Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Syukriy Abdullah
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
RPJMD
RKPD KUA
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Verifikasi
Pelaksanaan APBD
• Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Pembiayaan
RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja
Pendapatan
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Pertggjawaban
Pemeriksaan
Penatausahaan Pendapatan
DPA-SKPD
Belanja RKA-SKPD
Penatausahaan
Penatausahaan Pembiayaan
Disusun Sesuai SAP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
• Dilakukan oleh PPKD
Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Dana Cadangan, Aset Tetap, Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Raperda Pertanggungjawaban APBD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
• • • •
Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
Regulasi Pengelolaan Pembangunan • • • • • • • • • •
UU No.25/2004 -‐ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No.32/2004 -‐ Pemerintahan daerah; PP No.20-‐2004 -‐ Rencana Kerja Pemerintah PP No.58/2005 -‐ Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No.8/2006 -‐ Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No.6/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No.8/2008 -‐ Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; PP No.19/2010 -‐ Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; Permendagri No.13/2006 -‐ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No.54/2010 -‐ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8/2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagaimana pengaturan di daerah?
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Nasional
Musrenbangnas Dijabarkan
RPJM Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoma n
RKAKL
Keppres Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diacu
RKP
Pedoman
Diselaraskan melalui Musrenbang
Diacu Pedoman
Renja KL
Dijabarkan
Musrenbangda Pedoman
UU NO. 25/2004
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
Pedoma n
RKA SKPD
APBD
Diacu
Renja SKPD
Kep KDH tentang Rincian APBD
UU NO. 17/2003
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoma n
Pedoma n
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Proses Perencanaan Daerah
Mekanisme Perencanaan Tahunan
RPJPD RPJMD Ranc. Awal RKPD
Renstra-SKPD Ranc. Awal Renja-SKPD
Ranc. RKPD
Musrenbang Desa/Kel.
Forum SKPD
Ranc. Akhir RKPD
RKPD
Musrenbang Kabupaten
Renja-SKPD
Musrenbang Kecamatan
Penganggaran
6
Jenis-‐jenis Rencana Pembangunan • Rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah (RPJPN/D) à 20 tahun • Rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D) à 5 tahun; • Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D) à 1 tahun
Dokumen Pokok Penganggaran Daerah RPJMD/ RKPD
KUA
PPAS
EVALUASI PERDA APBD
RAPBD
RKA-‐SKPD
Penjabaran APBD
DPA-‐ SKPD
ANGGARAN KAS
Pelaksanaan Anggaran
Time Frame Penyusunan APBD Akhir Mei
Juni
Minggu I Oktober
Akhir Nov Pembahasan Raperda APBD
Pembahasan KUA
DPRD Kepala Daerah SKPD Mendagri/ Gubernur
Mgu II Juli
31 Des Perda APBD
dan PPAS
Ranc KUA & PPAS
RPJMD
RKPD
Renstra
Renja
Persetujuan bersama
Nota Kesepakatan Kepda-DPRD
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemda
Raperda APBD
Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD
Perkada ttg Penjabaran APBD
RKA-SKPD
Evaluasi
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD NO
URAIAN
WAKTU
KET
A. KUA, PPA dan RAPBD 1.
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2.
Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH
Minggu I bulan Juni
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH Pertengahan bulan Juni ke DPRD
4.
KUA dan PPAS disepakati antara KDH & Akhir bulan Juli DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD
Awal bulan Agustus
1 minggu
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD
Mg I Agustus s/d Mg I Oktober
2 1/2 bulan
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
Minggu pertama bulan Oktober
2 bulan
8.
Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & Paling lama 1 (satu) bulan KDH) sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
10.
Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Akhir Desember (31 Desember) ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
15 hari kerja ( bulan Desember)
KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) n
n
Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target
PPAS n
n n
n
Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).
Penyusunan KUA Mendagri
ditetapkan Setiap tahun
Pedoman Penyusunan APBD
berpedoman pada
RKPD berdasarkan
Kepala Daerah
Memuat target pencapaian kinerja yang disertai dengan: Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan sesuai asumsi (perkemb ekonomi makro & perubahan pokok2 kebijakan fiskal)
menyusun
Rancangan Kebijakan Umum APBD
selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan menyampaikan kepada
dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD disepakati
menjadi
Kebijakan Umum APBD
DPRD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD
Pemerintah Daerah Langkah-langkah pembahasan PPAS 1. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib & urusan pilihan 2. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan 3. menyusun plafon anggaran sementara utk masingmasing program
membahas
Rancangan PPAS Sementara
DPRD paling lambat minggu ke-2 Juni tahun anggaran sebelumnya
disepakati menjadi
PPAS
program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
Penyampaian Rancangan KUA & PPAS PEMERINTAH DAERAH
KDH
KOORDINATOR TAPD TAPD RKPD Rancangan KUA&PPAS
Paling lambat Akhir Bulan Juli
Sekda selaku Koordinator TAPD
Disampaikan kepada KDH paling lambat Minggu I Juni
Rancangan KUA&PPAS
Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Nota Kesepakatan
Rancangan KUA & PPAS
DPRD Disampaikan ke DPRD Paling lambat pada Pertengahanbulan Juni (Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBD thn berikutnya )
Rancangan KUA& PPAS
Pani_a Anggaran DPRD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya menyusun
RKASKPD
Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
STRUKTUR APBD SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PA D -
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
RKA-SKPD
SKPD
SKPKD
Belanja Tidak Langsung -
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung -
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaa n Pengeluara n
Belanja Modal
DPA-SKPD
