ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2015 - 2019

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2015

Kata Pengantar Sebagai instansi yang telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi tahap

kesatu yaitu periode tahun 2010-2014, Badan Pengkajian dan

Penerapan

Teknologi (BPPT) telah menjalankan berbagai kegiatan perubahan pada 8 (delapan) area perubahan dengan menata ulang dan memperbaharui secara

bertahap, berkelanjutan dan konsisten terhadap sistem penyelenggaraan birokrasi yang kurang optimal di lingkungan BPPT, dalam rangka mendorong tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, adalah:

. . .

Tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel; Tercapainya birokrasi yang efektif dan eflsien; dan Tercapainya birokrasi yang memiliki layanan publik yang berkualitas.

Pada saat ini BPPT telah memasuki tahap kedua dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi yaitu periode tahun 2015-2019, masuk pada tahap penguatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, dalam upaya penyelarasan pelaksanaan penguatan program reformasi birokrasi perlu dilakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi BPPT Tahun 2015-2019.

Road Map Reformasi Birokrasi ini harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi BPPT.

Jakarta, 15 Januari 2016

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Dr. lr. Unggul Priyanto, MSc.

g

ROAD MAP REFORMASI BIRO(RASI-BPPT

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................

BAB I-1

A. Latar Belakang .......................................................................................

BAB I-1

B. Dasar Hukum ..........................................................................................

BAB I-6

C. Tujuan dan Sasaran ...............................................................................

BAB I-7

D. Manfaat ..................................................................................................

BAB I-7

BAB II RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

BAB II-1

A. Program Manajemen Perubahan ............................................................

BAB II-1

B. Program Penguatan Sistem Pengawasan ..............................................

BAB II-7

C. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja ..............................................

BAB II-15

D. Program Penguatan Kelembagaan ........................................................

BAB II-21

E. Program Penguatan Tatalaksana ...........................................................

BAB II-26

F.

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ...........

BAB II-33

G. Program Peraturan Perundang-Undangan .............................................

BAB II-42

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ...................................

BAB II-49

BAB III PENGORGANISASIAN, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, SISTEM PELAPORAN DAN ANGGARAN ......................................

BAB III-1

A. Pengorganisasian ...................................................................................

BAB III-1

B. Penanggung Jawab Kegiatan .................................................................

BAB III-3

C. Sistem Pelaporan ...................................................................................

BAB III-8

D. Anggaran ...............................................................................................

BAB III-9

BAB IV PENUTUP .........................................................................................

BAB IV-1

LAMPIRAN ....................................................................................................

i ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 ...................................................................................................

BAB I-2

Gambar 1.2 ...................................................................................................

BAB I-3

Gambar 1.3 ...................................................................................................

BAB I-4

Gambar 1.4 ...................................................................................................

BAB I-6

ii ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 .......................................................................................................

BAB II-16

iii ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Reformasi Birokrasi merupakan suatu perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

yang

menyangkut

aspek

kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan (business process), pengawasan,

akuntabilitas,

dan

pelayanan

publik

sehingga

mampu

meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, transparansi, disiplin, dan etos kerja pegawai. Gelombang globalisasi dan lingkungan strategis mengakibatkan perubahan ekspektasi internal maupun eksternal atas kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Laju perubahan atas tuntutan tersebut berakibat pada semakin sulitnya organisasi dalam memenuhi harapan internal dan eksternal sehingga teridentifikasi berbagai permasalahan yang mendasar sebagai berikut: 1.

Kontribusi BPPT dalam penanggulangan berbagai krisis nasional masih belum memberikan dampak yang signifikan untuk memperkuat fungsi dan peran BPPT secara nasional;

2. Perencanaan program BPPT masih tampak kurang fokus pada satu kesatuan visi, misi, tujuan dan sasaran; 3.

Proses bisnis utama yang merupakan enabling factor untuk mencapai sukses dalam kerangka tata kerja kerekayasaan belum optimal;

4. Sistem penghargaan berdasarkan kinerja dalam asas keadilan belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan; 5.

Budaya organisasi yang mampu mewadahi dan meningkatkan komitmen para pegawai dalam melaksanakan tupoksi belum diterapkan secara efektif; Permasalahan tersebut diatasi melalui strategi reformasi birokrasi.

BAB I- 1 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Reformasi birokrasi adalah suatu program perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dengan demikian program reformasi birokrasi akan selalu berhadapan dengan tingginya resistensi dari dalam organisasi yang merupakan tantangan bagi manajemen perubahan. Bagi BPPT reformasi birokrasi memang bukan suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Sehingga perlu dipersiapkan Program Reformasi Birokrasi BPPT secara holistik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi perlu mempertimbangkan 5 faktor pencapaian sukses sebagai berikut: 1.

Adanya dukungan Manajemen Puncak (sponsorship);

2.

Adanya Keterlibatan Semua Pegawai (employee involvement);

3.

Ketersedian Saluran Komunikasi;

4. Adanya Dukungan Budaya Organisasi; dan 5.

Keberadaan Agen Perubahan.

BPPT

adalah

Lembaga

Pemerintah

dalam

satu

kesatuan

sistem

Pemerintahan RI yang melaksanakan Tugas Pemerintahan/ Pelayanan Publik melalui Perekayasaan Teknologi. Untuk berperan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan/pelayanan publik tersebut diatas, BPPT diharapkan mampu mengidentifikasi dan memastikan posisi organisasinya dalam perannya pada sistem pemerintahan sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut:

LAPORAN

PRESIDEN/ WAPRES

MENRISTEKDIKTI MENRISTEK LAP. TUGAS

KEMENTRIAN, DEPARTEMEN, LEMBAGA NEGARA PERMINTAAN KAJI TERAP REKOMENDASI PENERAPAN AUDIT

DPR

PELAKSANAAN KAJI TERAP

INPUT PROGRAM

BUMN/BUMND AUDIT/KERJASAMA

LEMBAGA LITBANG KERJASAMA

LEMBAGA TERKAIT LN

SWASTA

KERJASAMA

KERJASAMA

Gambar-1.1 Keterkaitan antar Instansi Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok BPPT BAB I- 2 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Dalam penguatan posisinya, BPPT diharapkan mampu menjalankan tugas secara efektif dalam sistem pemerintahan berperan: 1.

Sebagai lembaga di bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, pelaksana Kebijakan Sistem Inovasi Nasional dan Perekayasaan Teknologi atas hasil suatu riset ilmu dasar lembaga litbang /Perguruan Tinggi melalui program pemerintah.

2.

Sebagai Mitra Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam memberikan input bagi Kebijakan dan Program pemerintah dalam hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

3.

Sebagai Mitra Industri BUMN/BUMND dan Swasta Nasional dalam mengembangkan

dan

meningkatkan

daya

saing

melalui

rantai

pertambahan nilai pada proses industri (industrial value added chain). Peran BPPT dalam sistem pemerintahan tersebut harus menjadi elemen penting dalam kajian dan perumusan Konsep Dasar Blue-Print Birokrasi BPPT 2025.

Gambar-1.2 Kontribusi BPPT Dalam Sistem Bisnis Sebagai Lembaga Pemerintah dalam satu kesatuan sistem Pemerintahan RI yang

melaksanakan

Tugas

Perekayasaan Teknologi,

Pemerintahan/Pelayanan

Publik

melalui

BPPT harus memberikan nilai yang ditawarkan BAB I- 3

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

melalui 13 jenis pelayanan teknologi sebagai “business means” kepada para pemangku kepentingan eksternal yaitu rekomendasi, advokasi, alih teknologi, konsultasi, pengujian, jasa operasional, pilot project, pilot plant, prototype, survey, referensi teknis, audit teknologi, dan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Ketigabelas layanan teknologi tersebut di atas menghasilkan 3 nilai layanan sebagai berikut: 1.

Technology State of The Art Berkontribusi dalam melahirkan teknologi unggul untuk berbagai kepentingan bagi para pemangku kepentingan

2.

Membangun kemandirian Bangsa Berkontribusi dalam program subtitusi teknologi untuk memperkecil ketergantungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa

3.

Meningkatkan Daya Saing Industri Berkontribusi dalam program peningkatan rantai pertambahan nilai untuk meningkatkan daya saing industri

Peluang kontribusi keterlibatan dan peran BPPT dalam tugas Perekayasaan Teknologi perlu dirumuskan dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana yang tergambar dalam diagram di bawah ini.

Gambar-1.3 Peluang Kontribusi BPPT Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional BAB I- 4 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Peran BPPT dalam pembangunan ekonomi nasional diwujudkan melalui peluang peningkatkan kontribusi teknologi sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi (GDP), sebagaimana berikut : 1.

Factor Driven/RPJM ke-1 (2005-2009) Pada kondisi dimana pertumbuhan ekonomi nasional masih tergantung pada faktor sumber daya alam, peluang kontribusi BPPT dilakukan melalui partisipasi penataan sistem dan roadmap pengembangan industri nasional dalam upaya peningkatan daya saing nasional.

2.

Factor Efficiency Driven/RPJM ke-2 (2010-2014) s.d RPJM ke-3 (2015-2019). Pada kondisi dimana pertumbuhan ekonomi nasional sudah mulai bertumpu pada faktor teknologi, peluang kontribusi BPPT dilakukan melalui pembangunan jejaring kemitraan sistem pemerintahan dan industri dalam rangka peningkatan daya saing nasional untuk memacu tumbuh dan kembangnya industri nasional melalui proses Perekayasaan Teknologi, proses Alih Teknologi, proses Komersialisasi Teknologi dan proses Audit Teknologi.

3.

Innovation Driven/RPJM ke-4 (2020-2024) Pada kondisi dimana pertumbuhan ekonomi nasional telah bertumpu pada kemampuan IPTEK yang makin maju dalam

sistem inovasi

nasional untuk menciptakan keunggulan kompetitif, peluang kontribusi BPPT adalah membangun kemitraan internasional untuk kepentingan peningkatan daya saing nasional dapat dilihat di bawah ini.


Gambar-1.4

Peningkatan Kontribusi Teknologi Dalam Pertumbuhan

Ekonomi Nasional Pada akhir fase transisi pembangunan eknonomi nasional (Innovation Driven),

kontribusi

teknologi

pada

komponen

pertumbuhan

ekonomi

diharapkan akan meningkat mencapai 3 %. dari kondisi awal yang hanya sebesar 1,2 %. Uraian tentang dasar-dasar kepentingan positioning, peran dan peluang kontribusi BPPT dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menjadi konsep dasar kajian Postur Birokrasi BPPT 2025. Kajian kesenjangan antara kondisi saat ini (Tahun 2015) dan kondisi yang diharapkan pada Postur Birokrasi 2025 adalah area perubahan dan pengembangan yang menjadi dasar strategi Reformasi Birokrasi di BPPT untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). B.

Dasar Hukum 1.

Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014- 2019.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. BAB I- 6 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

7.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

8.

Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 9.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. C.

Tujuan dan Sasaran Tujuan reformasi

birokrasi adalah

untuk

menciptakan

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki layanan publik yang berkualitas. D.

Manfaat Manfaat delapan area perubahaan reformasi birokrasi sebagai berikut: 1.

Mental Aparatur Mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2.

Pengawasan Mencegah tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan.


3.

Akuntabilitas Mendorong

birokrasi

lebih

berkinerja

dan

mampu

mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakan. 4. Kelembagaan Mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan

diharapkan

akan

dapat

mendorong

tercipta

perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. 5. Tatalaksana Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. 6. SDM Aparatur Memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. 7.

Peraturan Perundang-undangan Mencegah

peraturan

perundang-undangan

yang

tumpang

tindih,

disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. 8.

Pelayanan Publik Mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau

serta

menjaga profesionalisme para petugas pelayan.


BAB II RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

Pelaksanaan

program

reformasi birokrasi

BPPT

secara

berkesinambungan

diperbaharui berdasarkan hasil reformasi birokrasi pada periode 2010-2014. Adapun pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat mikro BPPT terdiri dari empat langkah sesuai Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu kondisi umum, asesmen organisasi, kondisi yang diinginkan, identifikasi permasalahan, dan rencana aksi. A. Program Manajemen Perubahan 1. Kondisi Umum Program reformasi birokrasi BPPT merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak dalam upaya perbaikan dari kondisi organisasi saat ini menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik, sesuai tuntutan dinamika lingkungan strategis.

Namun dalam upaya perubahan

menuju tata kelola pemerintahan yang baik akan terjadi resistensi pegawai terhadap perubahan yang dilakukan. Program manajemen perubahan dilakukan dalam rangka membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, dan keterlibatan seluruh pegawai dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Pengelolan tersebut dilakukan melalui edukasi sehingga seluruh pegawai memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses perubahan yang terjadi. Pada akhirnya, proses manajemen perubahan di BPPT secara sistematis diharapkan membentuk perubahan pola pikir, pola tindak, dan budaya kerja pegawai. 2. Asesmen Organisasi Program Manajemen Perubahan di BPPT dilaksanaan sejak

tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

BAB II- 1 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

a.

Pembentukan Tim Penggerak 1) Surat Keputusan Kepala BPPT Nomor 029 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Kerekayasaan Program Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT. 2) Surat Keputusan Kepala Unit Kerja BPPT tentang Tim Program Management Office (PMO).

b.

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 1) Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi BPPT 2010-2014. 2) Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi BPPT 2010-2014.

c.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi 1) Laporan Monitoring per triwulan. 2) Evaluasi per triwulan.

d.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 1) Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi BPPT 2010-2014. 2) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Agen Perubahan Unit Kerja. 3) Tersedianya media komunikasi Reformasi Birokrasi.

e. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) 1) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Assesor PMPRB. 2) Agenda Kerja Pelaksanaan PMPRB. 3. Kondisi yang diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Manajemen Perubahan adalah perubahan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja pegawai atau unit kerja menjadi lebih baik secara sistematis dan konsisten. 4. Identifikasi Masalah Permasalahan dalam tataran nasional (eksternal) pada bidang Program Manajemen Perubahan adalah perilaku aparatur negara yang kurang optimal mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.


Sedangkan permasalahan yang dihadapi di lingkungan internal BPPT diidentifikasi, sebagai berikut: a. Kepala Unit Kerja belum terlibat secara maksimal dalam menggerakkan pegawai secara masif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; b. Sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong gerakan Reformasi Birokrasi dalam setiap Unit Kerja; c. Program Management Office (PMO) unit kerja belum terlibat secara optimal; dan d. Sosialisasi

dan

internalisasi

program

reformasi

birokrasi

belum

dilaksanakan secara kontinyu. 5. Rencana Aksi Manajemen Perubahan 2015 - 2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Perubahan selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a.

Target dan Prioritas 1)

Penyusunan Road Map dan Strategi implementasi Penyusunan Road Map Program Birokrasi BPPT untuk 8 area perubahan sebagai peta arah pelaksanaan program reformasi birokrasi BPPT dan penetapan quick win lembaga. Dokumen Road Map

bersifat

living

document

sehingga

dapat

dilakukan

penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan penyusunan Road Map dan Strategi Implementasi, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Tersusunnya road map untuk 8 area perubahan; dan

ii.

Penetapan quick win lembaga.

b) Bukti Dokumen: i.

Dokumen Road Map;


ii.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Penetapan Quick Win;

iii.

Dokumen Strategi Implementasi dan Komunikasi; dan

iv.

Laporan sosialisasi.

2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan Program Reformasi Birokrasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi BPPT. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan program reformasi birokrasi, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya monitoring; dan

ii.

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan.


Laporan pelaksanaan monitoring; dan

ii.

Laporan hasil evaluasi.

3) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Pelaksanaan

sosialisasi

Program

Reformasi

Birokrasi

yang

melibatkan pimpinan ke seluruh pegawai BPPT dan pembentukan agen perubahan di masing-masing unit kerja sebagai agen perubahan terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan perubahan pola pikir dan budaya kerja, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Ditetapkannya pegawai sebagai agen perubahan di setiap unit kerja.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Panitia Penilai Pegawai Berprestasi; BAB II- 4


ii.

Surat

Keputusan

Kepala

BPPT

tentang

Penetapan

pegawai sebagai agen perubahan; dan iii.

Laporan rencana dan pelaksanaan pelatihan.

4) Pelaksanaan

Penilaian

Mandiri

Program

Reformasi

Birokrasi

(PMPRB) Penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi BPPT dilakukan secara mandiri dan disampaikan ke Kementerian PAN & RB. Hasil penilaian tersebut diverifikasi oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN & RB melalui kunjungan lapangan. PMPRB terdiri dari komponen pengungkit dengan 8 unsur area perubahan serta komponen hasil yang terdiri dari 3 unsur yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan pelaksanaan PMPRB, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya PMPRB tepat waktu.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Asesor PMPRB;

ii.

Standar

Operational

Procedure

(SOP)

pelaksanaan

PMPRB;

b.

iii.

Laporan pelaksanaan sosialisasi PMPRB;

iv.

Laporan pelaksanaan pelatihan Asesor PMPRB; dan

v.

Dokumen Penilaian PMPRB.

Pemeliharaan dan Peningkatan 1)

Pembentukan Tim Penggerak Reformasi Birokrasi Tim Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT dibentuk untuk menjamin terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPPT 2015-2019. BAB II- 5


Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari pembentukan Tim Penggerak Reformasi Birokrasi, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terbentuknya Tim Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT 2015-2019.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT; dan

ii.

c.

Dokumen rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Rencana Tindak Rencana Tindak Program Manajemen Perubahan (terlampir)


B. Program Penguatan Sistem Pengawasan 1. Kondisi Umum Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPT merupakan sebuah konsekuensi logis dalam mengendalikan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi melalui suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko. SPIP merupakan proses integral pada program dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap pembentukan Satuan Tugas, tahap peningkatan awareness pengendalian (sosialisasi dan diklat SPIP), tahap pemetaan (diagnostic assessment) dan terakhir tahap penyelenggaraan SPIP dengan mempertimbangkan areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan ke dalam pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing). BPPT membangun dan mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System on-line terintegrasi dalam rangka memperkuat sistem pengawasan. Sistem ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di luar BPPT (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) melainkan juga sebagai saluran bagi pegawai BPPT untuk mengadukan pelanggaran ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, dan potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan BPPT. Selain itu, BPPT membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai unit kerja percontohan.


2. Asesmen Organisasi Program Penguatan Sistem Pengawasan BPPT dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1) Sosialisasi SPIP seluruh unit kerja/satuan kerja; 2) Identifikasi (self assessment) penerapan SPIP di dua unit kerja eselon 1 (SETAMA dan Kedeputian TPSA); 3) Identifikasi dan analisis resiko terhadap sembilan Satuan Kerja dengan bimbingan dan supervisi BPKP; dan 4) Evaluasi maturitas pelaksanaan SPIP oleh BPKP terhadap satu Satuan Kerja. b. Penanganan Gratifikasi 1) Tahap pencanangan dan public campaign; dan 2) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). c. Penanganan Pengaduan Masyarakat/Whistle Blowing System (WBS) 1) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Pembentukan

Tim

Pengaduan Masyarakat; 2) Pembuatan Sistem Pengaduan Masyarakat; 3) Tahap sosialisasi sistem pengaduan masyarakat; 4) Implementasi sistem pengaduan masyarakat secara online; dan 5) Monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat. d. Penanganan Benturan Kepentingan 1) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan; dan 2) Tahap pengenalan sistem penanganan benturan kepentingan.

e. Pembangunan Zona Integritas BAB II- 8 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

1) Tahap Pencanangan Zona Integritas oleh Kementerian PAN & RB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman; 2) Sosialisasi Zona Integritas Kementerian PAN & RB; 3) Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas; dan 4) Identifikasi

pengusulan

unit

kerja

yang

memenuhi

syarat

berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). f. Optimalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 1) Level 1 Tingkat Kematangan Kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) oleh BPKP. 3. Kondisi Yang Diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penguatan Sistem Pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya pemahaman dan terlaksananya

sistem

pengendalian intern, meningkatnya kualitas laporan keuangan dengan opini WTP, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 4. Identifikasi Masalah Permasalahan dalam tataran nasional (eksternal) pada bidang Program Penguatan Sistem Pengawasan adalah penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Manajemen risiko dilaksanakan pada sebagian kecil entitas organisasi; b. Gratifikasi, pengaduan masyarakat/WBS, benturan kepentingan dan Zona Integritas belum dilakukan secara optimal; dan


c. APIP belum didukung oleh manajemen SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta belum sepenuhnya berfokus pada client dan audit berbasis resiko. 5. Rencana Aksi Penguatan Pengawasan 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a. Target dan Prioritas 1) Penanganan Gratifikasi Pelaksanaan penanganan gratifikasi 2015-2019 berupa Unit Penanganan

Gratifikasi

diharapkan

dapat

terlaksana

di

lingkungan BPPT secara efisien dan efektif. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penanganan gratifikasi, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Meningkatnya kesadaran pegawai melaporkan setiap gratifikasi yang diterima; dan

ii.

Terbangun dan diterapkannya sistem penanganan gratifikasi.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Unit Penanganan Gratifikasi;

ii.

Peraturan

Kepala

BPPT

tentang

Pedoman

Pengendalian Gratifikasi; iii.

Laporan pelaksanaan sosialisasi tentang gratifikasi;

iv.

Laporan public campaign gratifikasi;

v.

Laporan jumlah pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi;

vi.

Laporan Monitoring; dan

vii.

Laporan Evaluasi.


2) Penanganan Pengaduan Masyarakat/Whistle Blowing System (WBS) Pelaksanaan Blowing

penanganan

System

pengaduan

(WBS)

masyarakat/

2015-2019

Whistle

diharapkan

dapat

diimplementasikan secara online dan dimanfaatkan oleh pegawai secara optimal. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penanganan pengaduan masyarakat/WBS, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Berjalannya sistem pengaduan masyarakat/WBS secara efisien dan efektif; dan

ii.

Terintegrasinya

sistem

pengaduan

masyarakat/WBS

dengan sistem LAPOR!. b) Bukti Dokumen: i.

Peraturan Kepala BPPT tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat/WBS;

ii.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat/WBS;

iii.

SOP Pengaduan Masyarakat /WBS;

iv.

Formulir online/offline;

v.

Laporan hasil survey pelaksanaan sistem pengaduan masyarakat/WBS; dan

vi.

Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

3) Penanganan Benturan Kepentingan Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 2015-2019 diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, efisien dan efektif. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: BAB II- 11 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

i.

Terlaksananya sistem penanganan benturan kepentingan secara optimal.


Peraturan Kepala BPPT tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

ii.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Kerja Penanganan Benturan Kepentingan; dan

iii.

Laporan

Tindak

Lanjut

Penanganan

Benturan

Kepentingan. 4)

Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas 2015-2019 diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, efisien dan efektif pada lima unit kerja. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

pembanguan zona integritas, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Meningkatnya

jumlah

unit

kerja

yang

berpredikat

WBK/WBBM. b) Bukti Dokumen: i. Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangun Zona Integritas; ii. Laporan Penilaian dan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM; dan iii. Laporan pelaksanaan Unit Kerja terpilih menjadi predikat WBK/WBBM. 5)

Optimalisasi APIP Optimalisasi

APIP

2015-2019

diimplementasikan

secara

konsisten dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi BAB II- 12 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPT. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatatan Optimalisasi APIP, sebagai berikut: a)

Indikator Keberhasilan: i.

Tercapainya tingkat kapabilitas APIP pada level 3 Internal Audit Capability Model (IACM); dan

ii. b)

100 % tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPKP.

Bukti Dokumen: i.

Road Map peningkatan kapabilitas APIP;

ii.

Laporan self assessment kapabilitas APIP;

iii.

Laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP;

iv.

Dokumen Audit berfokus pada client; dan

v.

Dokumen Audit berbasis manajemen resiko.

b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Implementasi SPIP sampai dengan tahun 2015 diterapkan di seluruh unit kerja BPPT. Kegiatan ini dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen resiko pada seluruh satuan kerja. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan SPIP, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i. Meningkatnya jumlah unit kerja yang telah menerapkan SPIP dengan efektif; ii. Meningkatnya kematangan implementasi SPIP; iii. Tersedianya perencanaan sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan SPIP; dan


iv. Tercapainya tingkat kematangan implementasi SPIP pada level 3. b) Bukti Dokumen: i. Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Satuan Tugas SPIP; ii.

Laporan sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan;

iii.

Laporan penilaian dan pengendalian manajemen resiko; dan

iv.

Laporan pelaksanaan SPIP.

c. Rencana Tindak Rencana Tindak Program Penguatan Sistem Pengawasan (terlampir)


C. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1. Kondisi Umum Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sumber

daya

kemanfaatan

yang

diberikan

publik

seringkali

kepada menjadi

berbagai

kementerian/lembaga pertanyaan

bagi

masyarakat.

Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja BPPT sesuai dengan RPJMN 2015-2019, khususnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPT. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPT meliputi penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja. Dalam rangka menerapkan kebijakan tersebut melalui strategi pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP yang dilakukan oleh entitas akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja hingga unit organisasi, meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review serta evaluasi

kinerja.

Pelaksanaan

akuntabilitas

dilaksanakan

melalui

pelaporan secara berkala untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi termasuk pengelolaan sumber daya didasarkan suatu perencanaan strategis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.


2. Asessmen Organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) tepat waktu, dengan nilai sebagaimana tersebut pada Tabel 3 di bawah ini. Tabel 1. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT 2010-2014 Tahun

Nilai

Predikat

2010

61.60

CC

2011

61.90

CC

2012

62.39

CC

2013

65.14

B

2014

67.07

B

3. Kondisi yang diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah

meningkatkan

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah. 4. Identifikasi Masalah Permasalahan strategis dalam tataran nasional pada bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah Penyempurnaan SAKIP, Implementasi SAKIP sebagai Pilar Manajemen Kinerja, Pelaksanaan Kerja sama antara Kementerian

Perencanaan

dan

Pembangunan

Nasional

dengan

Kementerian PAN & RB, Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka. Permasalahan di lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. SAKIP di setiap unit kerja belum diterapkan secara optimal;


b. Pimpinan dalam mengakses dan meriviu kinerja belum didukung oleh instrument yang memadai; dan c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. 5. Rencana Aksi Program Penguatan Akuntabitas 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: Peningkatan kualitas penerapan SAKIP BPPT perlu disusun pedoman yang berlaku secara internal, sehingga diharapkan terciptanya

keselarasan

dan

keharmonisan

antara

seluruh

dokumen SAKIP di tingkat lembaga dengan dokumen SAKIP ditingkat eselon bawahnya. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penyusunan panduan SAKIP, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Meningkatnya pemahaman unit kerja dan pegawai dalam penerapan SAKIP; dan

ii.

Tercapainya skor BB atas SAKIP.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Penyusunan Pedoman SAKIP;

ii.

Peraturan Kepala BPPT tentang Pedoman SAKIP;

iii.

Kalender Kerja pelaksanaan SAKIP;

iv.

Indikator Kinerja Utama (IKU);

v.

Laporan Sosialisasi SAKIP;

vi.

Laporan evaluasi penyusunan SAKIP unit kerja; dan

vii.

Berita Acara perjanjian kinerja;

viii.

Laporan evaluasi Renstra.


Pengembangan SIKURJA dilaksanakan agar pimpinan secara berkala dapat memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki target kinerja. Kemudahan akses bagi pimpinan dalam memantau target kinerja secara real time sehingga dapat mengantisipasi kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan. Pengembangan SIKURJA dilaksanakan sejalan dengan persyaratan SAKIP. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

pengembangan aplikasi SIKURJA, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Termanfaatkannya

SIKURJA

oleh

pimpinan

dalam

memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki target kinerja. b) Bukti Dokumen: i.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Pengelola SIKURJA;

ii.

Peraturan Kepala BPPT tentang SIKURJA; dan

iii.

Dokumen data kinerja terkini.

Peningkatan kompetensi pegawai yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan

kinerja

dilaksanakan

secara

berkala

dan

berkesinambungan. Peningkatan kemampuan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dari pelaksanaan tugas. Pegawai yang telah mengikuti pelatihan dilakukan monitoring selama pegawai tersebut melaksanakan tugasnya untuk mengetahui efektivitas hasil dari pelatihan. Indikator

keberhasilan

peningkatan

dan

kompetensi

bukti

pegawai

dokumen mendukung

dari

kegiatan

akuntabilitas

aparatur, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya pelatihan SAKIP untuk pegawai dan unit kerja.

b) Bukti Dokumen: BAB II- 18 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

i.

Laporan pelaksanaan pelatihan SAKIP.

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 dilaksanakan melalui rapat pimpinan tidak secara berkala. Peningkatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja selanjutnya dilakukan melalui penjadwalan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui rapat pimpinan secara berkala.


Kalender rapat pimpinan; dan

ii.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

a. Target dan Prioritas 1) Penyusunan Panduan SAKIP 2) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kinerja (SIKURJA) 3) Peningkatan kompetensi pegawai b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja 2) Meningkatkan sistim informasi program dan kegiatan c. Rencana Tindak Sistem informasi program dan kegiatan sampai dengan tahun 2015 sudah

terbangun,

namun

pengembangan

sistemnya

perlu

ditingkatkan agar mudah diakses oleh mitra kerja internal dan pengayaan dokumen perencanaan yang diunggah. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut:


a) Indikator Keberhasilan: i.

Tersedianya kemudahan akses sistem informasi mitra kerja internal; dan

ii.

Meningkatnya

jumlah

dokumen

perencanaan

yang

diunggah di website. b) Bukti Dokumen: i.

Dokumen Frequent Ask And Question (FAQ); dan

ii.

Dokumen perencanaan yang diunggah.

Rencana Tindak Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (terlampir)


D. Program Penguatan Kelembagaan 1. Kondisi Umum Sejalan dengan arah pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka penataan dan penguatan organisasi BPPT perlu dilakukan sebagai upaya lebih mengaktualisasikan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional. Keberadaan BPPT sebagai lembaga

pemerintah

non

kementerian

mencerminkan

nilai

ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintah, BPPT akan berinteraksi dengan

lingkungannya.

Melalui

mandat

tugas

dan

fungsi

BPPT

diharapkan memberi solusi dalam pembangunan nasional di bidang teknologi, maka BPPT harus dapat menyesuaikan diri. Perubahan makro dan proses globalisasi telah mengakibatkan perubahan ekspektasi internal maupun eksternal atas produk dan jasa BPPT menjadi pertimbangan pokok dalam kajian penataan dan penguatan organisasi secara berkala di lingkungan BPPT. Kajian penataan dan penguatan organisasi BPPT dipengaruhi kondisi internal BPPT. Refokusing merupakan kajian utama dalam penataan dan penguatan organisasi internal BPPT. Refokusing dilakukan dalam rangka menghindari program yang saling tumpang tindih diantara unit kerja BPPT. Selain refokusing perlu juga dilakukan restrukturisasi unit kerja pada tingkat eselon II, eselon III dan eselon IV agar BPPT menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. BPPT dituntut untuk dapat memposisikan diri secara tepat dan strategis, serta mampu merespon dan memberikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang terjadi pada bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai kerangka program pembangunan nasional. 2. Asesmen Organisasi Program Penguatan Kelembagaan di lingkungan BPPT yang telah dilaksanaan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dihasilkan perumusan konsep dasar organisasi yang kemudian dilanjutkan dengan BAB II- 21 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

evaluasi organisasi eksisting berdasarkan kajian perubahan dinamika lingkungan eksternal antara lain Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, Rencana Strategis BPPT 2015-2019, dan perubahan kelembagaan ristek serta kondisi internal BPPT. 3. Kondisi yang Diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penguatan Kelembagaan adalah meningkatnya

efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan

akuntabilitas kelembagaan BPPT secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi BPPT menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). 4. Identifikasi Permasalahan Permasalahan

dalam

tataran

nasional

pada

bidang

penguatan

kelembagaan adalah kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih terdapat permasalahan mendasar, yaitu: a.

Organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; dan

b.

Fungsi tumpang tindih.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi sebagai berikut : a.

Fungsi Organisasi: 1) Organisasi baru belum teruji dalam pelaksanaan fungsinya.

b.

Analisis Jabatan: 1) Peta Jabatan struktural dan fungsional belum sesuai dengan organisasi baru; dan 2) Informasi Jabatan struktural dan fungsional belum sesuai dengan organisasi baru.

c.

Evaluasi jabatan: 1) nilai dan kelas jabatan struktural dan fungsional belum sesuai dengan organisasi baru. BAB II- 22


5. Rencana Aksi Program Penguatan Kelembagaan 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Perubahan selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a. Target dan Prioritas 1) Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Hasil penataan organisasi baru perlu dilakukan analisis jabatan untuk memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan dalam suatu jabatan. Informasi jabatan ini dikelompokkan ke dalam uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Hasil dari informasi jabatan dilakukan evaluasi jabatan yang merupakan pembobotan setiap jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai pertimbangan besaran tunjangan kinerja, sehingga terwujud besaran tunjangan kinerja yang adil dan selaras dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen pada kegiatan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya analisis jabatan; dan

ii.

Terlaksananya evaluasi jabatan.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan;

ii.

Peraturan Kepala BPPT tentang Analisis Jabatan;

iii.

Dokumen Peta jabatan untuk seluruh posisi dalam struktur organisasi;

iv.

Dokumen informasi jabatan untuk seluruh posisi dalam struktur organisasi;

v.

Dokumen informasi faktor jabatan; dan BAB II- 23


vi.

Dokumen Job Grading.

b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Evaluasi Organisasi BPPT sebagai bagian dari sistem

pemerintahan melakukan

evaluasi secara terus menerus, minimal sekali dalam satu tahun. Kinerja organisasi tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat, meskipun struktur organisasi hanya sebagian faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Evaluasi organisasi yang dilakukan mencakup dimensi struktur organisasi yang terdiri dari kompleksitas diferensiasi vertikal dan horizontal,

formalisasi

penataan,

serta

sentralisasi

dan

desentralisasi kewenangan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen pada kegiatan Evaluasi Organisasi, sebagai berikut : a)


b)

Terlaksananya evaluasi organisasi secara berkala.

Bukti Dokumen: i.

Surat

Keputusan

Kepala

BPPT

tentang

Tim

Pelaksana Evaluasi Organisasi BPPT; ii.

Dokumen evaluasi organisasi; dan

iii.

Dokumen rekomendasi dan rencana tindak.

2) Penataan Organisasi Rekomendasi hasil evaluasi organisasi sebagai dasar dilakukan penataan

organisasi,

melalui

penyempurnaan

nomenklatur,

kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon, perubahan lokasi dan wilayah kerja, serta penghapusan organisasi. Penataan organisasi dilaksanakan dengan Indikator keberhasilan dan bukti dokumen pada kegiatan Penataan Organisasi, sebagai berikut : BAB II- 24 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya penataan organisasi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Pelaksana Penataan Organisasi BPPT;

ii.

Naskah Akademis; dan

iii.

Peraturan Kepala BPPT tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT.

c. Rencana Tindak Rencana Tindak Program Penguatan Kelembagaan (terlampir)


E. Program Penguatan Tatalaksana 1. Kondisi Umum Pelaksanaan tatalaksana sebagai realisasi dari tugas pokok dan fungsi unit kerja BPPT perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar mampu

memberikan

perbaikan

kualitas

kontribusi proses

yang

signifikan

penyelenggaraan

bagi

tercapainya

pemerintahan.

Area

perubahan bidang tata laksana terdiri atas: a.

Penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja berbasis e-government Peningkatan kualitas tata laksana meliputi pelaksanaan tata laksana inti dan pendukung pada berbagai tingkatan tata laksana yang terintegrasi antara

tata laksana level L2 pada unit kerja setingkat

Eselon 2/3 (Pusat/Balai Besar/Balai), level L1 pada unit kerja setingat Eselon I (Kedeputian Teknis/Sestama), dan level L0 pada tingkat BPPT. Penyusunan tata laksana dilakukan dengan menyusun proses bisnis dan SOP. Implementasi SOP pada tata laksana diharapkan mampu mendorong terealisasinya penyelenggaraan birokrasi dilingkungan BPPT

cepat,

sederhana,

transparan,

akuntabel

dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. b.

Penerapan manajemen kearsipan yang handal Penerapan tata laksana BPPT didukung oleh manajemen kerasipan yang andal sehingga pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara professional. Pengelolaan arsip BPPT diarahkan berbasis IT, sehingga kemampuan telusur yang handal dan setiap saat dapat diakses dengan mudah.

c.

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan salah satu area

perubahan

bidang

tata

laksana

untuk

meningkatkan

transparansi, efisien, efektif dan akuntabel.


d. Penerapan keterbukaan informasi publik (KIP) Keterbukaan Informasi publik mendorong implementasi tata laksana yang

transparan

dan

akuntabel

sehingga

masyarakat

diberi

kemudahan akses untuk mengetahui apa yang direncanakan, dikerjakan dan dihasilkan oleh lembaga BPPT. 2. Asesmen Organisasi Program Penguatan Tata Laksana BPPT dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut: a.

Rancangan proses bisnis telah disusun mengacu kepada organisasi lama dan belum ditetapkan;

b.

Unit kerja sebagian besar telah memiliki SOP;

c.

Penerapan SOP sebagian besar berbasis IT;

d.

Sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis secara manual;

e.

Penerapan LPSE sesuai dengan peraturan;

f.

Peraturan Kepala BPPT tentang Penerapan KIP;

g.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan

h.

Tersedianya sistem KIP.

3. Kondisi yang Diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penguatan Tata Laksana adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi dari sistem, proses, serta aktivitas tata laksana penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pelayanan teknologi. 4. Identifikasi Permasalahan Permasalahan

dalam

tataran

nasional

(eksternal)

pada

Program

Penguatan Tata Laksana sebagai berikut: a. Tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

belum sepenuhnya

diterapkan; b. Penerapan

e-government

Penerapan e-government

belum belum

berjalan merata

efektif

pada

dan

efisien

seluruh birokrasi BAB II- 27


pemerintah; c. Adanya dua kebijakan nasional yang mengatur mengenai pengelolaan arsip secara elektronik; dan d. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi, sebagai berikut: a. Petunjuk Teknis tentang penyusunan proses bisnis dan SOP belum ada; b. Proses bisnis dan SOP belum disusun sesuai dengan penataan organisasi baru; c. KIP oleh unit kerja belum dimanfaatkan secara optimal; d. Sistem kearsipan belum berbasis IT; dan e. LPSE belum menerapkan seluruh standar yang berlaku. 5. Rencana Aksi Program Penguatan Tata Laksana 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Perubahan selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a.

Target dan Prioritas 1) Proses Bisnis, SOP dan e-government Penyusunan proses bisnis dan SOP yang terintegrasi mengacu kepada organisasi baru perlu disusun format standar proses bisnis dan juknis SOP, kemudian dilakukan penyusunan proses bisnis inti dan pendukung pada seluruh level (L0, L1, L2) organisasi baru. Setelah tersusun proses bisnis, unit kerja membuat SOP yang mengacu pada juknis SOP. SOP dan Proses Bisnis perlu selalu dievaluasi secara berkala sehingga terdapat perbaikan yang berkelanjutan. SOP dan Proses Bisnis yang telah ditetapkan dielektronisasikan (e-


government). Pelaksanaan e-government perlu dikembangkan sesuai dengan blue print yang sudah ada. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan proses bisnis, SOP dan e-government, sebagai berikut: 1)


Terintegrasinya proses bisnis dan SOP diseluruh level organisasi;

ii. 2)

Tercapainya indeks e-government 3,2.

Bukti Dokumen: i.

Surat

Keputusan

Kepala

BPPT

tentang

Tim

Penyusunan Proses Bisnis dan SOP; ii.

Peraturan Kepala BPPT tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Proses Bisnis dan SOP;

iii.

Peraturan Kepala BPPT tentang Proses Bisnis;

iv.

Peraturan Kepala Unit Kerja tentang SOP; dan

v.

Dokumen

revisi

blue

print

pengembangan

e-

government dan implementasinya. 2) Keterbukaan Informasi Publik Pengembangan KIP perlu diinventarisir materi muatan yang substansi intinya berkaitan dengan sistem KIP. Materi tersebut dipergunakan untuk sosialisasi pemanfaatan sistem KIP unit kerja sehingga

informasi

pelayanan

dapat

dipergunakan

oleh

pemangku kepentingan secara efektif dan efisien. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari keterbukaan informasi publik sebagai berikut : a) Indikator Keberhasilan: i.

Termanfaatkannya sistem KIP secara optimal oleh seluruh unit kerja; dan


ii.

Terlaksananya peningkatan frekuensi akses sistem KIP oleh pemangku kepentingan.


Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Penggerak KIP;

ii.

Peraturan Kepala BPPT tentang KIP;

iii.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang PPID;

iv.

Laporan sosialisasi KIP ke unit kerja; dan

v.

Laporan pemeliharaan peningkatan kualitas KIP.

3) Sistem Pengelolaan Kearsipan Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Kearsipan 2015-2019 adalah mempersiapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), pengelolaan arsip alih media, pengelolaan arsip statis, dan pengelolaan arsip berbasis IT. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

sistem

pengelolaan kearsipan sebagai berikut : a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya penerapan sistem pengelolaan kearsipan dinamis dan statis berbasis IT; dan

ii.

Terlaksananya Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).


Laporan pengelolaan arsip dinamis;

ii.

Laporan implementasi SIKD;

iii.

Laporan pengelolaan arsip alih media;

iv.

Laporan pengelolaan arsip statis; dan

v.

Laporan pelaksanaan sistem pengelolaan arsip berbasis IT. BAB II- 30


4) Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Penerapan LPSE BPPT sudah merupakan sebagai keharusan dalam rangka mewujudkan BPPT sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas penerapan LPSE akan dilakukan dengan: a) Mempersiapkan SDM yang menangani pengadaan barang dan

jasa

dengan

melakukan

pelatihan

yang

berkesinambungan; b) Melakukan pengukuran dan evaluasi implementasi LPSE sesuai standar; dan c) Perbaikan

Sistem

LPSE

sesuai

persyaratan

Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari pengelolaan LPSE sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya

100

%

pengadaan

barang/jasa

menggunakan LPSE. b) Bukti Dokumen: i.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang Tim Pengelola LPSE;

ii.

Laporan sosialisasi dan pelatihan;

iii.

Laporan

implementasi

pengadaan

barang/jasa

pemerintah melalui LPSE; dan iv.

Laporan pemenuhan persyarataan implementasi LPSE.

b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Penetapan pedoman tata laksana dan petunjuk teknis SOP Pada saat ini tata laksana dan SOP untuk standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk inovasi dan layanan teknologi telah dibuat oleh Pusat Manajemen Informasi (PMI). Tata laksana dan SOP tersebut dibuat berdasarkan visi, misi,

tugas dan fungsi

organisasi baru. Hasil standardisasi dan penilaian kesesuaian BAB II- 31 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

dijadikan acuan dalam pembuatan pedoman tata laksana dan petunjuk teknis SOP. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari penetapan pedoman tata laksana dan petunjuk teknis sop sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Ditetapkannya pedoman tata laksana dan petunjuk teknis SOP.

b) Bukti Dokumen:

c.

i.

Pedoman tata laksana; dan

ii.

Dokumen petunjuk teknis penyusunan SOP.

Rencana Tindak Rencana Tindak Program Penguatan Tata Laksana (terlampir)


F. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Kondisi Umum Aparatur Sipil Negara merupakan aset negara yang strategis dalam rangka menjalankan roda pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 salah satu strategi suksesnya pembangunan nasional adalah “Dimensi Pembangunan Manusia”. Dimensi tersebut dapat diwujudkan melalui Program Reformasi Birokrasi. Arah kebijakan dan strategi dimensi pembangunan manusia ditempuh melalui

penerapan

manajemen

Aparatur

Sipil

Negara

(ASN),

sebagai berikut: a.

penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan secara selektif;

b.

penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK;

c.

penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;

d.

penerapan

sistem

promosi

secara

terbuka,

kompetitif,

dan

berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); e.

penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan

f.

penguatan

sistem

informasi

kepegawaian

nasional. Keberadaan sumber daya manusia bagi BPPT sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang teknologi memiliki posisi yang sangat vital. Sebagai organisasi yang dituntut menghasilkan inovasi teknologi dan layanan jasa teknologi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, Keberhasilan organisasi BPPT sangat ditentukan oleh kualitas pegawai yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terus meningkat agar dapat memberikan kinerja yang prima.


Peran manajemen sumber daya manusia

dalam organisasi BPPT

melakukan pola pembinaan yang mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi

kreatif,

inovatif dan profesional. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan profesional merupakan hasil pengembangan SDM melalui proses perencanaan, penerimaan, dan pengembangan kompetensi SDM. Melalui pengembangan kompetensi pegawai ini, juga akan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, dan melakukan inovasi sesuai bidang tugas. Penunjang keberhasilan dari pengembangan SDM ini diantaranya adalah karir yang jelas melaui promosi jabatan terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian. 2. Asesmen Organisasi Upaya strategi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dilakukan untuk mendorong perbaikan penguatan sistem manajemen SDM ASN sebagai berikut: a.

Pembenahan sistem rekrutmen yang mulai diterapkan pada tahun 2012, dengan Penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT);

b.

Penerapan sistem promosi terbuka pada beberapa Kementerian/ Lembaga; dan

c.

Penundaan

sementara

(moratorium)

tambahan

formasi

untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN BPPT dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut: a.

Penerapan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi dengan menggunakan CAT system;

b.

Tersedianya proyeksi kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan;

c.

Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan struktural yang sudah ditetapkan; BAB II- 34


d.

Tersedianya draft dokumen standar kompetensi jabatan fungsional perekayasa;

e.

Tersedianya sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

f.

Tersedianya

sistem

penilaian

prestasi

kerja

sebagai

media

penetapan kinerja indivdu; dan g.

Tersedianya sistem informasi kepegawaian.

3. Kondisi yang Diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM ASN adalah meningkatnya profesionalitas, kapasitas, integritas, efektivitas manajemen, dan kreatifitas SDM aparatur. 4. Identifikasi Masalah Permasalahan dalam tataran nasional (eksternal) pada Program Penataan Sistem Manajemen SDM ASN adalah sebagai berikut: a.

Manajemen SDM Aparatur (ASN, TNI, dan Polri) masih belum berjalan secara efektif; dan

b.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi, sebagai berikut: a.

Perencanaan dan redistribusi pegawai berlum disesuaikan dengan organisasi baru;

b.

Standar kompetensi jabatan fungsional belum lengkap;

c.

Asesmen pegawai belum optimal;

d.

Analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi belum optimal;

e.

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diselenggarakan belum secara optimal;

f.

Sistem penetapan kinerja individu belum sempurna;

g.

Talent pool belum dirancang secara sempurna untuk mendukung


pelaksanaan pola karir pegawai; dan h.

Sistem informasi kepegawaian belum sempurna.

5. Rencana Aksi Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a. Target dan Prioritas 1)

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan pegawai di lingkungan BPPT diawali dengan penyusunan

standar

kompetensi

struktural

dan

standar

kompetensi jabatan fungsional. Pengukuran kompetensi pegawai dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Hasil pengukuran kompetensi ini digunakan untuk pertimbangan pengambilan

keputusan

dalam

program

pendidikan

dan

pelatihan, dan suksesi. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya asesmen pegawai potensial;

ii.

Tersedianya peta kebutuhan pelatihan (diklatpim, diklat teknis, diklat fungsional);

iii.

Terlaksananya

diklatpim,

diklat

teknis

dan

diklat

fungsional; dan iv.

Tercapainya indeks profesionalitas ASN mencapai 82.


Peraturan Kepala BPPT tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional; BAB II- 36


ii.

Laporan hasil asesmen pegawai potensial;

iii.

Laporan pemetaan kebutuhan pelatihan (diklatpim, teknis, fungsional); dan

iv.

Laporan pelaksanaan diklatpim, diklat teknis dan diklat fungsional); dan

v.

Laporan indeks profesionalitas ASN.

b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan perencanaan kebutuhan

pegawai

dengan

menggunakan

metode

Work

Load/Work Capacity (WL/WC). Adanya perubahan organisasi baru perlu dilakukan kaji ulang mengenai perencanaan kebutuhan pegawai yang meliputi formasi pegawai, proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun ke depan, dan pemetaan pegawai. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

perencanaan kebutuhan pegawai, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya analisis beban kerja di setiap unit kerja;

ii.

Terlaksananya redistribusi pegawai;

iii.

Terlaksananya revisi proyeksi kebutuhan pegawai;

iv.

Terlaksananya penyiapan formasi pegawai per tahun; dan

v.

Terpenuhinya

kebutuhan

ASN

untuk

mendukung

pelaksanaan prioritas pembangunan. b) Bukti Dokumen i.

Dokumen analisis beban kerja;

ii.

Laporan redistribusi pegawai;

iii.

Dokumen kaji ulang proyeksi kebutuhan pegawai;

iv.

Laporan formasi pegawai per tahun; dan BAB II- 37


v.

Road Map pengembangan ASN.

2) Rekrutmen pegawai Rekrutmen

pegawai

menggunakan

tahun

Computer

2014

Assisted

sudah Test

terintegrasi (CAT)

untuk

dan Tes

Kompetensi Dasar (TKD). Pada tahun 2015 dan seterusnya baik TKD maupun Tes kompetensi Bidang (TKB) menggunakan CAT. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penerimaan pegawai, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya

rekrutmen

pegawai

dengan

menggunakan CAT baik untuk TKD maupun TKB; ii.

Terlaksananya peningkatan mutu substansi tes TKB; dan

iii.

Terlaksananya peningkatan mutu infrastruktur tes.

b) Bukti Dokumen i.

Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai;

ii.

Laporan peningkatan mutu substansi tes TKB; dan

iii.

Laporan peningkatan mutu infrastruktur tes.

3) Promosi Jabatan Promosi jabatan dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebanyak tiga kali (Pratama 2 kali, Madya 1 kali) dan job fit 1 kali. Selanjutnya akan diadakan evaluasi pelaksanaan

promosi

jabatan untuk dilakukan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada jika diperlukan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan promosi jabatan melalui seleksi terbuka, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya promosi jabatan melalui seleksi terbuka.



Laporan pelaksanaan promosi jabatan melalui seleksi terbuka.

4) Penetapan Kinerja Individu Penetapan Kinerja Individu sudah berbentuk aplikasi yang dapat diakses oleh setiap pegawai. Kinerja setiap pegawai dinilai berdasarkan pencapaian target berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasannya. Penugasan tersebut merupakan cascading dari rencana strategis sampai ke level staf. Hasil penilaian kinerja yang optimal perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai cascading rencana strategis ke Eselon I, Eselon II sampai ke staf. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penetapan kinerja individu, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya penyempurnaan sistem penetapan kinerja individu.

b) Bukti Dokumen i.

Laporan pelaksanaan penetapan kinerja individu secara berkala.

5) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Penegakan aturan disiplin pegawai sudah dilakukan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pengaturan dalam penyelenggaraan kerja di lingkungan BPPT telah dibentuk Majelis Kode Etik PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPT Nomor 38 Tahun 2015 tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di BPPT. Majelis dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa BAB II- 39 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Korps dan Kode Etik PNS . Selanjutnya perlu dievaluasi pelaksanaan disiplin pegawai dan penerapan kode etik. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

ii.

Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin pegawai dan implementasi kode etik; dan

iii.

Terlaksananya tindak lanjut atas hasil evaluasi.

b) Bukti Dokumen i.

Laporan sosialisasi;

ii.

Laporan pelaksanaan evaluasi; dan

iii.

Laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

6) Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi kepagawaian BPPT yang tersedia sampai saat ini

adalah

Sistem

Informasi

Data

Kepegawaian

Terpadu

(SIDADU) dan Sistem Informasi Data Absensi dan Perijinan (SIDAPI) berbasis Informasi Teknologi serta website Biro SDM&O. Peningkatan ketersediaan informasi kepegawaian perlu dilakukan kekinian data pegawai secara berkala serta pengembangan efilling untuk pendokumentasian data pegawai secara elektronik dan Sistem Informasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (SIDUPAK). Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari sistem informasi kepegawaian, sebagai berikut: a)

Indikator Keberhasilan BAB II- 40


i.

Terimplementasinya e-filling dan SIDUPAK;

ii.

Terlaksananya kekinian data kepegawaian;

iii.

Terlaksananya pemeliharaan sistem;

iv.

Tercapainya 100 % ASN yang menyampaikan LHKASN kepada KemenPAN & RB; dan

v.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem informasi kepegawaian yang sudah ada.

b)

c.

Bukti Dokumen i.

Laporan implementasi e-filling dan SIDUPAK;

ii.

Laporan pelaksanaan kekinian data;

iii.

Laporan pemeliharaan sistem; dan

iv.

Laporan monitoring dan evaluasi.

Rencana Tindak Rencana Tindak Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (terlampir)


G. Program Peraturan Perundang-Undangan 1. Kondisi Umum BPPT

Sebagai

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian

dalam

pelaksanaan tugas dibutuhkan peraturan tertulis yang memuat norma hukum sebagai landasan aturan dan mekanisme hubungan kerja yang mengikat baik secara internal maupun eksternal, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonisasi, serta multitafsir secara berkelanjutan. Proses penataan, penertiban dan pengelolaan produk hukum diperlukan sistem pengelolaan yang akurat, sistematis dan terpadu sebagai langkah peningkatan

efektivitas

pengelolaan.

Pengelolaan

peraturan

harus

berdasarkan asas pengharmonisasian melalui upaya penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih serta penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. 2. Asesmen Organisasi Program Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut: a. Pencapaian regulasi telah menerbitkan peraturan internal sebagai landasan penerapan hasil kegiatan reformasi birokrasi yang meliputi bidang organisasi, sumber daya manusia, tata laksana, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik; b. Identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis; dan c. revisi peraturan perundangan-undangan yang tidak sinkron. 3. Kondisi yang diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Penataan Peraturan PerundangUndangan adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan, menurunnya BAB II- 42 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

tumpang tindih dan disharmonisasi, meningkatnya efektivitas sistem pengendalian peraturan perundang-undangan. 4. Identifikasi Permasalahan Permasalahan

dalam

perudangan-udangan

tataran adalah

nasional peraturan

pada

bidang

peraturan

perundang-undangan

yang

tumpang tindih, disharmonis, interpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan dan sebagai salah satu penyebab munculnya perilaku negatif aparatur. Sedangkan

permasalahan

yang

dihadapi

di

lingkungan

internal

diidentifikasi dalam rangka mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, meliputi sebagai berikut: a.

Unit kerja dalam mempersiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pemahamannya belum optimal;

b.

Unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait impilkasi hukum peraturan dan kebijakan pemerintah pemahamannya belum optimal; dan

c.

Sistem

pengendalian

peraturan

perundang-undangan

belum

terkelola secara optimal. 5. Rencana Aksi Peraturan Perundang-Undangan 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Peraturan Perundang-Undangan selama 20102014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut: a. Target dan Prioritas 1)

Menyusun

Pedoman

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undangan Pembentukan

peraturan

perundang-undangan

dan

guna

mencegah terjadinya pemaksaan muatan kepentingan dan ketidakharmonisan dengan peraturan peraturan di atas atau BAB II- 43 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

sederajat, maka disusun pedoman penerapan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai; b) Kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat sesuai dengan kewenangannya; c) Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan memperhatikan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; d) Dilaksanakan Peraturan

dengan

memperhitungkan

Perundang-undangan

tersebut,

efektivitas baik

secara

filosofis, sosiologis, maupun yuridis; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan melalui produk hukum yang dihasilkan memang dibutuhkan dan bermanfaat; f)

Kejelasan rumusan dengan memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g) Keterbukaan,

dimana

mulai

tahap

perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus menjadi pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan menyusun

pedoman

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan


i.

Tersusunnya

pedoman

pembentukan

peraturan

perundang-undangan; dan ii.

Terlaksananya Forum Konsultasi Publik.

b) Bukti Dokumen i.

Peraturan

Kepala

BPPT

tentang

Pedoman

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan ii. 2)

Laporan sosialisasi.

Menyusun Prosedur Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan

standar

operasional

prosedur

pembentukan

peraturan perundang-undangan disusun untuk menetapkan tata cara proses pembentukan naskah/produk hukum peraturan dan keputusan di lingkungan BPPT. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan menyusun

prosedur

pelaksanaan

pembentukan

peraturan

perundang-undangan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP).

b) Bukti Dokumen i.

Surat Keputusan Kepala BPPT tentang SOP tata cara proses pembentukan naskah/produk hukum peraturan dan keputusan dilingkungan BPPT.

3)

Forum Koordinasi Pengelolaan Hukum Pembentukan forum koordinasi pengelolaan hukum dibangun dalam upaya meningkatan pemahaman hukum bagi pegawai. Forum ini akan dilaksanakan secara berkala dalam rangka memberi ruang bagi seluruh pegawai untuk bersama-sama mencari

jawaban

atas

problem

yang

dihadapi

dalam

menjalankan tugas dan fungsi serta informasi terkini tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II- 45 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan forum koordinasi pengelolaan hukum, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya forum koordinasi pengelolaan hukum.

b) Bukti Dokumen i.

Laporan pelaksanaan forum koordinasi pengelolaan hukum.

4)

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan bertujuan

harmonisasi

mewujudkan

peraturan

perundang-undangan

penyelarasan

suatu

peraturan

perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan. Melalui proses identifikasi, pemetaan dan analisis diharapkan dapat ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis untuk kemudian dilakukan proses deregulasi peraturan perundang-undangan tersebut. Indikator keberhasilan dan bukti dokumen dari kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terwujudnya

harmonisasi

peraturan

perundang-

peraturan

perundang-

undangan. b) Bukti Dokumen i.

Laporan

hasil

identifikasi

undangan; ii.

Dokumen peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis; dan

iii.

Dokumen deregulasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. BAB II- 46


b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Menyusun Sistem Informasi Pengelolaan Peraturan PerundangUndangan Terwujudnya kemampuan telusur, sistem kearsipan yang lengkap dan informatif serta dapat memberikan data dan informasi penunjang bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan, maka dikembangkan sistem informasi pengelolaan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik. Pengembangan

Sistem

Perundang-undangan

Informasi adalah

Pengelolaan

membuat

Peraturan

suatu

sistem

pengorganisasian dokumen hukum yang dapat menyimpan dokumen dalam segmen atau kelompok yang memudahkan pimpinan/pegawai dalam melakukan pencarian dan pengaksesan dokumen secara lengkap, sehingga diharapkan memiliki fungsi: a) Menyediakan sarana pendukung dalam pembentukan produk hukum; b) Meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; dan c) Memudahkan

pencarian

dan

penelusuran

peraturan

perundang-undangan dan produk hukum lainnya. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

menyusun sistem informasi pengelolaan peraturan perundangundangan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Tersedianya

data

peraturan

perundang-undangan

berbasis elektronik. b) Bukti Dokumen i.

Laporan

pelaksanaan

sistem

informasi

pengelolaan

peraturan perundang-undangan; dan ii.

Dokumen data peraturan perundang-undangan. BAB II- 47


c. Rencana Tindak Rencana Tindak Program Peraturan Perundang-Undangan (terlampir)


H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Kondisi Umum Penyelenggara pelayanan publik di bidang teknologi di lingkungan unit kerja secara terus menerus ditingkatkan kualitas layanannya sesuai dengan standar layanan.

Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi

tuntutan kebutuhan dan harapan dari pengguna layanan teknologi. Unit kerja penyelenggara layanan teknologi diwajibkan memiliki dan memenuhi standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati. Penerapan standar pelayanan harus didukung oleh budaya pelayanan oleh pegawai pelaksana layanan, dengan nilai budaya layanan prima yang diimplementasikan melalui perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang memberikan citra positif lembaga. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan

mereka

yang

sebenarnya.

Berdasarkan

hasil

ukuran

keberhasilan layanan dijadikan dasar dalam perbaikan pelayanan publik. 2. Asesmen Organisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyusunan standar pelayanan perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan satuan kerja berada agar standar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Sebagai

perangkat

pelaksanaan

pembinaan

pelayanan

publik

di

lingkungan BPPT telah diterbitkan Peraturan Kepala BPPT Nomor 88a Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Publik di lingkungan BPPT. Sedangkan unit penyelenggara pelayanan publik telah ditetapkan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi unit kerja dan dibagi dalam kelompok :


a. Unit penyelenggara layanan jasa teknologi dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Teknologi dan Balai Besar/Balai; b. Unit pengelola infomasi pelayanan publik

dilaksanakan oleh Pusat

Manajemen Informasi; dan c. Unit pelaksana hubungan masyarakat dilaksanakan oleh Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas. Unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Standar Pelayanan sebagian besar mengunakan standar internasional. 3. Kondisi yang Diinginkan Kondisi yang diinginkan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Identifikasi Masalah Permasalahan

dalam

tataran

nasional

(eksternal)

pada

Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah standar pelayanan dan maklumat pelayanan belum secara konsisten dilaksanakan, rendahnya kompetensi petugas pelayanan, penggunaan e-services belum merata, dan masih tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi pada lingkungan internal BPPT dapat diidentifikasi sebagai berikut: a.

Kapasitas SDM layanan yang belum memadai;

b.

Fasilitas layanan belum terstandar; dan

c.

Budaya layanan yang diterapkan belum optimal.

5. Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2015-2019 Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Perubahan selama 2010-2014, maka disusun rencana aksi 2015-2019, sebagai berikut:


a. Target dan Prioritas 1)

Meningkatkan Kapasitas SDM layanan Peran SDM layanan dalam penguatan pelayanan publik sangat penting

sehingga

diperlukan

peningkatan

kapasitas

SDM

layanan dalam penguasaan bidang yang ditangani. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

meningkatkan kapasitas SDM layanan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas SDM layanan.

b) Bukti Dokumen i. 2)

Laporan pelaksanaan pelatihan.

Meningkatkan Budaya Layanan Selama ini sebagian balai sudah memiliki budaya layanan, namun perlu dikembangkan budaya layanan tingkat lembaga sehingga ada kesamaan budaya layanan diseluruh balai. Hal ini diperlukan sebagai pembangunan corporate image. Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

meningkatkan budaya layanan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan i.

Terlaksananya penerapan budaya layanan diseluruh balai.

b) Bukti Dokumen i.

Laporan penerapan budaya layanan.

b. Pemeliharaan dan Peningkatan 1) Re-akreditasi Standar layanan Seluruh balai sudah memilik sertifikasi standar internasional, namun perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi dari masa aktif sertifikasi tersebut serta penyampaian hasil audit dalam rangka sebagai bahan masukan dalam pembinaan balai.


Indikator

keberhasilan

dan

bukti

dokumen

dari

kegiatan

monitoring re-akreditasi standar layanan, sebagai berikut: a) Indikator Keberhasilan: i.

Terlaksananya proses sertifikasi ISO dan KAN;

ii.

Tercapainya penerapan inovasi pelayanan publik; dan

iii.

Tercapainya tingkat kepatuhan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b) Bukti Dokumen:

c.

i.

Sertifikasi standar pelayanan;

ii.

Laporan pelaksanaan evaluasi; dan

iii.

Laporan pelaksanaan monitoring.

Rencana Tindak Rencana Tindak Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (terlampir)


BAB III PENGORGANISASIAN, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, SISTEM PELAPORAN DAN ANGGARAN

A.

Pengorganisasian Organisasi program reformasi birokrasi BPPT dibentuk dalam rangka menjamin terlaksananya implementasi program refomasi birokrasi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Pengorganisasian program reformasi birokrasi, sebagaimana di bawah ini: 1. Tim Pengarah Tim Pengarah terdiri dari pimpinan tertinggi BPPT bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, pertimbangan dan saran kepada Tim Kerja Kerekayasaan Program

Penggerak Reformasi Birokrasi dalam rangka

pelaksanaan tugasnya dan menetapkan Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2. Tim Kerja Kerekayasaan Program Penggerak Reformasi Birokrasi Tim Kerja Kerekayasaan Program

Penggerak Reformasi Birokrasi

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan capaian target pada Road Map RB BPPT 2015-2019 yang berisi delapan agenda reformasi birokrasi. Tim Kerja Kerekayasaan Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi menggunakan pola organisasi kerekayasaan tipe B yaitu organisasi kerekayasaan yang terdiri dari 8 struktur rincian kerja (WBS), dengan Struktur Rincian Kerja (Work Breakdown Structure/WBS) adalah struktur pembagian pekerjaan berdasarkan jenis program yang tercantum dalam Road Map RB BPPT 2015-2019. Jabatan dan peran dalam struktur organisasi perekayasaan sebagai berikut : a. Kepala Program (Program Director) Kepala Program memberikan arahan tentang garis besar kegiatan termasuk status keterkinian teknologi (state of the art technology), strategi, keuangan, program maupun eksekusi. BAB III- 1 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

b. Insinyur Kepala (Chief Engineer) Insinyur Kepala adalah pengelola program yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis hasil program, SDM dan fasilitas program. Jika diperlukan Insinyur Kepala dapat mengangkat Asisten Insinyur kepala yang bertugas membantu tugas daru Insinyur Kepala. c. Manajer Program (Program Manager) Manajer Program adalah pengelola program yang bertanggung jawab terhadap pendanaan dan jadwal pencapaian sasaran. d. Ketua Kelompok (Group Leader) Ketua Kelompok adalah kepala sebuah struktur rincian kerja (WBS) yang membawahi beberapa paket pekerjaan. e. Ketua Sub Kelompok (Leader) Ketua Sub Kelompok adalah kepala sebuah paket pekerjaan (WP). f.

Staf Perekayasa (Engineering Staf) Staf

Perekayasa

adalah

pelaksana

kegiatan

peneliti

terapan,

pengembangan, perekayasa dan pengoperasian seperti diinstruksikan dalam buku acuan program (Program Manual) untuk spesifik bidang tertentu. 3. Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi Unit Kerja Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi unit kerja bertangung jawab atas terlaksananya implementasi hasil dari kegiatan Tim Penggerak. Jabatan dan tugas Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi sebagai berikut: a.

Ketua Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi Mengelola pelaksanaan harian dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Program Pelaksana 8 Agenda Reformasi Birokrasi di unit kerja Setama/Deputi Bidang. Melaporkan kegiatan Pelaksana 8 (delapan) agenda perubahan reformasi birokrasi secara berkala kepada Kepala Unit Kerja.

BAB III- 2 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

b. Ketua Sub Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi bertugas Melaksanakan koordinasi, Pelaksana, dokumentasi dan menyusun laporan secara berkala di lingkungan unit kerjanya c.

Ketua Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Program Reformasi Birokrasi bertugas Melakukan

koordinasi

pelaksanaan

pengukuran

keberhasilan

Pelaksana 8 (delapan) agenda reformasi birokrasi unit kerja. B.

Penanggung Jawab Kegiatan No

Kegiatan

A

Program Manajemen Perubahan

1

Pembentukan Tim Penggerak

Penanggung jawab  Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

2

3

4

5

B

Penyusunan & Reviu Road Map 2015-2019 Monev Pelaksanaan Kegiatan RB Pembentukan Agen Perubahan

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-01  Tim

Pelaksana

Program

Reformasi Birokrasi unit kerja  Agen Perubahan  45 Unit Kerja

dan Implementasi Pelaksanaan PMPRB Program Penguatan Pengawasan

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-02 1

Penerapan SPIP  Inspektorat, PMI, Biro Umum

2

3

4

Penerapan Gratifikasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat/WBS Pengelolaan Penanganan

dan Biro HKH  Tim

Pelaksana

Program

Reformasi Birokrasi unit kerja  45 Unit Kerja


No

Kegiatan

Penanggung jawab

Benturan Kepentingan Pembangunan Zona Integritas dan 5

Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM Optimalisasi Peran APIP dalam

6

perancanaan program, anggaran dan pelaksanaan

C

Program Penguatan Akuntabiltas Kinerja

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak


Penerapan SAKIP  Biro

2

Perencanaan

Penerapan Aplikasi Sistem

Keuangan,

Informasi Pengukuran Kinerja

Inspektorat

(SIKURJA)

 Tim

PMI

Pelaksana

dan dan

Program

Reformasi Birokrasi unit kerja  45 Unit Kerja 3

D

Peningkatan kompetensi pegawai mendukung akuntabilitas aparatur

Program Penguatan Kelembagaan

 Tim

Kerja

Program

Kerekayasaan Penggerak


Pelaksanaan Evaluasi Organisasi  Biro SDM&O

2

Penataan Organisasi


No

Kegiatan

Penanggung jawab  Tim

3

E

Penyusunan Analisa Jabatan & Evaluasi Jabatan

Pelaksana

Program


Program Penguatan Tatalaksana

1

Penyusunan Proses Bisnis, SOP dan e-Government

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-05  Biro SDM&O dan PMI  Tim

Pelaksana

Program


Sistem Pengelolaan Kearsipan

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-05  Biro Umum dan PMI  Tim

Pelaksana

Program


Keterbukaan Informasi Publik

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-05  Biro Hukum, Kerjasama dan Humas dan PMI  Tim

Pelaksana

Program

Reformasi Birokrasiunit kerja BAB III- 5 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

No

Kegiatan

Penanggung jawab  45 Unit Kerja

4

Penerapan LPSE

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-05  Biro Umum dan PMI  Tim

Pelaksana

Program


F

Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak


Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

 Biro

SDMO,

PMI

dan

Pusbindiklat 2

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

 Tim

Pelaksana

Program


3

Penerimaan Pegawai

4

Promosi jabatan Secara Terbuka

5

Penetapan Kinerja Individu

6

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

7

Pelaksanaan evaluasi jabatan

8

Sistem Informasi Kepegawaian


No G

Kegiatan

Penanggung jawab

Program Peraturan PerundangUndangan

1

Hamonisasi Peraturan Perundang-  Tim Undangan

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak


Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan

 Biro Hukum, Kerjasama dan Humas dan PMI  Tim

Pelaksana

Program

Reformasi Birokrasi unit kerja  45 Unit Kerja H

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

Penerapan Budaya Layanan

2

Pengembangan e-Government

3

Monitoring re-akreditasi sertifikasi

 Tim

Kerja

Kerekayasaan

Program

Penggerak

Reformasi Birokrasi WBS-08  Balai,

Pusat

Pelayanan

Teknologi  Tim

Pelaksana

Program

Reformasi Birokrasi unit kerja

C.

Sistem Pelaporan Sistem pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan program reformasi birokrasi dibagi dalam struktur pelaporan sebagai berikut : 1. Laporan Akhir Program (Program Document/PD) Laporan Akhir Program adalah dokumen laporan hasil akhir dari program yang merupakan rangkuman dari hasi seluruh dokumen Teknis (TD) dan BAB III- 7 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan (PCM) dari program tersebut yang ditulis oleh Insinyur Kepala (Chief Engineer/ CE), Manajer Program (Program Manajer/PM) dan kepala program (Program Director/PD). 2. Laporan

Pemantauan

dan

Pengendalian

Kemajuan

Kegiatan

(Progress Control and Monitoring/PCM) Laporan Pemantauan dan Pengendalian Kemajuan Kegiatan adalah dokumen laporan hasil pemantaun dan pengendalian jalannya program dari segi jadwal dan aliran pendanaan yang ditulis oleh Manajer Program (Program Manajer/PM). 3. Dokumen Teknis (Technical Document/TD) Dokumen Teknis adalah dokumen laporan hasil kegiatan struktur rincian kerja (WBS) yang ditulis oleh ketua kelompok (Group Leader) yang merupakan rangkuman dari beberapa laporan teknis (TR) dalam struktur rincian kerja (WBS) tersebut. 4. Laporan Teknis (Technical Report/TR) Laporan Teknis adalah dokumen laporan hasil kegiatan paket pekerjaan (WP) yang ditulis oleh ketua sub kelompok (Leader/L) yang merupakan rangkuman dari beberapa catatan teknis (TN). 5. Catatan Teknis (Technical Notes/TN) Catatan Teknis adalah dokumen laporan yang terdiri dari hanya satu subjek yang melatar belakangi kegiatan sebuah pakaet kerja disusun dalam bentuk catatan-catatan teknis oleh staf perekayasa (Engineering Staff/ES). D.

Anggaran Jumlah usulan anggaran untuk membiaya kegiatan reformasi birokrasi tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019: 1. Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 864 juta 2. Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 864 juta 3. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 2,5 milyar. BAB III- 8 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI-BPPT

4. Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 2,5 milyar 5. Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 milyar


:

:I IE:

!

i

ita1 * iI !t ;;E :g:E i a.i .t

iiic :

;l

{e

B

t

:

tz It

.IE :t }' ls: i 3 tE !i-ii

:

:;8: ir

iiisl

ilrl

:i

?

T

:are

sl I!

;:II !t!:

ti

t I

ii, r-:

t

!

l{

a€

::i:

a- >5 e! :IE !E iE; i& {a

I

6a }E

:=

,E

6:

:,EE

:iigi

!*

"ti ;!? 3

I

R

t

: !{t E'T

a6

ttrtt

;

.a 9t

!

li

3

!i

H

E

=r

I

t

tiii

i!

! tr

t

-r!

E:

!

5 Ei

EE:

f!i:

x

i

T

EI nt

gr_

t:

!:

i!!Ir

iri

3

I

Iiil l

{

i

iE

j

I

i

itsiitis ;ts;i:tt :'

ig t

E

I

I I

:

str .

;; :

r! Ei

i

:

I

=

3

!!l3F

ti t-

!E

x

I

X:.il

rt

E

4; !

i t.ri Htii

i

T

orl rt ii

ia t-i

E

i{,

ai.

ii! !!IrEa

x

,:t :t!

!

i*i!

r;!t

";;;;"

|: {r,,

:l lE!i

: I: i

E

E

i

ll a7 t

t6 iit iit

it !i

isliil,

llrE

ri i

!' ll ir?I

ti! !il

i

EI ; iI

iiiilii'

J

i;

tari

i

I

e

iilarl

r

Ea

; r{ i rit T'J i ii,E Itls !siiit !{re!i riii :=^.ln :E5,

B

t

a

Ii,iir

3 :5

Ei

AE

:5

iiSi

iiIt i

rl i i

Ii

!l rrt

:lrl tttr

1r

q.

;IE

E

;'

iEieiiq Ei,;i

fE

tg

|

ti'li ls

r ! it 3Ei

I

E

:

;i = !

I

il-

trri !!!!

it

5 ii

:fu1 - T---;

E; ii ii?iI

{:

Tt

!t

gil;"tq

i6

1-

::l

,\ la

i

!jT= Ii,iii, .Il ii :i iri :tr

lli

i

3{

E

:ligi i.ii

E

:YT !E ii;giq;Eq

ig

,IE

t_ :TE i, ii_I Ei t! is: i i EE i;

E

aE

I

!i

s

t

I

!, i! 'i !el tr

I !i,E

4I

c

:

.:!

E:

E!

t

tat

i9i_

I

iri6 i ii I I

.ll ':I

5

c

t

f i.i3

tI

"E Ei ;x e

I

,

i_

I! r ili !!ii

3s r!

=

!

t_

{E

e !x ir::

ii=

E!

:ti .'l e x

I !

I rr<_tt

i;,r

6

tiiir

E

I

Et

=

iiETE!

a

t

*lr

?:al

:t

Il!ri

ti!

:

l.

It,

it6T

{l 8E

:lf Iri E! t ?

it !t

:I4E 3!

r : E

i i: pn ! i I: It IE I i:i

E

3

E

ci :!

I3

E.{

-:

T

i$i,iri,ii,ii

I !r

I lr

! .

r-

!! i i{t It ti ii i,i5! i.ltlrlr ri7? | :E:"9

:l

. i l, r, I " I ll t;

it

I

! :i E! tr:

:i: i! !! !:

i6

i;:

g

g

E

! E

i,i,lii

,

!r ;tt i .t

r.i.i

E

n

t-

g

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI.BPPT

a

a

i,lii iril ilrii: !TE:E :: E . r f l:,! ,i

I:

:ltr$:5

iii!

e. :-! IEi aiIE

irl iSii IF,

ilialiilillii

lr

it

I a-

;c

9T -: E6 !.g! !r!d

E

ESiE

tar!

E

!

tt, :3t

2

t

a

i

Ei :l III

I

i: IE

!_:

It t.t

ie

ir

E

lliii!i,i

i:r

iiiiiiEii?s i:l: i,iiiii*i*ii,

-:

:

!

!

lr; ; iI

i: It ia!E,ii i!

iuiri'ii!ii t-iiii:ii

I

:!

JA

,z t E Ei i,

t r! i.i ii tgt g E lii i : i Ei: i

I

iisiE,{i

!

iiil*iiii, i,iiiiiiiiiii,ii

i,irlliii iui,:,iilii iEiii:ii i;

r! ri

s

irl rti :

' iiiriiiii

i €

i!

i

E

Iiiri

t

I !ttI5

;

:!i:i5!i i{ri I

ilii#iiri'

!r

rI

!x

Ei-i

E

t

il

t

i,

.E5

!:551

:: tt t,

c5-

iit* itt

riiiii

Ir ltiI:

:li ll :! iiiiiirii

II

i I

- t.

it!l? t;ig:

rl III

-t Et '! t,it

rii f ,ig, !,e i

$il r iFti:3ig iilY!;!t

r

E ErEsB

i!

E:.I:::.

!x

ta lr I :E I !3E

TI

i.

llriS

a

II

s

!A

3

9it

a

i

]: !I

!I

!t ., , r-;l -i -.. Eitiii iiiiiiiiii :; t ;liiilt iiiieii'

I .t. iEF i tr_E EEi,i

':Ei i

lr[;i

ll' ti

9

iI

.E

!:

tE

I si i5r5

Ir

x

!! E

i

i!

i;l !:3

i!i E l3

i,r,l,iiiii

E

t.

i

5

rl :E!

E

:tE:Eili riiii ilii'i;;is,

I I

.

ti

g

iiltiie

It ,:E.

!Et iiiiisiEe

t

: !I 5 d d

iii

ltti' I

6

! 6

!r

I

!

,i

lt t tt ,l 9-

q* ;1

E

I I

!!

,

t: g!l

t

:

."i

I l

I a

{g t

g

{:rr

I i

,

t" . alr ,E !!i!

p; T! t! i ! !! * lt I a

a

E

E

i

T

Ii

rE

t

I

E

tf I

T

t

'.rai

&

t &

I

:i

lsti

iiii!il AE: i€

ie :a

i; ftri ITiT !3 ti I i!l! E

l ,5 !eEEslE i$I

it

E

EE

rag

E

rtiiiii IEiiEIi

! e

t ! t I t I A I I I x

E

t

ti E

EEE 5 t-d

.I i;i,i;

q

Ir ,, I

t

Ei

!

: ?& i r". ,t.

a.

!

!

-E

l !1 !E I i! !! E

!5:5


I

I

s

a'

I:

6* i!

!! 'i,iriiiii?ii'i;ii' Ii : I

!

,E

1

I

I 3 i5

5

t i

?

!

A

€

*!

ti

e: I

!

tt t !E

i

g

: tl

ll

t

iii

T

I

ii:

3

ili,rlfu

!E3

B

k E

i' ,ii

!!iiri iI iI Ei TTIfTf

i

i! at

I

i! i:

i3

r: t;

E

;!-tai i, i3

3

€

!

tt

il

!I

!, 'ii E:ri;i

r

Esri t itt

{} t, !I

{

€

I! I

a !+
:I i:

.E

:E'

I

ri

-:!

it!!_i! Iilslr

E

il

t

!

1I

!:

E

3

i-

EiI;E! rltlil

ir !I i:

N

ri

-l

i

i3

i ; ;ii !"f i;:, iiiffiii

a

.'iif ;i iii9

:

i

iE

EClele

at;ttl EITIi! rtlt;t IiIild

3!E

:t t=

I

i

:t

Ei:'ii i:!I:

I

!

iiir s

!I i 3:33 t!{f

iri,ii

ir

iI !3 I

it i:

I

i I

I t ! -! i

rl

r

irtti! EiIiIi

t

!

E

liriii I lI !

-E"

-t

!

i

3

8A !:

s€

E

T: JE

i

:

I I

8:

I

, I

:

3

3

I

i

1!

!t ..r! i

a,

EL]

! ! ii t .i,.8 ;5 :rr! SAIi

! ili

t :! €! Et ; "i L;; t5I

t1

1i

I

sl tl T

g

li;':l

2t

iiIEI I

!

irr

ii t! El

IT

iE

{

1,ilE,ir

rEir!l

t:

I!

I

!l

! i ! ilt , i E !! I : t l: I

Iliillii ! ?r li,;iiiEii ;'Ir! i!Blill.!" ls;s l *,- !{i 5

,t

:

I

i,l li iritil

:

!i

ii,iiii !:l

E

t{!

ir" i. i

i: !: tn T

':

6.!q

$itItffilltff

I

L


"-/

I

|l

I I

i2

I

.:

iE

:

1

{

i

!t

iI!'l

l

-

6 E

t

q

:

it:

!3

lr

I

1

iE

!

!

l

5

i

I

8

E

9E

t

?

t

i

t

t

t6

Iir" . a!

T

1

I

:

r-

i

{;E;

I a

!iil

;i

2Z !

i

I

,

i .,e

:3:

f-

t=i lll

T

ir ai

s

I

i5

It

:

i"l

iilr

!a.r

t6

I

tE

i1 $I 6

f: I

I

t

c

EA

IE

IEii !:r I

J

.Z-

lii

3

6

E

!a

t5

!!"

r"i tE-

I 5

i;!

p

f

!Ei

6 a

!.:it

E;Eii at=ri :!;!:

Ir iI I q*

g

I! !

r!

5 I

t :, .': ta ii 'E!€ ii

3

: :ti

I

i !l

;T!

iiiii

El! aaa

i7,

T,5

:E

q: 5t ,i: i5 s iE.!i! Ei

I

Ir t:

iiiiii t it iii

Ei

ii,i*'ii

t,

l,il !I::

tl I i! t tl II I

t;

ii

I:

Il !i

3

I I

I

t

E

I

I .i

:! g: :4 : :I

rE !t :t i !!

2

T

"r

3

iii

ll


t ?!Ei

:l

! ! E;

t

\ I

-+

u o o = !

7 m

o , 3

I @

7

o u ^ L

8,..---.. ol'llhd cr.6rd _- ,.-.

oala.rl trxqu.,..

.

1a

r,1..llm*ih'.{.rI

d.&m rrr, o[ lrrr

.rtdumi'lrhA.d6r

b,l!.tmfurdorl&. b,. rih hr. htu &tr.

i.toB-a.rr

Pa.'.io'.l.js*u.lH.,l

_i- Pmhnrurti nn p.hr{nr

..

a6

dorufrh

9x

I.n

r.|ls.

r.l.b

Pinb*.r.. Pny&i.i Ai'.b

ohr'

h.,'t}'.l.IMwoddlb'

re,rarDr.rdiarr;i;ii Itrr^,le i! k!4.. orri 0*6 !n-?q/.!r4slr!pa

d.,i'.ll.a.nhdr.ErtJ

ir I rb.n

.,{.5

!!!4! {!!414!!!!

a

'tt,

M a.

q|.

1

.,orm l.rt. l,'r.t

h.c -l.b (1Gl

-l

!'*iri-a|!.5,.

@

5 rirh

i.t xdrrlEl r.rr.,o{.

dtrd

!r tlllNsdrrd i.)hrlu@rv d^,{.h

9e!!!!q!lq--

! ! -{

6

e.r.tei..i

l

w.dthop

.'l.i,^5,lul, .'r.b,rrdr.6[61

f. s b,iidddr*d

.aa'rormsrnn

l.hLr

5

t_ EI

a

I

e

Y5

!i}T

!a

I6

!

a

,i; tl

l-t

3

2

i

I

I

E

I

t$

t

3

i

!

z

E

$

I

I

a

5

t

T

6

z

la

a

ir

t a

it

_i

E!gF

I a

I

re:l llrE

t

Illt ir!r

iE !E

I

i

:I {B !l

t

;!;iII

;;;:;i

iii

i

i .i EA

3

t

oiic9s ! iu;qE

ii! iit r4:-

a

I I

6EE

{

la

ei

i!ti

- t?

a

3

:!z

t ir !ir;t'l r;t I :rrr!rl!e

t,:.

tl

Irt

ieiiia

E

II !l

*^e{

! ;ri

i3l -.8-

lit! l

I

it

-g 9t

r!

rII

!ii5

s

II I! ;r

n

i

i

t

!

!i5i li

tt.

lfi

ili. -tit{ E

J

:

i

I.

,l t t.

d

a

a

tr ie

I

rE t

!!! r!!

I I

I

g

t

B

I tI

5

!

I

a

i

4

II I

i

I

I

t

.t

t,

-l 3

!

I

?

i:ii 3."5€

T

E

fi

I i:

It ! t :! t

3

?

€

E

2 a

I : Ii 8 2I

5

I

t

a

5

I

!

a

I

-t-l'

:: f!r!li

-:

t E

B

p,.tI

! !!t

a

I Ia i

! TI I

i3 l: F

a! r a i:: : ii ::*!a

!

I

g

i.

e

!

T E

I

,

t

Ei

I

{t E!

tt


t:

?l 5a

3

ti

a

I

iI1ti1

I !

I I

t

;r

_g

E3

il

t i I ! I

x

, a

?

II .!

,

I I

;;; I E

? ?

!

I

,

i

a^ Ei I ,tg

tiI

!

tr

rit5F ;t.

I

:r.!"

lr,r

.:iE

I

lii'i

iti '.it

a

!

il

i:!

irlr

;f-

i

! !l

irll

c$€t

: I i3 i!

ra;6

cgfi aa. s!: 71t '-tI :""r

5

x

: I$

i6

tt .

IEI

tX

:r

i;i*

^E E

: E!

E€e

iil * J:'F

I'ti '.Il

ttr

I

!

ia !r !aI

t rX

lrlr

:3

Er t

iii

H

Ea !

r!F,.i I

!

:s:;

Eg i

I !

;i!t

, ".t I

I

e E E

:-' -------J it li :!lI

e

j

I,

!:

g

!

E

!5

!

I

&

i

i 3

It

I

iiiI

EI

5'$i Ilri q!r{ 3i

!

-
;g

I

{l t!

I

t

I I

;- t

g I

I3

(

g a

&

a

!9

5

?

t

t.

iiriit I

I

:

q=

gi ;i ii,i3 iriEi

!E

!

r I il:t.i iri tiI

s -a :! :

t

E

5

, I I

4 a

3

l.

T

I

t

t

{ I 8

i


raaxars{ar

qrrxi

oAY

-r;ii;;;lo ia

\

'[@nFih(aI6.l

v

o 0

Pryn.nFy*,r.e'Jbil lhht4om3rdui,.i

!

n llt .n o u

I o v o v^ I 6 !! -{

r.@

r r -{r'ioc6.r r @d {rc.,r, .ltF[nP.xbi..n b.

'e[s.iP,@nl,ryl.nsPE

d66(-e.l

.'1Pryuq'ngundll(oopa6,

|'3k4u3[nsl.'dn(ompd6n ].Paa.p'n'tin..(o6pda5i

lr!{alfq!!!r !E!d, - --t!.6dr..rffdr

b,

-t

.,- --.

ha-

1 3x

tu

Pd.r-D

-

h.'rornFrtP!n.6Ll.ih.d

[email protected].@i

?!.!!ttI!!. 11.?!!RP!!!l .a.!s{.frc,,a..dP...sl

d

runnNhdlrd.dr

drLo'.rrND...nI.

dll.!!d.l6e.iDd.rli..'

lrGl

I

! t

it; IJ:E

! 6

! I

I,i

I !!

iii!

trl Jt!r :

I !i

:

E

2

!

,lt

!

! :i

ti

I L

Iiir ct

I

I

a

E

I

Ei

!

I , I 142 x

ti , iE:E

!I

i

"ri !lii,!

i

t: i s !: i

r;E !

!=i!i= :t:E-'!

I

I

+

E=lF i!E:

{

Ei

I

;*

-lg lEi

iIBii;BI ':1-!1:t

1l

!EiIri tr i t

leI

EE:?::

€E

ct

E;

ia

ii

9

1I<.I

I:I: iSrt n

g

!!i (et :: I

&

a

i

q; "g i-

!

i { i

8

dri 1I1I F

!

i!:l

E

T

ii!3

!

::t:lr

;!: i€i

3€

' :i

I

:

I

I

ir = ii-IE-

i:

I

ti ti I; i'i !{r

Ii

!ii iit

E

it ti ,na

II iT

FI i t:l iiil

rli

It

iE I

!ltiHr alrt/ll

;si! t;B ::!:5::

i: !l

at'

{d ,r!.

TT

it

!: 3 p

,l

:T

e

rfi

i{EE i{EE :iE:

1l ae .!

t

!

iE;ii:

!

I

!

n:

lt

I:

It

i a! 2 :l i !; i !r i

!

irit

,I

3

!

,

tIl

tr{r ti:l

ii ir

Ei i ai

!El .E,

irI ,i

:

E

=t I

i!

€€: 4."

it ir z

I it

i

! ts: :a

I

:: a

:tif

E

Ji-C

fI it

E!

Irt5lii

t ii

:t:r

a

! i.

I is

!.! [

E

I

r-l t i.

II}

i*E! :i l:

I

!

ri

:! ; !E I

iE-a E

t

ir

i I

=

tt

3

ra

: iIEI i

;tEi

ii

ii3 iliiri;

t

I

r!!iiE€iiii

riE:rlli!!!
J

t

gr t E

e

i!: !<_a i!i irE

: !-i EqiFE E Ei

,&!

ti. !-:i;i; iT,I-E:

i "!rI"

r

I

I*I i!i

: ttE "ri::t

=arri5

iLi

]l

iiiitir

3

2

,: ! i

E

a

!!

Ei


,B

It

i:-

:

!I

i

::!t:5:t

! I

:

i

T.E Is :I:s ri; :5E iEtt i!iitIl* Zrtii.ZC

i ir

iirii ItrttE

ii!;iil;lBl

it

I

3

,!

iA*i* -

,fiJi!r!EiE

ii:ti

It rti ga 6I .I

I

E

tt, t:;

I

3

-E iaiEir,3!E

a:

!tzt; E-r€ 3t.rt ar6i

i i; igia i i g :3i : ti :-€i i"ai!5ir ;:5!!!:

i ;!5 It r i;

E!E }. I !

;i !

E:i:ri: ;lta:r-

U,{oAlIGAII

b,ldorpm&.iUUy!ldr

\

i

r

P.rd i.vl,

F

( 1 ttkd i3H

uu l100i6l

., 1P.td R6*r

1

th.m ?.q.niLlL. d.hn

u o

Er uu u@*t

1

11/2,3,,friM'r'P.do6.h

c,

3 ! 7 m n

l!!!!!!r r3.

l.J4qar Px 9!r

erJH

P.dom.n

Peb,t

h

Prnunn P.iUU r. uih k dl

o n 3 2 o u o n 2

d 1)du.r pd.ren,n 4p.13, d! ln

nhN

E !.o -{ L

RrFr(@r M'lr.llllrPo*1.

1

r.p

a

{.v

.d

3

bpr.tkcr.r

l1d)

loruo

.1 I l.du.r

.3r&,A.r.n@

] r.,

Fhrrni^

foton

,.Ltr.m.n bllrn

{d

b.^dhr (1&x)

]J!n,4.iJul,r.'i.niqleoldl.lu!

?d.hn ?.r$d.rrudnr:n b

h

c3

p.hrsi,i Oe{)

nD

Ap.,

lul,

b, 5

lrFnn uMl

4r

uu

(10fi1

I

Ee

t:r

E

tg

iiii !:!6

!

!!:

i;

!ei

a

:

<.r<-!

I

!

t

:i:i

i :u

x

isii

x

I

!

tlii

a

!

E

l2I

q j

rx

I i ir

I i E

:I

tq

rl EI

il iE i3 a ri g i: g; {:

I i?

I

a

I

9

!

I

ei

i

! I

,:5.6

i

t

i

E?E

it

!:

i

ii:

2- I !E tI ti I tt i

!

!r{r T:I:

I

,!:

rx

i?;E:q

t

E

!r

&

tlif E

i

6

I t

I

ix

6

ls

! f, 3

i,tE

ti

iiiil

1,,J 7 ri

I

iI

rir

{lc

ri

$i

E

6

t

iii

-.1

i

I

t :l

ii!. ir;!tx

:

E

tlri

E E

!i

ia

!ifl

rIl t:;

iii

i ir l!!"

g

i!

i

I2

l;

;"i

ii

II

I:

! :i

E

a

Ei: tt -4

I3 , 3lr {i g

-e

I

5

a

!

I

,

a

I

Ei

:-;

!i

Ei

;t IE I! at :!

lt

t tI

!

t

E

I


/

B A D A N P E N G K A J I A N D A N P E N E R A PA N T E K N O L O G I Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340 Te l p : ( 0 2 1 ) 3 1 6 2 2 2 2 | Fa x : 3 9 0 4 5 3 7 w w w.bppt.go.id

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Recommend Documents