LAPORAN RINGKASAN PENYUSUNAN KAJIAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

LAPORAN RINGKASAN PENYUSUNAN KAJIAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

I. P PE EN ND DA AH HU UL LU UA AN N 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki perhatian yang tinggi terhadap penataan ruang, hal tersebut tampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013, yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008. Salah satu dari delapan misi pembangunan adalah untuk Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Melalui misi ini pemerintah ingin menunjukkan pentingnya penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. Tujuan dan program strategis yang hendak dicapai dari misi tersebut adalah meningkatkan konsilidasi perencanaan tata ruang wilayah, yang memiliki indikator berkembangnya model perencanaan dan pemanfaatan ruang secara optimal dan terkonsolidasinya perencanaan tata ruang provinsi, lintas kabupaten/kota dan lintas negara berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan penyusunan Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan. Kawasan tersebut merupakan salah satu Kawasan Strategis lainnya yaitu berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai Penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, yang bersifat lintas administrasi wilayah. Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengemukakan bahwa beberapa Prinsip Dasar suatu dokumen Rencana Tata Ruang adalah instrumen untuk mengarahkan investasi, melindungi dan menjaga keharmonisan lingkungan, memberikan output sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan, memberikan pertambahan nilai, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas sektoral wilayah administratif yang bersangkutan, mencegah dampak negatif pembangunan – pemanfaatan ruang, pemberdayaan masyarakat perdesaan, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal serta penyediaan stok lahan abadi. Undang-Undang Nomor 26 tersebut menyatakan pula bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana rinci tata ruang trerdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Arahan Kawasan Strategis terdiri atas Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, yaitu :

1


a. Kawasan Strategis Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT, Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi : Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu : Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste; dan; Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 5 (lima) pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategic nasional; Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup perairan yaitu Kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dengan 3,5 juta Ha.

b. Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi : Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas : PKNp Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan PKNp Maumere di Kabupaten Sikka; PKWp Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKWp Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKWp Ende di Kabupaten Ende, PKWp Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKWp Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; Kawasan Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu; Kawasan Tenau dan Kawasan Namosain di Kota Kupang; Kawasan Nebe-Konga di Kabupaten Flores Timor dan Kabupaten Sikka; Kawasan Nangaroro, Mautenda, Waiwajo di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende; Kawasan Aesesa di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo; Kawasan Buntal di Kabupaten Manggarai Timur; Kawasan Wae Jamal, Lembor di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat; Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat;

LAPORAN RINGKASAN

2


Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah; Kawasan Waepesi di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada; Kawasan Lewoleba di Kabupaten Lembata; Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende; dan Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas : Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas : Kawasan Noelmina di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kawasan Benanain di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu; Kawasan Konservasi Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Konservasi Riung di Kabupaten Ngada; Kawasan Konservasi Laut Sawu; dan Kawasan Konservasi Laut Flores. Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu yang meliputi: - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Ombai – Laut Banda, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu I, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu II, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu III, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Flores, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sumba, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Timor, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Hindia, - Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sape. Kawasan strategis lainnya yaitu berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, terdiri atas : Kawasan Baing di Kabupaten Sumba Timur, sebagai penunjang Pulau Mengkudu; Kawasan Ndana di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana; Kawasan Dana di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana; Kawasan Batek di Kabupaten Kupang, sebagai penunjang Pulau Batek; Kawasan Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oecusi;

LAPORAN RINGKASAN

3


Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oecusi; dan Kawasan Motaain dan Motomasin di Kabupaten Belu sebagai penunjang kawasan perbatasan Atambua. 1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.2.1 MAKSUD Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan ini adalah Memberikan arahan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.2.2 TUJUAN Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan ini adalah : 1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam pengembangan ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan; 2. Menghasilkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan, yang sejalan dengan arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.3. SASARAN Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan ini adalah :

1. Tersedianya laporan pendahuluan tentang RTR Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan;

2. Tersedianya data, fakta dan analisis tentang RTR Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan; 3. Tersusunnya Dokumen RTR Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan; 4. Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang RTR Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan yang sesuai dengan arahan regulasi terbaru; 5. Mencapai indikator program Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah, yaitu : o Berkembangnya model perencanaan dan pem ruang secara optimal o Terkonsolidasinya perencanaan tata ruang provinsi dan lintas kabupaten/kota berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi 1.4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 1.4.1 RUANG LINGKUP LOKASI Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.4.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan meliputi: • Penyusunan Laporan Pendahuluan; • Survei data primer dan sekunder; LAPORAN RINGKASAN

4


• • • •

Jaring Aspirasi; Penyusunan Laporan Fakta dan Analisis; Penyusunan Laporan Akhir dan Rencana; Penyusunan buku peta.

1.4.3 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN Ruang Lingkup Pembahasan meliputi: • Lingkungan strategis internal dan eksternal; • Analisis kondisi eksisting; • Analisis kondisi mendatang; • Potensi, permasalahan, peluang dan tantangan; • Strategi pengembangan wilayah; • Rencana pengembangan terhadap: o Sektor dan komoditas unggulan; o Struktur dan pola pemanfaatan ruang; o Tahapan dan program pengembangan wilayah. Yang dilakukan dengan meninjau aspek komponen wilayah, yang terdiri dari potensi kawasan, fungsi-fungsi permukiman dan aksesibilitas, yang dipandang dari sudut sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana lingkungan, serta dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan. Gambaran orientasi Kawasan Strategis Wilayah perbatasan dapat dilihat pada Gambar : 1-1, berikut ini.

LAPORAN RINGKASAN

5


6


II. T TIIN NJJA AU UA AN NT TE ER RH HA AD DA AP PK KE EB BIIJJA AK KA AN NR RU UA AN NG G P PE EN NG GE EM MB BA AN NG GA AN NK KA AW WA AS SA AN NS ST TR RA AT TE EG GIIS SW WIILLA AY YA AH H P PE ER RB BA AT TA AS SA AN N

2.1. TINJAUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Perencanaan pembangunan nasional selain dilaksanakan secara sektoral, juga dilaksanakan secara spatial (keruangan). Perencanaan penataan ruang menjadi salah satu bagian penting dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan nasional, karena pada dasarnya seluruh kegiatan pembangunan nasional dilaksanakan dalam suatu wadah keruangan. Sehingga bila ruang sebagai wadah/tempat bagi terselenggaranya pembangunan nasional tidak direncanakan penataannya, maka akan timbul berbagai permasalahan pembangunan dan lingkungan. Untuk itulah maka kebijakan perencanaan pembangunan nasional juga harus memiliki landasan dan instrumen yang kokoh untuk mengatur tata ruang nasional, agar rencana pembangunan sektoral dapat didukung dengan penyedian ruang-ruang pembangunan yang memiliki kesesuaian dengan pengembangan sektor pembangunannya. Hingga kemudian lahirlah Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu UU No 24 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan UU No 26 Tahun 2007. Undang-undang Penataan Ruang tersebut menjadi landasan yang kuat bagi langkah-langkah penataan ruang nasional yang dibutuhkan dalam pembangunan. UU Penataan Ruang tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagai instrumen yang mengatur penataan ruang nasional. Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan bagi langkah perencanaan pembangunan keruangan serta PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagai instrumen penataan ruang nasional merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia.

22..11..11 SSIIISSSTTTEEEM M R K O T A A N A S O N A L MP PEEER RK KO OT TA AA AN NN NA AS SIIIO ON NA AL L Penetapan sistem perkotaan nasional merupakan bagian dari Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional yang ditetapkan dalam RTRWN. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa sistem perkotaan nasional terdiri dari PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Selain sistem perkotaan nasional

7


sebagaimana disebutkan tersebut, juga dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. PKN dan PKW merupakan bagian tidak terpisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, demikian juga dengan PKSN. Sedangkan PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Gambaran sistem perkotaan nasional yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RTRWN dapat dilihat pada Tabel : 2.1. Tabel : 2.1 KEBIJAKAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN PROVINSI Nusa Tenggara Timur

PKN Kupang (I/C/1)

PKW − Soe ( II / B ) − Kefamenanu ( II / B ) − Ende (I/C/1) − Maumere ( II / C / 1 ) − Waingapu ( II / C / 1 ) − Ruteng ( II / C / 1 ) − Labuan Bajo (I/C/1)

PKSN − Atambua (I/A/2) − Kalabahi (I/A/2) − Kefamenanu ( I / A / 2)

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan : I – IV A

: :

B

:

C

:

D

:

Tahapan Pengembangan Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan A / 1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi A / 2 : Pengembangan Baru A / 3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional C / 1 : Pengembangan / Peningkatan fungsi C / 2 : Pengembangan Baru C / 3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana D / 1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam D / 2 : Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana

LAPORAN RINGKASAN

8


22..11..22 SSIIISSSTTTEEEM M A R N G A N R A N S P O R T A S A S O N A L M JJA AR RIIIN NG GA AN NT TR RA AN NS SP PO OR RT TA AS SIII N NA AS SIIIO ON NA AL L Substansi Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional dalam RTRWN yang juga terkait langsung dengan Kota Kupang adalah Sistem Jaringan Transportasi Nasional, baik untuk sistem transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Dalam hal Transportasi Darat, dengan stastusnya sebagai PKN maka Kota Kupang dituntut untuk mengembangkan jaringan jalan nasional dengan fungsi jalan arteri primer. Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan : a. Antar-PKN; b. Antara PKN dan PKW; dan/atau c. PKN dan/atau PKWdengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional. Selanjutnya untuk Tranportasi Laut, RTRWN mengaturnya melalui tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Provinsi NTT, termasuk perairan laut Kota Kupang, dalam pengaturan alur pelayaran nasional berada dalam Alur Lintas Indonesia Timur. Sementara dalam tatanan kepelabuhanan nasional, RTRWN mengatur pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional dengan menetapkan statusnya dalam Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Nasional. Provinsi NTT yang merupakan provinsi kepalauan yang memiliki banyak pelabuhan, namun tidak semua memiliki status pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional yang tercantum pengembangan kepalabuhanannya dalam RTRWN. Gambaran pengembangan tatanan kepelabuhanan dalam RTRWN dalam dilihat pada Tabel : 2.2.

Tabel : 2.2 KEBIJAKAN TATANAN KEPELABUHANAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN PROVINSI Nusa Tenggara Timur

PELABUHAN INTERNASIONAL Tenau Kupang (I/1)

PELABUHAN NASIONAL − Maumere (I/3) − Waingapu (I/3)

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan : I – IV : Tahapan Pengembangan 1 : Pemantapan Pelabuhan Internasional 2 : Pengembangam Pelabuhan Internasional 3 : Pemantapan Pelabuhan Nasional 4 : Pengembangam Pelabuhan Nasional

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Pelabuhan Tenau Kota kupang memiliki status sebagai Pelabuhan Internasional. Dan sebagai pelabuhan internasional maka Tenau

LAPORAN RINGKASAN

9


memiliki fungsi sebagai Pelabuhan Samudera yang dijadikan sebagai pusat kegiatan eksport – import terutama ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun ke wilayah barat. Fungsi dan peran pelabuhan ini erat kaitannya dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan industri pengekspor hasil produksi yang akan diekspor. Dengan adanya pergeseran pertumbuhan ekonomi ke wilayah Pasifik, diharapkan akan menguntungkan bagi Provinsi NTT dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonominya, karena letaknya di wilayah timur Indonesia dan mempunyai jarak yang relatif dekat dengan negara-negara yang berada di wilayah pasifik. Untuk Tranportasi Udara, RTRWN mengaturnya melalui tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan. RTRWN mengatur tatanan kebandarudaraan dalam 2 jenis bandar udara yaitu bandar udara umum dan bandar udara khusus. Bandar udara umum terdiri atas bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier dan bandar udara bukan pusat penyebaran. Sedangkan bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan. RTRWN mengatur tatanan kebandarudaraan Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel : 2.3 KEBIJAKAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN STATUS BANDAR UDARA PROVINSI PRIMER Nusa Tenggara Timur

-

SEKUNDER El Tari Kupang (I/3)

TERSIER − Wai Oti Maumere ( IV / 5 ) − H. Aroeboesman Ende (I/5) − Mau Hau Waingapu (I/5) − Haliwen Atambua ( IV / 5 )

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan : I – IV : Tahapan Pengembangan 1 : Pemantapan Bandar Udara Primer 2 : Pengembangam Bandar Udara Sekunder 3 : Pemantapan Bandar Udara Sekunder 4 : Pengembangam Bandar Udara Sekunder 5 : Pemantapan Bandar Udara Tersier 6 : Pengembangam Bandar Udara Tersier

Dari Tabel : 2.3 terlihat bahwa Bandar Udara El Tari yang terletak di Kota Kupang memiliki status sebagai bandar udara pusat penyebaran sekunder. Hal tersebut memperlihatkan bahwa berlainan dengan sistem transportasi darat dan laut yang menjadi

LAPORAN RINGKASAN

10


prioritas utama karena memegang peranan sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, pengembangan transportasi udara menempati prioritas kedua yang beru berkembang setelah perekonomian wilayahnya berkembang. 2.1.3

Kawasan Lindung Nasional

Kawasan Lindung Nasional dalam substansi RTRWN merupakan penjabaran Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional yang antara lain terdiri atas : a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; e. kawasan lindung geologi; dan f. kawasan lindung lainnya. Wilayah Provinsi NTT yang masuk dalam penetapan kawasan lindung nasional dapat dilihat dalam Tabel : 2.4. Dan dari gambaran tabel tersebut terlihat alokasi kawasan lindung nasional di wilayah Provinsi NTT. Tabel : 2.4 KEBIJAKAN ALOKASI KAWASAN LINDUNG NASIONAL DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN PROVINSI Nusa Tenggara Timur

KAWASAN LINDUNG − − − − − − −

Cagar Alam Riung (II/B/3) Cagar Alam Maubesi (RTK. 189) (II/B/3) Cagar Alam Way Wuul/Mburak (II/B/3) Cagar Alam Watu Ata (II/B/3) Cagar Alam Wolo Tadho (II/B/3) Cagar Alam Tambora (I/A/3) Cagar Alam Gunung Mutis (II/B/3)

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan : I – IV A

: :

B

:

C

:

Tahapan Pengembangan Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional A / 1 : Suaka Alam Laut A / 2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut A / 3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut A / 4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut A / 5 : Taman Hutan Raya A / 6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional B / 1 : Suaka Alam Laut B / 2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut B / 3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut B / 4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut B / 5 : Taman Hutan Raya B / 6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional

LAPORAN RINGKASAN

11


D E F

2.1.4

: : :

C / 1 : Kawasan Resapan Air Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional

Kawasan Budidaya Yang Memiliki Nilai Startegis Nasional

Sebagai substansi RTRWN, pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai startegis nasional merupakan bagian dari Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional. Kawasan budi daya terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; i. kawasan peruntukan lainnya. Dan kawasan budidaya sebagaimana disebut di atas yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai Kawasan Andalan. Pengertian Kawasan Andalan adalah kawasan yang mengupayakan pengembangan sektor-sektor unggulan secara terpadu, untuk keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Kawasan Andalan terdiri dari Kawasan Andalan darat dan Kawasan Andalan laut. Wilayah Provinsi NTT yang masuk dalam penetapan Kawasan Andalan Nasional sebagaimana disebutkan dalam RTRW dapat dilihat pada Tabel : 2.5. Tabel : 2.5 KEBIJAKAN ALOKASI KAWASAN ANDALAN NASIONAL DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN PROVINSI Nusa Tenggara Timur

KAWASAN ANDALAN Kawasan Kupang dan sekitarnya

Kawasan Maumere – Ende

Kawasan Komodo dan sekitarnya

LAPORAN RINGKASAN

SEKTOR ANDALAN − − − − − − − − − − − − − −

Pertanian (IV/A/2) Industri (II/D/2) Pariwisata (I/E/2) Perikanan laut (I/F/2) Pertambangan (III/C/2) Kehutanan (III/H/2) Pariwisata (II/E/2) Industri (III/D/2) Perikanan (I/F/2) Pertanian (IV/A/2) Perkebunan (III/B/2) Pariwisata (I/E/2) Pertanian (IV/A/2) Perkebunan (IV/B/2)

12


PROVINSI

KAWASAN ANDALAN

Kawasan Ruteng – Bajawa

Kawasan Sumba

Kawasan Andalan Laut. Flores Kawasan Andalan Laut Sawu –Sumba dan sekitarnya Kawasan Andalan Laut. Sumba dan sekitarnya

SEKTOR ANDALAN − − − − − − − − − − − − − − − − −

Industri (IV/D/2) Perikanan (III /F/2) Perkebunan (IV/B/2) Perikanan (II/F/2) Pertambangan (III/C/2) Pariwisata (II/E/2) Pertanian (IV/A/2) Pertanian (IV/A/2) Pariwisata (II/E/2) Perkebunan (III/B/2) Perikanan (III/F/2) Pariwisata (II/E/2) Perikanan (III/F/2) Pertambangan (IV/C/2) Pariwisata (II/E/2) Perikanan (III/F/2) Pariwisata (IV/E/2)

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan: I – IV

:

Tahapan Pengembangan

A

:

B

:

C

:

D

:

E

:

F

:

G

:

H

:

Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian A / 1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi A / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan B / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan B / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan C / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan C / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan D / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan D / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata E / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata E / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan F / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan F / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan G / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan G / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan H / 1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan H / 2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

LAPORAN RINGKASAN

13


2.1.5

Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dalam substansi RTRWN didasarkan untuk kepentingan sebagai berikut : a. pertahanan dan keamanan; b. pertumbuhan ekonomi; c. sosial dan budaya; d. pendayagunaan sumber daya alamdan/atau teknologi tinggi; dan/atau e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Penetapan Kawasan Strategis Nasional yng masuk dalam wilayah Provinsi NTT dapat dilihat lebih jelas pada Tabel : 2.6. Secara lokasional ketiga Kawasan Stategis Nasional yang terdapat di Provinsi NTT, yaitu : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay,Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste; serta Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar dengan negara Timor Leste/Australia tidak berada di wilayah administratif Kota Kupang. Namun demikian sebagai kota dengan status PKN dan kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi NTT akan menempatkan Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan nasional terdekat bagi ketiga kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi NTT tersebut di atas. Tabel : 2.6 KEBIJAKAN ALOKASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RTRWN PROVINSI Nusa Tenggara Timur

KAWASAN STRATEGIS − − − − − Kawasan Perbatasan Laut RI − termasuk 5 pulau kecil terluar − dengan negara Timor − Leste/Australia, (I/E/2) − Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay, (I/A/2) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste, (I /E/2)

KABUPATEN / KOTA Kabupaten Ngada Kabupaten Nagekeo Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor

Sumber : PP No. 26/2008 Ttg RTRWN Keterangan: I – IV A

: :

B

:

C

:

D

:

Tahapan Pengembangan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi A / 1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan A / 2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup B / 1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan B / 2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya C / 1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan C / 2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi

LAPORAN RINGKASAN

14


E

:

D / 1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan D / 2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan E / 1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan E / 2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

Sebagaimana disebutkan dalam RTRWN bahwa sebagai kota dengan status PKN, Kota Kupang dapat memainkan peran dan fungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional, sebagai pusat kegiatan industri atau jasajasa berskala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, ataupun sebagai pusat utama pelayanan lintas batas antar negara di kawasan perbatasan. Dan bila melihat bahwa kawasan strategis nasional yang berada dalam wilayah Provinsi NTT berkaitan erat dengan kawasan pengembangan ekonomi dan kawasan perbatasan, maka peran dan fungsi Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdekat bagi kawasan strategis nasional di Provinsi NTT adalah menjalankan fungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional, serta sebagai pusat utama pelayanan lintas batas antar negara di kawasan perbatasan.

2.1.6

Rencana Tata Ruang (RTR) Kelautan Nasional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kebijakan RTRWN khususnya menyangkut penetapan kawasan andalan nasional, Kota Kupang juga terkait dengan kawasan andalan laut yaitu Kawasan Andalan Laut Sawu – Sumba dan sekitarnya yang berpusat di Kota Kupang, dengan sektor unggulan adalah perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Hal ini menunjukan bahwa Kota Kupang memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam sistem pengembangan potensi kelautan nasional. Rencana Tata Ruang (RTR) Kelautan Nasional menggambarkan bahwa dalam struktur RTR Kelautan Nasional Kota Kupang memiliki kedudukan yang penting karena merupakan salah satu dari Pusat Ruang Kelautan Primer nasional. Sementara dalam pola pemanfaatan ruang laut nasional bersama-sama dengan Denpasar dan Mataram, Kota Kupang berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi salah satu dari 13 kawasan pemanfaatan ruang laut nasional yang potensial untuk dikerjasamakan, yaitu untuk Kawasan Bali – Nusa Tenggara dengan wilayah perairan (laut/teluk/selat) Bali, Lombok, Sawu – Sumba. TABEL : 2.7 13 KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL YANG POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

NO

LINGKUP

PUSAT

PERAIRAN

WILAYAH

PENGEMBANGAN

(LAUT/TELUK/SELAT)

KAWASAN

1 Sumatera Bagian Barat 2 Selat Karimata - Laut Cina Selatan

NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Kalbar, Kep. Riau, Bangka Belitung, Lampung

LAPORAN RINGKASAN

Padang, Sabang, Bengkulu, Lampung Batam, Pontianak, Pangkalpinang

Samudera Hindia (Sabang-Seumeuleu, Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung Batam, Natuna, Bangka-Belitung, Ketapang

15


3 Selat Makasar - Laut Sulawesi

Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel

Balikpapan, Makasar

Pulau Laut, Tarakan - Nunukan, Bontang Mahakam, Tel. Palu barat, Sulsel

4 Jawa Bagian Selatan

Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali

Denpasar

Banten, Cilacap, Pangandaran, Malang Selatan, Selat Bali

5 Bali - Nusa Tenggara

Bali, NTB, NTT

Denpasar, Mataram, Kupang

Bali, Lombok, Sawu-Sumba

6 Teluk Tolo-Kepulauan Sula-Laut Banda

Sultra, Maluku Utara, Maluku

Kendari

Teluk Tolo, Laut Maluku, Laut Banda (Kep. Banggai, Kep. Sula, Pulau Buru)

7 Teluk Bone

Sultra, Sulsel

Makassar, Kendari

8 Teluk Tomini

Sulut, Sulteng, Sultra

Menado, Gorontalo

Teluk Bone, P. Buton, P. Muna, Kep. Tukang Besi, Kep. Bonerate Teluk Tomin, Kep. Togean, Laut Sulawesi

9 Laut Sulawesi

Sulut, Maluku Utara

Menado, Ternate

Laut Sulawesi, Laut Maluku

10 Laut Banda-Laut Arafura

Maluku

Ambon, Tual, Saumlaki

Laut Banda, Kep. Taninbar, Kep.Kai, Kep. Aru

11 Papua Utara

Papua

Jayapura, Biak

Teluk Cendrawasih dsk, Samudera Pasifik

12 Halmakera-Kepala Burung- Teluk Bintuni

Maluku Utara, Papua

Ternate, Sorong

P. Halmahera dsk, Raja Ampat. Teluk Bintuni

13 Papua Selatan

Papua, Maluku

Merauke, Timika

Laut Aru, Laut Arafura

Sumber :

3.1.

RTR Kelautan Nasional

TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

3.2.

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

PENATAAN

RUANG

PROVINSI

NUSA

TENGGARA TIMUR Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi : a. pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi b. pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata di pulau-pulau utama, menciptakan konstelasi ruang yang berhirarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; c. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama yaitu pelayanan jaringan prasarana transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan penyeberangan yang terpadu dan terintegrasi antar pulau guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan umum dan pelayanan sosial, serta mendorong pengembangan pariwisata alam dan budaya lokal; d. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya yaitu telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat; e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga mencegah kerusakan lingkungan hidup, dengan memperhatikan faktor-faktor keseimbangan hidrologis, keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan cagar budaya, dan perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya;

LAPORAN RINGKASAN

16


f.

perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang sehingga perkembangan kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan g. pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang dalam upaya pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara Kebijakan penataan ruang tersebut diterjemahkan ke dalam strategi penataan ruang, terdiri atas : (1) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi, terdiri atas: a. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gempa, terdiri atas: • pengaturan tata, masa bangunan yang aman dari gempa; • penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; • penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; • penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana; dan • penyediaan system peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. b. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, terdiri atas: • penetapan zona kerentanan tsunami; • intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (green belt) berupa hutan pengendali tsuami (tsunami control forest) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan; • penetapan ketebalan pohon/hutan pengendali tsunami disesuaikan dengan topografi dan karakter kawasan; • penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; • penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan tsunami; • penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; • penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; dan • penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. c. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gunung berapi, terdiri atas: • penetapan zona kerentanan letusan gunung berapi; • penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; • penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; • penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; dan • penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. (2) Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan terdiri atas : a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan; b. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah; c. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;

LAPORAN RINGKASAN

17


d. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni; perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata; e. menata pusat permukiman perkotaan; f. mengembangkan wilayah perdesaan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perdesaan; g. mengurangi desa miskin dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan serta pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wilayah; dan h. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. (3) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama terdiri atas : a. mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia; b. menata pergerakan transportasi antar pusat kegiatan di dalam pulau melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalulintas, serta pembangunan jaringan jalan baru untuk tingkat Provinsi; c. mendorong keterjangkauan transportasi darat sampai ke daerah pedalaman; d. mengembangkan Pelabuhan Nusa Lontar – Tenau sebagai pelabuhan utama bertaraf internasional untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekspor impor barang; e. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf nasional di pulau-pulau utama guna meningkatkan keterkaitan eksternal dengan wilayah lain di sekitarnya; f. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan regional dan lokal guna meningkatkan keterkaitan di dalam wilayah Provinsi; g. meningkatkan pelayanan bandar udara yang telah ada, terutama pada wilayahwilayah pusat pertumbuhan; dan h. membuka pelayanan bandar udara baru bagi wilayah yang berpotensi berkembang dan untuk kepentingan tertentu. (4) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya terdiri atas : a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluas jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur. b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok; c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan, dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau; d. meningkatkan penyediaan sumber daya air, berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat, guna pencapaian target Millenium Development Goals; dan e. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan. (5) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri atas : a. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut; b. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dari luas Daerah Aliran Sungai; c. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;

LAPORAN RINGKASAN

18


d. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang; e. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan; f. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan h. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup. (6) Strategi perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang terdiri atas : a. mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya; b. mengembangkan kegiatan budi daya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis; c. mengembangkan kegiatan budi daya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah; d. mengembangkan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dengan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan; e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian; f. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan; g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi; h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan; i. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klasterklaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan; j. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota; k. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budi daya; dan l. mengendalikan pemanfaatan kawasan budi daya. (7) Strategi pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang terdiri atas: a. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan: 1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah; 2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah; 4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;

LAPORAN RINGKASAN

19


5. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan; 7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan 8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah. b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya. c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan: 1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup; 2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang beresiko mengurangi fungsi lindung; dan 3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan. d. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia. (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas : a. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI b. mengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar asetaset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI 3.3.

TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

3.4.

KEBIJAKAN DAN TENGGARA TIMUR

STRATEGI

PENATAAN

RUANG

PROVINSI

NUSA

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi : a. pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi b. pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata di pulau-pulau utama, menciptakan konstelasi ruang yang berhirarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; c. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama yaitu pelayanan jaringan prasarana transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan penyeberangan yang terpadu dan terintegrasi antar pulau guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan umum dan pelayanan sosial, serta mendorong pengembangan pariwisata alam dan budaya lokal; d. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya yaitu telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas masyarakat;

LAPORAN RINGKASAN

20


e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga mencegah kerusakan lingkungan hidup, dengan memperhatikan faktor-faktor keseimbangan hidrologis, keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan cagar budaya, dan perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya; f. perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang sehingga perkembangan kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan g. pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang dalam upaya pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara Kebijakan penataan ruang tersebut diterjemahkan ke dalam strategi penataan ruang, terdiri atas : (1) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi, terdiri atas: a. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gempa, terdiri atas: • • • • •

pengaturan tata, masa bangunan yang aman dari gempa; penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana; dan penyediaan system peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. b. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, terdiri atas: • •

penetapan zona kerentanan tsunami; intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (green belt) berupa hutan pengendali tsuami (tsunami control forest) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan; • penetapan ketebalan pohon/hutan pengendali tsunami disesuaikan dengan topografi dan karakter kawasan; • penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; • penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan tsunami; • penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; • penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; dan • penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. c. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gunung berapi, terdiri atas: • • • • •

penetapan zona kerentanan letusan gunung berapi; penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman; penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; dan penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana. (2) Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan terdiri atas :

LAPORAN RINGKASAN

21


a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan; b. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah; c. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru; d. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni; perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata; e. menata pusat permukiman perkotaan; f. mengembangkan wilayah perdesaan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perdesaan; g. mengurangi desa miskin dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan serta pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wilayah; dan h. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. (3) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama terdiri atas : a. mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia; b. menata pergerakan transportasi antar pusat kegiatan di dalam pulau melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalulintas, serta pembangunan jaringan jalan baru untuk tingkat Provinsi; c. mendorong keterjangkauan transportasi darat sampai ke daerah pedalaman; d. mengembangkan Pelabuhan Nusa Lontar – Tenau sebagai pelabuhan utama bertaraf internasional untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekspor impor barang; e. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf nasional di pulau-pulau utama guna meningkatkan keterkaitan eksternal dengan wilayah lain di sekitarnya; f. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan regional dan lokal guna meningkatkan keterkaitan di dalam wilayah Provinsi; g. meningkatkan pelayanan bandar udara yang telah ada, terutama pada wilayahwilayah pusat pertumbuhan; dan h. membuka pelayanan bandar udara baru bagi wilayah yang berpotensi berkembang dan untuk kepentingan tertentu. (4) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya terdiri atas : a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluas jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur. b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok; c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan, dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;

LAPORAN RINGKASAN

22


d. meningkatkan penyediaan sumber daya air, berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat, guna pencapaian target Millenium Development Goals; dan e. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan. (5) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri atas : a. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut; b. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dari luas Daerah Aliran Sungai; c. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam; d. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang; e. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan; f. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan h. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup. (6) Strategi perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang terdiri atas : a. mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya; b. mengembangkan kegiatan budi daya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis; c. mengembangkan kegiatan budi daya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah; d. mengembangkan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dengan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan; e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian; f. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan; g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi; h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan; i. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klasterklaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan;

LAPORAN RINGKASAN

23


j.

mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota; k. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budi daya; dan l. mengendalikan pemanfaatan kawasan budi daya. (7) Strategi pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang terdiri atas: a. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan: 1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah; 2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah; 4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif; 5. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan; 7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan 8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah. b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya. c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan: 1. pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup; 2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang beresiko mengurangi fungsi lindung; dan 3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan. f. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia. (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas : a. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI b. mengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar asetaset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI

LAPORAN RINGKASAN

24


III. T TIIN NJJA AU UA AN NK KA AW WA AS SA AN NS ST TR RA AT TE EG GIIS SW WIILLA AY YA AH H P PE ER RB BA AT TA AS SA AN N TINJAUAN INTERNAL WILAYAH KAWASAN PERBATASAN Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di daratan, di lautan, maupun di udara, yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi pertahanan & keamanan negara, pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup . Kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT adalah wilayah kecamatan dan atau wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. 3.1.1. Lingkup Wilayah Perbatasan 1. Perbatasan darat Kawasan perbatasan darat dengan RDTL secara administrasi meliputi 4 Kabupaten yaitu : 1) Kabupaten Kupang 2) Kabupaten Timor Tengah Utara 3) Kabupaten Belu. 4) Kabupaten Malaka 2. Perbatasan laut Kawasan perbatasan Laut Wilayah NTT dengan RDTL secara administrasi meliputi 12 Kabupaten : 1) Kabupaten Kupang 2) Kabupaten Belu 3) Kabupaten TTU 4) Kabupaten Malaka 5) Kabupaten Alor 6) Kabupaten TTS 7) Kabupaten Sumba Timur 8) Kabupaten Sumba Tengah 9) Kabupaten Sumba Barat 10) Kabupaten Sumba Barat Daya 11) Kabupaten Rote 12) Kabupaten Sabu

LAPORAN RINGKASAN

25


3. Pulau Terluar No

Nama Pulau

Perairan

Wilayah Administrasi (Kabupaten)

Negara Terdekat

1

Alor

Selat Ombai

Alor

Timor Leste

2

Batek

Laut Sawu

Kupang

Timor Leste

3

Ndana

Samudara Hindia

Rote Ndao

Australia

4

Dana

Samudara Hindia

Sabu Raijua

Australia

5

Mangudu

Samudara Hindia

Sumba Timur

Australia

3.1.2. Kondisi Wilayah Perbatasan Kondisi wilayah perbatasan saat ini pada umumnya belum mendapat perhatian secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sarana prasarana yang tersedia di wilayah perbatasan. Hal ini banyak menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum perekonomian di wilayah perbatasan antara lain sebagai berikut: a)

Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.

b)

Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

c)

Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).

d)

Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).

Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik sehingga akses kedua pihak relatif mudah dan cepat. Potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan NTT tidak terlalu besar. Kondisi masyarakat umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah dan bertempat tinggal di wilayah tertinggal dan terisolir. Mata pencarian utama adalah pertanian lahan kering. Saat ini kondisi masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan lebih baik dari warga Timor Leste. Perbatasan Negara Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di daratan, di lautan, maupun di udara, yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT meliputi wilayah kecamatan dan atau wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Kawasan tersebut mencakup Kabupaten Kupang, Alor, Belu dan Timor Tengah Utara dengan Timor Leste serta Kabupaten Rote Ndao yang berbatasan dengan Australia.

LAPORAN RINGKASAN

26


Batas darat kawasan perbatasan di segmen timur terletak di Kabupaten Belu, dengan panjang garis batas sebesar 149,1 km. Kawasan perbatasan di Kabupaten Belu meliputi Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Nanaet Dubesi dan Kobalima Timur. Batas darat perbatasan di segmen barat terletak di Kabupaten Kupang, dengan panjang garis batas sebesar 15 km dan di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan panjang garis batas sebesar 104,7 km. Kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, dan kecamatan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi Kecamatan Mutis, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu dan Insana Utara. Selain kawasan perbatasan di darat dan di laut terhadap Kawasan Perbatasan Pulau Terluar Provinsi NTT, yang meliputi Pulau Alor, Batek, Mangudu, Dana dan Ndana, berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia (Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Perbatasan). Secara garis besar pembangunan yang telah dilakukan di kawasan perbatasan dapat ditinjau dari aspek hukum internasional, pertahanan dan keamanan, pengembangan wilayah, hubungan bilateral dan kelembagaan. Pembangunan yang telah dilakukan dari Aspek Hukum Internasional adalah sebagai berikut: • Pembangunan pos perbatasan - 3 unit, di Motaain, Motamasin & Metamauk • Pembangunan pos imigrasi di 7 pintu masuk • Pembangunan Pos Karantina • Pembangunan Pos Bea Cukai • Pemasangan Pilar batas untuk kepentingan pembuatan Koordinat batas • Pengkajian intensif Batas Wilayah • Pemasangan lampu suar & Rumah jaga di Pulau Batek Pembangunan yang telah dilakukan dari Aspek Pertahanan dan Keamanan adalah sebagai berikut: • Penempatan pasukan pada pulau terluar Pembangunan yang telah dilakukan dari Aspek Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut: • Pembangunan permukiman di desa wilayah perbatasan • Peningkatan mutu jalan kawasan perbatasan, yang meliputi akses batas Kupang – Citrana, batas di Kabupaten TTU ke Batas Distrik Ambenu dan Batas di Kabupaten Belu ke arah Distrik Bobonaro • Pembangunanan Prasarana Irigasi perbatasan Pembangunan yang telah dilakukan dari Aspek Perekonomian adalah sebagai berikut: • Pembangunan pasar di daerah perbatasan yaitu di kabupaten Belu, di daerah Motaain, Motamasin & Turiskain; Pembangunan yang telah dilakukan dari Aspek Sosial adalah sebagai berikut: • Pembangunan Rumah Sakit perbatasan di Betun

LAPORAN RINGKASAN

27


• Penanganan Pengungsi, yang meliputi: • Bantuan sosial berupa bantuan jaminan hidup/ bekal hidup, yang diberikan langsung kepada warga pengungsi. Program Penanganan Korban Bencana Ssosial (KBS) atau dikenal dengan bantuan keserasian sosial pada 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT. Bantuan ini pada umumnya berupa bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan pada warga KBS maupun warga lokal pada desa yang menjadi lokasi menetap warga KBS; • Pembangunan daerah transmigrasi untuk warga eks pengungsi Timor Timur • Penanganan terhadap kondisi tanggap darurat Pembangunan yang telah dilakukan di kawasan perbatasan dari aspek kerja sama bilateral adalah sebagai berikut: Kerjasama transportasi lintas Oekusi – Napan – Motaain – Batugade. Kerjasama layanan Pos. Kerjasama Pelintas barang dan orang yang menetapkan 9 pintu masuk Kerjasama perdagangan perbatasan dengan penetapan 7 pasar perbatasan • Kabupaten Belu : Motaain, Metamauk dan Turiskain • KabupatenTTU : Napan Haumusu dan Haumeniana • Kabupaten Kupang : Oepoli – Amfoang Utara. Penjajangan Kerjasama Kepolisian Proses kerjasama Penetapan Batas Negara yang hingga kini belum selesai Sosialisasi Peraturan Pelintas Barang dan orang sesuai perjanjian bilateral Sosialisasi ketentuan Imigrasi, bea Cukai dan Karantina. Sosialisasi penataan batas wilayah Penyelesaian garis perbatasan yang memiliki penafsiran berbeda mencakup segmen Noelbesi-Oepoli (Kupang), segmen Malibaka (Belu) dan segemen Manusasi-Bijaisunan (TTU) Ditetapkan juga Pengaturan Jalan Lintas Tradisional: • • • • • • • • •

Motoain - Batu Gade Metamauk – Salele Haekesak – Turiskain Builalu – Memo Napan – Bobometo Haumusus/Wini – Pante Makasar Haumeniana – Passabe Oepoli – Citrana Laktutus – Belulik Leten

Untuk menangani permasalahan dan merancang kegiatan dan berbagai kesepakatan dalam pengaturan lintas batas antar negara melalui forum Joint Border Committee di Pemerintah Pusat ditetapkan Sub – Sub Komite Teknis, yang dituangkan dalam KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI – OTONOMI DAERAH Nomor 185.5-102 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Timur dan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI – OTONOMI DAERAH Nomor 185.05-079 Tahun 2001 tentang pembentukan

LAPORAN RINGKASAN

28


Komite Perantara Perbatasan (Border Liaison Commitee) Republik Indonesia dengan Republica Democratica Timor Leste; Dalam Keputusan Mendagri ditetapkan Wakil Gubernur NTT sebagai Ketua Perantara Perbatasan. Sedangkan ditingkat Propinsi dibentuk Border Liaison Committee (BLC) yang dilegalkan melalui KEPUTUSAN GUBERNUR NTT Nomor: 15/KEP/HK/2005 tentang Pembentukan Anggota Perantara Perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republica Democratica Timor Leste (RDTL) dan Sekretariat Perantara Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAPORAN RINGKASAN

29


30


IV. A AN NA ALLIIS SA AP PO OT TE EN NS SII D DA AN NK KA AJJIIA AN NK KA AW WA AS SA AN NS ST TR RA AT TE EG GIIS S W WIILLA AY YA AH HP PE ER RB BA AT TA AS SA AN N

4.1.

ANALISIS KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

4.1.1. Analisis Pengembangan Lahan Potensial Penetapan arahan penggunaan lahan potensial, dalam perencanaan penataan ruang Kawasan strategis Wilayah Perbatasan ini akan dibagi menjadi 8 ( delapan) fungsi kawasan yang terdiri atas; • • • • • • • •

Kawasan Lindung Kawasan Penyangga Kawasan Budi Daya tahunan Kawasan Budi Daya tanaman semusim Kawasan Pemukiman Kawasan Perindustrian Kawasan Pertambangan Kawasan Pariwisata

1. Kawasan Lindung Kawasan Lindung adalah suatu wilayah yang karena keadaan dan sifat fisiknya mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, flora dan fauna yang didalamnya tidak diperkenankan untuk dibudidayakan. Dalam hubungan ini konsepsi dasar pengembangan, aspek konservasi dan rehabilitasi pada dasarnya ditujukan untuk : A. Melestarikan lingkungun dengan mempertahankan kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, kawasan jalur pengamanan aliran sungai/aliran air dan sumber mata air dan areal lindung lainnya di luar kawasan hutan yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budi daya. Kawasan lindung perlu dipertahankan sebagai areal bervegetasi tetap. B. Melestarikan hutan suaka alam/hutan wisata dengan memperhatikan keanekaragaman fauna, flora, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan bagi pembangunan pada umumnya. C. Membina kawasan lindung yang masih merupakan areal perkebunan dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air. Kawasan Lindung ini terbagi kepada : a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya. Hutan Lindung Penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung didasarkan kepada kelayakan fisiknya menjadi hutan lindung seperti diatur dalam SK. Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980. (lihat Tabel : 4.1). Dalam hubungan ini, suatu

31


wilayah hutan dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai hutan lindung dengan total nilai skoring > 174, bilamana suatu lahan mempunyai kondisi fisik dengan memenuhi ketentuan salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut; • Kemiringan Lereng kawasan tidak kurang dari 45% • Jenis tanah sangat peka terhadap erosi, biasanya berupa jenis tanah dengan nilai kelas 5 ( Regosol, Litosol, Organosol dan Rezina ) dan mempunyai lereng lapangan dengan kelas lereng tidak kurang dari 15 %. • Mempunyai ketinggian tempat tidak kurang dari 2.000 meter di atas permukaan laut (dpl) • Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Pemerintah sebagi hutan lindung . Kawasan Resapan Air. Penetapan sebagai kawasan Resapan air bilamana wilayah tersebut mempunyai curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah meresap air dan bentuk geomorfologinya mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Tanah Negara Bebas Kriteria yang ditetapkan untuk tanah negara bebas diatur dalam Inmendagri No. 8 tahun 1985, tentang petunjuk Pelaksana Kepres RI No. 48 Tahun 1983. Berdasarkan Inmendagri tersebut, secara garis besar disebutkan kriteria penetapan kawasan lindung diarahkan pada; • Tinggi tempat di atas permukaan air laut lebih 1.000 meter. • Kemiringan kawasan > 40 %, • Daerah perbukitan dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, maka 1/3 (sepertiganya) ditetapkan sebagai kawasan lindung • Daerah-daerah vulkanis, • Daerah yang mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi dengan • Kemiringan lereng > 15 %, • Sedangkan untuk lahan di luar tanah negara bebas dan di luar kawasan hutan kriteria penetapannya berdasarkan Sk Menteri Pertanian nomor 837/Kpts/Um/11/1980. Hutan Rakyat, Kerapatan tanaman lebih dari 1.600 batang tanaman/hektar. Lihat Gambar Peta 4.1. Peta Kawasan Hutan di Kawasan Strategis Wilayah Perbatasan, berikut ini.

LAPORAN RINGKASAN

32


33

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN KAJIAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

b. Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Pantai Sempadan pantai ditetapkan pada daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Sempadan Sungai Penetapan jalur pengamanan aliran sungai/aliran air sebagai sempadan sungai di dalam kawasan hutan lindung adalah selebar 100 meter di kanan kiri aliran sungai besar, dan 50 meter di kanan kiri anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman, seperti diatur dalam SK MenterI Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan nomor 887/Kpts/Um/1980. Untuk sempadan sungai di dalam kawasan permukiman berupa daerah sepanjang aliran sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi yaitu, sebesar 10 – 15 meter. Kawasan sekitar Waduk Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1989 Sempadan Waduk ditetapkan pada daratan sepanjang tepian sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan Pengamanan mata air di dalam kawasan hutan lindung ditetapkan dalam radius 200 meter di sekeliling mata air. seperti diatur dalam SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 dan Nomor 887/Kpts/Um/1980. c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya. Kawasan Suaka Alam Penetapan suatu wilayah sebagai kawasan/hutan suaka alam didasarkan kepada kelayakan fisiknya menjadi suaka alam yang mewakili ekosistem khas dalam keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang merupakan habitat alami dan memberikan perlindungan perkembangannya. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Penetapan suatu wilayah sebagai taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah berupa kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses untuk keperluan pariwisata dengan lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Penetapan suatu wilayah sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah berupa tempat atau ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

LAPORAN AKHIR

VI - 34

PENYUSUNAN KAJIAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

Kawasan Rawan Bencana Penetapan kawasan rawan bencana apabila daerah bersangkutan diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi dan lain-lain. 2. Kawasan Penyangga Kawasan penyangga pada prinsipnya secara terbatas mempunyai fungsi lindung guna persyaratan kelestarian, keserasian dan keseimbangan alam lingkungan. Kawasan penyangga tersebut terletak diantara kawasan lindung dan kawasan budi daya dan dalam kawasan tersebut masih diperkenankan adanya budi daya dengan mempertimbangkan azas konservasi tanah dan air. Dalam hal ini kawasan penyangga dapat berfungsi ganda sebagai penyangga atau buffer zone antara dua kawasan lindung dan budi daya serta dapat berfungsi sebagai kawasan budi daya terbatas. Sebagai konsepsi dasar yang menyangkut aspek konservasi dan perlindungan untuk mencapai tujuan pengendalian kegiatan, maka perlu perhitungan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini perlu upaya pelestarian lingkungan hidup dengan prinsip mempertahankan kawasan hutan produksi pada kawasan penyangga dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air serta kawasan penyangga lain di luar kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas Suatu wilayah hutan secara fisik teknis layak ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas apabila mempunyai kondisi fisik dengan total nilai skoring 125 – 174 yang di perhitungkan atas tiga parameter; • Kemiringan lereng • Kepekaan tanah terhadap erosi dan • Intensitas hujan rata-rata Bila total nilai skoring tersebut tidak dipenuhi, maka harus memenuhi kriteria minimum sebagai berikut; • Keadaan fisik areal hutan memungkinkan dilakukan eksploitasi secara ekonomis. • Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai hutan produksi terbatas. • Wilayah hutannya dapat berupa areal kosong/ tanpa tegakan hutan, namun dapat dikembangkan menjadi hutan produksi terbatas. • Penetapannya tidak merugikan segi ekologi/lingkungan hidup. Eksploitasi hasil hutan dalam kawasan hutan produksi terbatas alami (bukan hutan tanaman), pengaturannya dilakukan sedemikian rupa sehingga masih terdapat vegetasi (tumbuhan bawah) yang masih mampu berfungsi sebagai aspek hidrologis. Pengaturan eksploitasi dimaksud adalah sebagai berikut; • Kerapatan jalan untuk eksploitasi berintensitas maksimal 10 meter perhektar dengan lebar jalan maksimal 5 meter, tidak diaspal/beton. • Pada areal bebas tebangan wajib dilakukan reboisasi dengan tetap memperhatikan azas konservasi tanah, antara lain pengolahan tanah minimum (minimum village), penanaman menurut garis kontur serta tindakan konservasi tanah dan air.

LAPORAN AKHIR

VI - 35


• Sistim reboisasi menganut sistim penutupan vegetasi tetap, antara lain dengan menggunakan jenis pohon yang berdaur panjang (lebih dari 10 tahun), sehingga penebangan dapat dilakukan pada interval yang tidak terlalu pendek. Perkebunan Penetapan kawasan Perkebunan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga diisyaratkan dengan ketentuan, antara lain; • Tinggi tempat kurang dari ketinggian 2.000 meter dpl. • Kemiringan lereng kurang dari 40% • Kedalaman tanah efektif lapisan atas lebih dari 30 cm. Berdasarkan kriteria standar teknis yang digunakan dalam penetapannya, maka pengaturan pelaksanaan usaha budi daya perkebunan antara lain sebagai berikut; • Ditetapkan kepada setiap unit lahan yang mempunyai nilai kesesuaian lahan mulai dari sesuai untuk setiap jenis komoditi tanaman perkebunan dengan mengingat pengendalian erosi dan run off dan fungsi hidrologis. • Bangunan yang diperbolehkan terbatas pada bangunan yang dapat menunjang unit usaha produksi perkebunan dengan persyaratan khusus. yaitu; meliputi pabrik, perumahan karyawan, gudang dan bedeng, pembibitan. Hal ini karena eratnya kaitan dengan tata air (run off, peresapan air kedalam tanah) • Lokasi bangunan diarahkan pada lahan dengan struktur tanah stabil dengan kemiringan lapangan yang memungkinkan dibangun kontruksi bangunan tanpa memberikan dampak negatif kelestarian lingkungan. Usaha Tani Campuran (Agroforestri) Kriteria standar teknis yang digunakan dalam penetapan kawasan usaha tani campuran adalah sama seperti untuk usaha perkebunan. Sehubungan dengan itu penetapan pelaksanaannya pada kawasan ini adalah sebagai berikut; Ditujukan untuk unit lahan yang mempunyai nilai kesesuaian lahan mulai tidak sesuai sampai dengan sangat sesuai untuk semua jenis tanaman pada pola Agroforestry. • Penetapannya pada suatu unit lahan, harus menunjang fungsi lindung terhadap tanah dan air guna pengaturan hidrologis • Dalam penetapan pilihan komoditas tanaman, selain mempertimbangkan kesesuaian dan kemampuan lahan serta konservasi tanah, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. 3. Kawasan Budi Daya Tanaman Tahunan Kawasan Budi Daya Tanaman Tahunan adalah suatu wilayah budi daya pertanian dalam arti luas, yang diusahakan dengan tanaman tahunan. Pada kawasan tersebut, penggunaan lahannya sesuai atau seharusnya memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan dengan tetap mengacu kepada kriteria umum kawasan penyangga dengan kelerengan lapangan antara 15 – 45%. Penggunaan lahan yang diperkenankan dalam kawasan budi daya tanaman tahunan meliputi : Hutan Produksi Tetap/Bebas Wilayah hutan secara fisik teknis layak di tetapkan sebagai hutan produksi tetap apabila total nilai skoring kemampuan lahannya sebesar 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya dengan kelerengan lapangan antara 15 – 45 %. Hutan produksi tetap/bebas.

LAPORAN AKHIR

VI - 36


Taman Wisata dan Taman Berburu Termasuk dalam kawasan budi daya tanaman tahunan adalah taman wisata dan taman berburu, seperti diatur dalam SK Menteri Pertanian No.681/Kpts/Um/8/1981. Hutan Produksi yang dapat di Konversikan Penetapan hutan produksi konversi perlu mempertimbangkan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis/tipe tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan harian rata-rata yang total nilai skoring kemampuan lahannya 124 atau kurang, diluar hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas dan hutan konversi lainnya. Perkebunan Kawasan yang sesuai perkebunan dalam kawasan budi daya tanaman tahunan harus dapat memenuhi kriteria, diantaranya : • Tinggi tempat kurang dari ketinggian 2.000 meter dpl. • Kemiringan lereng kurang dari 40% • Kedalaman tanah efektif lapisan atas lebih dari 30 Cm. 4. Kawasan Budi Daya Tanaman Semusim Kawasan Budi Daya Tanaman semusim adalah kawasan yang berfungsi untuk budi daya dan diusahakan untuk tanaman semusim terutama tanaman pangan, peternakan dan lainnya. Penggunaan lahan pada kawasan ini mengikuti kriteria umum kawasan budi daya tanaman tahunan dengan tetap memperhatikan azas konservasi tanah dan air. Kawasan budi daya tanaman semusim terutama diarahkan kepada lahan di luar kawasan hutan. Kriteria standar teknis wilayah secara fisik layak ditetapkan sebagai suatu kawasan pengembangan budi daya tanaman dengan berbagai jenis komoditi, apabila kemampuan lahannya mempunyai nilai skoring sebesar 124 atau kurang dan mempunyai kelerengan tanah dibawah 15 %. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah Kriteria standar teknis penetapan suatu kawasan yang sesuai untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah apabila mempunyai sistim dan atau potensi pengembangan pengairan dengan syarat sebagai berikuti; • Tinggi tempat kurang dari ketinggian 1.000 meter dpl. • Kemiringan lereng kurang dari 40% • Kedalaman tanah efektif lapisan atas lebih dari 30 cm. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering Suatu kawasan sesuai untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering apabila tidak mempunyai sistim dan atau potensi pengembangan pengairan dengan syarat sebagai berikuti; • Tinggi tempat kurang dari ketinggian 1.000 meter dpl. • Kemiringan lereng kurang dari 40% • Kedalaman tanah efektif lapisan atas lebih dari 30 Cm. Kawasan Peternakan Kriteria standar teknis penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 57 tahun 1989 Dalam hal ini suatu kawasan sesuai untuk pengembangan peternakan/pengembalaan hewan besar apabila memenuhi syarat sebagai berikut; • Tinggi tempat kurang dari ketinggian 1.000 meter dpl. LAPORAN AKHIR

VI - 37


• Kemiringan lereng kurang dari 15% • Jenis tanah dan iklim sesuai untuk padang rumput alamiah. Kawasan Perikanan Kriteria standar teknis penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden RI No 57 tahun 1989 Dalam hal ini suatu kawasan sesuai untuk pengembangan perikanan apabila memenuhi syarat Kemiringan lereng kurang dari 8% dan persediaan air cukup. 5. Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman adalah kawasan yang berfungsi terutama untuk pengembangan penduduk, perindustrian, perekonomian dan lain-lain yang diarahkan pada lahan di luar kawasan hutan. Penggunaan lahan kawasan permukiman, tetap memperhatikan azas konservasi tanah dan air serta diarahkan untuk pengembangan lahan non budi daya. Permukiman Penduduk Permukiman penduduk meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan Kepres RI No 32 tahun 1990. Dalam hal ini suatu kawasan sesuai untuk pengembangan permukiman apabila memenuhi syarat sebagai berikuti; • • • • •

Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada. Kemiringan lereng kurang dari 8% Ketersediaan air terjamin Lokasi terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/berkembang Tidak terletak pada kawasan tanaman pangan lahan basah.

6. Kawasan Perindustrian Kriteria standar teknis penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden RI No 32 tahun 1990. Dalam hal ini suatu kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri apabila memenuhi syarat sebagai berikuti; • Tidak terletak di kawasan lindung, • Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah, khususnya sawah yang memperoleh pengairan dari jaringan irigasi • Tidak boleh terletak pada lahan yang berpotensi untuk pembangunan jaringan irigasi yaitu lahan usaha tani dengan fasilitas irigasi. • Tersedia sumber air dan bahan baku yang cukup • Tidak menimbulkan dampak sosial negatif. 7. Kawasan Pertambangan Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan baik pada wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Adapun kriteria lokasinya sesuai dengan ketetapan Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.

LAPORAN AKHIR

VI - 38


8. Kawasan Pariwisata Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pariwisata, dengan potensi persyaratan sebagai berikut: • Mempunyai potensi obyek lokasi yang dapat menarik wisatawan; • Tempat bermukimnya masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; • Mampu meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

4.2.

ANALISA TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan berbeda dengan penanggulan kemiskinan dalam hal cakupan penanganannya. Perencanaan pengemangan kawasan perbatasan tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya serta kewilayahan. Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu kawasan yang dihuni komunitas yang mengalami berbagai permasalahan sosial dan ekonomi karena keterbatasan wilayah dan lokasi menjadi wilayah yang maju, yang komunitasnya memperoleh kesejahteraan dan kualitas hidup setara dengan komunitas masyarakat non perbatasan. Selama ini pendekatan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan lebih banyak ditekankan pada pendekatan keamanan (scurity approach). Namun seiring dengan perkembangan kajian‐kajian tentang kawasan perbatasan bahwa, kawasan perbatasan darat dan laut antarnegara merupakan kawasan yang masih rentan terhadap infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, maupu sosial budaya dari negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada permasalahan‐permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta minimnya infrastruktur di sektor perhubungan dan sarana kebutuhan dasar masyarakat. Ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan baik darat maupun laut dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat berkembang menjadi kerawanan yang bersifat politis untuk jangka panjang. Upaya pembangunan wilayah perbatasan sendiri merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Selama ini sebagian warga negara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya dan keterbatasan daya dukung di wilayah yang dihuninya. Sebagaimana pelaksanaan pembangunan pada wilayah‐wilayah lain relatif masih tertinggal, pembangunan wilayah perbatasan menganut pendekatan, antara lain: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia (basic need approach), yaitu kecukupan konsumsi pangan, sandang dan perumahan yang layak huni. 2. Pemenuhan akses standar terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur mobilitas warga. 3. Peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Disamping tiga pendekatan yang secara umum diterapkan dalam setiap program pembangunan, hal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah konteks sosial budaya, adat istiadat, kondisi geografis dan keunikan komunitas dan kewilayahan yang dimiliki

LAPORAN AKHIR

VI - 39


oleh wilayah perbatasan. Lebih khusus lagi, pengembangan kawasan perbatasan ini akan ditekankan pada tiga aspek utama sebagaimana ciri‐ciri kawasan perbatasan, yaitu:

4.2.1. Aspek Demarkasi Dan Delimitasi Garis Batas Penetapan batas wilayah negara (demarkasi dan delimitasi) dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Upaya ini membutuhkan dukungan, seperti survei dan pemetaan wilayah perbatasan, penamaan (toponim) pulau, border diplomacy, hingga pengakuan Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB). Pada dasarnya penetapan batas negara harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral dan bukan bersifat unilateral. Beberapa permasalahan umum yang terkait dengan isu demarkasi dan delimitasi batas : 1) Belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga baik batas darat maupun batas laut. 2) Belum adanya peraturan perundang‐undangan yang menjadi payung bagi penetapan batas wilayah negara secara menyeluruh. 3) Pulau‐pulau kecil terluar belum terkelola dengan baik

4.2.2. Aspek Politik, Hukum dan Keamanan Tingginya potensi kerawanan di perbatasan menyebabkan perlunya perhatian khusus terhadap wilayah ini dalam hal peningkatan kesadaran politik, penegakkan hukum, serta peningkatan upaya keamanan. Permasalahan di perbatasan yang terkait dengan politik, hukum, dan keamanan. 1) Terbatasnya sarana prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan 2) Meningkatnya aktivitas‐aktivitas ilegal di wilayah perbatasan 3) Adanya sengketa wilayah dengan negara tetangga yang mengancam kedaulatan wilayah NKRI 4) Rendahnya aksesibilitas informasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan

4.2.3. Aspek Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Wilayah perbatasan, termasuk pulau‐pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga, terutama wilayah kita ambil contoh yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan di perbatasan yang terkait dengan kesenjangan pembangunan antara lain:

LAPORAN AKHIR

VI - 40


1) Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat‐pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan; 3) Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar karena karakteristik geografis masing‐masing baik di wilayah kepulauan maupun pegunungan; 4) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung;

4.2.4. Visi Pengembangan Kawasan Perbatasan Berdasarkan berbagai skenario pengembangan dan berbagai konsekuensinya, juga mencermati kondisi lapangan, perkembangan di dalam negeri dan lingkungan regional, kemudian setelah dikonsultasikan kepada berbagai kalangan, maka disepakati visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara sebagai berikut. Menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai visi yang dicita-citakan di atas, terdapat beberapa misi yang perlu dilaksanakan oleh para pihak yang terkait baik pemerintah maupun swasta yaitu: 1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga sehingga tercipta garis batas yang jelas dan diakui kedua belah pihak. 2. Mempercepat pengembangan beberapa kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan, yang dapat menangkap peluang kerjasama antarnegara, regional dan internasional, secara selektif sesuai prioritas. 3. Meningkatkan penegakan hukum dan kondisi keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan sistem pertahanan perbatasan kontinen dan laut. 4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan yang memadai. 5. Mengelola sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan, bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara. 6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarnegara, maupun antar pelaku usaha. 4.2.5. Kebijakan Umum Pengembangan Kawasan Perbatasan Kondisi perbatasan di Indonesia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik antara kawasan perbatasan kontinen dan laut, maupun antar perbatasan di wilayah daratnya sendiri, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun demikian diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat

LAPORAN AKHIR

VI - 41


dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional. Adapun kebijakan umum pengembangan kawasan perbatasan antarnegara terdiri dari tujuh kebijakan, yakni: 1. Menata batas kontinen dan maritim perbatasan antarnegara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberi perhatian lebih besar kepada kawasan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia dan Pasifik. 3. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi. 4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. 5. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi. 7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara-negara tetangga. 4.2.6. Strategi Umum Pengembangan Kawasan Perbatasan Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, baik darat dan laut, perlu dijabarkan ke dalam strategi umum yang dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatankegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan; (2) pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat; (3) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat terhadap kawasan perbatasan; dan (4) pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah: 1. Penetapan garis batas antar Negara 2. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya.

LAPORAN AKHIR

VI - 42


3. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar. 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga. 5. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia. 6. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah. 7. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan. 8. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulaupulau terluar. 9. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan. 10. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

4.2.7. Kebijakan Dan Strategi Khusus Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen NTT - Timor Leste Di kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste kebijakan pengembangan kawasan di sana adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan dan mempertahankan keamanan; (2) menyediakan sarana dan prasarana perbatasan sosial dan budaya bagi peningkatan hubungan sosial budaya kedua negara; (3) meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan (4) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat pengungsi dan lokal. Sedangkan strategi pengembangan kawasannya, yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat perbatasan; (2) pengelolaan kelembagaan perbatasan; dan (3) pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan. 4.2.8. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Maritim Adapun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan maritim, termasuk di 92 pulau terluar, dirumuskan sebagai berikut: 1. Mengembangkan kegiatan ekonomi melalui upaya mengembangkan kawasan strategis perbatasan laut secara selektif sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan iklim investasi yang kondusif di pulau-pulau terluar yang potensial, meningkatan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi, meningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga. 2. Meningkatkan pertahanan dan keamanan melalui upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI-AL dan polisi laut, meningkatkan sarana dan prasarana system pertahanan dan keamanan laut, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga, menyelesaikan sengketa dan penegasan batas negara, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut dan pulau-pulau terluar perbatasan (penyelundupan, pencurian ikan, penambangan pasir laut ilegal, serta kejahatan di perbatasan laut lainnya). 3. Meningkatkan pengembangan di bidang sumberdaya manusia melalui upaya meningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, memberdayakan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan akses informasi

LAPORAN AKHIR

VI - 43


masyarakat perbatasan, meningkatkan transportasi perintis ke kawasan-kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar. 4. Meningkatkan pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan perbatasan laut secara optimal dan lestari, menerapkan prinsip dan mekanisme pengelolaan pulau-pulau di perbatasan secara terpadu, melestarikan dan melindungi lingkungan, dan sinkronisasi perundangan. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan maritim mencakup hal-hal di bawah ini: 1. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Perbatasan Laut. 2. Memberikan insentif dan disinsentif investasi serta menyusun aturan ketenagakerjaan khusus. 3. Meningkatkan kerapatan jalur-jalur transportasi perintis serta pengembangan system telekomunikasi khusus. 4. Merumuskan aturan bersama mengenai “border trade”, pelintas batas tradisional serta sistem bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan terpadu. 5. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI. 6. Penambahan jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut. 7. Melakukan operasi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan laut. 8. Penegasan batas antar negara dan peningkatan patroli laut. 9. Mendirikan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan. 10. Sosialisasi teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan pusat riset kelautan dan kepulauan. 11. Perluasan jangkauan siaran TV/radio nasional hingga perbatasan. 12. Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan serta listrik/energi. 13. Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumberdaya kelautan dan kepulauan secara lestari. 14. Memadukan berbagai aspek teknis, ekologi, sosial budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan. 15. Memasyarakatkan aktivitas pelestarian dan perlindungan lingkungan (khususnya bakau dan terumbu karang); 16. Mensinkronkan antara aturan daerah, dan nasional mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari.

4.3.

ANALISA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN KAWASAN PERBATASAN

Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengikuti beberapa arahan pengembangan. Arahan pertama yaitu kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dipandang sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Kedua, ditetapkannya 10 kawasan

LAPORAN AKHIR

VI - 44


perbatasan negara, 9 diantaranya merupakan kawasan yang berhadapan dengan wilayah darat atau laut negara tetangga. Ketiga, ditetapkannya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antar negara. Keempat, Program utama dalam penataan ruang kawasan perbatasan hingga tahun 2019 adalah: (i) pengembangan/peningkatan kualitas kawasan perbatasan, aspek kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan pertahanan keamanan; (ii) percepatan pengembangan kotakota utama perbatasan (PKSN). Di sisi lain, dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2004-2025, kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut di setiap wilayah, serta memeprhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Kedua, pembangunan wilayah perbatasan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Ketiga, wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Dalam lima tahun kedepan, menurut rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah. Adapun program-program yang dilakukan yaitu menyelesaiakan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Dalam pengelolaan perbatasan, pemerintah juga menyusun suatu rencana induk untuk memastikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU No 43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Dalam UU no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, pengembangan batas wilayah dan kawasan perbatasan mengatur beberapa hal pokok antara lain: -

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan negara. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam upaya pembangunan social dan ekonomi.

LAPORAN AKHIR

VI - 45


-

Mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di tingkat pusat dan daerah yang diberi tugas untuk mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan dalam hal: (1) penetapan kebijakan dan program ; (2) penetapan rencan kebutuhan anggaran (3) pengkoordinasian pelaksanaan; dan (4) pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dimana upaya untuk meningkatkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antara pusat – daerah.

-

Perumusan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk kawasan perbatasan. Dalam hal ini pelibatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan dan penciptaan keamanan.

Dalam pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah. Adapun program-program yang dilakukan yaitu menyelesaiakan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Bappenas (2011) menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional 2004-2009) menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk: (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatankegiatan ilegal. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skema kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan

LAPORAN AKHIR

VI - 46


pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara. Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya.

4.4.

ANALISA POTENSI DAN INVESTASI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

Wilayah perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan wilayah perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU). Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (enclave). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu. Pintu perbatasan di NTT terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah cukup lengkap walaupun masih darurat, seperti kantor kantor bea cukai yang belum dilengkapi dengan alat detektor/scan bagi barang yang masuk dan keluar NTT, kantor imigrasi yang masih sangat sederhana, karantina hewan dan tumbuhan, serta pos keamanan yang juga masih sederhana. Prasarana pasar di perbatasan yang terletak di dekat pintu perbatasan rusak berat akibat perusakan oleh sekelompok orang dalam insiden yang terjadi pada tahun 2003, sehingga dipindahkan ke tempat lain dan saat ini masih dalam kondisi darurat, sedangkan sarana dan prasarana lain seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat telah tersedia walau dalam kondisi yang belum baik. Fasilitas-fasilitas sosial yang telah ada dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan para pengungsi. Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, Ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua Provinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan regular dari Bali ke Dili. Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste.

LAPORAN AKHIR

VI - 47


Kegiatan lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu Provinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekussi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekussi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekussi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekussi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia Potensi sumberdaya alam yang tersedia di wilayah perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian, sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi. Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di wilayah perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. Kondisi masyarakat di wilayah Indonesia ini saat ini pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan demikian, wilayah perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan perlu diperhatikan secara khusus karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin. 4.4.1. Potensi Pengembangan Investasi di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur Kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di Kabupaten Kupang, Alor, Belu dan Timor Tengah Utara dengan Negara Timor Leste serta Rote Ndao yang berbatasan dengan Negara Australia serta terdapat 5 kabupaten prioritas di kawasan perbatasan, 5 pulau terluar dimana 2 diantaranya rawan dari sisi HANKAM (Pulau Batek dan Pulau Dana). Potensi sumber daya alam yang tersedia dikawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian. Sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi. Potensi unggulan sektoral di NTT yang berpeluang untuk dikembangkan dan mendapatkan investasi lebih difokuskan dan diarahkan pada sector: 1. Sektor pertanian tanaman pangan dengan konsentrasi untuk tanaman jagung untuk bahan baku tanaman ternak. 2. Sector kelautan dengan konsenterasi pada cabang usaha budidaya rumput laut. 3. Sector peternakan dengan konsentrasi pada cabang usaha -

Pembesaran ternak ruminansia besar dan sedang seperti sapi, kerbau dan kuda;

-

Pemuliaan ternak seperti sapi unggulan lokal dan impor;

4. Sektor indutsri dengan konsenterasi pada cabang usaha industry pembuatan pakan ternak.

LAPORAN AKHIR

VI - 48


V. K KO ON NS SE EP PD DA AN NA AR RA AH HA AN NP PO OLLA AR RU UA AN NG GK KA AW WA AS SA AN N S T R A T E G I S W I L A Y A H P E R B A T A S A N STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

Dalam Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kajian Kawasan Strategis Wilayah perbatasan, mempunyai fungsi sebagai berikut : -

Untuk mewadahi pola ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana pola ruang RTRW provinsi dan RTRW Kabupaten / Kota;

-

Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam Kawasan Strategis Provinsi;

-

Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

-

Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

-

Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar, sedang dan kecil oleh pemerintah daerah provinsi.

-

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan

-

Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

5.1.

RENCANA DAN ARAHAN POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

5.1.1. INTEGRASI

POLA RUANG WILAYAH PERBATASAN PULAU NDANA

KABUPATEN ROTE NDAO A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Kebijakan pola ruang di wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum. Kebijakan 1 : Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;

LAPORAN AKHIR

VI - 49


Strategi : 1. Memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; 2. Meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan; 3. Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual; 4. Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 5. Menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;: 6. Memantapkan wilayah kawasan lindung geologi yang terdiri dari cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan 7. Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam. Kebijakan 2 : Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi: 1. Mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan; 2. Menetapkan dan pengembangan kawasan hutan rakyat penyediaan hutan oleh rakyat;

dalam mendukung

3. Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional dan mengembangkan komoditas-komoditas unggul hortikultura di setiap wilayah; 4. Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah, yang didukung dengan upaya pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta peningkatan partisipasi masyarakat; 5. Meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan; 6. Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan; 7. Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat; dan 8. Meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan. Kebijakan 3 : Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Rote Ndao sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan sebagai kawasan suaka margasatwa.

LAPORAN AKHIR

VI - 50


Strategi : 1.

Menentukan zoning tata ruang di dalam kawasan pesisir dan laut yang potensial untuk dikembangkan;

2.

Melestarikan pada kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; Memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;

3. 4.

Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan

5.

Mengembangkan kegiatan pariwisata, penelitian dan potensi perikanan dengan tidak mengganggu fungsi lindung.

Kebijakan 4 : Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di Rote Barat Daya dan Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao Strategi : 1. Mendukung penetapan kawasan strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya; 3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan kemanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan budidaya terbangun; 4. Menetapkan jarak bebas aman kawasan khusus militer dengan guna lahan lainnya terutama permukiman; 5. Memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat atau pemerintah berdasarkan kerjasama, harus sesuai ketentuan yang disepakati sehingga menguntungkan kedua belah pihak; 6. Mengendalikan kawasan sekitar kawasan militer secara ketat; dan 7. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. B. Rencana Pola Ruang B.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Rote Ndao pada dasarnya merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan sekitarnya. Kawasan yang menjadi kawasan lindung adalah : 1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan perlindungan bawahannya, meliputi : kawasan resapan air dan kawasan bergambut.

LAPORAN AKHIR

VI - 51


3. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi : kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, sekitar waduk/telaga, kawasan sekitar rawa dan sempadan sungai. 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi : kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 5. Kawasan Rawan Bencana Alam. Kawasan Hutan Lindung Hasil inventarisasi dari dinas perhutani, Kawasan hutan lindung di Kabupaten Rote Ndao yaitu seluas 9469.25 ha atau 7.39 % dari luas Kabupaten Rote Ndao yaitu yang terdiri dari luas daratan 1.280,10 km2 dan luas lautan 2.376 km2, dimana lokasi hutan lindung menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi serapan air. Persebaran terbesar antara lain pada Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Pantai Baru. Berbagai kerusakan telah terjadi pada hutan lindung di wilayah-wilayah tersebut berupa : • Alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan pertanian. • Sebagian besar areal kawasan telah mengalami degradasi, akibat penebangan yang tidak terkontrol, dan usaha reboisasi yang belum berhasil dengan baik. Akibatnya pada tahun 2010 luas lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Rote Ndao yang termasuk ke dalam kategori kritis adalah 33443 ha.

Kawasan Perlindungan Bawahnya Kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya ditetapkan sebagai berikut : •

Pelarangan atau pencegahan mengganggu fungsi lindung.

•

Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada dengan pembatasan perkembangan serta pengembalian fungsi lindungnya.

•

Pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan sekitarnya, serta upayaupaya rehabilitasi bekas kawasan penambangan.

•

Pelarangan dan pencegahan terhadap pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung.

•

Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.

kegiatan

budidaya,

kecuali

yang

tidak

Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat yang ada di Kabupaten Rote Ndao terdiri dari kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai.

LAPORAN AKHIR

VI - 52


Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan Suaka Margasatwa Berdasarkan penetapan kawasan suaka alam maka di Kabupaten Rote Ndao memiliki kawasan suaka alam dan suaka margasatwa. Sedangkan pengertiannya: • Suaka alam yaitu: kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya yang berlangsung secara alami. • Suaka margasatwa yaitu: kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Untuk Kabupaten Rote Ndao, kawasan suaka margasatwa, yaitu suaka margasatwa Pulau Ndana yang merupakan habitat rusa sebagai salah satu hewan endemik di wilayah perencanaan. Kawasan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut: • Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang dilakukan upaya konservasi • Keanekaragaman, populasi satwa yang tinggi. • Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu Kawasan ini mempunyai luas 434,95 ha sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Suaka Margasatwa di Kabupaten Rote Ndao di Pulau Ndana dengan fungsi utama sebagai daerah pelestarian untuk fauna jenis Rusa. Adapun arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 1. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis. 2. Melestarikan ekosistem yang masih berkembang, antara lain fauna yang ada di dalam kawasan ini yaitu Rusa (Cevus timorensis), 3. Rencana pengembangan di area ini adalah memperketat patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budidaya ke kawasan lindung. 4. Melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung. Kawasan Suaka Alam Laut Kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan flora fauna dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya yang berlangsung secara alami. Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Rote Ndao memiliki 102 buah pulau kecil, terdiri dari 96 buah pulau tidak berpenghuni dan 6 buah pulau berpenghuni. Disamping itu memiliki kawasan ekosistim terumbu karang seluas 714 Ha, vegetasi mangrove 1.232 Ha, padang lamun 1.429,6 Ha dan termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu (Zona 3) seluas 2.953.964,37 Ha, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu ditetapkan sebagai kawasan suaka alam laut.

LAPORAN AKHIR

VI - 53


Kawasan Pantai Berhutan Bakau lindung untuk perairan laut adalah melindungi keberadaan hutan bakau dan keberadaannya harus dilibatkan dengan reboisasi serta di sekitar pantai yang terdapat budi daya perlu adanya penanaman mangrove untuk perlindungan budi daya air tawar dan air payau. Luas kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Rote Ndao sebesar 7.157,23 Ha yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Taman wisata alam yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Rencana pengelolaan kawasan taman wisata alam. Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya di Kabupaten Rote Ndao sekaligus merupakan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kawasan pelestarian cagar budaya berupa rumah adat raja terdapat di Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi : a. rumah raja Rote di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain; b. rumah raja Thie di Desa Oebaffok, Kecamatan Rote Barat Daya; dan c. Wisata rohani di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Rote Ndao antara lain adalah kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan Gelombang Pasang dan kawasan rawan banjir serta rawan kekeringan sebagai berikut:

- Kawasan Rawan Tanah Longsor Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan-kawasan yang merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor, adalah:

LAPORAN AKHIR

VI - 54


•

Kecamatan Lobalain

•

Kecamatan Rote Timur

- Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Banjir 1. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Wilayah pantai dan pesisir sepanjang Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Pantai Baru merupakan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. 2. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Rote Ndao, meliputi: Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Tengah. Terhadap kawasan yang dimaksud diatas perlu dilakukan penangananpenanganan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : • Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga • Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir. • Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan. Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik ditetapkannya rencana pengelolaan pada kawasan rawan banjir tersebut, diantaranya: • Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah; • Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir; • Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta • Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain. Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni: • Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai • Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan • Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.

- Kawasan Rawan Alam Geologi (Kawasan Rawan Gempa Bumi) Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antarlempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunungapi atau runtuhan bauan. Kekuatan gempabumi akibat aktivitas gunungapi dan runtuhan batuan relatif kecil, sehingga pembahasan mengenai potensi bahaya gempabumi difokuskan pada pembahasan pada gempabumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif.

LAPORAN AKHIR

VI - 55


Berdasarkan peta wilayah kerawanan gempabumi tersebut, maka secara umum Kabupaten Rote Ndao dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan gempabumi rendah. Hal penting untuk diwaspadai dari terjadinya bahaya gempa bumi tektonik di Kepulauan Rote adalah bahaya ikutan (collateral hazards). Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi merusak, maka beberapa bahaya ikutan yang mungkin mengikuti kejadian gempa bumi dan perlu diwaspadai meliputi Tsunami, Tanah longsor dan Pelulukan (likuifaksi) Kawasan Lindung Lainnya (Taman Buru) Penetapan taman buru di Kabupaten Rote Ndao adalah Pulau Ndana yang merupakan Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Ndana dengan negara Australia) sekaligus sebagai bagian dari Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional dengan luas Pulau Ndana sebesar 1,562.50 Ha. Adapun kriteria taman buru adalah : 1.

Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;

2. 3.

Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk; Mengandung satwa baru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;

4.

Mempunyai luas yang cukup dan lapangan yang tidak membahayakan.

B.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri dari: Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu (Rimba, Campuran, Kayu Jati, Kayu Kula, Kayu Merah, Kayu Cendana, Kayu Mahoni, Tuak/Kelap dan hasil hutan lainnya). Kawasan hutan produksi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air, berarti bahwa kawasan ini tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Hutan produksi di Kabupaten Rote Ndao seluas 3686 ha atau 2.88% dari total luas Kabupaten Rote Ndao, terdapat di Kecamatan Barat Laut, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Pantai Baru. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas Hutan produksi terbatas, ciri-ciri pokok kawasan hutan tetap terpelihara, pengolahan hutan ini perlu mengindahkan prinsip-prinsip kelestariannya. Artinya kawasan hutan

LAPORAN AKHIR

VI - 56


produksi terbatas tidak boleh dilakukan alih fungsi penggunaannya, ini disebabkan hutan produksi terbatas di dasarkan atas kondisi fisik lahan yang masuk dalam kategori kawasan konservasi. Peruntukan Hutan Produksi Tetap Hutan produksi tetap pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola seoptimal mungkin, tetapi tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni “apa yang diambil dari alam harus diganti dengan hal yang serupa kepada alam” sehingga pengambilan hasil hutan harus dilaksanakan secara bergilir dan dilakukan penanaman kembali sebagai bagian dari upaya pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Hutan rakyat seringkali dibangun dalam bentuk campuran antara tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek.

Tabel 5.1 Luasan Hutan Rakyat pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN

LUAS (Ha)

Rote Barat Daya Rote Barat Rote Barat Laut Lobalain Rote Tengah Rote Selatan Pantai Baru Rote Timur

TOTAL LUAS

1580 1467 3356.6 453.5 0 0 1291 1113 9261.1

Sumber : Hasil Rencana RTRW Rote Ndao Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan pertanian di Kabupaten Rote Ndao meliputi persawahan dan pertanian tanah kering, perbedaan mendasar dari keduanya adalah persawahan sepanjang tahun dapat ditanami padi karena cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian tanaman kering saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami padi gogo atau palawija, seperti: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Termasuk dalam pertanian tanaman kering adalah peruntukan tegalan, kebun campur, dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi. Kawasan Peruntukan Lahan Basah Pertanian lahan basah adalah lahan yang sepanjang tahun dapat ditanami padi karena cukup air yang bersumber dari air irigasi. Luas sawah irigasi di Kabupaten Rote Ndao

LAPORAN AKHIR

VI - 57


sebesar 3672 Ha atau 3,11% dari luas total Kabupaten Rote Ndao. Kawasan persawahan menyebar dari hulu hingga hilir di Kabupaten Rote Ndao namun dominan terdapat di Kecamatan Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah, Pantai Baru dan Rote Timur. Kawasan Pertanian Lahan Kering Pertanian lahan kering adalah lahan yang ketika musim hujan ditanami padi dan saat musim kemarau ditanami padi gogo atau palawija seperti kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Termasuk dalam pertanian lahan kering adalah peruntukan tegalan, pekarangan, ladang dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi atau sawah tadah hujan. Luas lahan pertanian berupa pertanian tanah kering di Kabupaten Rote Ndao sebesar 23851 Ha atau sebesar 18.63% dari luas total Kabupaten Rote Ndao. Kawasan Peruntukan Perkebunan Luas kawasan perkebunan di Kabupaten Rote Ndao adalah 23757.75 Ha atau sekitar 18.56% dari total luas wilayah Kabupaten Rote Ndao. Komoditi perkebunan utamanya adalah Kelapa, Kapuk, Jambu Mete dan Lontar.

Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao terdapat beberapa tipe. Tabel 5.2 Potensi Perikanan Kabupaten Rote Ndao No 1

Potensi Pengembangan Perikanan Budidaya

Komoditas Unggulan Budidaya Rumput Laut Budidaya Kerapu Budidaya Tambak

2

Perikanan Tangkap

3

Industri Perikanan

4

Pariwisata Bahari

5

Industri Garam

Budidya Mutiara Pelagis Besar Demersal Pelagis kecil Pelabuhan Perikanan Pembekuan ikan semi caragenan dan tepung rumput laut pengolahan ikan tradisional Pariwisata Pantai taman laut/terumbu karang Sport fishing Tambak garam

Pengolahan garam beryodium

Pusat kegiatan semua wilayah Pesisir Londalusi,Daiama,Bolatena, Tesabela,Tungganamo,Kioen, oebou,daudolu,oelua,boni,tolama, oeseli Londalusi,sotimori,daiama, serubeba,tungganamo,tesabela, kioen,onatali,baadale,namadale, daudolu,netenain,oelua,batutua, oetefu, dolasin,oelasin, daiama,oebou,pulau dengka semua wilayah Pesisir semua wilayah Pesisir semua wilayah Pesisir metina,londalusi metina metina londalusi,metina,namodale, tesabela,metina,namodale,oelua, daudolu,batutua,ndao,nuse daiama,boa,nemberala,sedioen, oenggaut,leli ndao,nuse,leli,edalode,nusakdale, sonimanu,batulilok semua wilayah Pesisir Londalusi,sotimori,daiama, serubeba,tungganamo,tesabela, kioen,onatali,baadale,namadale, daudolu,netenain,oelua,batutua, oetefu,dolasin,oelasin, Tesabela, namodale, metina

Sumber : RTRW Kabupaten Rote Ndao

LAPORAN AKHIR

VI - 58


Kawasan Peruntukan Pertambangan Sesuai dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, menyebutkan rencana kawasan peruntukan pertambangan meliputi: peruntukan mineral dan batubara, peruntukan minyak dan gas bumi, peruntukan air tanah di kawasan pertambangan.

Kawasan Peruntukan Industri Tipe-tipe industri yang ada di Kabupaten Rote Ndao berupa sentra industri kecil dan rumah tangga pengolahan produk pertanian dan pertambangan. Saat ini jumlah industri kecil dan rumah tangga berjumlah 667 unit. Jenis industri yang berkembang meliputi Makanan, Minuman dan Tembakau, industri Tekstil, Pakaian dan Kulit, industri Kayu Bambu, Rotan, Rumput dan Sejenisnya termasuk Perabot Rumah Tangga, industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan, industri Barang Galian Bukan Logam Kecuali Minyak Bumi dan Batubara, serta industri Barang Dari Logam, Mesin dan Peralatan.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulkan di Nusa Tenggara Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya dengan visi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Rote Ndao adalah Branding Kepariwisataan Daerah adalah Menjadikan Rote Ndao Mutiara selatan Indonesia dan Asia. Kawasan Peruntukan Permukiman Di Kabupaten Rote Ndao penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pesisir. Kawasan Peruntukan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dewasa ini pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam rangka pengembangan ekonomi nasional telah menempatkan wilayah ini pada posisi yang sangat strategis. Kebutuhan sumber daya pesisir dan laut dalam negeri meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan tekanan terhadap ruang pesisir semakin besar. Berbagai pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir seperti sumberdaya perikanan, lokasi resort, wisata, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, industri dan reklamasi kota pantai serta pangkalan militer. Ditambah lagi dengan adanya salah tafsir tentang persepsi otonomi daerah, dengan anggapan bahwa otonomi daerah semata–mata berorientasi pada upaya peningkatan PAD. Hal ini menimbulkan persoalan pembangunan wilayah darat dan wilayah laut, khususnya kawasan pesisir perlu perencanaan dan pengendalian kelestarian ekosistem. Bila dilihat kondisi yang ada banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan tetapi banyak juga sumberdaya potensial yang belum dioptimalkan dan sebagian lagi bahkan belum dimanfaatkan. Kompetisi dan tumpang tindih pengelolaan antara pihak-pihak yang berkepentingan telah memicu konflik pemanfaatan ruang dan konflik kewenangan. Hal ini masih ditambah lagi

LAPORAN AKHIR

VI - 59


dengan belum adanya pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang mengalokasikan ruang laut untuk kegiatan yang saling mendukung dan memisahkannya dari kegiatan yang bisa merusak. Oleh sebab itu perlu diupayakan adanya suatu perencanaan/penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan memiliki wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas mil laut), diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Kewenangan daerah terhadap sumberdaya pesisir dan lautan meliputi kewenangan dalam: • Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. • Pengaturan kepentingan administratif. • Pengaturan tata ruang. • Penegakan hukum yang menjadi wewenangnya. Pulau kecil adalah pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland) dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga mempunyai sifat insuler. Keterisolasian suatu pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup dan dapat membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut. Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Rote Ndao memiliki 102 buah pulau kecil, terdiri dari 96 buah pulau tidak berpenghuni dan 6 buah pulau berpenghuni. Disamping itu memiliki kawasan ekosistim terumbu karang seluas 714 Ha, vegetasi mangrove 1.232 Ha, padang lamun 1.429,6 Ha dan termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu (Zona 3) seluas 2.953.964,37 Ha. Pulau-pulau kecil pada umumnya memiliki potensi sumberdaya alam daratan (terestrial) yang sangat terbatas, tetapi sebaliknya memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar, dimana potesi perikanan di pulau-pulau kecil didukung oleh adanya ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun (seagras) dan mangrove yang perlu dilestarikan. Maka arahan pelestarian ekosistem kelautan adalah sebagai berikut:

Hutan Mangrove/Bakau Menjaga kelangsungan pola-pola alamiah, skema aktivitas siklus pasang surut serta limpasan air tawar. Untuk struktur pesisir dan pola pengembangan yang berpotensi mengubah pola-pola alami tersebut, harus didesign untuk menjamin bahwa pola tersebut tetap terpelihara dengan cara: • Memelihara pola-pola temporal dan spasial alami dari salinitas air permukaan dan air tanah. Pengurangan air tawar akibat perubahan aliran, pengambilan atau pemompaan air tanah seharusnya tidak dilakukan apabila menganggu keseimbangan salinitas di lingkungan pesisir. • Memelihara keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah erosi dan sedimentasi. • Menjaga batas maksimum untuk seluruh hasil panen yang dapat diproduksi. • Pada daerah-daerah yang memungkinkan terkena tumpukan minyak dan bahan beracun lainnya harus memiliki rencana-rencana penanggulangan. • Mengembangkan ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang lamun dan terumbu karang.

LAPORAN AKHIR

VI - 60


• Pengembangan sistem perakaran yang kokoh ekosistem hutan mangrove mempunyai kemampuan meredam gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari abrasi, gelombang pasang dan taufan. • Peningkatan budidaya sebagai penghasil bahan organik yang merupakan mata rantai utama dalam jaring-jaring makanan di ekosistem pesisir, serasah mangrove yang gugur dan jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan sekaligus berfungsi membantu proses pembentukan daun-daun tersebut menjadi detritus. Padang Lamun Pelestarian zona atau kawasan padang lamun dilakukan dengan cara: • Upaya penegakan hukum yang berlaku bagi pengrusak lingkungan. • Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan khususnya penangkapan ikan di daerah padang lamun. • Perlu adanya pengembangan teknologi penangkapan di lepas pantai, sehingga intensitas penangkapan ikan di perairan pantai (khususnya di daerah padang lamun) bisa dikurangi. • Upaya penyadaran kepada masyarakat pengguna, tentang peranan pentingnya padang lamun bagi kelestarian lingkungan serta dampaknya apabila area tersebut rusak. • Terumbu Karang • Terumbu karang merupakan tempat berkumpulnya komunitas ikan dengan berbagai macam ekosistem, maka diperlukan pelestarian dengan cara: • Upaya penegakan hukum yang berlaku bagi pengrusak lingkungan. • Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan khususnya penangkapan ikan di daerah terumbu karang. • Pengembangan budidaya laut, seperti mutiara dan rumput laut di sekitar karang sehingga secara tidak langsung terumbu karang bisa terjaga. • Perlu adanya pengembangan teknologi penangkapan di lepas pantai sehingga intensitas penangkapan ikan di perairan pantai (khususnya di karang) bisa dikurangi. • Upaya sosialisasi kepada masyarakat pengguna tentang peranan pentingnya terumbu karang bagi kelestarian lingkungan serta dampaknya apabila terumbu karang rusak.

C. Penetapan Kawasan Strategis Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dijelaskan bahwa kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berlandaskan definisi diatas berikut akan ditetapkan kawasan strategis di Kabupaten Rote Ndao.

LAPORAN AKHIR

VI - 61


C.1. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan Kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Rote Ndao adalah berupa kawasan militer sebagai pangkalan angkatan laut di Pulau Ndana, yang pengelolaannya tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya dalam pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao, kawasan ini juga dapat disebut sebagai kawasan khusus, karena memiliki karakter dan perlakuan bersifat khusus/spesifik. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. C.2. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut: 1. Kawasan Agropolitan berbasis pertanian pada Rote Barat Daya, Kawasan Mamaluk Kecamatan Rote Timur; 2. Kawasan Minapolitan dan budidaya perikanan di Rote Barat Daya dan Rote Timur 3. Pelabuhan Udara D.C. Saudale, sebagai sarana transportasi udara antar pulau 4. Pelabuhan Laut Ba’a, sebagai sarana transportasi laut antar pulau 5. Pelabuhan Laut Pantai Baru, sebagai sarana transportasi laut antar pulau 6. Pelabuhan Laut Papela, sebagai sarana transportasi laut antar pulau Kawasan Terpadu Mandiri Batutua yang diprioritaskan untuk memacu pengembangan kawasan Barat Kabupaten Rote Ndao berupa kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. C.3. Kawasan Strategis Kabupaten Untuk Kepentingan Sosio-Budaya Kawasan strategis ini dapat berupa kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan budidaya dapat berupa kawasan pusat perkantoran pemerintah, kawasan pusat sejarah keagamaan, kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kawasan sejarah perkotaan, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, serta kawasan lainnya menurut kepentingan sosial budaya kabupaten; kawasan strategis aspek sosial budaya yang merupakan kawasan lindung dapat berupa kawasan adat tertentu ataupun kawasan konservasi budaya. Adapun kawasan strategis bidang sosial budaya di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut: Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain terdapat rumah raja Rote Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat rumah raja Thie Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya terdapat wisata rohani C.4. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia, adapun kawasan pelindung dan pelestarian lingkungan hidup adalah :

LAPORAN AKHIR

VI - 62


•

suaka margasatwa Pulau Ndana yang merupakan habitat rusa sebagai salah satu hewan endemik di wilayah perencanaan.

•

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu (Zona 3) seluas 2.953.964,37 Ha, ditetapkan sebagai kawasan suaka alam laut yang memiliki kawasan ekosistim terumbu karang seluas 714 Ha, vegetasi mangrove 1.232 Ha, padang lamun 1.429,6 Ha

•

Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Rote Ndao sebesar 7.157,23 Ha yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao

•

Taman Wisata Alam dan taman wisata alam laut di Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari Pulau Ndana, Pantai Nemberala, Pantai Bo’a, Batu Termanu, Pantai Leli, dan Pulau Do’o, Pantai Mulut Seribu, Pemandian Oemau, Pantai Vei, Pantai Tesabela, Pantai Tongga, Pantai Oeseli, HUS Ndeo & Danau Oendui.

C.5. Kawasan Strategis Perbatasan Menurut UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penggunaan istilah ini bukan berarti pengambangan kawasan perbatasan semata-mata berorientasi kepada pendekatan hankam semata. Pendekatan kesejahteraa bersama-sama dengan pendekatan hankam dan lingkungan menjadi strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin kedaulata wilayah NKRI. Wilayah Rote Ndao Sebagai Perbatasan Antar Negara, dari sisi geo-politik dan geo-ekonomi, letak dan kedudukan Kabupaten Rote Ndao sangat strategis, berhadapan langsung dengan belahan selatan dunia dalam hal ini Negara Australia menyebabkan secara politik Kabupaten ini merupakan gerbang selatan NKRI yang perlu dijaga kedaulatannya Kawasan strategis perbatasan yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao merupakan Kawasan perbatasan Laut Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Australia meliputi wilayah laut Kabupaten Rote Ndao yaitu Pulau Ndana. Untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan Negara, dengan pengembangan fungsi dan potensi antara lain : 1. Pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga; 2. Pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga; 3. Simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; serta 4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. 5.1.2. INTEGRASI

ARAHAN

SERTA STRATEGI

PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN BELU, DAN TIMOR TENGAH UTARA A. Arahan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Perbatasan Kabupetan Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu Secara administrasi dan Strategis wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu serta Distrik Ambenu (Negara Timor Leste). Dalam Struktur wilayah di daratan P. Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki Posisi Strategis secara jangkauan sehingga peluang

LAPORAN AKHIR

VI - 63


perkembangan yang ada dari kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup besar dan diikuti oleh keberadaan Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan serta Distrik Ambenu dapat menjadi market maupun demand dari produk-produk domestik kabupaten Timor Tengah Utara. Tinjauan keterkaitan antara wilayah dalam konstelasi dengan perbatasan antar kabupaten dapat diuraian secara rinci berdasarkan sektor yang dikembangkan antara lain: Arahan Pengembangan Fungsi Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kebijakan wilayah untuk penggunaan lahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu terutama terkait dengan Kawasan Lindung dan Perlindungan sehingga tercipta keselarasan Fungsi Penggunaan Lahan dan dapat mengendalikan bahayabahaya bencana alam. Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, wilayah yang perlu dilindungi sehingga tercipta keserasian dan keberlanjutan ekosistem adalah Cagar alam Mutis Timau. Cagar Alam Mutis Timau merupakan kawasan mata air yang mengalir ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Sedangkan untuk perlindungan lain adalah perlindungan sungai dan daerah rawan bencana banjir dan longsor. Kawasan Budidaya Untuk pengembangan lahan, Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara regional disiapkan untuk pengembangan lahan basah. Kawasan yang dipilih untuk pengembangan Kawasan Lahan basah yaitu yang berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu. Sementara untuk pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut masuk dalam SWPLTSelat Ombai dengan Sub Pusat Atapupu yaitu untuk wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pantai Utara) dengan potensi kegiatan utama perikanan, pariwisata Bahari dan Jasa Kelautan. Pengembangan Ekonomi Wilayah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara terkait Pengembangan Ekonomi Wilayah sangat dipengaruhi oleh wilayah-wilayah yang ada diperbatasannya. Wilayah tersebut memberikan kontribusi perkembangan. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Belu merupakan wilayah penghasil tanaman pangan sehingga sumbangsih Kabupaten Sekitar untuk mensupply hasil pertanian sangat penting. Seperti bahasan sebelumnya tentang Fungsi Penggunaan Lahan bahwa wilayah sekitar Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan lahan pertanian dan sebagai pensupply beras untuk Kabupaten Timor Tengah Utara. Arahan Pengembangan Transportasi Untuk mendukung perkembangan kegiatan Ekonomi maka perlu Prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi, Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan wilayah perlintasan antara Barat ke Timur dari P. Timor. Jalur tersebut menghubungkan antara Kupang – TTS - TTU – Belu. Untuk Menghubungkan Jalur Kupang – TTS – TTU – Belu tersedia Jalan Nasional dengan Kualitas yang Baik. Perkembangan kegiatan ekonomi

LAPORAN AKHIR

VI - 64


wilayah dapat menguntungkan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kota perlintasan. Arus Aliran Barang dan Orang yang bergerak cukup besar sehingga perkembangan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pelayanan ke Kabupaten TTS dan Kabupaten Belu dapat ditunjang oleh kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Untuk Sarana Transportasi yang dapat mengakses Kabupaten Timor Tengah Utara, melalui jalan darat terlintasi Jalan Nasional untuk jalur Kupang – TTS – TTU – Belu. Untuk Jalur Udara Akses Kabupaten Timor Tengah Utara melalui El Tari Kupang dan Haliwen Atambua. Sedangkan untuk Jalur Akses Laut, Selain dilayani oleh Pelabuhan Tenau Kupang juga oleh Pelabuhan Atapupu Belu, dan untuk Layanan lokal Pelabuhan Wini dapat difungsikan untuk pelayanan laut. Pengembangan transportasi diarahkan untuk memperluas jaringan jalan dan peningkatan mutu pelayanan jalan daerah maupun memperluas jaringan perhubungan laut (pelabuhan Wini). Sehingga interaksi dari kota Kefamenanu ke desa-desa perbatasan dapat diintensifkan. Sistem transportasi sebagai unsur pengembangan wilayah, hendaknya ditujukan tidak saja untuk menjembatani kegiatan koleksi-distribusi barang, tetapi juga sebagai investasi publik untuk melayani interaksi sosial dan pelayanan masyarakat. Pengembangan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membuka daerah-derah terisolasi dibagian selatan, utara, barat, tengah dan timur, melalui pembukaan jalan baru maupun peningkatan jalan yang sudah ada serta pembangunan terminal regional dan terminal lokal. Strategi pengembangan kawasan Prioritas/Perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk pengembangan Kawasan Perbatasan yang sangat strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditinjau dari : 1. Pusat Pelayanan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Pusat Pelayanan dan Pengembangan Kawasan perbatasan yang dimaksud adalah suatu kawasan yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan lokal, regional, nasional dan internasional. Kawasan yang potensi dikembangakn adalah sebagai pusat pelayanan dan pengembangan kawasan perbatasan adalah Desa Humusu C (Wini), Napan (Miomaffo Timur) dan Kecamatan Mutis serta Pusat-pusat Pelayanan lainnya perlu disiapkan dengan sistem clasterclaster sesuai dengan tingkat aksesibilatas desa-desa perbatasan. Ketiga Pusat utama pelayanan dan pengembangan kawasan tersebut dihubungkan oleh jalan nasional sekaligus jalan utama kawasan yang menghubungkan kawasan dengan wilayah luar Negara, sedangkan antara pusat utama dengan pusat pelayanan di bawahnya dan antar pusat pelayanan sendiri dihubungkan oleh jalan Provinsi atau Kabupaten (jalan arteri dan kolektor kawasan). Pusat Pelayanan utama maupun pusat pelayanan di bawahnya, masing-masing mengemban fungsi dan peran yang diharapkan dari pusat utama kawasan perbatasan adalah sebagai berikut : Berfungsi sebagai pusat kawasan perbatasan dan pelayanan keimigrasian dan lintas batas. LAPORAN AKHIR

VI - 65


Sebagai pusat pemasaran dan bea cukai sekaligus merupakan pusat koleksi dan distribusi bagi desa-desa (wilayah) sekitarnya Berperan penting dalam pengkaitan kawasan regional dan nasional serta kawasan wilayah internasional, yakni dalam rangka komersialisasi pertanian, penyebaran jasa percukaian. Sehingga untuk menunjang peran tersebut, dibutuhkan fasilitas bea cukai, pelayanan lintas batas, perbankan, industri kecil (agroindustri), pertukangan serta fasilitas sosial ekonomi budaya dan lapangan kerja non pertanian yang berfungsi menunjang wilayah belakang. Memberikan fasilitas dan pelayanan kebutuhan dasar untuk rumah tangga (berupa fasilitas sosial, ekonomi dan budaya) serta fasilitas dan pelayanan penunjang kegiatan pertanian. Penyedia fasilitas dan pelayanan untuk merangsang tumbuhnya industri kecil (agroindustri) serta produktivitas pertanian. Sehingga untuk menunjang peran tersebut, sangat dibutuhkan upaya pengembangan fasilitas perekonomian seperti pasar dan koperasi. Rencana Alokasi Pola Ruang Pola dan intensitas pengelolaan fisik di desa-desa perbatasan diarahkan guna membentuk fisik kawasan efesien dan mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan dalam kawasan. A. Kawasan Lindung Lokasi penentuan kawasan lindung yang memiliki kemiringan lereng >40% Lokasi kawasan perlindungan setempat teridentifikasi antara lain sempadan pantai dan sempadan sungai. B. Kawasan Lingkungan Rawan Non Lindung Kawasan ini meliputi kawasan rawan bencana alam, kawasan terdegradasi dan kawasan peka polusi. Untuk Kawasan Wini perlindungan terhadap rawan erosi daerah pantai dan perlu adanya pelestarian hutan mangrove sebagai penahan gelombang. Kawasan terdegradasi seperti akibat erosi berat, bekas penambangan, akibat endapan lumpur dan intrusi air laut. C. Kawasan Budidaya Untuk kegiatan pertanian yang didapat dikembangkan adalah pengembangan pertanian lahan basah dan lahan kering, lokasi berada di daerah datar hingga landai serta berada sebelah sungai. D. Kawasan Permukiman Pada umumnya kondisi alam kawasan perbatasan cukup curam maka perkembangan permukiman akan bersifat linier mengikuti kondisi jaringan jalan. Kawasan yang boleh dikembangan untuk permukiman setelah 1 km dari buffer zone sesuai aturan Undang-Undang. E. Kebutuhan Elemen di Kawasan Perbatasan Fasilitas Keamanan, penyediaan fasilitas keamanan merupakan syarat mutlak mengingat posisi Kawasan Perencanaan sebagai titik perbatasan yang membutuhkan pengamanan ekstra. Fasilitas keamanan berupa Pos penjagaan dan pelengkapannya Fasilitas Imigrasi LAPORAN AKHIR

VI - 66


Fasilitas Bea cukai Fasilitas Karantina Fasilitas Keuangan dan Perbankan Fasilitas Pergudangan Parkir. Khusus di desa-desa prioritas, seperti Desa Haumani Ana, Desa Napan, Desa Humusu C (Wini) fasilitas pos keamanan sangat dibutuhkan sekali, hal ini mengingat desa tersebut mempunyai tingkat aksesibilitas terhadap Negara Timor Leste. Untuk menjadikan Kota Wini sebagai Kota Satelit langkah-langkah yang harus segera dilakukan, yaitu: 1. Pemasangan patok rencana pada setiap rencana jaringan jalan; 2. Pemasangan patok pada setiap alokasi pemanfaatan ruang; 3. Pemasangan Papan Informasi sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa Wini dijadikan Kota Satelit. 3. Pola dan Intensitas Pengelolaan Fisik Desa-desa Perbatasan Pola dan intensitas pengelolaan fisik di desa-desa perbatasan diarahkan guna membentuk fisik kawasan lebih efesien dan mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan dalam kawasan. Agar pendekatan konsepsi Tata Ruang Wilayah perbatasan dapat dioperasikan maka perlu dirumuskan strategi pengembangan tata ruang dan penataan ruang wilayah perbatasan dengan menetapkan kawasan Prioritas/perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara disesuaikan dengan urutannya diuraikan sebagai berikut : • Kota Wini, Kawasan Prioritas (KF) pengembangan pelabuhan dan jasa: Imigrasi, Bea, Cukai dan Pos Pelintas Batas (PPLB); pertahanan dan Keamanan; pariwisata dan industri maritime. • Kota Kefamenanu, Kawasan Prioritas (KP) pengembangan jasa pemerintahan, imigrasi pertahanan dan keamanan; pelayanan sosial, perdagangan, pariwisata, terminal dan industri manufaktur. • Oelolok, kawasan Prioritas (KP) pusat kebudayaan dengan sektor andalan pertanian tanaman pangan dan pariwisata, merupakan kawasan tergolong strategis (KS). • Dataran Mena, Kawasan Prioritas (KP) pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan pariwisata merupakan kawasan tergolong strategis (KS). • Dataran Oeroki, Sekon, Fatuoni, Ponu, Oeko • Ponu sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM). 5.1.3. INTEGRASI

ARAHAN

SERTA STRATEGI

PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN BELU DAN MALAKA A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Adapun kebijakan pengembangan pola ruang yang berkelanjutan untuk Kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

VI - 67


a. Pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alih fungsi kawasan; dengan strategi pengembangan adalah: o Memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup, meliputi: 1. Memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mengalani alih fungsi; 2. Merehabilitasi lahan dengan menanan vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; dan 3. Mengelola kawasan sekitar hutan lindung dengan prinsip hutan kemitraan, yaitu dengan melibatkan mesyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan, penanaman, panen dan pasca panen untuk keberhasilan program dalam jangka waktu yang panjang. o Meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan, meliputi: 1. Mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; 2. Pada kawasan yang terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangannya harus dikembalikan pada fungsi semula; 3. Meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; 4. 5. 6.

Melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan; Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan Mengembalikan fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.

o Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual, meliputi: 1. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat dalam bentuk jalur hijau dan dapat digunakan untuk pariwisata secara terbatas selama tidak megubah fungsi lindung; 2. Mencegah aktifitas perusakan, pengendalian pencemaran dan meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; 3. Melidungi kawasan sepanjang sempadan sungai untuk kawasan terbangun; 4. Melindungi sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas air; 5. Melindungi sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; dan 6. Mengamankan kawasan lindung spiritual dan dan kearifan lokal dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala. o Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi: 1. Melindungi ekosistem flora dan fauna khas Kabupaten Belu;

LAPORAN AKHIR

VI - 68


2. 3.

Melestarikan budaya Masyarakat Lokal dalam satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat dan kemasan pariwisata; dan Melaksanakan kerjasama antar wilayah dalam penanganan cagar budaya.

o Menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam (longsor dan banjir), serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung, meliputi: 1. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana longsor, gelombang pasang, banjir, dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun; 2. Mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi akibat gelombang pasang; dan 3. Menata daerah lingkungan sungai seperti: penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan dikiri kanan sungai, penertiban bangunan disepanjang aliran sungai serta peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir. o Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam, meliputi: 1. Melakukan pengendalian ketat dan pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi pada kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; 2. Menjadikan kawasan sebagai obyek wisata dan penelitian saat terjadi pengungsian satwa; dan 3. Memelihara habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara. b. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; serta melalui pelestarian sumber daya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan untuk memperlancar pendistribusian barang dan jasa; dengan strategi pengembangannya adalah: o Mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, meliputi: 1. Membatasi alih fungsi hutan untuk kegiatan terbangun; 2. Melakukan pemeliharaan melalui penanaman dan penebangan secara bergilir; 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dan hasil hutan sebagai hutan kemasyarakatan; serta 4. Melakukan penggantian guna lahan yang diperuntukkan untuk pengembangan hutan pada kawasan hutan produksi yang dikonversi. o Menetapkan dan pengembangan kawasan hutan rakyat dalam mendukung penyediaan hutan oleh rakyat, meliputi: 1. Menetapkan kawasan hutan rakyat; 2. Melakukan pembinaan dan pengontrolan keberadaan hutan rakyat agar lebih produktif; 3. Melakukan pembinaan secara insentif kepada masyarakat sekitar untuk mendorong terpeliharanya hutan; serta 4. Melakukan penggiliran sistem tebang sehingga tetap terpelihara keberadaannya dalam jangka panjang; LAPORAN AKHIR

VI - 69


o Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan dalam sistem agropolitan, meliputi: 1. Melarang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan melalui pengawasan secara ketat; 2. Meningkatkan peran lembaga pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan 3. Melakukan pemeliharaan sistem irigasi; o Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah, meliputi: 1. Meningkatkan daya saing produk perkebunan dengan pengenalan teknologi dan sistem informasi; 2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga perkebunan; 3. Mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; serta 4. Meningkatkan produktifitas dengan pengolahan hasil perkebunan yang baik serta melalui penyuluhan. o Meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan dalam wadah Minapolitan, meliputi: 1. Meningkatkan daya saing produk perikanan; 2. Mengupayakan perlindungan nelayan serta peningkatan penyadaran untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan; 3. Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir, berdasarkan potensi yang tersebar di wilayah utara; dan 4. Meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada kegiatan usaha masyarakat pertambakan. o Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan, meliputi : 1. Menetapkan lokasi setiap jenis pertambangan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan; 2. Mengelola kawasan bekas penambangan diantaranya melalui rehabilitasi/ reklamasi lahan bekas penambangan; 3. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran pada pengolahan hasil pertambangan; 4. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta 5. Memanfaatkan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam. o Menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi Industri yang ramah lingkungan, meliputi : 1. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; 2. Mengembangkan kawasan industri secara khusus; 3. Mengembangkan kawasan industri yang ditunjang pelabuhan ekspor di kawasan Perbatasan khususnya Kecamatan Kakuluk Mesak, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya;

LAPORAN AKHIR

VI - 70


4.

5. 6.

Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan; dan Mengembangkan koperasi dan UKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.

o Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat, melalui: 1. Membuat kalender wisata yang berkaitan dengan nasional; 2. Meningkatkan keterkaitan/link wisata secara nasional; 3. Mengelola dan melestarikan wisata budaya; dan 4. Mengelola wisata alam agar lebih menarik sekaligus menjaga alam. o Meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan, melalui: 1. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dengan pengembangan kegiatan revitalisasi, perbaikan dan peremajaan kawasan melalui pelaksanaan tridaya (manusia, lingkungan dan usaha); 2. Mengendalikan lingkungan permukiman sesuai dengan fungsinya pada kawasan perkotaan; 3. Mengetatkan pelarangan pembangunan permukiman formal oleh pengembang di kawasan lahan produktif; serta 4. Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan. o Mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Belu, meliputi: 1. Menentukan zoning tata ruang di dalam kawasan pesisir dan laut yang potensial untuk dikembangkan; 2. Mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan pada sektor yang mempunyai skenario pengembangan optimis dan mempunyai potensi dan prospek pengembangan di masa mendatang; 3. Meminimalkan konflik pengembangan antar sektor prioritas maupun sektor yang bukan prioritas; dan 4. Mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap. c. Pemantapan sistem agropolitan berbasis pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan ramah lingkungan; dengan strategi pengembangan adalah : o

Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, meliputi: 1. Memantapkan fungsi masing-masing kawasan agropolitan dan kawasan perbatasan; 2. Mengembangkan prasarana wilayah yang menghubungkan sentra-sentra produk pertanian unggulan; 3. Memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agropolitan; 4. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional;

LAPORAN AKHIR

VI - 71


5. Memantapkan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri dari lembaga tani dan lembaga keuangan; o

Mengembangkan kawasan agropolitan yang berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan meliputi: 1. Meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; 2. Mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan; 3. Mengembangkan kelembagaan penunjang agropolitan; 4. Mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; 5. Mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional;

o

Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, meliputi: 1. Membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk klaster; 2. Mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri; 3. Mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; dan 4. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

B. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Adapun kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Belu adalah sebagai berikut : a. Pengembangan Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan, dengan strategi pengembangan adalah : o Memantapkan fungsi kawasan perbatasan, meliputi : 1. Mengembangkan Kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Belu yaitu kawasan perbatasan antara RI – RDTL di sepanjang 149,1 km garis batas negara darat RI-RDTL yang meliputi 9 (sembilan) wilayah Kecamatan dari utara ke selatan meliputi Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing – masing; 2. Mengembangkan Kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Belu yaitu kawasan perbatasan antara RI – RDTL yang meliputi 2 (dua) kawasan yaitu kawasan Perbatasan Utara Motaain dan Kawasan Perbatasan Selatan Motamasin; 3. Mengembangkan Kawasan strategis yang berfungsi sebagai kawasan untuk kegiatan yang sangat terkait dengan penjagaan keamanan lingkungan dan kawasan serta sistem pertahanan negara terhadap kemungkinan ancaman dari luar, sehingga kawasan ini erat hubungannya dengan aparat TNI dan POLRI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan lingkungan serta wilayah kedaulatan Republik Indonesia; 4. Mengembangkan kegiatan pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan green belt (sabuk hijau) yang berupa steril area yang dikembangkan dengan membuat kawasan hutan pada sisi garis batas perbatasan negara di sepanjang 149,1 km garis batas negara darat RI-RDTL sebagai bentuk pertahanan alami;

LAPORAN AKHIR

VI - 72


5. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) pasar tradisional yang direncanakan sebagai hasil kesepakatan bilateral ekonomi/perdagangan, yaitu ; Mota’ain di kecamatan Tasifeto Timur, Turiskain di kecamatan Raihat dan Metamauk di kecamatan Kobalima; b. Pengembangan Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan, dengan strategi pengembangan adalah : o Mengembangkan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan yang diarahkan di 2 (dua) kawasan yaitu di kawasan agropolitan Malaka yang terdiri dari Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Rinhat, dan kawasan agropolitan Haekesak yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecmatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk, dengan strategi pengembangan adalah : 1. Memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agropolitan; 2. Meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; 3. Mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan; 4. Mengembangkan kelembagaan penunjang agropolitan; 5. Mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; 6. Mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional; o Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan, dengan strategi pengembangan adalah : 1. Menetapkan lokasi potensi komoditas pertambangan dan penggalian yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu meliputi Emas, Marmer, Magnesium, Asbes, Nikel, Gipsum, Cooper, Rembesan Minyak dan Mangan; 2. Menetapkan lokasi potensi mineral yang bisa dikategorikan sebagai komoditas pertambangan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Belu meliputi Gamping, Lempung, Garam Dapur, Batu Setengah Permata, Pyrite (FES), Agate (S1O2), Gabro dan Diorit; 3. Mengelola kawasan bekas penambangan diantaranya melalui rehabilitasi/ reklamasi lahan bekas penambangan; 4. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran pada pengolahan hasil pertambangan; 5. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta 6. Memanfaatkan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam. o Mengembangkan Kawasan Minapolitan dengan meningkatkan produk perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui sentra pengolah hasil perikanan pada kawasan minapolitan perikanan budidaya yang terdiri dari Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kakuluk Mesak, dan kawasan minapolitan perikanan tangkap yang terdiri dari Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur, dengan strategi pengembangan adalah : 1. Meningkatkan daya saing produk perikanan;

LAPORAN AKHIR

VI - 73


2. Mengupayakan perlindungan nelayan serta peningkatan penyadaran untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan; 3. Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir, berdasarkan potensi yang tersebar di wilayah utara; dan 4. Meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada kegiatan usaha masyarakat pertambakan. o

Mengembangkan Kawasan Usaha Peternakan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah Peternakan, dengan strategi pengembangan adalah :

1. Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan peternakan, berdasarkan potensi yang tersebar di Kawasan Usaha Peternakan Kapitanmeo berada di Kecamatan Laenmanen, Kawasan Usaha Peternakan Bakustulama berada di Kecamatan Tasifeto Barat, Kawasan Manumutin Silole berada di Kec Sasitamean dan Kec Io Kufeu, Kawasan Wekakoli beradat di Kecamatan Malaka Tengah dan Rinhat, Kawasan Laloren berada di Kecamatan Kobalima, Malaka Timur dan Raimanuk, dan Kawasan Sadi berada di Kecamatan Tasifeto Timur. 2. Meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada kegiatan usaha masyarakat peternakan. o Mengembangkan Kawasan Wisata Bahari Terpadu, dengan strategi pengembangan adalah : 1. menngembangkan kawasan Wisata Bahari Pantai Utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur serta Kawasan Wisata Bahari Pantai Selatan meliputi pantai di Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Barat dan Kobalima. o Mengembangkan Kawasan Strategis Industri dan perdagangan Antar Negara RI – RDTL, dengan strategi pengembangan adalah : 1. menetapkan Wilayah Pengembangan (WP) I yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan, Wilayah Pengembangan (WP) II yang terdiri dari Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak, Wilayah Pengembangan (WP) III yang terdiri dari Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Nanaet Duabesi, Wilayah Pengembangan (WP) IV yang terdiri dari Kecamatan Kobalima Timur sebagai Kawasan Strategis Industri dan perdagangan Antar Negara RI – RDTL; 2. menetapkan PKSN Atambua sebagai pusat distribusi barang dan jasa Antar Negara RI – RDTL. o Mengembangkan Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya, dengan strategi pengembangan adalah : 1. mengembangankan kawasan yang memiliki rumah adat, perkampungan adat dan peninggalan jaman penjajahan berupa benteng. Adapun tempattempat tersebut adalah: - Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat; - Rumah Adat Loe Gatal di Kecamatan Lamaknen; - Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; - Rumah Adat Loro Dirma di Kecamatan Malaka Timur; - Rumah adat Wesey Wehali di Kecamatan Malaka Barat; - Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur; - Perkampungan Adat Kamanasa di Kecamatan Malaka Tengah; - Perkampungan Adat Bolan di Kecamatan Malaka Tengah; LAPORAN AKHIR

VI - 74


- Perkampungan Adat Haitimuk di Kecamatan Weliman; - Perkampungan Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua; dan - Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen. 2. melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian. Rencana pengembangan kawasan sosio-budaya sekitar rumah adat dan benteng yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar rumah adat dan benteng. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian dari benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya. o Pengembangan kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/ atau Teknologi Tinggi, dengan strategi pengembangan adalah : 1. mendukung Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas 30,9 Ha; 2. mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik yang terus berkembang, khususnya di Nusa Tenggara Timur serta dalam rangka meningkatkan keandalan di bidang ketenagalistrikan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Kawasan strategis ini merupakan kawasan strategis kabupaten yang kewenangannya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Belu. o Mengembangkan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Belu adalah hutan lindung, cagar alam dan suaka margasatwa dengan strategi pengembangan adalah : 1. memelihara Kawasan hutan lindung yang terletak menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Belu terutama di sepanjang daerah perbatasan dengan Timor Leste yaitu yang termasuk dalam Daerah Lini I (pertama) dalam selebar 1 Km, kecuali Kecamatan Rinhat, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Laenmanen, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Weliman, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, dan Kecamatan Raihat dimana luasan untuk kawasan lindung tersebut adalah 51.841,18 Ha; 2. memelihara Kawasan cagar alam yang terletak di pantai selatan Kabupaten Belu yang terletak dalam wilayah Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Wewiku dengan luas 3.246 Ha; 3. memelihara Kawasan suaka margasatwa terletak di wilayah Kecamatan Malaka Tengah dan dalam wilayah Kecamatan Sasitamean dengan luas 4.669,32 Ha; 4. mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan; 5. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; 6. mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah; 7. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata; 8. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; 9. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

LAPORAN AKHIR

VI - 75


10. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; 11. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan; 12. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan 13. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. C. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Rencana pola ruang kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan lindung yang direncanakan di Kabupaten Belu berdasarkan ketetapan SK Mentri No. 423 seluas 50.153,78 Ha. Tersebar pada hampir seluruh kecamatan antara lain Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Kobalima, dan Kecamatan Kobalima Timur. Adapun nama-nama kawasan hutan lindung itu antara lain Selie, Tukubesi, Bifennasi-Sonmahole, Lakaan Mandeu, dan Fatukasar.

Tabel 5.3 Luasan Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Belu NO 1 3 4

5 6

KAWASAN HUTAN

KECAMATAN

Selie

Kobalima

Tukubesi

Tasifeto Timur Kakuluk Mesak, Atambua Barat, Tasifeto Barat, Laenmanen, Sasita Mean Nanaet Dubesi, Raimanuk, Malaka Timur, Lamaknen, Lasiolat

Bifennasi-Sonmahole

Lakaan Mandeu Fatusakar

Kobalima Timur Total

LUAS (HA) 853.8 268.95 15.591.27

31.166.16 2.273.6 50.153.78

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu

Kawasan resapan air tersebar hampir pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belu, kecuali Kecamatan Raihat, Kecamatan Sasitamean, Kecamatan

LAPORAN AKHIR

VI - 76


Wewiku, Kecamatan, Weliman, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Malaka Barat. Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk melindungi kelestarian suatu manfaat atau suatu fungsi tertentu, baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan, disekitar wilayah perairan yaitu meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/ danau, sekitar mata air dan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pada kawasan ini tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya dan apabila telah terdapat kegiatan budidaya diupayakan untuk diadakan pemindahan lokasi kegiatan budidaya. Kawasan sempadan pantai Kabupaten Belu dan Malaka meliputi daerah sepanjang pesisir pantai utara dan pantai selatan Kabupaten Belu dan Malaka, dengan penetapan sempadan pantai minimal 100 m dari garis pasang tertinggi air laut ke arah darat. Rencana kawasan sempadan sungai di Kabupaten Belu dan Malaka meliputi seluruh kawasan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Penetapannya adalah sempadan sungai 100 m dari tepi kiri kanan sungai besar (lebar ≥ 10 m) dan 50 m dari tepi kiri kanan sungai kecil (lebar < 10 m) dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman, sungai yang melewati pemukiman ini dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi selebar 10 meter. Rencana kawasan sekitar waduk/bendung di Kabupaten Belu dan Malaka diarahkan di Bendung Benenain di Kecamatan Malaka Tengah, Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur. Bendung Benenain di lengkapi dengan sistem irigasi Malaka dengan kapasitas bendungnya yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 10.000 Ha yang mencakup wilayah Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku dan Kobalima. Kawasan suaka margasatwa yang berada di Kabupaten Belu dan Malaka adalah Suaka Margasatwa Kateri seluas 4.669,32 Ha, yang terletak di Wilayah Kecamatan Malaka Tengah, Botin Leobele, dan Kecamatan Kobalima. Suaka margasatwa Kateri terdiri dari jenis flora yang tumbuh berupa jati (tectona grandis), kesambi (schleisera oleosa), gewang (corypha), asam (tamarindus indica), pulai (alstonia sp), kapok (gossampinus malabarica), kedondong hutan (lamea grandus), dan bambu (bambusa sp), sedangkan jenis faunanya yaitu rusa timor (cervus timorensis), kus-kus (phalnger orientalis), ulung-ulung/ elang laut perut putih (haliaeetus leucogaster), burung hantu (tarsius sp), elang (elanus sp), alap-alap (falco mollucensis), tekukur (streptopelia chinensis) dan biawak timor (varanus timorensis).

LAPORAN AKHIR

VI - 77


Di Kabupaten Belu, kawasan cagar alam adalah Cagar Alam Maubesi seluas 3.246 Ha yang terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Kobalima. Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Belu direncanakan di bagian pantai utara dan selatan yang memiliki hutan bakau yang terdapat di kecamatan Malaka Tengah seluas 3.125 Ha, Kecamatan Kobalima seluas 3.246 Ha, Kecamatan Malaka Barat seluas 2.042,3 Ha, Kecamatan Tasifeto Timur seluas 226 Ha dan kecamatan Kakuluk Mesak seluas 553,7 Ha. Kawasan cagar budaya di Kabupaten Belu berupa rumah-rumah adat seperti : a. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat; b. Rumah Adat Loe Gatal di Kecamatan Lamaknen; c. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; d. Rumah Adat Loro Dirma di Kecamatan Malaka Timur; e. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur; f. Perkampungan Adat Kamanasa dan Perkampungan Adat Bolan di Kecamatan Malaka Tengah; g. Perkampungan Adat Haitimuk di Kecamatan Weliman; h. Perkampungan Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua; i. Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen. Bencana tanah longsor yang terjadi merupakan akibat dari penggundulan kawasan hutan. Kawasan yang menjadi daerah rawan bencana tanah longsor ialah sebagian besar kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Wewiku, Kecamatan Weliman, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah. Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Wilayah Kabupaten Belu dan Malaka yang rawan banjir meliputi Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku dan Kecamatan Malaka Tengah. Wilayah Kabupaten Belu yang rawan terhadap abrasi pantai ini yaitu Desa SilawanKecamatan Tasifeto Timur dan Desa Jenilu-Kecamatan Kakuluk Mesak. Adapun salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi pantai adalah dengan penanaman kembali hutan mangrove yang telah rusak. D. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Pasal 63, menyatakan bahwa rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan andalan. Tabel 5.4 Luasan Kawasan Budidaya di Kabupaten Belu No

LAPORAN AKHIR

Kawasan Budidaya

Luasan (Ha)

1

Kawasan Hutan Produksi

4,328.94

2

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

31,946

3

Kawasan Pertanian Tanaman Holtikultura

56,436

4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

19,244.59

5

Kawasan Peruntukan Peternakan

3,360

VI - 78


6

Kawasan Budidaya Perikanan

7

Kawasan Pesisir Total

2,609.12 3,635

121,559.65

Sumber : RTRW Kabupaten Belu

Kawasan hutan produksi Kabupaten Belu dan Malaka secara keseluruhan adalah seluas 4.328,94 Ha atau 1,93 % dari luas wilayah Kabupaten Belu secara keseluruhan. Adapun distribusi hutan produksi terbatas diarahkan di Kecamatan Sasitamean, Kecamatan Laenmanen dan Kecamatan Io Kufeu dengan luasan kurang lebih 155,88 Ha; kawasan hutan produksi tetap diarahkan di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 199,51 Ha dan Kecamatan Rinhat dengan luasan kurang lebih 2.241,97 Ha; dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diarahkan di Kecamatan Laenmanen dengan luasan kurang lebih 1.140 Ha. Luasan kawasan pertanian lahan basah (tanaman pangan) Kabupaten Belu adalah 31.946 Ha (0,13 % dari luas Kabupaten Belu), dimana terletak di Daerah Irigasi Malaka, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, dan Kecamatan Lamaknen. Selain lahan pertanian lahan basah yang telah ada, direncanakan pula kawasan pertanian lahan basah di sekitar daearah irigasi malaka seluas 10.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Kobalima. Kawasan pertanian lahan kering yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka memiliki luasan 56.436 Ha dari luas Kabupaten Belu keseluruhan dimana daerah lahan kering/tegalan diarahkan di seluruh kecamatan dekat dengan permukiman penduduk dan pada lereng permukaan lahan yang relatif landai. Areal tanam padi ladang ini juga terdapat di beberapa kecamatan yaitu: Malaka Barat, Malaka Tengah, Kobalima, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Raimanuk dan Lamaknen. Untuk jagung baboto terdapat di Kecamatan Malaka Timur. Kawasan hortikultura yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun perinciannya dapat dilihat di bawah ini: Buah-buahan: • • • • • • •

Advokat terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Kobalima, Tasifeto Timur, Raihat, Lamaknen, Lamaknen Selatan dan Lasiolat. Belimbing terdapat di Kecamatan Kobalima, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat. Jeruk Keprok Soe terdapat di Henes dan Lakmaras Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Jeruk Besar terdapat di Kecamatan Rinhat, Wewiku, Weliman, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kota Atambua, Raihat. Jambu Biji terdapat di seluruh wilayah di Kabupaten Belu. Jambu Air terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kota Atambua, Raihat. Mangga harummanis terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lamaknen.

LAPORAN AKHIR

VI - 79


•

•

• • • • • • •

Nangka/Cempedak terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat,Lamaknen. Pepaya terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen. Nenas terdapat di Kecamatan Rinhat, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen. Pisang terdapat di kawasan Malaka seluruhnya, Kecamatan Raimanuk, dan Kecamatan Tasifeto Barat. Salak terdapat di seluruh Kabupaten Belu terutama di daerah irigasi, Kecamatan Rinhat, Sasita Mean, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Lasiolat, Lamaknen, Io Kufeu, Botin Leo Bele, Laenmanen dan Raihat. Sawo terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Markisa/Konyal terdapat di seluruh Kabupaten Belu. Sirsak terdapat di Kecamatan Malaka Barat ,Rinhat, Weliman, Malaka Timur, Raimanuk, Kobalima, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lamaknen. Sukun terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Belu.

Sayur-sayuran: •

• • • • • • • • • •

•

Bawang Merah terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Bawang Putih terdapat di Kecamatan Malaka Tengah, Malaka Timur, Raimanuk, Kobalima, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Kentang terdapat di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Kubis terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Petsai/Sawi terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Wortel terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Kacang Panjang terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Cabe Besar terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Cabe Rawit terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Tomat terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu. Terung terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat. Kangkung terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu.

LAPORAN AKHIR

VI - 80


•

Semangka terdapat di daerah – daerah Irigasi/DI dan di seluruh Kabupaten Belu.

Kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Belu dan Malaka adalah komoditi kapuk, kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, kakao, pinang, dan tembakau, dengan seluas 19.244,59 Ha. •

• •

•

• • •

•

•

• • • • •

Kelapa terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Kelapa dalam terdapat di Kecamatan Wewiku, weliman, Malaka Barat, Malaka Tengah, (Kawasan Besikama), Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur (Alkani sampai Alas Selatan). Jambu Mente terdapat di Kecamatan Rinhat, Sasita Mean (bagian bawah), Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Kopi terdapat di Kecamatan Rinhat, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Kopi Arabica terdapat di Kecamatan Lamaknen, Lamaknen Selatan dan Lasiolat. Kakao terdapat di Besikama Kecamatan Malaka Barat. Kemiri terdapat di Kecamatan Rinhat, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Kapuk terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Pinang terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Atambua Selatan, Atambua Barat, Io Kufeu, Botin Leobele, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur, Dubesi Nanaet. Vanili terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat, Sasitamean, Botin Leo Bele, Io Kufeu, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Kobalima Timur. Jarak Pagar terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu kecuali kawasan Besikama. Siri Daun/siri buah terdapat di Kecamatan Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Laenmanen, Raimanuk, Lasiolat, Io Kufeu, Botin Leobele, Dubesi Nanaet. Tembakau terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Wewiku, Weliman, Sasita Mean, Io Kufeu, Botin Leobele. Nilam terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Lamaknen, Lamaknen Selatan.

LAPORAN AKHIR

VI - 81


Salah satu penunjang ekonomi Masyarakat Belu dan Malaka adalah ternak, beberapa jenis ternak telah dibudidayakan oleh masyarakat secara turun menurun. Adapun lokasi sebaran jenis yang telah dibudidayakan masyarakat sebagai berikut : •

Ternak hewan besar (Kuda, Sapi, Kerbau) dan kecil (Kambing, Babi) terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasitamean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen. Ternak unggas (Ayam Kampung dan Itik) terdapat di Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasitamean, Malaka Timur, Laenmanen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakulukmesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen.

•

Kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi kecamatan Kakuluk Mesak dan kecamatan Tasifeto Timur; dan kawasan persisir pantai selatan meliputi Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Wewiku, dan Kecamatan Malaka Tengah. Sedang kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Bendung Benenai Kecamatan Malakah Tengah, dan Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur. 5.1.4. INTEGRASI

ARAHAN

SERTA STRATEGI

PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN ALOR A. Strategi Penetapan Kawasan Lindung Kawasan yang berfungsi lindung di Wilayah Kabupaten Alor berdasarkan kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990 meliputi areal seluas 184.053,13 Ha atau 64,25% dari luas keseluruhan Wilayah Kabupaten Alor. Jenis kawasan yang berfungsi lindung di Wilayah Kabupaten Alor adalah: a. b. c.

d.

Hutan Lindung Kawasan Resapan Air Kawasan Perlindungan Setempat 1. Sempadan Sungai 2. Sempadan Pantai Kawasan Rawan Bencana 1. Kawasan Berisiko Lonsor 2. Kawasan Berisiko Banjir 3. Kawasan Berisiko Tsunami 4. Kawasan Berisiko Gerakan Tanah (Gempa) 5. Kehadiran Sesar Aktif 6. Kawasan Berisiko Perusakan Lingkungan (Kebakaran Hutan)

Wilayah Kabupaten Alor termasuk dalam kawasan yang merupakan daerah rawan bencana Tsunami, bencana Gempa dan bencana Longsor. Oleh karena itu Rencana Tata Ruang Wilayah serta Konsep Kebijakan Wilayah setempat diarahkan untuk mengantisipasi bencana-bencana tersebut. Untuk kawasan perlindungan setempat, konsep pengembangannya adalah: a.

Melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan

LAPORAN AKHIR

VI - 82


b.

Mengembangkan kawasan yang potensial sebagai jalur pengamanan prasarana dalam bentuk garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai. c. Mengantisipasi risiko bencana dengan mengidentifikasi kawasan rawan bencana di Wilayah Kabupaten Alor dan menetapkannya sebagai kawasan lindung. Konsep pengembangan kawasan pelestarian alam adalah menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetikanya. Khusus untuk pengembangan kawasan cagar budaya diarahkan dengan cara : a. Melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan b. Melestarikan bangunan/kawasan tua, bangunan/kawasan yang bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki sejarah. 1. Strategi (1) Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya. a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; b. Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung; c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan; d. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; e. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan. 2. Strategi (2) Pemantapan kawasan perlindungan setempat. a. Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat; b. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; c. Kawasan perlindungan setempat sekitar embung dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air; d. Pemanfaatan sumber air dan embung untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat. 3. Strategi (3) Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. a. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan; b. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; c. Meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam; d. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan; serta e. Pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi dilakukan pembatasan dan pengembalian fungsi lindung. 4. Strategi (4) Penanganan kawasan rawan bencana alam.

LAPORAN AKHIR

VI - 83


a. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gempa bumi, bencana geologi, longsor, banjir dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun; b. Pengembangan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; c. Pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa. 5. Strategi (5) Pemantapan kawasan lindung lainnya. a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan buru harus dijaga ekosistemnya sehingga hewan buruan dapat berkembang secara alamiah; b. Pengawasan terhadap kegiatan pemburuan dengan izin secara ketat; c. Pada kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah tidak digunakan alih fungsi dan dilakukan penjagaan kawasan secara ketat; d. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa, ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal maupun antar benua; e. Menjadikan kawasan sebagai obyek wisata dan penelitian saat terjadi pengungsian satwa; f. Pemeliharaan habitat dan ekosistem sehingga keaslian kawasan terpelihara; serta g. Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kawasan. B. Strategi Penetapan Kawasan Budidaya Untuk mendukung terciptanya pola pemanfaatan kawasan budidaya di masa yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan, maka pola pemanfaatan kawasan budidaya terutama diarahkan dengan cara mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW Provinsi. Konsep tersebut tidak terlepas dari konsep masing-masing sektor yang terdapat dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya, yaitu konsep untuk kawasan permukiman, pertanian, kelautan, kawasan dan kegiatan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta pertahanan keamanan. Secra rinci diuraikan sebagai berikut: ♦ Pengembangan Kawasan Permukiman Kawasan permukiman berada di seluruh wilayah kecamatan, terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Pada umumnya terletak di sekitar wilayah pertanian, utamanya perkebunan kemiri dan jambu mente. Jumlah kepala keluarga yang ada relatif sedikit, sehingga prasarana dan sarana yang tersedia sangat terbatas, seperti fasilitas pendidikan hanya setingkat sekolah dasar. Kawasan permukiman perdesaan yang berada di pedalaman pada umumnya terkonsentrasi pada kawasan mendekati hutan lindung. Adanya konversi hutan menjadi perkebunan, mengakibatkan adanya penduduk yang bermukim di pedalaman. Konsep pengembangan untuk kawasan permukiman termasuk fasilitas pendukung hunian berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum lingkungan hunian adalah : 1. Menyediakaan kawasan yang layak huni melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

LAPORAN AKHIR

VI - 84


2. Mengarahkan kawasan permukiman yang sebagian besar berada di tepi pantai Utara ke arah daratan dalam untuk menghindarkan bencana tsunami. 3. Memberi batasan berupa garis sempadan pantai selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 4. Menyediakan prasarana dan sarana permukiman yang memadai. 5. Pengembangan permukiman harus memperhatikan kondisi lingkungannya, agar mudah pencapaian pada pusat-pusat pelayanan kawasan dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya. 6. Upaya meningkatkan resettlement (permukiman baru) bagi penduduk yang masih berpencar agar upaya pembangunan infrastruktur memudahkan pemerintah daerah setempat. ♦ Pengembangan Kawasan Pemerintahan Konsep pengembangan kawasan pemerintahan yang merupakan kawasan pemerintahan tingkat kabupaten adalah mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang sudah berkembang dan membangun prasarana jalan yang memadai agar mudah pencapaiannya. ♦ Pengembangan Kawasan dan Kegiatan Pertanian Pengembangan ekonomi rakyat dapat diarahkan ke perdesaan dengan menggiatkan sektor pertanian. Masih adanya kebakaran hutan di Kabupaten Alor dapat dianggap sebagai masih adanya kegiatan pertanian (lahan berpindah). Kabupaten Alor yang berbukit-bukit dengan lahan basah yang sangat sedikit menyebabkan pertanian pangan menjadi juga sangat terbatas. Oleh karenanya, lahan di Kabupaten Alor diarahkan dan cocok untuk pengembangan kegiatan perkebunan. Sedangkan beberapa kawasan (pulaupulau) lainnya dengan padang rumput yang luas sangat cocok untuk pengembangan peternakan. Kabupaten Alor merupakan daerah berpotensi untuk pengembangan agribisnis dan jasa lingkungan. Agribisnis yang patut ditekuni di Alor umumnya berorientasi pada komoditi yang berasal dari tanaman keras (tegakan tinggi dan berakar dalam) diperlukan untuk menjaga kondisi lingkungan yang bergelombang dengan kelerengan tinggi di kabupaten Alor. ♦ Pengembangan Kawasan dan Kegiatan Pertambangan Kegiatan pertambangan di Kabupaten Alor sangat terbatas, hanya terdapat pertambangan galian C berupa batu hitam, pasir besi dan sirtu yang berada di pinggir pantai bagian selatan Pulau Alor seperti Buraga dan Kalunan, oleh karena itu kegiatan pertambangan di wilayah ini relatif kecil. Adapun pengelolaan kawasan pertambangan di Kabupaten Alor dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pertambangan agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. ♦ Pengembangan Kawasan dan Kegiatan Perdagangan Saat ini Kota Kalabahi merupakan satu-satunya pusat aglomerasi perekonomian Kabupaten Alor. Peran sentris Kalabahi dalam perekonomian Alor memerlukan dukungan dari sentra-sentra produksi yang berada di daerah hinterland nya. Pendisitribusian pusat aglomerasi dari Kalabahi ke pusat-pusat permukiman

LAPORAN AKHIR

VI - 85


orde II sangat diperlukan untuk memberikan ruang gerak perekonomian yang lebih luas. Namun mengingat wilayah bagian Utara Kabupaten Alor merupakan wilayah yang rawan bencana, maka dibutuhkan keseimbangan dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Alor, yaitu dengan menerapkan sistem duosentris (dua pusat pengembangan), khususnya pada kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa. Wilayah bagian Selatan merupakan wilayah yang cenderung aman dari bencana alam dan ketinggalan dalam pengembangan wilayah. Kota Buraga selanjutnya diarahkan untuk menjadi pusat orientasi geografis perekonomian Kabupaten Alor bagian Selatan, mempertimbangkan posisi strategis dan fungsinya dalam melayani daerah-daerah hinterland nya. ♦ Pengembangan Kawasan dan Kegiatan Pendidikan & Kesehatan Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, yaitu wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu penyediaan fasilitas pendidikan dikonsentrasikan pada fasilitas SD dan SLTP. Hal ini juga mendukung Tujuan Pengembangan Ruang di Kabupaten Alor, yaitu mendukung kualitas sumberdaya manusia. Fasilitas pendidikan SD akan disediakan pada setiap desa dan pusat-pusat permukiman yang terpencil, dengan pertimbangan jaraknya dapat dijangkau dengan aman oleh murid SD. Sedang fasilitas pendidikan SLTP, dapat disediakan di desa-desa yang berperan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), yang dapat menampung lulusan SD dari pusat permukiman di daerah terpencil. Untuk fasilitas pendidikan yang lebih tinggi, dapat disediakan di pusat kecamatan, yaitu di ibukota kecamatan. Minimal setiap ibukota kecamatan memiliki 1 (satu) fasilitas pendidikan setingkat SLTA. Bagi kota yang mempunyai jumlah penduduk usia SLTA cukup besar, dapat disediakan lebih dari satu SLTA. Fasilitas pendidikan setingkat Perguruan Tinggi dapat disediakan setelah jumlah kelulusan murid SLTA cukup besar. Sehingga untuk melanjutkan pendidikan tidak perlu menuju wilayah lain. Untuk memenuhi kebutuhan, dapat disediakan perguruan tinggi setingkat D3 dan S1. Fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap wilayah kecamatan. Fasilitas tersebut minimal setingkat Puskesmas dan Pustu, namun persebarannya yang belum merata di setiap kecamatan maka dibutuhkan pengembangan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan minimal akan sarana kesehatan. Mengingat di Kabupaten Alor sudah tersedia fasilitas Rumah Sakit tipe C, namun dari segi kelengkapan fasilitas belum memadai, maka perlu adanya perbaikan standar pelayanan dan peningkatan fasilitas kesehatan. ♦ Pengembangan Kawasan dan Kegiatan Pariwisata Jenis wisata yang akan dikembangkan adalah wisata minat khusus dan wisata alam. Wisata minat khusus meliputi wisata seni-budaya, wisata pendidikan, dan wisata lainnya yang sejenis, dan wisata alam meliputi kegiatan menyelam di dasar laut, yaitu di area penyelaman (diving) di Selat Pantar dan Selat Kepa, di sekitar area penyelaman ini akan dikembangkan sebagai kota wisata, khususnya di Pulau Kepa, yang akan diikuti oleh pengembangan pariwisata di daerah lainnya.

LAPORAN AKHIR

VI - 86


♦ Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan keamanan mencakup perkantoran dan instalasi milik TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Kepolisian beserta fasilitas penunjangnya. Konsep pengembangan kawasan ini adalah mengamankan kawasan dan bangunan instalasi dan perkantoran Pertahanan dan Keamanan yang berada di Kecamatan Kabola (Desa Maimol), sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan. Strategi pengembangan Kawasan Budidaya yang harus dikembangkan secara optimum tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip keberlanjutan dalam jangka panjang sebagai berikut: 1. Strategi (1) Pengembangan hutan produksi. a. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan; b. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir; c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai hutan kerakyatan; d. Pengolahan hasil hutan; e. Kawasan hutan rakyat diberikan insentif untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi; serta f. Pada kawasan hutan produksi yang dikonversi harus dilakukan pengganti lahan untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan, seperti perkebunan karet, cengkeh dan komoditi lainnya. 2. Strategi (2) Pengembangan kawasan pertanian. a. Pengembangan Pertanian dilaksanakan dengan pola intensifikasi dan diversifikasi; b. Luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Alor secara keseluruhan tidak boleh berkurang; c. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari; d. Pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah dan pertanian tanaman pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain; e. Pengembangan lumbung desa modern; f. Pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya eksport; g. Upaya pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung; h. Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; i. Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; j. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat; k. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan; l. Memelihara kualitas embung-embung dan sungai untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan darat; m. Pengembangan kawasan pertanian di lahan kering. 3. Strategi (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri.

LAPORAN AKHIR

VI - 87


a.

Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; b. Pengembangan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; c. Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi; d. Pengembangan kawasan industri secara khusus. 4. Strategi (5) Pengembangan kawasan pariwisata. a. Mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b. Mengkaitkan kalender wisata dalam skala regional; c. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; d. Peningkatan promosi wisata; e. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya. 5. Strategi (6) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. a. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan; b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; c. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan; d. Pengembangan perumahan terjangkau; e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; serta f. Pengembangan Kasiba/Lisiba mandiri. 6. Strategi (7) Penetapan kawasan konservasi budaya dan sejarah. a. Pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala; b. Peningkatan partisipasi masyarakat; c. Pemberian intensif bagi yang melestarikan benda cagar budaya, dan memberikan disinsentif bagi yang melakukan perubahan; d. Meningkatkan nilai manfaat melalui kegiatan penelitian dan pariwisata; serta e. Pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional dilakukan pemeliharaan dan larangan perubahan tampilan bangunan. C. Kebijakan Dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Dari Sudut Pertahanan dan Perbatasan Kebijakan penetapan kawasan Strategis Dari Sudut Pertahanan dan Perbatasan ini merujuk pada kepentingan nasional dalam rangka menata kawasan pertahanan dan perbatasan antar negara. Pengelolaan Kawasan di Perbatasan di Pulau Alor harus disikapi secara menyeluruh dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan di tingkat nasional, khususnya dalam hal koordinasi internal guna memperjuangkan kepentingan nasional. Visi Pembangunan maritim ditinjau dari perspektif pertahanan adalah: “Terwujudnya keseimbangan pembangunan, kesejahteraan dan keamanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkesinambungan, memperhatikan aspek keseimbangan antar wilayah dan pelestariannya”. Misi Pembangunan Maritim ditinjau dari aspek Pertahanan adalah :

LAPORAN AKHIR

VI - 88


1.

2.

3. 4. 5.

6.

Mengembangkan kesadaran seluruh komponen kekuatan bangsa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berorientasi kepada aspek pelestariannya. Mengembangkan semangat dan kesadaran seluruh komponen kekuatan bangsa akan arti pentingnya laut bagi pemenuhan kebutuhan keamanan dan kesejahteraannya. Mengembangkan semangat cinta laut melalui berbagai upaya secara seri dan paralel pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya (seni, olahraga) dan militer. Mengembangkan potensi wilayah laut dan pesisir yang didukung oleh pendidikan kejuruan yang berciri kemaritiman. Mengembangkan jaringan transportasi dan komunikasi laut sebagai jaringan pengembangan kemampuan maritim diseluruh wilayah Indonesia, menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Mengembangkan potensi wilayah Kabupaten/Kota yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan ekonomi maritim dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. A. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan 1. Penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat statis, disiapkan sebagai ruang gelar permanen (deployment), dalam rangka membina, membangun dan menyiapkan kekuatan agar dapat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar masing-masing institusi TNI membangun kawasan pertahanan sesuai kebutuhan dalam rangka mengatasi/antisipasi ancaman keamanan di wilayahnya (tidak harus membangun seluruh jenis kawasan pertahanan). 2. Dimensi Matra a. Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Daratan, mengacu pada : 1 Ruang kawasan pertahanan bersifat dinamis, yang dapat meliputi Daerah Pertempuran, Daerah Komunikasi, Daerah Belakang, dan Daerah Pangkal Perlawanan. 2 Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi pangkalan-pangkalan militer, daerah latihan, disposal area, arsenal, daerah uji coba alut sista. Kawasan industri sistem pertahanan, instalasi-instalasi militer dan garnisun militer. b. Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Lautan 1 Ruang kawasan pertahanan bersifat dinamis, yang dapat meliputi ruang wilayah pertahanan untuk mendukung gelar penindakan (employment) dalam upaya penggunaan kekuatan. 2 Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi Pangkalan TNI AL, Pangkalan Marinir, Pangkalan Udara TNI AL, Pos TNI AL, daerah latihan, disposal area, arsenal, daerah uji instalasi militer yang digunakan untuk gelar permanen (deployment) dalam upaya pembinaan kekuatan. c. Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Udara 1 Ruang kawasan yang bersifat dinamis yang dapat meliputi ADIZ (Air Defence Identification Zone), Prohibited Area, Restricted Area, Danger Area, sedangkan penggunaan ruang antariksa mengikuti kebijakan pemerintah pusat. 2 Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi Pangkalan Udara, Instalasi Satuan Radar, Instalasi Satuan Rudal, Pos Tni AU, Detasemen TNI AU, daerah latihan, disposal

LAPORAN AKHIR

VI - 89


area, arsenal, daerah uji coba alut sista, kawasan industri sistem pertahanan dan instalasi-instalasi militer B. Strategi Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, yang dilaksanakan dengan dua pendekatan. 1. Strategi penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat dinamis (daerah kegiatan militer dan daerah latihan militer), melalui pendekatan kegiatan sehari-hari (day to day activity) dengan sasaran menyiapkan ruang gelar penindakan/operasional militer untuk menghadapi ancaman/gangguan nyata. Strategi ini disiapkan untuk jangka pendek 2-3 tahun dan dapat dirubah berdasarkan konteks strategis; 2. Strategi penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat statis, melalui pendekatan geopolitik dan geostrategi, dengan sasaran menyiapkan lokasi gelar kekuatan tetap dalam program pembangunan jangka panjang 15- 20 tahun. D. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Rencana pola ruang kawasan lindung yang ada di Kabupaten Alor meliputi, Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, serta kawasan lindung lainnya. Kabupaten Alor memiliki kawasan hutan lindung yaitu terletak di Pulau Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, dan Kecamatan Alor Timur. Hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Alor seluas ± 51.357,52 Ha. Kawasan Resapan Air di wilayah Kabupaten Alor, kawasan resapan air memiliki luas sebesar ± 38.236,89 Ha yang terdapat hampir di semua wilayah Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Kabola, Alor Tengah Utara, Mataru, Lembur, Alor Timur Laut, Alor Timur, Pureman, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pantar, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, dan Pantar Barat Laut. Kawasan perlindungan sempadan pantai berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Alor, dengan luasan sempadan pantai ± 2.645,23 Ha. Sempadan sungai dan sempadan Danau di Kabupaten Alor masing-masing dengan luasan ± 2.257,98 ha dan ± 33,69 Ha . Kabupaten Alor pada saat ini terdapat kawasan lindung taman wisata alam, yaitu Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Desa Kamot Kecamatan Alor Timur Laut dengan luas ± 6.186,10 Ha. Rencana pengembangan taman buru di Kabupaten Alor akan di arahkan di Kecamatan Pantar Barat Laut tepatnya di Pulau Rusa dengan luas sekitar ± 1.390,40 Ha. Untuk kepentingan perburuan di dalam taman buru, persyaratan yang diperlukan : a. Kondisi jumlah individu satwa buru dalam populasi ; b. Batas umur satwa yang boleh diburu ; c. Lamanya perburuan dan wilayah jelajahnya;

LAPORAN AKHIR

VI - 90


d. Jumlah maksimum individu yang boleh diburu; e. Jenis peralatan perburuan yang digunakan. Untuk arahan pengembangan Taman Buru adalah a. Untuk menunjang pengembangan taman buru di Kecamatan Pantar Barat Laut direncanakan peningkatan sarana prasarana pendukung; b. Penerapan persyaratan yang harus diterapak di taman buru seperti pembatasan jumlah hewan yang diperbolehkan, jenis hewan yag diperbolehkan diburu, serta jenis peralatan perbujuan. Populasi satwa buru di dalam taman buru merupakan penentu utama terkait dengan boleh atau tidak boleh dilakukan perburuan. Sebab meskipun satu jenis satwa telah ditetapkan sebagai satwa buru tetapi jika jumlah populasinya berada dalam batas yang rawan kepunahan, maka perburuan tidak dapat dilakukan. Meskipun diberi predikat taman buru, yaitu tempat yang disediakan untuk menyalurkan kesenangan berburu, namun jelas tidak diizinkan untuk memburu satwa-satwa yang bukan satwa buruan yang telah ditetapkan. Kawasan Konservasi Laut adalah suatu wilayah perairan laut, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budayah di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif,baik dengan melindunmgi seluruh atau sebagaian wilayah tersebut (UU No.5 /1990). Potensi Perairan Kabupaten Alor 1. Memiliki kekayaan sumberdaya hayati laut yang tinggi Terdapat 75 spesies karang keras dari 31 genus yang tergolong dalam 14 famili karang dengan tutupan karang hidup sebesar 34,95 % dalam kondisi baik. Terdapat 15 jenis dari 11 family mangrove Terdapat 7 Jenis lamun Terdapat 1 jenis ikan langkah yaitu ikan Mola-mola (Sun Fish). 2. Merupakan jalur bermigrasi / perlintasan Mamailia laut dan Penyu Teridentifkasi 11 Spesies Paus melintas dan 4 Spesies Lumba-lumba, jenis penyu (penyu sisik dan penyu belimbing). 3. Jalur migrasi dan mencari makan ikan pelagis yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan Tuna, Layaran,Tenggiri dan Cakalang. 4. Pemandangan pantai pesisir dan pemandangan alam bawah air yang indah Tercatat ada 43 titik penyelaman dengan masing-masing keunikan alam bawah airnya. 5. Adat Istiadat dan Kearifan Lokal masyarakat Pesisir Kabupaten Alor Target yang akan dicapai dalam Konservasi perairan di Kabupaten Alor adalah Perlindungan Habitat ekosistem laut (Terumbu karang, Lamun dan Mangrove). Pembagian Zona Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor a. ZONA INTI merupakan wilayah perlindungan, pelestarian dan area RECOVERY/REHABILTASI alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut dan pesisir pantai. Pada zona ini tidak diperkenankan

LAPORAN AKHIR

VI - 91


adanya pengembangan fisik, dan membatasi dengan ketat berbagai macam kegiatan kecuali serta penelitian (dengan ijin khusus). Tabel 5.5 Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Alor NO

DESA

LOKASI

ZONA

LUAS (Ha)

1

Blangmerang

P. Lapang Utara

Inti

1,774.95

2

Kalondama Barat

P. Kambing

Inti

834.16

3

Halerman, Margeta, Manatang, Tribur

Tg. Margeta

Inti

1,176.55

4

Pante Deere, Alila, Lawahing

P. Sika-Alila Timur

Inti

1,292.58

5

Blangmerang

P. Batang

Inti

755.46

6

Kalondama Barat

P. Rusa

Inti

873.59

7

Kalondama Barat

Tg. Soyang

Inti

1,024.15

JUMLAH

7,731.44

Sumber : RTRW Kabupaten Alor

b. ZONA PERLINDUNGAN Zona ini membatasi secara ketat berbagai begai macam kegiatan serta merupakan area REHABILITASI (RECOVERY) secara alami, terutama untuk terumbu karang yang mengalami kerusakan dan dalam tahap RECOVERY. Kegiatan yang diperbolehkan adalah wisata bahari (Snorkling, Scuba Diving dan perahu kaca untuk melihat keindahan bawah laut), dan penelitian (Dengan ijin khusus). Sebagai penyangga zona inti. Pemanfaatan untuk wisata alam terbatas, pendidikan dan penelitian. Tabel 5.6 Zona Perlindungan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Alor NO

DESA

LOKASI

ZONA

LUAS (Ha)

1

Blangmerang

P. Batang

Perlindungan

464.53

2

Marisa

P. Kangge

Perlindungan

1,101.74

3

Kalondama Barat

P. Rusa

Perlindungan

1,342.73

4

Kalondama Barat

P. Kambing

Perlindungan

261.61

5

kalondama

Kalondama-Tude

Perlindungan

852.86

6

Beangonong, Lamma

Beangonong-Lamma

Perlindungan

379.44

7

Bagang, Maliang, Piringsina

Maliang-Bagang

Perlindungan

860.77

8

Kabir, Bana, Munaseli, Pandai, Batu

Tg. Munaseli

Perlindungan

1,377.43

9

Kabola

Kabola

Perlindungan

805.24

JUMLAH

7,446.35

Sumber : RTRW Kabupaten Alor

LAPORAN AKHIR

VI - 92


E. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan budidaya di Kabupaten Alor dibagi menjadi beberapa peruntukan, yaitu; hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industry, pariwisata, permukiman, RTH, dan pertanahan dan keamanan. Berdasarkan jenisnya, hutan produksi yang ada di Kabupaten Alor terbagi 3 (tiga) yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi. 1. Kawasan hutan produksi terbatas ditujukan untuk memanfaatkan hasil hutan secara terbatas yang eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih. Kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 29.164,59 ha yang tersebar di Kecamatan Alor Barat, Alor Selatan, Alor Timur, Alor Timur Laut, Mataru, Pureman, dan Kecamatan Teluk Mutiara. 2. Kawasan hutan produksi, dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan yang eksploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Alor seluas ± 21.478,02 ha, tersebar di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah, Pantar Timur, dan Kecamatan Teluk Mutiara. Pertanian Tanaman Pangan lahan basah (PTLB) adalah lahan yang sepanjang tahun dapat ditanami padi dan palawija karena cukup air yang bersumber dari air irigasi. Luas sawah irigasi di Kabupaten Alor sebesar ± 1.936.15 Ha. Kawasan persawahan tersebar di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Barat Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut, Lembur, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Timur, dan Kecamatan Teluk Mutiara. Pertanian Tanaman Pangan lahan kering (PTLK) adalah lahan yang ketika musim hujan ditanami padi dan saat musim kemarau ditanami padi gogo atau palawija seperti; kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Termasuk dalam pertanian lahan kering adalah peruntukan tegalan, kebun campuran dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi atau sawah tadah hujan. Luas lahan tanaman pangan pertanian kering di Kabupaten Alor ± 18.432.34 Ha atau sebesar 6,3 % yang tersebar di semua wilayah Kecamatan Kabupaten Alor. Kawasan perkebunan di Kabupaten Alor adalah ± 106.170.60 Ha atau sekitar 36,20 % dari total luas wilayah Kabupaten Alor. Komoditi perkebunan utamanya adalah kelapa, kemiri, kenari, jambu mente, yang tersebar di semua wilayah kecamatan Kabupaten Alor. Untuk rencana kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Alor dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap atau perikanan laut mengacu kepada Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor yang akan dikembangkan sebagai berikut : 1. Zona Perikanan Berkelanjutan Perikanan Lokal (ZPB Lokal) dengan luas ± 238.215,93 Ha; 2. Zona Perikanan Berkelanjutan Perikanan Umum (ZPB Umum) dengan luas ± 129.580,18 Ha; 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara; 4. Pengembangan kawasan perikanan di desa-desa pesisir; 5. Pengolahan hasil ikan pada setiap Kecamatan. Sedangkan untuk Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Alor lebih dikembangkan kepada pengembangan budidaya air payau, Tambak dan LAPORAN AKHIR

VI - 93


pengembangan budidaya rumput laut, dimana luasan kawasan ini ± 328,32 Ha, dimana penyebarannya di Kecamatan Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Barat, Pantar Tengah, dan Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor sudah dikenal sebagai daerah penghasil beberapa bahan tambang, terutama bahan galian. Minat investor terhadap potensi bahan tambang yang dimiliki oleh Kabupaten Alor cukup tinggi. Potensi bahan tambang dan galian di Kabupaten Alor yang telah dikelola sejauh ini adalah tipe C berupa batu hitam. Bahan tambang dan galian berupa batu hitam telah dikelola oleh beberapa pengusaha dengan sistem pertambangan rakyat dan telah diekspor ke Jepang dan Korea dengan jumlah produksi semakin meningkat pada setiap tahun. Tabel 5.7 Potensi dan Informasi Peluang Investasi Sektor Pertambangan di Kabupaten Alor No.

Jenis Tambang

Luas Areal (Ha)

Lokasi

-

Desa Wakapsir (Kec. Alor Barat Daya). Desa Halerman (Kec. Alor Barat Daya). Desa Sidabui (Kec. Alor Selatan), Desa Pido (Kec. Alor Timur Laut), Desa Wakapsir Timur (Kec. Alor Barat Daya). Desa Wakapsir (Kec. Alor Barat Daya), Pantai Baolang (Kec. Pantar). Desa Kunem (Kec. Alor Selatan), Desa Bukit Mas (Kec. Pantar). Desa Tude (Kec. Pantar Barat). Maukuru (Kec. Alor Timur), Waisika dan Taramana (Kec. Alor Timur Laut). Desa Aramaba (Kec. Pantar Barat).

1.

Urat kwarsa, biji timah

2.

Gypsum

3.

Emas

-

4.

Residu minyak bumi

-

5.

Barit dan emas

-

6.

Pasir 3 warna

-

7. 8.

Batu Burik Kaolin

-

800

Sumber : Bappeda Kabupaten Alor

Kabupaten Alor juga menyimpan berbagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang berbentuk wisata budaya. Beberapa diantaranya berbentuk perkampungan tradisional, yaitu Perkampungan Tradisional Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara, Monbang dan Aneinfar di Teluk Mutiara, Bampalola di Alor Barat Laut, Matalafang di Kecamatan Alor Timur Laut dan Perkampungan Bukbar di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya. Berbentuk kekayaan alam yang sifatnya alamiah. Sebagian diantaranya merupakan pantai, pulau, gunung. Wisata alam yang berupa pantai antara lain : di Kecamatan Teluk Mutiara terdapat Pantai Mali, Pantai Maimol dan Pantai Daere. Di Kecamatan Alor Barat Laut terdapat Pantai Sebanjar. Di Alor Timur terdapat Pantai Dulibala, sedangkan di Pantar Barat terdapat Pantai Diddi. Selain pantai, di Kabupaten Alor juga terdapat potensi wisata alam air mancur, yaitu di Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut. Wisata alam ini potensinya berupa sumber air panas bumi dengan kandungan belerang, sehingga dapat dijadikan

LAPORAN AKHIR

VI - 94


sarana menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Sementara di Kecamatan Pantar Barat terdapat juga potensi wisata Gunung Api Sirung. Beberapa pulau yang berada di Kabupaten Alor juga telah dimanfaatkan oleh investor, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa diantaranya berupa usaha diving, home stay dan cottage. Pulau-pulau yang telah dijadikan obyek wisata diantaranya Pulau Kepa, Pulau Bao Raja dan Pulau Pante Makasar. Dengan dijadikan sebagai tempat diving yang dilengkapi dengan tempat peristirahatan, maka banyak wisatawan domestik maupun manca negara yang datang ke Kabupaten Alor, sehingga berdampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal. Disamping terdapat potensi obyek Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Bahari, dan aneka kerajinan lainnya yang diharapkan menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Alor di daerah ini ditemukan pula 2 keajaiban alam yang diharapkan menjadi daya tarik wisata yakni terjadinya Dingin di Tanjung Kumbang, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut dan Periuk Tumbuh di Maipey, Desa Subo, Kecamatan Alor Selatan. Kawasan permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni permukiman permukiman perdesaan dan perkotaan dengan luas keseluruhan berikut pengembangannya seluas ± 5.327.50 Ha. F. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Kawasan strategis ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan program nasional dalam rangka menata kawasan pertahanan di perbatasan antar negara. Pengelolaan Kawasan di Perbatasan di Pulau Alor harus disikapi secara menyeluruh dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan di tingkat nasional, khususnya dalam hal koordinasi internal guna memperjuangkan kepentingan nasional. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Alor ditetapkan berhimpitan dengan Kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kawasan Alor Selatan dan sekitarnya atau pada 4 (empat) wilayah administratif Kecamatan yaitu Kecamatan Alor Timur, Pureman, Alor Selatan dan Kecamatan Mataru. ♦

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Di Perbatasan di Pulau Alor. 1. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan. A. Penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat statis, disiapkan sebagai ruang gelar permanen (deployment), dalam rangka membina, membangun dan menyiapkan kekuatan agar dapat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar masing-masing institusi TNI membangun kawasan pertahanan sesuai kebutuhan dalam rangka mengatasi / antisipasi ancaman keamanan di wilayahnya (tidak harus membangun seluruh jenis kawasan pertahanan). B. Dimensi Matra. 1) Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Daratan, mengacu pada : a) Ruang kawasan pertahanan bersifat dinamis, yang dapat meliputi Daerah Pertempuran, Daerah Komunikasi, Daerah Belakang, dan Daerah Pangkal Perlawanan. b) Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi pangkalan-pangkalan militer, daerah latihan, disposal area,

LAPORAN AKHIR

VI - 95


arsenal, daerah uji coba alut sista. Kawasan industri sistem pertahanan, instalasi-instalasi militer dan garnisun militer. 2) Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Lautan. a) Ruang kawasan pertahanan bersifat dinamis, yang dapat meliputi ruang wilayah pertahanan untuk mendukung gelar penindakan (employment) dalam upaya penggunaan kekuatan. b) Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi Pangkalan TNI AL, Pangkalan Marinir, Pangkalan Udara TNI AL, Pos TNI AL, daerah latihan, disposal area, arsenal, daerah uji instalasi militer yang digunakan untuk gelar permanen (deployment) dalam upaya pembinaan kekuatan. 3) Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Udara a) Ruang kawasan yang bersifat dinamis yang dapat meliputi ADIZ (Air Defence Identification Zone), Prohibited Area, Restricted Area, Danger Area, sedangkan penggunaan ruang antariksa mengikuti kebijakan pemerintah pusat. b) Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, yang dapat meliputi Pangkalan Udara, Instalasi Satuan Radar, Instalasi Satuan Rudal, Pos TNI AU, Detasemen TNI AU, daerah latihan, disposal area, arsenal, daerah uji coba alut sista, kawasan industri sistem pertahanan dan instalasi-instalasi militer. 2. Strategi Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, yang dilaksanakan dengan dua pendekatan. A. Strategi penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat dinamis (daerah kegiatan militer dan daerah latihan militer), melalui pendekatan kegiatan sehari-hari (day to day activity) dengan sasaran menyiapkan ruang gelar penindakan / operasional militer untuk menghadapi ancaman / gangguan nyata. Strategi ini disiapkan untuk jangka pendek 2-3 tahun dan dapat dirubah berdasarkan konteks strategis; B. Strategi penataan ruang kawasan pertahanan yang bersifat statis, melalui pendekatan geopolitik dan geostrategi, dengan sasaran menyiapkan lokasi gelar kekuatan tetap dalam program pembangunan jangka panjang 15- 20 tahun. ♦

Kebijakan Pengelolaan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan di Pulau Alor. 1. Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; A. Perencanaan penataan ruang kawasan pertahanan tetap memperhatikan kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Tata Ruang Kawasan untuk Fungsi Pertahanan, sebagai berikut: Penataan Dislokasi Kekuatan; B. Perkiraan / (Kamnas);

Persepsi

Ancaman

terhadap

Keamanan

Nasional

C. Doktrin Pertahanan Negara (Hanneg) sebagai pedoman negara dalam National Defence;

LAPORAN AKHIR

VI - 96


D. Sinkron dengan Penataan Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Konteks kepentingan Kesejahteraan; E. Ketersediaan Sumber Daya Nasional; F. Perencanaan daerah latihan perlu disertai dengan batas-batas yang jelas, dan didasarkan pada pertimbangan taktis dan teknis militer, pertimbangan untuk keselamatan penduduk, pembangunan perekonomian, keselamatan pelayaran dan penerbangan serta keamanan obyek vital; dan harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat oleh Departemen Pertahanan. 2. Kebijakan Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Kawasan Pertahanan; A. Pemanfaatan / Penggunaan ruang kawasan pertahanan pada masa damai, harus tetap mendukung fungsi utama kawasan, dan mempertimbangkan aspek administrasi kawasan serta aspek kegiatan kawasan; B. Pemanfaatann / Penggunaan ruang kawasan pertahanan perlu dikaji ulang terus menerus untuk merencanakan dislokasi dan pengembangan kawasan pertahanan, agar tetap terwujudnya dampak penangkalan; C. Pemanfaatan / Penggunaan Ruang Kawasan Pertahanan pada masa damai dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan kesejahteraan, sedangkan pada kondisi darurat, semua tata ruang nasional dapat digunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan. 3. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Kawasan Pertahanan; A. Pengendalian Pemanfaatan / Penggunaan Ruang Kawasan Pertahanan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan (Menhan); B. Pengendalian Pemanfaatan / Penggunaan ruang kawasan pertahanan di kawasan perbatasan daratan, lautan dan udara diatur oleh peraturan perundangan-undangan; C. Pengendalian Pemanfaatan / Penggunaan ruang udara Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat. ♦

Rencana Pembangunan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan di Pulau Alor. Konsep Strategi pengamanan kawasan perbatasan darat di Kabupaten Alor, perlu dilanjutkan dengan pembangunan Kawasan Sabuk Pengamanan (security belt) di sepanjang perbatasan (yang terdiri atas Lini I Luar selebar ± 4 Km, Lini I Dalam yaitu wilayah Kecamatan Pertama sepanjang perbatasan, dan Lini II yaitu wilayah Kecamatan Kedua sepanjang perbatasan) yang dilengkapi jalan patroli dan pos-pos pengaman perbatasan. Lini-lini tersebut disusun secara berlapis memanjang sejajar garis perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 1. Lini Pertama, terdiri dari dua bagian yaitu Lini Luar dan Lini Dalam

LAPORAN AKHIR

VI - 97


A. Lini Luar. Merupakan garis/daerah yang memanjang sejajar dengan batas negara (garis perbatasan), merupakan kawasan lindung yang lebarnya sekitar 4 Km. Di daerah ini perlu dibangun : 1) Jalur jalan sepanjang garis perbatasan yang menghubungkan titiktitik strategis pemukiman, pos lintas batas, pos-pos keamanan, pos imigrasi serta jalan penghubung lini kedua. 2) Penataan pemukiman dan pembinaan penduduk setempat di daerah terpencil/suku-suku terasing. B. Lini Dalam. Lini Dalam merupakan garis/daerah yang sejajar memanjang dibelakang lini luar, yang kedalamannya sepanjang batas kecamatan. Di daerah ini perlu dibangun: 1) Pembangunan pemukiman transmigrasi menegakkan kedaulatan negara (Destranas)

TNI,

yang

dapat

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat desa, agar benar-benar berfungsi. 3) Pembangunan jalan penghubung antar permukiman menghubungkan pula dengan lini pertama dan lini kedua.

yang

4) Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) guna mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, industri rumah tangga dan membekali masyarakat untuk dapat mandiri. 5) Peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan keamanan swakarsa. 6) Pembangunan landasan pacu (airstrip) atau helipad. 7) Pembangunan pos patroli perbatasan. 2. Lini Kedua. Merupakan garis memanjang dibelakang garis lini pertama (garis dalam) yang kedalamannya sampai batas Kabupaten. Di daerah ini perlu dibangun : A. Jalan penghubung lini pertama, (daerah lini luar dan daerah lini dalam) dan Ibukota Kabupaten; B. Pemukiman Transmigrasi; C. Fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat yang mendukung daerah lini pertama yang lebih ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya; D. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk pengelolaan hasil pertanian, pertambangan maupun hutan industri; E. Sentra-sentra perekonomian lainnya; F. Lapangan terbang perintis dan pelabuhan laut / sungai sesuai situasi kondisi.

LAPORAN AKHIR

VI - 98


VI. A AR RA AH HA AN NP PE EN NG GE EN ND DA AL LIIA AN NP PE EM MA AN NF FA AA AT TA AN N R RU UA AN NG GK KA AW WA AS SA AN NS ST TR RA AT TE EG GIIS SW WIIL LA AY YA AH H P PE ER RB BA AT TA AS SA AN N Pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di daerahnya. Berdasarkan Permen PU No. 15/PRT/M/2009 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, terdapat arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang terdiri dari indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujutan rencana tata ruang wilayah Provinsi. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berfungsi untuk: o

Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi

o

Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang

o

Menjaga keseimbangan dan peruntukan ruang

o

Sebagai alat pengendalian pengembangan kawasan

o

Mencegah dampak pembangunan yang merugikan

o

Melindungi kepentingan umum

6.1

ARAHAN PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION)

6.1.1. PEMAHAMAN MENGENAI PERATURAN ZONASI Peraturan zonasi menurut Dirjen Penataan Ruang, Departemen PU, 2006 merupakan ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Menurut Imazu, 2009 Peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) disamping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan. mikiran yang keliru apabila menganggap peraturan zonasi merupakan turunan dari suatu rencana atau disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi bersifat universal dalam arti dimungkinkan beberapa bagian wilayah memiliki peraturan zonasi yang sama. Adapun fungsi peraturan zonasi adalah : o

Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional.

o

Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan.

o

Sebagai instrumen pengendalian pembangunan

Berdasarkan acuan Permen PU No. 15/PRT/M/2009 ini arahan peraturan zonasi di wilayah Provinsi. Arahan peraturan zonasi pada RTRW Provinsi terdiri dari:

LAPORAN AKHIR

VI - 99


1.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung Provinsi dan kawasan budidaya pada tiap pola ruang wilayah Provinsi yang memiliki nilai strategis.

2.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana Provinsi. Indikasi arahan peraturan zonasi pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem prasarana provinsi yang mencakup: o o o o

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana transportasi darat, laut dan udara. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem energi Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dan Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem sarana lingkungan permukiman (sistem persampahan regional)

Materi Arahan peraturan zonasi dalam RTRWP, paling tidak mencakup materi: a. b. c.

d. e.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem Provinsi; Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, terbatas, maupun yang dilarang; Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, mencakup arahan pengaturan Koefisien Dasar bangungan (KDB), Arahan pengaturan koefisien lantai bangunan (KLB), arahan pengaturan Koefisien dasar hijau (KDH). Ketentuan sarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan, guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lainnya.

6.1.2. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 36: 1. 2. 3.

4. 5.

Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi sistem kab/kota. Pengaturan Zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya memperhatikan kualitas Lingkungan Hidup Strategis. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang terdiri atas: a. Sistem perkotaan; b. Sistem jaringan transportasi; c. Sistem jaringan energi; d. Sistem jaringan telekomunikasi; e. Sistem jaringan sumber daya air; f. Kawasan lindung; g. Kawasan budi daya; h. Kawasan strategis.

LAPORAN AKHIR

VI - 100


NO

1.

JENIS PERUNTUKAN

Kawasan Lindung

Hutan Lindung

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menjaga fungsi hidrologis, sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain yang merupakan fungsi hutan lindung

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KETENTUAN PERUBAHAN RUANG PEMANFAATAN DIIZINKAN 1) Pemanfaatan sbg kawasan budidaya tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, lebah, dsb); 2) Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dsb); 3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, getah, buah, dsb).

Sempadan Pantai

1) Kawasan Permukiman : a)

LAPORAN AKHIR

Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 30 – 75 m;

1) Kegiatan yang berkaitan dengan kelautan, seperti pelabuhan, perikanan baik yang telah ada maupun yang baru;

PEMANFAATAN DIIZINKAN TERBATAS 1)

2)

Bangunan penunjang/ prasarana kegiatan pemanfaatan hasil hutan maksimum 2% blok; Bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, misal: Pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, tiang listrik, serta jalan setapak untuk pariwisata.

Pendirian bangunan terbatas untuk mendukung kegiatan rekreasi dan wisata pantai serta kegiatan kelautan

PEMANFAATAN DIIZINKAN BERSYARAT

PEMANFAATAN TIDAK DIIZINKAN

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kehutanan dan dilarang pertambangan dengan membuka lahan.

Seluruh kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan bentang dan merusak keseimbangan unsurunsur lingkungan

Kegiatan perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan

VI - 101

Semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan

1)

Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

2)

Mengubah bentang alam;

3)

Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

4)

Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;

5)

Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;

6)

Merusak keseimbangan unsurunsur lingkungan.


NO

JENIS PERUNTUKAN


b)

Bentuk pantai landai de ngan gelombang > 2 m, lebar sempadan 50 – 100 m;

2) Kawasan Nonpermukiman:

Sempadan Sungai

LAPORAN AKHIR

a)

Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 100 – 200 m;

b)

Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 m, lebar sempadan 150 – 250 m;

c)

Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 200 – 250 m;

d)

Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 m, lebar sempadan 250 – 300 m.

1) Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan min 5 m;

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KETENTUAN PERUBAHAN RUANG PEMANFAATAN DIIZINKAN

PEMANFAATAN DIIZINKAN TERBATAS



2) Kegiatan perumahan yang telah ada sekarang ini, namun perlu penataan sistem prasarana lingkungan agar tidak mencemari laut dan diusahakan ada sempadan pantai dengan lebar yang disesuaikan; 3) Kegiatan untuk melindungi pantai dari abrasi atau kerusakan lainnya, seperti penanaman tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan beton (sea wall);

1) Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;

Mendirikan bangunan, kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air atau

VI - 102


NO

JENIS PERUNTUKAN


2) Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan min 3 m; 3) Sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan 50 - 100 m; 4) Sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan : a) Kedalaman < 3 m, sempadan 10 m; b) Kedalaman 3 – 20 m, sempadan 15 m; c) Kedalaman > 20 m, sempadan 30 m;




pemanfaatan air

2) Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; 3) Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; 4) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api; 5) Penyelenggaraan kegiatankegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; 6) Pembangunan prasarana lalu intas air dan bangunan

LAPORAN AKHIR


VI - 103


NO

JENIS PERUNTUKAN






Tidak diperbolehkan seluruh kegiatan budidaya

Tidak diperbolehkan seluruh kegiatan budidaya yang menganggu ekosistem yang dilindungi

pengambilan dan pembuangan air.

2.

Kawasan Budidaya

Cagar Alam

Mempunyai keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya

Kegiatan penelitian dan pendidikan

Bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pendidikan dengan KDB maks 2%

Kawasan Suaka Alam Laut

Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan

Kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam

Kawasan Hutan Bakau

Melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha bididaya di belakangnya

Kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam;

Hutan Produksi

LAPORAN AKHIR

1) Usaha pemanfaatan kawasan (budidaya

Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan

Seluruh kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam dan ekosistem dan terganggunya ekosistem

Kegiatan perikanan tambak harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan

Kegiatan yang mengurangi luas dan mencemari ekosistem bakau

Kegiatan pertambangan dengan kelengkapan dokumen lingkungan yang sesuai dengan peraturan

Dilarang mendirikan bangunan selain untuk pemanfaatan hasil

VI - 104


NO

JENIS PERUNTUKAN


INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KETENTUAN PERUBAHAN RUANG PEMANFAATAN DIIZINKAN tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, lebah, dsb);

PEMANFAATAN DIIZINKAN TERBATAS hasil hutan



perundang-undangan yang berlaku

hutan

1) Peralihan peruntukan suatu areal untuk suatu komoditas pertanian lahan kering menjadi peruntukan komoditas lain hanya dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan syarat mempunyai fungsi sosio ekonomi, dan estetika yang lebih baik dari komoditas pertanian lahan kering yang ada;

1) Pembangunan kawasan terbangun lainnya yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian;

2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dsb); 3) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; 4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu Pertanian

1) Fungsi utama pertanian yang sifatnya produksi atau untuk kepentingan subsistem 2) Pembatasan perkembangan permukiman agar fungsi utama tidak berubah menjadi permukiman perdesaan/ perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian

LAPORAN AKHIR

1) Pertanian kering dapat ditanami padi, palawija, sayuran; 2) Tanaman pangan, holtikultura, peternakan perikanan;

dan

3) Permukiman petani dengan kepadatan rendah.

VI - 105

2) Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pertanian lahan kering dan fungsi lindung/ konservasi.


NO

JENIS PERUNTUKAN



produktif tetap dapat dipertahankan;




2) Perkebunan dengan tanaman mendukung fungsi lindung dan tidak mengganggu fungsi hidrologi;

3) Mempertahankan hutan yang masih ada di blok kawasan.

3) Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha tani/ sawah tadah hujan/ pelayanan lingkungan; 4) Pertanian lahan basah jika memungkinkan dibuat irigasi; 5) Kegiatan pendukung pertanian kering;

lainnya kegiatan sawah

6) Industri kecil/ rumah tangga yang berkaitan dengan pertanian lahan kering; 7) Agrowisata yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian lahan kering; 8) Jalan sesuai dengan kebutuhan pertanian lahan kering. Perkebunan

LAPORAN AKHIR

Mempertahankan fungsi yang mempunyai tingkat gangguan yang lebih rendah terhadap

1) Permukiman perdesaan, agrowisata dengan KDB

1) Semua pemanfaatan budidaya termasuk

VI - 106


NO

JENIS PERUNTUKAN

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI


konservasi air dan tanah dibandingkan fungsi perkebunan.

KETENTUAN PERUBAHAN RUANG PEMANFAATAN DIIZINKAN



maksimum 2%;

PEMANFAATAN TIDAK DIIZINKAN mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan dalam boleh bersyarat tersebut;

2) Peternakan.

2) Pengembangan industri menengah dan besar; 3) Permukiman perkotaan; 4) Permukiman perdesaan selain perumahan rakyat yang terkait langsung dengan perkebunan. Permukiman Perkotaan

LAPORAN AKHIR

1)

Perumahan kepadatan rendah, sedang, tinggi

2)

Fasilitas sosial/ umum/ lingkungan;

3)

Rekreasi indoor/ outdoor;

4)

Rumah sakit;

5)

Pendidikan;

6)

Jasa dan perkantoran;

7)

Perdagangan eceran;

1) Diperkenankan adanya kegiatan industri kecil/ kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; 2) Pemanfaatan air tanah dalam/ sumur bor harus memperoleh izin terlebih dahulu; 3) Pembangunan perumahan skala besar diwajibkan menyediakan lahan pemakaman sesuai peraturan daerah, minimal 2% dari luas

VI - 107

Industri menengah, besar dan berat dengan tingkat pencemaran sedang hingga tinggi serta industri yang menggunakan air baku cukup banyak.

Perubahan dari kawasan perumahan menjadi kawasan pariwisata hanya dimungkinkan bila KDH blok permukiman lebih besar atau sama dengan 60%.


NO

JENIS PERUNTUKAN

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI


KETENTUAN PERUBAHAN RUANG PEMANFAATAN DIIZINKAN 8) 9)

Pasar tradisional; Perdagangan grosir;

10) Pergudangan; 11) Perbengkelan 12) Terminal, parkir, prasarana umum; 13) Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan. Permukiman Pedesaan

Pembatasan permukiman pedesaan tidak berubah menjadi permukiman perkotaan.

1) Perumahan rakyat, perumahan berkepadatan sangat rendah; 2) Perkebunan; 3) Pertanian lahan kering (tanaman pangan, hortikultura); 4) Agroindustri keluarga; 5) Intensifikasi pekarangan bagi penghijauan;. 6) Wisata budaya.

LAPORAN AKHIR




areal; 4) Pengembangan permukiman perkotaan harus didasarkan pada penataan sistem prasarana dasar; 5) Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan fungsi daya dukung ruang yang ada;

1) Sarana dan prasarana penunjang permukiman kampung dengan memperhatikan fungsi hidrolologi, sosio ekonomi, sosio kultural, dan estetika yang lebih baik; 2) Industri kecil/ kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; 3) Sarana sosialekonomi kampung yang perkembangannya dibatasi bagi petani

VI - 108

1) Pengembangan industri menengah dan besar/ industri yang membutuhkan banyak air baku; 2) Pertambangan.


NO

JENIS PERUNTUKAN




PEMANFAATAN DIIZINKAN BERSYARAT atau setempat.

Kawasan Pertambang an

Industri

Pariwisata

Kegiatan industri yang sesuai dengan ketentuan

penduduk

Bangunan yang terkait dengan kegiatan pertambangan

Pemanfaatan ruang di kawasan hutan perlu mendapat izin dari pihak berwenang

Pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan industri, kecuali industri kecil/ UKM

Kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan.

Bangunan pendukung kegiatan pariwisata


Tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum

1) Kegiatan yang merusak situs peninggalan masa lampau dan nilai budaya; 2) Pelarangan pendirian bangunan selain pendukung kegiatan pariwisata

LAPORAN AKHIR

VI - 109


6.1.3. ARAHAN PERIZINAN Arahan Perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Arahan perizinan wilayah provinsi digunakan sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota. Arahan perizinan wilayah Provinsi adalah arahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di Kabupaten/Kota. Arahan Perizinan Provinsi berfungsi untuk: o o o o o

Sebagai dasar bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan perizinan Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standart pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan. Menghindari dampak negatif Melindungi kepentingan umum

6.1.4. ARAHAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN Arahan perizinan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas : 1.

Izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, antara lain meliputi : o

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk daerah lintas kabupaten/ kota;

o

Pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RTRWP Nusa Tenggara Timur;

o

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai arahan indikasi peraturan zonasi untuk kawasan lindung provinsi dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi pada setiap pola ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

o

Pemanfaatan penataan ruang perairan diluar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

o

Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

2.

Rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3.

Pembatalan izin pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

LAPORAN AKHIR

VI - 110


4.

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;

5.

Aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan dan yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan;

6.1.5. SYARAT-SYARAT IZIN Syarat-syarat izin pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, adalah : o

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ps37 ayat 2).

o

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum (ps 37 ayat 3).

o

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

o

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

o

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak (ps 37 ayat 6).

o

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (ps 37 ayat 7).

o

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah.

6.1.6. MEKANISME DAN KETERLIBATAN KELEMBAGAAN DALAM PERIZINAN Proses pengurusan izin pemanfaatan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : a.

Penertiban perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terutama adalah izin peruntukan penggunaan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus didukung oleh rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang Tata Kota, Instansi Pertanahan, Komisi AMDAL dan Manajemen Lalu Lintas dengan melengkapi : o o o o o o o o o

Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; NPWP/NPWPD; Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan RI; Fotocopy Surat Izin Tetangga diketahui Lurah dan Camat; Fotocopy Bukti Penguasaan / Sertifikat; Fotocopy Tanda Lunas PBB; Proposal Rencana Usaha yang dimohonkan;

LAPORAN AKHIR

VI - 111


o o o o

Blanko Peninjauan Lokasi; Peta Lokasi; Lay Out Bangunan; serta Surat Kuasa (apabila dikuasakan kepada orang lain).

b.

Membuat kajian tata ruang pada lokasi yang dimohonkan sesuai dengan Perda Tata Ruang dan dikoordinasikan dengan Tata Kota, Instansi Pertanahan, Komisi AMDAL dan Manajemen Lalu Lintas Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemohon bersamasama dengan petugas dari Tata Kota, Instansi Pertanahan, Komisi AMDAL dan Manajemen Lalu Lintas Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dari Dinas/Instansi terkait melaksanakan survey lapangan pada lokasi yang dimohonkan.

c.

Pada permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang disetujui akan dibuatkan Nota Perhitungan Retribusi, pemohon dapat melakukan penyetoran retribusi izin pemanfaatan ruang ke DISPENDA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat mengambil seluruh berkas yang telah disampaikan ke dinas yang mengurusi perijinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah mendapat pemberitahuan perihal penolakan.

d.

Pengesahan rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari Tata Kota, Instansi Pertanahan, Komisi AMDAL dan Manajemen Lalu Lintas Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e.

Pemohon dapat mengambil surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang Tata Kota, Instansi Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.1.7. ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF Arahan insentif adalah upaya atau perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Arahan ini disusun berdasarkan: o o o

Struktur dan pola ruang wilayah Provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis. Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi Peraturan perundangan sektor terkait lainnya.

Arahan insentif diberikan dalam bentuk: o o

Arahan insentif fiskal berupa arahan untuk pemberian keringanan atau pembebasan pajak / retribusi daerah Arahan insentif non fiskal berupa arahan untuk penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa ruang, urun saham, penyediaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah, publisitas/ promosi.

Arahan insentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW Provinsi, meliputi: o o

o

Arahan insentif terhadap pemerintah daerah Provinsi lainnya Arahan insentif dari pemerintah daerah Provinsi terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi bersangkutan dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya. Arahan insentif dari pemerintah daerah Provinsi terhadap masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya).

LAPORAN AKHIR

VI - 112


ARAHAN PEMBERIAN DISINSENTIF Arahan disinsentif adalah merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi pertumbuhan agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan ini disusun berdasarkan: o o o

Struktur dan pola ruang wilayah Provinsi dan / atau rencana tata ruang kawasan strategis. Indikasi arahan peraturan zonasi Provinsi Peraturan perundangan sektor terkait lainnya.

Arahan disisentif diberikan dalam bentuk: o

o

Arahan disinsentif fiskal berupa arahan untuk pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi dapat disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. Arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, pemberian status tertentu dari pemerintah/pemerintah Provinsi.

Arahan disinsentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW Provinsi, meliputi: o

o

Arahan disinsentif dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi dan kepada pemerintah daerah Provinsi lainya dapat diberikan dalam bentuk: Arahan disinsentif dari pemerintah daerah Provinsi terhadap masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya), yang diberikan dalam bentuk: ARAHAN PENGENAAN SANKSI

Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang berfungsi: o o o o o o o o

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi serta rencana kawasan strategis; Pelanggaran indikasi arahan peraturan zonasi system Provinsi; Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang; Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang tetapi tidak sesuai dengan RTRW Provinsi; Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sesuai RTRW Provinsi; Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai milik umum; Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang benar; Pemberian izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Pengenaan Sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wliayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan pada pelanggar pemanfatan ruang. Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terdiri dari: o

Sanksi administratif;

LAPORAN AKHIR

VI - 113


o o

Sanksi Pidana; Sanksi Perdata. SANKSI ADMINISTRATIF

Arahan sanksi administratif dapat disusun berdasarkan indikasi: o o o

Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang Dampak pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggar penataan ruang Tingkat kerugian publik yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang

Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang berupa: o o o o o o o o o

Peringatan tertulis Penghentian sementara kegiatan Penghentian sementara pelayanan umum Penutupan lokasi Pencabutan izin Pembatalan izin Pembongkaran bangunan Pemulihan Fungsi Ruang Denda Administratif SANKSI PIDANA DAN PERDATA

Prosedur pengenaan dan penerapan sanksi pidana pada pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui proses peradilan. UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. UU No. 26 Tahun 2007 pasal 40 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah. UU No. 26 Tahun 2007 Bab XI Pasal 69-75, diuraikan secara jelas tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.

LAPORAN AKHIR

VI - 114

LAPORAN RINGKASAN PENYUSUNAN KAJIAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PERBATASAN

Recommend Documents