanya penataan ruang wilayah di wilayah perbatasan Papua.
(14)
Belum tersedianya infrastruktur sarana transportasi, permukiman dan jaringan irigasi yang memadai untuk masynrakat di perbatasan. Wilayah perbatasan selama ini hanya menjadi wilayah belakang wilayah NKRI. Sebagai akibatnya belum tersedianya aksesibilitas
tugianKdM:
r10
Kebijakail
fut
Slrstegi Pengelolmn
Kwm Perlnnw Mst
Pengelolaan
K.bijatan ddn Stn,gi N6iMl Kmvn P.rbqtw Anlwgqa di Indwsia
dengan baik berupa terbatasnya infrastruktur jaringan jalan (terbatasnyajaringan lintas batas di Papua jaringan tans yang kurang memadai, dan belum adanya jaringan dari sentra produksi), terbatasnya sarana kebutuhan dasar (air bersih, listrik dan telekomunikasi), kurangnya pengelolaan persampahan, pasar desa, dan tambatan perahu, dan kurangnya pemeliharan jaringan air irigasi di kawasan perbatasan ini.
(15)
Belum tersedianya sarana pertahanan dan keamanan setingkat batalyon di kabupaten perbatasan. Mengantisipasi era globalisasi dan pembukaan akses internasional di berbagai sektor terutama yang menyangkut
pertatranan dan keamanan. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan antarnegara yang masih sangat rawan terhadap gangguan separatis dan tindakan kriminal lainnya yang dimurgkinkan mengarah kepada permasalahan intemasional yang akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dipandang penting untuk membangun fasilitas pertahanan dan keamanan secara memadai baik dari segi fisik maupun personilnya.
3.3.
Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua. Mengingat potensinya, kawasan perbatasan Papua sebenarnya dapat dikembangkan. Kondisi topografis yang berbeda antara kawasan perbatasan di bagian utara dan bagian tengah serta kawasan perbatasan di bagian selatan cukup menunjang pengembangan potensi-potensi yang ada. Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada maka kebijakan pengembangan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
(1)
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan sarana pendukungnya di kawasan perbatasan. Kebijakan utama yang harus diambil dalam hal ini adalatr meningkatkan kuantitas/jumlah aparat yang ada sehingga proporsional dengan luas wilayatr yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertahanan
@iotI&t: Kcbiplan bt
gtucg,
Pengclotao
Kw
PerbalM
lbat
lll
Kebiia*on dan Srrutegi Nwiotpl
Pengalolen
Keqsil Petbotw Antunegoa di lrilor@iid
dan keamanan yang memadai di kawasan perbatasan ini menjadi prasyarat utama, atau dengan kata lain aspek yang lainnya (sosialbudaya, ekonomi, danpolitik) akan sulit berjalan dengan baik tanpa ditunjang oleh faktor keamanan (security) yang kondusif,
(2).
Peningkatan kualitas dan sistem pengawasan pelayanan masyarakat melalui pendekatan kultur budaya. Peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan dengan tujuan
peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan, peningkatan kesadaran hukum, berbangsa dan negara masyarakat yang tinggal perbatasan. Terlepas dari itu penempatan aparat pemerintah/badan pengelola perbatasan, personil/aparat TNI, di pos-pos perbatasan (PLB dan PPLB) yang dilakukan secara rotasi dalam waktu singkat, perlu dihindari, sehingga aparat dapat mengenal secara baik kondisi sosial dan budaya wilayah perbatasan secara baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di perbatasan dan pengawasan kawasan perbatasan melalui pendekatan kultur budaya masyarakat perbatasan.
(3)
Peningkatan kapasitas aparat keamanan perhatasan dan pengembangan perdagangan antar negara.
Kegiatan illegal seperti penyelundupan barang dan perdagangan ilegal di kawasan perbatasan telah menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan ini maka salah satu kebijakannya adalah melakukan upaya peningkatan kapasitas aparat keamanan perbatasan dan pengembangan perdagangan antamegara. Selain itu perj anj ian-perj anj ian untuk mengembangkan perdagangan
perlu dilegalkan antara kedua pemerintahan sehingga usaha penyeludupan dapat dikurangi.
(4)
Pengakuann perlindungan dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah adalah bahwahakhak ulayat masyarakat perbatasan tersebut harus mendapat pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat
n2
Kchtiohdil.*tn $xotrgi I'ttq$krL@t
Ragita l{ctht : l(eaxril l'olflhtvn Lktd
Pengelolmn
Kw
Kcbijaron &n Srrdcgi Ndwl PcrbalM Antarugqo dt lnbtrcsia
dan diatur keberadaannya. Oleh karena itu keberadaan tanah dan lahan yang dikuasai oleh adat atau hak ulayat ini memiliki dokumen sah dan resmi baik secara adat maupun administrasi pemerintah.
Hal ini tentunya akan menimbulkan potensi masalah, apabila tidak ada pengaturan secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintatr RI dengan pihak PNG harus diupayakan secara seksama dan berkesinambungan dalam pengaturan atas hakhak ulayat ini.
(5)
Peningkatan upaya penertiban kependudukan dan identitas pendudukyang tinggal di kawasan perbatasan.
Salah satu Permasalahan kependudukan yang masih marak terjadi di perbatasan adalah adanyapendudukyang mengaku sebagai warga negara PNG tetapi berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Akar persoalannya adalah masih lemahnya pengawasan aparat dan penertiban kependudukan. Untuk mengatasi kondisi ini adalah dengan meningkatkan upaya penertiban kependudukan dan identitas penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan.
(6)
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah dan aksesibilitas secara. Sarana aksesibilitas umwnnya masih kurang memadai untuk
melayani kebutuhanmasyarakat di perbatasan. Hal ini menyebabkan
kondisi masyarakat di perbatasan selalu bergelut dengan keterisolasian dan keterbatasan, yang pada akhimya berakibat kepada keterbelakangan ekonomi, sosial dan budaya yang memprihatinkan.
Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan peningkatan kembali aksesibilitas dan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah dengan upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah dan aksesibilitas secara optimal.
(7)
Peningkatan kesadaran tertib administrasi mengenai status kewarganegaraan dan kartu identitas pendudulc Masih adanya masyarakat yang memiliki kewarganegaraan
ganda umumnya di wilayah perbatasan telah menjadi permasalahan
@iuf&t: Kebijabt &t
Stracgt Pengelotu
Kw
Perfutmt D@t
lr3
Kcbijotot .lan Stralegi N6iwl Pengelolen KNaMn PerbstM Antqmegea di hdmsia
yang krusial. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil sebuah kebijakan
dengan melakukan peningkatan kesadaran tertib hukum dan tertib administrasi mengenai status kewarganegaraannya. Secara riil hal ini dilakukan dengan melakukan pendataan kembali penduduk yang tinggal di wilayahperbatasan RI dan PNG, pembuatan kartu identitas penduduk khusus untuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan melakukan pemutihan/penertiban surat akte kelahiran untuk masyarakat perbatasan tersebut.
(8)
Penegasan dan penetapan batas-batas negara (patok batas) sesuai kesepakatan bersama antara negara RI dan
PNG Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi banyaknya pelanggaran batas wilayah baik yang dilakukan oleh WNRI atau WNPG adalah melakukan penegasan dan penetapan batas-batas negara/patok batas. Pembukaan pos lintas batas perlu dibangun dengan segera khususnya pada
titik-titik yang sudah disepakati antara
RI-PNG Di samping itu perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana CIQS (bea cukai, karantina, imigrasi serta keamanan). Upaya yang dilakukan adalah penegasan dan penetapan batas-batas negara (patok batas) sesuai kesepakatan bersama antara negara Rl dan PNG.
(9)
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.
Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya manusia yang masih sangat terbelakang, maka kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Sektor ini harus ditingkatkan sebelum pengembangan sektor lainnya. Demikian juga pennasalahan kelembagaan harus dibenahi sehingga pembangunan daerah kawasan perbatasan dapat dilakukan bersama-sama dengan menyertakan partisipasi masyarakat local (local residence) dan instansi pemerintah terkait.
l14
Brlian ttudw : Kehijdlun.hr, :lrutcgi Potgehilutt Kw+wt Pcrhqlilwt Dua,
Kebijo*4n d@ Srutagi
Pengelolw Kwn
PerbqlM Antqncgoa
NBiMI
di Indmsia
(10)
Peningkatan upaya pemanfaatan suberdaya alam (SDA) dan konservasi lahan termasuk Hutan Wasur' Pola pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) khususnya sumberdaya hutan di kawasan perbatasan belum dilakukan sectua
baik. Pengelolaan sumberdaya alam pelbatasan harus memiliki pola pemanfaatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang berkelanjutan. Disamping itu, perlu diperhatikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara benar dan
melakukan kegiatan reboisasi dan konservasi SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masysrakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Wasur.
(11) Peningkatan
berbagai sarana dan prasarana bidang perdagangan antarnegara dan infrastruktur penunjang. Dengan kondisi ekonomi di Provinsi Papua yang relatif lebih
baik daripada di PNG merupakan potensi yang baik untuk mengembangkan perdagangan antar negara di perbatasan Papua. Barang-barang dari Provinsi Papua harganya relatif lebih baik dibandingkan produk dari daerah lain di PNG. Hanya saja pengembangannya perlu ditingkatkan dengan peningkatan berbagai kebutuhan sarana perdagangan dan infrastruktur penunjang serta dimbangi dengan peningkatan keamanan serta penegakan hukum yang memadai. Semua ini harus diringi dengan upaya penyadaran
kepada masyarakat perbatasan untuk melakukan aktivitas perekonomian yang baik, agar kegiatan perdagangan antarnegara di kawasan perbatasan ini semakin maju dan masyarakat di kawasan ini dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
(12)
Peningkatan penertiban dan pengawasan terhadap
pelaku illegal logging secara intensif. Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan perbatasan perlu dilakukan secara terpadu. Hal ini unhrk meminimalisasi kegiatan penebangan liar dan pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dari pencurian kayu (illegal llogging) mencapai milyaran rupiah
\lecrctc: gncgi Kcbiibtbt
Pctqelota
Kw
Perln,M lbral
n5
Kebijalil &n Pengclolw
Strutegi
K*um
Nuiorul
Perhal4vn Anlmegqa di ltxluvsia
setiap tahunnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan adalah dengan menyelamatkan aset negara melalui peningkatan pengawasan dan penertiban pelaku illegal logging secara intensif.
(13) Pembuatan
aturan-aturan tentang penataan ruang
wilayah khususnya wilayah perbatasan. Belum tertatanya kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil di perbatasan sangat rentan terhadap permasalahan geopolitik dan gangguan separatis. Demikian pula permasalahan sosial ekonomi dan budaya. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan suatu konsep penataan ruang yang meliputi berbagai aspek antara lain, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek budaya yang termasuk di dalamnya adalah perencanaan terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan antar negara yang belum mendapat prioritas penanganan pemerintah. Kebijakan yang perlu diambil adalah melalui pembuatan aturan-aturan tentang penataan ruang khususnya wilayah perbatasan.
(14) Pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan
dasar masyarnkat dan infrastruktur wilayah perbatasan. Pola pendekatan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan selain security adalah pola pendekatan prosperity dan environmenf. Pola pendekatan ini tentu harus diimbangi oleh ketersediaannya sarana infrastruktur wilayah dan sarana kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan harus memiliki sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur wilayah yang memadai.
(15)
Pembentuknn bntalyon infanteri di kabupaten perbatasan beserta sarana penunjangnya.
Kendala upaya pemulihan keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan adalah masih terbatasnya sarana dan kuantitas aparat hankam dan kamtib yang bertugas. Sampai saat ini kawasan
Bagiu Ke&n :
116
Kebiakat fult Stqtegi Pengelolun Kawml
PefialM l)fiqt
Pengelotun
Kw
hn Stntcgi Nsirul Antmgtadi Ldwtio
Kebii&4n
PerborMt
perbatasan masih merupakan basis kegiatan separatis dan gerombolan
pengacau keamanan, untuk itu, keberadaan satuan keamanan yang
pernanen sangat dibutuhkan. Upaya untuk mengatasi masalah itu melalui suatu kebijakan pembentukan batalyon infanteri di kabupaten perbatasan RI - PNG beserta saftma penunjangnya. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua Untuk mencapai sasaran dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan
3.4
meliputi:
(1)
Membangun dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana kamtib, baik materil maupun personilnya' Kawasan perbatasan umumnya sering dijadikan sebagai tempat persembunyian para pelanggar hukum dan pelaku kriminal. Kondisi ini apabila dibiarkan akan menghambat upaya pemulihan keamanan dan ketertiban di perbatasan. Untuk mengatasi ini maka diperlukan upaya strategis yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kamtib (keamanan dan ketertiban)' baik materil maupun personil pendukungnya.
(2')
Membangun dan meningkatkan sarana pos-pos lintas batas dan kualitas pelayanan publik yang sudah ada.
Pembukaan pos lintas batas perlu dibangun dengan segera' khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati antara RI-PNG Di samping itu, pos-pos tersebut perlu ditunjang dengan penyediaan sruana dan prasarana CIQS (Bea Cukai, Karantina, Imigrasi serta Keamanan). Membangun dan meningkatkan jumlah PLB dan kualitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana dasar pada pos-pos lintas
batas yang sudah ada, sangat diperlukan tanpa harus mempertimbangkan frekuensi jumlah pelintas batasnya ilegal dan kegiatan ilegal lainnya.
(3)
Membangun dan mengembangkan sarana keamanan dan perdagangan antarnegara di kawasan perbatasan.
Mengingat panjangnya garis batas yang ada dan maraknya kegiatan perdagangan ilegal (illegal trading), maka diperlukan
\iulctr: K.b,tXe
br
$rdegi Pengclolm
Kwr
Perbotrmr Doqr
ll7
Kebijatilt.lah Pengelolun
Strate gi
Kwn
N6iunl PerbaM Antwgst
di lhlaneiid
banyak pos-pos pengawas perbatasan antar kedua negara serta kewajiban untuk memeliharanya secara kontinyu, Pos-pos tersebut dibuat berdasarkan tingginya aktivitas pelintasan batas pada titiktitik tersebut. Dengan jumlah pos perbatasan yang ada sekarang ini sangat jauh dari memadai mengingat panjangnya garis batas yang ada. Sebagai strategi untuk mengatasi ini adalah membangun dan mengembangkan sarana keamanan dan perdagangan antarnegara di kawasan perbatasan.
(4)
Mengembangkan pengakuan dan peraturan atas hak-hak ulayat masyaraknt adat. Thnpa adanya pengaturan yang tegas dalam perlindungan atas
hak-hak ulayat ini, segala upaya yang dilakukan hanya akan menimbulkan konflik dan permasalahan baru yang akan muncul sewaktu-waktu di kemudian hari. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam hal ini pemerintah lokal dan juga lembaga adat perlu diberi peran yang cukup besar dalam upaya mengembangkan pengakuan hak-hak ulayat.
Dalam menindaklanjuti hal tersebut adalah dengan mengembangkan pengakuan dan peraturan atas hak-hak ulayat masyarakat adat.
(5)
Meningkatkan sosialisasi kesadaran berbangsa dan bernegara dan kepemilikan kartu identitas diri.
Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penertiban penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, adalah dengan melakukan penertiban dan pendataan ulang setiap penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, serta memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki KTP dan kartu keluarga yang telah ditertibkan. Secara adat memang sulit untuk dipungkiri hubungan yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari antara masyarakat perbatasan baik yang berada di wilayah RI maupun PNG. Dalam hal
ini, pemerintah harus lebih aktif melakukan pembinaan berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dilingkungan masyarakat dan kepemilikan kartu identitas diri.
ll8
Eagim Kalua Kcbijalan
:
du Stolegl Pengelolw Kmawt PerhslM Darct
Kebiiatan tun Pcngelolaan
(6)
Kum
Strdcti tJBlMl
PerbqlMt lntomg@ di In&ttcsiq
Membangun dan meningkatkan sarana infrastruktur wilayah menuju kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat terkait erat
dengan ketersediaan sarana infrasfiuktur yang memadai. Strategi yang mungkin diambil dalam upaya membangun dan meningkatkan sarana infrastnrktur wilayatr adalatr dengan membangun, dan meningkatkan sarana tansportasi, permukiman, sarana ekonomi, jaringan air bersih,
pembangunan jaringan listrik, jaringan irigasi serta pembukaan airport baru dan peningkatan frekuensi dan jenis kapal yang bisa masuk ke dalam airport tersebut.
(7)
Meningkatkan sosialisasi tertib hukum dan tertib
administrasi kependudukan dan status kewarganegaraNn.
Strategi yang dapat diambil dalam rangka penertiban penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan mengenai masih maraknya warga negara PNG yang tinggal di wilayah RI ataupun sebaliknya adalah dengan meningkatkan sosialisasi tertib hukum dan tertib administrasi kependudukan dan status kewarganegaraannya. Ini dilakukan dengan melakukan penertiban dan pendataan ulang setiap penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan ini' serta memberikan kemudatran kepada masyalakat untuk memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang telah ditertibkan.
(S)
Menegaskan dan menetapkan garis batas, serta tanda batas (patok batas) permanen antara RI dengan PNG
Tanda batas yang relatif sangat sedikit dibandingkan dengan panjang perbatasan sangat tidak memadai. Tanda batas yang sudah tersediapun belum tentu terawat dengan baik, sehingga banyak terjadi pelanggaran batas yang dilakukan baik oleh masyarakat RI maupun PNG karena ketidakjelasan batas wilayah antarnegara. Oleh karena
itu perlu diambil strategi dengan menegaskan dan menetapkan garis batas serta tanda batas (patok batas) permanen di perbatasan
RI _ PNG
4bb:
K.Ujtu b, ftd.gi Pcaclfui
Kw P.rtuM bd
ll9
Kebijalqn dsn fualegt Noiorul Pengclolwr Kwm PerbqtM Anrmegeq di Indorcsia
(9)
Membangun dan meringkatkan sarana dnn prasarana kesehatan dan pendidikan.
Meskipun kondisi sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan di PNG tidak lebih baik dibandingkan kondisi di Papua, tidak berarti bahwa pengembangan SDM di kawasan perbatasan Papua dapat diabaikan. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan mutlak diperlukan sebagai strategi yang porlu diambil untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada adalah dengan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di kawasan perbatasan ini diharapkan masyarakat local (local residence) akandapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan kawasan perbatasan.
(10)
Meningkatkan pola pemanfaatan SDA secara benar sesuai konsep eksploitasi dan rehabilitasi lahan berkelanjutan.
Harus disadari pula bahwa hutan tersebut merupakan hak ulayat masyarakat adat. Upaya konservasi sumber daya hutan harus melibatkan masyarakat adat. Oleh karena itu, strategi yang perlu diambil adalah meningkatkan pola pemanfaatan SDA secara benar sesuai dengan konsep eksploitasi dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan untuk wilayah Papua umumnya dan Taman Nasional Hutan Wasur pada khususnya.
(11)
Membangun sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan perdagangann antardaerah sekitar (hinterland) maupun antarnegara (RI-PNG). Potensi pasar dan kesempatan usaha terbuka luas belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Kendalanya adalah masih terbatasnya sarana ekonomi dan pedagangan, serta dukungan bantuan modal usahadari pemerintah. Karena itu, upaya*upayamelalui kerja sama kegiatan perdagangan antanegara khususnya RI dan PNG harus
Bagian Kedut :
120
Kebuakandon Sfidlegi Pengektlmu
Kwmt
Perbqtdsn
Dto,
PeDgelol@n
KMw
Kebija*qn At
Perhl*sn
&r S//at gi N6iMl rmg@ di hxlqE io
dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya, serta keamanan yang mendukung kegiatan perdagangan tersebut.
(12)
Membangun dan meningkatkan jumlah pos pengawasan terpadu dalam menertibkan pelaku illegal logging' Strategi yang dapat diambil untuk mengurangi maraknya illegal logging adalah membangun dan meningkatkan jumlah pospos pengawasan, pembentukan tim pemberantasan illegal loging yang terdiri dari pemerintatr daerah, pemerintah pusat, masyarakat maupun LSM yang terkait, untuk melakukan pengawasan dan
penertiban terhadap pelaku pencurian kayu secara intensif. Disamping komitmen dan keberanian aparat untuk menindak pelaku illegal logging.
(13) Membuat dokumen dan aturan tentang penataan
ruang
untuk wilayah perbatasan. Dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan yang memiliki tipologi tertinggal atau relatif belum maju, peran kelembagaan pemerintahan bisa menjadi dominan. Peran lembaga pemerintahan yang efektif diimbangi dengan peran otoritas adat bisa menjadi faktor penentu dalam pengembangan kawasan perbatasan. Untuk itu, peran kelembagaan pemerintah khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan harus dibangun dan ditata secara baik dalam rangka membuat dokumen dan aturan mengenai penataan ruang untuk wilayah perbatasan.
(14)
Meningkatkan dan mempersiapkan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur wilayah perbatasan.
Kendala utama dalam pengembangan kawasan perbatasan RI - PNG adalah belum tersedianya sarana kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang memadai. Ketersedianan berbagai sarana infrastruktur merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan
fq5i&lfc*.: Kcbiltbrbt fu*gi
Pengelolm
Kwt
Perbataw
Mal
tzl
Kebijalan thD S'/ilegi Noioryl
Pengelalm Kw
Pe/lraM,lnwg@a
di Ldone$io
kesejahteraan dan prosperip. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan meningkatkan dan mempersiapkan sarana kebutuhan dasar masyarnkat dan infrastruktur wilayah perbatasan.
(15) Membentuk bntalyon infanteri dan sarana pendukungnya baik materiil maupun personilnya. Pemulihan keamanan dan ketertiban merupakan prioritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan baik dalam aspek sosial-ekonomi. sosial-budaya, maupun sosialpolitik. Kondisi keamanan yang kondusif dapat terlaksana apabila mendapat dukungan riil dari sektor keamanan. Untuk itu pentingnya keberadaan satuan keamanan yang pefinanen dikawasan perbatasan, baik sarana pendukungnya maupun kesiapan personilnya.
3.5
Program-ProgrnmPengembanganKawasanPerbatasan Papua
Untuk mengembangkan kawasan perbatasan Papua diuraikan dalam 3 bidang pengembangan berikut :
(1).
Bidang Pengembangan Okonomi.
Program pengembangan ini meliputi:
(l) (2) (3) (4) (5)
Program pengembangan pertanian tanaman pangan; Program pengembangan perkebunan dan kehutanan; Programpengembanganpertambangan; Program pelestarian hutan dan lingkungan hidup; Program pengembangan industri rumah tangga pemberi nilai tambah
bagi hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
(6) (7) (8) (9)
t22
Program peningkatan usaha perdagangan dan jasa; Program pengembangan dan promosi pariwisata; Program ketahanan pangan;
Program pembangunan agribisnis dan agroindustri;
Kehijqkan
llagiu Kelua : dail Strutegi l'etgehilant Kantsan Perhdlawil l)drat
Pcngeldw Kwr
(10) (l
l)
Kebiioku da Stralcgi N6i@81 Pcrbo,Nn Anr@egm di lndwta
Program Peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara; Program pembangunan pasar tradisional dan pasar lelang perbatasan.
(2).
Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana / Pra-sarana Perbatasan. Program ini mencakup:
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Penyusunan Rencana Induk Kawasan Perbatasan; Program Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Pos-pos Lintas Batas; Program lnventarisasi dan penataan patok-patok perbatasan; ProgramPembangunanPos Lintas BataspadaJalur-jalurLintas Batas Tradisional; Program Pengembangan dan pemeliharaan lapangan udara perintis; Program Pembangunan Pos-Pos pertahanan; Program Pembangunan Jaringan Jalan Raya Perbatasan;
(10)
(ll) (3).
Program Pembangunan Jaringan Listrik ; Program Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pembangunan Pelabuhan/Pelabuhan Sungai; Program pembangunan terminal.
;
Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembageen Perbatasan. Program Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Perbatasan meliputi:
(l) @ (3) (4)
Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah;
(5) (6)
Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan Pertanian; Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pertahanan dan Keamanan; ;
Program Pengembangan Kapasitas Pelayanan Lembaga Pemerintahan;
\brdr:
K.bjbt bt fud.gi Paaelfut Kw Pcrfu bt
t23
Kebua*at .hn Strutegi N$iowl
Pengelalw Kw
(7) (8) (9) (10)
Peftslsw lntwgqadi
ltdonesiq
Program Pelatihan TenagaTerampil; Program Pengembangan lembaga pengelola perbatasan;
Program Peningkatan Kesadaran Hukum, Berbangsa dan Bernegara; Program Pengembangan Budaya Lokal.
3.6.
Indikator Kinerja Program Untuk mencerminkan visi menjadi
suatu yang
konkrit dan
dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acurm pencapaian visi secara makro terhadap kinerja program prioritas yang telah dilakukan. Adapun 3 (tiga) lndikator utamayang digunakan untuk menjadi acuan keberhasilan program prioritas pengembangan pengelolaan kawasan di perbatasan RI * PNq antara
lain:
(1). Indikator Kinerja Program Bidang Pengembangan Ekonomi
;
o o
Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD.
o
Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha*usaha
o E
Berkembangnya sentra-sentra industri kecil (home industry) serta jaringan informasi dan akses pasar. kecil dan koperasi . Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi dengan luar negeri. Terbukanya akses terhadap lembaga keuangan dan
sistem kredit yang mendorong usaha ekonomi masyarakat pedesaan.
124
Bagiu Kcdua : Kebija*m dm Strategi Pcugelolaan
Kwuu
Perbatwn Duql
Xcbiiato,
Pengelolun
@.
Kwt
bt
Stroregi Ndioml
Perbatun Antwgoa di hdqqio
Indikator Kinerja Program Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana/Prasarana Perbatasanl
o
Tersusunnya rencana konsep detail pengembangan wilayah.
o o
Tersusunnya konsep penataan ruang wilayah perbatasan'
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masYarakat.
o
Meningkatnya kualitas taraf hidup dan kemampuan ekonomi masyarakat.
o
Terciptanya keselarasan antara wilayah perbatasan dengan
wilayah lainnya.
tr
Terjalinnya interaksi sosial dengan masyarakat yang tinggal
diluar kawasan perbatasan.
o
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat perbatasan.
(3). Indikator Kineria
Program Bidang Sosial Budaya dan
Kelembagaan Perbatasan;
o
Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan & pengelolaan perbatasan.
o
Terciptanya ketertiban dan keteraturan pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan oleh instansi pemerintah dan swasta.
o
Meningkatnya profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam penataan ruang serta pengelolaan perbatasan secara terpadu.
o
Tersusunnya pedoman perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing
frlcfttr:
Kcbilbr bt
Strotegr Pengelobr
Kwn
Pellptaw, D@at
dinas/
instansi terkait.
125
Kebij&qn &a Stratcfi N6iMt Pcngelolw Kwtun Perbstw A\larnegsa
o
lndotpsia
Meningkatnya derajat kssehatan dan kebutuhan dasar (b as i c ne e ds) masyarakat perbatasan.
o
Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan.
o
Terjalinnya interaksi antar masyarakat perbatasan secara harmonis-
ct
Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi di rnasyarakat.
126
Bagian Kedra : Kebiiakm dan Strdtegi I'engek,ldan KMAwil PefiutMh Dorot
Pengelolmn
Kwvn
Kebiia*an d@ Strategi N6ia@l Perbat^on Antamegta di L'dwtis
BAB IV KEBIJAKAIT DAN STRATEGI PENGEMBANGAN I(AWASAI\ PERBATASAI\ DARAT DI NUSATENGGARATIMUR
4.1.
KarakteristikWilaYah Ada3(tiga)aspekpokokyangmendasarikarakteristik kawasan perbatasan RI - Timor Leste, yaitu sosial ekonomi,
pertatranan keamanan, dan politis. Aspek sosial ekonomi ditunjukan ll"h k*utt ristik daerah berkembang yang antara lain disebabkan :
.
Lokasinya terpenciVterisolasi dengan tingkat aksesibilitas rendah, pun sehingga tingkat mobilitas dan gerak langkah masyarakatnya menjadi rendah, terutama antar desa perbatasan dengan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan;
2.
Rendahnyatingkat pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas, serta kurang memadainya jumlah tenaga pendidik dan tenaga medis sebagai akibat posisi wilayah yang relatifjauh dari pusat-pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
I
Tingkat kesejatrteraan rendah yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal akibat terbatasnya pelayanan dan kesempatan kerja sebagai akibat daya saing produksi rendah; 4. Informasi tentang pemerintah dan pembangunan sangat langka, karena keterpencilan lokasi, sehingga sulit dijangkau siaran media informasi nasional, sebaliknya malah lebih mudah menjangkau
3.
siaran dari negara tetangga;
Aspek Hankamditunjukkan oleh karakteristik luas wilayah dan pola sebaran penduduk yang tidak merata. Akibatnya, rentang tenOati pemerintatran, pembinaan, dan pengawasan teritorial sulit dilaksanakan secara mantap dan efisien, sedangkan Aspek politis ditunj ukkan oleh karakter kehidupan sosial ekonomi yang cenderung lebih berorientasi kenegara tetangga. Kondisi ini rawan, sebab pada gilirannya orientasi sosial ekonomi itu dapat saja bergeser ke politik.
4brtu:bt Kchiitbt
9rutcgr Pcngclfut
Kw
Perl'dM' Mot
127
Kebud@h .lan Slruregi Netiorul
Pengelolw KNaw, Perbdtnqn Antorugua di lrrlonesiq
4.2.
Profil Kawasan Perbatasan Kontinen NTT
Kawasan perbatasan kontinen dengan Timor-Timur di Nusa Tenggara Timur merupakan kawasan perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor-Timur merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu provinsi di Indonesia. Panjang garis perbatasan darat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste adalah 2544,4 kilometer, mencakup 3 wilayah
kabupaten yaitu di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Kupang. sesuai dengan perjanjian pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal I ohober I 904 perbatasan antara oekusi * Ambeno wilayah rimor Timur dengan Timor Barat dimulai dari mulut sungai Besi sampai muara sungai Thalueg dengan panjang lingkar perbatasan I l5 kilometer, dengan perincian Kabupaten TTU 104,5 kilometer, Kabupaten Kupang 10,5 kilometer.
Thbel4.1. Dafa Wilayah Kecamatan perbatasan Darat RI Timor Leste di Provinsi NTT Tahun 2003 No
I
K{boprtrn
lbukota
Kecamatrn
Kupang
Kupang
Amfoang Utara
I
TIU
Kefamenanu
Miomaffo Barat
l4
Miomaffo Timur
2
Jml. Kamp/Kel
Insana J
Belu
Atambua
Malaka Timur
J
Tasifeto Barat
)
Tasifeto Timur
l0
Lamaknen
o
Kobalima
Sumber: BPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2003)
t28
Kebijqk@t
dat Sbqtegi pengekturan Kmawr
,'yf:XX#;,
Pengelolw Kw
Tabel 4.2.
Kebiatail dan S,rdt'gi N6iMl PerbalM Anlwegea di L'dwiq
Data WilaYah Kecamatan Perbatasan Laut RI - Timor Leste di Provinsi NTT Tahun 2003
Krbuprtcn
Ibukotr
Kecamatan
I
Kupang
Kupang
Amfoang Utara
2
TTU
Kefamenanu
lnsana Utara
3
Belu
Atambua
Tasifeto Barat
No
Kobalima 4
Kalabahi
Alor
Alor Barat Daya
Sumber: BPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2003)
4.2.1. Geografi dan Administrasi Indonesia dengan Timor Timur dipisahkan oleh dua kawasan perbatasan darat, yakni : (l) kawasan perbatasan antarnegara yang berbatasan langsung dengan Timor Timur; dan (2) kawasan perbatasan antarnegara yang melingkupi enclave Timor Timur. Kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Timur (Distrik Covalima) secara administratif terletak di Kabupaten Belu (Kobalima, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur Lamaknen, dan Malaka Timur), sedangkan kawasan perbatasan yang melingkupi enclave
Timor Timur (Distrik aecussi) secara administratif terletak di Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Utara) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Insana, Miomafo Timur, Minomafo Barat). Kawasan perbatasan laut Wilayah Nusa Tenggara Timur ada di 3 kabupaten atau 5 kecamatan antara lain terdapat di Kabupaten Kupang (Kecamatan Amfoang Utara),Kabupaten Belu (Kecamotan Tasifeto Barst dan Kabalilna), Kabupaten TTU (Kecamatan Insana (Jtara), dan Kabupaten Alor (Kecamatan Alor Barat Daya)'
Penetapan pintu tempat pemeriksaan imigrasi ada di Kabupaten Belu (Mofaain dan Metamauk) dan Kabupaten TTU
(Napan). Melalui SK Menteri Kehakiman
& HAM No.
M.06.PW.0 9 .07 .2000,tanggal I 8 September 2000, membangun pos perbatasan sebanyak 3 unit yaitu di Motaain, Motamasin, dan Metamauk.
8cgicnl&t: Kebij&r&r fracgi
Pcngclolot
Kwr
Perhotow
Ma
129
N6iwl PeftqrM Anlunegtq
Kebij&oil dm Sffilegi
Pengelolm Kwm
di hdoneiu
Geografi Kabupaten Belu terletak antara 124" Bujur Timur * 125" Bujur Timur. Wilayah kabupaten Belu merupakan daerah dataran dengan topografi sedikit berbukit. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan Timor Timut dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten TTU dan TTS, sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang tidak jauh berbeda, dan ketiga wilayah ini merupakan daerah dataran dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung dengan sedikit dataran rendah dengan tingkat kemiringan antana 30" * 45o. Menurut kesesuaian lahan wilayah di 3 (tiga) kabupaten yang memiliki perbatasan darat dengan Timor Timur, sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pertanian, dan perkebunan. Selain itu, wilayah ini memiliki budidaya peternakan terutama kerbau dan lembu yang potensial untuk dikembangkan, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, disamping memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, dan kesenian tradisional.
Diantara kawasan-kawasan perbatasan yang ada, secara administratif Kabupaten Belu memiliki kurang lebih 12 kecamatan serta 166 desa dan kelurahan, 5 diantaranya termasuk dalam kawasan perbatasan. Jumlah penduduk Kabuptrten Belu pada tahun 2001 mencapai 283.872 jiwa dan luas daerah 2.445 kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk sebesar 116,08 orang per kilometer persegi atau persentase penduduk kabupaten terhadap penduduk NTT sebesar 4,60 prosen.
Kabupaten Kupang memiliki 19 kecamatan, 266 desa dan kelurahan, I diantaranya termasuk kawasan perbatasan. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuirang sensus pada tahun 2001 mencapai 403Jg}jiwa dengan luas daerah 7.176 kilometer persegi, dengan jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten sebesar 56.25 orang per km persegi atau 4,27 prosen terhadap persentase penduduk Kabupaten terhadap penduduk NTT.
130
Kebijakot dan 9rategi Pengelolwr
Kwmt
Btgian Kcduo : Perbutdwr Duqt
I>engehilaan
Kwuail
Kebilu*an dun Strategi Noiornl l)erba!$ail Antort egua.li Irxloilesia
Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 9 kecamatan dan 159 desa/ atau kelurahan, 4 diantaranya termasuk dalam kawasan perbatasan. Jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan sensus pada tahun 2001 mencapai 199.549 iiwadengan luas daerah 2.669 kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk di Kabupaten sebesar 74.75 orang per km persegi atau 4,31 prosen terhadap persentase penduduk Kabupaten terhadap penduduk NTT.
Tabel
No.
4.3.
Data Wilayah Kabupaten Perbatasan RI - Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003
Krbuprten
I .,
Ibukote
Luas
Jumhh
\Yihyrh (Km')
Pcnduduk k (Jiwa)
Kupang
Kupang
7.t76
403 790
TTU
Kefamenanu
2.669
I
283 872 1
3
Bclu
Atambua
2.415
4
Alor
Kalabahi
2 864
99 549
54 360
Jumlah Kcc.
Jumlah
Jumleh Desr Kcc. Pcrbats. PcrbNllsrn
l9
I
9
3
l8
l2
)
28
6
I
I
4.2.2 Topografi Perhitungan topografi terutama dari kawasan perbatasan sampai ke sekitar Atambua hingga ke wilayah Fatusakar dan kemudian membujur ke arah barat (enclave) di wilayah Wini termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki ketinggian berkisar dari 100 sampai 800 meter dpl dan sebagian dataran tinggi diatas 1000 meter dpl terutama di wilayah pegunungan Lakaan, dengan kemiringan relatif landai yang berada dibagian utara kota arah menuju Atapupu dan Metaalin di Kabupaten Belu.
4.2.3. Sosial Budaya Pembangunan kawasan perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan
pembangunan nasional. Hal tersebut ditunjukan antara lain oleh karakteristik kegiatan yang berlangsung baik di daerah perbatasan daratan maupun perbatasan lautan/pesisir, yaitu I ) mempunyai
kjiu
lcbt : tbt grotcg
Kcbrjolot
Pengektlut Knuuu, l'(hula\un lXtut
l3r
Kehijakun dan,9trategi Nusiltntl Pengelttluan Kax,ttsun Perboldtan Antdrnegara cli Iruktncsia
dampak penting bagi kedaulatan NKRI; 2) merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarperbatasan; 3) memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya
yang berbatasan dengan NKRI; 4) mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Kawasan perbatasan antarnegara di Nusa Tenggara Timur diperlihatkan pada Gambar 4.1.
Oambar 4.1. Kawasan Perbatasan Kontinen di Nusa Tenggara Timur.
4.2.4Potensi Wilayah
Dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan - Timor Leste, yang meliputi seluruh wilayah
perbatasan Timor Barat
Timor Barat sebagai basis, dan memiliki potensi utama pendukung kawasan perbatasan antara lain :
l.
Kawasan potensial berbasis agribisnis yang tersebar di 5 kawasan dengan luas areal 131.000 hektar, kawasan industri Bolok Kupang yang telah dipersiapkan sebagai lokasi industri dan pergudangan dalam rangka menunjang
kegiatan eksport/import melalui pelabuhan Tenau Kupang, sebagai pintu gerbang selatan Indoensia maupun negara Timor Leste, Australia dan Asia Pasifik, Papua;
t32
Kehijakaot dan Stratagi
Btgiun Kelua : P*tgtlolaan Katcutail Perhdtasen Darel
Kebijatil.lM Slrdegi N6iNl Pengelolm
Kw
Pcrbatawt An@egoo di lttdwsio
2.
Sumberdaya laut disepanjang garis pantai Pulau Timor bagian barat dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Pulau Batek serta potensi latran keringt yang cukup dominan;
3.
Sumberdaya tambang termasuk batran untuk pabrik semen yang cukup besar dan potensi minyak di celah Timor;
4.
Sumberdaya manusia (SDM) sebagai sumber tenaga kerja yang dari waktu ke waktu kualitasnya cenderung meningkat, meskipun
masih sangat terbatas;
5.
Prasarana wilayah sudah tersedia, antara lain; sumberdaya air dan irigasi, jalan, pelabuhan laut Tenau dan Atapupu, Bandara
El Tari dan Haliwen, serta berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya, walapun sarana infrastruktur yang tersedia harus ditingkatkan lagi baik kapasitas maupun kualitasnya;
4.3.
Permasalahan di Kawasan Perbatasan
Wilayah perbatasan RI - Timor Leste merupakan bagaian integral dari wilayah Propinsi NTT yang merupakan kawasan penyangga dengan kemungkinan gangguan dan kerjasama dengan wilayah negara tetangga. Untuk itu, kawasan perbatasan perlu diberikan perhatian yang lebih besar untuk dibangun secara layak sebagaimana daerah-daerah lainnya. Sehubungan dengan Timor Barat adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan suatu negara lain, maka dalam kerangka pembangunan termasuk dalam katagori kawasan khusus karena perbatasan dengan wilayah negara tetangga, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan. Kondisi kawasan perbatasan dengan jumlah penduduk dan pengungsi yang terus meningkat, harus diimbangi dengan tuntutan kebutuhan dalam berbagai sektor antara lain: terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat atau penduduk dan infrastruktur wilayah. Kebutuhan akan kedua sektor itu merupakan suatu kebufuhan yang harus terpenuhi. Kawasan
perbatasan perlu dipercepat pembangunannya mengingat ; (i) sebagian besar lokasinya masih dalam katagori terpencil/terisolir
llgiu fic&to : Kebijobt &, Slrotegi Pe4clfut Kw
Perhts Dqot
133
Kebi)ql(4n
&n
Pengelolw
S'|oregi Nqsiwl Perbataqn
Kwm
lillqnvgua.li lulawiia
dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah; (ii) tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan masih sangat rendah; Permasalatran yang sering timbul di kawasan perbatasan berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban adalah karena belum pulihnya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah, lemahnya penegakkan hukum, serta kualitas peraturan perundang-undangan dan profesionalisme apaxat penegak hukum yang masih rendah. Permasalahan lain yang timbul antara lain :
(l).
Belum pulihnya pengamanan wilayah perbatasan yang harus dilakukan dengan garis batas yang sangat panjang;
Pemulihan keamanan dan ketertiban baik terhadap gangguan internal maupun eksternal belum tuntas. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi gangguan kamtib, akibat dari minimnya kontrol aparat keamanan POLRI dan TNI di sepanjang perbatasan negara yang membujur dari arah utara ke selatan sepanjang 72,65 Km. Untuk itu, sangat penting menjaga stabilitas hankam, demi
menciptakan kondisi wilayah yang kondusif dalam rangka pembangunan di kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
@.
Belum pulih sepenuhnya stabilitas politik dan keamanan di kawasan perbatasan RI - Timor Leste;
Pasca referendum lepasnya Timor Timur dari NKRI meninggalkan berbagai tragedi dan kerusuhan yang berakibat kepada instabilitas politik dan keamanan seperti konflik sosial yang makin meruncing dan meluas di masyarakat dan hilangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban terutama di kawasan perbatasan.
(3).
Belum ada pengaturan teknis tentang DAS Malibaka sebagai DAS lintas batas antarnegaral Salah satu permasalahan batas darat antara R[ dengan Negara
Timor Leste adalah menyangkut keberadaan sungai-sungai yang
134
Bagiw Kcdui :
Kebijaku d.u Strulegi Pengelolaan
Kww PefidtM
Daal
Kebij&@ tun Strutegi
Perrgelolaan
KMw Perbatw lnt@Ngco
di
N6iwl
Indmtia
melintas kedua negara antara lain Sungai Malibaka. Permasalatran selalu terjadi dikarenakan tipikal sungai-sungai yang ada di wilayalt NTT ini termasuk jenis sungai musiman. Sungai akan kering di musim kemarau, dan penuh di musim penghujan. Persoalan yang selalu timbul adalah diakibatkan tipikal air yang mengalir di musim hujan selalu berpindah dari waktu ke waktu, bahkan cenderung terus menggerus wilayah RI karena posisi wilayah RI berada di bagian bawah wilayah Timor Leste. Dengan demikian, maka akan berubatl pula batas wilayah kedua negara. Pengaturan batas wilayah secara topografi didasarkan pada satuan wilayah pengelolaan sungai atau DAS, yang belum diatur sectua teknis baik sistem pengelolaannya maupun lembaga/badan pengelola baik antara pemerintah R[ dengan Timor Timur maupun tingkat level dibawahnya.
(4).
Sarana CIQS dan prasarana wilayah masih kurang memadai;
Kurang memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas yang ada (PLB Motaain dan Turikain di Belu), (PLB Oepoli di Kupang), dan (PLB Napan dan Wini di TTU), telah menyebabkan terjadinya penyusupan/penyelundupan pelintas batas illegal dan berbagai kegiatan illegal lainnya.
(5).
Aksesibiltas menuju kawasan perbatasan relatif masih kurang memadai; Peningkatan produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan akan sangat terbuka luas, apabila ada akses sarana pendukung yang memadai ke kawasan perbatasan. Sarana pendukung
utama dalam meningkatkan peluang tersebut adalah adanya sarana transportasi, komunikasi, listrik, pelayanan air bersih, dan pelayanan perbankan di perbatasan, sayangnya, hal itu relatif masih kurang memadai.
kgiultulua:
Kebijahu dm graegr Pengelot@
XMn
I'erbaktwr
l\rot
135
Kebiqtan du Slrategi Nailwl Pengelolw Kwmn Pcrhatm Antureguo di ldluilesit
(6).
Terdapat tanah hak ulayat penduduk Timor Leste di wilayah RIn dan sebaliknyn;
Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya status pemilikan sertifikat tanah, dan masih adanya kepemilikan tanah masyarakat Timor Leste di wilayah RI sering menyebabkan berbagai sengketa baik antara masyarakat kedua negara ataupun dengan pemerintah RI. Pelepasan tanah hak ulayat yang telah dikuasai pemerintah untuk kegiatan/kepentingan pemerintah seperti fasilitas CIQS, dan irigasi, belum dilakukan secara resmi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persengkstaan yang menyangkut hak ulayat.
(7).
Maraknya penyelundupan barang dan orang (pelintas batas ilegal) dan pencurian kayu (ilegal logging);
Maraknya kegiatan perdagangan ilegal ini, umumnya dilakukan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara. Mereka melintasi perbatasan untuk melakukan kegiatan dan aktifitas perdagangan lintas negara. Hal ini terjadi, disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar perbatasan serta masih terbatasnya prasarana penunjang bagi sektor perdagangan atau kegiatan usaha lainnya.
(8).
Masyarakat setempat belum dnpat memanfaatkan peluang pnsar global dan pasar regional secara optimal;
Pengembangan kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi wilayah, penyediaan tenaga kerja dan bantuan pendampingan teknis, serta penyediaan dukungan finansial dari lembaga pendanaan usaha baik pemerintah maupun swasta (bank, koperasi, BPR, investor) unflrk mengembangan kemampuan produksi skala usaha kecil dan menengah dan kegiatan usaha produktif lainnya secara optimal. Permasalahan yang ada berkaitan dengan kondisi
diatas adalah belum terpenuhinya secara optimal kebutuhan
Bagim KaI*a :
136
Kehijulan dail Slrclegi Petgelolwr Kmawr
PefiatM
Daral
Kebijolon.lan Strutegi
P.rgel.tlw Kw
N6iMl
PerbotM, Antilwg@a dt lndwio
masyarakat berupa infrastrukfur ekonomi, sarana pembinaan tenaga kerja (SDM) dan permodalan.
(9).
Belum terbentuknya penataan ruang wilayah (RTRI$ khususnya perbatasan RI - Timor Leste;
Pembangunan di wilayah perbatasan harus memperhatikan kaidatr keruangan sesuai manfaat dan fungsi, serta harus memiliki rencana tatanxmg wilayatr pengembangan wilayah perbatasan secara lengkap. Rencana tata ruang wilayah ini dapat pula dijadikan sebagai Master Plan bagi perencanaan pembangunan wilayah khusus perbatasan. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting dalam pembuatan dokumen penataan ruang wilayah bagi kawasan perbatasan RI - Timor Leste.
(10). Eksploitasi
SDA dilakukan secara berlebihan dan rendahnya kesadaran mengenai pelestarian lingkungan;
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam lokal harus memperhatikan aspek-aspek
pelindungan/pelestarian dalam rangka proses keberlanjutan (sustainable) serta dukungan politik dari pemerintah untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi SDA lokal yang berlebihan. Pola pemanfaatan sumberdaya alam khususnya untuk kawasan perbatasanyang memiliki tipologi kawasan lindung dan konservasi, harus memiliki pola pemanfaatan SDA yang memperhatikan kelestaria lingkungan hidup dan ekosistem alam.
(ll).
Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat di perbatasan;
Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan terkait erat dengan upaya pemberdayaan tenaga
kerja yang produktif, peningkatan mutu SDM serta ekonomi masyarakat secara terpadu di berbagai aspek baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Apabila infrastruktur tidak tersedia
Bagiu Kalua :
[email protected] Strategi Pengebtu Kwuwt Perhoaq,
l\tut
137
Kehijil*oil &ft SlralcF N^-ioMl Pengelolun Kmwn PerhatM Antwegua dt ltulonetiu
dengan baik, maka pembangunan dasar atas ilmu pengetahuan (knowledge based development) tidak akan berhasil dengan optimal.
(12).
Rendahnya tingkat kesehntan dan gizi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasanl
Tingginya persentase angka kematian ibu dan anak, serta kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas, Pustu, Posyandun dan lain-lain) serta masih terbatasnya tenaga medis menjadi indikator penting bagi tinggi atau rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat. Indikatornya sudah jelas, bahwa tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan umumnya masih sangat rendah.
(13). Belum tuntasnya permasalahan penanganan
eks
pengungsi Timor-timur; Permasalahan yang berkembang berkaitan dengan upaya penyelesaian ribuan pengungsi asal Timor Timur (Timtim) yang tersebar di sejumlah camp penampungan di Betun atau dibagian selatan Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timtim (distrik Ainaro dan Suai) serta kantong-kantong pengungsi lainnya yang tersebar di beberapa daerah lainnya. Permasalahan ini secara tidak langsung turut menghambat pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang ada di sekitar perbatasan akibat resiko sosial yang mereka tanggung untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan para pengungsi.
(14). Masih lemahnya
penegakkan supremasi hukum dan profesionalisme nparatur pemerintah di perbatasanl
Masih adanya keberpihakkan penegakkan dan penerapan supremasi hukum kepada sebagian golongan, telah mengakibatkan sikap ketidakpercayaan lagi masyarakat kepada hukum dan keadilan yang seharusnya dapat menj adi momentum bagi pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim
politik
yang
harmonis dengan terciptanyagoo d government dan good governqnce.
138
Btgion Keduo : Kebjq*at dot Strategi Pengekimn Kau,anail Pclbdtwn Dsrqt
Pengcktlur
Kwn
KebijahaD fun Srratcgi ,l6iwl Perbatmt Antmregoa di lrrfuaesiq
Lembaga pengelolaan pengembangan perbatasan dalam bentuk Joint Border Commitee (JBC) antara Pemerintah RI dengan UNMISET perlu disempurnakan melalui penetapan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan tiap lembaga secara jelas. Hal ini tentunya merupakan kebutuhan dan dan permasalahan strategis pemerintatr yang harus diprioritaskan. Meskipun demikian, kapasitas kelembagaan dan kemampuan (profesionalisme) sumberdaya manusia yang kita miliki masih jauh dari memadai, sehingga lembaga yang ada belum mampu melakukan tugas sebagai lembaga pengelola perbatasan yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan bai terhadap kebijakan maupun kesepakatan pemerintah dengan negara tetangga.
(15)
Belum tersedianya sarana pertahanan dan keamanan setingkat batalyon di kabupaten perbatasan;
Mengantisipasi era globalisasi dan pembukaan akses internasional d:iberbagai sektoq terutama yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan negara. Kabupaten perbatasan merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap gangguan separatis dan tindak kriminal lainnya yang dapat mengarah kepada permasalahan internasional. Oleh karena itu, keberadaan satuan hankam negara setingkat batalyon di kabupaten perbatasan dipandang sangat penting dan strategis.
4.4.
KebijakanPengembanganKawasanPerbatasan Kontinen di NTT Kebijakan nasional pembangunan di kawasan perbatasan
terdapat di UU No. 25l2000tentang Program P.embangunan Nasional (Propenas) sebagai penjabaran dari GBHN dan TAP MPR adalah Kebijakan Penanganan Khusus termasuk kawasan perbatasan RI dengan Timor-Timur. Kebijakan ini merupakan induk/payung dari
seluruh sub kebijakan, strategi, program, hingga kegiatan prioritas yang akan dijabarkan di berbagai tingkatan pemerintah
Bagian Kcdua : Kebija*ot dan Strategi Pengelolw
Koavn I'erhdt@, Ibot
139
Kebijatan thn Sltatugi
Nqiilsl
Pengelolm Kwuxn Perhatasan Anturnegua
eli
hiorrctiu
Pembangunan kawasan perbatasan merupakan upeya spesifik dalam rangkamendorong pemanfaatan $elurul potensi wilayah yang ada untuk meningkatkan peluang dan sekaligus mengurangi ancaman. Sebagai wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat 3 (Tiga) fungsi yang melekat sangat kuat yaitu;
security, prosper ity, dan e nvironment. Sesuai dengan Kebijakan Tata Ruang Witayah perbatasan secara fungsional dibagi 3 (Tiga) kawasan yaitu; (l) kawasan penyangga yaitu kawasan terdepan perbatasan meliputi seluruh wilayah kecamatan perbatasan; (2) kawasan pendukung yaitu kawasan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan wilayah perbatasan mtiliputi wilayah kabupaten perbatasan, dan (3) daerah
hinterland yaitu kawasan yang mempunyai keterkaitan secara regional maliputi seluruh wilayah NTT. Pembagian tiga fungsi ini terkait dengan upaya pembangunan sebagai berikut
:
l)
Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" Negara Republik Indonesia ke Negara Timor Leste, Australia, dan negara lain di sekitarnya;
2)
Melakukan pembangunan kawasan perbatasan yang didasarkan pada keserasian prinsip kesejahteraan masyarakat dan wilayah dengan prinsip keamanan, serta prinsip-prinsip kelestarian hidup;
3)
Pengembangan kota utama di kawasan pusat pertumbuhan sebagai kota pusat kegiatan nasional (PKN) terutama dengan fasi litas kepabeanan, keimigrasian, karantina, permukiman dan perhubungan yang memadai;
4)
Pengembangan akses antar kota utama dengan kota sekitar dan lintas negara;
5)
Pengembangan kawasan untuk fungsi pertahanan keamanan terutama sepanjang garis batas negara yang sinergis dengan pengembangan dan pengelo laan sumberdaya alam dan kawasan konservasi serta peningkatan akses;
140
Btgiun Keluu ; Keb|dket dul Strutegi Pengeloknn Krwawt lrerbotawn Darat
Kebijaln fun S//otcgt NB1MI
Pengelolwn
6)
Kwmt PetbalM Antwgso
di Indqcsia
Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan secara selektif dengan fungsi tertentu;
Kebijakan perencanaan pengemban gan dan pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara yang memiliki potensi untuk berkembang secara pesat baik dari segi sosial-politik, sosial-budaya, maupun sosial-ekonomi, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang
mengaratr kepada kebijakan strategi yang terbagi dalam 5 (lima) aspek, yaitu : aspek ekonomi, aspek sarana dan prasarana, aspek sosial-budaya, aspek kelembagaan, serta aspek pertahanan dan keamanan.
1.
Aspek Ekonomi
Kondisi ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara yang relatif ekonominya belum maju bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi bila dilihat dari sisi kepentingan secara sosial-ekonomi dan geo politik, maka negara Timor Timur memiliki prospek dan potensial berkembang secara cepat. Salah satu wilayah administrasi yang berbatasan langsung dengan Timor Timur (Kabupaten Belu) dilihat dari penggunaan produk domestik regional bruto non migas berdasarkan harga konstan 1993 selama satu tahun sebelum pasca referendum dan pada saat referendum, adalah Rp. I ,65 triliun ( I 999), dan Rp. I ,70 triliun (2000), dan pada tahun 2001 sebesar Rp. 1,78 triliun.
Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian provinsi ini relatif stabil dan cenderung membaik. Hal ini dapat dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan hampir tidak terpengaruh oleh munculnya gejolak politik dari negara tetangga. Hanya saja, analisa pengembangan kawasan perbatasan dilihat dari fenomena yang terjadi satu tahun terakhir ini, kawasan perbatasan RI - Timor Timur memiliki potensi konflik dan rawan terhadap gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah RI. Pengembangan ekonomi terhadap kawasan perbatasan RI-Timor
Bagion Xcdua
:
Kebijahan.lu Strategi Pengelola Kwawr Perhotw Mut
l4l
KehijqLan dm Slrategi N6iorcl PengelotMn KNW PeftqlM
Ailtmguq
di ltxlonetiq
Timur dapat dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomio penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi sumberdaya lokal yang berlebihan, serta penyediaan tenaga dan bantuan pendampingan teknis dan manajemen untuk mengembangkan kemampuan skala usaha kecil dan menengah dan kegiatan
produktif lainnya.
Tabel 4.1. Kontribusi 3 Sektor Terbesar PDRB Kabupaten Sektor PDRB
Belu(%)
TTU(%)
Kupang(%)
Kawasan(7o)
Portanian
4l
5t
43
Perdasansan. Restoran. Hotel
t6
l0
l4
l3
Jasa-jasa
l7
l9
22
20
6 sektor lainnya
26
20
zl
z)
Totrl Krbuprten
100
100
100
r00
Sumber
2.
:
44
Nusa Tbnggara Timur dalam angka tahun 2001
AspekPrasarana dan Sarana
Ketersediaan prasarana dan sarana dasar baik fasilitas sosial maupun umum masyarakat termasuk transportasi, umumnya masih sangat
minim dan kurang memadai. Kegiatan pembangunan fisik
dan prasarana adalah investasi pemerintah di sektor publik. Indikator-
indikator yang akan dipergunakan adalah realisasi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi, listrik perdesaan, pelayanan air bersih, pembangunan rumah sederhana layak huni, dan pelayanan telekomunikasi. Pengembangan sarana dan prasarana dasar masyarakat merupakan hal prioritas yang harus segara ditangani secara terpadu bersama-sama masyarakat dengan pemerintah (pusat dan daerah). Prasarana dan sarana dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya perbatasan RI - Timor Timur antara lain, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, listrik, pelayanan air bersih,
dan penyediaan perumahan/permukiman sederhana layak huni.
t42
Kehiidkdh dan Stmtegi
Bagian Kcdat : l)cDgtbl.nil K&awh Perbatawn l)qrdt
Kebiiatqn d@ Stratcgi Pengelolrur
3.
Kwt
PerlplM Ahtmgqa A
Nsiwl htdotPtio
Aspek Sosial Budaya Perkembangan sosial budaya di kawasan perbatasan,
khususnya dengan negara yang relatif lebih rendah ekonominya tetapi memiliki potensi untuk berkembang secara pesat terutama pasca
referendum di Timor Timur memperlihatkan perbedaan tingkat kemajuan yang signifikan. Kemajuan ini membawa dampak tersendiri bagi penduduk yang tinggal disepanjang kawasan perbatasan, dengan munculnya fenomena migrasi penduduk lokal (masyarakat adat) sepanjang perbatasan dan persoalan pengungsi yang belum terselesaikan. Hal ini karena aksesibilitas baik politik, sosial-ekonomi maupun sosial-budaya terutama yang ada di wilayah negara kitarelatif lebih baik dan memberikan harapan bagi ekonomi mereka, dibandingkan dengan kondisi wilayah sendiri. Kondisi ini menciptakan kerawanan yang berdampak pada stabilitas keamanan terutama dari para pelintas batas illegal yang sering melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi illegal (illegal business), dan pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial dan budaya terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Dibandingkan dengan kawasan perbatasan lainnya yang relatif lebih baik, kawasan perbatasan RI-Timor Timur masih memiliki keterbatasan baik fasilitas sosial dan fasilitas umum .maupun infrastruktur lainnya.
4.
Aspek Kelembagaan
Lembaga pengelolaan dan pengembangan perbatasan di masing-masing kawasan dalam bentuk Joint Border Commitlee (JBC) antara RI dengan UNMISET di Timor Timur, perlu disempurnakan melalui penetapan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan tiap lembaga, sehingga masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang jelas. Penataan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu segera disusun formatnya mengingat beberapa lembaga khususnya seperti
hgiu
Xedua :
KebiJo*an dah
grategi l,engebl@
Kw.
Perlwtawt
lhral
143
Kebija*an dan Slrate gi Neriorul
Pengelotm
Kmwn Perbatw Antmegva.li
lrxlonerio
Badan Pengelola Perbatasan di NTT belum memiliki kedudukan dan kewenangan yang jelas dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sampai dengan saat ini, terdapat 9 pos lintas batas yang tersebar di 3 kabupaten, antara lain: Kabupaten Belu 5 PLB (Motaain, Haekesak, Builalo, Lahutus), Kabupaten Timor Tengah Utara 3 PLB (Napan, Haumeni, Haumusu), dan Kabupaten Kupang I PLB (Oepoli).
5.
Aspek Pertahan dan Keamanan
Situasi perpolitikan dan keamanan di kawasan perbatasan RI*Timor Timur tergolong labil. Hingga saat ini masih sering muncul gangguan keamanan terutama pasca referendum. Pergolakan politik dan keamanan di kedua kawasan ini telah cukup lama berlangsung. Timor Timw, sudah lama menjadi daerah operasi militer TNI. Lebih dari 3 dekade pergolakan politik yang disertai dengan pemberontakan separatis bersenjata yang berakhir dengan lepasnya Timor Timur melalui referendum pada tahun 1999 dari kedaulatan NKRI, yang kemudian berubah nama menjadi Negara berdaulat Timor Timur. Pergolakan tersebut, hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan terutama masalah sosial, politik dan keamanan. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat silih berganti terjadi yang menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi terpuruk. Jumlah pengungsi meningkat dan terjadi rawan pangan yang parah terutama di desa-desa perbatasan terpencil.
Oleh karena itu dalam mengatasi isu dan permasalahan tersebut maka dirumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur
adalah:
(1).
Peningkatan sistem pertahanano keamanano dan ketertiban wilayah perbatasan dan koordinasi terpndu dengan interdep;
144
Kehijd*et ddn Strutegi Pengclolmn
Kmaw
fragian Keilta : Pelbalawn Deal
Kebij&@, dao Stmtcgi Pengelolaon
Kw
Naiwl
Pe.batM lntuwg@dt lndwsta
Pentingnya keamanan merupakan salah satu model pendekatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah
perbatasan, disamping faktor ekonomi, sosial dan politik yang kondusif. Salatr satu kebijakan pemerintatr adalah peningkatan sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) wilayah perbatasan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinir antar instansi terkait. Peningkatan sistem kamtibmas ini dapat menunjang optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing lembaga dan instansi pengelola kawasan perbatasan secara profesional dan proporsional.
(2).
Pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya penanggulangan gerakan separatis bersenjata;
Kebijakan pemerintah dalam menumpas dan menanggulangi gerakan-gerakan separatis bersenjata atau kelompok pengacau keamanan yang masih sering terjadi di perbatasan. Hal ini dalam rangka pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban (security) agar tercipta keselarasan sesuai dengan konsep pendekatan pembangunan kawasan perbatasan antara lain security dan prosperity akan tercapai.
(3).
Penegasan kembali batas-batas wilayah negara dengan
Timor Leste yang menyangkut DAS lintas negarai Penegasan kembali batas-batas wilayah
RI dengan negara
Timor Leste merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menata dan menetapkan garis batas dan patok-patok batasnya secara perrnanen, terutama yang menyangkut DAS lintas negara.
Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegasan kembali patok batas yang menyangkut DAS tersebut, sangat penting untuk dilakukan, mengingat tipologi dan karakteristik sungai yang terdapat di Nusa Tenggara Timur yang umunmya memiliki bentuk topografi yang unik. DAS hanya dapat dialiri air pada musim penghujan, sedangkan di musim kemarau sungai bisa kering dan tidak berfungsi apapun. Karakter air yang mengalir tidak tetap atau selalu berpindah-
Bagiu Kcdua : Kebidbn fu, Srilegi Pengclfut Kwwr PerhaM, Daral
t45
Kebijalan.lm Strdegi Na$oml Pengelolw Kw Perbqlwm ADtdnvgua di lrylonesia
pindahjalur setiap musim, sehingga apabila sungai sebagai patokan batas wilayah negara, maka batas negara tersebut dapat berpindahpindah yang sampai saat ini batas tersebut telah bergeser jauh ke wilayah RL
(4).
Pemenuhan kebutuhan prasarana CIQS dan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat; Pengembangan kawasan perbatasan dengan negara tetarigga
yang relatif rendah kemampuan ekonominya, namun memiliki potensi untuk berkembang secara pesat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan sruana CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di Pos Lintas Batas perbatasan dan sarana infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, antara lain perhubungan darat, laut, dan udara. Ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah sekitar sebagai daerah pendukung (hinterlands) perbatasan dan meningkatkan sistem transpofiasi.
(5).
Peningkatan sarana transportasi dnn prasarana wilayah di kawasan perbatasan;
Peningkatan sarana infrastruktur dan prasarana wilayah di kawasan perbatasan adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah fi alan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain) untuk mendongkrak wilayah di sekitar perbatasan menjadi pusat-pusat pertumbuhan sebagai daerah pendukung (hinterlands) perbatasan.
(6).
Pengakuan, perlindungan, dan pengnturan hak ulayat/ adat masyarakat;
Perlu dilakukan pengaturan atau penerliban terhadap lahan atau tanah yang menyangkut hak adat/ulayat baik dengan warga RI ataupun warga Timor Leste yang secara adat masih diakui sebagai
146
Bogian Kedaa : Keb|akail dat Sltrilcllt PengekilMu Rwanan Perbatavn !)aral
Pengelolmn
Kcbij&o, don Strdcgi N6iMl Kmwr PerfutM
[email protected] lr,.twsio
pemilik walaupun berada di wilayah RI atau sebaliknya. Untuk itu, perlu dilakukan pengaturan menurut adat masyarakat setempat, sekaligus pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan apabila tanatt
ik ne gar a atau y ang di gunakan (kantor polsek, bea cukai, jalan, jaringan irigasi, untuk fasilitas negara adat/ ulay at tersebut telah menj adi mil
dsb).
(7).
Peningkatan pengawasan keamanan di perbatasan dan penertiban pelaku illegal logging;
Maraknya kegiatan penebangan liar (illegal logging) atau pencurian kayu di perbatasan telatr merugikan negara mi liaran rupiah. Ada berbagai factor yang dapat memicu kegiatan illegal ini, salah satunya adalah minimnya pengawasan baik dari aparat keamanan maupun dari lembaga/instansi yang terkait dengan pengelolaan kehutanan. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menertibkan dan mengamankan pelaku pencurian kayu (il I e gal I o gging) melalui peningkatan pengawasan keamanan di perbatasan.
(8).
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi dan
pemberian bantuan permodalan serta pelatihan kewirausahaan;
Peluang tumbuhnya pasar global dan pasar regional perbatasan sukar diantisipasi oleh masyarakat lokal yang tinggal di
perbatasan. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah, khususnya instansi yang terkait dengan penyediaan infrastruktur ekonomi dan lembaga bantuan permodalan usaha untuk masyarakat kecil. Salah satu kebijakannya adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi dan perdagangan serta pemberian bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat.
(9).
Penentuan format penyusunan rencan a tata ruang
wilayah perbatasan dengan instansi terkait;
fugion Kcdaa : Kebuqkan fun Slrqlegi Pengelolut
Kom
Pelhat@t Darc,
t47
Kebij&an
fur $ttucgi
Petgclolw
Kw
Nuiwl
Pcrfotmn Anmrregua.!i
lrrdone$io
Rencana Thta Ruang Wilayah merupakan sebuah konsep perencanaim yang harus dimiliki oleh suatu wilayah dalam rangka upaya pengembangan dan psmbangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah dapat pula dijadikan sebagai Master Plan model pengembangan wilayah dilihat dari kebutuhan dan pemanfaatan keruangan suatu wilayah. Maka, kebijakanyang diambil berkaitan dengan itu adalah penentuan format penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan dengan instansi terkait.
(10). Pengawasan terhadap
pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) lokd sscara tepat dan kegiatan konservasi lahan;
Pola pemanfaatan potensi sumberdaya alam (SDA) lokal dan kegiatan konservasi lahan di wilayah perbatasan perlu mendapat
pengawasan yang intensif. Rusaknya potensi sumberdaya alam terutama hutan dan lahan, diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah di sektor kebijakan publik yang menyangkut pemanfaatan hutan dan lahan. Salah satu kebijakan yang diambil berkaitan dengan itu adalah dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDA lokal secara tepat dan pengawasan terhadap kegiatan kelestarian lahan di kawasan lindung dan konservasi.
(11).
'
Pengembnngan sarana pendidikan dan pelatihan untuk masyarakatperbatasan;
Rendahnya mutu SDM di kawasan perbatasan telah menjadi perhatian pemerintah. Upaya peningkatan SDM tersebut dilakukan
melalui suatu kebijakan pemerintah, antara lain melalui pengembangan sarana pendidikan (sekolah, buku pelajaran, kurikulum, dan guru yang memadai) termasuk konsep pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mampu menghasilkan mutu SDM yang lebih baik dan memiliki daya saing yang tinggi dengan negara Timor Leste.
148
Bagiu Kehua*e, ddn SttuL'Ki Pengeloluv
f,edaa
:
Kwawt lterbal4&n Dwdt
Pengelolur
Kwn
KebijaLan
fun
Strqt
gi Nslqrl
PerbatM, Antoregqq di lnhtvna
(12). Pemenuhan
kebutuhan sarana kesehatan dan peningkstan kualitas gizi masyarakat; Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan
sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu kesehatan dan gizi masyarakat yang tinggal di perbatasan merupakan prioritas utama dari kebijakan pemerintatr di bidang peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat. Pemenuhan kebutuhan sarana ini antara lain, terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan secara memadai, dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat melalui penyuluhan-penyuluhan pemerintah di sektor kesehatan
lingkungan dan masyarakat.
(13). Penyelesaian masalah pengungsi yang masih bertahan di perbatasan secara tuntas; Pengelolaan perbatasan negara khususnya di kawasan perbatasan RI- Timor Leste, lebih memprioritaskan kepada penanganan pengungsi eks Timor-timur dan pemulihan kondisi sosial-budaya dan sosial-ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana yang ada di tempat-tempat penampungan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintatr dalam hal ini adalah upaya pemulangan kembali atau ressetlement parapengungsi ke wilayah Timor Leste. Ini penting untuk dijadikan solusi tepat dalam pengentasan masalah pengungsi, karena keberadaan mereka dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal yang memang seharusnya memdapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
(14). Penegakkan
supremasi hukum dan peningkatan profesional aparatur pemerintah ;
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan perbatasan akan sulit dicapai, apabila tidak memperhatikan upaya-
upaya pemulihan di bidang penegakkan supremasi hukum dan peningkatan professional aparat pemerintah. Salah satu kebij akannya,
kgiuKaln: Kebijaku.bn Strotegi Pengclfut
Kwt
Pcrhtast fhror
149
Ketijs*an.lsn lilrqtegi Naiarsl Pengelolwt Kwwi PerhalMn Ailtdnregqo di ltklouc,rkl
adalah penegakkan dan penerapan supremasi hukum secara jujur dan adil serta peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan yang harus dilakukan secara benar sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
(15).
Pembentukan batalyon infanteri di kabupaten perbatasan, beserta sarana penunjangnya;
Akibat pentingnya upaya preventif terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan ancaman dan gangguan bidang pertahanan dan keamanan faktor ekstemal, maka salatr satu kebijakan utamanya adalah pembentukan batalyon infanteri di kabupaten perbatasan, beserta sarana penunjangnya,
4.5. Strategi Pengembangan Kawasan Pertratasan Formulasi strategi (perencanaan strategis) merupakan suatu proses penyusunan perencanaan j angka panj ang, karena itu prosesnya
lebih banyak menggunakan analisis. Tujuannya adalah untuk menlrusun strategi sesuai dengan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang diambil. Dalam rangka pembangunan kawasan
perbatasan yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka strategi yang diambil mengacu pada strategi pembangunan daerah y aitu p e rt um b u h o n m e I a I u i p e me r at aun . Strategi ini mengisyaratkan agar aspek pemerataan sungguhsungguh mendapat perhatian, sehingga dapat menoorong pertumbuhan dengan baik. Pemerataanyang dimaksud bukan hanya dalam arti "sharing of resources", tetapi lebih dipahami dalam perspektif dinamis, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat dengan bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu; SDM, Ekonomi dan Hukum. Ditunjang dengan tiga faktor dinamis, yakni; peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sumber kemajuan,
transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
150
Kehijokot tltw
Sn
Baqior K.dua : uugi Pen!:ek,l(nn KNwn PerbatMt Duqt
Pengelolmt
Kwmt
Kebijaia tun Srrutcgi N6iMt Antmg@o dt hdmsio
Pcrbalas@
pelayanan publik serta pendayagunaan modal sosial untuk menjamin partisipasi masyarakat yang optimal.
Strategi ini disusun pada berbagai tingkatan yaitu pusat dan daerah. Di kedua tingkatan itu pun terdapat banyak strategi dari berbagai instansi yang berbeda. Strategi yang satu bisa menjadi dasar (arahan) dari penyusunan strategi yang lainnya. Strategi penyusunan kebijakan nasional mengenai pengembangan kawasan perb'atasan diarahkan untuk mempercepat pemecahan pennasalahan dan isuisu mendasar yang terjadi di kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya setempat. Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya yang berada atau memiliki wilayah di perbatasan merupakan persoalan yang cukup kompleks, untuk itu perlu diterapkan beberapa strategi yang mengarah kepada tumbuhnya kawasan-kawasan perbatasan menjadi kawasan cepat tumbuh.
(l).
Mengoptimalkan tugas dan fungsi hankam dan kamtib perbatasan di masing-masing PI,B dan PPLB;
Dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi hankam serta kamtib secara terpadu terutama di pos-pos lintas batas tradisional dan pos pengawasan lintas batas yang sudah permanen, maka pengawasan terhadap area perbatasan yang melintang dari utara ke selatan di Kabupaten Belu dapat dilakukan dengan optimal.
(2).
Meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat melalui pola pendekatan keagamaan dan adat;
Stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan muncul karena berbagai faktor antara lain masih eksisnya gerakan-gerakan separatis bersenjata atau gerombolan pengacau keamanan yang tidak
terorganisir. Untuk pemulihannya adalah dengan membangun dan menyusun pola-pola pendekatan keagamaan dan adat, dalam rangka
fugian Kcduo : Kehijakan tht Srategi l,engektla
Kwun
!,crhatawt Dltul
l5l
Xcbiiaton don Stangi Nuioml
Pengelolw
KMw
I'erhatawt Anwnclwa .li lriafuneria
meningkatkan kesadaran dan ketertiban derni tercapainya kesejahteraan.
(3).
Melakukan kesepakatan bilateral dengnn Pemerintah Timor Leste tentang batas wilayah negara ynng menyangkut DAS lintas negara;
" Munculnya permasalahan batas wilayah yang berkaitan dengan DaerahAliran Sungai (DAS) lintas negara antara RI dengan Timor Leste, karena belum adanya ketegasall dan kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut keberadaan DAS lintas batas tersebut. Solah satu strategi yang rnungkin dilakukan adalah membuat kesepakatan bilateral dengan Pemerintah Timor Leste tentang batas wilayah negara yang menyangkut DAS lintas negara.
(4).
Membangun infrastruktur bagi kcbutuhan CIQS dan sarana penunjang kebutuhan dasar masyarakat di perbntasan;
Optimalisasi kinerja aparat lembaga atau instansi pengelola kawasan perbatasan dapat tercapai apabila ditunjang oleh sarana
CIQS dan prasaran wilayah yang memadai. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan tersebut sangat penting. Strategi untuk meningkatkan kinerj a aparat pemerintah di kawasan perbatasan adalah dengan membangun infrastruktur bagi kebutuhan CIQS dan sarana penunjang kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan.
(5).
Membangun berbagai srrana infrastruktur dan nksesibilitas transportasi menuju kawasan perbatasanl
Terhambatnya upaya peningkatan dan pengembangan
wilayah disekitar perbatasan, menyangkut kurang tersedianya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan secara memadai. Untuk meningkatkan gerak roda pembangunan di kawasan perbatasan, harus
B(gian [edua I
152
Kebijakor
du Struagi Ptngebluur Kwasan
Perbdtawn DNdt
Pengelolun
Kuuvn
Kehiiaton dan Strql.Si NGiMI Antmgqa di Indorcsia
Perbotawn
dilakukan upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas, dengan membangun berbagai sarana infrastruktur dan aksesibilitas transportasi menuj u kawasan perbatasan itu.
(6).
Menetapkan dan menegaskan pengakuan dan pengaturan atas hak-hak ulayat masyarakat adat;
Permasalatran yang menyangkut hak-hak ulayat masyarakat masih sering terjadi. Hal ini disebabkan belum adanya pengakuan dan pengaturan resmi oleh instansi berwenang. Masalah ini tentunya
dapat menganggu kinerja aparat pemerintah/swasta dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan ke arah yang lebih baik. Salah adalah dengan satu strategi untuk mengatasi permasalahan pengaturan atas hakpengakuan dan menegaskan menetapkan dan hak ulayat masyarakat adat ke dalam sebuah dokumen negara/
ini
pemerintah.
(7).
Membangun sarana pos kamtib terpadu di areal pintu lintas batas tradisional dan PLB resmi:
Minimnya sarana pos pengawas di perbatasan menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi penyelundupan barang dan pelintas batas illegal di kawasan perbatasan. Untuk mengatasi hal itu maka harus dilakukan upaya peningkatan sarana pengawasan dengan membangun sarana pos kamtib terpadu di areal pintu lintas batas tradisional dan PLB resmi.
(8).
Meningkatkan infrastruktur sarana ekonomi dan kemampuan usaha masyarakat secara optimal;
Potensi pasar dan peluang usaha yang tersedia umumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya kemampuan masyarakat setempat dalam hal finansial dan terbatasnya sarana infrastruktur menjadi kendala utama. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan upaya untuk membangun infrastruktur ekonomi wilayah
Bqie
Ked,.a Kebijohan .t o,
: Srategi
Pet8clfut Knmt Pcrluuwr lhrqt
153
Kebualan.lm Stqregi Pengelolwn
Kw
Nsiwl
Perbotaw
lnMegoq
di lndone$a
secara terpadu & mengembangkan kemampuan usaha masyamkat melalui pemberian bantuan pennodalan dan pelatihan kewirausahaan secara optimal.
(9).
lVlenetapkan fungsi-fungsi keruangan wilayah di kawasan perbata$an secara terpadu;
Konsep pengembangan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kaidah keruangan, yang diatur dalam dckumen Rencana Tata Ruang Wilal'ah Khusus Perbatasan. Upayapenyusunankonsep tata ruang wilayah di perbatasan dilakukan dengan menetapkan fungsi-fungsi keruangan wilayah di kawasan perbatasan secara terpadu.
(10).
Mengembengkan pola pemanfaatan SDA secara tepat dan pola rehabilitasi lahan yang berkelanjutan;
Lemahnya pengawasan dan political n'ill pemerintah pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA), serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan pelestarian alam, menjadi penyebab utama potensi hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat yang tinggal di kawasanperbatasan. Untuk itu, upayaperbaikan dan rehabilitasi terus
dilakukan. Sebagai langkah strategisnya adalah dengan mengembangkan pola pemanfaatan SDA secara tepat dan pola rehabi litasi lahan yang berkelanj utan (s u s t a i n a h I e).
(11).
Membangunsaranapendidikansertamenyelenggarakan pelatihnn untuk menciptakan tenaga kerja terampil; Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakdt
yang tinggal di perbatasan telah menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan akademisi dan intansi terkait lainnya. Permasalahan ini muncul disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta lembaga pelatihan
r54
Kebijukan don
Sn
utqi
ttagian K..laa : llurgektlmn Kwauu Perbatwt l)srqt
KebijahM
da, s/,rdcgi NBiMI
Pengelolw Kwawt Pefisr$an Antilncgqa di lrrdorE ia
ketenagakerjaan yang mencetak tenaga-tenaga kerja terampil. Untuk
mengatasi kondisi itu, dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan membangun sarana pendidikan serta menyelenggarakan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja terampil.
(12). Membangun
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu gizi masyarakat perbatasan;
Tingginya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang baik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, disamping pendidikan. Untuk meningkatkan mutu kesehatan dan gizi masyarakat tersebut, dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu gizi masyarakat yang tinggal di perbatasan.
(13). Membangun
sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk pengungsi eks Timor-timur di penampungan;
Pulihnya stabilitas politik dan ekonomi di kawasan perbatasan RI-Timor Leste terkait dengan persoalan penanganan eks pengungsi Timor-Timur yang masih tinggal di kamp-kamp penampungan yang tersebar di beberapa wilayah Rl (Kabupaten Belu). Untuk mengatasi permasalatran ini, maka dilakukan upaya pemulangan/re s s e t I ement pengungsi Timor-Timur secara bertahap dan membangun sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk pengungsi eks Timor-Timur yang masih ada di penampungan/belum di ressetlement.
(14).
Menegakkan supremasi hukum dengan jujur dan adil, dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah;
Belum kondusifnya kondisi sosial dan politik wilayah perbatasan, perlu disikapi dengan cermat dan hati-hati. Akar permasalahannya dapat dilihat karena lernahnya penegakkan supremasi hukum dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan sebagai pelaku pengelola kawasan perbatasan. Untuk itu, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya, antara lain menegakkan dan
hgiu
Kcdaa :
[email protected] Strutegi Pengelolu
Kw
PetbotM Ibil
155
Kebiplun dm gtaegi Nwiotal Pctgelolaan Kwavn Pcrlntawn ,lntqnegua di ltiloilctia
menerapkan supremasi hukum dengan .jujur dan adil, serta meningkatkan mutu profesional itas aparat penl erintah di perbatasan.
(15). Membentuk batalyon infanteri dan sarana pendukungnya bnik fisik maupun personilnya; Dalam menghadapi tatanan dunia baru di era globalisasi baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tentu tidak terlepas dari persoalan faktor keamanan dan ketertiban baik nasional maupun internasional. Sebagai langkah preventif dalam menangkal gangguan keamanan yang bersifat ekstemal (dari luar). rlaka sangat diperlukan keberadaan satuan-satuan keamanan khusus perbatasan. Untuk itu, sebagai langkatr strategisnya adalah membangun batalyon infanteri dan sarana pendukungnya baik fisik maupun personilnya.
4.6.
Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di
NTT Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat khususnya di perbatasan RI-Timor Leste, pengembangan aspek sosial politik
(pelintas batas legal) seria sektor perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi, maka upaya pengembangan kawasan perbatasan ini dibagi dalam 4 (empat bidang) yang meliputi : (t) bidang penyelesaian pengungsi dan pemulihan keamanan dan ketertiban wilayah; (2) bidang pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat; (3) bidang pengembangan kelembagaan pengelolaan perbatasan; dan (4) bidang pembangunan ekonomi kawasan. Bidang-bidang ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang diuraikan sebagai-berikut :
(l). Bidang
Pemulihan Kamtibmas dan Penanganan
Pengungsi
Befbagai persoalan yang dipicu oleh masih banyaknya pengungsi Timor Leste yang bertahan di kamp-kamp pengungsi
156
Bagian Kedta : Kebijatan dan Sirurrr:gi l,engektloua Kwatav Perhatilyut Darul
Pengelolmn
Kebijahan dM Strutegi NaiMl dl Inducsia
Kmsan Perbataw lnrmgso
sekitar Kabupaten Belu dan berbagai kasus tindak kekerasan dan gangguan gerakan separatis bersenjata yang teriadi, serta masih
banyak pelangaran terhadap kedaulatan hukum negara RI (penyelundup), perlu diselesaikan secara arif, adil, dan tranparan. Penegakkan keadilan terhadap kasus pelanggaran HakAsasi
Manusia (HAM) merupakan langkah penting bagi penyelesaian kasus-kasus pasca disintegrasi Timor Leste dan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap penegakkan hukum dan keadilan oleh pemerintah.
Program ini mencakup ; (l) Program peningkatan profesionalitas aparat hankam dan kamtib di perbatasan; (2) Peningkatan jumlah aparat keamanan di wilayah perbatasan; (3) Program pembentukan satuan pengamanan permanen di kawasan perbatasan dan terpadu; (4) Program pembentukan kerjasama Kepolisian RI dengan Kepolisian Timor Leste; (5) Program pemenuhan sarana hankam dan kamtib di perbatasan; (6) Program pembentukan Tim pemberantas illegal loggingterpadu; (7) Program peningkatan operasi penegakkan supremasi hukum bagi para pelanggar (illegal logging, penyelundup, pelintas batas illegal, dll) melalui pengadilan setempat; (8) Program pembentukan batalyon infanteri baru di kabupaten-kabupaten perbatasan; (9) Program pengembangan sarana dan prasarana pendukung bagi aparat keamanan; (10) Program peningkatan profesionalisme aparat keamanan di perbatasan;
(2).
Program Pengembangan Sarana Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan umunnya masih terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh perhatian pemerintah terhadap mereka masih sangat kecil. Minimnya sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan sarana infrastruktur lainnya terutama di Pos Lintas Batas (PLB) serta keterbatasan kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi SDA
Bagiu Xeltz : Kebiqkan.bn grutcgi l'etgelolun Kmavr Pelbotewt thr.il
157
K.bljaLan dqn Strqtegr Nciwl Pcngclolen KMw Pcrbotqw ltnrwg@o di lttJ@tid
yang tersedia, berakibat kepada stagnasi produksi dan terhambatnya proses distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya menimbulkan
permasalahan sosial dan ekonomi yang cukup parah dan dimanfaatkan secara'onegatif ' oleh masyarakat dari wilayah negara tetangga, seperti ille gal logging,penjualan manusia, penyelundupan, dan lain-lain.
Program bidang ini meliputi; (l) Program pengembangan kapasitas pelayanan CIQS secara terpadu di PLB dan PPLB; (2) Program pembangunan pos-pos lintas batas pada jalur lintas batas
tradisional dan strategis; (3) Program pernberian sertifikat dan penetapan status tanah melalui kegiatan Prona; (4) Program penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan pemerintah; (5) Program pengembangan kehutanan dan perkebunan inti rakyat; (6) Program pelestarian hutan dan lingkungan hidup; (7) Program pengembangan kawasan lindung sebagai kawasan wisata alam; (8) Program pengembangan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis untuk Puskesmas di perbatasan; (9) Program peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; (10) Program penyuluhan kesehatan masyarakat dan lingkungan; (11) Program pengembangan sarana pendidikan dasar dan menengah; (12) Program peningkatan kualitas pendidikan informal; (13) Program pelatihan tenaga kerja terampil; (1a) Program pengembangan pendidikan kejuruan menengah; (15) Program peningkatan kualitas tenaga guru dan pengangkatan tenaga pengajar honorer; (16) Program pemberian bantuan dana perkuatan untuk kegiatan usaha koperasi di perbatasan;
(3).
BidangPengembanganKelembagaanPengelolaan Perbatasan.
Kondisi kelembagaan pengelola kawasan perbatasan belum mampu menampung beban tugas secara optimal. Masalah kemampuan kelembagaan pengelola perbatasan yang masih rendah, disebabkan oleh masih kurangnya prasarana dan sarana kerja, sistem
158
KehiJaku dor Strutegi Petgekilwt
Kww
Bagiu Kc.Iuu : Peftatrwt Darqt
Kebia*an doD Stategi Pengelolmn
NBiMI
Koawn PerbalMn Anlomegoo di lrdmsia
manajemen, dan terbatasnya kuantitas serta kualitas personil (SDM) yang tersedia. Program bidang ini mencakup; (l) Program pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan komprehensif; (2) Program penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Kawasan Perbatasan; (3) Program penyusunan Rencana Detail Pengembangan Kawasan Perbatasan; (4) Program pembentukan badan pengelola kawasan perbatasan secara terpadu; (5) Program peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparatur pemerintah; (6) Program peningkatan
kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara; (7) Program pengembangan hubungan kerja antar organisasi dan antar sektor; (8) Program pemberdayaan lembaga intelektual (LSM, Mahasiswa, Ormas lainnya); (9) Progam pemberdayaan lembaga keagamaan dan adat (Pondok Pesantren, Majelis Taklim, dll); (10) Program pemberdayaan kapasitas badan pengelola perbatasan;
(4).
Bidang Pembangunan Sarana Infrastruktur Wilayah
Kondisi ekonomi di kawasan perbatasan perbatasan RI
-
Timor Leste pada paruh dasawarsa terakhir terus mengalami stagnasi produksi yang berkepanjangan. Adanya kecenderungan perekonomian di kawasan ini ke arah tahapan depresi dan tanpa adanya tanda-tanda ke arah pemulihan (recovery).ekonomi. Masyarakat perbatasan masih merupakan komunitas masyarakat yang masih terisolasi dan terbelakang Program bidang ini mencakup; (l) Program pembangunah jaringan jalan raya di perbatasan; (2) Program Pengembangan dan peningkatan lapangan udara perintis; (3) Program pembangunan jalan poros perbatasan dengan daerah sekitar; (4) Program pembangunan pasar tradisonal dan pasar regional perbatasan; (5) Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat; (6) Program peningkatan sarana kebutuhan dasar masyarakat; (7) Program pengembangan pelabuhan dan rehabilitasi/pemasangan Sistem Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP) di pulau-pulau perbatasan; (8) Program penetapan 3 (tiga pintu lintas batas
Bogiu Kcdta :
K.h|q*qt.*tn
Slralcgt Pengekilw Komwt Pefiqtaw Darat
159
Kcbij&ufu,*rd.g, N6lml Pengclolw
Kmw
Pcr,d/wn fumtwgua
di hxlutssia
internasional(Motaain, Metamau, dan Napan); (9) Program subsidi angkutan perintis darat, laut, dan udara; ( I 0) Program pembangunan terminal antarnegara di Atambua; (11) Program pengembangan bandar udara perintis (Haliwen); (12) Program penyelesaian tapal batas yang menyangkut DAS; ( 1 3 ) Program pengelolaan sumberdaya air/sungai;
4,7.
IndikatorKinerjaProgram
Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian. visi secara makro terhadap kinerja program prioritas yang telah dilakukan. Pencapaian indikator tidak hanya merupakan kinerjapemerintah daerah Provinsi NTT saja, melainkan merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Kab./I(ota) dan masyarakat. Adapun 4 (empat) Indikator utama yang digunakan untuk menjadi acuan keberhasilan program prioritas pengembangan pengelolaan kawasan di perbatasan RI
*
Timor Leste, antara lain
(l). n O O n (2).
:
Indikstor Kinerja Program Bidang Pemulihan Kamtibmrs don penanganan pengungsi di Perbatnsan, Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di kawasan perbatasan Berkurangnya intensitas gangguan kelompok separatis berser{ata di perbatasan Tumbuhnyarasakepercayaan masyarakatterhadapkinerja aparat TNlffolri dan pemerintah seiring dengan pulihnya situasi keamanan dan ketertiban Terciptanya stabilitas keamanan baik terhadap ancaman intemal maupun eksternal
Indikator Kinerja Program Bidang Pengembangan Sarann Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
n
Meningkatnya derajat kesehatan dan kebutuhan dasar (6asic ne e ds)
masyarakat perbatasan
Bagitn Kedaa :
160
Kebijaku dsn Slrutegi Pengelalaan
Kwwt PerhatM
Dqrqt
Pengeloloan
o
Kebijo*an du Sftalegi Nciwl Kmuu Perbatmn Antwgta di lttdwro
Meningkatrya tingkat kesejahteraan dan kehidupan ekonomi
masyarakat perbatasan
O
Terjalinnya interaksi antar masyarakat perbatasan secara
o
harmonis Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat
Indikator Kinerja Program Bidang Pengembangan
(3).
Lembaga Pengelolaan Perbatasan.
o
Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan & pengelolaan perbatasan Terciptanya ketertiban dan keteraturan pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan oleh instansi pemerintah dan swasta
Meningkatnya profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam penataan ruang serta pengelolaan perbatasan secara terpadu
o
Tersusunnya pedoman perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi masing-masing dinas/instansi terkait
Indikato; Kineria Program Bidang Pembangunan Sarana Infrastruktur Wilayah.
(4).
o o
Meningkatnya kinerja pengelo laan BUMD. Berkembangnya sentra-sentra industri kecil (home industy) serta jaringan informasi dan akses pasar. Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha-usaha kecil dan koperasi.
EI
Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi dengan luar negeri.
o
Terbukanya akses terhadap lembaga keuangan dan sistem kredit yang mendorong usaha ekonomi masyarakat perdesaan.
\bnKtu: b
Kcbijb,
&d.gi Pagclfut K@M P.rfutno lbqt
r6l
Kebijqlan
&n
Pengclolw
Nwioml Peftataffi lntineryadi hr*twsis
Strategi
Kw
BAB V KELTMBAGAAN PENGELOLA PERBATASAN DARAT
5.1
Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Darat
Pelaksanaan dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan darat di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timuro dan Papua memerlukan komitmen dan kerjasama yang terpadu, dan konsisten dari pemangku kepentingan baik di pusat
maupun daerah. Selain peran pemerintah, peran dunia usaha serta masyarakat sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
Salah satu sebab utama yang sering disebutkan sebagai masalah dan fbktor penghambat keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan adalah lemahnya aspek kelembagaan. Kelemahan ini biasanya disertai dengan kelemahan antara lain rendahnya sumberdaya manusia yang mengakibatkan persoalan pembangunan menjadi lebih rumit. Masalah lain yang dihadapi daerah yang memiliki kawasan perbatasan adalah belum mantapnya stabilitas struktur politik yang dapat menghasilkan kualitas proses politik dan budaya politik yang terbuka dan sehat di masyarakat perbatasan, rendahnya profesionalisme dan etos kerja aparat dan kinerja kelembagaan perbatasan, serta masih membudayanya praktekpraktek KKN dan penegakkan supremasi hukum. Dalam upaya penataan administrasi pembangunan wilayah dan pemerintahan khususnya di kawasan perbatasan darat tersebut, selalu di pengaruhi oleh stabilitas kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hankam. Sebagai dasar untuk menganalisa model kelembagaan penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat di 4 (empat) Propinsi tersebut dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Pada akhirnya pengembangan kelembagaan masyarakat dalam rangka penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dapat memberikan ruang yang luas bagi perwujudan peran masyarakat
t62
Kebija*n dan Stuegi Pengelolqsn
WieKctuo:
KNM\ PerbalM furc|
KebiiaIqn dM Srolegi
N6id0I
Perrgelolmil K@aen Perbat@n Antmeg@o di Indorcta
sebagai pusat pelaku dalam pembangunan di perbatasan, keadilan sosial, dan kesejatrteraan bagi seluruh masyarakat.
5.2
Peran Pemerintah Pusat
Dengan bergulirnya otonomi daerah, peran yang diharapkan dari Pemerintah Pusat saat ini seqlra umum adalah sebatas penetapan kebijakan yang bersifat normq standar, kriteria dan prosedur. Khusus untuk pengembangan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, peran Pemerintah Pusat masih cukup besar
karena menyangkut kebijakan dibidang Keuangan (Bea Cukai), Hankam, Hukum (lmigrasi), Karantina dan Luar Negeri. Secara umum kewenangan Pemerintah Pusat di perbatasan darat/ kontinen menyangkut :
(l). (2). (3). (4).
Pengelolaan kelembagaan CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina); Penegakan Hukum (Kejaksaan, Kehakiman dan POLRI); Keamanan (TNI); Kerjasama Luar Negeri (GBC, JBC, LINMISET dan Konsulat). Sehingga peran yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah
dalam:
(a) (b) (c) (d) (e)
Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan Negara; Menjamin stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat; Menjamin kualitas dan efisiensi pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara; Menjamin pengadaan teknologi dan SDM yang berkualitas; Menjamin supremasi hukum nasional.
5.3
Peran Pemerintah Provinsi
Kewenangan Provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom adalah :
l45.iu Kcduo: X.bijak@,
fu,
Strolcgi Pengelola
Kww
PelbotM
lbd
163
Kcbijtufu tracgi llutwl Pengalole Kw Pcrlvkg'
(l). (2).
,ln//anEg6a di ltttlttpria
Menyelengarakan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasi kepada Gubemur.
Sehingga peran yang diharapkan dari pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut;
(a) (b) 5.4
Menjarnin terlaksananya pelayanan lintas Kabupaten/Kota di Ferbatasan kontinen dalam satu Provinsi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan dan pelayanan pemerintah yang lebih efisien; Penanganan Konflik antara KabupaterlKota di perbatasan.
PernnPemerintahKabupaten/I(ota Peran Pemerintah Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan
kontinen masih terbatas pada kewenangan yang diberikan berdasarkan UU 22199 mengenai Otonomi Daerah. Untuk kawasan perbatasan, belum ada kewenangan khusus yang dilimpahkan ke Kabupaten. Kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kata menyangkut: (1
).
(2). t3). (4).
Penyusunan rencana pengelolaan, rencana aksi, rencana bisnis dan penataan ruang kawasan; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
Peningkatan kemampuan masyarakat dan penguatan kelembagaan; Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, baik nasional maupun asing sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian peran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/I(ota di perbatasan adalah sebagai berikut;
(a)
(b)
164
Menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi ditingkat Kabupaten perbatasan kontinen secara efisien; Menjamin terlaksananya pelayanan kesejahteraan masyarakat perbatasan kontinen/datat secara berkesinambungan;
Bagian K.laa : Kehijaltu dan Strrtagi Peilgekrladn KMe\qil Pelbqktffin Dual
Kebijahqn .lan
Pengelolwr
(c)
Kw
&rdegi N6iMl
Pelbal@n Antan egqa di Indorcsia
Menjamin terlaksananya penataan ruang Kabupaten.
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan perbatasan yang menyangkut hubungan bilateral antar negara belum
diatur secara khusus.
Investasi Dunia Usaha/Swasta
5.5
Investasi dunia usaha/swasta yang potensial untuk dilaksanakan di perbatasan adalah investasi asing atau patungan. Beberapa lokasi yang secara geografis menguntungkan saat ini sudatr banyak diminati oleh investor asing seperti di kawasan perbatasan
di Kalimantan, Nusa Tenggara Timw, dan Papua. Beberapa peluang investasi di kawasan perbatasan ini diantaranya:
(l).
lnvestasi dibidang pengelolaan hasil hutan dan lingkungan;
(2). Investasi dibidang industri dan perdagangan; (3). Investasi dibidangjasa transportasi dan keuangan.
5.6
Peran Serta Masvarakat
Peran serta masyarakat lokal atau adat (local residance) perbatasan harus dilibatkan secrua aktif dalam rencana penataan dan pengelolaan terpadu kawasan perbatasan darat di Kalimantan, NusaTenggara Timur dan Papua. Walaupun masih banyak kantongkantong pengungsi di perbatasan yang belum tertib (di Nusa Tenggara Timur), tetapi masyarakat perbatasan dan sekitarnya harus dapat dilibatkan peran sertanya baik dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban, perlindungan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam (SDA) berbasis kehutanan dan perkebunan, ataupun dalam aktivitas pembangunan ekonomi lainnya. Peran serta masyarakat perbatasan kontinen di Papua yang berkualitas akan terwujud dengan progfttm-program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan, khususnya dibidang pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis kehutanan dan perkebunan.
9egiuKalra: KcbijaLu
&,
Stratcgi Pengclolot
Kw
Perbtm
D
165
Kehija*an dan Strategi Nuiorul Pengakiaun Kauusttil PerbalNun Ailldrnegua di Itxlonuit
BAB VI
PINUTUP
Kawasan Perbatasan Darat merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan, sekaligus msmiliki potensi konflik yang cukup rawan jika tidak ditangani secara tepat. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat memerlukan kebijakan, strategi, dan program yang mampu mengarahkan pembangunan di kawasan perbatasan darat secara efektifdan efisien. Kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat perlu mengedepankan dua pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan kesejahtera an Qtro sper ity app ro ac h) dan pendekatan keamanan (security approach\ dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, serta menjamin pertahanan keamanan nasional serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuzm dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan darat Indonesia. Pada implementasinya, program-program yang ada perlu dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh stakeholder terkait dalam pembangunan di kawasan perbatasan.
t66
Bogiu Kcilta ; Kehijqlet dail Stnilegi Pcngelolm
Kwwn PeilatM D&al
Bagian Ketiga Kebiiakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut
Kebijal
BAB I PENDAHTJLUAN
1.1.
LatarBelakang
lndonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari I 7.504 pulau (DKP, 2003) dan memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer
(Dishidros TNI-AL, 2003). Sejak ditetapkan pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda dan diktrkutrkan oleh Undang-Undang nomor 4lPrPl 1960, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor 6 Tatrun
seft diakui secara internasional melalui Undang-Undang Konvensi Hukum taut PBB GfNCLOS) 1982, maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang unr[ dimana batas lauttya diular dari titik pulau-pulau terluamya I
996 tentang Perairan Indonesia,
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pantai dan bercirikan nusantarao batas-batas lautnya meliputi Batas laut Teritorial (BI-T), Batas ZonaEkonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), BatasZ.ornTambatran (BZT) dnBatas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries ZonelSFZ). Berbagai jenis garis batas ini, belum seluruhnya terdeposit di UNCLOS atau dalam perjanjian perbatasan antamegar4 baik bilateral maupun multilateral. Sampai saat ini proses penguhm& perjanjian maupun pemecalmn pemrasalahan-permasalahan yang menyanglnn bans negra khrsuvryabatas laut masih tens dilakukan. Sesuai dengan LJNCLOS dan Undang-Undang RI nomor 6 tahun
1996, luas Kepulauan Indonesia dan laut teritorialnya adalah 3,1 juta kilometer persegi (diukur 12 mil dari garis pangkal pada sunrt terendah), sedangkan luas Zona Ekonomi Elslusif (ZEE) yang dimiliki adalah 2, 7
juta kilometer persegi yang menyangkut hak eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati. Menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun I 983, batas terluar ZEE adalah2OO mil dari garis pangkal pada sr,rrut rendah (low water line).Derryandemikian, total luas keselunrhan Kepulauan lndonesia dan
hgion
Ketiga Kebgakan fun Strategi Pengeloloan Kavasan Perhotosan
laul
t67
Kehijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawason Perbatasan Antarnegara di Indonesia
perairannya termasuk ZEE adalah 5,8 juta kilometer persegi. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia (I.IKRI) memiliki batas laut dengan l0 (sepuluh) negara yakni:
(l)
tndiadiujung utara Sumatera (denganProvinsiNanggroe Aceh Darusalam, dimana pulau terluamya yaitu Pulau Raya" Pulau Rusa, Pulau Benggal4 hrlau Rondo);
(2) Malaysiadisepanjang
(3) (4) (5) (6)
Selat Malaka(berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utar4 Kepulauan Riaq Kalimantan Barat dan Kalimantan Timw),denganpulau yang merupakan titikterluaradalahPulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Anambas di Provinsi Riau Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan limur); Singapura disepanjang Selat Philip, dimana pulau terluamya adalah Pulau Nipa (Provinsi Riau) ; ThailanddibagianUtara Selat Malaka dan LautAndaman(pulau terluamya adalah Pulau Rondo (Provinsi NAD); Vietram didaerah Laut Cina Selatan dengan pulau terluarnya adalah Pulau Sekatung (Provinsi Riau Kepulauan, Kabupaten Natuna); Philipinadidaerah utara Selat Makasar, dengan pulau-pulau terluarnya adalah Pulau Marore dan Miangas yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara;
(7)
Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, dimanapulau terluamyaadalah Pulau Fani, Fanildo dan Bras (Provinsi Papua);
(8) (9)
Australia disekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa;
Timor Leste disekitar wilayah Maluku dan NTT dengan pulau terluamya adalah P Asutubun (Provinsi Maluku), PulauBatek (Provinsi NTT), Pulau Wetar (Provinsi Maluku);
(10) Papua Nugini disekitar wilayah Jayapura dan Merauke (tidak menriliki pulau terlum). Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dishidros TNI-ALpadatahun 2003, terdapat 92 pulaukecil terluar yang tersebar di 17 provinsi dimana keberadaannya mempengaruhi luas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tabel I . L).
Bagian Ketiga
168
Kebyakon ddn Strulegi Pengelolaan Kawasan Perbotason Laut
Kebyakan dan Slralegi Nasioml Pengelolaan Kavasan I'afiatasan Antarnegara di Indonesia
Dengan panjang garis perbaasan laut. serta banyaknya pulaupulau terluaryang potensial untuk dikembangkan, tetapi pada saat yang samajuga memiliki potensi konflik, ditambatr dengan banyaknya negffa yang berbatasan, maka penyusunan suatu kebijakan yang menyeluruh dari aspek perencan.urn, pengembangan, dan pengawasan kawasan
perbatasan laut merupakan sebuah kebutuhan. Hingga saat ini, pengembangan perbatasan laut belum dilalorkan secara optimal, sebagai akibat belum adanya kebijakan yang komprehensif sehingga sulit untuk diimplementasikan.
Konflik-konflik perbatasan seperti yang terjadi pada kasus tenaga kerja Indonesia di Nunukan kurang dapat ditzurgani secara cepat, karena perangftat aturan pelaksanaannya belum tersedia. Pemerintah daerah yang seharusnya dapat cepat bertindak, tidak dapat melakukan apa-apa akibat keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Melalui penyusunan kebijakan kawasan perbatasan, khususnya perbatasan laut ini, maka peran masingmasing instansi secara bersinergi dapat diidentifikasi dan ditentukan dalam
konteks pembangunan kawasan perbatasan laut Indonesia.
Baglan
Xdga
Kebtjakot don Strategi Pmgdolaan Kmasot Perbatarm Laut
169
Kehrya*an dan
Statcgi Na"tional
I'engelultan Kwasan I'erhqlasun Antarncgaru Llt In&ntsiu
Tabel 1.1. Sebaran Pulau-pulau Terluar di Perbatasan Indonesia Nr
Provinsi
Nama Pulau
Ju mlah Pulau
I
Kepulauan Riau
l8
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar. Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Senua, Subi Kecil, Kepala, Sekatung, Karimun Kecil, Nipah, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
L
Kalimantan Tirnur
3
Sulawesi Tensah
4
Sulawesi Utara
Sebatik, Gosong Mahasar. Maralua. Sambil 3
ll
Lingian, Salando, Dolangan Bangkit, Mantcrawu, Makalehi, Karvalusu. Kawio, Marore, Batubarvaikang. Miangas.
Marampit, Intata 5
Maluku
6
NTT
t7
Jiew, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Meatimarang, Leti. Kisar,
Wetar, Liran 6
Alor, Batek, Dana (besar), Dana (kecil), Mangudu, Sophialouisa
Jawa Timur
Barung, Sekel, Panehan
8
Jawa 'fengah
Nusakambangan
9
Jawa Barat
Manuk
^1
t0 Banten
ll
Deli Batu Kecil
Lampung
t2 Bengkulu
2
Enggano, Mega
l3 l4 l5
Sumatera Barat
')
Sibarubaru, Sinyaunyau
Sumatera Utara
3
Simuk, Wunga, Berhala,
Nanggroe Aceh
6
Simeulucut, Selaut Besar. Pulau Raya, Pulau Rusa, Benggala, Rondo
Darussalam
l6
Riau
t7
Papua
z
ll
Batu Mandi, lyu Kecil Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Brass, I3epondi, Liki, Kolepon, Laag, Ararkula, Karaweir
Sumber: Dishidros TNI-AL. 2003
170
Bagian Ketiga Kebijakan dan Strutegi lrengelolaan Kawasn l'erhatutan [,aut
Kebijakan dan Slrategi Nasiotul Pengelolaon Kwosan Pcrbatasan Antan egaru di Indonesia
1.2.
Tbjuan dan Sasaran KebijakanPengembanganKawasan Perbatasan Laut
Peftatasan laut yang nxnuk dalam tinjauan kebijakan ini meliputi wilayatr perairan di kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terluarnya. Wilayatr perairan menyangkut kawasan teritorial maupun ZEE yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam, termasuk pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan perbatasan dan monitoring serta pengamanan terhddap keberadaan kapal-kapal asing, sedangkan pulau-pulau terluar menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan, baik yang
berpenghuni maupun tidak. Kebijakan knusus di bidang pengelolaan laut danpulau-pulau kecil di kawasanpeftatasan ini, memiliki keKrasan penting
karena menyangkut interaksi dengan dunia internasional terutama menyangkut hukum-hukum dan perjanjian yang berlaku secara universal maupun perjanjian dengan negara-negara tetangga yang berdekatan. Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah unhrk memberikan landasan atau kerangka berpikir dalam penyusunan kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu mengenai penanganan kawasan perbatasan
la4 baik yang bersifat umum untuk selurutr kawasan perbatasan maupun yang bersifat khusus bagi masing-masing kawasan perbatasan yang spesifik. Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kebijakan ini adalatr:
(l)
Teridentifikasinya permasalatran, peluang,
dan
potensi
pengembangan kawasan perbatasan laut;
@ (3)
Bagtan
Terpadunya konsep-konsep kebijakan penanganan kawasan perbatasan laut yang bersifat sektoral maupun regional; Tersus,unnya landasan konsep bagi kebijakan nasional perumgarun kawasan perbausan laut dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejatrteriun masyarakat perbatasan pulau-pulauterluar, menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan rasa kebangsaan, serta memantapkan penerapan dan penegakan hukum nasional.
Xdtt
Kebijakan don Stralegi Pengelolaan Kavasan Perhatasan l.aut
t7l
Kehiiakun dan Sbategr Na"sional PenSyktlaun Kawnsan Pcrbattsan Antarntgara di ltulutasru
BAB II KNBIJAKAN DAN STRATEGI PENGf, LOLAAIY KAWASAN PNRBATASAN LAUT Kawasan perbatasan laut, dalam kebijakan dan strategi ini didefinisikan sebagai kawasan kawasan laut dan kawasan daratan (pesisir) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan laut ini, merupakan kawasan yang secara geo-politik dan ekonomi sangat rawan khususnya terhadap berbagai ancaman ideologi, politik, eksploitasi kekayaan alam danperusakan lingkungan, sertaaspek ekonomi, sosial buday4 termasukjuga aspek peftahanan dan ksamanan.
2.1.
ProfilBatas Laut Indonesia adalah negara nusantara bercirikan kepulauan yang
batas-batas lautnyameliputi Batas LautTeritorial (BLI), Batas Zona Ekonomi F,ksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Thmbahan (BZT) dan Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries
Zone/SFZ). Dasar penarikan garis batas di laut mengacu kepada:
(1)
Undang - Undangnomor2tahun 1971 mengenai Perjanjian Batas Laut Wilayah Indonesia * Malaysia;
(2)
Undang-Undangnomor6tahun 1973 mengenaiPerjanjianMlayah Indonesia - PapuaNugini;
(3)
Undang-Undang nomor lndonesia- Singapura;
(4)
Keppres nomor 88 tahun 1969 dan Keppres nomor 20 tahun 1972 mengenai Persetujuan Landas Kontinen Indonesia * Malaysia;
(5)
Keppres nomor42tahun 1971 danKeppresnomor66tahun 1972 mengenai Persetujuan Landas Kontinen Indonesia - Australia;
(6)
Keppres nomor 21 tahun 1977 ,Keppres nomor 1 tahun 1977 dan Keppres nomor 24 tahun 1978 mengenai Persetujuanlandas
(7)
172
7 tahun
1
973 mengenai Perj anjian Wilayah
Kontinen lndonesia - Thailand: Keppres nomor 5 I tahun 1974 dan Keppres nomor 26 rahtrr 1977 mengenai Persetujuan Landas Kontinen lndonesia India;
Bagiah Ketiga Kebijakun dan Stratcgi Pengeloluan Kmasan Perboldsan Laut
Kebtiakan dan Stralegi Nasionol Pengelolaan Kmosan Pcrbatasan Antamegara di Indonesid
(8)
Perjanjian RI - PNG tahun 1980 tentang Batas Lautantara Indonesia-PNG;
(9)
Perjanjian RI - Ausralia tahtur 1997 tentang penetapan batas ZEE dan Batas
(10) (
I
I
)
(12)
laut tertentu;
Ketentuan LINCLOS 1982 (diratifikasi denganUndang-Undang nomor lTtahun 1985); Undang-Undang nomor
6
tahun I 996 tentang Perairan Indonesia;
Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentarrgDaftar Koordinat Geografis Titik - titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
2.1.1.
Batas Laut Teritorial
Kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut t€ritorial serta dasar laut dan tanah di bawatrrya, lebamya tidak melebihi 12
mil laut dari garis pangkal. Berikut ini keterangan batas laut teritorial
trndonesia
(l)
Segmen Batas laut Teritorial di SelatMalakatelahdisepakati dalam perjanjian Indonesia- Malaysia tahun 1970 dan diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1971.
(2)
Segmen Batas l^aut Teritorial (BLT) di sebagian selat Singapura telah disepakati dalam perjanjian Indonesia - Singapura tahun I 973
dan diratifikasi dengan Undang- UndangnomorTtahun 1973. Khusus BLT di sebelahbarat dantimur bagian selat Singapura yanglebamya kurang dmr 24 millautdiperlukanperundingan bersama (tri-partit) antara lndonesia, Singapuradan Malaysia (belumdiagendakan).
(3)
Batas laut teritorial bersama Indonesia
perjanjian RI
(4)
-
-
PNG disepakati dengan
PNG tahun I 980.
DenganTrmor-kstediperlukanpenentuantitik-titikdasarataugaris pangkal kepulauan di pulau-pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar, sampai Pulau Batek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor.
Baglan f,'dgo Kebijakor dan Srategi Pengelolaan Kmasan Perbatasm l.aut
t73
Kebijakan dan S*ategi Nasional Pengelolaan Kovasan Perbatasan Anlarnegara di Indonesra
2.1.2. Batas T,onaBkonomi Elsklusif (ZEE) ZEE adalah suatu daerah di luardan berdampingan dengan laut teritorial, lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Sesuai dengan ketentuan, di ZEE Indonesia hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati) di dasar, di bawah dan di atas laut, serta kegiatan lain seperti energi dari air, arus dan angin. ZEE Indonesia secara umum ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun I 983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif lndonesi4 sedang menyangkut batas wilayahnya diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tatrun I 985 tentang Pengesahan UNCLOS (lihat Bab I butir I dan butir
Article 57 LINCLOS-82) yaitu selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, kecuali di segmen3 Penjelasan atau dalam Part V
segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebamya kurang
dari 400 mil laut. Beberapa perjanjian ZEE dengan negara tetangga yang telah disepakati adalah (
1
)
:
Dengan negara tetangga yang berhadapan dengan lebar laut kurang
dari 400 mil laut, makaZEE akan berimpit dengan Batas Landas Kontinen (BLK), yaitu di Laut Andaman;
(2)
Di Selat Malaka yang berhadapan dengan Thailand (di bagian Utara) dan Malaysia (di bagian Selatan) tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut. Di bagian selatan (antara Indonesia dan Malaysia)masih ada beda pendapat apakah ZEE berimpit dengan
BLKatautidak;
(3) (4) (5)
juga
Di Selat Singapwa yang berhadapan dengan Singapura
dan
Malaysia tidak ada ZEE karena lebamya hanya sekitar
mil laut;
15
Di lautNatuna sebelahbarat dan sebelahtimuryang berhadapan dengan Malaysia tetapi lebarnya kurang dari 400 mil laut, ZEE akan berimpit dengan BLK; Di lautCinaSelatan, di sebelahutaraNatunaberhadapandengan Vietnam tetapi lebamyakurang dari 400 mil laut, sedang dalam proses negosiasi;
t74
Bagian Keliga Kebijakan dan Strutegi Pengelolaan Kawasan Perbalasan Laul
Kebrjakan dan Stmtegi Nasimat di Indonesia
Pengelolaan Kwcsan !'arbalasan Anlarnegora
batas laut Indonesia berhadapan dengan Filipina danjaraknya hnang dari 400 mil laut, belum ada perjanjian batas;
(6)
Di laut Sulawesi sampai laut Filipina,
(7)
D
SamudraPasifilq sebagian batas ZEE berhadapan dengan negara kepulauan Palau (di utara Papua), danjaraknya kurang dari 400
mil laut. Belum
ada perjanjian batas, sedangkan batas dengan
PNG
sudah ada kesepakatan;
(8)
Di LautArafuru sampai Laut Timor yang berhadapan dengan Australia danjanknyakurang dari 400 rnil laut, telah disepakati bersama koordinat titik-titik batasnya di laut mulai dari titik nomor Zl sld 228, dan 236 s/d 2100. Lihat hasil perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Penetapan BatasZEE dan Batas-batas Laut Tertentu, 14 Maret t997:
(e)
Di Samudra Hindia sekitar Pulau Ctu'istmas (Australia), dan jaraknya kurang dari 400 mil laut, telah disepakati bersama koordinat tititk+itik batasnya di laut mulai dari titik nomor C I s/d C3 (tiga titik). Lihat hasil Perjanj ian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan
Batas-batas Laut Tertentu, 14 Maret 1997
;
(10) Selebihnya garis batas ZEE akan ditarik selebar 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
2.1.3. Batas Landas Kontinen Batas l-andas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah dibawahny4
dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar
tepi kontinen tidak mencapai j arak tersebut.
Garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran
Bogtan Kdga Kebijakan fun Strotegi Pengeloloan Kawasan Perbatosan !.aur
t75
Kebijakon don Strategi Nosionat Pengelolaan Kawasan lterbatasan Antarhegara di Indone,viu
Qtlateau),tanjakan (r ise),puncak (caps),ketinggian yang datar (bank) dan puncak gunung yang bulat (spurs). Batas landas kontinen Indonesia (BLKI) secara umurr ditetapkan
Undang-Undang nomor
I
tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesi4 sedangkan menyangkut batasnya diatur dalam Undang-Undang
nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan LINCLOS (lihat Bab I butir 4 Penjelasan atau dalam Part VI Article 76 LINCLOS-82) yaitu akan ditarik sama lebar dengan batas ZEH (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia (I-ihat Perahuan Pemerintah nomor 3I tahun 2002), kecuali di segmen-segmen garis:
(1)
A)
Di Laut Andaman telah disepakati bersama sebanyak 1 0 titik BLK antara Indonesia dengan India (berikut daftar koordinatnya) pada talnrn 1974 dan tahun 1977 . (LthatKeppres nomor 51 tahun 1974 dan Keppres nomor 26 tahun 1977 tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara berikut lampirannya) ;
Di Laut Andaman telah disepakati bersama titik-titik BLK antara Indonesia dengan Thailand (trcrikut daftar koordinatnya) pada tahun
1977. (Lihat Keppres nomor I tahun 1977 tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara kedua negara
di Laut Andaman" berikut lampirannya);
(3)
Trijunction point diLautAndaman telah disepakati bersama titik peilemuan tiga garis batas di laut Andaman antara lndonesia, Indi4 dan Thailand (berikut daftar koordinatrya) pada tahun 1 978. (Lihat Keppres nomor 24 tahun 1978 berikut lampirannya);
(4)
Di SelatMalaka(bagianutara)telahdisepakati garisBLKbersama antara Indonesia dengan Thailand (lihat Keppres nomor 1 tahun 1977 dan Keppres nomor 2l tahun 1977 berikut lampirannya), dan jugatelah disepakati secara tilateral antara Indonesia * Thailand * Malaysia garis-gmis BlKtiganegara di bagianutara Selat Malaka (lihat Keppres nomor 20 tahun 1 972, berikut lampirannya);
Bilgiail Ketiga
176
Kebijalan dail
Slrutegi
Kawa.san lrerbola.san Laar
Kebiiakan dan Stralegi Nasional Pengelolaan Kwasan Perbalasan Anlomegara di lndonesio
(5)
Di Selat Malaka (bagian selatan) telah disepakati bersama antara lndonesia dengan Malaysia sebanyak I 0 titik BLK berikut daftar koordinatnya (titik nomor I yd I 0). (Lihat Kepres nomor 89 tahun I 969
(6)
berilut lampirannya)
;
Di LautNatuna sebelah barat dan sebelah timurtelah disepakati bEnama antara Indonesia dengan Malaysia sebanyak I 5 titik BLK 25). (Lihat Keppres berikut daftar koordinatirya (titik nomor 1
M
nomor 89 tatrun 1969 berikut lampirannya);
(7)
Di Laut Cina Selatan batas wilayah laut (BLK dan ZEE) antara Indonesia dengan Viefiram masih dalam proses negosiasi;
(8)
BLK di laut Sulawesi telah masuk dalam agenda perundingan bilateral antara Indonesia- Philipina sejak talnm I 994, tetapi masih belum ada kesepakatan tentang delimitasi batas wilayah laut baik unnrk BLK maupun ZEE. BLK di segmen batas ini diperkirakan
akan memakai prinsip median (inekarenatotal lebar laut yang berhadapan kurang dari 400 mil laut, dan kemungkinannya akan
berimpit dengangaris batas ZEE;
(9)
Di Samudra Pasifik wilayah laut Indonesiaberbatasan dengan negara Kepulauan Palau dan masih belum adaperundingan;
(
I
0)
Di Laut Arafura dan Laut Timor berhadapan dengan Australia, dan jaraknya kurang dari 400 mil laut, telah disepakati bersama toorAiii4 titit<-titit< BLK antara kedua negar4 mulai dari titik nomor A I Vd nomor A I 6, dan A 1 7 yd A25. Lihat hasil Pedanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Penetapan Bafas-batas Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafimr Pemerintah Rl kemudian menetapkannya dengan Keppres nomor 42 tahun 197 | danKeppres nomor 66 tafun 1972;
(
I
I
)
Di Samudra.Hindia di sebelah selatan Nusatenggara dan disekitar Pulau Christmas (Australia), yangjaraknya kurang dari 400 mil laut, telah disepakati bersama koordinat titik-titik BLK mulai dari titik nomorA26 s/d nomorA82, dan titik nomor Cl sld nomor C3. Lihat hasil Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan
Bagian Kcdga Kehryakan don Strategi Pengthtloon Kawasan Perhatasan
lzut
t77
Kehil&an ddn Strale$ Natnnul I'tngektlaan Kawanon l'crhatasan Antamcgara
&
lndonesiu
Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan Batasbatas LautTertentu, 14 Maret 1997; (I
2)
Di laut Timor, sebelah selatan Pulau Timor antara Indonesia dengan Timor kste belum masuk agenda perundingan.
2.l.4.Batas Zona Thmbahan Tnrntanbahwt(contiguouszane)tidakmelebihi24millautdari garis pangkal yang telah ditetapkan. Negarapantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan (wewenang terbatas) dalam zona tambaharr r.rnilrk:
)
Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal dan imigrasi di dalam wilayah laut teritorialnya;
(2)
Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal dan imigrasi yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorialnya
(I
2.1.5. ZanuPerikanan Khusus (Special Fisheries Zone'1 Berdasarkan perjanjian Indonesia dan Australia, Indonesia memperoleh zona perikanan khusus di Nusa Tenggara Timur, yaitu di sekitar pulau Pasir (Ashmore riffi di Australia. Gambar 2.1. memperlihatkan 1'rnisdiksi dan kedaulatan NKRI jika mengacu kepada LINCLOS 1982,
2.2.
ProfilPulnu-pulauTerluar
Pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga merupakan wilayah darat terluar yang saat ini sangat rawan terhadap berbagai ancaman mulai dari aspek idiologi, politik, eksploitasi kekayaan alam dan perusakan lingkungan, serta aspek ekonomi, sosial buday4 termasuk juga aspek pertahanan dan keamanan.
178
Bagitn Kellga Kebtjokan dan S/7ategi I'engekilmn Kmasan Ferhdlasan Luut
i((A iDtr o5 aj5
-
a2 t=
I I
I4 Iti I=
a=
T
t^ I l.J
I f
- x
-l (D=. t
Fl
i
5
5
N
t
a a a a a a
I ir
'l
I
ah I
't'
I
z
I
X '^)
J
N
I
:
l. L-
(u
o
\
x !
'! o
F
-
N o
a '!
N
'r.
't N FN
i'
.t --'
Kebijakan dan Srategi Nasional Pengelalaan Kmasan l'crbalasan Anlarnegara di lndonesia
Di kawasan peftatasan hrdonesi4 terdapat 92 pulau-pulau kecil terlua ngbeftaasarlmgrurgdenganp€rairannegaratetangg4 dimana posisi, luas, sertapenduduknya dapat dilihat pada Tabel2.l
.
Thbef 2.1. Da'tt 92 Pulru-Pulau Terluer di Perbatas:rrr Indonsia Nr
Neme Puleu
A
KEPULAUAN RIAU
I
Sentut Tokong Malang Biru Damar
2 3
4
7
Mangkai Tokong Nanas Tokong Belayar Tokong Boro
8
Semiun
9
Scbetul
r0
Senua
ll
Subi Kccil
l2
Kcpala
5
6
Lokrsi
Selat Singapura Natuna Natuna Natuna Natuna Natuna Natuna Natuna
Laut Laut Laut Laut Laut Laut Laut
Lues
Ncgaru trsa n
(km')
Be rbe
0,1
Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia
0,2
n?{
) 0,t 0,1
0,02 0,02
t3 Sckatung
l4
Karimun Kccil Nipah
Selat Malaka
8
Malaysia
Sclu Singapura
3,6
Singapura
Selat Singapura Sclat Singapura Sclat Singapura
2
It
Pclampong Batu Berhsnti Nongsa
Singapura Singapura
B
I(ALTIM
l9 2a
Scbatik Gosong Makasar-
2l 22
l5 t6 t7
0,2
Natuna Natuna
7
Cina Selatan
0,24 0,2
Malaysia Malaysia
0,3
Vietnam
0,002 0,004
4t4.t
Maratua
0,02 12,20
Sambit
Laut Sulawesi
0,1 8
Malaysia
Selat Makasar Laut Sulawesi Laut Sulawesi
200
Malaysia Malaysia Malaysia
c
SULTENG Lingian
Adar
Singapura
Sclat Makasar [-aut Sulawesi Laut Sulawesi
23 24 25
(Jiwe)
Vietnam Vietnam Malaysia
Laut l,aut Laut Laut Laut
Cina Selatan Cina Selatan
Pcnduduk
6
Malaysia Malaysia
Malaysia
t3.776
Ada.
F
Salando
Dolangan
0,3
t2
r
3.000
D
SULUT
26
Bangkit Mantcrawu
Laut Sulawesi Laut Sulawesi
n5
27
2t
Makalehi
Laut Sulawcsi
6,5
lipina
t.414
29 30
Kawalusu
Laut Sulawesi
r00
F
lipina
Kawio Marorc
laut Mindanau
0,9
F
lipina
Laut Sulawesi
3,12
770 4.070 640
3l
Bagbt Idga Kebq&a don
Strotegr Pengeloloan Kowasan Perbotaran Lout
ilplnalipina
lipina
179
Kebijakan dan Strategi Nasional Kowasan Perbutdran Antdrnegaru di Indonesia
Nt
Namn Pulru
Lokrsi
Lurs (km')
Batubawaikang Miangas
Laut Sulawesi Laut Sulawesi
0,9 1q q5
Filipina Fi lipina
34
Marampit
Laut Sulawesi
l2
I;ilipina
35 16
Intata
Laut Sulawesi
0,15
Filipina
Samudera Pasifik
3.l
Filipina
33
Kakarutan
s
Pend ud
Negrra
Berbrtasr
n
u
k
(Jiwa)
Ada{ t.J /) Ada*
E] MALUKU 37 38 39
Penambulai Kultubai Utara
40
Kultubai Selatan
4t
Karang
az
Enu
Jiew
43 44 45
Batugoyang
46
Selaru
47 48
Batarkusu Masela
49
Meatimarang
50
Leti
Larat Asutubun
Laut Halmahera Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru
Laut Laut Laut Laut Laut Laut
0,7
Palau
60
Australia
2
Austral ia
3,64 1,6
))
)<
29,6
l/o
Timor Timor
Timor
120 0,03
Timor
0,03
Timor Timor
q1 \
Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia
Ada*
Timor Leste Tirnor Leste
Ada*
Timor
Ada* Ada*
Wetar
Selat Wetar Selat Wetar
90 2016
53
Liran
Selat Wetar
34,3
Timor Leste
F 54
NTT 1950
'fimor Leste Timor Leste
5l Kisar
55
56 57
58 59 G 60
Alor Batck Dana Dana Mangudu Sonhialouisa
Selat Ombai Laui Sawu Samudera Hindia Sanrudera Hindia Samudera Hindia Samudera Hindia
0,1
IJ 2
I
0,01
L.este
100
6l
Sekel
Samudera Hindia
0,01
62
Panehan
Samudera Hindia
0,02
Australia Australia Australia
H
JAWA Tf,NGAH
OJ
Nusakambangan
Samudera Hindia
102,6
Australia
I
JAWA BARAT Manuk
Samudern Hindia
0,1
Australia
BANTEN Deli
Samudera Hindia
14,5
Australia
Samudera Hindia
0,61
Laut Lepas
K
LAMPUNG
btr
Batu Kecil
180
1ou.
Ada*
Ada*
JAWA TIMUR Samudera Hindia
J
,o*o
Australia Australia Australia Australia
Barung
64
200
Ada+
Adai
Bagidn Ketiga Kebyakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan I'erbatdsan Laut
Pengelolaan Kawosat
Nrmr Pulru
Nr
L
BENGKULU
67
Enggano
Lokeci
Sunudera Hindia
t
Lurs
(km') 402
Kebijakan dan SEategi Nasional di Indonesio
I' c rholasan Anlame gara
Negarr Berbetasa n Laut Lepas
Pend uduk (Jiwa) I
300
(r
6f,
Mesa
Samudera Hindia
l_ /
Laut Leoas Laut Lepas Laut Lepas
e85)
u SUMBAR t9
Sibarubaru
Samudera Hindia
l,05
70
Sinyaunyau
Samudera Hindia
0,65
N
SUMUT Simuk
2 Wunga
Samudcra Hindia Samudcra Hindia
6 9
Laut Lepas Laut Lepas
1559
Ada
(musiman) J Berhala
o
?<
Selat Malaka
74 Simeulucut 75 Salaut Besar 76 Pulau Raya
Samudera Hindia
7.5
Samudera Hindia Samudera Hindia
f{
2
71 Pulau Rusa
Samudcra Hindia
I
7t
Samudera Hindia Samudcra Hindia
0,006
Benggala 79 Rondo
D
Laut Lepas l.aut Lepas India lndia
0.4
55
Ada*
3t2
lndia lndia Thailand
RIAU
l0 Batu Mandi
lt
Malaysia
NAD
lyu Kecil
Sclat Malaka Selat Malaka
0,020 0,0 50
Malaysia Malaysia Singapura
o PAPUA t2 Brdd |3 Fani
l4 Miossu f5 Fanildo t6 Brass t7 Bepondi
Samudera Pasifik
0,6
Samudera Pasifik Samudcra Pasifik
9
Samudera Pasifik Samudcra Pasifik
0,84
Palau
0,
Palau
1
10"'
? ?7< )q
Palau Palau
8?8
6
Palau
301
l8 Liki
Samudera Pasifik Samudera Pasifik
t9 Kole pon
Laut Aru
I
)0 Laag )l Ararkula
Laut Aru Laut Aru Laut Aru
I
,2 Karaweira
Palau Palau
I 2
t,620
Australia Australia Australia Australia
50
Adar
: . = Jumlah pcnduduk tidak diketahui Sumber : DISHIDROS TNI-AL (2003) Ketcrangan
Baglan tcdga Kebryakm &n Strategi Pengelolaon Kmasan perbatasan l.aut
l8l
Kebtjakan dan Strategi Nasknal Pengehlaan Kawasan Perbatoson Anlarnegaru di lndonuia
Perincian lebih lanjutterhadap ke 92 pulau-pulau terluartersebut dapat dilihat pada Lampiran
l.
Berdasarkan j arak dari pusat pertumbuhannya, pulau-pulau terluar tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu :
(l)
Pulau-pulau terpencil dan jaraknya jauh dari pusat'pusat pertumbuhan baik di dalam maupun di luar negeri. Pulau-pulau ini umumnya memiliki berbagai kendala untuk dikembangkan secara ekonomis (penghuninya sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berpenghuni)" Fwrgsi yang dapat dikembangkan disini terbatas pada aspek lingkungan, pengawasarlpatroli perbatasan ataupun riset
kelautan dan wisata bahari;
(2)
Pulau-pulau yang jaraknya cukup dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan (umumnya di luar negeri), tetapi tidak mendapat perhatian pemerintah (karenajaraknyajauh dari pusat pertumbuhan
di dalam negeri). Pulau-pulau ini sangat berorientasi ke pusat perilrnbuhan terdekatrrya- Pulau-pulau di perbatasan yang pengaruh pusat perturnbuhan di luarnegerinya sangatbesar adalah Kepulauan
Riau dengan Johor dan Singapura sertaNunukan-Sebatik dengan Sabah (KotaTawau).
Dai9?pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang menyebar di l7 propinsi ini, terdapat 13 pulauyangperlu diprioritaskan karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupul pertahanan dan keamanan. Pulau*pulau tersebut antara lain Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Anambas, Pulau Sebatik,Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Fanildo, PulauAsutubun, Pulau Batek, dan Pulau Wetar. Lokasi I 3 pulau terluar prioritass disaj ikan pada Gamb ar 2.2.
182
Bagian Ketigo Kebijakan dan Srategi Pengelolaan Kwasan Perbatasan Laut
Kehiiakan dun .Struttgi \ a.s ionol l>rng(l()/r!!tD Kutr1ttot I'crhttttr.sdn ..lntdrn(,t(o..r di !ndtnes it
Gambar 2.2. Posisi Geografis 13 Pulau Terluar prioritas
o oo f l//
f') ,l .rl
*a\
l. Puhu .2. Pullu 3: Pulru 4.. Pul[ 5. Puhu S€k.tutrg'.. 6. Prlru Sebrtlk 7. Pui.u Mrrote t. Puho$lngu9. Pulru Fml
[:
10. Prl.! Fdldo ll. PllroAtutrb;h12. Prbr Btt t
It.'Purlwirr
Ke-13 pulau terluar tersebut memiliki kondisi khas yang tergantung kepada kondisi geografis serta potensi dari tiap pulau. kondisi ke- I 3 pulau terluar tersebut dapat dilihat pada dan Tabel 2.2.
Tabel2.2 Kondisi Pulau-Pulau Terluar Prioritas untuk Ditangani
P. Rondo
[)rop. Nanttroc Acch
Pulau
Darrusalam
bcrpcnghuni.Disinyalir rnerupakan
(
Ilerbatasan
dcngan ncgara lndia
ini luasnya 0.25 rniF dan tidak
tcmpat pcnyclundupan senjata Llcrlungsi scbagai pertahanan negara
P. Berhala
Prop. Sumatcra Utara
I'ulau ini tidak berpenghuni
(bcrbatasan dengan
tclnpat pcnvclundupan serta rarran perantpokan
Malaysia
)
dan
Bcrlungsi scbagai pertahanan ncgara Prop. Riau (berbatasan denuan Singapura
- [-uas hanya l0 ha, ridak berpenghuni - Tcrjadi pcrubahan taris pantai akibal pcngambilan pasir
)
- Berllngsi Prop. Riau (bcrbatasan dengan Viotnanl
-
scbagai pertahanan negara
Luasnya 22 kmr dan tidak berpenghuni Rlrrr rrrr pe nyclundupan
dan imigran
ge rap
Prop. Riau lbcrbatasan dcngan Malaysia)
Bagian Xetigu Ktbijoktrt dtn Strutrci I't'ngtlo!uu Kttxuyon I'Lrhuttt:ttn Luttl
Rauan tcrhadap pcnyclundupan dan pcndatang ilegal
183
Kebrjakan dan Stroteg/ Nasionul Pengelolaan Ka*asan Perbatason Anlarnegara di Indontsia
No Nama Pulru 6.
P. Sebatik
Kondisi
Lokasi Prop. Kalimantan Timur (berbatasan dengan
- Pulau cukup luas, berpenghuni & sudah ada kegiatan perkebunan yang tertata
baik serta aktivitas ekonomi
Malavsia)
masyarakat lainnya - Sudah terbentuk sistem kota-kota yang cukup berarti seperti: Sungai Nyamuk, Tanjung Karang, Sungai Pancang.Mempunyai rencana untuk pengembangan Kawasan Industri dan dermaga pelabuhan 7
P. Marore
Prop. Sulawesi Utara (berbatasan dengan
- Luasnya sekitar 168,5 Ha dengan jumlah penduduk 842 jiwa
Phil ipina
- Rawan penyelundupan dan pendatang
Prop. Sulawesi Utara (berbatasan dengan Phili pina
- Luas 62,2 ha & berpenghuni 631 jiwa
illeeal 8
P. Miangas
9.
P
Fani
Prop. Papua, berbatasan dengan negara Palau
l0
P. Fanildo
Prop. Papua berbatasan dengan negara Palau
- Rawan penyelundupan senjata
dan
narkotika serta pendatang illeeal - Rawan terhadap subversi, intervensi, penyelundupan dan perompakan - Rawan okupasi oleh negara lain - Jumlah penduduk sekitar ll0 jiwaRawan subversi dan intervensi negara lain
ll t2
l3
P.Asubutun (Kepulauan Tanambar)
Prop. Maluku Tenggara (bcrbatasan dengan Timor Leste)
- Rarvan terhadap subversi dan
P. Bstek
Prop. NTT (berbatasan
-
P. Wetat
intervensi pihak asing Luas 400 mz dan
tidak berpenghuni
dengan Tinror Leste)
Rawan terhadap penyelundupan dan pendatang illegal
Prop. Maluku Tenggara
Rawan penyelundupan dan pendatang
(berbatasan dengan
illegal
Timor Leste) Sumber: Dcphankam, 2003
2.3.
Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut
Kawasan perbatasan laut yang terdiri dari wilayah perairan beserta pulau-pulau terluamya memiliki potensi yang sangat besar. Potensi yang
perlu dikembangkan antara lain potensi sumberdaya alam, baik sumberdaya lahan, sumberdaya perikanan dan kelautan, sumberdaya manusi4 sertapotensi ekonomi seperti perdagangan di berbagai sektor usaha. Dengan potensi tersebut, kawasan perbatasan laut memiliki arti strategis yang perlu dioptimalkan.
Bagian KAiga
184
Keh1ukun dan Strul(g, l'cngclolaun Kmoson I'crbalosan
Lu,
Kebiiakan dan Slrategi Nasioml Pengelolaan Kmason Perbatosan Antamegara di Indonesia
23.1.
Potensi SumberdayaAlam
Peftatasan laut Indonesia memiliki potensi laut dan pesisir yang cukup berlimpah. Secara garis besar potensi perbatasan laut lndonesia
dapat dikelompokkan atas 3 kelompok besar yaitu: (1) Potensi sumberdaya alam yang dapat pulih (renewable resources); (2) Potensi alam yang tak dapat pulih (non-renewable resources); dan jasa-jasa lingkungan (erwironmental serv ices), sedangkan seklor tsaha yang dapat dikembangkan di daerah meliputi minyak dan gas, industri, transportasi dan komunikasi, pelayaran dan pelabuhan, pertanian, perikanan ungkap, pariwisat4 kehutanan" perikanan budduya kegiatan masyarakat pesisir, dan pertambangan. 2
3.1.1. Sumberdaya Alam Dapat Pulih (Re n ew a b le Re s o ur c e s)
Di p€rairan laut Indonesia terdapat berbagai potensi sumberdaya alamymg d@ pulih. Sumberdaya ini tidaklah berarti bebas dieksploitasi
t@i
tranrsdikelola secaraberkelanjtrtan. Sunrberdayaalam ini selanjutnya
diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan batas lestariny4 sehingga
kegiatan ekonominya dapat terus berlangsung tanpa mengganggu . Beberapa diantara sumberdaya perairan laut Indonesia yang dapA pulih meliputi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, perikanar\ serta bahan-bahan bioaktif.
ekosistem l.
HutanMangrove
Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan laut. Di Indonesia pada tahun I 982 tercatat sekitar 5,2 j uta hektar hutan mangrove, dimana luas hutan ini menunrn pada tahun 1993 tinggal496.185 hektar. Hutan mangrove me,miliki beftagai fungsi penting diantaranya adalatr ekologi dan ekonomi.
Fugsi ekologi hutan mangrove diantaranya adalah penyedia
nrnrien bagi biota
la4
tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam
biota penahan abrasi, angin, gelombang dan tsurami, penyerap limbah, pencegatr intnrsi air laut dan fungsi ekologi lainnya, sedangkan fungsi
Btgitt f{3. bt
Kebij&m
smtegt Pengelolaon Kmasan Perbatdsm laul
185
Kebyakan dan Slralegi Nasionol Pengelolaan Kowasan Perbotasan Antanegara di lndonesia
ekonomi yang dimilikinya adalah sebagai bahan bakar, bahan bangunan
dan konstruksi, memancing/rekreasi, pertanian, kertas" makanan, minuman, obat-obahn, peralatan rumah tangg4 tekstil dan kulit dan fungsi ekonomi lainnya. Di perairan perbatasan R[, hampir semua pulau yang ada memiliki potensi hutan mangrove yang cukup luas. Saat ini Mangrove sebagian besarrusak akibat kegiatan pertambakan dan pencurian kayu (illegal logging).
2,
TerumbuKarang
Terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Di Indonesia, luas total terumbu karang adalah sekitar 50.000 kilometer persegi. Selain memiliki fiurgsi ekologi, terumbu karang memiliki juga fi.rngsi ekonomi, walaupun di Indonesia belum banyak dikembangkan. Fungsi ekologi terumbu karang diantaranya nutrien bagi biota perairan laut, sebagai pelindung fisik (dari
gelombang), tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan bagi biota Iaut, sedangkan firngpi ekonominya adalah sebagai habitat dari ikan karang,
udang karang, algae, teripang dan kerang mutiara.
3.
Padang Lamun (Seagrass) dan Rumput Laut (Seaweed). Padang lamun tumbuh diantara mangrove dan terumbu karang.
Di Indonesia ada sekitar 7 marga dan I 3 spesies. Padang lamun memiliki frmgsi baik ekologi maupun ekonomi. Diantara firngsi ekologinya adalah: akamya menstabilkan dasar laut, perangkap sedimen, habitat berbagai macam ikan, pelindung terhadap sinar matahari serta bahan makanan dan pupuk, sedangkan fungsi ekonomi yang menonjol adalah dalam hal
industi farmasi, obat-obatan dan makanan atau minuman. Patensi rumput laut di Indonesia meliputi areal seluas 26.7 0A hektar dengan potensi produksi sebesar 4 82. 4 00 ton pertahun. Walaupun potensinya sangat besar untuk ekspor khususnya adalah mendukung industri kosmetik, farmasi maupun makanan dan minuman lainny4 tetapi perkembangannya di Indonesia masih sangat sedikit. Pemanfaatan rumput laut dalam indusni
terutama adalah dengan memanfaatkan senyawa kimia didalamnya,
186
Bagian Ketiga Kebijakan dan Strulegi Pengelolaan Kawasn Perbatosan l.aut
Kebijakan dm Strutegi Nasional Pengelolaan Kavason Perbalasan Antamegara di Indonesio
ktususnya karagenarl agar dan atgin. Karagenan merupakan bahan kimia yang banyak diperoleh dari berbagai jenis algae merah, sedangkan algin banyak terkandung dalan algae coklat.
4.
SumberdayaPerikanan Secara nasional, potensi lestari laut Indonesia mencapai 6,4
juta
ton per tahun dan telah dieksploitasi sekitar 63 persen (DKP, 2003). Potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesiaterdiri dari: pelagis besar I . 165.360 ton per tahun, pelagis kecil 3.605.660 ton per tatrun, demersal 1.365.000 ton per tahun, udang 94.800 ton per tahun, ikan karang | 4 5 .25 0 ton per tatrun, cumi-cum i 28.250 ton per tahun (DKP, 2003 ). Tabel 2.3 menyajikan data potensi ikan dan tingkat pemanfaatannya menurut wilayah pengelolaan perikanan (WPP) pada tahun 2003.
Tabel2.3. Potensi Sumberdaya lkan dan Tingkat Pemanfaatannya Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan(WPP) WPP
Potensi
Prod uksi
(1000 ton)
(1000 ton)
Sclat Malaka
276,03
[-aut China Sclatan Laut Jawa
|.057,0s
89,28 379,90
Overfishing (>100%)
1.094,41
Overfishing (>100%) Underfi shing (7 0,50o/o) Underfi shing (82,19o/o) Underfishing (33,46%) Underfi shing (37,47o/o)
3
Laut Scram dan Tcluk Tomini
796,64 929,72 277,99 590,82
Laut Sulawesi dan Samudcra
632,72
237
77 | ,55
263,37 623,78 4.069.42
Sclat Makassar dan Laut Florcs
Lrut
Banda
Pasifik Laut Arafura Samudera Hindia Total Nasional Sumbcr
5.
r.076,89 6.409.21
Strtus Pemenfrrtan
5,45 228,48 65
197,64
,l
I
Underfi
sh in
g
(3 5,9 4o/o')
Underfishing (34,14%) Underfishing (57,92%) Underfish ing (63,49o/o)
: DKP (2003)
Bahan-bahan Bioaktif
Bahan-bahan bioaktifmerupakan bahan kimia yang terkandung dalam biota laut seperti omega-3, sunclorela dan lain sebagainya. Di Indonesia pemanfaatan bahan-balran bioaktif ini belum berkembang,
Baglan Kdga Kebijakan dan Srategi Pengelolaan Kwasm perbatasn Laur
187
Kebijakan dm SlruleYi Nasionor Pengelolaan Kmrcan l>erhalasan Anlamcgara di lrtdonesia
sedangkan di luarnegeri seperti Jepang, Korea ataupun lv{alaysi4 dimana industri bioteknologi sudah berkembang pesat, eksploitasi bahan-bahan aktif ini sudah dikembangkan dalam skala ekonon:i yang cukup besar'
2.3.1.2.
Sumberdaya Alam Tidak Dapat Pulih (Non Renewable Resoarces)
Sumberdaya alam tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari 3 kelas: Kelas A yaitu mineral strategis yang
terdiri dari minyak, gas danbatubara, Kelas B yaitu mineral vital yang terdiri dari emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi, dan cromite, serla Kelas C yang terdiri dari mineral industri dimana didalamnya termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin dan pasir. Kasus teraktriryang muncul mengenai balun galian C di perbatasan adalah
masalah eksporpasir laut ke Singapura, yang banyak menimbulkan pro dan kontra terutama disebabkan belum tersediannya kebij akan eksploitasi
swnberdaya alam di perbatasan.
2.3.2.Potensi Sumberdaya Manusin (SDM) Seperti halnya potensi kekayaan alam laut lndonesia yang sangat berlimpah, potensi sumberdaya manusia Indonesia juga sangat besar,
walauprur dengan kualitas sangat rendah. Potensi tenaga kerja lndonesia yang besar ini memang tidak tinggal di daerah perbatasan, tetapi memanfaatkan daerah perbatasan dan pulau-pulau di perbatasan sebagai transit untuk bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia yang sangat besar ini merupakan potensi untuk mengembangkan kawasan perairan perbaksan, khususnya kawasan-kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga yang ekonominya reiatif lebih baik seperti Singapur4 Malaysia dan Australia. Ketiga negara ini walaupun secara ekonomi maju tetapi
masih sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk memperluas berbagai aspek pertunrbuhan ekonominya. Penduduk yang tinggal di pulau-pulau perbatasan pekerjaannya sangat beragam. Untuk pulau-pulau seperti Nunukan, Sebatik serta Kepulauan Riau, Batam, dan Karimgq bekerja di sektorjasa lebih menjanjikan dibandingkan sektor
188
Bagian Keliga Kehilakan dan Slrate1i Pengelolaan Kmason Perhatasan Laul
Kebijakan dan Slrulegi Nosionol Pengelolaan Kawosan Perbolasan Anlarnegaro di lndonesia
lainnya. Untuk pulau-pulau yang masih terisolir, penduduknya sebagian besar adalatr petani dan nelayan, atau petambak.
2.3.3.
PotensiPengembanganKawasan Perbatasan Laut
2.3.3.1. Posisi Strategis Kawasan Perbatasan Laut Perbatasan laut Indonesia memiliki posisi strategis dalam hal peluang pengembangan ekonominya. Beberapa hal yang menjadikan posisi perbatasan laut penting dalam menciptakan peluang pengembangan ekonomi diantaranya: (a) sumber daya alam kelautan yang melimpah; (b) akses pasar intemasional yang relatif dekat; (c) keberagaman budaya dan keterbukaan masyarakatnya; (d) sudah adanyajalinan perdagangan
ftadisional antar negarayang telah berlangsung lama. Dengan diakuinya Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang
dideklarasikan sejak Deklarasi Juanda 1957 sanrpai sekarang, dimana posisinya terletak di persilangan 2 benua dan 2 samudra, maka sesuai dengan ketentuan UNCLOE Indonesia harus menyediakan SZOCs (Sea Line Communications)dimana telah disepakati untuk membuka aluralur pelayaran yang dapat dilayari oleh pelayaran intemasional tanpa henti. Altr-alur pelayaran ini yang telah disepakati ada 3, yaitu:
(1). (2). (3).
Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) yang meliputi Selat Malaka Selat Sunda dan Laut Cina Selatan; AlurLaut Kepulauanlndonesiall (ALKI II)yang meliputi Selat lnmbok, Selat Makasar sampai Laut Sulawesi; Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III) yang meliputi alur pelayaran dari NTT, Maluku dan Papua sampai ke Philipina.
Ketiga alur tersebut merupakan alur-alur pelayaran Utara - Selatan sedangkan alur lain yang masih belum ditetapkan adalah alur pelayaran Barat - Timur. KetigaAlur Laut Kepulauan Indonesia yang telah dibuka memiliki posisi strategis baik yang sudah berkembang secara ekonomi (di Kawasan Selat Malaka) maupun yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi (Kawasan Selat Makasar dan Laut
Bagian Kctlga Kebyakan dan Strutegi Pengelolaan Kawa.san Perbatoson Laut
Maluku).
189
Kebijakan don Slraregi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Anlornegara di Indonesid
Dengan dibukanya ke tigaALKI ini maka kompleksitas yang dapat terjadi di sepanjangAlKl ini tidak hanya terkait kegiatan pelayaran non-
militer tetapi juga kegiatan pelayaran militer seperti armada perang. Indonesia mempunyai beban tambahan dengan adanya ALKI ini, dimana permasalahan di ALKI seperti pembajakan, terorisme, serta gangguan lain seperti ranjau dapat digunakan untuk menyudutkan posisi lndonesia di dunia intemasional. Kaitan langsung antara pembukaan ketigaAlKl dengan pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitamya memang tidak adq
karena kapal-kapal asing yang melewatinya harus berjalan terus tanpa
henti kecuali ada masalah tertentu. Hanya saja, ketiga alur yang dibuka ini merupakan kawasan sfategis untuk perdagangan sejak zaman dahulu
(alursutera). Dari ke tiga ALKI yangada saat ini ALKJ I merupakan alur yang sudah sangat ramai dilayari oleh pelayaran-pelayaran intemasional, dimana banyak membuka peluang-peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitamya. Hal ini mengakibatkan pengamanan alur ini menjadi lebih berat di bidang KAMLA, sedangkan ALKI II dan III masih sangat jarang dilayari oleh kapal-kapal asing, dimana hal ini mengakibatkan monitoring alur laut ini meqjadi lemah. Selain itrf terdapat berbagai ancaman yang timbul akibat dibukanya ALKI sebagai j alur terbuka pelayaran intemasional, seperti kemungkinan pencemaran akibat tumpahnya tanker-tanker pengangkut minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya, serta risiko kemungkinan kecelakaan akibat tabrakan kapalmakintings. Untuk mengantisipasi hal ini, telah dibenhk satu Tim Pengarah Program Pengembangan Sistem Pengendalian Dampak Kecelakaan Kapal melalui SK Menko Perekonomian nomor Kep.23Av1enkorr/04/ 2A04. Dari tahun 1967 sampaiz0}z,telah terjadi 97 kali kecelakaan kqpal dengantumpahan minyak yang membawa musibah pada lingkungan laut danhayatinya, diantaranyaterjadi di Selat Malaka (2 kali), Laut Andaman, Selat Singapua (3 kali), Cilacap, Mulut Sungai Serawak, Laut Natuna, Tegal dan di selatan Johor. Untuk tidak mengurangi peluang ekonomi yang sudah ada di alur-alur pelayaran intemasional yang
190
Bagian Xeltga Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kmasan Perbatasan Laut
Kebiiakan dil Sta,egi Nasional Pengelolaan Kmasan Perbatasan Antarnegara di Indonesra
telah ditetapkan, maka pengamanan di ALKI harus dilakukan dengan sungguh-sunguh dan terpadu.
2.3.3.2. Peluang Kerjasama
Luar Negeri
Posisi perbatasan laut Indonesiayang strategis serta berbatasan dengan I 0 negara tetangga mengindikasikan adanya peluang kerjuuama yang dapat dikembangkan menjadi peluang-peluang ekonomi lainnya. Kerjasama perbatasan laut yang dapat dikembangkan antara lain adalah:
(l)
Kerjasama pengelolaan lingkungan perairan seperti terumbu karang, mangrove, serta aspek-aspek lingkungan lainnya seperti membatasi terjadinya lalu lintas angkutan 83; penanganan dampak asap lintas b atas (h e gd e p o I I ut i o n), peletakan status sumberdaya alam lintas negara (misalnya pengelolaan sungai lintas negara)
(2)
Kerjasamadalam mengatasipenyelunduparL pendatang illegal serta perdagangan manusi4 baik pada nre-rute reguler dan legal (contoh pelayaran ferry antara Batam - Singapura Tanjung Pinang - Johor Baharu, Nunukan - Thwau) maupun pada rute-rute gelap (dapat dilakukan melalui jalur laut, pantai dan pulau-pulau di perbatasan lndonesia yang kurang mendapat perhatian dan monitoring dari pemerintat4
(3)
Kerjasama dalam pengembangan riset dan teknologi kelautan seperti: melalnrkan ekspedisi laut benam4 kajian mengenai island biodiversityserta kajian lain yang menjadi common interest antara Indonesi.a dengan negara tetangga;
(4)
(5)
Kerjasama dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan dan sumberdaya kelautan baik dalam lingkup Batas Laut Teritorial (BR), Batas Zona Ekonomi Ekslusis (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), maupun Batas Z.onaTarnbahan (BZT); Kerjasarna-kerjasama lainnya di perairan perbatasan RI.
Kerjasama ekonomi yang saat ini sudah banyak dilakukan adalah dengan Malaysiadan Singaptna seperti: Pemda Kalimantan Timr:r dengan Negeri Sabah (Malaysia), Pemda Kalimantan Barat dengan Negeri
Bagian Kaiga Kebijokan dan Strategi Pengelolaon Kavasan Perbatasan l.aut
l9l
Kebijalun dnn Strategi Nal|r.tnal Pengelolaan Kawas?m I'erbatassn Antarnegara di lru)onesia
Sar,awak (Malaysia), Pemda Riau dengan Negeri Johor (Malaysia) dan Pemerintah Singapur4 Pemda Sumatera Utara dengan Negeri Perak dan
Negeri Selangor (Malaysia), PemdaNanggroe Aceh Darussalam dengan Negeri Kedah (Malaysia), Negeri Perlis (Malaysia), Pemerintah Thailand
danPemerintahlndia. ?.3.3.3. Pelunng P*rdagangan dan Pengembangan Ekonomi Perdagangan dan perekonomian perbatasan laut ditandai dengan
hilir mudiknya kapal barang dan ferry dari wilayah kepulauan di Indonesia ke negara tetangga, Pintu masuk tradisionil melalui laut yang sering dilakukan oleh para pedagang tradisional adalah dari Nunukan (Kalimantan Timur) ke Tawao (Sabah), dari Bitung (Sulut) ke Thhuna (Sangihe-Talaud) menuju ke Mindanau (Philipina Selatan), dari Batam ke Singapura, dari Bintan ke Stulang Laut (Johor), dari Tanjung Balai Karimunke Kukup (Johor), dari Riaudaratanke Melaca, pelayaranpelayarannadisional laindi Selat Malak4 taut Cina Selatarl Laut Sulawesi ataupun kepulauan Maluku dan NTT ke negara tetangga Kerjasamaperdagangan dan ekonomi di perbatasan laut trndonesia meliputi berbagai sektor yang dapat dikembangkan seperti : (I
)
(2) (3) (4) (5)
Pariwisata: Hotel dan resort, pantai, taman laut, olahraga. Salah satu contohyang sudah dikembangkan adalah di Lagoy, Pulau Bintan yang berbatasan dengan Singapura;
Perhubunganantarnegara:ferrydanangkutanbarang,dimana untuk jalur penyeberangan ke negara tetangga sudah ada kesepakatan mengenai pembagian j alur dan pelayanan kapalkapal ferryyang ada; Perdagangan : Perdagangan lintas batas, realisasiAFTA, BIMP
EAGA-AIDA; Investasi:Peluanginvestasiolehnegmatetanggadipulau-pulau sekitarperbatasan; Fasilitas transit dan pelatihan suplai tenaga kerja Indonesia ke negara tefangga yang membututrkan. (Contoh: Pulau Nunukan Sebatik)
Bagian Kdlga
192
Kehijakan dan Stmtegi Pengelolaan Kawasan Perbatasan l,aut
Kebijakan dan Slrolegi Nasiondl Pengelolaan Kawasan Perbalasan Antarnegora di Indonesia
Tabel 23. Peluang Pengembangan Pulau-pulau Terluar No
Propinsi
Kewesrn Perbatrsan
Pulru-Pulru
Lrut
l.
Aceh (NAD)
Kecil
P. Rondo, P. Weh
Peluang Pengem ba nga n
Rondo
Riset dan ekoturisme, transit perdagangan
Berhala
Riset dan ekoturisme,
(Sabang), P. Breuh
(dengan India, Malaysia, Thailand) .,
Kaw. Kepulauan di Perairan Selat Malaka (dengan Malaysia)
Sumut
Riau
5
transit perdagangan Industri, Pariwisata,
Kws. Kepulauan Riau
P. Nipah,
(dengan Singapura dan Malaysia)
P. Karimun
perdagangan dan jasa,
P. Nongsa, P. Sentut,
perikanan, akuakultur
P. Pelampong 4
P.Tongkong Malang Biru,
Migas, Industri,
P.Tongk.Berlayar,
jasa, perikanan,
P P
Damar, Mangklai, P Sekatung dan P. Subiu Kecil
pertanian dan
Kws. Kep. Nunukan
P. Sebatik dan
(dengan Malaysia)
P. Nunukan
Industri,perdagangan, perkebunan, tambak
Kws. Kep. SangiheTalaud (dengan
P. Miangas,
Perikanan, pariwisata.
P Kawio, PBatu-
lingkungan laut.
Philipina)
bawaikang,
Kws. Kep. Natuna
Riau
(dengan Malaysia dan China)
5
6
Kaltim Sulut
pariwisata
P. Kakarutan, P.lntata,P. Marore dan P. Marampit
:,
Papua
pcrdagangan dan
Kws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan negara Palau)
P.Brass,P.Liki, P.Bepondi, P Fanildo,P.Fani,
Tambang, peri kan an,
pariwisata,akuakultur
P. Jiew, P.Budd dan
P Mioussu 8
Maluku
Kws. Gugus Kep. Leti dan Babar (dengan Timur Leste)
P.Meatimiarang, Pertanian, perikanan, P. Masela,P.Batarakuakultur,Pariwisata kusu,P.Selaru Barat dan P Asutubun
9
NTT
Kws. Kep, Alor
P Dana dan
dengan Timor Leste dan Australia
P.Mangadu
Sumbcr
: Diolah dari Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dephankam (2002)
Bagian Fdga Kebijakan don Straaegi Pengelolaan Kwason Perhalasm Lau!
193
Kebqakan dan Struregi Naaonal Pengektlaan Kawason I'erbalasan Anramegaru di lnduneila
2,3.3.4. Peluang Fengembangan Perikanan Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia dikaruniai dengan potensi sumberdaya alam, khususnya Sumber Daya Perikanan (SDP) yang cukup melimpatr. Berdasarkan hasil temuan terakhir dari
Komisi
Stok lkan Nasional ( 1999), stok ikan di perairan Indonesia mencapai angka 6,4juta ton yang tersebar di sembilanwilayah pengelolaan perikanan
(WpP). Dari potensi sumberdayaperikanan tersebut di atas, potensi perikanan pel4gis besar memiliki dimensi perbatasan karena sebagian besarjenis ini tergolong dengan apa yang disebut denganjenis transbowndary and high migratory species (TBHM) seperti jenisj enis tuna dan
ikan miri p ttlr:ra (tuna-
| i ke
d
fi s h). Jeni s ikan ini memiliki
sifat niaya (mengembara) yang tidak mengenal batas adminishasi sebuah negara dan oleh karena itu diatur secara khusus dalam LTNCLOS (1982).
Dalam konteks ini, Indonesia memiliki tugas yang sangat besar untuk mengelolajenis-jenis ikan TBHM ini karena selain memiliki nilai ekonomi tinggi (ekspor tuna Indonesia adalah terbesar kedua setelah udang), secara geopolitik pengelolaan sumberdaya ikan jenis ini juga penting dalam konteks perbatasan antar negara, khususnya yang terkait
dengan konsepsi ZEE. LfNCLOS (1982) mengisyaratkan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam diwilayah ZEE dimungkinkan sebatas 200 mil dari wilayah laut teritorial. Dengan demikian secara teoritis, persoalan ZEE dapat dilihat sebagai sebuah persoalan "property right" sebuah negara pantai (coastal stares) yang dalam konteks pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat didekati dengan teori "right-based fishing". Secara teoritis pula pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah ZEE harus rnernpertimbangkan faktor "shared-rsso urce$" antar negam tetangga (neigkborhoodsfares) khususnya yang menyangkutjenis-jeni s ikan IFIM
(Neher, et.al, 1988). Diiihat dari aspek ini, makawilayahpengelolaanperikanan 0,"P) 1 (SelatMalaka), WPP 2 (Laut China Selatan), WpP 7 (Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik), WPP 8 (Laut Arafura) dan WPP I (Samudera
Hindia) merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang patut
194
Eagian Keliga Kehtjakan ddn Strdtegi I'engelolaan Kawosan Perhatasan Laut
Kebiiakan dan Strutegi Nasional di Indonesia
Pengelolaan Kawasan Perbatqson Antamegaru
mendapatkan perhatian khusus dalam konteks pengelolaan perikanan regional antar negaxa seperti yang diiisyarafkan oleh FAO melalui dokumen
Code of Conduct
for
Responsible Fisheries (CCRF). Tabel I
menyajikan disUibusi potensi ikan dan tingkat pemanfaatannya di wilayatr yang terkait dengan perbatasan laut saat ini di Indonesia.
Tabel2.4.
Sebaran Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdava Perikanan STHM di Indonesia WPP
l0)
Selat Malaka
27.67 (>100)
Laut China Selatan
66.08 (53.21)
Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik
r75.26 (87.54)
Laut Arafura
50.86 (67.93)
Samudera Hindia
386.26 (48.74)
Keterangan Sumber
Potensi (ton
: Angka dalam kurung menunjukkan tingkat pemanfaatan (%)
: DKP (2003)
Dalam konteks sumberdaya perikanan, pengelolaan konflik perbatasan antarwilayah menjadi sangat penting. Seperti yang disinyalir oleh Thebaud (1997),bahwa secara global pemanfaatan sumberdaya perikanan transboundary dan high-migratory species (THM) terus meningkat sehinggadalam beberapakasus menimbulkanbetbagai masalah, mulai dari soal perebutan SDP di suatu wilayah perairan tertentu (Cod
Wars dilslandia, problem doughnut hole di Laut PasifikUtaradekat Alaska atau diberlakukannya Hague Line yang membatas perairan George Banks antara Amerika dan Kanada), hingga praktek pencurian
ikan (probl em Flag of Convenience, IUndang-Undang Fishing, dll).
Brian J. Rothschild dari the Center for Marine Science, lvlawtnrsefis rnengid€ntifikasi persoalan ini melalui
sebuah kritikan bahwa
selain disebabkan oleh paradigma klasik bahwa laut bersifar open access
serta adanya pandangan ocean as a vast unlimited frantier, krisis perikanan global sedikit banyak didorong oleh disatrkannya LINCLOS
Baglan Kcdga Kebijakan dan Strategi Pengelolacn Kwasan Perhatosn Laut
195
Kebtjukan dan Stdtegi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbalusan Antarnegara di lndonesia
(United Nations Convention on the Low of the,Sea) padatanggal 30 April 1982 oleh 133 n€garaparitai di dunia. Sesuai denganpengesahan tersebut, konsep Zona Ekonomi Hksklusifmulai diakui dan negara-negara
pantai berhak akan tambahan 200 mil dari titik terluar wilayah laut teritorialnya" Indonesia sendiri telah meratifikasi TINCLOS 1982 melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap I"JNCLOS I 982 yang kemudian diamandemen meqjadi UndangUndang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan lndonesia. Dalam praktekny4 pemanfaatan dan pengelolaan ZEE didominasi oleh aktifitas penangkapan ikan. Bahkan ada klausul yang menyebutkan bahwa apabila suatu negara telah menyatakmr tidak memiliki kapasitas untuk menangkap ikan di ZEE-ny4 maka negara lain berhak memanfaatkannya. Saat
ini sekitar 90 pe$en dari hasil tangkapan dunia dihasilkan
dari wilayah ZEE. Walaupun pada dasamya konsep ZEE ini memberikan
alternatif bagi masalah klasik open frccess yaitu dengan memberikan kewenangan bagi negara untuk mengelola sumberdaya di Z-HErny4 namrxl konsep ini tidak selalu dapat menjadi the best advantage bagi negara tersebut. Dengan kata lain, manfaat optimal dari konsep ZEE tidak akan
tercapai tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keberlaqj utan. Dalam kontsks Indonesia, isu utamanya adalah isu perbalasan laut antarwilayah seperti yang terjadi di perairanTalaud dengan kawasan Davao di Filipina dan kawasan perairan selatan Jawa Tirnur, Bali dan Pulau Nusa Tenggara yang berbatasan dengan kawasanperairan Ausfrnl in.
Dalam konteks ini, diperlukan paradigma global pengeli:laan swriherdaya mengingat banyak sumberdaya ikan ekonomis penting seperti tuna tergolong sebagai highly migratory sekaligus transboundary spec ie s. Dengan demikian, penguatan infrastruknr ekonomi dan politik kawasan perbatasan dalam konteks pengelolaan bersama antarwilayah (regfunal fisheries managemenf) seperti yang telah menjadi "keharusan" dalam
dokumen Code ofConduct for Responsible Fisheries (CCRF)-FAO.
196
Bagfun Ketigt Kebijakan don Strulegi Pengekilaan Kawason I'erbdtasan l,aut
Kebijakan tlan Strategi Nasional Pengelolaun Kawosan Perbetasun Antamegant di Indonesiq
Dalam konteks ini, beberapa entitas pengelolaan perikanan regional yang melibatkan kawasan perbatasan laut Indonesia adalah IOTC (lndian Ocean Tuna Commission) dan CCSBT (Commission for Conservation of Southern BluefinTuna) seperti yang disajikan dalam Gambar 2.3 dan Gambar 2.4
Gambar 2.3. Kawasan Pengelolaan Perikanan Tuna Samudera Hindia (IOTC) 12tr
8{1.
l4f
4m0 Mil6
Gambar 2,4.Kawasan Pengelolaan Sumberdaya Tuna di Kawasan Selatan Australia (CCSBT)
30e
100
loo
10L
6000
O
6000
12000 Miles
Bagian Ketiga Kebijukan dun Stratelli Perryeblaan Kuwasun Perbqtusan
ltut
t97
Kebijakan dan Slralegi Nasronal Pengelolaan Kowaran lterhatasan AntunrcEaru
2.4.
&
lndonestu
Permasalahan Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut
2.4.1. Gambaran Umum Perbatasan laut RI yang cukup panjang dan meliputi pulau-pulau
kecil yang tersebar disepanjang perbatiasan, sangat menyulitkan kegiatan pemantaun dan pembangunan yang direncanakan. Dengan terbatasnya anggiuan dan prasarana laut yang dimiliki, banyak timbul berbagai permasalalm yang hingga saat ini masih sulit untuk diatasi. Hasil elaborasi berbagai sumber, diantaranya dari Departemen Pertahanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Dishidros TNI-AL serta Pemerintah Daerah munperlihatkan gambaran umum wilayah perbatasan laut sebagai berikut:
(l) (2)
Tidak mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan pftNarananya karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya j auh dari puat pertumbuhan serta penduduknya sedikit; Pengawasan perbatasan yang lemah sehingga mengakibatkan rawan penyelundupan dan pendatang illegal serta rawan terhadap
(3)
intervensi dan okupasi negara lain (pertahanan); Aparat penegak hukum sangat terbatas, sehingga rawan terhadap masalah keamanan dan penegakan hukurn;
(4)
Terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber kekayaan alam, tempat pembuangan limbah serta berbagai aspek
linghnganlainnya
(5) (6) (7)
Belum termanfaatkannya potensi yang besar untuk kegiatan wisata bahari dan budidaya laut; Di daerah tertentu seperti Kepulauan Riau dan Karimun serta
Nunukan dan Sebatik, sektor perdagangan danjasa berkembang sangatpesat; Beberapa pulau lokasinya sangat stategis sebagai tempat pangkalan pertahanan seperti di Kepulauan Natuna.
2.4.2.Isu dan Permasalahan Dari uraian gambaran umum diatas, sejumlah isu dan permasalalun di kawasan perbatasan laut meliputi:
Bagltn l(aiga
198
Kebryakon dan Stmtegi Pengelolaan Kawuan Perbatosan Laut
Kebiakan dan Strdtegi Nasional Pengelolaan
(l) @
Kmuon Perbatasdn Antarnegaru di Indonesia
Komunikasi daninfiastukturdipulau-pulauterluarsangatminim; Garis baras laut yang belumjelas, sehingga memudahkan pencurian
ikanolehpihakffiirg;
(3)
Kondisi lingkungansemakinrusak, baik secaraalamiah ataupun aktivitas masyarakat yang tidak terkendali seperti pengambilan pasir yang dapat menrbah garis pantai )4ar€ ada Selain itu, faktor alarliah
seperti abrasi pantai juga banyak ditemui di pulau-pulau terluar perbatasan yang dapat mengakibatkan lenyapnya pulau tersebut;
(4)
Keseqianganpembangrrnandimanakondisimaryarakatyangtinggal di pulau-pulau perbatasan dan terpencil sangat memprihatinkan akibat minimnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
(5)
Kualitas SDM di pulau-pulau terluaryang berpenghuni masih rendah, terutama karena sulitnya mendapatkan pendidikan serta minimnya pendapatan dan tingkat kesejatrteraan masyarakat;
(6)
Rawan dari aspek keamanan seperti perampokan dan bajak laut, karena banyak lokasi yang tidak terjangkau oleh aparat hukum dankeamanan;
(7)
Rawan dari aspek pertatranan karena sangat mudah untuk diokupasi oleh negara lain akibat keterbatasan patoli laut yang ada. Selain itu juga disinyalir oleh pihak TNI banyak pulau-pulau di perbatasan yang dijadikan tempat penyelundupan senjata;
(8)
Rawan terhadap penyelundupan barang-barang illegal seperti narkobq
(9) Rawan terhadap imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga; (I
0) Kondisi pulau sebagian besar tidak berpenghuni,
atau telah dihuni
oleh imigran gelap dari neg$a-negara tetangga;
(l
l)
Keurcnanganpengelolaanyangbelumjelas
sehinggabanyakpotensi
yang belum termanfaatkan.
Eagbn Kdga Kebrldket dan Strategt Pengelolaan Knasan Perbalasan I'aut
l99
Kebijakan dan Strutegi Nasional Pengelolaan Kawason I'e rbalasan Anta rnega ru di I ndones ia
Tabel2.5. Isu dan Permasalahan Strategis Pulau-pulau Terluar Yang Dominnn No
P
rop i nsi
Puhu-Pulau Kecil
Kawrsan Pcrhrtasrn
Lrut
Isu dan Pcrmas*lahan Stratesi$
l.
Aceh (NAD)
2.
Sumut
J
Riau
P
Rondo, P. Weh
P.
(Sabang), P. Breuh (dengan India, Malaysia, Thailand) Kaw. Kepulauan di Perairan Selat Malaka (dengan Malaysia) Kws. Kepulauan Riau (dengan $ingapura dan
Rondo
P. Berhala
Kgtefbatasan prasarana pengawasan perbatasan
P. Nipah,
Penyelundupan, pendatang ilegal, eksploitasi SDA secara berlebihan
P.Karimun, P. Nongsa,
Malaysia)
Sentut, P. Pelampong P.tongkang Malang Biru, P. Tongkong P,
4
Riau
Kws. Kep. Natuna (dengan Malaysia dan Cina)
Keterbatasan prasarana pengawasan perbatasan
Keterbatasan prasarana sosial ekonomi dan pertahanan
Bcrlayar, P. Damar, P.Mangklai, P.Sekatung dan P.Subiu Kecil 5
Kaltim
6
Sulut
Kws" Kep. Nunukan (dengan Malaysia) Kws" Kep. SangiheTalaud (dengan
PSebatik dan P.Nunukan
Philipina)
P.Batubawaikang,
P.Miangas, P. Kawio, P.
Ketorbatasan fasilitas sosial ekofiomi dan keamanan
Kakarutan,
P.lntata, P,Marcrte dan 7
Papua
Kws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan ncgara Palau)
P. Marampit P. Brass,P.l".iki, P. Bepondi.
Kctcrt atasan fasilitas sosial ekononri
P. Fanildo, P.Fani, P. Jiew, P.Budd dan P.Mioussu
I
Maluku
Kws. Cugus Kep. Leti dan Babar (dengan Timor Leste)
P.Meatimiarang, P. Masela,P.Batar-
Keterbatasan fasilitas sosial ekonomi
kusu,P.Selaru Barat
dan PAsutubun 9
NTT
Kws. Kep" Alor dengan Timor Leste dan Australia
Sumber
200
P.Dana dan P Mangudu
Ksterbatasan fasilitas sosial ekonomi
: Diolah dari Dept. Kelautan dan Perikanan dan Dephankam (2002)
Bagiail Ketiga Kebijakan dan Slrilte9i l'engelolaan Kawasan Perbalasan Laut
Kebijakan dan Strulegi Nasioml Pengelolaan
Kwasan Perbalasan Antamegaro di Indonesia
Isu dan permasalahan strategis perbatasan telah banyak diungkapkan, baik oleh instansi teknis di pusat mauptur oleh Pemerintatr Daerah. Walaupun demikian, hingga saat ini penyelesaiannya secara struktural
hlum dilahrkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan aturan-
aturan yang ada serta adanya berbagai kepentingan yang ingin dimasukkan
dalam penyelesaian permasalahan termasuk adanya tarik menarik antara
kepentingan pusat dan daerah.
Berbagai isu dan permasalahan strategis sebagaimana berkembang diuraikan diatas dapat dikelompokkan menjadi
(l)
:
Potensi ekonomi pulau-pulaukecil di perbatasanbelum banyak dikembangkan dan dioptimalkan. Potensi yang sangat menonjol terutama adalatr perikanan dan pariwisata serta potensi kelautan
lainnya belum banyak dikembangkan, karena keterbatasan prasarana dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Selain
itu kawasan perbatasan memiliki posisi stategis karena langsung
(2) (3) (4)
berhadapan dengan dunia intemasional; Permasalahan garis batas antar negaradankedaulatan wilayah RI, dimana hingga saat ini banyak titik-titik koordinat batas yang belum
disepakati oleh kedua negara yang berbatasan; Kesenjangan ekonomi yang manbawa dampak distabilitas sosialpolitik yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa; Permasalahan pertahanan negara dan pengawasan laut serta kepulauan terluar, terutama yang tidak berpenghuni sangat rentan terhadap pendatang illegal, infiltrasi dan okupasi oleh pihak luar.
Selain itu kawasan perbatasan banyak digunakan sebagai jalur lintasan terorisme intemasional, penyelundupan senjata serta barang-
(5)
barang yang terlarang dan berbahaya lainnya;
Permasalahan keterbatasan prasarana wilayah, khususnya di perbatasan yang terisolir dari jangkauan transportasi dan
prasarana perhubrurgan, sehingga banyak pulau-pulau terpencil
(6)
komrurikasi;
Permasalahankelembagaandankejelasanpembagian wewenang termasuk permasalahan mengenai CIQ, dimana sering terjadi tarik
ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
Bagian Kcdga Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Knosan I'erhatosm l.aul
201
Kebijakan dan Slrategi Nasional I'enge ktlaan K awaran Pe rbatasan Antarnegara di lndones ia
(7)
Permasalahanpenegakanhukum,hal iniditandai denganmaraknya penyelundupan kayu illegal, pencurian ikan, serta perdagangan
marusia
2.5,
KebijakanPengembangan
2.3.1. Dasar Pertimbangan Kebijakan pengembangan pulau-pulau terlu,ar di perbatasan tidak lepas dari visi-misi pengembangan kawasan perbatasan secara umum. Kebijakan yang diturunkan, tidak lepas dari faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan dimasa yang akan datang, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan
peluang yang terjadi akibat perubahan regional dan global. Berbagai kecendenrngan perubahan global dan regional yang terjadi diantaranya:
(1) (2) (3) (4)
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang sangatpesat; Liberalisasi perdagangan intemasional dan tumbuhnya kawasankawasan perdagangan bebas di Asean dan Asia Pasifik; Perkembangan teknologi transportasi yang memicu pesatnya perpindahan orang danbarang lintas negara; Meningkatnyakerjasamaekonomi sub-regional IMT-GT, IMSOT, BIMP-EAGAdanAIDA;
(5)
Kejahatan terorganisir lintas negara (terorisme internasional, penyelundupan, perdagangan manusia);
(6)
Perubahan iklim global, pemanasan suhu air, lagt, pencairari es di kutub utara dan meningkatnyapermukaan air laut;
(7)
Pencemaranakibatangkutanlautdanpe limbahbahanbahan berbahaya dan beracun'
Sedangkan faktor penentu dari dalam yang harus diperhatikan dalam ponyusunan kebijakan ini adalah:
(l)
202
Otonomi daerahyang diikuti denganpemekaranwilayah Provinsi dankabuPaten;
Saginn Xetiga K$ijakan ddn Slrategj Pengelolaan Kawasan Perbatasan I'aul
Kebijakm dan Strotegi Nosional Pengeloloan Kau'ason Perbdason Anlamegaru di lrdonesia
@ (3) (4) (5) (6)
DemokratisasidanFlAM; Konflik sara yang mengarah
pada gerakan separatisme;
tlankamdanpenegakanhukum; Belum pulihnya perekonomian nasional (perbankan sebagai medidor); Sutupolitikyangt€rushfluktuasi secaraqiam.
Hal tersebut diatas akan memberikan beberapa skenario pengonbangankawasan perUAasan seeerti dalam hal:
(l)
Kawasan perbatasan laut mengadopsi baik fungsi pertatranan mapun fungsi ekonomi secara bersamaan;
@
Kawasanperbatasanlauttetapmen
(3)
Kawasan perbatasan laut yang lebih mengedepankan fungsi ekonomi, yaitu perd4gangan dan tansportasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
(4)
fungsipertahanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang semakin meningkag sedangkan keadaan keamanan negara belum stabil;
IGwasan perbatasan laut yang lebih mengedepankan fungsi ekologi dan pelestarian linghmgan, yaitu pulau-pulau terluar yang saat ini kritis baik akibat gejala alam maupun ulah mantrsia
2.5.2. Kebijakan Pengembangan Dengan memperhatikan potensi, peluang, permasalatran, dan kendala pengembangan sebagaimana diuraikan diatas, maka kebrjakan yang ditetapkan perlu ditangani dari berbagai aspek seperti:
(l)
Aspek Ekonomi, bertujuan meningkatkan perekonomian perbatasan laut dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan
(2)
ekonomi dan kerjasama antar negara; Aspek Hankam dan Prasarana, lebih bertujuan untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan laut beserta peralatan dan prasaftna penunjangnya;
Bogian Xdga Kebijakan dan Srategi Pcngelolaan Kavasan Perbaluon Inut
203
Kebijakan dan Strolegi Nosional Pengelolaan K avo.san Perhalasan Anlarnegara di lndonesid
(3) (4)
Aspek Pengembangan SDM, Yong berorientasi dalam meningkatkan kemarnpuim pengelolaan laut dan pesisir dengan teknologi dan SDM yang unggul; AspekKelestarianLingkgnganLautdanPesisir,benifatkonservatif dalam rangkamenjaga kelestarian lingkungan di perbatasan laut.
2.5.2.l.Kebijakan Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Kawasan perbatasan laut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan. Dibeberapa lokasi seperti di Kawasan Laut Sulawesi dan Selat Makasar, lokasinya berhadapan langsung dengan pusat-pusat perhrmbuhan negara tetangg4 dimana terdapat pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan (Malaysia dan
Singapua). Untuk menang|
perlu untuk dilahrkan. Untuk melaksanakanny4 serangkaian kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:
(1) Pengembangan
kawasan strategis perbatasan laut secara selektif
sebagai pusat pertumbutran;
(2) Menciptakan iklim investasi yang kondusifdi pulau-pulauterluar yangpotensial; (3) Peningkatansaranadanprasaftna transportltbi dantelekomunikasi; (4) Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga. N1
2.5,2.2. Kebijakan Ditinjau Dari Aspek Hankam Kondisi perbatasan laut yang luas, menyulitkan untuk melakukan monitoring dibidang pertahanan dan keamanan karena minimnya prasarana yang dimiliki. Thntangan yang semakin meningkat dengan kemajuanteknologi saat ini, perlu mendapat perhatian untuk diantisipasi. Pencurian ikan di perairan laut Indonesia yang masih cukup
204
Bagian Ketiga Kebijakan dan Stategj Pengelolaan Kawasan l>erbata.ran Laut
Kebijakan dm Stategi Nasional Pengelolaan Kawrcan Perbatasan Antamegara di Indonesia
tinggi membuktikan bahwa monitoring perbatasan laut di perairan Indonesia masih lemah. Berbagai kasus pencurian ikan umumnya dilaporkan oleh nelayan yang kebetulan melihat adanya kapal asing yang
menangkap ikan tanpa ijin di perairan Indonesia. Selain perlunya peningkatan peralatan dan personil, hal yang perlu dipertegas dalam rangka pengamanan perairan Indonesia adalah menyelesaikan sengketa batas lautyangada. Dari uraian diatas, kebijakanyang diperlukan untuk
meningkatkan pengamanan perairan laut Indonesia adalah sebagai berilqrt:
(l)
PeningkatankuantitasdankualitaspersonilAngkatanl-autdanpolisi
lag
(2)
Peningkatansaranadanprasaranasistempertahanandankeamanan
laut;
(3)
Peningkatan kerjasamapertatranandankeamanandengan negara tetangga;
(4)
Menyelesaikan sengketa danpenegasan batas negar4 penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut dan pulau-pulau terluar perbatasan (penyelugdupan, pencurian ikan, penambangan pasir laut ilegal, sertakejatratan di perbatasan laut lainnya).
2.5.2.3. Kebijakan Ditinjau Dari Aspek pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Permasalalran utama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar perbatasan laut Indonesia adalah menyangkut pendidikan, kesehatan, tansportasi, komunikasi dan energi, khususnya listrik dan bahan bakar minyak. Penerapan teknologi seperti "listrik tenaga surya" saat ini sudah banyak diimplementasikan, dan masih banyak lagi teknologi lain yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat perbatasan lainnya.
Minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tidak lepas dari sul itnya akses informasi serta komunikasi yang tersedia, terutama akses informasi dari dalam negeri. Kurangnya informasi dan komunikasi
Bagian Kaiga Kebtjakan dan Strategi l,engelolaan Kwasan l>erbatasan l.au,
205
Kebljakan dan Strategi Nasionol I'engelolmn Kwasan Perhotasan Anlamega?a di Indonesia
dengan masyarakat Indonesia lainnya, dalam jangka panjang akan melunturkanj iwa nasionalisme yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terluar perbatasan meliputi:
(l) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi;
(3) Meningkatkan akses informasi masyarakat perbatasan; (4) Meningkatkan transportasi perintis ke kawasan-kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terhnr;
2.5.2,4.
Kebijakan Ditinjau dari Aspek Kelestarian Lingkungan Laut dan Pesisir
Lingkungan perairan Indonesia sangat dikenal akan keanekaragaman hayatinya, terutama karena masih banyaknya hutan mangrove yang ada dan berbagai jenis terumbu karang yang umurnya sudatr rafusan tahun lamanya. Hutan mamgrove dan terumbu karang yang ada saat ini banyak mengalami gangguan yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat yang ada dalam cakupan yang cukup luas. Aktivitas manusia yang banyak menggangu ekosistem laut ini diantaranya adalah eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, penggunaan peralatan ataupun zat kimia yang mematikan mahluk hidup serta transportasi laut yang banyak menumpahkan muatan di perairan (tumpahan minyak). Untuk menjaga dan mengurangi kerusakan lingkungan perairan yang ada, kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
(l) (2) (3) (4)
206
Meningkatkanpemanfaatansumberdayakepulauandanperbatasan laut secara optimal dan lestari; Menerapkan prinsip dan mekanisme pengelolaan pulau-pulau di perbatasan secara terPadu; Pelestarian dan perlindungan lingkungan; Sinkronisasi perundangan yang ada.
Bagtan Kaiga Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laul
Kebijakan dan Strotegi Nasional Pengeloloon KNasan Perbatasan Antamegaru di Indonesia
2.6.
$ntegiPengcmbangan
2.6.1. Srrtegi Dasar Shategi dasaryang dikembangkan disini berdasarkan kepada : kebijakan yang telatr dirumuskan, potensi dan kendala yang dihadapi serta antangan permasalalnn dimasa yang akan datang. Kalau pada masa yang lalu stategi untuk pengembangan kawasan perbatasan disusun terutama berdasarkan ancaman dari luar.
Maka melihat perkembangan geopolitik regional, sebagaimana tercantum dalam buku putih Dephankam, disebutkan bahwa ancaman ataupun intervensi negara lain kemungkinannya sangat kecil pada saat ini,maka pengembangan kawasan perbatasan dengan mengedepankan potersi dan peluang ekonomi yang ada sangat tepat. S$ategi Dasar dari Pengembangan Pulau-pulau Terluar adalah:
(l) (2) (3) (4) .
Membukabeberapasimpul-simpulakseskawasanperbatasanlaut sebagai pintu gerbang internasional;
Mensinergikan berbagai program ekonomi dan hankam di perbatasan laut dan kepulauan;
Peningkatan kerjasama internasional dalam berbagai sektor di perbatasan laut dan kepulauan; Menghidtrplonpusat-pusatpertumbtrhankepulauandiperbatasan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya;
2.6.2.Str{tegi Khusus StratEg khusus pengembangan pulau-pulau terluar merupakan penjabaran dari shategi umum. Strategi khusus yang dilakukan antara lain strategi khusus di bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan saranq pengembangan SDM, serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut.
Bagbt fQa Kebrj&.ot
hn
Srategt Pengelolmn Kmasan Perbatasan l.aul
207
Kebijakan dan S/rotegi Nasional Pengelolaan Ka*asan Perbotasan Antamegara di lndonesip
2.6,2.l,Strategi Khusus Bidang Ekonomi Snategi khusus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan ini menyangkut mengenei pengaturul nung, tansportasi dan
komunikasi, kemudahan investasi dan ketenaga kerjaan, serta aturan mengenai bea cukai, keimigrasian dan karantina Sfategi L:hr:sus ini terdiri dari:
(1)
Pengembangan Pusat Pertumbuhnn Baru di Perbatasan Laut; Walaupun sebagian besar kawasan perbatasan terletak di lokasi
yang secara ekonomi sulit untuk dikembangkan, tetapi ada di beberapa lokasi yang sangat strategis seperti lokasi-lokasi yang terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Kawasan ini selain merupakanj altr perdagangan intemasional (alur sutera), juga menghadap
langsung ke utara, dimana terdapat kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan pasar yang besar (Cin4 India, Korea dan Jepang). Unhrk menangkap peluang investasi di kawasan-kawasan cepat tumbuh ini, perlu dilah:kan persiapan-persiapan serta kebijakan yang mendukung,
diantaranya adalah menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan baru di perbatasan.
@
Memberikan insentif dan disinsentif investasi serta menvusun aturan ketenagakerjaan khusus; Se
lain dilalui oleh j alur perdagangan intemasional yang dahulu
dikenal sebagai jalur sutera, kawasan perbatasan j uga dilalui oleh arus keluar-masuknya tenaga kerj a yang akan bekerj a di luar negeri (Malaysi4 Hongkong dan Korea). Dengan memberikan insentifterhadap investasi di perbatasan, banyak permasalahanTKl dapatdiselesaikan dan sangat menguntungkan baik bagi pihak Pemerintah mapun investor serta tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Jika ahuan investasi di perbatasan disesuaikan dengan standar intemasional serta didukung oleh kebijakan investasi yang baik dan konsisten serta aturan khusus ketenaga kerjaan
208
Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Pengekilaun Kmatan I'efiatasqn Laul
Kebijakan dan Stmtegi Nasional di Indonesia
Pengelolaan Kavasan Perbotosan Antamegara
yang bailq akan banyak investasi yang mengalir ke wilayah perbatasan,
kaena lokasi )ang saat ini dinilai snategis baik dari aspek Hankam maupun akses ke pasar internasional.
(3)
Meningkatkankerapatanjalur-jalurtransportasiperintis serta pengembangan sistem telekomunikasi khusus; Kawasan perbatasan laut di pulau-pulau yang lokasinya terletak
jauh dari pulau induknya memiliki kendala dalam hal transportasi. Ketidakekonomisan kapal untuk berlayar ke pulau-pulau terluar ini mengakibatkan beberapa pulau-pulau terluar seakan lepas dari interaksi dengan kawasan Indonesia lainnya. Untuk tetap terjalinnya hubungan antara pulau-pulau terpencil ini, perlu dikembangkanjalur-jalur perintis serta sistem komtmikasi khusus.
(4)
Merumuskan aturan bersama mengenai border trade, pelintas batas tradisional serta sistem CIQ yang terpadu; Dalam sejarah perkembangan perdagangan di kawasan
perbatasan laut border tade telatr terjadi sejak ratusan tahun lalt1 demikian
juga pelintas batas tradisional. Karena border trade besarannya kecil dan umumnya dilakukan secara tradisional, maka perlu dilakukan penganmn khiuus supaya tidak menyulitkan masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk saling berkomunikasi dengan kerabatnya diseberang atau melakukan perdagangan dalam skala kecil.
(5)
Meningkatkan fungsi intemasional di bidang perikanan dan kelautan khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan antar negaral Salah sdu kelemahan diplomasi perikanan Indonesia adalatr belum
optimalnya penyelesaian permasalatran perikanan antar negara. Stategi ini sangat penting mengingat sifat sumberdaya perikanan yang tidak mengenal baas adminishasi sehingga apabila pengelolaan perikanan antar negara dilakukan secara optimal, maka peningkatan peran nelayan lokal di kawasan perbatasan laut menjadi sebuah kebutuhan. Peningkatan
Bagian Xcdgt Kebqakan dan Strotegi Pengelolaan Kawasan perbotason
lrut
209
.'ll
Kebtlakan dan Strutegt Noturnal Pengeloloan Kowasan Perbalasan Anlamegdro dr lndonesia
kapasitas perikanan di kawasan perbatasan dalamjangka panjang akan
mampu pula berkontribusi terhadap peningkatan ekonomir wilayah perbatasan.
2.6.2.2. Strategi Khusus Bidang Pertahanan Keamanan dan Prasarana Untuk mengamankan perbatasan perlu stategi khusus mengenai penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan laut serta bersama-sama dengan negara tetangga melakukan perbaikan sistem keamanan laut. Strategi khusus di bidang ini meliputi:
(l)
PeningkatankapasitaspersonilThlldanPOLRI; Kawasan perbatasan laut RI yang sangat panjang dan luas saat
ini sangat rawan akibat kemampuan penonil dan prasamna yang terbatas. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI di perbatasan berfujuan untuk dapat mengantisipasi berbagai ancaman di perbatasan laut yang kualitas dan kuantitasnya makin meningkat serta menggunakan peralatan modern.
@
Penambahnn jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut; Selairt kemampuan personil, armada kapal dan sistem navigasi
yang
dimiliki oleh TNI - AL
dan Polisi Laut lndonesia selainjumlahnya
kurang, juga sudah tertinggal teknologinya, sehingga dikawatirkan tidak
dapat mengatasi aktivitas pelanggaran hukum di perbatasan seperti penyelundupan dan pencurian kekayaan alam. Peralatan yang sangat mendesak untuk ditambah adalah armada kapal (terutama untuk patroli
laut) serta sistsm navigasi laut, sehingga dapat memonitor seluruh perbatasan.
(3)
Melnkukan opernsi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan lautl
Engian Kelvt
210
Kehijakan dan Strdlegi Pengelolaan Kmasan Perbatosan l,aul
Pengeloloan
Kmtan
Kebijakan dan Stmtegi Nasionol Perbalasan Antamegaro di Indonesia
Kejahatan yang dilalarkan di perbatasan akan sangat efisienjika diatasi bersama-sama dengan negara tetangga. Kerjasama operasi di perbatasan ini akan menjamin lancarnyajalur perdagangan antara kedua negara.
(4)
Penegasan batas antar negara dan peningkatan
patroli laut;
Hingga saat ini, di beberapa lokasi tapal batas antara RI dengan negaratetangga seperti Malaysia, Singapura, PNG Timor Leste dan Australia, masih terdapat beberapa titik yang harus disepakati antara kedua negara. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, penegasan batas antar negara ini perlu diselesaikan dengan segera. Selain itu, peningkatan patoli laut juga akan menjamin keamanan perbatasan dari kemungkinan terjadi kejahatandi perbatasan laut.
2.6.2.3. Strategi Khusus Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Penduduk yang tinggal di pulau-pulau terluar perbatasan merupakan masyarakat yang heterogen dan mudah untuk menerima masukan dari luar. Hubungan tansportasi dan komunikasi yang sulit ke wilayah pedalaman Indonesia menjadikan sebagian masyarakat perbatasan laut berorientasi ke luar. Dengan kemampuan yang terbatas, akan sulit bagi masyarakat perbatasan untuk bersaing dengan penduduk negeri tetangga dalam hal mencari pekerjaan atau mengeksploitasi potensi alam yang ada. Unlirk meningkatkan kapasitas masyarakat perbatasan, serangkaian kebijakan yang perlu diterapkan adalah:
(1).
Mendirikan pusat-pusat informasi kelautan, pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan;
Masalah TKI saat ini cukup pelik baik bagi pihak Indonesia maupun Malaysia. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya para TKI yang rendah. Pulauberbagai kasus TKI ilegal dan pulau di perbatasan yang saat ini menjadi transit TKI dapat dijadikan
Baglan ldga Kebuokar dan Slrotegi Pengeloloan Kqwason Perbotosan Laut
2tl
Kebijakan dan Strutegi Nasional Pengelolaan Kawasan Perhatasan Antomegoro di Indonesia
sebagai pusat informasi serta pelatihan ketenaga kerjaan yang dapat
mensosialisasikan berbagai peluang pekerjaan dan usaha di bidang kelautan dan pengelolaan surnberdaya laut.
(2).
Sosialisasi teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan pusat riset kelautan dan kepulauang
Minimnya kemampuan masyarakat perbatasan untuk mengelola hasil laut perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan penerapan teknologi tepat gunayang dibuubkan. Untuk menjamin kesinarnbungan kemamprnn pengelolam kekayaan laut di perbatasan, kehadiran pusat riset kelautan dan kepulauan sangat besar peranannya untuk mencari terobosanterobosan baru dibidang pengelolaan hasil kekayaan laut secara lestari.
(3)
Perluasan jangkauan siaran TV/radio nasional hingga perbatasan;
Menurunnya wawasan berbangsa dan bemegara serta cinta tanah air yang terjadi di perbahsan, salah satu penyebabnya adalah akibat jangkauan media komunikasi baik radio, W maupun media cetak lainnya
yang tidak sampai perbatasan. Banyak warga negara RI yang lebih mengerti mengenai atrnan-aturanyang berlaku di negara tetangga daripada atran-atr:ran dalam wadah NKRI. Keadaan ini dalam jangka panjangnya akan menluburkan bibit-bibit disintegrasi bangsa.
(4)
Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan serta listrik/ energi;
Dengan lokasi yang tersebar dan penduduk yang sedikit, maka pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengadaan energi listrik perlu
mendapatkan subsidi. Bentuk-bentuk subsidi yang diberikan dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing pulau. Yang perlu diwaspadai
padapemberian subsidi ini adalah menghindari penyalah gunaan subsidi (misalnya BBM) wrtuk diselundupkan keluar negeri.
2t2
Bagian Ketiga Kebrjakm dan Strategi Pengelolaan Kowasan Perhatasan Laut
Kebiiakan dm Slrategi Nasional Pengelolaan Kawxan Perbalasan Antamegara di Indonesia
2.6.2.4. Strategi Khusus Bidang Kelestarian Laut dan Pesisir Kelestarian laut dan pesisir perbatasan menjadi penting artiny4 karena hal ini erat kaitannya dengan hubungan antar negara. Kerusakan
lingkungan perairan di perbatasan ataupun kejadian seperti tumpahan minyak akan serta merta mengundang protes oleh negara-negara tetangga. Dalam bidang ini, erat sekali kaitaru:rya dengan berbagai aspek yang ada mengenai pelestarian laut dan pesisir. Model-model pengelolaan dan peraturan yang telah disusun belum banyak diketahui oleh masyarakat maupun Pemerintatr Daeratr. Oleh sebab itu, perlu kebijakan-kebijakan yang akan menjembatani berbagai aturan maupun model-model pengelolaan yang ada. Kebijakan yang diperlukan dalam bidang ini adalah sebagai berikut:
(1)
Mensosialisasikan potensidanmodel-modelpengelolaan sumberdaya kelautan dan kepulauan secara lestari; Sebagian besar pulau-pulau terluar di perbatasan merupakan
pulau-pulau kecil yang mer4ililci:keterbatasan daya dukung lingkungarnya
Potensi dan kekayaan laut yang ada serta daya dukung pulau-pulau di perbatasan perlu diketahui dan disebarluaskan disertai dengan pembuatan model-model pengelolaan yang berwawasan kelestarian.
Q)
Memadukan berbagai aspekteknis, ekologi, sosial budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulaupulau di perbatasan;
Konflik kepentingan untuk pengembangan kepulauan dan pesisir di perbatasan banyakmenimbulkan konflik kepentingan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga antar negara. Kasus pengerukan pasir laut yang
terjadi di Riau merupakan salah satu contoh tarik menarik kepentingan antara2 neganyang bersebelahan. Unnrk menghindari terjadinya konfl ik yang sangat tajam dan berlebihan, perlu memadukan berbagai aspek dalam
pengelolaan pulau-pulau di perbatasan.
Bagtan Krdigo
Kebyakot dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbotasan l.out
213
Kebljakan dan Siategi Nasional Pengelolaan Kmasan Perbalasan Antomegara di lndonesta
(3)
Memasyarakntkanaktivitaspelestarinndanperlindungan lingkungan (khususnya bakau dan terumbu karang); Pulau-pulau di Indonesia sangat terkenal akan keanekaragaman hayati, termasuk tenunbu karang dan banyalarya hutan bakau yang belum terganggu. Pelestarian ekosistem laut ini akan dapat menjaga potensi kekayaan laut yang ada (ikan, udang serla potensi laut lainnya)
(4)
Mensinkronkan antara aturan daerah, dan nasional
mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari; Otonomi daerah menuntut adanya proses sinkronisasi antara aturan-aturan yang ada di daerah dan di pusat. Salah satu prinsip yang harus dipegang dalam penlusunan aturan-aturan pengelolaan laut dan pulau-pulau di perbatasan adalah menjaga kelestarian lingkungan perairan dan pulau-pulau kecil beserta ekosistem didalamnya.
2.7,
ProgramPengembanganPulau-PulauTerluar
Program pengembangan kawasan perbatasan laut diuraikan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah disusur ditetapkan kepada empat bidang yaitu bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan bidang pelestarian lingkungan.
2.7.1. BidangEkonomi Program pengembangan kawasan laut di bidang ekonomi secara
umum meliputi pengembangan kawasan lant sebagai pr"nat pertumuhan ekonomi, penataan kelembagaan perbalasan, investasi, penyediaan infrastrukhr, dan perumusan kebijakan ekonomi. Program-program yang dilakukan antaralain:
(l)
PenyiapanKawasan Perbatasanlautsebagaipusatpertumbuhan baru:
2t4
Bagian K*igo Kebijakan dan Slrategt Pengelolaan Kmasan Pelhdtasan Lout
Kebliakan dan Slrolegi Nasional Pengeloleon
@ (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kmuan Perbatasan Antarnegara di Indonesia
PemasaranKawasanPerbatasanLautsebagai pusatperdagangan
danpariwisata; Penyusunankelembagaanpengelolaanpulau-pulauperbatasan; Penysuransisteminseffifdandisinsentifinvestasi; Penambahan rute pelayaran kapal-kapal perintis ke daerah perbatasanlaut; Pengembangan sistem telekomunikasi di daerah perbatasan laut;
Perumusan kebijakan mengenai Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS); Perumusankebijakanmengenai "bordertade" danpelintas batas tadisional.
2.7.2. Bidang Hankam dan Prasarana Program pengembangan kawasan perbatasan laut di bidang tlankam dan Prasarana secara umum meliputi berbagai upaya peningkatan kualitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, pengadaan sarana dan prasarana transportasi, penyelesaian sengeketa dan batas negar4 serta penegakan hukum. Program-progfam yang dilakukan antara !
lain: (I
).
Peningkatan kapasitas personil TNI dan Polri unnrk pengamanan perbatasan laut dan jalur ALKI;
(2). Iatihan gabunganpengamananperbatasandengannegaratetangga; (3). Penga{aan saranadanprasaranakapal sertanavigasi laut; (4). Kerjasama operi$i dan intelejen pengamanan perbatasan laut, termasukdijaluALKI;
(5).
Penetapan status dan pengukuran ulang
(6). (7).
laut antar negara; Penyelesaiansengketaperbatasan; Penegakan hukum terhadap pelanggaran di perbatasan.
Titik Dasar perbatasan
2.7.3. BidangPengembangan Kapasitas SDM Program pengembangan kawasan perbatasan laut di bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia secara umum meliputi
Bagloa Kdga Kebr&o, dan Strategi Pengelolaan Kavasan
Perbatasan l.out
2t5
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Knasan Perhalasan Antomegara di Indonesia
penyediaan saxana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas
SDM, penyadaran dan peningkatan kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan pesisir dan laut yang hrwawasan lingkungan, serta pemberian
subsidi-subsidi yang menunjang pengembangan krnlitas SDM. Program-
program yang dilakukan antara lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
:
PengembanganBalai Latihankelautandanpusat-pusatinformasi kelautan; Sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan; Sosialisasi teknologi tepatgunadibidangkelautandanperikanan; Pengernbangan pusat riset kelautari dan kepulauan di perbatasan; Pengembangan stasiunrelayTV danradio; Pengernbangan stasiun TV mini di perbatasan;
Pemberian subsidikesehatandanpendidikan; Pemberian subsidi tarsportasi BBM untukpembangkit
listik.
2,7.4, Bidang Kelestarian Laut dan Pesisir Program pengembanganekonomi di bidang kelestarian laut dan pesisir secara umum meliputi perencanrun pengembangan kawasan yang
berwawasan lingkungan, koordinasi lintas sektor, sosialiasi pelestarian lingkungan laut dan pesisir, dan evaluasi. Program-program yang akan dilalnrkan antara lain :
(1) Pengembanganmodelpengelolaan; (2) Sosialisasi pengelolaankepulauanperbatasan secaralestari; (3) Sinkronisasikegiatanlintas sektorpengembanganperbatasan (4)
laul dan pulau-pulau terl uar;
Penyusunan mekanisme pengembangan kawasan perbatasan terpadu;
(5) Sosialisasi penyelamatan terumbu karang dan bakau di perbatasan; (6) Pengawasan kegiatan ekonomi urtuk menjaga kualitas lingkungan perbatasan;
(7)
2t6
Evaluasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan nasional mengenai kehutanan, perikanan, kelautan dan penambangan di perbatasan.
Bagian Ketiga Kebrjakan dan Strategi Pengelolaan Knwasun Perbdtdsan Laut
Kebqokan dan Slrategi Nasionol Pengelolaan Kovasan Perbotuon Anlamegara di hdmesio
BAB III PELAKSANAAI\ DAN KELEMBAGAAII Pelaksanaan dari kebijakan dan stategi nasional pengembangan kawasan perbatasan laut memerlukan komitmen dan kerjasama yang
terpadq dan konsisten dari pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Selain peran pemerintah, peran dunia usaha serta masyarakat sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
3.1.
Peran Pemerintah Pusat Peran yang diharapkan dari pemerintatr pusat di era otonomi
daerah saat ini secara umum adalah sebatas penetapan kebijakan yang bersifat norna, standar, kriteria dan prosedur. Peran pemerintah pusat
dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut masih cukup besar karena menyangkut kebijakan dibidang keuangan @eacukai), pertatranan dan keamanaru hukum (imigrasi) dan h:ar negeri. Secara umum kewenangan pemerintatr pusat di perbatasan laut menyangkut:
(I) (2) (3) (4)
PengelolaankelembagaanClQ@eacukai, imigasidan di pulau-pulau kecil terluar; Penegakanhukum(Kejaksaan, Kehakiman danPOLRDdi wilayatt perairan perbatasan maupun pulau-pulau terluar; Pertalranan dan Keamanan di wilayah perairan perbatasan maupun
pulau-pulau terluar (TNI)
;
KerjasamaLuarNegeri. Sehingga peran yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah
dalamhal: (I
)
@
Mempotahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dannegara; Menjaminstabilitasekonomi dalamrangkapeningkatan kemakmuranralcyat;
Baglan
Xdga
Kebijakm dan Strategi Pengeloloan Kwasan Perbatasan Laut
2t7
Kebijakan dan Slrute4i Nosihnal Prngelolaan Kawason Perbatasan Antornegara di lndonesia
(3) (4) (5)
Menjamin kualitas dan efisiensi pelayanan umum yang setara bagi semuawarganegafe; Menjamin pengadaail teknologi dan SDM yang berkualitas; Menj amin zupremasi hukum nasional.
3.2.
PeranPemerintahProvinsi
Kewenangan Provinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom adalah :
(I) (2)
Menyelengarakankewenanganpemerintahanotonomyangbersifat lintas Kabupaten/Kota; PelaksanaankewenanganPemerintahyangdidekonsentasikepada Gubemur.
Sehingga peranyang diharapkan dari pemerintah Provinsi adalah:
(l)
Menjamin terlaksananya pelayanan lintas Kabupaten/I{ota di Perbatasan laut dalam satu Provinsi dengan memperhatikan keseirnbangan pembangunan dan pelayanan pemerintatr yang lebih efisieru
(2)
PenanganankonJlikantaraKabupaten/l(otadi perbatasan. Dalam hubungannya dengan kerjasama antamegara di perbatasan,
pernerintah Provinsi baru tnlibat dalam sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Sosek Malindo, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah (Malaysia).
3.3,
PeranPemerintahKabupatenlKota
Peran Pemerintah Kabupaten/I(ota di kawasan perbatasan laut masih terbatas pada kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-
Undang nomor 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah. Untuk kawasan perbatasan, belum ada kewenangan khusus yang dilimpahkan
218
Bagian Ketiga Kehijakan dan Strategi I'angelolaan Kawavn Perhatasan Ldul
Pengelolmn
Kum
Kebtjokan dan Stralegi Nasionol Perbaasan Annmegara di Indonesia
ke Kabupaten. Kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/I(ota rrrcnymdcfi (
l
)
Penyusunan r€ncana pengelolaan, rencana aksi, rencana bisnis dan penataan ruang kawasan;
q (3) (4)
Mehksanakanpengawasandanpengendalianpembangunan; PeningkatankemampuanrnasJrual@tdanpenguatankelembagaan;
Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, baik nasional mauprur asing sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian p€ran yang harus Kabupaten/I(ota di perbatasan adalah :
(l)
dilah*an oleh Pemerintah
Menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi ditingkat Kabupaten peftatasan laut secara efisien;
@
Menjamin terlaksananya pelayanan kesejahteraan masyarakat perbatasan laut secara berkesinarnbungan;
(3)
MenjaminterlaksananyapenxaanruangKabupaten. Peran Pernerintatr KabWaen/Kotadalam pengelolaan perbatasan
yang menyangkut hubungan bilateral antamegara belum diatur secara khusus.
3.4. InvestesiDunia
Usaha/Swasta
Investasi dunia usalra/swasta yang potensial untuk dilaksanakan di perbatasan adalatr investasi asing atau patungan. Beberapa lokasi yang secara geografis menguntungkan saat ini sudah banyak diminati oleh investor asing seperti di sekitar Selat Malaka dan
[at Sulawesi. Besamya
mind inve$m asing unurk nrargelolapabaasar lar hms mengikuti attnan pengelolaan pulau-pulau kecil secara lestari yang telah disusun oleh nepatemen Kelautan dal Paikanan Bebempa peluang investasi di pulaupulau terluarpeftatasan diantaran)4a:
Wb.
rqt
Kebij&at
b,
Srotegi Pengeloloan Kawua Perbaosan laul
2t9
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Anturnegara di Indonesia
(l) (2) (3)
Investasi dibidangwisatabahari danpengelolaan lingkungan; Investasi dibidang industri (bersih) dan perdagangan;
Investasi dibidang jasa transportasi dan keuangan.
3.5.
Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat perbatasan laut harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pulau-pulau terluar di perbatasan laut. Walaupun banyak pulau-pulau terluar di perbatasan yang tidak berpenghuni, tetapi
masyarakat di pulau-pulau sekitamya yang lebih luas dapat dilibatkan peran sertanya baik dalam hal menj aga keamanan perairan, perlindungan
lingkungan terumbu karang dan hutan bakau, ataupun dalam aktivitas pembangunan ekonomi lainnya, Peran serta masyarakat perbatasan laut yang berkualitas akan terwujud dengan program-program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan, khususnya dibidang kelautan dan perikanan.
Bagian Xetiga
220
Kebtjakan
ion Slralegi
Pengelolaan Kwasan Perbotosan l.dut
Kebrjalan don Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbalasqn Antarnegara di Indonesia
BAB IV PEI\IUTIJP Kawasan perbatasan laut yang terdiri dari wilayahperairan serta
pulau-pulau terluar merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan sekaligus memiliki potensi konflik yang cukup rawan jika tak ditangani sectua tepat. Dengan panjangnya garis perbatasan laut, serta banyaknya pulau-pulau di wilayah perbatasan hdonesi4 maka diperlukan kebijakan, stategi, dan program yang mampu mengaraltkan pembangwnn di kawasan perbatasan laut secara efektifdan efisien.
Kebijakan dan sfrategi pengelolaan kawasan perbatasan laut pada dasarnya tidakjauh berbeda dengan kebijakan dan sftategi pengelolaan di kawasan perbatasan darat, dimana perlu dikedepankan dua pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (s ecurity approach). P adaimplementasinya,
program-program yang dilakukan perlu dikoordinasikan dengan baik dengan seluruhi stakeholdey[erkait dalam pembangunan di kawasan perbatasan laut. Kebijakan dan stategi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan laut indonesia, sehingga hasil-hasil pembangunan yang dilakukan dapat dinilanati oleh segenap masyarakat di wilayatrperbatasan sertaterjaminnya pe$afunan keaman4nasional serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia.
Bogba Kdgo Kebijakot don Strategt Pengelolaan Kmosan Perbalasm l.aul
221
'.
"11\'.,
Daftar Lamoiran
Lampiran.
I
Matriks Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara
Lampiran.
2
Matrik Permasalatran, Kebijakan, Strategi dan Program dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
Lampiran.3 Matrik
Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Program dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan
RI-PNG
dan
Lampiran.4 Matrik
Permasalahan, Kebijakan, Strategi Program dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan
r
RI_TIMOR LESTE
Lampiran.
5
Matriks
f.fij.f.*
dan Strategi Kawasan Perbatasan
Laut
Pengelolaan
I i
6 L
c,
!0 (|,
Ec$
z
EEE *
6 EI
qt
O qt
-E()e
Ird F
& €L tr U) GI
c
ni
ti t! 0 €
X
E
t!
tr
EI
E
X
t
E
q)
6 (t)
= 6l
rt c .L
6
trtr
goo €trql c 9'd!
aEe C()6t
aa JC
c o€
ci do 1X
i€: ;B€ rr E
*8.F JrE q(l
GE
h0
sEBfl' 3eE
dtr *s
*6 llG'F o. c z =b
E
gt E :Eg EE€
€s
tF e cB (ld
E
t
z Fl (n
E frl
or
E;E=$
TEE
E-g 3
FiEf, E ! g HE
;,F$
rBF.i siE
E"E
H
Et * E 5{6 = gE F.3 ,i-I F ;ic5c .Y at at X at >\ -54 'O
,!E 5:3 at'-
A
e3 F E
Eag
d;gE oi
z
6 (a
6l
7 z)
ilF€
.e*rE
a o
z
EF.
ot) ca$
SF Ee) oe O.
cd
E H$E F.HEg
.FE;
E E EE
v€
j
z
z1 xx -F >E
=rQ
2rt3 vQo A]X7J ol
F.$s Ea.=
fr P-?
c.i
uz
frE xo.
L
€
FFE
EgE. ai F d F T.* E 6cE9
igr. A-E
F.= .FE E
':l
E
g-G)
'll
v
J
$s ag E E
c6
o||)
=
a. 6tts
i; E €€ { E= E€i E t sI e FF a ra3€o EooE ! I eE 3's flE E e€'E € F rs c) trJ (Jclo eE igg gE€ g eE g$ sAErc c€E
g
o0
tr q'
A
!€ I (9
.E-
Ei
.- 6l9a
H
d
Q t(t
:;)
EE
EX ,i o=q e-S
5
E€>.>8
H
€ nE
d,
ca!: cd=tr
h
h o
Fbh 05b qi-o
= F'E s
E5F cu*
;
F o.
8.-g
#Foo J4;;O EE*Y b -=
EFE a"o r
H; uE
qf s EEFS *€' Fd
€rE
AH;
?-g
E
H*ia l:.=
Jad
bo'(,
z X
F a=srx -dht -st-
X
EBF x!r:i b6E lt o. x
o.
z J (n
E g rr1
!r
(!€ q>r !9ts
8H
gTF€E
:hsE€
q)=aJ{.)o o. HJ(.O
s
H€ d=
SEH
i-krdd
I€:€ Ei9H."
}EE +
v
e
ls
H FX 96c :v=
.9€c
h* sAo
E9,o d Y.i
t-^d
-'?€ -E FASE
HE H F : c jj -ts(dF tEct E: FR
EoF *F HS'H
--E :dEbe b;b O. A A J 5
(! tO O"
>,5 :3
F8 cvl rJX
E q
oDd c' 6I) c{)
.,,,,
60 6:
u
aBfi
=>\ !.(d
Ei
>rx 0v Ld= oc.';
Ecqd.3Gl
r. b0E
*9ESE
E
E
O
Eq
EF€ix
iiE=>rt
H* FS S
F:g E
.FsE ib doE
,d9a' qc9
*Fu Lt3
*^: C.=;:
.Ess
6Hli
6'hbigS Fo
L@6
.;
O
gi E i
50c
,-.i
t z
<s 2A
HF z
q)
bo
a
;) rn
5
EE.
drj
bO'- ;? b0-;
tr
O.
s *; = K *
€
*
,o
dJ._ 'oPd
i
E = ;c o c*
$F€
firr
F.r
ai
E
3
E-g E
6
;E E.E3 c-:(
!.e db o: x) -d
uo
=90 (n5
d
d
€E a;
.::s(' E p
EFgE
hF
AF$; x"r : 6': E € f f E!"E c€E gFE €EEE EEE Z.E tr Z J OO. (!
B€ S,
g€E
-
FEs u6g€ :91 F5;e geEe €:fr
x)a cE & E g h_
se .=
g
Sc
F
'Fl
E
$s
's
o0tr -
g69. .;8.
8.. F
F :.E
eEs
E$€
!P= -i3i5J
h FEF xFr EHE
B.
=
()
frl
o
-c()d
F; €*#= E
E.E.U
d
'6
o
[Eie
Eg
f;i
F at
EsiE
F€ aC dE
= E
E
3Eg
3fiH
6
=.
Q6
cl
Es$ .F'E H
si Be Fgt
('
E
u E GI
(t
qlc z E3 v bs aGl
rt
e€ 2e 5e o:'
6a) tr CA )-
E]
Y
c F
z u)
ri .tSto
EIE
TF x=
F! E B!EE
i€EF
z, ()3
o-
F=.O;:
FE
*
,q)uctR E
o
z
z< fi? s>
irfi o.v rt
6-
6l t .EET.
: F *8
fr€E
g[€
F€'ab
.=
Ff,E c ho ccl tr {.) q
c
F
tr trJ5F 3 -octi6 El.!tJ c)
E
EE Ecl
I Bx EJ'.:
E $E. EG.E
x.9
?5b
-c !E oGl qt O.
FE E& !c
EEE
0Q)
E
d;
+
,;
F;EgF >g c.i
z
z
C'
d
c.i
ct
'6 J1
E€ .2x
g s EE
E
EF Ea
gEg
E: $
vo
Q6
Etg.
[€* ftEs
sE
€9c gEE E= I '_r (' & E ooii trl r c.o 9. BE:
u)
E
^-S
FA
J.i
agE 9fo
FEE
O-q
c)
a;E o
E
.gF EC
Fo trt =x €E aa tr
A.-
gl
tro
-t)
=0 o
-Eo te.aa Es 6d6
SF
!a a0 stc
fo
EEE
s'? '69
E
D
F€f,E
=d JJ -q6 o('
t s.E s 'F3e
G dG
11
ac
eE
bo
Foe cct
Eg €EEs es8 FEEE F:E s. EdieE E
eb6 z o.o
Eae
E
s*
d
-s_ =Gt=
965 grE
H
E
.-YE JCo-
E€= -qd
l
=J
frt
F
F (t)
EEE EES H e c
&5 c cd oOSl d q=
E[EE 6qqc <6€6
aa.!J.o
.E:
cC.-0 od
ni:
r€J .dC o.(!l (dG
sp 5 ! g.t
x E
z v
H€: EcF
h{o
.F :'o
';6a o.= Qo
d o
sT !i
f"€ Scdcoo troE E .Etr>' ca(E gE za.Y 6
:: OJ -aCvl
6J :: -o: c 611
j;qg box = .= e5
-oo
il
.ER
l:.o.
ild(!
F!?3 d;.E
(g
{)
6F
6 d(| E>l
bo
-9 i;
hd
>l
h=
3e
3g :9E
G::
.=€
5E
€# E
E 9"
Ig
EB o-q .gP JO :0 .Y
oO
g& c.i
< ,l( AN V)-z -
d'-=
E c:-: q j: tr 6FA c,=J o o"o
J
A
{
-l
Bs ?2
4,< 1>
h'x :)< MO
:Fd
m*) aZ ?<
is
z
oDa
3tZ ac.^ r:od 6 h';
*
0
(!fr
:IL gc
xo
F g; 6ii d Z, O- fil 39
q
-
490 ScH :doo
.EE# .: j.
o t
H'o QE *.t'
ic (!,
Td
J-:
S3r:€ E
o.ll
:
q! lf i-cE
EE 5 A-C 4 (0d r b*
=o-- = -5l_:rcJ
)ts
cr:1€
,l( c F-E c foH 'E g ;s ab 00 ou(){J
(A
ryEg_s h--b0 agoo€F 5
(d-o @ lz! c!5!o
o. !q ,l4
E
.1
;
g>6 AE oEZ' s a-il
Z.d0E
€hn
1{
rlH
zz rdp
h(n
E
*(}= Etrq
>gc E€I
v>
:rE c
7
i"E tfh hGd
cc3 =to v:*
a h-c
<9
!s
HL
o.-bOrCtr o
'E 9"* gcGf
G'
FqE
h.*
trog,3
=*-.v tii td :. a-o X.!tr
o€ bI)
-E6
^ r:s oo; : ; j€
.r,
,:, at
Ffrc .d boq
tr >
JQA
bos: cF(6 ';6€ 0oo
eE;!
F
P*l.
yJ4 * .!: >, = ao.E c F 'a q E >rc -.c
9,€; .6<; E E Ee g,H
f
T F X; -9g. 5E E ;
A
IdoE g
€Fg' 6 e.E E}. szoE !6
LEU
?EEgf
€FEE E pS f
hi
-:
E[E 5* ES.L€ 7
4zz )<<
9Ei
sf; H=E +-q
}l}(o. r-
EE Eq b'3
3E -iu EE
if= H
F.
fr tr (t)
!E6l
$E 5!d
c() c)o 3e q)(E_ Jtt.3
BFE
'E{ o60J 6:ct rDt
E
6-
d
vl
6
Etr
5 &F
EE3 EgE-r
r; tr ati
E€t
EA a 2x ge=
Er"e sr botr
'= 6E =ot E cE Scto
bEF H* -IY€
+(5
h
00
E;EF €sH Eo:$3 .:6bE
l;oH .=6H u) o.9
BAE E'EE € <.ylt o.
t!q o=
ct F"h
HE€
z Y rr trl
rrl
v
Jq) aa
€s G4 -os :E IZJ 'Gt tro
R6
=!p flE PF
!
:€E
EE E.*.8
q)-
E-oo EEC
d€
60t .$eb
o.E rF6
6b E;S .9o eC -:a) -6 jio i!€- F €i Ps i osl (4
gJ
&*E &"; -'6 9.;
svl
.vP
()
(6:: 3ao
d=6t
9
ct
e€l
: g.E
ql
9il xbo
E.E .o0
E=h v.: x
Tn o0-
sl 9 F-oj
E
d e€
€ iE
E;EU O
CEJ
c.i
!s-
s.9 '^ ao
gh
$* -t €= F FF, g*= s€-5 5€g
ir
3 lretr sE -? sI 4 F5
j J
e€
F
(d=
E
E
$ €
F
tE€ leE €rFE*sE
E
J.:
SH ()at v'
+
FBgBEEg ..:
&
{r
z
8s s? &o rq ql uz
6r
g E E EE E
o
>a
6l 6t
E a
&
E
E 6 a 6l
6
&
{, 6l
a
6t
fr
'
EEEsE i"aE* B*B; B BHSE
:a
n6 F $.
e:EE F E F; sel:fl::Les F€ FE F€g; FagiFgFEEeE oclnoon
-(ta Fh (dtt
E
a
J4
q)b0 cqt) q)x
tr
o.a
9
-ni)
a
HK
E
=e
f!Ea a
?"
e
g"FE E tr F'; o:'iu()
tr
n0
gl
d (!
6rL
E*
qa
:rsii
(P
9.
u 6 6t
.E
IE€ E;
a0
f.)
tr Fr
(t)
',F
ggsigi'
E
*re;* 6€ { E
fr
;greE
t0
a
i()dOo d av
J4 a
6
.EEg =J
a0
q)
cl
a
X
v
d
6t
t
z J v)
!t
z : rr
9r
r!
(A
6l
z
J
RE H'= !\-'i
$ F".i
: B. F= S c sq d
!^d
i:
l
cd {4.-
= Hg'F oH_V = ECi;() o (t d=
cS
'=qPQ
5 $ E *'s'" $$; Ix u;tf g $FEI
E
€S I# s S >'=
gluY 9P5 ud!r:: triJa!J
q)
Ar
sEE
+ox .!s?
P_36v
GI
TA
==! ^du_boE
E
6l
{)
i:9.63J:i b Ji: (i@X
z .iV
,i,
u
€(d
EE fi S A
FHETEF*S*i
sE5EHa*.[EE
-d>l F
FB' Bc .gE
:E FH,€E
:.8:Eg
AHg=fi p IeE=* e.l
,
{lill
g ie tg
€g
Io/ & A
*f.. :g gg_gi5 E. EE3
t o: .g.E F I.E -2ct.=trAX:\L5i:
F .Y V -:
o
&
F (h
f E at; Pe€
cge:a Ecttrtrg ar;i'=t:
cts B--F-F Rid:s.X-9 it-na- .3 , I st
lF.c;-: b'EA+JS *S !ijbIQl-iIg
F,€
X:E ?€
frl
x
I q
s.-
*s € s'a :e
E
g= f 5 :gE.E
tr
€i;€
cf.l
.EIsf
E'E€b () () ci= o EEg' o z
a!s
E E;E s3"EX & i t-E
oo
F:€ iF
E HE
€
Ei+5
[
Fa€
TEFx J6Etr
.- o't'E c i
doq--c
E'E € € T
J E.EE
g'H
.9,! a{ FFEA
E'
46 9E
J4tr _€ d()
o0
.lr
=c) Erc!a -O :t(J -v c)
E $trd) =srd
o0
tr 6
>r
'eFa xg0) :o=
H
sEF ':
ii# sX xy 6 Egs J!
el
o0F
F€ € $ e e z
hF.€ o >,,
i:€ i'n
E
IE " qg ETgEE FF t 6: Ef 3FH i8.sE*so.9 F E f.i
f'
toa
ooo
-E
z v
*9€= .) !Or
.il
sE F$ 5 g3r E
i:E
(, E] F
EH-is€-
iZEirsei€Sg E.F F€ EFgA.! -E g XnE 5 -.E ct I $H E FF HJ $FEE: o:'o.de REFeS E 5 E E E*fi€i
ffffsf,€E o oD gI -
€s E 3E E HE.* i Ff;€
F.= q 9!S vs
E-
€
a0
-.h
*
*E
E
F. E"
P:;
EgA F 5 ?€ 5 EEEgB ;{GlG)sl;: Lt >rJ'O
t
E
.E f5€Ei!E E -+=.$s .E f E FE €: EF'':
v0
c.2 cdts:i
E
9 {.,
Eoo:t
ci (t
3F.EE€
& Cr
iE&cO.lE E H Ff
=()<()s,.
E"$EE.Eg q.4.5 q. d.:l no o
f-l ht F.
v)
F
€€3 $ tE €E.i€f EeEE EEis E" B.-[ FiEE
F
H
E Ei
r;
E€
z
n9S?
s [+tE
3E*€"rE
E
g€$E;I€ E
E
J€
S,8
E*
{ :
14
lr
U)
z
rns
;69 !-E BP. ({=6
ai;:i :.i8tr
i€ u o'::3
c:.F 6WH
lca erq= E EJ *J E
Po
h
E
,E
F4
.3 EE
E;5 ts E's
hE E
a
bb3 O
F Ab
() trt cd (l.E-oX
a)
FE
> bD')4 .E.d !s
fr
';;i5
EE
.)
>\! j5
Ei5 c-X I
-slv
z
d.o.;i
-9sE .'
doo vi:
0
X
ii3 o$
r+h a0 6*
FE 76J F.R FE FE Fg h3 FEatsv B.t PE d< dv {9 dE {v & o 00c,0rj
: { X
.*
E
H ;n?ssE$ $" F'* Efi €a E b S S
HqFF*xe e-).=:b0=
7,
?
E
SHE ouad a--v.o
..,
>F.=
-5!H
.€;e?g;
u
o e.-
5 X'= s aE bE; e
dtC
>iCd cu)
Eoi
s
*€ o-,=
E
g.€ v C >\c
Eg.d
a$gr jif i*eeJ.9€ g
E
uls
F a$ -6it6 F"O A"
uilllJlllll
c= o A.
io fi $",- r€E gE$ EEfiF f ss E F 3-E {aa erE€ ou'e eaF E$Ei $B.S geH'g daiP 6c5 + € : d P S'' I EJfi f,E sE E E E c; gBF F+(p
se ! Ei A f* {x E €t H? 3'Ei 4E-fg?€
hc ctd6
d
e:-
v
E {)
E
:U L,, ct
&l (.)= c! 3,-CEc,
b ? E-boa 3H€ Eg€i € €3'FE $$ &r:"Es&s.e$EEEggSeil s*-E€ oooooo o F.H
F
i: r€" l-i
&
F ah
le
,d
v
s
is
n
€ E -€ E
Ei.i? !E E: Ff F $ (CJ
i€Egiz v
Es
€ I:
€ g E€ do'.
AE
i
-€ E$9u ; € SoE
*'
B..U
$is
H
E E E.[ z rl at)
E
ilrd
:rBF ::ESb
if "[g
eEoc)
&? "-? >': a trr oJ e
9r
p
tA
o z
3€FE t-
,,
c sF aE xZr-q E g€
,=eUrdcd
E
FpE' €g €:-* e;EE e* fi s ?F^ess e€ H E E Ei E:P3 6.9 SESE e'FE o t'g ;tae;'g$$ i,iI Egg i EB=r E-9 Ef sX = *i;x;=t-ro.j3 g !r
tr
g
A h E
do
=; * * * = f €r€$tg= E u= E :5& P F" F F; $ €S b-?* F ilsF FE s,sr=E€5FF+r Fq)GocdJdi:'1:'i O. >r O- .d .:
rEEigEgEgge[g o0000
..F* *
:issg
.E
E _g'E
F F.
U)
s
^.;*Es
!sEs E gE'f
ia (FJ
€
E CJ
#
3€ s
EHPSd
F m r) oo 90
s
7.
v g
X
z hl (h
E
,i;dq HPO -o-: JI
;)
z
:E
ET:$EsilE* ?.=:'o - oDtr X;: 9 6 bE F o F
g
5
il Ee E e€ j 5Hf;€ 5€ r€;
E
E€': !'F E 913' s ss n i g $E a
558 ep g iHg !,Esi* F;
E
R
Ei:
i
cgP F9
;I E*EE fleEE -Ei!s SI
tg
o. o o.-= o_.li 4 o.+
AHho
*FF.
Es$ -:-\
'5EP.o
e'6 s
E
m
F- J4 O- i:
nn00
S';3.8
6d
rd
O-
3'; .e E.: #
:: .V .tl
d E J4 c'! , J d c..
s^= =
;EEss-:!;
!;€€ ;:Et: (g
c
(! o-lz
S:,
E 3!
q tr X.=
-j
!E* 5 H;-H;: : g :d^i rr.retd-i->=
FFiAE€+ h; tr *,tXJ* E.=o0'{ = fE= f;€ !t O a E a)4 5 a €
r
'tll
.
:€ ;E
/ Ar
ib
ct
'- lt
3r
Fs
J>\Vo
trq-i
.J
- EH i EEF € EeE,.E E!*
FS EE
EF F€ EE eeuiFuFEFEg l.E ct pF F€ cE trA F E v?'tr.$5 €* sg i,: s€ i.E FF F DOOOOO oo
eE H.i e ; s:r
E
$Eg
() rd
F a F C"
a**
::gEEir B€g;iet EE $s
z I
v
g
E 5E c!E
E
EEHi
X H
t *g
c
€3 FT*
.9.9E€€ C OE A E ,uot)q)a) 9roOQQ
c6
z v)
E
E "€
.EFEE
g€iti
rd ah
o z
FEEE o\
E
I
(9
znr
e. Fg €q Eg i€ FE j E: lE 4tE ;3 * i€ $s *8. E
I
E
E
a
sl
E
{ h
t gi
14
gE HE€iJ -[Fr€; 3t FE 3€E 3E IE $^E..' {p-E -* F -.v
{)
bo
Hg Eg
{) g. E
k F 0
l!0
ql
fd
= o; rE
x rfl
tr
{
!d
(nld L(il
b0
h*
=€;c
-E*FS bOJ: -6
=EFE bll *
" $g (t) { E sEE= e H H
rd
it!
;) r,n
6t
CJ
tl
i€ts6
s=Ho o.-v # o7"
z,
Ehtrsa S E + +E
F-
E; +iE a €g.E E e € s+AE='5
E
aE
€
E
F
a
P"QSHH
H,e H E*
E
$e
6ed
-0
- 9s .:sr
dl
E
i€ E* E
L
t
E€ FH E.:. c d C-o ts-sEB.€EeE
dJ(6=
-g={J=
z,
a
o ;; oO
fiE == .= 5 Fn asi
:E E€ 3i i:J
V)
6l 6l cr 6l
ga ee Ei fl5
g
L c
bfi 'u> ccG S GIJ
F! tD
|d
Ji a O
*^- c-
$H
EE*dH
z-vnJ
E
q)
SJ:
€E ?He <3d't);:
9r
"g
Ht € $
SE SE
F
n
Eg
ga€ geEgs E$EEHSSEf,EgE ;EEEFEE= 000 ir0nno
fi a
F
E
E € g JS € E qE bi
-U i,
EEE
9,8;
: HE.EE h(dNao
r
trd>. d@G c
q cd!
9,€ E; E E &E
c*5-eS ;d
.:i x t;
11*
r o.f; gr =598E"fl'il' r=-r6I F!: F* ii_g u q_g l. d { -cd
5*$is ML>'=L
0=o::
6OJF d j E;
x{;; 6 of 6I-o
(g
.i oo€ I H.F9J >.=.tr
el"-claJ
(d
j B"i'E.: <= 3i; e.l
A
l[ I
,,,u{lLlLlrl r,
(! h €
3 o0
&
S: S€ j;4 r* E:-. (d-S c? :i-.s 6ii 6.b'Ei: na EE lit EE ; I fo'i €; E: FF f E - 't';;:bodo4c) Eg iiEFS-F? t;*,EHEEEgH. -$i' FHE€€EPi'=" eF* $t E$ j: IH E x -B E E# E ei 3$ 3$ 3e 3F : E a€ FS gE g€ E^[ E^; $F g'A g'I g'g g'g gH $e $ E,i $c $E a.ao-clo-o.o-Jo-oooooD oooo AfrFE .tt 5cs f q g€ E EE -E h i:b sH€g =H i:Fg gi ; F* E; Fs E.*eEB r €.8 H€ Ad F 5 9
E
o
ho
o d ol) d 9 .!4
o
:;*
FE
EEg F
;;E*e
F (A
E
f-l
gE Fd
*a ib.rz E+
I
cd C6E'=
F€ $t.
-EK€
€[ggE
HE A \-c)>
!68cJ =Hgg
P-Ff
z v
v
E: $ 6ccg p3s .= cd
cd t:
9px E6
-F)
ay .-6
ftcd9 * O!
*
[9,
E
Eg
dFhL
$
FE .= tr F a0:H
CC€C:: o()otr o- -:z cL d
z I a E f-l
9r
r€
9i *G C,-e
- E* 'a:h d:€
ge.a oq):
€(got) >, € l.i X.- t
90'a :o
E-ooE
! ct c)-< qErbd
Et)
E'l.G
Egs $!
H$ $ F'B o o d o>
ll tr'r^
E
9.I
9Zp (gH
-;
*! Eg
(A
(, o.-o o.s-
E
z
m
s
[;€
J
CE (dd
€s ;
'E l'^
.:6Q)
: &
L
E -
ET 2= -8.* SE E€ Xt 9: EE :i r= ;i .-
3!
AF fl!
3€
FO. (4 !:
6"'e 6'g
o.€ ois
ro
() frl
F
to
H
$
"!
'tr'A
X
B
Ee =:'rfs
rE
E
F
oo()
&€'t*
bo-5l F Cd.d >. bo! .o
€9== tE, LC:
€H"E€
I bdx-'4
*EsH
E
F o- =--E-i
v)
7,
-E o -i F.ccd >\d€
c(d bD,h >l cV s
E EAE
at*E ,ii5 c .a .a ii
F:
';3o!6
E$
€;3t
aEvx
E :f E€ ffi;
s
fr€.H€ {E€SF
T ff9 F s g $€ ET
E: Egg -c
!d 6
cccif ,,r N'i 9
.F€c.r
.;
€:
::aJx(€ d €i "?ipC) !'i ?) d o.E \o
t s! f
coF^
Etl;; .v,tr-
d'-
k H.
:E6F EIe*h
lEi:=
(!E:
q Ja .i/ 'E'a
-E*e s5 Xb* S E HE 6r3X (d E >.= oOEl E gEf cd39 F 'EcSH c aE;
{ o rd
.ZEc (!! Cg
6l
z
q
.:gr H.E -
C
k-
*(l-^6
frl
!q
aS
.E-H
>.8;5
S'-
66
otr
q
z
a&
ooooocl
{Fg3 EE€E 6cdc F$ $t e$g is UOEL 9E€ FE Xc E, 3il
*c
Fob hS e'g 3'$ gg gg i"E flE EE.E*
EE f
2q !F
*
FEFH?g?FA*Ff
g He=
=oo€ zv3.x
c:l
cn; E O. rl6Jd troc (6-tr cn :x I E cd
s€E,
E*
c
EiF ErqsE €[ gg * fl E F E; g 1 E FE g: 3j! HE ge ao "d t H t,.E .=tr-={) a e tr € f E f € . F * ri rE
o T,'=
.E
s fl..E rn
frE
EAa
_
!?E€g tsFEr'fdo _*€z 'IFEcff ; R &'€
E E
>EEEE F-
'=
ct
.E6
=
Es€F"
EE T $ ERST
.v r 9
-E E{ SE
.d tr
li c Xq
3
;ft
e :e F. €8.
I
g
.=
-o tr
.:,
E
6 q6 a F". gF F
EE E€ a* alz i€ Eg. E€ EE E5 E€ E E E +9 EE E h $g$iF$B$E ee eFb P 98. FE gE o.JA-*o.O.aO-(' oo oooD
H
v
z
r{ (t)
o z
E
BI
;-E
gi
E
j
€FF - 7,* H€E H€
ad
FE
F 9-E c
; $€ F
a!q -x
H9 a=
F\t -vr oI! (d
H € $9 o. -o '}a -:
'=o
Et
o(l (g,v
Ef
EE HEAE
afl[3ga FFi eE $ oo
E
gooFEFA
F
gfgE *ct
€
;g E:
€Et g
Soe
E:
E: iE
;.e9k th6!
I (t)
E
sFfls
B t'^ 59e
rd
EF
s8 .=x 5g cF
>
6F*
$;;E
.Yq)
F
!Uo1! cqGd J9E" SEJJE PE rz o
z I
;esfE; ocs ? I c-d
-ss G-C
Es Eo E E Ef
F & F (t)
E t e*
qc
s.E xsF R.3
E
qQl EL .52
d€;
5>.; r96 >\L-O
tSc tr5(d,{ orqv L067
e qzi-, ===E HH.--
>t'
Zv)E&
I
qFf;
: & &
E E B.
ctql6fdi: bt) blt ctGtct5d:-^ -o-cl-o.:;.o::u
E
E
HE :-s ; o0
Ei
6
F; gg
ooontt g cLq sl0Gt 6,C =
.c
F.
(n
E'EJJS
ETE
*sE
s
E.EE.3 c9Et
$;€E
gEEE EA#
H
EEFE sg:; v e e X
f; tt= xE gf t i*xfrS 9,E'a-3 F
HEgcE z I (a
E &
o z
E
>.hE -U.9
$ Eg l'E sH E
ntl0n
si F.tb
E
g
F$
l'# i'$
E E
5
= = E€ 3 a.- (! F tr
Lo Sr
T
" ;gE;SF e *.s 3ST OOo.d Fkq)o=^l
zo.x.ot3 E
t-
J;:
E,s: ib" *"i83 v (€:
bo(g
E H! g $s
e
i{
:5
[e f s
iiii:$ d*
E eE
h:-rz ;;.d-;
I;
*d! oc 5..: :_Et E.9 AFa
.-.o tr 0 (d= X o- v ;!-n)=6
;HFE ca EE.E
E
;H
3.
;bs ;az
(gY
ld
sF {,€ E E S€ &s f.ii 8.; &:
c
:rDe-
TA
o H
60
'ojjij.i c oo-ll. ac:DSl ,q 2 bl-
cho(€ 'E
2
s;{
F'F;
::tr.n
&
f;l. EE EE pE 2 a $E :
^5
rsrE$E H o. o.5 0.6 qF^ Hgg og Ft
x; Ab
Eqss.EU
_sF
F E F+ F i'E> i" E'E a" e l'E a'E H tro.O.o.O-'oO.=O.E6
(, f:l t-
.r 7e
E
=s xH FEbOd
EBFF figE.E -4v.6
..,,r,lllill![ tr
\oiuL{"'1"r'
'A
tr€ cr6
.2
=g
&
I o
/ Fr
P
E
'a
c
E
!
Fi T FH+ Ed :€ 5$ iE; xei F
E
F o= 2$ &3T E.U
E o o.:o
F t aa
j'e€ oooo
B
e€ FE s;
EEg,
E
F
F fr F U)
FF Fq F= FgE g i'E E' $ i' H ;'"s oooo .,r
f5
ggE
FEo 158
€ FE -
j
E:fi
tr'
=(!aq .L5ct o.d€
&"'
E Ie .e p€
FEE
:EE
=
trl = f{
X
st eh
HFe
3 H -' Fo
l5 E:: E
3"
E 5-a
E€" s 8.3 HF:
EEA
Fafi
€F: o" o.r
z :6
(t)
E &
I{
llr
EReg AS-F E
o s o al z
3€
5E
cg€$ z v
F
lclga€gg, F
IrI1
$ EE?
F
Eg
" g'E
:
€ e'E
$g:
€ ErE
6f*
fi [€
"r
a
EE @-
c€5c(d
E & &
Ai= g F n0 E
g
,tr
ao
.
€
FE !ts.o EEF 6= C'A
[: I E;"Ei[E EEE
9-
=
ct
o
d.i
E.t Ei' 6 F
ilI B i'3 a'$ i'E
nooo
1u
t(A
A? 1ooo .-cIl: ;t:r FE o s a&, o.P E€ E€ Ez SF -EF an F E; Ei * E S gcE gFE r$t ird.irAt-h
;Eo.! ? P'qE f,E F O-
6-.= O. O- a.l4
ooo
€fi€!l . -.9-B
'F* ES ,tdc?
:gr*
959 _4-rd 'Gi 3 .) o. sc)=
cdq=
tr &
trcf:h EE8-L (!= tr"c 6d*
-=
*n€ i ,i{
y F oot
FO.(ll!Ce
c ('cc=q a c=ai:r oo a0:
(l
kl
;B IE
S tr E.: .4: .q t" i* sfr :e' a'F s -o u E .,-J L'iE
e
3dd (.) i:-
tr@6 6tr;
ET o.E.=
sfi= 2E
E
(!E
csttr
EE
z v r-1
ld
o;: ;:o
3
;t -52 d i: sl 3
qh
b
cs
5 ao
_bg x
ok>\
Fbe : a.E
H @'OEE Caa
u
i:u;l
s F.i !=::
rJia
8"€ E
F€q
=c6tr tri
or!
triL.!
Z
tr
dc l:;:
^"14
=Ei: trdd
.E.]h
t
XE F F"E o .E 3 E":f * E E 5 a gE f.l Er
a 7.
fr
sq
i;
ii;
-(s-a tv()c€
F
E c 5-p
E
:EEE*€ f;€E€E; lrf
'lg
'rt;I:o !h tr-o
EE;E oll d EE
bDO.
:F.E:
fi
E.E3
q)
.gFtr ? tsE SH
8
J
c E
F I
& E
ct o 6l 6l
€
I
F .3 ;E Ee
L
I (, o & !r
o E
iF Eifi; Ei ?5 E€ fll(|6'.t!:xr
fr
E
EH EES E=
EF ' E.E t'E € FE €: E
E-E
E
t I d E E B'"
€)
tr
FFF€F$gF3g Egigsig* rJOOo ooo
E
a O c
c Y' EI
a a o
a, q0
E 19
tr E
6!
a
e
Iri
F
/t-
(A
a L
FEe
!t o L tr E
d:EEr
a !t .i
' "-e
ql
z
a
X
F
r-
.ia at
ae
n
FI
c
€esEi
EEHEg
t: ti $
x
F;EEB
E
6t
rt
a a, a
€ =*H F SoS.
I t
(tt
d
E &
€ nF F
!t e a h
tr
EEiH
(a
tr€o.E' .o€ o-
6t
o z
e
J
frl
i
j !ia
sg€I cFctr
d>.Ccg 'o xy
c iEqr! 90b
6
5'j
ooo
E= c d ;i()o0:i
; e:
Fg
EisEg ;i:sF tro:c6b ()q)o:i9 o.Ja o.;a;
z
E {)
v
geie
E-OlL ? =E!.:S .E bo. io x oc 5
ile€ili€ >Ed t-t
E
u! a)
* e$q ry€ ; a -co:v 3 F;s
trcl
E 5
€p?
xFE
x€6 *q=Gc tr >\
E E 3€
E EE 6 6ll|!qhF t 6"4 t\l
tr s.x s F* S' ez
t (, gr
I r r i 5 A# c=-qlOubl)
€e::o.E:E g€ n * r: g
$E€
noo
-H
:: i:do d63c
rlllr.
EE E {E H fl;
&
F rA
z
f cE$i
E*EiT rE; E Ef" g
rd
v
c, ol,2
eE
Fr
p
ESEE .EO5.l Eo.9S F F 3.9 €€ 5g
5.3:
A <()o;: z,Ja o.tr
b,
HE;
HF€ cE g
EFE
2
f
E
t€s I s aa *
E gE
&5't E:O i:d
EJ
6.bO bO cl
aIr Fc9p
s
€s$S - o? g';gHtr
m
gtsE
z
afl
s
,-{rnE0
€ Es
E?3 ld
i Hi!
€F;q r'ribd
z
il
SEo
-E:i
$$ E = $€
(t)
ks-LF!eehYE
H$.
t( tr
E.s* $gg $g $g noon @
DO
.q
F
't=ai!.dE
[F;T: ATE Hg ei= Egf EF rHF pE trHF
fla f,F"a ;E roD Vd:= o.-oo.o.oo-q.-
frf
3
s: rEE gE Es i-E :{,la EE'8E EEEE aE 3E Hj E6 H'H ?"G E-: EsE: d6oo-dB
;-a -d U)e Aq rr,C.-
E 5E
#;E !f
E
E
o 6
E O .: 'C FA
E
E E
F" 8.LIE .F FB39 FE E€ !.g E E & &
tr
'=i E;'lE eg &c EH :E AE E P A; A
FTF*,sE
FH
a'g a'F oooo
a';
$€E
€Ft c'tt -}
gF
rt
E tsl
x
E: g'dF a€ E.s-s
E6E.
E'F -EXl
g E3 toE.'tr o.t'
EE z
I (t)
E &
t-l
tr
U)
E
a3
EBF
cE 9:: trts
q Q)'= L j
ct .:9E
=qE
IEH <.2
*
z
.
EE
gEi scE FE€ 5€
€
@e
€ r* 3€ * SEE ES
6gE
F
JiEg
!ifi. E,E;. S'-d
EE-.
o
?
gEgE
-s,
ct
e€e
6
u'".*l
f1
cc E= >,€(.):'oD
t6t
i:
a€€ EgE
gsaa
il[
FEE:gFiBFEg oooo
g
(J frl
z v
Ff
fiE
:€ 5EE: Fg
tr
F= il
c6
s€u E[9.+EB'E E'tr - E€ B.: tE tc t'a
oHe
F (t)
c; :ig-* !€ ooii
63 !sX c)> :S XEE 3* n:3.*
^S
tr._a
-i (EFX
h
g{E €E HP (q E= E-Ep A i A tr.E ;{' €E _E 3E h * i @;7,s-90 $e,sI gEg €$ *'3 E! €$=Ft€E P E; €€ =I.E [€* E"3EE lEs eH e et eF F. A S 5 S * S.E E; E= E E E I Fif, Fts. Fg e p' -EgF ::r-T
..EFo
E d,
o-00eoG
noo0
.o o.j
EEU q
=\ 6.co.
frl F{ i",0,,,,,,,
&
F (n
Il
EE"EE
!"S d^Y F 6 3^bo J c(€il {)5+
Nt^
:d'- K$-I J:t
U)
7,
J€:T
E
i=--
€6tdcd !Hkv ._-o
llllli,
c c.--o ccE,sE
€ ; gt EccXfi
€
^^9'5
o-:z !? c il locuS d Q-O
i; s"i
x.
b: ff:5 cS tr r Y
u!0sD Pi o
O.-O
Fgla F ,:' .' =.=-v voc g
3 E::; i,oF!l
E boA
E cToc-
bFHE
oHFS {
€ )! oo= E -E .dCdh-^ ! d btr;:
sE#i r-
E
=
P=S .-ct
ord
H
: s;E
Exe u f ;: >sS
i.u rh
L5-;
i c* .t H o"v i: i.gboX iFeH cEdE
i^= c c ilc,5E
aE #
:ids
z
onn0
-sQ
ddt a E'i-^
M
€:
.-t^d d00 q:,oo=G
dq)d 4LC
3v!
z
*
ir :!
O.
dS:
O.gi
e
9(3gE @ko.r:o{ho
U tr qu F - ho-HIE*9 6 h: x ts He € 4-O oo
r;
O"O.O
E Ed 5E E.EE SF g€ qF €S9P
i= E€
FR FbJE BE s; Blc€ eH-93.
Eg
& &
$E EF EE I
E
E tr 3 -;2
=qslcto c S
E€ ;.€ -vE E .v-Q sP F3 Fgg F'ee :ou r :09p3 loE
*EH E'- : B.-Fh!e.-H!
A
tEu Fa FgEir
E.-: E:2
HE o.i
=
8*'I= E o a
*E Pg*,
E -
H€ qF^ E: ci.c-2, c o0 E-==E =€
F€EFEFEFEg FF gg gE E F a oooo
oooo
Eoo atr OGI - >i
c E cl
It-]
t-
I
Fr (A
r.e€ tr). .*;c oo6.€ EgF a76
E*
E ()7 qt at C)-= t
R!
E;3 E EaE{3
6gF |)ctcl EAD ebb 2-v o. z v E I = frl I
e,E -a€
5 i€-s€.
'.=
-Ee3 c73l
^g
{o3-.-f
g
3:i
E E$
d o€
FEF
tE sEs E r.g z 3 u)
e
t{
er
st
€
a, F o.a E
Ep efr'7, iF I
a)
-.i ai
,x
6
x
X* E E -i? -oo-Fi: q7
t r'1
o0- (| c E tr.a -6 !c c' E.(l
r
C c! €692& o C^)X s
;s>5
an
-:EES 3 gu g
z
o\
E
:Eg: &,Fa9 r aag qtrtrtr €.66(l
i3 o r'-
-n
-s
F
*:gE 3rJ r oa? 'a s
c!
i'i
5
i; f $g gg
ss
E
E s f, a FsEE s. ed a :{ o &
E + fFg
$* $= ilE $
S u o. tr
EH'e' ct.c .S? Ptr E[j'n
.:a
(q(q (g (t
+ 6; o:1 _x&
cS
gF;. ;c FF a r l€ $F I R tr *q 6.c ss E# F* rE Tf lE Ft
st .:AEH'F
bo o{) aE
C
i'E i'E i"E i" sg g g gE s e
Irl
t. &
"
F u)
no0n
notIn
$ _H EE $ 9S b
E.I s =-Eo I (Bof:
rl oq
frEE =cto 4SE h P EE
€F:F =g5E
J4
EgE
6 k - tr -J (6Hc
,cdtri €-Y
'tr F->,:-g;
89ts ::.=F
;7 s
o
r 3t
n
-.c;
X
=cl
n frl
dGq)
X
-=u-
Bi;* g
(E
f;,g h
7.
6Nx.-
G.--
ao 60
E td (A
o
z
*-d rd
._ id
>t>.?
>r
>.8 i 6J .=
6
.= x s SE
X€
:€ils E b,:S s-o>H
?:ts
e;aF.
socd= c4 -:r
g Fn
-o
F;hs E
.;.i
cldo
- 9;= =cia -9bb
e*
v.,do
.'.l
0 bo: >r- X _0)(do Fi >\ fr. c
qQ
.d!O
FId-(J apcgQ
Ec 3 ='i 3 KtrU
cgr* d
-arL,=
6:J
v)
6!
€FEE
Pe od9 h
n
*orE 6JJd
o-d J:.!(
a oo'o Ca+
bo('
&i +:Lq
Si? :*3 :Jc=
6
t6g ; AE (€;I€ -O UJ {),:
*'lry
HgE
F
ii
t{
:at.8$a
$:*
c
H€ sE EE SE
H E *E ;zo.€tro. {EE:b H
-
=k
J4
z
ts'6 )3: Yg rrn oEv .€3:
cSEt dJ
H
E
:3J
F
JjX-V
s
E.E d9d-
F
trr50.o.o.o-a.
00
-du *tro. oCa
cc m
tt
?o
,E €E E + P,E!$.-€5 5: H3 BN ;E'F3 E 6s gE E= EE HE g-e s;:i HE FEE i$ Eg E: E€ FE €i af, s{ eKi _9F-u9E6 r HS FH E€ P.E HSFFE F€ F E -;E t€; Eg L'fr € a 3. o' Q L c c Eb'i c EEEF: F; FEE EI,er,EE booq AE 5o= F"E€ E -
E &
a llr
cgE =
5 ^ E
foi( EE
E
P
i:sFi:!q
g
[€
E"g
BO
E5[ESEEEea s! "[g s5 s F oooo e,3
7
*.4S
b
i:d€;'i
E gfo L
9g.EF
lr
sEEg
lisE A.c 6=
&
F (t
,d,?
tr = r']
v
g
*3:F fF€;g g e€ E ts
z v
o
J.r
trtro loE v.-
rl (t)
A{
o
z
tr
g5ooxE
?*
etrtr :.9 9 *JO€ AtZ
-c C,
E.c f i E=o ._ *tr
ESET
iS,,oeIooil
caEiF o= -v lcF o E-
Ei;b
EFE ZE E
;d *€ i 5PE lios
E+&
b" E ()tC)oA. o A€
€! o.-: o-€
e:5-
E EE 9!C ;;EOH
i;FH Se
';.,'q
R
GI 'I'
bE
s*
Fi:I
o >r* -'t o 6.q =dtrcd
=.-- -
rll
€
,60
:.:
z
OJ
.8.E Eo?
Ets
6 oaGl
i
ooo 'E
g(l
rd
q
sF Esi=-
o n'E :BE.9E ;:fl P
5 ;.9 3 2 6 dd
F
i;
>-9; !i:.o
.E
o
o. 9FEc U=vO -
G bocl
5€.= 3 =E-! 6 B"gE
ol
6l
d 6t ut
(l)
fr
*:frs
€ 0 I Q
.;
E bE
tr
"
.,,
(l
G
E
€
6 b0 |)
(|)
a0
tiq) ni
c6 K
cll
li
c-oH$
:iie ;E:E
X 6t
)'a
c I5 5:3
al
r
qii
*-v o=
tl
rl
X
>F c99 ii dd
tg
Z
fi
EH
o0
o
bo
<.6 E;
to
a o0
c
v)
_s qc
E-E d:
J
?
a
a d
b'
d.396 <E E-Y
d-g
:J
.l':
d'h*E
I
tr
I
EEA ii a'a
;o-V
[18 L c L C.= Gr o {) (J= n E n CX
."ss€*$a
gFF€
g; Ef '=j.cF EAEs
[5
5
o=
o._v o.E
,
rE''E {)'o
XI J=o E rH
e a3
zl aij$,eE4 c ;E.H tr6i: d5o0 s v vl c'6i{ q A.Y= t9 F kll E.e H.E a6 b>' 'riJ E b 9Pd hog b r zl oo5 E () E
z
tl
> c.l
I
X
€E:i5 g b€b EE!-
IidiJaR sn #.'= s F E
iir E;
gEAfis
s.g
F
ord
tr!:
F E'a 5 u*
:id=
PE 5 .E Hd
a-Xtr
gp
= I
ot)
Evl
F.9 i 5.9
FP iFS 3'e l:n 5
q:
se 9i .5*E
':
ia:€E
E'7,
oo
o
-r" drcrE
oDii
q g aE
c l- >rc h.= tr o
EEHE.
|l
a
2
-O -C
.-Q
h
b *
cF
a=
E;#s *'fi
E'FE E.€ € E E3frE
'gE e c
r q) >.boA=
s
- h0:- (!
i'o = =
F EE cq q a
AE'o f,;5* ulrdbo
(€
'l{ lr
in
ra
(€
a
:ia
p
t)
LE€ c0tJ
E
k
I9E.
E
EE€i!
g-a fg E3 5',+ : g Ee '6gf ()S a 9q- 9.E
do boa
utr ()5
; F r$$
a'= b h-u ?i.E a *'E c
o t, o lif F o.-v 6. E
a9? L.A
qi; E€
:
ilE
o0-: c - qt : i.i 6 E3;9
r=8r.9 -FdE 6.oGc L --.o
s:.fi 5:d6
6'# E i o< o. z,= E[*gE€
|l)
.lt
=;8.
a E E S.A r! L c
)3I
q)
&
6t u, 6t
fl
3oh
!$ $r bogE - -
H (!
:vq x= .= E.v E - € F# Fo€() z o.! o.
"o;=s '6 I ci;
dHc
c)
EFCgF
i''6.5 :.sii;
qax ,o o.-
aE
,c [S >,:tt
c.i
='= ooF .E 4 F*)
t!
F
o0.-
!..!ascs
-rd
']. DI q
lr
!d
6l
6l
tr
'il
e
9() o: .v db d{) li'o -:i '= c; ^ol7 ro r+
-
a
€
,q
E
Lv
:J E i
C
ga
F
.:a -
dt
e cESLS .; - _
.-
Y ol_ s -2zLF€
E
>t
o g
Ei
g
>*€ t
;i aEs
B.
E;5 E:
E;r R=l
E 6l
; ; grb o
qt
a0
o
a 0
b0
FS
(, .::L'O-O
r*
q
dbcX
c,t
aO
-.v (d(g oi:
96 o.C
trao
F;
d )a' .d6 !d cE
€E 5g
-.\z'
ct((t *!
;:z
(t)
;q;;
$: r" F:: .:-;€-oo
B.=; c, c
oo=
z trx & 6b (a
a@
trcl ct q)d=
o.lz-:
iE€re*$ E
;! EE (!vtr-
€
EE ;isH ;tr;; Ei :€E! :;
trcc EoS o'= d
J.= t
*t
<.-
6aO
EE o6
cs&'
E
c
E:iHE o c, ,-
b'F
H 2-v9
Etr
Po:""
o.F0.Jo.tr
e;
.E E.E
FEct€O.
E* Ftr-
bA qr E o
o! I
a3E 6cto' isE6
d
=tr=-oct*
e0
€€T-;
=y?= '?ooHt
6{)
€
HF
€-eE ?:s5 E V 9J
! E-"
:
E
F O.-O O..: ,E
-5
682 i:(! c)b0 Ocl da
H? b'o.c
X
3"6b ZJ o.o.
OO
6
a-gge :;* E i€
:f tr g€ o'5 E cE
ol
gE€gE;
dJl
.,q 'c tr (o
ooE.c F c
a
e
:
-52 X bOC
.ia
*_g-(
i: EEi E'- c'6
bo
-€ =-,^jl
.ra
ct
.-.tr I
;EFE:
t € o o.
EE f,E a-[
:
H€ 9 E.
(d
EH a2 ., xH 6-0
ol
xBs*38
E
;,€ ?F€ tr
bI)
ooo tr F
6t
,ia
q q € (a
s,gHg
T.EE o'-.1 E !
ctr
B'E;€ H*
1. o. o.o. aA. o. F= bo-
o tr-o I E= siEE HA LG'E(!
"i
!
f, tid6 .it
:tr. i;E€ J S EE 9c €ccr6 (6 tr &^o --o o L! E > 3": t" ()d
& ;.e vo
z a* €-2 Et
E
l> 5< t< -Y= 4l ll cE o lz C€; L l< do lua !
ti
lz t< o
It
z Itr
ooo ad
tr?e at=
O- -!a -::
!tod B.; E tEad
!Fib
3Ec
3USC) .-.Y ocx.6i:
Hci
EsS !9>tr
9E i; 6EF L
(\
6J
aE
d
:ri
H
oo()
iItE€EgE
iiagagaie *
d=
ol
e t: 6 (l &
EE
d
Eg€ e
(!
tig il6
)€.!: _ _ cr_ *F ;F:O; of
.rz=*Eo oo: E *: .trJ.o:::lo .(6'-lZ o
ol
sgs s$E
qx i€$E
ta .jl
t) E
;$tt-
(gohl -(d('€ -;.ctd6tt vkq:
oQ a){ @€
L tr b0- >,E o u F c, E t-E
EL:rEE9 .r..-
cl d
E.i?i -
tsoi* Ocrt;€ ooCo*c! >.': J e u a A.-
>rcl
C
ToE=3.e
'-cc Eij:= !6-: E s3(d -(' oS'6?€
FEf 6€ a b€
> 8.fi 5 E dcg'F }E bE
ca>r gc
us g $
z .='a tg 'i
E::
i* fi€E :iErfi=-EH .::;?9 Fb g E;€ i ggEEilEg f;:.3"Et tstb>
{)
Or
(! .L tl 6
b.EF;
Ffi.O=
C
(g or, o-q o':.c
FE .€b
sE -E JJ)4_ f"T. c F
a F aa I
c0F 0 cco.!
X
€t i s F $iJgF
0
3'Fo
I
aE90 iF;IH EgEE; x c 6 q.!
S r-sG-5 otJO ;; Gt ; o-: =.'li<-
u0 !u
l[
E
u)
t)
s '€€ s $g F m rA
f
bI eii9 FDdDO
Ee
o
oA
F ll o
A
S€ sE "
F b0
'a
a o.'d J o.
'=
H
.sE
.2 EAE 6 5 d;
c4boa..:co.
Eis_
;'oL(g
'to-E
C-F0 ll =:ix l-^F o d
:<
;T E€ ,9* E H 'i c 9d o h0 ().,y EE ca =
L
{l
z zrd
a!
X
9(
z.( z,
ri
c .}a Ji ESo !.-F
'fr
i;g
bo= bo x no4 jj EE € C u hoE Da AF
ts.oE oo.* ()'= A ts
gib .600
n,
Es E@xa -= .:E.FE
96*'7 6r
E c tr;)
-a
^us
^a)H
O
I
4.=
Cc .vo :q :r€ c'o (d=
'o
F d
EEEF =q
b>
b
"x
np 2v r &a
*sE
Ef;{ F 9E
a&,=
G
u
v)
.{
.:.
e
b
id'ti; xA.-
E =6(;,
-Fi
S-E
M
z
6
r'u ;J i-"-
;^== ';d q :dj5
d
h
+
'a Qcc
gs
c.tdb0
;90
&
ai; q?(1l
-tro :oe
lU 99c
xd0
FE*
+-
p R.ii RJq
U}4(! -F^
^o;g
': >l -4 gg ZE
a
ocd 6= *aQ' S'r
.:
"o
}(s
J(
(\t
Ei() qo"
H
6 gE F g E K*
6d
E
E a
3
*HE
f; ='c s
Po'q j .=(E
,g HE z! a.
al
E
a E a a
xal E
e a l?
gE
6l
E
g
a)
!i
6l .j. E|
c ql
,1
sEgas (t
b 9
e
q
.l
6 c,q 3E EE 5 E c:3 -6"€
.9! oo I
v
a oa o
9o
I
a o
at)
v)
I.l
RE.
g--o coEO 5
s
e
3t,
z a D .1
EEAEi E !.E FE
E z ,!6C: =ct= I EE F
3_aE F .Jtq U)
aYtl J€(c 'I1 rrl 6 c! c.-
I
z EE€E
o L.
z
€F Ei €u*
el;
EE
flag
i; a EE EA€
'
go3
tr
c
I:E; iiE *'EaiE$; ;E
.E! e 9004 A
!r
ao
t < ax O.dn
;f:iEH! i'E E ["H gE ;; aAF Hfl fiEflFig g: ; aec ig;g $.
E
€
O
ccnEfE
F
o3
,:a
E
;g;# o ct'A
i:€ i; i€ g€ i€g:t iiE ;;i
a
ql
6t_!z a
ist
(tql t €)
oo a,
c 96
gt;sE
6E Ei€e s,6lcta 6€Ee EEor
*
Glad >rGl:
Z6dE
${E€E
€i:FE g
Eg€
E"fi
!!€ -I+ O
.O
EEE
b.6;: - e-! Fo?!
6EEE H*E E > c.i
E d.3
a
HE
EaEE oI)
! q)
o G
:a .-o0 g50 oc
€EE
o|
d $ a
.ta
c 6t
cq
t!
0
,ia
()
tr
O (tr
J
6l ct
(! (B FO
()
v
E !l ol)
!i
>\$ g Eo) €.EE€ SLEct .-tg dos
}'t *o=a r-
=
6
OOf;: = tslz O.d dErb0 >rd tr q
tr:E9, a-3= d(Bdx
f"€frF e 2 (d< sf f; E .ooEE.U -
EF '6'a
2
oEtctcl
EfEEE EE6q$ EEilE€
iHEF6 o.o.
gJ o-c
E=E b! o q (n
E E Ffi F g! a c'o
^o^
2
*tHas
+€ s;E 'E:9oiE Fi:c-€
E€H€H h0
g
>' G b0
ti al 5q
o
ru
M F ,j{
(aE
z
UCAPAI\ TERIMA KASIH Dalam rangka p€nyusunan buku Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dari berbagai Departemen dan LNPD serta Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan kota yang secara administratil terletak di Kawasan Perbatasan yang secara aktif telah memberikan masukan dan perbaikan hingga terbitnya buku ini.
Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/I(epala Bappenas yang telah mendanai hingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan pegangan atau refeterui bagi stakeholders atau semua pihak yang ingin membangun dan mpngembangkan Kawasan Perbatasan khususnya masyarakat wilayatt dalam upaya mensejatrterakan
perbatasan.
$Ou,,
,hrld
