BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI

V-1 BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI

BAB V

• Penetapan Kawasan Strategis • Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi • Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan • Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya • Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi • Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan • Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI

5.1

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a.

Tata ruang di wilayah sekitarnya;

b.

Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

c.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. a.

b.

c.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria: a.

Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;

Kawasan strategis provinsi berfungsi:

b.

Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

Memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi;

c.

Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;

d.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan Sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

a.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

b.

Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;

c. Kesepakatan para pemangku kebijakan yang ditetapkan;

kepentingan

berdasarkan

d.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi; dan

e.

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

1)

Potensi ekonomi cepat tumbuh;

2)

Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

3)

Potensi ekspor;

4)

Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

5)

Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

6)

Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau

7)

Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

V-2 e. Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi; f.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya antara lain kawasan yang: 1)

Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

2) Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3)

Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

4)

Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

5) Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 6)

1) Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; Memiliki sumber daya alam strategis;

3) Memiliki fungsi sebagai pengembangan antariksa; 4)

pusat

pengendalian

dan

Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau

5) Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. h.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang: 1)

i.

Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

2) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 3)

Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

4)

Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

5)

Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

6)

Merupakan kawasan rawan bencana alam; atau

Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.

Kawasan Strategis yang terdapat di Provinsi Jawa Timur terdiri dari: 1.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

2.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

3.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

4.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi

5.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

g. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:

2)

7)

5.2 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi diidentifikasi melalui penentuan sektor-sektor ekonomi kunci Jawa Timur, sektorsektor unggulan yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, preferensi investasi di masing-masing kabupaten/kota, serta pengembangan kebijakan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah. Kemudian diidentifikasi juga karakteristik tingkat perkembangan masing-masing kabupaten/kota. Arah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur lebih jelas dijabarkan melalui penentuan kawasan-kawasan strategis ekonomi dengan melihat posisi tingkat perkembangan setiap kabupaten/kota, prioritas sektor unggulan apa yang dikembangkan di kawasan tersebut berdasar sektor kunci Jawa Timur, serta kebutuhan infrastruktur pendukung wilayahnya. Prioritas investasi jangka pendek dan jangka panjang serta potensi kerja sama antardaerah menjadi input untuk menetapkan fokus sektor pada setiap kawasan strategis yang dikembangkan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Lampiran X) telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi di Jawa Timur yaitu Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Adapun kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan di tingkat Provinsi berupa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi:


V-3 1. Kawasan Industri Berteknologi Industrial Park (HTIP)

Tinggi/High

Tech

High Tech Industrial Park (HTIP) dikembangkan sebagai kawasan industri yang mempunyai jenis bidang kegiatan khusus yaitu kegiatan industri yang menghasilkan produk dan/atau inovasi proses produksi berteknologi tinggi (canggih). Aktivitas utama suatu HTIP adalah aktivitas industri berteknologi tinggi. Kawasan industri khusus ini ditetapkan di kawasan dengan karakteristik perkembangan wilayah yang tinggi, yaitu di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. High Tech Industrial Park (HTIP) terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian Brebek di Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut pengembangan HTIP juga mempertimbangkan aspek lingkungan khususnya pencegahan terhadap risiko pencemaran, mengingat penetapan lokasinya berada di wilayah perkotaan. Dengan demikian, maka pengembangan HTIP perlu juga mengakomodasi konsep ecological industrial estate. Dalam pengembangannya, konsep HTIP menekankan pentingnya inovasi teknologi sehingga aktivitas research and development dan kerjasama institusional dengan lembaga penelitian/ akademis menjadi aktivitas utama. Secara garis besar aktivitas utama HTIP berorientasi pada 2 hal pokok yaitu: a. Industri dengan fokus utama mengenalkan dan mempromosikan teknologi tinggi dan teknik-teknik pengolahan yang lebih tinggi; contohnya dalam bidangbidang sebagai berikut: 1. Industri Elektronik Tingkat Lanjut (Advanced Electronic Industries) 2. Pengolahan Alat Medis dan Pengetahuan Saintifik (Manufacture of Medical and Scientific Instruments) 3. Aplikasi Alat Optik dan Optik Elektrik (Optical and Electro Optical Application) 4. Bioteknologi (Biotechnology) 5. Tes Produk dan Pelayanan Analisis (Product Testing and Analysis Services) 6. Bahan Tingkat Lanjut (Advanced Materials) 7. Pelayanan Kontrak Riset dan Pengembangan (Contract R and D Services) 8. Kontrol terhadap Proses Pengolahan dan Otomatisasi Peralatan (Manufacture of Process control and Automation Equipments) b. Industri yang berorientasi research and development, dan berkolaborasi dengan universitas dan institutsi-institusi penelitian publik.

2. Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) Kawasan ini diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan meningkatkan transaksi global. Kawasan ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan ekspor komoditas dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi di tanah air. Kawasan ini perlu didukung oleh Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pengembangan Teknologi, dan zona ekonomi lainnya seperti Zona Perdagangan dan Zona Pelayanan. Zona Industri yang terintegrasi dengan kawasan ini terutama industri yang bersifat pengembangan industri dasar dan manufaktur, terutama yang berorientasi pada sumberdaya lokal. Potensi industri ini dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi unggulan lokal (sektor kunci di masing-masing kabupaten/kota), keterkaitan antarindustri dan input/output antarsektor; merupakan industri yang berorientasi menggunakan sumberdaya dan material teknis secara lokal dan mengembangkan keterkaitan antarindustri dengan dukungan infrastruktur wilayah. Selain itu, untuk mendukung ekonomi lokal, perlu disediakan Zona Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong linkage mereka dalam proses industri. Kawasan pengembangan ekonomi unggulan direncanakan dengan tidak hanya memberikan insentif fiskal sebagai daya tarik, tetapi juga dengan memberikan berbagai insentif non fiskal seperti penyederhanaan birokrasi, kelonggaran bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan tertib (pelayanan terpadu satu pintu) di dalam kawasan. Kawasan pengembangan ekonomi unggulan berupa Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo. Kawasan ini merupakan kawasan produksi perhiasan emas yang menjadi proyek percontohan (pilot project) di Jawa Timur dan akan mendukung kegiatan-kegiatan atau event tahunan bersifat pariwisata di Jawa Timur. Kawasan ini sekaligus juga merupakan pusat koleksi, distribusi, dan outlet produk perhiasan emas. Kawasan pengembangan ekonomi unggulan yang didukung oleh infrastruktur pelabuhan utama (regional – internasional) adalah Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Dalam rangka memudahkan pemahaman, maka distribusi lokasi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi digambarkan secara terpisah menjadi 4 bagian peta yaitu bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Pengembangan HTIP, Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU), Koridor Metropolitan digambarkan pada Peta 5.1 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian A.


V-4

3. Kawasan Agropolitan Regional Kawasan Agropolitan Regional meliputi: Sistem Agropolitan Wilis, Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru, Sistem Agropolitan Ijen, dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura. a. Sistem Agropolitan Wilis meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Pusat industri pengolahan produk terdiri dari: • Industri pengalengan, pengeringan, dan kripik buah di Kabupaten Madiun. Input terutama berasal dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo. • Industri pengolahan kayu di Kabupaten Ponorogo. Input terutama berasal dari Kabupaten Ngawi • Industri alas kaki dan barang dari kulit di Kabupaten Magetan. Input terutama berasal dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan.

• Industri yang potensial dikembangkan dalam masa mendatang, yaitu Industri Pupuk di Kabupaten Ngawi, dengan input terutama dari Kabupaten Trengalek dan Kabupaten Blitar. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pakan ternak di Kabupaten Ngawi, dengan input terutama berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pacitan. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pemotongan hewan dan pengolahannya di Kabupaten Magetan. Input terutama berasal dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek. • Industri pengolahan makanan dan minuman hasil kelapa, kopi, dan cengkeh, industri minyak kelapa, dan industri pupuk serta pengembangan minyak atsiri di Kabupaten/ Kota Madiun dengan input dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan.


V-5

Tabel 5. 1 Pengembangan Sistem Agropolitan Willis SISTEM AGROPOLITAN WILLIS Struktur Agropolitan

Wilayah Kabupaten

Outlet / Pusat Kota Distribusi Surabaya Internasional Pusat Koleksi Kota Madiun Regional Kabupaten Madiun Penghasil/ Pengumpul Bahan Baku

Kabupaten Magetan

Sub Sektor Unggulan -

-

Kecamatan Penghasil -

-

-

Kehutanan Kecamatan (1) Bahan Dagangan Makanan (10) Kecamatan Dolopo(Desa Suluk, Bader, Candu Mulyo, Dolopo, Doho, Ketawang, dan Bangunsari) Kecamatan Kebonsari Kecamatan Geger Bahan Makanan (9)

Komoditas Utama

Kecamatan Sukomoro

-

tebu; kakao; sapi potong; ikan kolam (gurame, nila, lele, lobster air tawar); buah eksotik tropis (jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, jeruk, duku, mangga, pisang, semangka, rambutan, dan durian).

jeruk

Peternakan (9)

Kabupaten Ngawi

Bahan Makanan (3)

Kecamatan Paron, padi, kedelai, sapi Kecamatan Ngrambe (Desa Paron, Kendal Sine, Jogorogo, Ngrambe)

Kehutanan (3) Kabupaten Ponorogo

Kehutanan (8)

Kecamatan Ngebel padi, ubi kayu, cengkeh, kopi, kakao, panili, ikan kolam (nila, lele), manggis, durian, jeruk, mangga, cabe, dan kacang panjang.

Kabupaten Pacitan

Perkebunan

Kecamatan Bandar Kelapa, kopi, Kecamatan cengkeh Nawangan

Kemungkinan Pengembangan

Prioritas Industri Jangka Pendek

Prasarana/

S arana

Pelabuhan Perak

Tanjung

-

-

Kargo

-

-

Terminal Madiun

Pengembangan baru: jalan tol, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan strategis nasional

Prioritas Industri Jangka Panjang -

-

Industri gula Eksport biji kakao Industri coklat Industri pupuk organik Daging sapi regional dan ekspor Industri pengalengan buah, pengeringan buah, kripik Industri abon buah di Madiun dengan Industri pengasapan daging Industri pengeringan/dendeng input lokal, dan input dari daging kabupaten sekitarnya _> Pengolahan ikan regional SEKTOR PERKEBUNAN Pemasaran buah segar regional Industri pengalengan buah Industri pengeringan buah/kripik buah Pemasaran buah segar regional Industri pengolahan alas kaki dan barang dari kulit Industri pengalengan buah Industri pengeringan buah/kripik di Kabupaten Magetan _> buah sektor TEKSTIL, BARANG KULIT, ALAS KAKI Daging sapi regional dan ekspor Industri abon Industri pengasapan daging Industri pengeringan/dendeng daging Industri pupuk Beras regional dan nasional Beras ekspor Industri tepung beras Industri snack panganan beras Industri tahu, tempe, kecap

Industri pemotongan hewan dan pengolahannya di Kabupaten Magetan _> SEKTOR PETERNAKAN

Industri pupuk dan pakan ternak di Kabupaten Ngawi dengan input lokal dan kabupaten sekitarnya _> SEKTOR INDUSTRI PUPUK, KIMIA, DAN BARANG DARI KARET

Industri pakan ternak Industri barang dari kayu Ekspor kayu Ekspor cengkeh, kopi, kakao, dan Industri pengolahan mebel Industri pengolahan panili di KabupatenPonorogo _> bubuk cengkeh, kopi, Industri bubuk kopi dan kakao/ SEKTOR INDUSTRI kakao, panili di coklat BARANG DARI KAYU DAN Kabupaten Ponorogo Industri panili HASIL HUTAN Pemasaran regional/nasional Pengolahan ikan regional Pemasaran buah segar regional Industri pengalengan buah Industri pengeringan buah/kripik buah Industri saos Industri barang dari kayu Ekspor kayu Industri pengolahan makanan Industri pengolahan Industri pupuk, minyak dan minuman makanan dan minuman di kelapa, minyak atsiri di Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun Industri minyak kelapa Industri pupuk Industri minyak atsiri

Sumber: Hasil Analisa


V-6 b. Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru meliputi: Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Pusat industri pengolahan produk terdiri dari: • Industri pengolahan makanan (kripik pisang, kentang) di Kabupaten Lumajang.

• Industri yang potensial dikembangkan dalam masa mendatang, yaitu industri pupuk di Kabupaten Probolinggo, dengan input terutama dari Kabupaten Lumajang. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pengolahan hasil ikan di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 5.2 Pengembangan Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru SISTEM AGROPOLITAN BROMO-TENGGER-SEMERU Struktur Agropolitan

Wilayah Kabupaten

Sub Sektor Unggulan

Kecamatan Penghasil

Outlet/Pusat Distribusi Internasional

Kabupaten Malang/Kota Surabaya

-

-

Pusat Distribusi Regional Pusat Koleksi Regional Penghasil/ Pengumpul Bahan Baku

Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Pasuruan Kabupaten Lumajang

-

-

Kabupaten Probolinggo

Perkebunan (10) Kehutanan (10)

Perikanan (6)

Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujambe (Desa Kandang tepus, Burno, Kandangan, Parjosari), Pronojiwo Bantaran

Komoditas Utama -


Prasarana/Sarana


Prioritas Industri Jangka Panjang

-

-

-

-

Pasar Agribisnis Regional Pelabuhan Sendang Biru Pelabuhan Tanjung Perak Pasar Agrobis

-

-

-

-

Pasar Regional

-

-

-

pisang agung Jalan arteri Primer semeru, pisang Jalan kolektor Primer mas kirana, manggis, kentang, kubis, bawang daun, wortel, kopi, sapi perah, kambing PE.

Industri makanan dan minuman: kripik pisang, kripik kentang, bubuk kopi, Industri pengolahan Industri pupuk di pengolahan daging makanan (kripik pisang, Kabupaten Probolinggo kentang) di BL: Kabupaten KabupatenLumajang Lumajang, Cluster IV: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso

Limbah pertanian untuk input bahan baku untuk pupuk organik Bahan Makanan (4)



Industri makanan pengolahan hasil ikan di Kab. Probolinggo BL: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo (Cluster IV)

V-7 c. Sistem Agropolitan Ijen meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi. Pusat industri pengolahan produk terdiri dari: • Industri pembudidayaan jamur di Kabupaten Banyuwangi, dengan input terutama berasal dari Kabupaten Lumajang. • Industri budi daya tanaman hias di Kabupaten Jember, dengan input terutama berasal dari Kabupaten Lumajang. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pupuk di Kabupaten Probolinggo dengan

input terutama dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri makanan pengolahan ikan di Kabupaten Probolinggo, dengan input terutama dari Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. • Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pengolahan bahan makanan di Kabupaten Bondowoso dengan input terutama berasal dari Kabupaten Probolinggo.

Tabel 5.3 Pengembangan Sistem Agropolitan Ijen SISTEM AGROPOLITAN IJEN Struktur Agropolitan Outlet Pusat Distribusi Regional Pusat Koleksi Regional Penghasil / Pengumpul Bahan Baku

Wilayah Kabupaten Kota Surabaya Kabupaten Jember Kabupaten Jember Kabupaten Situbondo

Sub Sektor Unggulan -

-

-

-

Perikanan (8) Perkebunan (6)

Kabupaten Bondowoso

Bahan Makanan (2)

Kabupaten Jember

Perkebunan (3) Peternakan (8) Perkebunan (2)

Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan Penghasil

Perikanan (5) Perkebunan (5) Peternakan (4)

Panarukan



Prasarana/Sarana -

-

-

-

Pelabuhan Tanjung Perak Pasar Agrobis

-

-

-

-

Pasar Regional

-

-

-

-

ikan laut, perikanan

Jalan arteri primer, Industri pengalengan ikan , Jalan kolektor primer Industri makanan berbahan ikan (bakso, sosis, siomay, kerupuk, dll)

Industri berbasis makanan dan Industri budi daya minuman jamur di Kabupaten Banyuwangi

Cerme

ternak hewan

Jenggawah

tembakau

Kecamatan Bangorejo (Bangorejo, Sambirejo, Sambimulyo)


Komoditas Utama

jagung, jeruk siam, nanas, kelapa, kapuk randu, jati, sapi potong, ayam petelur.

Tembakau untuk ekspor Industri rokok

Industri tanaman hias Kabupaten Jember  PERKEBUNAN BL: Kabupaten Lumajang (CL III)

Limbah pertanian untuk industri pupuk dan pakan ternak di Kabupaten Banyuwangi Industri makanan berbasis daging Industri makanan berbasis jagung dan kelapa Industri bahan kasur kapuk Industri budi daya jamur dari limbah bubuk kayu sebagai media jamur



Industri pengolahan bahan makanan di Kabupaten Bondowoso BL ; Kabupaten. Probolinggo (CL III)

V-8 d. Sistem Agropolitan Kepulauan Madura

• Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri kimia bahan obat dan kosmetik di Kabupaten Bangkalan, dengan input terutama berasal dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Sistem Agropolitan Kepulauan Madura meliputi: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang. Pusat industri pengolahan produk terdiri dari:

• Industri yang potensial dikembangkan di masa mendatang, yaitu industri pengolahan ikan di Kabupaten Sumenep, dengan input terutama berasal dari Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang.

• Industri pengolahan bahan makanan dan hasil ternak di Kabupaten Pamekasan. Input terutama berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

Tabel 5. 4 Pengembangan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura SISTEM AGROPOLITAN KEPULAUAN MADURA Struktur Agropolitan

Wilayah Kabupaten

Sub Sektor Unggulan

Kecamatan Penghasil

Outlet

Kota Surabaya

-

-

Pusat Distribusi Regional Pusat Koleksi Regional Penghasil / Pengumpul Bahan Baku

Kabupaten Bangkalan

-

-

Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan

-

Kabupaten Sumenep

Kehutanan (6)

Perikanan (1)

Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh, Kecamatan Bangkalan (Desa Jaddih, Kebun, Keleyen, Bilaporah) Kecamatan Gending dan Lenteng

Komoditas Utama -

Perikanan (3) Bahan Makanan (5) Perkebunan (8) Peternakan (2)

Kabupaten Sampang

Perikanan (2) Bahan Makanan (7) Peternakan (6) Kehutanan (4)


Prioritas Industri Jangka Pendek -

-

-

-

-

-

Pelabuhan Kamal

-

-

kacang jagung, rambutan, jambu melinjo, potong, potong, melati

-

tanah, Jalan arteri primer, Tanaman obat sebagai Jalan kolektor input industri farmasi salak, primer mente, sapi ayam bunga

Industri kimia bahan obat dan kosmetik di Kabupaten Bangkalan dengan input lokal dari Kab Kabupaten Sumenep dan Pamekasan

Industri pengolahan Industri pengolahan Ikan bahan makanan dan di Kabupaten Sumenep peternakan di Kab. BL: Pamekasan dengan Kabupaten Pamekasan, input dari Kabupaten Kabupaten Sampang Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang Industri jamu di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan Waru, Kecamatan Pengantenan, Kecamatan Pakong(Desa Sumberwaru, Tlagah, Bendungan, Pamoroh)

Prioritas Industri Jangka panjang

Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Kamal -

Perkebunan (1)

Kabupaten Pamekasan

Prasarana/ S arana

Tembakau, Cabe Jamu, Padi, Jagung, Sapi Potong, Kambing, Unggas, Emponempon (Jahe, Lengkuas, Kunyit, Kencur, Temu Ireng, Laos, Temulawak).

Kecamatan Sampang, Kecamatan Banyuates



V-9 4. Kawasan Agroindustri

 industri pengolahan tanaman hortikultura di Kabupaten Gresik.

Kawasan Agroindustri Gresik dan Lamongan (Gelang) Utara meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Pusat Industri pengolahan produk terdiri dari:

 industri obat kosmetik dan pupuk di Kabupaten Gresik.  industri pengolahan ikan laut di Kabupaten Lamongan.

Tabel 5.5 Pengembangan Sistem Agroindustri Gresik dan Lamongan (Gelang) Utara

Struktur Agropolitan Outlet/Pusat Distribusi Internasional Pusat Distribusi Regional Pusat Koleksi Regional

Penghasil/Pengu mpul Bahan Baku

Wilayah Kabupaten

Sub Sektor Unggulan

Kecamatan Penghasil

SISTEM AGROPOLITAN GELANG UTARA Prasarana/ Kemungkinan Komoditas Utama Sarana Pengembangan -

Kota Surabaya

-

-

Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Kabupaten Lamongan Kabupaten Gresik

-

-

Kabupaten Lamongan

-

-

Perkebunan Kecamatan hortikultura Panceng (10) Kecamatan Dukuh

Perikanan

-

mangga, nangka, pisang, semangka, rambutan, cabai, tomat, mentimun/krai, kacang panjang, terong



Pelabuhan Tanjung Perak

-

-

-

Pelabuhan khusus industri agrobis -

-

-

-

-

-

-

Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer, Sumber daya air

Industri makanan dan minuman

Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong

Industri obat dan kosmetik Industri pupuk

Industri pengolahan Industri pupuk di makanan di Kabupaten Kabupaten Gresik Gresik Industri obat dan kosmetik di Kabupaten Gresik Industri makanan pengolahan hasil ikan di Kabupaten Lamongan


5. Kawasan Metropolitan Pengembangan koridor metropolitan merupakan perwujudan dari visi pengembangan metropolitan di Jawa Timur. Pengembangan koridor metropolitan ini berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan dan jasa komersial.

Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Agroindustri digambarkan pada Peta 5.2 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian B.

Pengembangan kegiatan di sektor ini tidak terlepas dari kekuatan ekonomi utama/unggulan masing-masing kabupaten/ kota. Pengembangan kawasan koridor metropolitan meliputi: Pusat Nasional dan internasional yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang di Kabupaten Malang dan Perkotaan Malang, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu.


V - 10

6. Kawasan Perbatasan

Dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dikembangkan kerjasama regional baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota. • Kawasan Perbatasan antarprovinsi yaitu Provinsi Jawa TimurJawa Tengah-DI Yogyakarta dilakukan melalui kerjasama regional meliputi:

• Kawasan Perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban– Lamongan-Bojonegoro Pengembangan Kawasan Perbatasan digambarkan pada Peta 5.3 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian C.

1) Ratubangnegoro (Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro) 2) Karismapawirogo (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo) 3) Pawonsari (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosari) 4) Golekpawon (Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Wonogiri)


V - 11

Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi selain yang telah disebutkan di atas, juga berupa kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi, yang nantinya berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi wilayah provinsi atau mengurangi disparitas antarwilayah. Dengan demikian maka diharapkan pengembangan kawasan tertinggal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan sehingga kawasan ini dianggap strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

tinggi dikategorikan sebagai kawasan tertinggal. Wilayah yang termasuk kategori kawasan tertinggal dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah desa-desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Penetapan kawasan tertinggal digambarkan pada Peta 5.4 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Bagian D.

7. Kawasan Tertinggal Pada dasarnya kawasan tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Penetapan kawasan tertinggal ditentukan melalui perhitungan tingkat ketertinggalan wilayah relatif terhadap keseluruhan wilayah Jawa Timur. Kabupaten/kota dengan proporsi tingkat desa tertinggal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

V - 12

5.3 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Kriteria penetapan kawasan strategis pertahanan dan keamanan (hankam) mengikuti penetapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan penyesuaian dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dengan pertimbangan keamanan dan stabilitas regional. Adapun kriteria berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu kawasan perbatasan negara, pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan pertahanan keamanan. Jawa Timur memiliki pulau terluar yang secara nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Didalam Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional di Jawa Timur dari sudut kepentingan hankam adalah kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara RI di Provinsi Jawa Timur meliputi: a. Pulau Barung di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan luas sekurang-kurangnya 8.008,83 Ha; b.

Pulau Panehan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 15,55 Ha; dan

c.

Pulau Sekel di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan luas sekurang-kurangnya 14,11 Ha.

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan digambarkan pada Peta 5.5 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan.


V - 13

5.4 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP adalah: a.

Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto.

b.

Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo.

terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata). Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya digambarkan pada Peta 5.6 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan yang jelas, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/objeknya),


V - 14

5.5 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SDA DAN/ATAU TEKNOLOGI TINGGI Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan Pendayagunaan SDA dan/ atau teknologi tinggi di Jawa Timur, yaitu KSN Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Pasuruan. Adapun rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP terdiri dari: 1.

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, dan Sumenep dan sekitarnya.

2.

Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Paiton di Kabupaten Probolinggo, Singosari di Kabupaten Gresik, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban, dan Ngadirojo di Kabupaten Pacitan.

3.

Kawasan pengembangan potensial panas bumi meliputi Argopuro di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo; Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo; Cangar di Kota Batu; Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan; Telaga Ngebel di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo; dan Tiris (Gunung Lamongan) di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi digambarkan pada Peta 5.7 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi.


V - 15

5.6 KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan digambarkan pada Peta 5.8 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan juga kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Kawasan lindung atau kawasan konservasi tidak dapat dialihfungsikan, kawasan tersebut digunakan sebagai pelestarian sumber daya alam yang sekaligus menjadi kawasan perlindungan bawahan. Kawasan lindung prioritas merupakan kawasan yang diutamakan dalam upaya mengembangkan dan membudidayakan tanaman keras. Rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup pemerintah provinsi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yakni Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo dan WS Brantas.


V - 16

5.7 PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan kawasan strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu dipertegas karena adanya overlapping atau pertampalan wilayah pada Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan kawasan strategis meliputi pelaksanaan KSN Gerbangkertosusila, KSN kawasan pengamat dirgantara di daerah Watukosek di Kabupaten Pasuruan, KSN kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Panehan. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan KSP meliputi penetapan, perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang KSP Gerbangkertosusila meliputi: a.

Kawasan Industri Berteknologi Tinggi (High Tech Industrial Park/HTIP) SIER – Berbek di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;

b. Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan sekitarnya di Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, dan Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo; c.

Kawasan Agroindustri Gresik dan Lamongan (Gelang) Utara;

d. Kawasan Metropolitan berupa Kawasan di Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) SIER Brebek di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo; e. Kawasan Perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila dan segitiga emas pertumbuhan Tuban– Lamongan-Bojonegoro; f.

Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto;

g. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya; dan


V - 17 h.

Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Singosari di Kabupaten Gresik, Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban.

Adapun jenis kewenangan pemerintahan tersebut akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana pada pasal-pasalnya telah menjelaskan mengenai pembagian kewenangan tersebut, yaitu: Pasal 8 (Wewenang Pemerintah Pusat) meliputi: 1. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional 2. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarprovinsi. Pasal 10 (Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi) Dalam pelaksanaan wewenang pemerintah provinsi: 1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci, arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 2. Melaksanakan standar pelayanan bidang penataan ruang. Pemerintah daerah provinsi melaksanakan: 1. Penetapan kawasan strategis provinsi 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi 5. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui tugas pembantuan. Pasal 13 Pemerintah pusat menyelenggarakan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat yang dilakukan melalui: 1. Koordinasi pelenggaraan penataan ruang; 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; 3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksaan penataan ruang; 4. Pendidikan dan pelatihan; 5. Penelitian dan pengembangan; 6. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; 7. Penyebarluasan informasi penataan ruang, kepada masyarakat; dan 8. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI

Recommend Documents