ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019
2017 2016 BIRO REFORMASI BIROKRASI POLRI
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/541/V/2016 TANGGAL 30 MEI 2016
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN
1
BAB II GAMBARAN BIROKRASI POLRI
3
Kemajuan, Harapan dan Permasalahan
A. Gambaran umum......................................................................................... B. Harapan Pemangku Kepentingan................................................................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Revolusi Mental Aparatur............................................................ Program Penguatan Sistem Pengawasan.................................................. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja................................................. Program Penguatan Kelembagaan........................................................... Program Penguatan Tatalaksana.............................................................. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.................. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan................................ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik........................................ Program Monitoring dan Evaluasi.............................................................
C. Permasalahan Birokrasi Polri.........................................................................
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI POLRI
3 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9
13
Langkah-langkah konkrit menuju World-Class Organization
Arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2015-2019............................................ 13 Sembilan Program Reformasi Birokrasi Polri ...................................................... 18 Quick Wins ………………………………………………………………………………………………… 23
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL................................ RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN..................................... RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS..............................................................................................................
BAB IV
59
MONITORING DAN EVALUASI
Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten
BAB V PENUTUP
Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri
63
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 541 /V/2016
tentang PENGESAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2019, dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat
: 1.
2. 3.
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Memperhatikan .....
KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/541 /V/2016 TANGGAL : 30 MEI 2016
2
Memperhatikan : 1.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/301/IV/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
2.
Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2300/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang penunjukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri Tahun 2016-2019;
3.
saran dan pertimbangan staf Mabes Polri. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019. 1.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri;
2.
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dilaksanakan di Satker tingkat Mabes Polri dan tingkat Kewilayahan/Polda dan jajarannya;
3.
dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/346/VI/2011tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dinyatakan tidak berlaku;
4.
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 di lingkungan Polri didukung anggaran DIPA Polri Tahun 2016-2019;
5.
hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
6.
keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Paraf: 1. Konseptor/Karo RBP: ....
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30
Mei
2016
2. Asrena Kapolri: .....
3. Kasetum Polri: ..... 4. Wakapolri: .....
Kepada Yth.: Distribusi A, B dan C Mabes Polri.
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGARAH REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019
Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI
BAB I PENDAHULUAN Reformasi Birokrasi Polri bukan lagi merupakan suatu tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Birokrasi dan terutama aparatur Polri dapat berkualitas lebih baik tetapi benar-benar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan good governance dan clean government. Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang professional dan mandiri sesuai harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019. Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Polri diarahkan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam mewujudkan Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil), menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik dan setiap anggota Polri memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Dalam penyusunannya mengacu pada program Reformasi Birokrasi Nasional sesuai Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 terintegrasi dengan rencana strategis Polri dalam Grand Strategy Polri Tahap III-Strive for 1
Excellent yang tertuang dalam Renstra Polri 2015–2019, 11 Program Prioritas Polri termasuk diantaranya delapan program Quick Wins, program Pemerintah dalam Nawa Cita, masukan dari pemerhati masalah Polri dan pemerintah dari Kementerian PAN-RB. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 bukan lagi pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, tidak akan terjadi pelaksanaan program yang terkotak-kotak, semua program akan terintegrasi dalam mencapai tujuan strategis Polri guna mendukung tercapainya tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi Nasional. Pada dokumen ini, akan disampaikan beberapa hal mengenai gambaran umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, permasalahan dan agenda Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2016-2019, dengan sistematika: Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Gambaran Birokrasi Polri A. Gambaran Umum B. Harapan Pemangku Kepentingan C. Permasalahan Birokrasi Polri
Bab III
: Agenda Reformasi Birokrasi Polri
Bab IV
: Monitoring dan Evaluasi
Bab V
: Penutup
2
BAB II GAMBARAN BIROKRASI POLRI Kemajuan, Harapan dan Permasalahan A.
Gambaran Umum
Polri telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi guna mewujudkan harapan masyarakat menjadi “Polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, menjadikan Polri unggul dan profesional berlandaskan revolusi mental“ dalam bidang Sumber Daya Manusia, administrasi, operasional dan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Hal ini seiring dengan program Reformasi Birokrasi Nasional dalam mewujudkan good governance dan clean government. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 Polri melaksanakan program Reformasi Birokrasi gelombang pertama dengan lima area perubahan bidang kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi-deregulasi dan SDM, dilanjutkan Reformasi Birokrasi gelombang kedua tahun 2011-2014 dengan delapan area perubahan bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Mind Set dan Culture Set Aparatur dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima kepolisian dan meningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam dua gelombang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Polri telah berhasil mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kinerjanya. Terbukti pada tahun 2010 Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri gelombang pertama, terhadap empat unsur pokok area perubahan, yaitu: quick wins, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia dengan rata-rata nilai Polri adalah “Baik” yaitu sebesar 3.63, yang menyimpulkan bahwa Polri telah siap untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Penilaian secara masing-masing unsur, didapati bahwa program quick wins Polri memperoleh nilai yang paling baik, yaitu 3,88, dibandingkan dengan tiga unsur yang lainnya (kelembagaan 3,66; SDM 3,55; dan tatalaksana 3,42). Hal ini menunjukkan upaya Polri dalam melakukan 3
program quick wins yang dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil serta dirasakan oleh masyarakat. Program quick wins ini, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan quick respons Sabhara, transparansi pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan di bidang penyidikan dan transparansi pelayanan di bidang rekruitmen anggota Polri, perlu untuk terus ditingkatkan. Sebagai wujud nyata kesiapan Polri melaksanakan program Reformasi Birokrasi, Pemerintah memberikan tunjangan kinerja. Pada tahun 2015 Tim Independen dari Kementerian PAN-RB melakukan verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi Polri dengan sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap delapan area perubahan dengan nilai 67,23 kategori “B”. Hasil penilaian tersebut diikuti dengan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri sebesar 70% terhitung tanggal 1 Mei 2015. Namun mengingat keterbatasan dan kemampuan keuangan negara, saat ini tunjangan kinerja diterimakan rata-rata 53%. Selanjutnya, sebagai komitmen implementasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan tujuh Satker tingkat kewilayahan sebagai Satker berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Ditlantas dan Polresta Palembang Polda Sumsel, Polres Aceh Besar Polda Aceh, Polres Cimahi Polda Jabar, Polres Banyumas Polda Jateng, Polres Dumai Polda Riau dan Polresta Pontianak Polda Kalbar. Keberhasilan Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja sebagai sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dapat digambarkan sebagai berikut: 1.
Pada sasaran dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN. Penilaian laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI tahun 2015 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4
Penilaian WTP diperoleh sejak tahun 2013 dimana sebelumnya Polri mendapatkan predikat WTP Dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP). Namun demikian penilaian tersebut tidak menjamin aparatur Polri bebas dari korupsi, hal ini dibuktikan pada penilaian KPK yang memberikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Polri sebesar 2,65 skala 4. Penilaian secara keseluruhan pada komponen hasil dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN mendapat nilai 7,60 dari skala 10, jika disetarakan dengan nilai raport maka masuk dalam kategori di atas rata-rata; 2.
Pada sasaran dalam meningkatkan pelayanan prima kepolisian. Diperoleh nilai hasil inovasi pelayanan publik bidang bantuan SAR yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB, masuk dalam Top 99 Inovasi dari 515 Inovasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Quick Wins Layanan Dasar Publik bidang pelayanan SSB, SKCK, Transparansi Penanganan Perkara terhadap kelengkapan data dukung mencapai nilai 99% yang artinya sangat lengkap. Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2012 Bidang Pelayanan SIM dan STNK yang diselenggarakan Bappenas, Polri menduduki peringkat I dari masyarakat yang membayar lebih ketika berurusan dengan Polisi dan pada tahun 2013 menjadi peringkat IV turun 4,15% hal ini berarti ada peningkatan pelayanan. Demikian halnya diantara lima aparat penegak hukum, KPK menilai Polri berada pada peringkat III dengan nilai 6,69 yang masih berperilaku koruptif. Hal ini menyimpulkan masih ada aparat penegak hukum lainnya yang lebih berperilaku koruptif. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun (IKM) tahun 2014 diperoleh nilai 2,85 dari skala 4 artinya sudah ada upaya untuk meningkatkan pelayanan. Hasil pengukuran kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri berdasarkan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) dalam rangka mewujudkan good governance yang berdampak pada pelayanan masyarakat, diperoleh nilai rata-rata nasional 5,693 dari skala 1-10 atau kategori cenderung baik, jika disetarakan dengan nilai rapor masih berwarna merah artinya perlu peningkatan tatakelola Kepolisian dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Penilaian pelayanan publik berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2012 yang dilakukan bersamaan dengan pengukuran ITK dengan focus pada kelengkapan administrasi pelayanan publik mencapai nilai tertinggi 3875 dan terendah 1661 skala 0-4000 hal ini menunjukkan kesiapan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik; 5
3.
Pada sasaran dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 65,10 kategori “B” peringkat 42 dari 82 K/L lebih tinggi jika dibanding dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 60,02 (CC). Tahun 2015 penilaian AKIP Polri naik menjadi 68,04 kategori “Baik” peringkat 36 dari 77 K/L sedangkan dalam lingkungan Lembaga Peradilan, Polri berada pada peringkat 3 dari 6 Lembaga dibawah MK dan Kemenkumham, diatas MA, KY dan Kejagung. Nilai survey kapasitas organisasi yang dilakukan secara online baik oleh anggota Polri maupun masyarakat diperoleh nilai dengan hasil 3,52 dari skala 5.
Namun demikian masih banyak gejala dalam masyarakat yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, meski seharusnya mendapat kepercayaan masyarakat merupakan tujuan dari reformasi tahun 2010 yang harus tercapai seiring dengan strategi Polri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat. Indikasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga terlihat dari tren laporan pengaduan masyarakat yang masih tinggi, semakin meningkatnya jumlah pelanggaran hukum, penggunaan slogan-slogan yang memojokkan Polri, keburukan yang terjadi terhadap Polri baik institusi maupun personel kerap diekspos media masa secara masif sehingga memperburuk citra Polri. B.
Harapan Pemangku Kepentingan
Guna mewujudkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Polri “Polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, menjadikan Polri unggul dan profesional berlandaskan revolusi mental“ baik secara internal maupun eksternal di lingkungan masyarakat dan para pemangku kepentingan, Polri menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 yang memuat 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins yang tidak lain sebagai aktualisasi 8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan publik. Sehingga indikator yang belum tercapai pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2015 akan menjadi prioritas pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019. Sebagai wujud nyata dari proses Reformasi Birokrasi Polri, dijabarkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2016-2019, sebagai berikut: 6
1.
Program Revolusi Mental Aparatur. Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan skor Indeks Integritas Pelayanan Publik 8,5;
2.
Program Penguatan Sistem Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) mempertahankan penilaian Laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan ukuran keberhasilan Opini WTP dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2;
3.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) mencapai 70 sebelumnya 68,04; 7
4.
Program Penguatan Kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan Indeks Tatakelola Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100;
5.
Program Penguatan Tatalaksana. Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan yang baik dan Indeks Tatalaksana dengan ITK diatas rata-rata nasional atau setara nilai 7 dari skala 1-10 dan (2) terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu dengan ukuran keberhasilan skor Indeks e-Government dengan nilai 2,66 dan penggunaan e-procurement sd 80%.
6.
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Indeks Profesionalitas anggota Polri 86 dari skor 1-100;
7.
Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas peraturan perundangundangan, dengan ukuran keberhasilan tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien; 8
8.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan nilai 8,5; Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dan Public Service Index dengan menetapkan Zona Hijau ada pelayanan di 10 Satpas dan 453 pelayanan SKCK;
9.
Program Monitoring dan Evaluasi Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan, kegiatan, rencana aksi dan target yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Program Quick Wins Disamping melaksanakan 9 program tersebut, Reformasi Birokrasi Polri melaksanakan program Quick Wins yang merupakan agenda prioritas dalam Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri dengan ukuran keberhasilan yang dapat diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). c.
Permasalahan Birokrasi Polri
Secara keseluruhan pada pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bebas dari KKN, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fakta yang ada maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum mencapai target yang diharapkan, hal ini terlihat pada Indeks Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2015 berdasarkan hasil verifikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian PAN-RB dengan hasil nilai rata-rata 67,23 yang meliputi komponen pengungkit dengan nilai 39,18 dari nilai maksimal 60 dan komponen hasil dengan nilai 28,05 dari nilai maksimal 40. 9
Dari komposisi penilaian tersebut digambarkan bahwa pencapaian hasil belum maksimal yang tentunya menjadi permasalahan Birokrasi Polri untuk diprioritaskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, sebagaimana tergambar dalam pencapaian delapan area perubahan, yaitu: 1.
Bidang Organisasi dengan program Penataan Penguatan Organisasi, terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum dilakukan pengukuran jenjang organisasi, masih ditemukan kemungkinan duplikasi fungsi dan kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;
2.
Bidang Tata Laksana dengan program Penataan Tata Laksana, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan SOP yang memiliki peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi kepada seluruh unit kerja;
3.
Bidang Peraturan Perundang-Undangan dengan program Penataan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum melakukan evaluasi pada system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
4.
Bidang SDM Aparatur dengan program Sistem Manajemen SDM, terdapat 2 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum diterapkan sistem pengembangan pegawai berdasarkan assessment dan promosi jabatan secara terbuka;
5.
Bidang Pengawasan, dengan program Penguatan Pengawasan, terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum diterapkan kebijakan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan Zona Integritas secara optimal;
6.
Bidang Akuntabilitas, dengan program Penguatan Akuntabilitas, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum diterapkan system pengukuran kinerja berbasis elektronik secara terintegrasi;
7.
Bidang Pelayanan Publik, dengan program Pelayanan Publik, terdapat 1 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu belum diterapkan kebijakan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima;
8.
Bidang Mind Set dan Culture Set Aparatur dengan program Manajemen Perubahan, terdapat 3 indikator keberhasilan yang belum tercapai yaitu program quick wins yang belum memenuhi ekspetasi masyarakat, dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Polri belum 10
tersosialisasi sampai dengan anggota dan belum dilaksanakan internalisasi dalam penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Satker, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri belum dilengkapi rencana tindak lanjut dan belum dibentuk tim agent of change/role model sebagai agen perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Kondisi tersebut diatas, berdampak pada pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai komponen hasil atas upaya kinerja yang telah dilakukan pada delapan area perubahan tersebut, yaitu: 1.
Dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, mencapai nilai 7,60 dari skala 10, hal ini disebabkan karena: a.
belum mengimplementasikan penanganan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan untuk menguatkan pengawasan di lingkungan Polri;
b.
Wisthle Blowing System yang telah di implementasikan belum dievaluasi untuk menjamin kualitas pelaksanaan system;
2.
c.
belum membangun lingkungan pengendalian dan penilaian resiko keseluruh organisasi;
d.
tindak lanjut seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum dilaksanakan;
e.
belum melakukan fungsi pengawasan internal di lingkungan Polri yang berfokus pada client dan audit berbasis resiko.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik Kepolisian memperoleh nilai 7,12 dari skala 10, hal ini disebabkan karena: a.
belum menerapkan system sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dalam meningkatkan budaya pelayanan prima;
b.
belum melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan dan mengevaluasi atas penanganan keluhan/masukan pelayanan secara berkala;
c.
belum membuka akses terhadap data hasil survei kepuasan masyarakat dan belum menindaklanjuti hasil suvei kepuasan masyarakat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus terjaga;
d.
belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan secara optimal. 11
3.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri memperoleh nilai 13,34 dari skala 20, hal ini disebabkan karena: a.
pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang selama ini telah dilaksanakan untuk perbaikan system sesuai dengan kondisi saat ini belum dilakukan evaluasi;
b.
belum melakukan evaluasi organisasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, dan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, kemudian menindaklanjutinya dengan mengajukan perubahan organisasi yang diperlukan untuk menata dan menguatkan organisasi;
c.
belum menyusun rencana redistribusi pegawai dan melakukan promosi terbuka secara kompetitif, dengan penilaian yang obyektif, dan dilakukan oleh panitia seleksi yang independen, serta pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka untuk menguatkan penataan sistem manajemen SDM;
d.
belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu, dan menjadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;
e.
belum membangun sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh Satker;
f.
belum melibatkan peran langsung Pimpinan Polri dalam penguatan akuntabilitas, dimulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan terhadap capaian kinerja yang diukur secara berkala.
12
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI POLRI Langkah-langkah konkrit menuju World-Class Organization
Pelaksanaan tugas Polri pada Renstra 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan organisasi Polri menuju National-Class Organization (NCO) hingga mencapai status World-Class Organization (WCO) pada 2025; organisasi Polri dengan Good and Clean Governance; perubahan mind set dan culture set menuju Pemolisian Demokratis (Democratic Policing); rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari; Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tidak lain sebagai aktualisasi arah kebijakan pemerintah dalam Nawa Cita menuju perubahan dengan menghadirkan negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Polri menetapkan Visi Tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong” serta 10 arah kebijakan dan strategi Polri, sebagai berikut: 1.
2.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis terpenuhinya Alpalkam/Almatsus Polri guna mendukung penguatan Tupoksi Polri, yaitu: a.
membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum;
b.
melanjutkan pembangunan Laboratorium Forensik yang belum tersedia pada tingkat pusat dan Polda serta melakukan renovasi bangunan Labfor cabang yang diperlukan.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mindset dan culture set, yaitu: 13
3.
a.
rekrutment personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth;
b.
percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri;
c.
meningkatkan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
d.
membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK;
e.
melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian;
f.
mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
g.
melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
h.
membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum Indonesia dan negara-negara lain di dunia;
i.
peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme;
j.
menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
anggota
Polri
melalui
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan, yaitu: a.
merevisi struktur organisasi Polri dengan menggabungkan Ditpolair dan Ditpoludara menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara; 14
b.
4.
peningkatan kemampuan Polair dan udara dengan didukung penambahan kapal dan pesawat udara yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan wilayah terluar berpenghuni/berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, yaitu: a.
penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka membangun kemampuan industri Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri;
b.
membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda dan Polres.
5.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, yaitu: a. optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi; b. penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; c. mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; d. mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.
6.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu: Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi 15
intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial. 7.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional, yaitu: a.
mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga serta kerja sama dengan luar negeri;
b.
meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia.
8.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat, yaitu: Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas.
9.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program Decade of Action for Road Safety 2011-2020, yaitu:
10.
a.
meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I);
b.
meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
c.
membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
d.
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi.
Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa aman terhadap empat jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi), yaitu: a.
pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya; 16
b.
membangun kemampuan back up operasional di tingkat Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (Flash Point) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik social;
c.
membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.
Oleh karena itu, dalam penyusunan agenda Reformasi Birokrasi diintegrasikan dengan mengacu pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang - undangan dan Pelayanan publik. Kedelapan area perubahan
tersebut dijabarkan dalam 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins, sebagaimana ditentukan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 dengan tiga sasaran yaitu mewujudkan Birokrasi Polri yang bersih dan akuntabel, Birokrasi Polri yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien, sebagai berikut:
17
1.
Program Revolusi Mental Aparatur. Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.
b. c. d. e. f.
meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan; meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; meningkatnya integritas aparatur; meningkatnya profesionalisme aparatur; meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat; meningkatnya kepuasan masyarakat.
Program Revolusi Mental Aparatur, dilaksanakan dengan dua kegiatan: a. b.
2.
pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.
Program Penguatan Sistem Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b. c. d. e. f.
meningkatnya kapasitas APIP; meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi; menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP–BPK.
Program Penguatan Sistem Pengawasan, dilaksanakan enam kegiatan: 18
a.
b. c. d. e. f. 3.
pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); pelaksanaan pengendalian gratifikasi; pelaksanaan whistleblowing system; pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; penanganan pengaduan masyarakat.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b. c. d.
meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professional; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional; meningkatnya akuntabilitas aparatur.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja. 4.
Program Penguatan Kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat stuktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b.
c.
meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional; meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural; menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; 19
d.
e. f. g.
meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan; meningkatnya kinerja aparatur.
Program Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri. 5.
Program Penguatan Tatalaksana. Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.
b. c. d. e. f.
meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; meningkatnya kualitas pelayanan.
Program Penguatan Tatalaksana, dilaksanakan dengan empat kegiatan: a. b. c. d.
Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah; Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi; Penerapan sistem kearsipan yang handal.
20
6.
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a.
b. c.
d.
e.
f. g. h.
meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur; meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya; meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya; meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan; meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur; meningkatnya profesionalisme aparatur.
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, dilaksanakan dengan 14 kegiatan: a. b. c. d. e. f. g.
perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Polri; 21
h. i.
j. k.
l. m. n.
7.
perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; menyusun dan menetapkan pola karier; pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b.
meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dilaksanakan dengan tiga kegiatan: a. b.
c.
evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundangundangan yang sedang diberlakukan; menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
22
8.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b. c.
meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; meningkatnya profesionalisme aparatur.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan dengan empat kegiatan: a. b. c. d.
9.
penerapan pelayanan satu atap; percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
Program Monitoring dan Evaluasi Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan rencana aksi yang ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan. Program Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan dengan dua kegiatan: a. b.
monitoring; evaluasi (tahunan dan menyeluruh pada semester kedua Tahun 2019);
Dari masing-masing program tersebut, dalam rencana aksinya ditetapkan program quick wins yang merupakan agenda prioritas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019, guna memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sekaligus sebagai outcome dari langkah-langkah Reformasi Birokrasi Polri dan bermanfaat dalam mendapatkan momentum yang positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu: 23
1.
Program Revolusi Mental Aparatur, dengan Quick Wins Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik;
2.
Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan Quick Wins Penetapan Zona Integritas menuju WBK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres;
3.
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan Quick Wins Peningkatan Nilai AKIP;
4.
Program Penguatan Kelembagaan, dengan Quick Wins: a. Restrukturisasi Organisasi Polri tingkat Mabes, Polda dan Polres yang Efektif, Efesien dan Akuntabel; b. mengintensifkan sinergitas Polisional dengan Kementerian Lembaga;
5.
Program Penguatan Tata Laksana, dengan Quick Wins Penerapan e-government yang terintergrasi dalam System Informasi Manajemen Teknologi Polri (Simtekpol), e-document dan e-office.
6.
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan Quick Wins Pemberlakuan promosi jabatan terbuka di lingkungan Polri (Polres, Polda dan Mabes Polri);
7.
Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan Quick Wins Revisi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.
8.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Quick
Wins: a.
Bidang Lantas: Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metrojaya, Polresta Bandung, Polresta Semarang, Polresta Medan, Polresta Surabaya, Polresta Makasar, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Banyumnas dan Polres Cimahi;
b.
Bidang Intelkam: Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres;
c.
Bidang Binmas: Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile); 24
d.
Bidang Sabhara: Melaksanakan patroli dialogis di seluruh jajaran kewilayahan;
e.
Bidang Polair: Pelayanan masyarakat di wilayah pelabuhan berbasis tehnologi informasi (aplikasi smarth phone di wilayah sekitar pelabuhan);
f.
Bidang Reskrim: Pelayanan masyarakat dalam pemberian SP2HP;
g.
Bidang Brimob:
Quick respon JIBOM, bantuan SAR dan KBR. Penetapan program quick wins tersebut tidak terlepas dari penetapan program quick wins nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu: 1.
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kampanye akan dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lini anggota. Tujuannya untuk mengakselerasi perubahan mindset anggota Polri dari budaya priyayi ke budaya melayani; dan memberikan pesan kepada masyarakat tentang tekad pelayanan prima kepolisian untuk hadir dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
2.
Penetapan Struktur Organisasi Polri yang efektif, efisien, dan akuntabel Penataan Struktur Organisasi Polri dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kapolri. Tujuannya untuk memastikan bahwa Struktur Organisasi Polri yang efektif dan efisien tersebut dapat segera ditetapkan dan beroperasi.
3.
Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan, kompetitif, berintegritas dan berbasis merit Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan, kompetitif, berintegritas dan berbasis merit dilakukan melalui penerbitan Peraturan Kapolri tentang Sistem Manajemen SDM Polri. Tujuannya adalah agar Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan, kompetitif, berintegritas, dan berbasis merit dapat segera diwujudkan. 25
4.
Rekrutmen Anggota Polri. Rekrutmen anggota Polri diarahkan pada penyelesaian status tenaga honorer K2 menjadi CPNS dan pemberlakukan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.
5.
Penguatan Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perijinan, diselenggarakan di PTSP dengan tujuan terwujudnya model pelayanan terpadu satu pintu.
6.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik peningkatan kualitas pelayanan publik
untuk
mengakselerasi
Mendorong dan mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pelaksanaan Satu Instansi Satu Inovasi (one agency one innovation) dengan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Pemenang kompetisi akan mendapat penghargaan dari Presiden/Wakil Presiden dan diikutsertakan dalam kompetisi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB. 7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah melalui evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja, evaluasi terhadap unit kerja pelayanan yg telah mencanangkan Zona Integritas, serta penerbitan kebijakan tentang perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Secara umum, indikator keberhasilan pada sasaran agenda Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
26
1.
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Baseline 2015
Target 2019
Opini WTP
Opini WTP
Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5)
1
2
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1-5) Nilai AKIP
1
2
Skor 68,04
Skor 70
30%
80%
Indikator Opini WTP dari BPK
Penggunaan e-procurement
2.
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (Skor 1-100) Indeks e-Government Polri (Skor 0-4)
3.
Baseline 2015 Skor 67,23 (B)
Target 2019 Skor 70 (B)
Skor 86
Skor 86
Skor 2,66
Skor 2,66
Mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Indikator Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skor 0-10) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Baseline 2015 Skor 7,22
Target 2019
80%
90%
Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)
-
10 Satpas, 453 Yan SKCK
Skor 8,5
Gambaran umum Road Map menuju kondisi dimana Birokrasi Polri menjadi Birokrasi yang bersih dan akuntabel menuju Birokrasi berkinerja tinggi yang menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk kepentingan publik, Birokrasi yang efektif dan efisien menuju Birokrasi yang berintegritas tinggi, bersih dari praktek KKN dan akuntabel pada publik dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas menuju Birokrasi yang mampu memenuhi public needs, sebagaimana dalam matriks sebagai berikut:
27
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK
1. Meningkatnya internalisasi sistem nilai dan integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional.
2017 1. Meningkatnya integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; 6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; 7. Meningkatnya independensi APIP; 8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; 9. Meningkatnya sinergitas sistem pelaporan.
2018 1. Meningkatnya integritas birokrasi; 2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; 3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; 4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan; 5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; 6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; 7. Meningkatnya intensitas independensi APIP; 8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; 9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah; 10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan.
28
2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Meningkatnya integritas birokrasi; Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan; Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja; Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan; Meningkatnya intensitas penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional; Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi; Meningkatnya intensitas independensi APIP; Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah; Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah; Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan; Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja; Meningkatnya akuntabilitas publik; Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Integritas pada Instansi Pemerintah; Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek KKN; Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KONDISI SAAT INI
2016
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
2016
2017
1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 5. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi; 6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 7. Meningkatnya kemampuan unit pengelola SDM untuk menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit; 8. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 9. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan; 10. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan.
1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Meningkatnya efisiensi; 4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah; 6. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi; 7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 10. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangundangan; 12. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.
2018 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi; 5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 6. Meningkatnya penggunaan teknologi; 7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 9. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 10. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan 12. Meningkatnya kualitas kebijakan publik; 13. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.
29
2019 1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan; 3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi; 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi; 5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintah; 6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah; 7. Meningkatnya penggunaan teknologi; 8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; 9. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit; 10. Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai; 11. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur; 12. Meningkatnya integritas aparatur; 13. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; 14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik; 15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KONDISI SAAT INI
BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI PRAKTEK KKN DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK
TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2017 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 9. Meningkatnya investasi dalam negeri.
2018 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 9. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia; 10. Meningkatnya investasi dalam negeri dan luar negeri.
30
2019 1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan; 2. Meningkatnya aksesibiltas pelayanan; 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; 4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan; 5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik; 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan; 7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap kualitas pelayanan; 8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia; 11. Meningkatnya investasi dalam negeri dan luar negeri; 12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang setara dengan negara-negara maju di Asia; 13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar golongan masyarakat; 14. Terwujudnya budaya pelayanan prima; 15. Meningkatnya daya saing nasional.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KONDISI SAAT INI
2016
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN “BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL” Sasaran: 1. 2. 3. 4.
Penerapan system nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasian system akuntabilitas keuangan dan kinerja. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
1. AREA PERUBAHAN : MENTAL APARATUR PROGRAM : REVOLUSI MENTAL APARATUR RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 1. Meningkatnya 1. Pengembangan penerapan/ nilai-nilai untuk internalisasi asas, menegakkan prinsip, nilai integritas; dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
RENCANA AKSI 3 1. Pembuatan kurikulum dan modul;
INDIKATOR 4 1. 324 Modul dan 208 kurikulum di publikasikan;
2. Pembacaan Tribrata 2. 1 Surat Edaran Kapolri dan Catur Prasetya, tentang Pembacaan Panca Prasetya Korpri Tribrata dan Catur Prasetya, pada saat apel pagi; Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi; 3. Melakukan dikjur sesuai 3. 265 Kompol, 2863 Inspektur polisi dan 3065 Brigpol dengan kompetensi; mengikuti dikjur; 31
2016
2017
2018
5 324* Modul 208* kurikulum
6 340 Modul 210 kurikulum
7 357 Modul 229 kurikulum
1
-
-
Kp 265* Ip 2863* Brig 3065
Kp 278 Ip 3006 Brig 3218
Kp 291 Ip 3149 Brig 3371
2019
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG
8 9 375 Modul Kalemdiklat 240 1. Kabaintelkam kurikulum Polri; 2. Kabareskrim Polri; 3. ASSDM Polri; 4. Kakorlantas Polri; 5. Dirsabhara Baharkam Polri; 6. Dirbinmas Kp 304 Baharkam Polri; Ip 3292 7. Kadivpropam Brig 3259 Polri *kenaikan 5%
1
2
2. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; 3. Meningkatnya integritas aparatur; 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur; 5. Meningkatnya citra positif 2. Pembentukan aparatur agen sebagai pelayan perubahan yang masyarakat; dapat mendorong 6. Meningkatnya terjadinya kepuasan perubahan pola masyarakat pikir.
3
4
5
6
8
151 Polres
151 Polres
4. Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara
4. 1 TOT tingkat Mabes Polri dan 453 TOT tingkat Polres;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT;
5. 5 dokumenHasil Monev TOT di 5 Rayon;
-
-
-
5
6. Melaksanakan sertifikasi gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh sebanyak 33.500
Wilayah 33500* Pusat 625
Wilayah 35175 Pusat 625
Wilayah 36850 Pusat 625
Wilayah 38252 Pusat 625
1
-
-
-
320 Agen Polda
151 Agen Polres
151 Agen Polres
151 Agen Polres
453 Polres
453 Polres
453 Polres
453 Polres
6. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik;
7. Sosialisasi Perkap No. 7. 1 kali sosialisasi Pembentukan Role 856/ X /2015 tentang Model/Agen Perubahan pembentukan Role tingkat Mabes Polri sd Model/Agen perubahan; Polres; 8. 320 agen perubahan 8. Melakukan seleksi tingkat Polda dan 453 terhadap calon agen tingkat Polres; perubahan; 9. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri.
9. 453 Polres melaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri.
32
1 TOT Pati 151 Polres Mabes Polri
7
9
2. AREA PERUBAHAN : PENGAWASAN PROGRAM : PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI
INDIKATOR
1 1. Meningkatnya kapasitas APIP;
2 3 4 1. Pembangunan 1. Meningkatkan 1. Sertifikasi Auditor (APIP) unit kerja untuk kapabilitas APIP Polri ke Polri ke level II: memperoleh Level II: a. 1 piagam audit intern; 2. Meningkatnya predikat menuju a. Pembuatan piagam penerapan sistem wilayah bebas audit intern; b. 370 Bersertifikasi JFA, pengawasan dari korupsi b. Peningkatan bersertifikasi audit yang independen, (WBK)/ wilayah kompetensi; investigasi, bersertifikasi profesional dan birokrasi bersih c. Pembuatan audit PBJ, Sertifikat sinergis; dan melayani peraturan/SOP; review Lapkeu, sertifikat 3. Meningkatnya (WBBM). d. Pembuatan Peta audit dasar; penerapan resiko objek c. 17 Peraturan penyelenggaraan pemeriksaan. kapolri/irwasum/kadivpro pemerintahan pam; yang bersih dan d. 1 peta resiko objek bebas dari KKN; pemeriksaan tahunan. 4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
2. Penyelenggaraaan 2. 92 Laporan Hasil Wasrik Wasrik, reviu, tahunan, pemantauan tindak lanjut 3 Laporan Hasil Review, dan evaluasi Jumlah rekomendasi Akuntabilitas Instansi temuan yang selesai Pemerintah; ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”; 33
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
1
1
1
1
25JFA 30 AI 45 PBJ 45 Keu 105 AD
100JFA 0 AI 30 PBJ 40 Keu 0 AD
110 JFA 40 AI 30 PBJ 30 Keu 0 AD
135 JFA 0 AI 30 PBJ 30 Keu 0 AD
5
4
4
4
1
1
1
1
92
92
92
92
4
4
4
4
100% ITW 90% BPK
100% ITW 60 % BPK
100% ITW 70% BPK
100% ITW 75% BPK
BB
BB
BB
A
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Irwasum Polri 1. Karo Wasidik Bareskrim Polri 2. Karo RBP Srena Polri 3. Karopaminal Divpropam Polri
1
2
3 4 3. Mendorong pelaksanaan 3. Nilai ITK lebih baik reformasi birokrasi dibandingkan nilai ITK 2015 melalui Indeks Tata (Rata-rata Nasional 5,693); Kelola Polri (ITK);
5 6 6,15 6,50 (cenderung (cenderung Baik) baik)
4. Penetapan WBK/ WBBM;
4. WBK/WBBM tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri;
4 WBK/ WBBM Polresta Palembang Polresta Pontianak, Polres Cimahi dan Polres Banyumas
5. Pemenuhan LHKPN;
5. Pejabat Polri Eselon I, Kapolda, Eselon IIA dan Eselon II yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN; 6. Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP; 7. 4 Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;
6. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; 7. Penerapan disiplin dan kode etik;
34
7 7,50 (baik)
8 7,70 (baik)
4 WBK/ WBBM 1 satker Polda dan Dittipidkor Bareskrim Polri
4 WBK/ WBBM 1 satker Polda 1 Satker Mabes
4 WBK/ WBBM 1 satker Polda 1 Satker Mabes
100% Es I dan Ka
100% Es I dan Ka 60% Es IIA
100% Es I dan Ka 70% Es IIA
100% Es I dan Ka 80% Es IIA 30% Es II
WTP
WTP
WTP
WTP
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
9
1 5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; 6. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK
2 2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; 3. Pelaksanaan whistleblowing system;
3 Pengendalian gratifikasi Penerapan whistle blower system Tipikor
4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
Penanganan benturan kepentingan
5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri
6. Penanganan pengaduan masyarakat;
Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas
4 Tersedianya 1 Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri - 4 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK; - Terkoneksinya WBS online tingkat Mabes Polri - 1 Surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan - 3 Laporan benturan kepentingan SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda terbentuk
- Terbentuknya Dumas online - 3 Laporan Dumas online
35
5 1 Perkap
6 -
7 -
8 -
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Sistem
1 Surat Edaran
-
-
-
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
SPIP tingkat SPIP tingkat SPIP tingkat SPIP tingkat Mabes Polri Mabes Polri Mabes Polri Mabes Polri dan Polda dan Polda dan Polda -
1 Sistem 1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
9
3. AREA PERUBAHAN : AKUNTABILITAS PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI
INDIKATOR
1 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
2016
2 3 4 5 Pembangunan/ 1. Pemantapan 1. 1258 Dokumen perjanjian 1258 Pengembangan penyusunan dokumen kinerja sudah sesuai Perkap Teknologi perjanjian kinerja no 6 tahun 2015; Informasi Dalam sebagaimana Perkap 6 Manajemen Kinerja tahun 2015; 2. Menyediakan alat 32 Polda 2. Tersedianya alat pengolah pengolah data untuk data dengan menggunakan melaksanakan pelaporan aplikasi BPP & GPP pada 2. Meningkatnya pembayaran belanja tingkat Mabes Polri dan kualitas pegawai pada Polri dgn Polda; penerapan sistem mengunakan aplikasi pengadaan BPP dan aplikasi GPP; barang dan jasa yang adil, 3. Melaksanakan kegiatan 3. 350 personil Polri mengikuti 50 pelatihan pengadaan barang transparan, dan pelatihan dan sertifikasi dan jasa dan 50% peserta profesional; pengadaan barang/jasa pelatihan bersertifiksasi 4. Penggunaan e-proc PBJ; 3. Meningkatnya terhadap belanja penerapan 4. 453 polres, 32 polda dan 60 pengadaan tingkat 100% Sistem satker Mabes. mabes Polri, Polda dan Manajemen Polres. Kinerja Nasional 5. Penyusunan IKU yang 5. 4 Naskah IKU 1 Naskah 4. Meningkatnya terukur dan dapat akuntabilitas dipertanggungjawabkan aparatur. terhadap masyarakat. 36
2017
2018
2019
6 1258
7 1258
8 1258
21 Mabes
21 Mabes
20 Mabes
75
100
125
100%
100%
100%
1 Naskah
1 Naskah
1 Naskah
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karo Jakstra Srena Polri 1. Karo Jianstra Ssarpras Polri 2. Kapuskeu Polri
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN ”BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN” Sasaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif,dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat. Penerapan system manajemen kinerja nasional yang efektif. Peningkatan kualitas kebijakan publik. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
4. AREA PERUBAHAN PROGRAM
: KELEMBAGAAN : PENGUATAN KELEMBAGAAN RENCANA AKSI
HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI 2 3 Evaluasi dan 1. Pembentukan Polsek restrukturisasi baru yang sudah kelembagaan memenuhi persyaratan; di lingkungan Polri. 2. Pembentukan Rumkit Bhayangkara;
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
4 1. Terbentuknya 1 Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.
5 -
6 1
7 -
8 -
2. Terbentuknya 6 Rumkit Bhayangkara dari tingkat III menjadi tingkat II;
4
2
-
-
37
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karolemtala Srena Polri Karokerma Sops Polri
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1 Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi & sinergisme Kelembagaan Kementerian/Lembaga/ pemerintah non Kementerian / lembaga non struktural; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/ lembaga dan antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah; Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah; Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan; Meningkatnya kinerja aparatur.
2
3 3. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara;
4 3. Terbentuknya 2 Polda yaitu Sulbar dan Kaltara;
5 -
6 2 Polda
7 -
8 -
4. Peningkatan tipologi Polres;
4. 5 SKEP Kapolri tentang peningkatan tipologi Polres;
-
5 SKEP Kapolri
-
-
5. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan kewilayahan;
5. 3 Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.
1 Perkap tingkat Polres
1 Perkap tingkat Polda
1 Perkap tingkat Mabes
6. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah;
6. MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah
MoU tingkat pusat dan daerah
MoU tingkat pusat dan daerah
MoU tingkat pusat dan daerah
38
-
MoU tingkat pusat dan daerah
9
5. AREA PERUBAHAN PROGRAM
: TATA LAKSANA : PENGUATAN TATA LAKSANA RENCANA AKSI
HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 1. Meningkatnya 1. Perluasan penerapan sistem, penerapan eproses dan prosedur government yang kerja yang jelas, efektif terintegrasi dalam dan efisien, cepat, penyelenggaraan terukur sederhana, pemerintahan dan transparan, partisipatif, pembangunan dan berbasis e. government; 2. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 3. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; 4. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; 5. Meningkatnya penerapan manajemen ke arsipan yg handal; 6. Meningkatnya kualitas pelayanan;
RENCANA AKSI 3 1. Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker; 2. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (edocument & eoffice);
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
4 1. 1.230 Satker menerapkan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker;
5 1.230 Satker
6 1.230 Satker
7 1.230 Satker
8 1.230 Satker
1 e-doc Mabes, 1 e-office Mabes
32 e-doc Polda
10 e-office Polda
10 eoffice Polda
-
1 Perkap
-
32 HTCK Polda
54 HTCK Polair
25 HTCK Satfung Mabes
2. Penerapan 1 e-document tingkat mabes Polri 32 satker Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat ;
3. 1 Perkap Kapolri tentang 3. Penyempurnaan Almatsus Polri; draft Almatsus Polri; 4. Pengkajian HTCK 4. 32 Hasil kajian HTCK pada unsur pada tingkat Polda, 54 pengawas dan HTCK Polair pada tingkat pembantu pimpinan/ polda dan polres, 25 pelayanan di tingkat HTCK satfung mabes. Polda; 39
-
-
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karolemtala Srena polri 1. Assarpras Polri 2. Karowabprof Divpropam Polri 3. Karo PID Divhumas Polri 4. Kasetum Polri
1
2 2.. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah
3 1. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;
4 1. 106 Jumlah SOP satfung Mabes Polri;
2. 4 dokumen Perhitungan 2. Penyusunan Evaluasi tunjangan kinerja Analisa Beban Kerja berdasarkan Analisa (ABK) dalam rangka Beban Kerja (ABK). penerapan pembayaran tunjangan kinerja. 3. Implementasi undang- 1. Peningkatan 1. 4 kali Rencana umum undang keterbukaan pengumuman rencana pengadaan infomasi; umum pengadaan barang/jasa seluruh barang/jasa seluruh satker di lingkungan satker di lingkungan Polri Polri dapat diakses dengan menggunakan publik; aplikasi SIRUP; 2. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;
2. 4 dokumen Laporan evaluasi
3. Evaluasi implementasi 3. 4 dokumen Laporan Perkap Nomor 12 Tahun evaluasi Perkap 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 4. Penerapan Sistem Terbangunnya e-office e-post, ANDE, SIKD dan Kearsipan yang handal yang terintegrasi aplikasi daftar nama pejabat
40
5 25 SOP
6 25 SOP
7 25 SOP
8 31 SOP
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 e-doc Mabes Polri, 1 e-office Mabes Polri
32 e-doc Polda
10 e- office Polda
10 eoffice Polda
9
6. AREA PERUBAHAN PROGRAM
: SDM APARATUR : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RENCANA AKSI
HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 1. Meningkatnya 1. Perbaikan kemampuan unit yang berkelanjutan mengelola SDM ASN sistem untuk mewujudkan SDM perencanaan aparatur yang kompeten kebutuhan dan kompetitif; personel Polri 2. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk menerapkan manajemen SDM Polri yang berbasis merit; 3. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk 2. Perumusan dan mengidentifikasi dan penetapan meningkatkan kompetensi kebijakan sistem SDM Aparatur; rekruitmen dan 4. Meningkatnya jumlah seleksi secara instansi untuk membentuk transparan dan talent pool (kelompok berbasis suksesi) untuk kompetensi; pengembangan karier pegawai di lingkungannya;
RENCANA AKSI
INDIKATOR
3 4 1. Penyusunan rencana 1. Dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri kebutuhan personel Polri dalam memunuhi standar tahun 2015-2019; ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth; 2. 4 Kep Kapolri tentang 2. Pendistribusian kuota pendistribusian hasil didik pendidikan pembentukan secara proporsional dan pendidikan proporsional dengan pengembangan secara mempertimbangkan proporsional dengan kebutuhan Satker dan mempertimbangkan Satwil dan kaderisasi kebutuhan Satker dan Satwil personel; dan kaderisasi personel; 1. Rekrutmen anggota Polri di 1. 10% Anggota Polri yang wilayah perbatasan, wilayah direkrut berasal dari pesisir dan pulau-pulau wilayah perbatasan terluar; negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar; 2. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi 2. 32 Polda menggunakan anggota Polri melalui teknologi online penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.
41
2016
2017
2018
2019
5 1
6 -
7 -
8 -
1
1
1
1
10%
10%
10%
10%
10
10
10
2
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG
9 ASSDM Kapolri
1 5. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya; 6. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan; 7. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM Aparatur; 8. Meningkatnya profesionalisme aparatur
2
3
4
3. Pelaksanaan rekrutmen 3. 453 Polres yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka,
Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;
5
6
7
8
80%
90%
95%
100%
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
1 Mabes Polri 4 Polda
1 Mabes Polri 4 Polda
1 Mabes Polri 4 Polda
1 Mabes Polri 4 Polda
10 Pelatihan
10 Pelatihan
10 Pelatihan
10 Pelatihan
b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum; 2. Menetapkan Kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012. 3. pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda;
1. Peraturan ASSDM Kapolri; 2. Hasil revisi Peraturan Kapolri tentang Assessment Center; 3. Peraturan Kapolri tentang Assessment Center; 4. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 16 Polda 5. 40 Pelatihan di 32 Polda 42
9
1
2
3
4
5
6
7
8
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri. 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; 7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri
Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK;
1 Peraturan Kapolri tentang Sistem Penilaian Kinerja;
-
1
-
-
Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri.
1 Peraturan Kapolri tentang Reward and punishment system;
-
-
1
-
Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda;
Tersedianya aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh satker Mabes Polri dan 32 Polda
40%
100%
8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri;
Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu
Peraturan Kapolri tentang penerimaan anggota Polri terpadu.
9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri.
Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pada level Mabes dan Polda.
1 Keputusan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Karir.
1
-
43
1
-
-
9
1
2 10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat;
3 Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja.
4 4 Laporan Hasil evaluasi dan validasi.
11. Penerapan 1. Diterapkan promosi secara 1. 1 Naskah profil sistem promosi terbuka pada jabatan kompetensi jabatan; secara terbuka, tertentu di tingkat Mabes kompetitif, dan Polri, Polda dan Polres. berbasis 2. Penerapan prosedur dan kompetensi kriteria pelaksanaan seleksi 2. Assesment tingkat Mabes, didukung oleh 32 Polda dan Polres dalam rangka promosi makin efektifnya secara terbuka untuk pengawasan. pengisian jabatan struktural dan fungsional; 3. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri;
44
5 1
6 1
7 1
8 1
1 Naskah
-
-
-
Tingkat Mabes, 32 Polda
Tingkat Mabes, 32 Polda
Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
9
1
2 12. Menyusun dan menetapkan pola karier;
13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; 14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
3 4 1. Menyusun dan menetapkan 1 Peraturan Kapolri tentang pola karier dengan pedoman sistem promosi terbuka di merit system yang bebas lingkungan Polri; dari KKN, transparan, dan akuntabel; Assesment tingkat Mabes, 2. Menyusun dan menetapkan 32 Polda dan Polres seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. Melakukan monitoring dan 4 laporan Hasil Monitoring evaluasi pengukuran hasil dan evaluasi assesement
Kerjasama pendidikan dan 16 MoU pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan. 45
5 1 Perkap
6 -
7 -
8 -
Tingkat Mabes, 32 Polda
Tingkat Mabes, 32 Polda
Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
Tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
7
2
1
6
9
7. AREA PERUBAHAN : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 1. Meningkatnya 1. Evaluasi secara keterlibatan berkala publik dalam berbagai proses peraturan perumusan perundangkebijakan; undangan yang sedang 2. Meningkatnya diberlakukan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
RENCANA AKSI
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
3 1. Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap).
4 Pemetaan 195 Perkap dan dibuat surat kepada Satker Pemrakarsa untuk dianalisa, evaluasi & per-UU-an yang berlaku, terutama Polri: a. Apakah Perkap yang ada saat ini masih valid dan masih dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri? b. Sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan/atau tidak mendukung Tupoksi Polri sehingga perlu dicabut/ atau c. Beberapa pasal dalam Perkap tersebut ada yang perlu revisi? Atau d. Perkap tersebut masih valid dan dibutuhkan untuk mendukung Tupoksi Polri tetapi substansinya dapat disederhanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Peraturan Kepala Satuan Fungsional (Perkasatfung)
5 195
6 -
7 -
8 -
46
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Kadivkum Polri
1
2 2. Menyempurnakan/men gubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan
3 Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian.
4 100% Hasil harmonisasi dan sinkronisasi Perkap.
Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010.
Hasil revisi Perkap 26 Tahun 2010;
47
5 20%
6 30%
7 30%
8 20%
9
1
-
-
-
-
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 DALAM MEWUJUDKAN “BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS” Sasaran: 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan e. Quick Wins
8. AREA PERUBAHAN PROGRAM FUNGSI KONDISI YANG DIHARAPKAN
: PELAYANAN PUBLIK : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK : LALU LINTAS KEGIATAN
RENCANA AKSI
PENANGGUN G JAWAB SATKER PENDUKUNG
TAHUN
RENCANA AKSI INDIKATOR 1 2 3 4 1. Meningkatnya 1. Penerapan pelayanan 1. Pengembangan SIM 1. 4 kali kordinasi dengan sistem monitoring satu atap; online (pelayanan Dinas Kependudukan dan evaluasi perpanjangan SIM) Kementerian Dalam Negari terhadap kinerja 2. Percepatan pelayanan terkait penggunaan NIK pelayanan publik; menjadi maksimal 15 dalam pelayanan hari; penerbitan dan 2. Meningkatnya perpanjangan SIM; kualitas 3. Deregulasi dalam 2. 1 kali revisi Kerjasama pelayanan public rangka mempercepat dengan PT. BRI Tbk sesuai kebutuhan proses pelayanan; pembayaran PNBP bidang dan harapan SIM dengan sistem masyarakat; SIMPONI; 48
2016 5 1
2017 6 1
2018 7 1
2019 8 1
1
-
-
-
9 Kakorlantas Polri
1 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
2 4. Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
3
a. Penyempurnaan sistem uji SIM b. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM c. Standarisasi kantor pelayanan SIM / Satpas d. Pelayanan Satpas bersih dari calo
4 3. penambahan 250 unit mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 4. Penunjukkan 180 Satpas SIM online perpanjangan menggunakan aplikasi SIM online. Terlaksananya penyusunan revisi perkap 9 tahun 2012 ttg SIM Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia sebanyak 2000 orang Standarisasi tata layanan dan gedung 44 Kantor layanan Satpas Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak.. 49
5 100 Unit
6 50 Unit
7 50 Unit
8 50 Unit
45 satpas
45 satpas
45 satpas
45 satpas
-
1 Perkap
-
-
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
11 satpas
11 satpas
11 satpas
11 satpas
Satpas Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Cimahi
Satpas Polda Metro Jaya,
Satpas Polrestabes Bandung dan Polrestabes Semarang,
Satpas Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Makassar
9
1
2
3 2. Penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK yang akan online secara integrasi dengan Korlantas Polri a. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi penerbit BPKB dan STNK b. Pengaktifan regident ranmor yang terintegrasi c. Pelayanan Samsat bersih dari calo
4 1. Penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 24 Polda. 2. Terlaksananya penyusunan revisi Perkap 5 th 2012 ttg Regident Ranmor. Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 800 petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia
5 6 Polda
6 6 Polda
7 6 Polda
8 6 Polda
1
-
-
-
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
Terlaksananya operasional regident ranmor yang terintegrasi di 32 Polda
6 Polda
10 Polda
10 Polda
6 Polda
Samsat Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Cimahi
Samsat Polda Metro Jaya,
Samsat Polrestabes Bandung dan Polrestabes Semarang,
Samsat Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Makassar
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat di Polda Metro Jaya, Polrestabes Bandung, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polrestabes Surabaya & Polrestabes Makassar, Polres Banyumas, Polresta Palembang, Polresta Pontianak.
50
9
FUNGSI
: INTELKAM RENCANA AKSI
HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI
1 2 3 1. Meningkatnya 1. Penerapan pelayanan 1. Membangun Akses sistem monitoring satu atap; aplikasi secara online dan evaluasi dalam rangka pelayanan terhadap kinerja 2. Percepatan pelayanan SKCK pelayanan publik; menjadi maksimal 15 a. Terimplementasi nya hari; aplikasi registrasi 2. Meningkatnya SKCK Online di kualitas 3. Deregulasi dalam Satker Mabes Polri, pelayanan public rangka mempercepat 32 Polda dan 453 sesuai kebutuhan proses pelayanan; Polres. dan harapan b. Terlaksananya masyarakat; 4. Pembangunan / Sertifikasi 3. Meningkatnya pengembangan kompetensi petugas profesionalisme penggunaan teknologi penerbitan SKCK di aparatur. informasi dalam 32 Polda dan 453 pelayanan. Polres. c. Terimplementasi nya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
-
-
-
Mewujudkan Zona bebas 32 Polda dan percaloan pelayanan 453 Polres SKCK di 32 Polda dan 453 Polres. 32 Polda dan 453 Polres.
4 Polda 151 Polres
8 Polda 151 Polres
8 Polda 151 Polres
12 Polda 150 Polres
1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
-
-
-
51
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG
9 Kabaintelkam Polri
1
2
3 d. Terlaksananya penyelenggara an Survei Kepuasan Masyarakat. e. Deklarasi Pernyataan zona bebas percaloan SKCK di Mabes Polri, Polda dan Polres. 2. Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas a. Terimplementasinya Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek. b. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online. c. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.
4 4 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 453 Polres
5 1 Laporan 100 Polres
6 1 Laporan 150 Polres
7 1 Laporan 150 Polres
8 1 Laporan 53 Polres
1 Naskah Deklarasi Pernyataan Zona Bebas Percaloan SKCK di tigkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres
1 Naskah
-
-
-
1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
1 Paket
-
-
-
1 naskah kajian akademia
1 Paket
-
-
-
1 Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.
1 32 453
3. Penerapan Sistem First Terimplementasinya In First Out di level Polda Mesin Antrian FIFO di dan Polres. 32 Polda dan 453 Polres.
10
52
1.500 Polsek 1.500 Polsek 1.429 Polsek
150
150
175
9
FUNGSI: BINMAS RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI 2 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
INDIKATOR
2016
4 5 1. Tersusunnya 1 per dir 1 perDir dan 1 perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice 2. Membuat aplikasi 2. Tersedianya 1 unit 1 unit database BUJP online system aplikasi BUJP 3. Deregulasi dalam di tingkat mabes polri online rangka 3. Penyusunan 3. 1 dokumen Peraturan 1 dok mempercepat peraturan Dit Kabaharkam/Dir Binmas dirbinmas proses pelayanan; Binmas/per ttg layanan BUJP online 4. Pembangunan/peng Kabaharkam tentang embangan pelayanan BUJP penggunaan online teknologi informasi 4. Unit mobile SPM pada dalam pelayanan; 4. Penerapan Sentra 32 unit tingkat Polda dan tingkat polda, 73 Pelayanan Polres Masyarakat (Mobile) polres
2017
2018
2019
6 -
7 1 Perkaba
8 -
-
-
-
-
1 dok perkaba
-
126 unit polres
157 unit polres
188 unit polres
3 1. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang ADR/RJ;
53
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirbinmas Baharkam Polri
FUNGSI: POLAIR RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
TAHUN
KEGIATAN 2 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; 3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Pembangunan/pen gembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
RENCANA AKSI
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
3 1. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;
4 1. Berkurangnya sebanyak 50% kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 102 kasus;
5 51
6 26
7 13
8 7
2. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni;
2. 1.104 kegiatan Polmas Perairan dan 60 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;
240 giat polmas
264 giat polmas
288 giat polmas
312 giat polmas
12 Sambang nusa
14 Sambang nusa
16 Sambang nusa
18 Sambang nusa
-
X
-
-
3. Pengintegrasian 3. MoU Polri dan KKP. sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 54
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirpolair Baharkam Polri
FUNGSI : SABHARA RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 1. Meningkatnya 1. Penerapan sistem pelayanan satu monitoring dan atap; evaluasi 2. Percepatan terhadap kinerja pelayanan menjadi pelayanan maksimal 15 hari; publik; 3. Deregulasi dalam rangka 2. Meningkatnya mempercepat kualitas proses pelayanan; pelayanan 4. Pembangunan/pen publik sesuai gembangan kebutuhan dan penggunaan harapan teknologi informasi masyarakat; dalam pelayanan. 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
RENCANA AKSI
INDIKATOR
3 4 1. Tersusunnya Revisi 1. Naskah Perkabaharkam Perkabaharkam tentang hasil revisi tentang Patroli Patroli;
2. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalitas dan kemacetan.
2. Tersosialisasinya Revisi Perkabaharkam tentang patroli di 32 Polda 3. Laporan hasil giat Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, Di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan.
3. Tergelarnya kendaraan 3.Terkendalinya(monitoring) Patroli berbasis GPS pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP
55
2016
2017
2018
2019
5 1 Naskah Perkaba
6 -
7 -
8 -
-
10 Polda
10 Polda
12 Polda
1.007.051 1.007.995 1.400.871 1.400.900 573.711 602.396 5.280.032 5.808.361
1.008.150 1.410.005 632.515 6.389.461
1.008.200 1.410.445 632.515 6.389.900
15-20 menit
15-20 menit
15-20 menit
15- 20 menit
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Dirsabhara Baharkam Polri
FUNGSI : RESKRIM RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN 1 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
TAHUN
KEGIATAN RENCANA AKSI 2 1. Penerapan pelayanan satu atap;
3 1. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia; 2. Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah indonesia melalui pusiknas;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
4. Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.
3. Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP
INDIKATOR
2016
4 5 1. 2 Laporan hasil Koordinasi 1 Laporan rencana pembangunan database SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;
2017
2018
2019
6 1 laporan
7 -
8 -
2. MoU dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;
-
-
1 MoU
-
3. 4 Laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres. 4. Pengesahan Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
-
14 Perkap
9 Perkaba
30 SOP
Tingkat Mabes
Tingkat Polda
Tingkat Polres
Tingkat Polres
3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Sertifikasi penyidik 5. Jumlah Penyidik Polri dan Polri dan PPNS, PPNS bersertifikasi penyidik
56
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Kabareskrim Polri
FUNGSI : BRIMOB RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG
4 1. 3 Unit tingkat Korbrimob Polri, 32 Sat Brimobda ;
5 3 Unit
6 10 Unit
7 10 Unit
8 12 Unit
9 Kakorbrimob Polri
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
3. 4 Laporan hasil peningkatan layanan telp 1 Laporan siaga Brimob di 32 Polda.
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
KEGIATAN RENCANA AKSI
1 2 3 1. Meningkatnya 1. Penerapan 1. Menyiagakan unit/ satuan sistem pelayanan satu Korbrimob dan monitoring dan atap; Satbrimobda 24 jam evaluasi untuk bantuan SAR dan 2. Percepatan terhadap kinerja KBR; pelayanan pelayanan 2. Quick Respon JIBOM menjadi publik; maksimal 15 3. Meningkatkan back up 2. Meningkatnya hari; Kewilayahan thdp kualitas gangguan kamtibmas pelayanan publik 3. Deregulasi berintensitas tinggi; sesuai dalam rangka kebutuhan dan mempercepat harapan proses masyarakat; pelayanan; 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.
TAHUN
4. Meningkatkan pemanfaatan layanan 4. Pembangunan/ telepon Korbrimob dan pengembangan Satbrimobda 24 jam. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
2. 4 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk
57
9. PROGRAM: MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI HASIL YANG DIHARAPKAN
TAHUN
KEGIATAN
1 2 Pelaksanaan 1. Monitoring Reformasi Birokrasi Polri berjalan sesuai dengan Road Map dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi 2. Evaluasi Polri Gel. III tahun 2016-2019 yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efesien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.
RENCANA AKSI 3 1. Penyusunan SOP pedoman Monitoring dan Evaluasi
INDIKATOR
2016
2017
2018
2019
4
5 1 SOP
6 -
7 -
8 -
1 SOP
2. Laporan Monitoring
4 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1. Laporan Tahunan
2 Laporan
-
1 Laporan
1 Laporan
-
2. Laporan Keseluruhan
1 Laporan
-
-
-
1 Laporan
58
PENANGGUNG JAWAB SATKER PENDUKUNG 9 Karo RBP Srena Polri
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten A.
Organisasi
Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Polri agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan, meliputi dua tingkatan yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan masingmasing tugas sebagai berikut: 1.
2.
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri selaku penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan Tugas dari Tim Pengarah adalah sebagai berikut: a.
memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 serta menetapkan Road Map;
b.
memastikan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Polri sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi Polri dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
c.
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Asrena Kapolri, dalam pelaksanaannya dibantu Sekretaris Tim yang dipegang oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri dan Tim pelaksana yang dibagi ke dalam sembilan Tim yaitu: a.
Tim I
:
Program Revolusi Mental Aparatur, selaku Ketua Tim Karorenmin Lemdiklat Polri;
b.
Tim II
:
Program Penguatan Sistem Pengawasan, selaku Ketua Tim Karorenmin Itwasum Polri;
c.
Tim III
:
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, selaku Ketua Tim Karojakstra Srena Polri; 59
d.
Tim IV
:
Program Penguatan Kelembagaan, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri;
e.
Tim V
:
Program Penguatan Tatalaksana, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri;
f.
Tim VI
:
Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN, selaku Ketua Tim Karojianstra SSDM Polri;
h.
Tim VII :
Program Penguatan Peraturan Perundang–Undangan, selaku Ketua Tim Karosunluhkum Divkum Polri;
i.
Tim VIII :
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, selaku Ketua Tim Wakakorlantas Polri, yang dilaksanakan oleh:
j.
Tim IX
:
1)
bidang Lantas oleh Kabidregident Korlantas Polri;
2)
bidang Reskrim oleh Kabagren Rorenmin Bareskrim Polri;
3)
bidang Intel oleh Kabidyanmas Baintelkam Polri;
4)
bidang Sabhara oleh Kasubditgasum Ditsabhara Baharkam Polri;
5)
bidang Binmas oleh Kasubdibintibmas Ditbinmas Baharkam Polri;
6)
bidang Polair oleh Kasatrolnus Ditpolair Baharkam Polri;
7)
bidang Brimob oleh Kabagren Korbrimob Polri;
Program Monitoring dan Evaluasi, selaku Ketua Tim Karo RBP Srena Polri.
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri bertugas: a. b. c. d. e.
merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Polri; merumuskan quick wins; merancang rencana Manajemen Perubahan; bersama dengan Satker terkait melaksanakan Quick Wins; melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam
Road Map; f. g.
h.
melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; menjadi agen perubahan. 60
B. 1.
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a.
pertemuan rutin dengan Kasatker untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi Polri harus terus dimonitor oleh Kasatker untuk menjaga keberlanjutannya;
b.
pertemuan dengan Kasatker untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
c.
survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
d.
pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
e.
pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
Polri
Pada tingkat Mabes Polri, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a.
pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
b.
pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
c.
survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
d.
pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
e.
pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Itwasum Polri.
61
Polri
2.
Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilakukan dalam rentang waktu tertentu setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tingkat Satker sampai pada Mabes Polri, sebagai berikut: a.
evaluasi semesteran, tahunan dan keseluruhan di tingkat Satker yang dipimpin oleh Kasatker untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
b.
evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
c.
evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Mabes Polri, yang dipimpin langsung oleh Kapolri selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri.
62
BAB V PENUTUP
Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Profesionalisme Polri
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 merupakan peta jalan sebagai acuan dalam merealisasikan sasaran Reformasi Birokrasi Polri dalam mewujudkan Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien. Sehingga Birokrasi Polri harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepolisian yang baik dan professional, mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. Oleh karena itu kunci keberhasilan dari implementasi Reformasi Birokrasi Polri sangat bergantung dari konsistensi masing-masing Tim Pelaksana dalam menjalankan program, kegiatan dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 akan dilaksanakan dari pada tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019, namun tidak menutup kemungkinan terhadap masukan dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dokumen ini guna mewujudkan cita-cita Reformasi Birokrasi Polri khususnya dan menunjang pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional secara keseluruhan.
Jakarta, 30 Mei 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Paraf: 1. Konseptor/Karo RBP : .......... 2. Asrena Kapolri : .......... 3. Kasetum Polri : ……… 4. Wakapolri : ………
Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI
63
Diterbitkan oleh: BIRO REFORMASI BIROKRASI SRENA POLRI Jln. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Website : itk.polri.go.id Telp : 021-7218788
