NEWS
LETTER
kabar
STBM
Diproduksi oleh Plan Indonesia dengan dukungan Australian Aid
Media Informasi, Komunikasi & Edukasi STBM di Indonesia
Advokasi STBM
dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Sekilas, hulu persoalannya adalah masalah ketersediaan air berikut infrastruktur penunjang sanitasi. Faktanya, demikian catatan Plan Indonesia, milliaran rupiah telah digelontorkan oleh pemerintah. Rakyat disubsidi dalam membangun berbagai sarasa santasi. Efektifkah? Ironisnya, tidak. Begitu selesai dibangun, sarana itu tak dipakai, tak terawat, rusak. Sanitasi dan perilaku hidup sehat tetap kronis. Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mengusung pendekatan non-subsidi. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan sanitasi yang baik. Berbagai lembaga nonpemerintah nasional maupun internasional termasuk Plan Indonesia, sejauh ini telah menginisiasi pelaksanaan pilot-pilot program STBM.
Pola hidup bersih dan sehat masyarakat di Indonesia masih memprihatinkan. Kementerian Kesehatan mencatat, 40 juta penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar sembarangan. Masyarakat juga masih banyak yang membuang sampah dan limbah cair rumah tangga sembarangan. Selain itu, banyak juga yang masih mengonsumsi air minum yang belum dimasak. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun pun belum membudaya. Pola dan kebiasaaan buruk ini menyebabkan tingginya angka diare pada anak dan balita di Indonesia. WHO mencatat lebih dari 100.000 balita di Indonesia meninggal setiap tahun karena diare.
Water, Sanitation and Hygiene (WASH)
Tapi jika bicara tentang mandat, otoritas, dan sumber daya maka adalah pemerintah yang berkewajiban untuk mereplikasi program STBM di lokasi pilot ke lokasi lainnya, mengangkat best practice di satu desa/kecamatan/dinas ke lingkup yang lebih luas (scaling up), serta menjaga agar STBM bisa lestari melalui pelembagaan. ...Halaman 2
Edisi 2, 2014 Penganggaran STBM di 5 Kabupaten di Provinsi NTT
H. 3
WASH Conference di Brisbane, Australia
H. 6
Plan Indonesia dan Pemkab TTS-TTU Raih MDG’s Award
H. 8
2
NEWSLETTER
kabar STBM, Edisi
Berita Utama
2, 2014
Water, Sanitation and Hygiene (WASH) - Plan Indonesia
Bagaimana mengadvokasi agar pemerintah daerah memiliki perencanaan dan penganggaran yang mendukung replikasi, scaling-up dan keberlanjutan STBM? Belajar dari sejumlah kajian dan pengalaman advokasi perencanaan dan penganggaran, setidaknya ada empat strategi yang harus diperhatikan.
Advokasi Level Daerah
Pertama, pentingnya untuk bekerja secara sistemik. Perencanaan dan penganggaran melibatkan serial negosiasi dan pembuatan keputusan. Pemilahan dan pemilihan prioritas usulan dilakukan secara berjenjang dari musrenbang dusun, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD hingga musrenbang kabupaten. Absen di satu tahapan akan menyulitkan advokasi, sebab kita tidak mampu mengontrol proses dan outputnya. Selain itu, bila satu usulan STBM tidak dikawal agar lolos di level dusun, maka upaya untuk mendorong STBM sebagai prioritas di musrenbang desa tidak akan memiliki rujukan usulan. Kedua, melakukan advokasi di dua “hulu”. Hulu yang dimaksud adalah advokasi di level pemerintah dan masyarakat sekaligus. Ibarat memasak bika ambon, maka dua sisi atas-bawah, supply-demand, haruslah “masak” bersamaan. Bercermin dari banyak kasus, upaya advokasi dari masyarakat akan menemui jalan buntu bila tidak ada cantolan entah regulasi, ruang partisipasi yang terbuka, hingga aktor strategis yang duduk sebagai pembuat kebijakan. Keberadaan Pokja AMPL di level kabupaten di satu sisi, serta Tim STBM kecamatan dan Tim STBM desa di sisi lain, sejatinya tidak hanya bermanfaat dari sisi implementasi pelaksanaan program STBM. Tim Pokja AMPL bisa mengawal usulan STBM dari bawah melalui mainstreaming isu STBM di lingkungan SKPD maupun koordinasi-sinkronisasi substansi perencanaan. Pokja AMPL juga bisa menjadi penghubung antara prioritas usulan dari bawah dengan logika berpikir teknokratis SKPD (Pimbert, 2001). Ketiga, mengoptimalkan ruang formal dan membuka ruang informal. Ruang informal harus diciptakan adalah sebelum dan sesudah forum formal. Tujuannya untuk mengorganisir tim advokasi, menyiapkan data penunjang advokasi serta membangun komunikasi dengan aktor kunci di tahapan perencanaan dan penganggaran. Paska musrenbang kabupaten misalnya, proses finalisasi dokumen rencana kerja SKPD yang akan dikompilasi menjadi dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, hanya dilakukan oleh internal pemda. Akses keterlibatan masyarakat dan mungkin juga Pokja AMPL guna memastikan ada pilar STBM dalam draft final RKPD cukup terbatas. Karena itu, perlu
diciptakan ruang baru semisal dalam bentuk workshop konsinyering yang melibatkan para SKPD terkait agar terjadi koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan. Contoh yang lain adalah proses penganggaran. Para legislator secara alamiah akan berupaya membawa program ke konstituennya sebagai wujud kinerja agar di pemilu berikutnya terpilih kembali (pork barrel politics). Mereka akan berupaya keras mengubah rumusan perencanaan teknokratis SKPD dan partisipatif oleh masyarakat. Program, jenis kegiatan, maupun lokasinya biasanya acap diubah-ubah. Selain eksekutif umumnya akomodatif terhadap tuntutan dewan demi memperlancar penganggaran, para anggota dewan sendiri umumnya belum memahami STBM. Ketika peluang partisipasi warga dalam proses penganggaran sangat terbatas, ruang alternatif perlu diciptakan agar terjalin komunikasi, pemahaman tentang kepentingan masing-masing, dan terjadi pula diskusi-negosiasi antara Pokja AMPL, Tim STBM kecamatan dan desa dengan anggota dewan. Keempat, memperkuat advokasi dengan bukti (evidence based). Ada “adagium” bahwa suatu program/kegiatan hanya akan membawa dampak jika ia berakar dari kebijakan dan praktik yang baik. Kebijakan dan program yang baik akan muncul bila sejak perumusannya sudah ditunjang oleh buktibukti yang kredibel. Bukti-bukti yang kredibel itulah yang harus dipersiapkan dengan baik oleh kelompok masyarakat, sebab dari situlah policy makers akan menerima input-input mereka (Court, Mendizabal, Osborne & Young, 2006). Advokasi di tiap tahapan perlu diintervensi dengan basis bukti. Tim STBM desa maupun kecamatan bisa bekerjasama puskesmas untuk memperoleh data, mendiskusikan solusi serta merumuskannya kedalam bentuk usulan program/ kegiatan untuk dibawa ke forum Musrembang. Kemasan bukti bisa beragam, sesuai dengan konteks dan kebutuhan advokasi. Untuk mempengaruhi anggota dewan, buktibukti urgensi STBM bisa disusun dalam bentuk memo kebijakan (policy memo) maupun usulan ringkas kebijakan (policy brief) yang itu semua disampaikan dan didiskusikan melalui forum-forum formal dan informal sepanjang alur perencanaan dan penganggaran. Di tengah kuatnya mindset bahwa program pembangunan harus fisik, pendekatan subsidi lebih disukai masyarakat, serta kuatnya hasrat para elite politik lokal untuk terpilih kembali melalui program subsidi, advokasi STBM ke depan memang tidaklah mudah. Rumusan strategi advokasi sektoral di level kabupaten dan spatial di level desa, juga bukan “obat manjur”. Implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah. (Teks: Ashari Cahyo Edi:
[email protected])
Penganggaran STBM di 5 Kabupaten Provinsi NTT
Tim POKJA AMPL Kabupaten Kupang dan Plan Indonesia sedang melakukan pembahasan penyusunan Roadmap STBM untuk 4 tahun ke depan. Penyusunan Roadmap STBM merupakan tahap awal proses advokasi anggaran STBM untuk menentukan pembagian peran dan pembiayaan pelaksanaan STBM berdasarkan tupoksi masing-masing SKPD.
P
emerintah di 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada telah berkomitmen untuk menganggarkan kegiatan STBM selama 4 tahun ke depan. Komitmen ini tercermin dalam Roadmap STBM yang sudah ditandatangani oleh pejabat pemerintah kabupaten masing-masing. Komitmen ini sejalan dengan MoU antara Plan Indoenesia dengan Pemerintah Kabupaten yang menyatakan bahwa Plan Indonesia dan Pemerintah Kabupaten akan bersama-sama melaksanakan kegiatan STBM selama 4 tahun ke depan. Salah satu aspek yang disepakati dalam MoU itu menyangkut pembagian peran pembiayaan kegiatan STBM antara Plan Indonesia dan Pemerintah Kabupaten. Salah satu kabupaten yang sudah menganggarkan kegiatan STBM tersebut adalah Kabupaten Manggarai Timur. Penganggaran STBM di Kabupaten Manggarai Timur tercantum dalam Renstra SKPD di Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Bappeda. Tiap-tiap SKPD ini menganggarkan kegiatan terkait STBM berdasarkan tupoksi masing-masing. Dinas Kesehatan misalnya, pada Renstra 2014–2019 merencanakan
akan mendukung pembiayaan STBM yang terkait pemicuan, pembentukan Tim STBM di 9 Kecamatan Replikasi, pelatihan pengusaha sanitasi dan monitoring. SKPD lain, yakni BAPPEDA Kabupaten Manggarai Timur melalui Renstranya, sudah menganggarkan dana untuk kegiatan terkait koordinasi rutin POKJA AMPL. SKPD lain yang juga sudah menganggarkan kegiatan STBM dalam Renstranya adalah Dinas PU. Dalam Renstra 2014–2018 Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur telah menganggarkan kegiatan-kegiatan yang terkait STBM, yakni penyediaan air minum yang sehat dan adanya pemicuan STBM di wilayah program Sanimas. Komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk menganggarkan kegiatan STBM di beberapa Renstra SKPD tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik yang merupakan hasil kerja sama yang erat antara Plan Indonesia dengan POKJA AMPL Kabupaten Manggarai Timur. POKJA AMPL Kabupaten Manggarai Timur bersama Plan Indonesia berhasil memahamkan kegiatan STBM kepada para pembuat keputusan di SKPD.
3
4
NEWSLETTER
kabar STBM, Edisi
Berita Utama
2, 2014
Water, Sanitation and Hygiene (WASH) - Plan Indonesia
Salah satu anggota POKJA AMPL Kabupaten Manggarai Timur, yakni Marten Durfan mengatakan bahwa STBM merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat terkait kebersihan dan sanitasi. “Selama ini program penyuluhan kesehatan lingkungan yang ada tidak berorientasi pada perubahan perilaku. Hasilnya, masyarakat masih mempraktikkan buang air besar sembarangan,” ujarnya. “Melalui pendekatan STBM kami optimis perubahan perilaku masyarakat yang terkait kebersihan dan sanitasi akan terjadi pada tahun mendatang,” tambahnya. Sejalan dengan Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kupang pun sudah mengalokasikan anggaran STBM yang tercantum dalam Renstra SKPD. Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana BOK untuk pemicuan di seluruh desa mulai tahun 2014. Komitmen ini diperkuat dengan instruksi Sekda Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa seluruh desa di Kabupaten Kupang harus menganggarkan kegiatan STBM dalam perencanaan kegiatan pembangunan
di desa masing-masing. Jika kepala desa tidak mematuhi instruksi ini maka RAPBDes tersebut akan dikembalikan lagi ke kepala desa untuk direvisi. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berencana akan menganggarkan kegiatan pemicuan di seluruh desa di Kabupaten Sabu Raijua melalui anggaran BOK. Kabupaten lain yang juga telah menganggarkan kegiatan STBM adalah Pemerintah Kabupaten Ende yang telah menganggarkan kegiatan STBM dalam Renja SKPD 2015. Adapun beberapa kegiatan STBM yang akan didanai oleh Pemerintah Kabupaten Ende meliputi pemicuan, monitoring, verifikasi STBM, pelatihan kader STBM dan Lomba STBM Desa. Seperti halnya Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada pun telah menganggarkan kegiatan-kegiatan pemicuan, monitoring, verifikasi dan pelatihan fasilitator STBM dalam Renja SKPD 2015. Keberhasilan Plan Indonesia dan POKJA AMPL dalam mengadvokasi anggaran STBM di setiap SKPD ini merupakan hasil advokasi yang sistematis dan terencana mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Wilayah Kerja Plan Indonesia Program STBM CS Fund 2 di Provinsi NTT Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Ngada Pulau Flores
Kabupaten Ende Pulau Lomblon
Pulau Alor
Pulau Pantar
Pulau Sumba
Pulau Timor Pulau Sabu
Pulau Rote
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Kupang
Beberapa tahap advokasi yang dilalui oleh Plan Indonesia dengan POKJA AMPL adalah sebagai berikut.
1. Road show STBM Tingkat Kabupaten
Pertemuan di tingkat kabupaten ini menghasilkan output terbentuknya POKJA AMPL dan penandatanganan komitmen STBM antara Plan Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten. Dalam kegiatan ini camat juga ikut menandatangani komitmen pelaksanaan STBM selama 4 tahun ke depan.
2. Penyusunan Roadmap STBM
Dalam pertemuan ini Tim Penyusun Roadmap, yakni POKJA AMPL dengan didampingi Plan Indonesia, menyusun rencana kegiatan STBM beserta rencana pembiayaannya. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya Rencana Pelaksanaan STBM selama 4 tahun ke depan beserta rencana pembiayaannya. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa akan ada pembagian peran dalam hal pembiayaan kegiatan STBM antara Plan Indonesia dengan pemerintah.
3. Sosialisasi Roadmap STBM
Sosialisasi Roadmap STBM dilakukan kepada seluruh SKPD dan stakeholders yang terkait STBM yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya kesepahaman tentang rencana kegiatan STBM selama 4 tahun ke depan dan terbentuknya Tim STBM Kecamatan.
4. Sosialisasi STBM dalam Forum Musrembangcam
Sosialisasi STBM dalam forum Musrembangcam berhasil menjadikan STBM sebagai prioritas pembangunan di tingkat kecamatan. Dengan masuknya STBM sebagai salah satu prioritas pembangunan di tingkat kecamatan maka implikasinya adalah pemerintah kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur akan menganggarkan kegiatan STBM selama 1 tahun ke depan, yakni untuk kegiatan monitoring dan verifikasi STBM.
5. Advokasi STBM dalam Forum Musrembangkab
Advokasi dalam Musrembangkab merupakan tindak lanjut dari advokasi Musrembangcam. Keputusan untuk memprioritaskan STBM dalam Musrembangcam harus ditindaklanjuti dalam forum Musrembangcam sebagai bahan untuk penyusunan Renstra SKPD.
6. Advokasi STBM dalam Forum SKPD Forum ini merupakan pertemuan lanjutan setelah Musrembangkab yang bertujuan untuk memfinalisasi Renstra di setiap SKPD. Melalui forum ini Plan Indonesia dan POKJA AMPL berhasil memastikan bahwa kegiatan STBM tercantum dalam seluruh Renstra SKPD.
Tahap-tahap inilah yang ditempuh oleh Plan Indonesia dan POKJA AMPL sehingga menghasilkan penganggaran STBM di SKPD-SKPD yang terkait STBM yang tercantum dalam Renstra SKPD masingmasing. Namun proses advokasi ini belum berakhir disini. Ada satu tahap yang harus dilalui oleh pemerintah supaya penganggaran ini bisa terwujud. Tahap tersebut adalah advokasi penganggaran terhadap pihak legislatif. Keputusan disetujui atau tidaknya rencana anggaran STBM yang diajukan oleh pemerintah merupakan proses advokasi politik yang akan dilalui oleh pemerintah bersama pihak legislatif. Proses advokasi terhadap legislatif akan berhasil jika pemerintah bisa meyakinkan pihak legislatif tentang pentingnya pelaksanaan STBM. Dengan komitmen yang tinggi dan pemahaman programming STBM yang memadai tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan legislatif terhadap pentingnya STBM. Dengan didukung oleh komunikasi politik yang baik antara pemerintah dan legislatif bukan tidak mungkin pengajuan penganggaran STBM yang diajukan oleh pemerintah akan disetujui oleh pihak legilatif. (Teks:
[email protected] Foto:
[email protected])
5
6
NEWSLETTER
kabar STBM, Edisi
Liputan Kegiatan
2, 2014
7
Water, Sanitation and Hygiene (WASH) - Plan Indonesia
WASH Conference 2014 Brisbane, Australia
Wahyu Triwahyudi, WASH Project Manager Plan Indonesia sedang mempresentasikan materi Dissability Inclusive WASH dalam sesi Poster Presentation. Poster Presentation yang dibuat oleh Plan Indonesia ini mendapatkan Poster Award dari WASH Conference Committee sebagai The Most Popular Poster setelah mendapatkan pilihan terbanyak dari peserta konferensi yang memilih poster presentation ini secara online.
P
ada bulan Maret 2014, International Water Centre, sebuah organisasi research yang memfokuskan pada isu-isu Air dan Sanitasi melaksanakan WASH Conference 2014. WASH Conference 2014 ini dilaksanakan pada tanggal 24-28 Maret di Novotel, Brisbane Australia dengan tema “WASH For Everyone Everywhere”. Tema konferensi ini diambil dengan mendasarkan pada hasil WASH Joint Monitoring Programme (JMP) antara Unicef dan WHO pada tahun 2013 yang merekomendasikan akses universal untuk air dan sanitasi di tahun-tahun mendatang. Konferensi ini dihadiri oleh 340 participant dari berbagai negara dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda mulai dari akademisi, praktisi air dan sanitasi serta jurnalis. Konferensi ini dibagi menjadi beberapa 2 bagian. Yakni sesi thematik pararel dan pelatihan. Sesi pararel tematik merupakan sesi presentasi hasil penelitian dan pengalaman dari akademisi dan praktisi air dan sanitasi yang menjalankan program air dan sanitasi di berbagai negara. Sedangkan sesi pelatihan merupakan sesi workshop bagi partisipan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang
implementasi suatu project yang khusus dan bagaimana menjalankannya di tataran lapangan. Dalam sesi pelatihan peserta yang mengikuti biasanya sedang atau akan menjalankan program yang sama dan ingin mengetahui best practice dari fasilitator. Adapun sesi yang diikuti oleh penulis selama 5 hari pelaksanaan training ini adalah:
Hari pertama: Equitable Access Universal Services - Gender and Dissability
Sesi ini diisi oleh presentasi dari beberapa praktisi seperti Plan Pakistan dan Water Aid Timor Leste. Dalam presentasinya terkait isu Gender, Plan Pakistan memandang perlunya melakukan scaling up partisipasi perempuan dalam berbagai organisasi di masyarakat sehingga ketidakadilan gender dalam pelayanan akses air dan sanitasi bisa berkurang secara signifikan. Di sesi kedua presentasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Water Aid Timor Leste. Dalam presentasinya fasilitator dari Water Aid menjelaskan tentang bagaimana melibatkan Organisasi Masyarakat Difabel untuk meningkatkan akses sanitasi terhadap masyarakat difabel. Pendekatan yang dilakukan oleh Water Aid dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Difabel dalam implementasi program air dan sanitasi yang mereka jalankan terbukti efektif menjangkau lebih banyak masyarakat difabel karena organisasi ini memiliki jaringan yang kuat terhadap komunitas difabel di masyarakat. Sebuah pendekatan yang baik dan bisa diadopsi oleh praktisi lain.
Hari kedua: Menstrual Hygiene Management
Sesi ini diisi oleh paparan singkat tentang pelaksanaan program MHM dari World Vision Zambia dan Plan Uganda. Plan Uganda dan World Vision Zambia merupakan 2 international NGO yang sudah melaksanakan program Menstrual Hygiene Management dan mencapai keberhasilan di tataran masyarakat dan pemerintah melalui program ini. Melalui program ini masyarakat, khususnya anak perempuan mendapatkan akses terhadap informasi yang baik mengenai bagaimana memanage menstruasi di awal-awal mereka mengalaminya. Program ini juga berhasil memberikan pemahaman yang baik kepada laki-laki tentang menstruasi. Informasi ini penting diketahui oleh pihak laki-laki khususnya anak lakilaki untuk mengurangi fenomena bullying terhadap anak perempuan akibat menstruasi ini. Program MHM ini mencapai suatu hasil yang baik terhadap perempuan yakni meningkatnya derajat kesehatan anak perempuan dan menurunnya angka bullying yang biasanya didapat dari anak laki-laki.
Hari Ketiga: Training Knowledge Management
Sesi ini merupakan sesi pelatihan dan workshop. Fasilitator yang mendampingi sesi ini merupakan Knowledge Management Manager dari GRM International yakni Kathryn Harries. Dalam sesi ini dipaparkan tentang bagaimana mengaplikasikan Knowledge Management dalam project implementation sehingga memberikan hasil yang significant terhadap pencapaian output dan outcome project. Kathryn menjelaskan mengenai pentingnya membagi Knowledge Management dalam phase-phase yang berbeda
dalam project. Phase yang dimaksud adalah phase awal pelaksanaan project, phase implementasi dan phase akhir prroject. Strategi knowledge management masing-masing phase implementasi harus dibedakan supaya pengetahuan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Uganda bekerja sama dengan AfriPADS untuk mempromosikan pembalut wanita dengan harga yang terjangkau dan dapat digunakan berulang-ulang. Program MHM yang dilaksanakan di Uganda ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Uganda karena keberhasilannya.
Hari Keempat: Training Menstrual Hygiene Management Program
Hari Kelima: Training Sanitation Marketing
Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi tematik tentang MHM Program. Dalam sesi Training ini fasilitator menjelaskan tentang tahap-tahap pelaksanaan program MHM dan aspekaspek apa yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program MHM. Salah satu fasilitator yang mendampingi sesi pelatihan ini adalah Sharon Roose dari Plan Netherland. Dengan penuh antusias Sharon menjelaskan keberhasilan program ini yang dilaksanakan di Uganda sebagai kerja kolaborasi dengan Plan Uganda. Menurut Sharon, 2 aspek utama yang disampaikan kepada pemanfaat program ini adalah informasi dan layanan yang memadai dan terjangkau. Dalam pelaksanaan program MHM di Uganda, beneficiaries utama program ini yakni perempuan mendapatkan informasi yang benar tentang menstruasi. Hal ini secara signifikan mengurangi rasa cemas dan gelisah anak perempuan yang pertama kali merasakan pengalaman menstruasi ini. Selain informasi benefit lain yang didapatkan oleh kaum perempuan melalui program ini adalah adanya produk MHM yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Plan
Sesi terakhir dari konference ini diisi dengan training tentang Sanitation Marketing. Sesi ini menjelaskan tentang tahaptahap melakukan establishment pengusaha sanitasi di masyarakat. Ada 6 tahap dalam pendirian pengusana sanitasi di masyarakat yakni : Pengidentifikasian calon pengusaha sanitasi, perekrutan calon pengusaha sanitasi, pelatihan tukang, pelatihan pengusaha sanitasi, pengembangan produk sanitasi serta promosi produk sanitasi. Hal yang unik dari sanitation marketing adalah terkait strategi promosi dengan pendekatan BCC. Strategi marketing yang baik adalah yang berorientasi pada perubahan perilaku konsumen. Pendekatan yang provokatif dan memicu bisa menjadi strategi yang efektif dalam strategi promosi dalam sanitation marketing. Diharapkan setelah mengikuti WASH Conference 2014 ini para peserta konferensi mendapatkan inspirasi baru dan energi baru dalam meningkatkan layanan akses terhadap air dan sanitasi masyarakat sehingga di masamasa yang akan datang seluruh masyarakat dunia mendapatkan akses air dan sanitasi yang universal, adil dan berkelanjutan. (Teks dan foto:
[email protected])
Liputan Kegiatan
8
Water, Sanitation and Hygiene (WASH) - Plan Indonesia
STBM Kabupaten TTS dan TTU Meraih Penghargaan MDG’s Award
P
rogram STBM kerja sama Pemerintah Kabupaten TTS dan TTU dan Plan Indonesia
berhasil menyabet penghargaan MDG’s Award 2013 untuk kategori Layanan Air Bersih dan Sanitasi. Penganugrahan MDG’s Award 2013 diberikan langsung di hadapan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy, Utusan Khusus Presiden RI untuk MDG Nila Moeloek, Kepala BKKBN Fasli Djalal, serta Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, di acara puncak MDG Awards 2013,
rumah tangga, pengelolaan sampah,
masyarakat berhasil membangun sendiri
di Jakarta, Sabtu(15/4) di Jakarta Theatre
dan pengelola limbah rumah tangga.
sarana sanitasi dan kebersihan tanpa subsidi
Ballroom, Jakarta Pusat.
Perilaku hidup bersih dan sehat ini tentu
sedikit pun dari pemerintah maupun donor.
saja akan menciptakan lingkungan yang
Hingga bulan Desember 2013 tercatat ada
“Ini adalah kali ketiga kami
sehat. Hal ini sejalan dengan target
sekitar 147.371 jamban baru tanpa-subsidi
menyelenggarakan IMA dan kami
pencapaian Millenium Development
yang berhasil dibangun oleh masyarakat. Jika
terus menemukan berbagai program
Goals (MDG’s) yakni meningkatkan
dirupiahkan maka masyarakat Kab. TTS dan
pembangunan yang inovatif dan kreatif
akses terhadap sanitasi yang layak.
TTU telah berswadaya lebih dari 40 milyar untuk
di tingkat akar rumput. Terobosan yang
pembangunan sarana sanitasi mereka sendiri.
mereka lakukan memberikan perbaikan
Setelah 3 tahun penerapan STBM,
nyata bagi kesejahteraan masyarakat
kualitas kesehatan masyarakat
Program Manager WASH Plan Indonesia,
setempat. Untuk itu, dengan tenggat
Kabupaten Timor Tengah Utara dan
Eka Setiawan yang menerima penghargaan
bagi pencapaian tujuan pembangunan
Kabupaten Timor Tengah Selatan
bersama Bupati TTS, Paul Mella,
millenium dan membangkitakan inspirasi
menjadi lebih baik. Hal ini bisa dilihat
menjelaskan bahwa MDG’s Award bisa
serta harapan bagi masyarakat di wilayah
dari data kasus diare yang mengalami
semakin mendorong semangat pemerintah
lain yang tersebar di Indonesia,” ujar Prof.
penurunan di dua kabupaten tersebut.
dan masyarakat untuk berperan aktif dalam
Nila Moeloek, utusan khusus presiden
Data terbaru dari Dinkes Kab. TTS
pembangunan hingga level grass roots.
Republik Indonesia untuk MDGs dalam
menyatakan bahwa angka diare telah
malam penganugerahan penghargaan
mengalami penurunan dari 13.781
“Hal ini juga bisa mendorong semua pihak
IMA 2013 pada Sabtu (15/3) di Ballroom
kasus (tahun 2010) menjadi 4.715
untuk berlomba-lomba membuat inovasi dan
Djakarta Theater, Jakarta.
kasus (tahun 2013).Begitu juga di Kab.
terobosan baru dalam mempromosikan 5
TTU dari 2.111 kasus (tahun 2011)
Pilar STBM.” ujar Eka. Dia menambahkan
menjadi 1.752 kasus (tahun 2013).
STBM di Kab. TTS dan TTU merupakan
Melalui program STBM, masyarakat di Kabupaten TTS dan TTU telah menerapkan
bagian dari Program SHAW (Sanitation
lima pilar sanitasi, yakni menghentikan
Pendekatan STBM ini juga berhasil
Hygiene and Sanitation) yang dilakukan oleh
kebiasaan buang air di sembarang tempat,
mendorong keswadayaan masyarakat
LSM Indonesia dan LSM Belanda dengan
kebiasaan cuci tangan pakai sabun,
Kab. TTS dan TTU dalam perubahan
pendanaan sebagian besar dari Kedutaan
pengelolaan air minum dan makanan
perilaku kebersihan dan sanitasi.
Besar Belanda. (Departemen Komunikasi)
Melalui metode pemicuan dalam STBM,
Newsletter Kabar STBM merupakan media informasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang diterbitkan tri wulanan kerja sama antara Plan Indonesia dengan Australian Aid. Redaksi menerima tulisan berita yang terkait STBM. Kirimkan tulisan Anda ke herie.ferdian@ plan-international.org dengan panjang tulisan antara 400-500 kata dengan dilengkapi foto pendukung berita dengan kapasitas 1-1,5 MB format jpg. Tulisan terpilih akan dimuat di newsletter Kabar STBM edisi selanjutnya.
Plan Indonesia
Menara Duta Building 2nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12910 Indonesia T. +62-21-5229566 F. +62-21-5229571 www.plan-indonesia.org
