A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
P P
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
A C
E P
Syukriy Abdullah
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
RPJMD
RKPD KUA
Penatausahaan
PPAS
Verifikasi
Penatausahaan Pendapatan • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Pendapatan Belanja
RKA-SKPD
RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
APBD
E P Pembiayaan
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
P P
A C
• Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pembiayaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
• Dilakukan oleh PPKD
Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban
Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Dana Cadangan, Aset Tetap, Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Pemeriksaan
Disusun Sesuai SAP
Penatausahaan Belanja
DPA-SKPD Nota Kesepakatan
Pertggjawaban
Raperda
Pertanggungjawaban APBD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
• • • •
A C
P P
Evaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
E P
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM Nasional
Musrenbangnas
RPJM Daerah
A C
Dijabarkan
Renstra SKPD
Musrenbangda
Pedoman
UU NO. 25/2004
P P
RKAKL
RKP
Pedoman
RAPBN
Diselaraskan melalui Musrenbang
E P Pedoman
Pedoma n
Diacu
Dijabarkan
Diacu Pedoman
Renja KL
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
Pedoma n
RKA SKPD
Keppres Rincian APBN
APBN
APBD
Diacu
Renja SKPD
Kep KDH tentang Rincian APBD
UU NO. 17/2003
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoma n
Pedoma n
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Proses Perencanaan Daerah
RPJMD Ranc. Awal RKPD
Renstra-SKPD
A C
Ranc. Awal Renja-SKPD
Ranc. RKPD
E P
Musrenbang Desa/Kel.
P P
Mekanisme Perencanaan Tahunan
RPJPD
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Ranc. Akhir RKPD
RKPD
Musrenbang Kabupaten
Renja-SKPD
Penganggaran
5
Jenis-jenis Rencana Pembangunan
P P
• Rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah (RPJPN/D) 20 tahun • Rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D) 5 tahun; • Rencana kerja pemerintah/daerah (RKP/D) 1 tahun
E P
A C
Dokumen Pokok Penganggaran Daerah RPJMD/ RKPD EVALUASI
A C
PERDA APBD Penjabaran APBD
E P
DPASKPD
P P PPAS
KUA
RAPBD
ANGGARAN KAS
RKA-SKPD
Pelaksanaan Anggaran
Akhir Mei
Mgu II TimeJuli Frame
Juni
RPJMD
RKPD
Renstra
Renja
Nota Kesepakatan Kepda-DPRD
A C
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
E P
Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemda
31 Des Perda APBD
P P
dan PPAS
Ranc KUA & PPAS
Akhir Nov Pembahasan Raperda APBD
Pembahasan KUA
DPRD Kepala Daerah SKPD Mendagri/ Gubernur
Minggu I Oktober
Penyusunan APBD
Raperda APBD
Persetujuan bersama
Rancangan Perkada ttg Penjabaran APBD
Perkada ttg Penjabaran APBD
RKA-SKPD
Evaluasi
KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
A C PPAS
P P
Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target
Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).
E P
Penyusunan KUA Mendagri
ditetapkan Setiap tahun
RKPD
Pedoman Penyusunan APBD
berpedoman pada
menyusun
P P
A C
berdasarkan
Kepala Daerah
Memuat target pencapaian kinerja yang disertai dengan: Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan sesuai asumsi (perkemb ekonomi makro & perubahan pokok2 kebijakan fiskal)
selambat-lambatnya pertengahan Juni th anggaran berjalan
Rancangan Kebijakan Umum APBD
E P
menyampaikan kepada
dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluaan RAPBD disepakati
menjadi
Kebijakan Umum APBD
DPRD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
P P
Kebijakan Umum APBD
Pemerintah Daerah Langkah-langkah pembahasan PPAS
membahas
DPRD
Rancangan PPAS Sementara
paling lambat minggu ke-2 Juni tahun anggaran sebelumnya
E P
A C
1. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib & urusan pilihan 2. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan 3. menyusun plafon anggaran sementara utk masingmasing program
disepakati menjadi
PPAS
program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
P P
berdasarkan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
menyusun
A C
RKASKPD
E P
Pendekatan penyusunan
1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
Bagaimanakah proses penyusunan RKA SKPD ? Rincian Anggaran Pendapatan
1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
P P
R-1
2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh SKPD pemungut pendapatan.
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD 2.1)
R - 2.1
5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1) direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA SKPD 2.2)
6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1)
E P
7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R3.2. (= RKASKPD 3.2)
8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas menjadi R-0. 9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses peyusunan Raperda APBD.
SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD
A C
4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD 2.2.1)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
R - 2.2.1
R - 2.2
Rincian Penerimaan Pembiayaan
R - 3.1
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
R - 3.2
13
R-0
Penyiapan Raperda APBD
Kepala SKPD
PPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKASKPD
Disampaikan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
P P
RKASKPD
RKASKPD
A C
RKA-SKPD
yang telah ditelaah
E P
Raperda tentang APBD
dokumen pendukung
Nota Keuangan
Rancangan APBD
Dibahas
penelaahan kesesuaian dengan
● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal
Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD Raperda minggu pertama
P P
tentang APBD
Kepala Daerah
menyampaikan
Penjelasan
Oktober tahun sebelumnya
kepada
A C
Dokumen Pendukung
E P
DPRD
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
STRUKTUR APBD SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
P P
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PA D -
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
SKPD
SKPKD
A C
Belanja Tidak Langsung -
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
E P
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
RKA-SKPD
Belanja Tidak langsung
- Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung
-
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaa n
Pengeluara n
Belanja Modal
DPA-SKPD
