KONSEP DAN PENDEKATAN KONSEP DAN PENDEKATAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2010‐‐2014 DAN RENSTRA K/L 2010 RPJMN 2010 2014 DAN RENSTRA K/L 2010‐‐2014
Jakarta 14 Juli 2009 Jakarta,
DEPUTI PENDANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN ‐‐ PENDANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ‐‐ BAPPENAS
1
STRUKTUR MODUL 1 KERANGKA PEMIKIRAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN A. Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran B. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Publik (Public Expenditure Management) a) Aggregate Fiscal Discipline b) Allocative Efficiency c) Operational efficiency C. Tujuan, Sasaran dan Tantangan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berjangka Menengah dan Berbasis Kinerja D. Prasyarat dan Syarat Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Berjangka Menengah E Penerapan E. P P Perencanaan d dan Penganggaran Berjangka Menengah
F. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja G. Pencapaian dan Permasalahan yang Dihadapi Saat Ini a) Aggregate Fiscal Discipline b) Allocative Efficiency c) Operational Efficiency H. Permasalahan Desain Program I. Pendekatan Penyempurnaan Desain Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (Restrukturisasi program dan kegiatan) a) Prinsip Restrukturisai Program dan Kegiatan b) Desain Arsitektur Program c)) Pendekatan P d k t Penyusunan P Ki j Kinerja 2
OUTLINE BAHASAN
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN DALAM RPJMN 2010-2014 2010 2014 PENERAPAN ROLLING PLAN DALAM RKP PROGRESS TO DATE ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN 3
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UU 25/2004 : SPPN
KERANGKA REGULASI KERANGKA PENDANAAN
UU 17/2003 : KEUANGAN NEGARA
ANGGARAN TERPADU ANGGARAN BERBASIS KINERJA KERANGKA PENGELUARAN BERJANGKA MENENGAH (MTEF) 4
KONSEP KERANGKA PENDANAAN (PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT) Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran)
2010 2011 2012
MTFF: Medium Term Fiscal Framework
‐ Rasio pajak ‐ Rasio defisit ‐ Rasio utang Allocative Efficiency ff y (Alokasi pada Prioritas) Alokasi pada Prioritas ‐ Program Æ outcomes ‐ Kegiatan Æ output
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah‐ masy./antar instansi pem./pusat‐daerah / t i t i / td h
Operational Efficiency (Efisiensi Belanja) ‐ External Control External Control ‐ Internal Control ‐ Management Accountability
KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: Medium Term Expenditure Framework)
Prakiraan Maju (Forward Estimates) Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran Terpadu (Unified Budget) Budaya: ‐ Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) ‐ Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) Lelang (bidding) Perjalanan Dinas (at cost)
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
5
OPERASIONALISASI : RPJMN DAN RENSTRA K/L (MTEF BASELINE 5 TAHUNAN) ( ) Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
MTFF
Tahun 4
Contingency Reserves (12% Total Anggaran)
Contingency Planning (mengamankan baseline)
Total Anggaran
MTEF Baseline
Resources p Envelope
6
RKP DAN RENJA K/L (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN) Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tambahan anggaran
Tahun 3
*) Pencapaian Kinerja akan menentukan pendanaan k d Inisiatif Baru (New Initiative)
Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru
Penghematan Baseline Baru Baseline Awal
PERUBAHAN BASELINE : Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan 1. Penghematan dari pelaksanaan Program 2. Cadangan (contingency planning) yang tidak terpakai 3. Peningkatan penerimaan/ketersediaan anggaran (+ defisit) Pemanfaatan Dana 1 Penyesuaian unit cost (misal krn inflasi lebih tinggi) 1. ( lk fl l b h ) 2. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan (juml. pend. miskin lebih rendah atau tinggi dari perkiraan awal) 3. Pemanfaatan untuk inisiatif baru *) 7
AGGREGATE FISCAL DISCIPLINE ´
RPJMN 2005‐2009 SUDAH MEMUAT ARAH
KEBIJAKAN FISKAL YANG JELAS (MTFF)
2004
2009
PAJAK/PDB (% PDB)
12,1
13,6
SURPLUS/DEFISIT (% PDB)
‐1,1
0,3
STOK UTANG PEMERINTAH(% PDB)
53,9
31,8
UAR N G RI ) • LUAR NEGERI 1)
25,3 5,3
12,6 ,6
• DALAM NEGERI 2)
28,6
19,2
Sumber RPJMN 2005-2009 ´
Diperkenalkan sebagai resource constraint dalam penyusunan RKP dan APBN (dimulai dengan SEB Pagu Indikatif, di update g Pagu g Sementara dan Pagu g Definitif)) dengan 8
ALLOCATIVE EFFICIENCY •
KELEMAHAN Belum jadi constraint penyusunan (MTEF) – belum ada kerangka pendanaan yang bersifat indikatif d k k d b f dk f untuk RPJMN 2004 – 2009 • Kebutuhan 2005 Kebutuhan 2005‐2009 2009 (Dephub) Rp. 112 T. Alokasi (Dephub) Rp. 112 T. Alokasi 2005‐2009 sebesar Rp. 58,1 T (52% dari kebutuhan). • Minimum essential force Mi i i lf (D h ) 100 T/T h (Dephan) > 100 T/Tahun, alokasi = Rp 34 T di 2009 ( < 34% dari kebutuhan). • Kebutuhan Kesehatan, dll juga jauh lebih besar dari Kebutuhan Kesehatan, dll juga jauh lebih besar dari ketersediaan anggaran.
9
ALLOCATIVE EFFICIENCY •
KELEMAHAN –
–
–
ANGGARAN TERPADU • Baru mencakup anggaran KL, belum diintegrasikan anggaran diluar KL sebagai satu kebijakan yang menyeluruh – Anggaran non KL Pusat (subsidi/PSO, Belanja Lain‐lain) – Transfer belanja daerah (DAK, OTSUS, Dana Penyesuaian) ANGGARAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN BERBASIS KINERJA • Program dan kegiatan tidak jelas akuntabilitas kinerjanya (“keroyokan” antar K/L maupun antar unit dalam satu K/L) • Level program dan kegiatan yang tidak terstruktur dengan baik (terlalu besar/kecil) • Indikator kinerja belum terstruktur dengan baik – urutan outcome dan output (bahkan sebagian masih input‐based) • Belum memiliki perhitungan output cost yang jelas (menyulitkan dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang tepat untuk mencapai output tertentu) menetapkan jumlah pembiayaan yang tepat untuk mencapai output tertentu) FORWARD ESTIMATE • Masih “on‐paper”, belum dipergunakan sesuai dengan konsep MTEF (hanya berubah jika ada : (i) perubahan inflasi, (ii) parameter di luar jangkauan pemerintah untuk mengatasinya, (iii) perubahan kebijakan pemerintah). t k t i (iii) b h k bij k i t h) 10
OPERATIONAL EFFICIENCY •
PROGRESS TO DATE – Telah diperkenalkan Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang mengakomodasi kekhasan (kebutuhan khusus) masing‐masing g g lembaga. g – Satuan Biaya diupdate setiap tahun untuk mencerminkan perubahan harga (inflasi)
•
KELEMAHAN – Sekitar 60% KL belum 60% KL belum menyampaikan SBK – SBK belum dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran efisiensi 11
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK DEPARTEMEN
Lihat slide 20 s/d 22
Lihat slide 19 12
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK LEMBAGA TINGGI NEGARA
*) Program-Program Teknis yang akan digunakan disesuaikan dengan lingkup kewenangannnya
13
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK KEMENNEG/KEMENKO
*) Disarankan menggunakan 1 Program Teknis untuk seluruh Eselon 1 dengan catatan, Indikator masing-masing Eselon 1 tercermin dalam indikator Programnya
14
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM UNTUK LPND
*) LPND menggunakan 1 Program Teknis untuk lembaganya
15
NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM •
•
Program Teknis: merupakan program‐program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). CONTOH : Program Pendidikan g Tinggi gg Program Generik: merupakan program‐program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). internal) CONTOH: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur p Departemen p Pertanian 16
NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI KEGIATAN •
•
•
•
Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional Kegiatan prioritas K/L, yaitu kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian kinerja K/L. Kegiatan teknis non‐prioritas, merupakan kegiatan‐ kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas. Kegiatan generik, merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit eselon 2 yang memiliki karakteristik sejenis.
17
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN 6 K/L PILOT PROJECT
K/L /
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN 2005‐2009
JUMLAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2010‐2014
PROGRAM
KEGIATAN
PROGRAM
KEGIATAN
DEPKEU
13
166
13
106
DEPTAN
5
138
13
71
DPU
32
373
9
44
DEPKES
14
106
9
41
DEPDIKNAS
14
288
8
32
5
18
4
47
BAPPENAS
18
DEPARTEMEN KEUANGAN Unit Sekjen
Program Eksistingg g ´ ´ ´ ´ ´ ´
DJA
´ ´ ´ ´ ´
DJP
´ ´ ´
DJ BEA DAN CUKAI
´ ´ ´
DJPK
´ ´ ´
Hasil Restrukturisasi Program g
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Negara Pengembangan Kelembagaan Keuangan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
´
Peningkatan Penerimaan `Dan Pengamanan Keuangan Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran
Perumusan Serta Pelaksanaan Kebijakan Dan Standardisasi Teknis Dibidang Penganggaran
Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Negara g
Peningkatan Dan Pengamanan Penerimaan Pajak
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara
Pengawasan, Pelayanan Dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
´
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Departemen Keuangan
DEPARTEMEN KEUANGAN Unit
Program Eksistingg g
DJ PENGELOL AAN UTANG
´
DJPB
´
´ ´ ´
´ ´ ´ ´
DJKN
´ ´ ´ ´ ´
IRJEN
´ ´ ´
Hasil Restrukturisasi Program g
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Pengelolaan Dan Pembiayaan Hutan
Pengelolaan Utang Dan Hibah
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Efektivitas Pengeluaran Negara
Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Peningkatan Efektivitas Pengeloaan Kekayaan Negara Pengelolaan Sumber S mber Daya Da a Manusia Man sia Aparatur Aparat r Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara
Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara Dan Lelang
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Departemen Keuangan
RENCANA TINDAK LANJUT y p g g / Penyusunan program dan kegiatan oleh K/L Juli – Agustus 2009. ´ Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Program dan Kegiatan ´
« Sosialisasi
I : 21-24 21 24 Juli 2009, 2009 [slide 25] « Sosialisasi II : 18-21 Agustus 2009 [slide 26] ´
Penyampaian P i h hasilil restrukturisasi t kt i i program g d dan kegiatan ke Bappenas dan Dep.Keu Akhir Ag t 2009. Agustus 2009 21
TERIMA KASIH
22
Metod de Penyusunan
INFORMASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (LOGIC MO MODEL THEORY) TH ORY) DAMPAK
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome
Apa yang ingin dirubah
OUTCOME
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (j ) (jasa)
KEGIATAN
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakan
Sumberdaya yang memberikan g kontribusi dalam menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam bekerja
Metode Pelaksanaan
INPUT
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
23
CONTOH STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKAN ALOKASI PADA PRIORITAS RKP TAHUN 2010
PRIORITAS NASIONAL
PAGU K/L
SUBSIDI/ PSO
BELANJA LAIN-LAIN
TOTAL
27.137,5
8.918,4
6,0
36.061,9
51.161,4
0,0
0,0
51.161,4
15.214,7
0,0
0,0
15.214,7
45.319,1
18.943,6
2.850,0
67.112,7
4.260,4
0,0
0,0
4.260,4
PRIORIT AS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
PRIORIT AS 2 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
PRIORIT AS 3 : PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL
PRIORIT AS 4 : PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN,, INFRASTRUKTUR,, DAN ENERGI
PRIORIT AS 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
JUM LAH
143.093,2
27.862,0
2.856,0
173.811,2
PRIORIT AS 1 : PEM ELIHARAAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT , SERT A PENAT AAN KELEM BAGAAN DAN PELAKSANAAN SIST EM PERLINDUNGAN SOSIAL PENGURANGAN KEMISKINAN
PAGU K/L
SUBSIDI/ PSO
BELANJA LAIN-LAIN
TOTAL
27.137,5
8.918,4
0,0
36.055,9
Fokus 1.
Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
10.025,0
8.918,4
0,0
18.943,4
Fokus 2.
Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;
15.724,5
0,0
0,0
15.724,5
123,5
0,0
0,0
123,5
1.264,6
0,0
0,0
1.264,6
0,0
0,0
6,0
6,0
0,0
0,0
6,0
6,0
27 137 5 27.137,5
8 918 4 8.918,4
60 6,0
36 061 9 36.061,9
Fokus 3. Fokus 4.
Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan;
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL Fokus 5.
Penataan kelembagaan pelaksanaan sistem jaminan sosial
JUMLAH
Rincian Fokus Prioritas (Program Lintas KL) : MAK, Kegiatan Prioritas, Program, Institusi Penanggungjawab dan Alokasi Dana Fokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a) 7232 Penyelenggaraan program keluarga 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 Program Bantuan dan Depsos harapan (PKH) kabupaten kabupaten. Jaminan Kesos h) 3470 Beasiswa untuk Siswa Miskin MI 640.000 Siswa Program Wajar Pendidikan Depag Dasar Sembilan Tahun j) 2585 Beasiswa untuk siswa miskin SMA 248.124 Siswa Prog Pend. Menengah Depdiknas o) 2812 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Persentase RS yang melayani pasien Upaya Kshtn Perorangan Depkes Miskin didikelas kelas III Rumah sakit masyarakat miskin peserta program r) SUBS Penyediaan Subsidi Beras untuk Penyediaan beras untuk 18,5 juta RTS, Program Peningkatan Perum Bulog/ I DI Masyarakat Miskin (RASKIN) 15 kg per RTS selama 12 bulan Ketahanan Pangan Kemenko Kesra
1.100,00 230,40 193,54 4.584,00 8.918,40
26
DAFTAR K/L SOSIALISASI I TANGGAL 21 JULI LPND BKKBN BKN PPATK BNP2TKI KPK BSN BPN BAKOSURTANAL BPPT BPK BNN BKPM BADAN POM BIN BPS BASARNAS BPKP
TANGGAL 22 JULI LPND KPU BAPETEN BATAN BPLS BMG BAKORNAS PB KOMNASHAM WANTANAS LAN ANRI LAPAN LEMHANAS LSN PERPUSNAS LIPI LKPP
LTN MPR DPR DPD MK MA KY
TANGGAL 23 JULI KEMENEG/KEMENKO MENEG PPN MENKO EKUIN MENEG PAN MENEG POLKAM MENEG LH MENEG RISTEK MENEG PORA MENEG PP MENEG PERA MENEG UKM MENKO KESRA MENEG BUMN MENEG PDT MENSESNEG
TANGGAL 24 JULI DEPARTEMEN DEPKEU DEPDIKNAS DEPKES DEPKUMHAM DEPNAKERTRANS DEPSOS POLRI KEJAGUNG DEPHAN DEPAG DEPKOMINFO DEPPU DEPTAN DEPHUB DEPDAGRI DEPHUT DEPDAG DEPLU DEP ESDM DEPERIN DKP BUDPAR
27
DAFTAR K/L SOSIALISASI II TANGGAL 18 AGUSTUS LPND BKKBN BKN PPATK BNP2TKI KPK BSN BPN BAKOSURTANAL BPPT BPK BNN BKPM BADAN POM BIN BPS BASARNAS BPKP
TANGGAL 19 AGUSTUS LPND KPU BAPETEN BATAN BPLS BMG BAKORNAS PB KOMNASHAM WANTANAS LAN ANRI LAPAN LEMHANAS LSN PERPUSNAS LIPI LKPP
TANGGAL 20 AGUSTUS LTN KEMENEG/KEMENKO MPR MENEG PPN DPR MENKO EKUIN DPD MENEG PAN MK MENEG POLKAM MA MENEG LH KY MENEG RISTEK MENEG PORA MENEG PP MENEG PERA MENEG UKM MENKO KESRA MENEG BUMN MENEG PDT MENSESNEG
TANGGAL 21 AGUSTUS DEPARTEMEN DEPKEU DEPDIKNAS DEPKES DEPKUMHAM DEPNAKERTRANS DEPSOS POLRI KEJAGUNG DEPHAN DEPAG DEPKOMINFO DEPPU DEPTAN DEPHUB DEPDAGRI DEPHUT DEPDAG DEPLU DEP ESDM DEPERIN DKP BUDPAR
28
