BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRATSRUKTUR DASAR DI KAWASAN PERBATASAN
Deputi Infrastruktur Fisik Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2017
DASAR HUKUM
Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan, NTT, Papua, Papua Barat Maluku Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Tiur dan Kalimantan Utara Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2015 - 2019
UUD 45
UU 43/2008 UU 23/2014
LANDASAN HUKUM
NAWA CITA
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
RPJMN 20152019
MEWUJUDKAN HALAMAN DEPAN NEGARA SEBAGAI PINTU GERBANG AKTIVITAS EKONOMI DAN PERDAGANGAN DENGAN NEGARA TETANGGA.
STRATEGI
PRIORITAS
1. PENYELESAIAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA (12 SEGMEN BERMASALAH) DAN 2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN PRIORITAS 10 PKSN (DARI 26 PKSN) DAN 187 LOKPRI, PADA 41 KAB/KOTA DAN 13 PROV. (DARI 778 KECAMATAN, 134 KAB/KOTA,23 PROV.)
1. PENGEMBANGAN 10 PKSN DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA 2. MEMBUKA ISOLASI LOKPRI (INFRASTRUKTUR, SDM, EKONOMI) 3. PEMBANGUNAN 7 PLBN TERPADU 4. PENGAMANAN BATAS WILAYAH DARAT, LAUT DAN UDARA 5. PENINGKATAN KUALITAS DIPLOMASI DAN KERJASAMA BATAS WILAYAH NEGARA 6. KOORDINASI PENGELOLA PERBATASAN NEGARA
PENDANAAN
1. 2. 3. 4.
APBN APBD, CSR, PERAN MASYARAKAT
TARGET
1.MENJAMIN KEUTUHAN , PENEGAKAN NKRI 2.PENEGAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN, INTERNASIONAL DAN REGIONAL 3.PENDAYAGUNAA N SUMBERDAYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN 4.PENINGKATAN DAYA SAING MASYARAKAT UNTUK SEJAJAR ATAU LEBIH UNGGUL DARI AKTIFITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NEGARA TETANGGA
KONSENTRASI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sbg konsentrasi pengembangan, ditambah 16 PKSN dalam tahapan persiapan pengembangan
187 Kecamatan sbg Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 /Kota pd 13 Provinsi
7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
Rencana Pembangunan 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Presiden telah memerintahkan Kepala BNPP bersama 15 menteri, 3 gubernur, dan 7 bupati/walikota untuk mengambil langkahlangkah pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing secara terkoordinasi dan terintegrasi
LOKASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019 13 Provinsi,
Total 1734 Kelurahan/Desa
41 Kab/Kota, 187 Lokpri Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN)
7 PLBN Tahap Awal dan 9 PLBN Tindak Lanjut
• 10 PKSN
5 PLBN sudah diresmikan: Aruk, Entikong, Badau, Motaain dan Skow.
Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang treletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara Lain. Dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan
PKSN : Kawasan perkotaan yg ditetapkan utk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (PP 26/2008)
LOKASI PRIORITAS
• Berpotensi sbg pos pemeriksaan lintas batas dgn negara tentangga • Sebagai pintu gerbang internasional yg menghubngkan negara tetangga • Simpul utama transportasi dgn wilayah sekitar • Pusat pertumbuha ekonomi yg dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya
• Kecamatan yang berbatasan langsung dgn negara tetangga dan/atau terdpt exit/entri poimt (di darat) • Kecamatan yg secara tradisional memiliki interaksi intensif dr sisi sosial, budaya , ekoonmi dgn nrgara tetangga di sebelahnya • Kecamaatn yg ditetapkan sebagai PKSN • Kec yg memiliki PPKT • Pertimbangan Khusus
SKEMA PENANGANAN PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) 16 PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan
10 PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019
PKSN Darat
1. 2. 3. 4. 5.
Paloh-Aruk Entikong Nanga Badau Atambua Jayapura
PKSN Laut
1. 2. 3. 4. 5.
Sabang Ranai Nunukan Tahuna Saumlaki
PKSN Darat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jagoi Babang Jasa Long Nawang Long Midang Long Pahangai Simanggaris Kefamenanu Merauke Tanah Merah
PKSN Laut
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dumai Batam Melonguane Kalabahi Ilwaki Dobo Daruba
10 PKSN TAHUN 2015-2019 PKSN DARAT
PKSN LAUT
PALOH-ARUK
Kec. Paloh dan Kec. Sajingan Besar
SABANG
Kec Sukajaya dan Sukakarya
ENTIKONG
Kec. Entikong
RANAI
Kec. Bunguran Timur
NANGA BADAU
Kec. Nanga Badau
NUNUKAN
Kec Nunukan dan Kec. Nunukan Sel
ATAMBUA
Kec. Atambua Kota
TAHUNA
Kec Tahuna, Kec. Tahun Timur dan Kec. Tahuna Barat
JAYAPURA
Kec. Jayapura Selatan
SAUMLAKI
Kec. Tanibar Selatan
PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) PLBN TERPADU (INPRES NOMOR 6 TAHUN 2015) DAN RENCANA PENYUSUNAN MASTER PLANT 9 (SEMBILAN) PLBN TERPADU
NO
7 PLBN
9 PLBN
1
PLBN ARUK, SAMBAS,KALBAR
PLBN SEI PANCANG, NUNUKAN, KALTARA
2
PLBN ENTIKONG, SANGGAU, KALBAR
PLBN SERASAN, NATUNA, KEPRI
3
PLBN NANGA BADAU, KAPUAS HULU,KALBAR
PLBN TANJUNG MEDANG, BENGKALIS, RIAU
4
PLBN MOTAAIN, BELU, NTT
PLBN MARITAENG, ALOR, NTT
5
PLBN MOTAMASIN, MALAKA, NTT
PLBN JASA, SINTANG, KALBAR
6
PLBN WINI, TTU, NTT
PLBN QEPOLI, KUPANG, NTT
7
PLBN SKOW, JAYAPURA, PAPUA
PLBN JAGOI BABANG, BENGKAYANG, KALBAR
8
-
PLBN WARIS, KEEROM, PAPUA
9
-
PLBN NAPAN, TTU, NTT
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015 - 2019 YANG BER-IRISAN DENGAN DAERAH PERBATASAN
BNPP
79
KEMENDES
108
NKRI
X - 108
KRITERIA PENANGANAN RUAS JALAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PEMBANGUNAN PKSN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN LINTAS BATAS NEGARA
A. PKSN KAB. ATAMBUA DAN KOTA JAYAPURA (PULAU BESAR) • Jalan Non Status (JNS) dari/ke Jalan Pararel Perbatasan (JPP) yang menghubungkan Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten dengan Kec.Lokpri, dan atau PLBN (jika ada); • JNS dari/ke JPP yang menghubungkan desa-desa di Kec.Lokpri dalam wilayah PKSN untuk mengembangkan potensi perekonomian kawasan perbatasan dan keterisolasian wilayah; • JNS dari/ke JPP yang menghubungkan desa-desa di Kec.Non Lokpri dalam wilayah PKSN untuk mendukung pengembangan potensi perekonomian di Kec.Lokpri.
B. PKSN KAB.RANAI, NUNUKAN, TAHUNA DAN SAUMLAKI (PULAU MENENGAH) • Jalan Non Status (JNS) dari/ke Jalan Status (Jalan Kab.) yang menghubungkan Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten dengan Kec.Lokpri, dan atau PLBN (jika ada); • JNS dari/ke Jalan Status (Jalan Kab/Kota) yang menghubungkan desa-desa di Kec.Lokpri dalam wilayah PKSN untuk mengembangkan potensi perekonomian kawasan perbatasan dan keterisolasian wilayah; • JNS dari/ke Jalan Status (Jalan Kab/Kota) yang menghubungkan desa-desa di Kec.Non Lokpri dalam wilayah PKSN untuk mendukung pengembangan potensi perekonomian di Kec.Lokpri.
C. PKSN KEC.PALOH-ARUK, ENTIKONG DAN NANGA BADAU • Jalan Non Status (JNS) dari/ke Jalan Pararel Perbatasan (JPP) yang menghubungkan Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten dengan Kec.Lokpri, dan atau PLBN (jika ada); • JNS dari/ke JPP yang menghubungkan desa-desa di Kec.Lokpri dalam wilayah PKSN untuk mengembangkan potensi perekonomian kawasan perbatasan dan keterisolasian wilayah.
ILUSTRASI PEMBANGUNAN JALAN DI PKSN
KRITERIA PENANGANAN RUAS JALAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
MEMBUKA ISOLASI LOKPRI, PENINGKATAN SARPRAS, PENINGKATAN SDM, DAN PENGUATAN SOSIAL EKONOMI SERTA PENYEDIAAN AIR BAKU.
Kegiatan pembangunan fisik di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Kec.Lokpri): 1. Jalan penghubung Lokasi PLBN dengan ibu kota Kec.Lokpri/Kantor Kecamatan; 2. Jalan penghubung ibukota Kec.Lokpri/Kantor Kecamatan dengan Jalan Pararel Perbatasan (JPP) dan/atau Jalan Status (Kabupaten) bagi Kec.Lokpri yang tidak memiliki JPP; 3. Jalan penghubung desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal (al.Pasar Desa, Gudang SRG, dll) dalam Kec.Lokpri dengan ibukota Kec.Lokpri/Kantor Kecamatan; 4. Jalan penghubung desa terisolir dalam Kec.Lokpri dengan Ibukota Kec.Lokpri/Kantor Kecamatan dengan JPP dan atau Jalan Status (Kabupaten) bagi Kec.Lokpri yang tidak memiliki JPP.
Usulan Peta Jaringan Jalan di Lokpri Paloh
Lokpri Paloh dilintasi ruas jalan dg status: jalan nasional (JN), jalan paralel perbatasan (JSN), dan jalan kabupaten/desa
U
LEGENDA : Jalan Desa : Jalan eksisting
Jalan Kabupaten
Usulan peningkatan perkerasan
Jalan Nasional
Usulan pelebaran & peningkatan perkerasan
Jalan Paralel Perbatasan
Jalan Paralel Perbatasan Belum Dibangun
18
INFRASTRUKTUR FISIK (PENDUKUNG KONEKTIVITAS WILAYAH) DAN AIR BERSIH INFRASTRUKTUR JALAN
PEMB. JALAN BARU 2017
RENCANA PEMB. JALAN BARU 2018
Jalan Paralel Kalimantan
146,0 km
311,46 km
Jalan Sabuk Merah Perbatasan NTT
104,1 km
25,10 km
8 km
205,9 km
Jalan Perbatasan Papua
KEGIATAN Pembangunan Jalan Poros Desa (Non Status)
TARGET 2018 1.234,85 Km
RENCANA ALOKASI DAK
AIR BERSIH KEGIATAN (*) Pembangunan SPAM, Pembangunan Embung, Pembangunan Rumah Khusus, dll
TARGET 2017
TARGET 2018
-
448 paket kegiatan
REKAPITULASI HASIL KOORDINASI KEMENTRIAN ESDM, PLN DAN BNPP
KEBUTUHAN PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE) DI KAWASAN PERBATASAN
NO
KEGIATAN
2017
KET
VOLUME 1
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
2.510 Desa
Sinkronisasi Desa Kawasan Perbatasan
CATATAN: 1. 2.510 Desa yang belum berlistrik, 319 desa pada Provinsi yang memiliki kawasan perbatasan 2. Verifikasi Awal BNPP, dari 1.735 Desa di Kecamatan Lokasi Prioritas, 355 Desa belum belistrik.
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
KEBUTUHAN JALAN POROS DESA (NON STATUS) DI KAWASAN PERBATASAN
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Lampiran Lokpri Tahun 2015-2019
SKEMA PENANGANAN LOKPRI Keterangan: TA : TAHAP AWAL; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPAN KAWASAN PERBATASAN Darat
Laut
Darat dan Laut JUMLAH PER TAHAPAN JUMLAH KESELURUHAN
2015
2016
2017
2018
2019
29 (TA)
29 (TL)
29 (TP-1)
29 (TP-2)
29 (TP-3)
18 (TA)
18 (TL)
18 (TP-1)
18 (TP-2)
16 (TA)
16 (TL)
16 (TP-1)
10 (TA)
10 (TL)
19 (TA)
19 (TL)
19 (TP-1)
19 (TP-2)
19 (TP-3)
32 (TA)
32 (TL)
32 (TP-1)
32 (TP-2)
34 (TA)
34 (TL)
34 (TP-1)
26 (TA)
26 (TL)
2 (TL)
2 (TP-1)
2 (TP-2) 1 (TA)
2 (TP-3) 1 (TL)
50 (TA)
50 (TL) 50 (TA)
50 (TP-1) 50 (TL) 50 (TA)
50 (TP-2) 50 (TP-1) 50 (TL) 37 (TA)
50 (TP-3) 50 (TP-2) 50 (TP-1) 37 (TL)
50
100
150
187
187
2 (TA)
29
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (1) Provinsi/
Batas
Lokpri
Kab/Kota
D/L
2015
2016
2017
L
-
-
-
L
Tanjung Beringin
>
>
L
-
Pasir Limau Kapas
L
-
Dumai Kota
2018
2019
ACEH 1. Aceh Besar
Pulo Aceh
>
SUMUT 1. Serdang Bedagai
>
>
RIAU
1. Rokan Hilir
2. Dumai
3. Bengkalis
L L L L
Rupat Utara Bengkalis
Dumai Timur Dumai Barat Rupat Bukit Batu
Sinaboi Medang Kampa
> > Bantan
>
Bangko Sungai Sembilan > > > >
> >
> > > >
30
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (2) Provinsi/
Batas
Kab/Kota
D/L
2015
L
Rangsang Barat
L
Rangsang Pesisir Rangsang
Lokpri 2016
2017
2018
2019
Tasik Putri Uyu
>
RIAU
4. Kep. Meranti
Merbau
5. Pelalawan
L
-
6. Indragiri Hilir
L
-
Kateman
L L L L L L L L
Belakang Padang -
Meral Tebing Karimun
Pulau Merbau
-
>
Pulau Burung
>
Kuala Kampar >
>
> >
KEPRI
1. Karimun
2. Batam
Batam Kota Lubuk Raja Nongsa
Buru Kundur Utara > Bulang Sekupang >
Kundur Moro Unggar Meral Barat Belat Batu Ampar Batu Aji Benglong
> > > > > > > > 31
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (3) Provinsi/
Batas
Kab/Kota
D/L
Lokpri 2015
2016
2017
2018
2019
> > Gunung Kijang Siantan Selatan
> > > >
KEPRI 3. Bintan
4. Kep. Anambas
5. Natuna
L L L L
Tambelan -
Bintan Utara Jemaja
Bintan Pesisir Teluk Sebong Palmatak
Jemaja Timur
Siantan
>
>
L
-
L
-
-
Siantan Timur
>
>
L
-
-
Siantan Tengah
>
>
L
-
Serasan
Pulau Laut
Serasan Timur
>
L
-
Bunguran Barat
Subi
Bunguran Utara
>
L
-
Midai
-
Pulau Tiga
>
L
-
-
-
L
-
-
-
Bunguran Timur Laut Bunguran Selatan
>
> 32
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (4) Provinsi/
Batas
Lokpri
D/L
2015
2016
2017
2018
2019
1. Sambas
D
Sajingan Besar
>
>
>
>
2. Bengkayang 3. Sanggau
D D
Jagoi Babang Sekayam
> >
> >
> >
4. Sintang
D
>
>
>
Kab/Kota KALBAR
D
Siding
> Ketungau Ketungau Hulu Tengah
Puring Kecana Batang Lupar
5. Kapuas Hulu D
-
-
Embaloh Hulu Puttussibau Utara
Puttussibau Selatan
>
>
>
KALTIM 1. Mahakam Ulu
2. Berau
D
Long Apari
>
>
>
>
D L
Long Pahangai > Maratua
> >
> >
> >
33
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (5) Provinsi/
Kab/Kota KALTARA
1. Malinau
2. Nunukan
Batas D/L
Lokpri 2015
2016
2017
2018
2019
D
Kayan Hulu
>
Kayan Hilir
>
>
D D
Pujungan -
> -
Bahau Hulu Kayan Selatan
> >
> >
D D L
Sebatik Barat Sebatik Sebatik Timur
> >
Krayan Selatan > >
> > >
> > >
D D
Sebatik Tengah Sebatik Utara
> >
> >
> >
> >
D
Simanggaris
>
>
>
>
Lumbis Ogong -
> -
> >
> >
D D/L
Krayan
> Tulin Onsoi
34
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (6) Provinsi/
Kab/Kota NTT 1. Kupang
2. TTU
3. Belu
4. Malaka
Batas
Lokpri
D/L
2015
2016
2017
2018
2019
D
Amfoang Timur
>
>
>
>
D
Insana Utara
Miaomaffo Barat
>
>
D
Bikomi Utara
>
Bikomi Tengah
>
>
D
Bikomi Nilulat
>
>
>
D D
Mutis Tasifeto Timur
>
>
D D
Lamaknen Selatan Lamaknen
D
Lasiolat
D
Raihat
D
Kobalima Timur
Naibenu
>
> Tasifeto Barat
> Nanaet Dubesi
Malaka Barat
Kobalima
D
Malaka Tengah
D
Wewiku
35
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (7) Provinsi/ Kab/Kota NTT 5. Rote Ndao 6. Alor
7. Sabu Raijua
Batas
Lokpri
D/L
2015
2016
L
Rote Barat Daya
>
L
Teluk Mutiara
L
-
L
-
2017
2018
2019
Rote Selatan
Lobalain
>
Alor Selatan
Pureman
Pantar Tengah
>
Alor Barat Daya
Mataru
Alor Timur
>
-
Raijua
>
>
SULUT
1. Kep. Sangihe 2. Kep. Talaud
L
Marore
Tabukan Utara
L
Melonguane
Nanusa
L
Miangas
>
Kandahe
Nusa Tabukan
>
>
>
>
>
>
>
36
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (8) Provinsi/
Batas
Kab/Kota
D/L
Lokpri
2015
2016
2017
Pulau Leti
Moalakor
Wetar Timur
Pulau Lakor
Wetar Barat Wetar Utara
Pulau Masela
2018
2019
Mdona Hiera
>
MALUKU L 1. MBD
L L L
2. MTB 3. Kep. Aru
Wetar Pulau-pulau Terselatan -
L
-
Selaru
Kormomolin
L
-
Wertamrian Aru Tengah Selatan
Nirunmas Aru Selatan Timur
L
Pulau-pulau Aru
> > > Tanimbar Utara Yaru >
> > >
> > >
37
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (9) Provinsi/
Kab/Kota MALUT
1.Morotai
Batas D/L
L L
Lokpri 2015
2016
Morotai Morotai Jaya Selatan Morotai Utara >
2017
2018
2019
Morotai Barat
Morotai Timur
>
>
>
>
PAPUA 1. Supioari
2. Keerom
3. Peg. Bintang
D D D
Arso Timur
D D
-
D D
-
Supiori Barat -
Supiori Utara -
Kep. Aruri Supiori Timur
> >
Web
Senggi
Towe
>
Waris Oksomol
> Kiwirok Timur
> >
Tarub
Mufinop Okbemtau
> >
-
Batom Iwur Pepera
>
38
LOKPRI TAHUN 2015-2019 (10) Provinsi/
Kab/Kota PAPUA
4. Boven Digoel
5. Merauke
PAPUA BARAT 1. Raja Ampat 13/41
Batas D/L
Lokpri 2015
2016
D
Mondobo
Mindiptana
D D
Waropko Kombut
Sesnuk
D
Naukenjerai
Eligobel
D
Sota
L
2017
Ninati
>
50
Kep. Ayau TOTAL 50
Keterangan: 1. D : Darat. 2. L : Laut. 3. : Penanganan belum dimulai. 4. > : Penanganan berlanjut (TL dan TP).
2019
Jair > >
Muting
>
-
2018
> >
> >
>
>
Ulilin
>
Ayau
>
> 50
> 37
187
39
