TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
ROAD MAP STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2015-2019 BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum. a. Program Reformasi Birokrasi TNI AD pada hakikatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan mengoptimalkan tugas, peran dan fungsinya dalam tata hubungan kelembagaan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi TNI AD merupakan kelanjutan dari Reformasi internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Melalui proses berlanjut secara konseptual, gradual dan konstitusional, TNI AD konsisten dan konsekuen melaksanakan reformasi internalnya yang selanjutnya dikemas dalam wujud Reformasi Birokrasi TNI AD telah berhasil mewujudkan berbagai hal perubahan. Perubahan-perubahan tersebut telah berkonstribusi nyata dalam rangkaian mewujudkan TNI AD yang profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; b. Sebagaimana diketahui, TNI AD telah memulai melaksanakan program reformasi birokrasi sejak tahun 2011 dan pelaksanaannya akan terus dievaluasi oleh Tim RB Nasional. Tujuan evaluasi ini, disamping untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi TNI AD benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya juga dimaksudnya sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam hal reward and punishment serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Road Map Strategi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019; c. Apabila hasil evaluasi menunjukan kemajuan dari posisi sebelumnya maka, dilanjutkan pada program Reformasi Birokrasi TNI AD lima tahun mendatang dan disertai dengan terobosan baru program reformasi birokrasi yang secara komprehensif sejalan dengan program kerja TNI AD; dan d. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD dalam jangka waktu lima tahun kedepan, perlu disusun dokumen Road Map Strategi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 serta diperlukan komitmen secara menyeluruh dari personel TNI Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan Program Reformasi Birokrasi TNI AD yang dilaksanakan secara sadar dan konsekuen.
2 2.
Maksud dan Tujuan a. Maksud. Road Map Strategi Manajemen Perubahan Tahun 2015-2019 dibuat untuk memberikan gambaran tentang, perumusan strategi dalam melakukan perubahan dan upaya tindak lanjut dari tiap-tiap program reformasi birokrasi yang telah disusun agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara terukur; dan b. Tujuan. Agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman bagi para Ketua Bidang Program Reformasi Birokrasi TNI AD dan para pelaksana kegiatan dalam rangka percepatan perubahan aspek Doktrin, struktur, pola pikir dan budaya kerjaTNI AD sesuai dengan harapan bangsa, negara dan pemerintah Indonesia.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup penulisan Road Map Strategi Manajemen Perubahan ini mencakup Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD, Strategi Manajemen Perubahan TNI AD, Program Manajemen Perubahan TNI AD, pengukuran keberhasilan dan mekanisme pelaksanaannya. b.
Tata Urut. Naskah ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: 1)
Bab I
Pendahuluan;
2)
Bab II
Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019;
3)
Bab III Strategi Manajemen Perubahan;
4)
Bab IV Program Manajemen Perubahan TNI AD;
5)
Bab V
Pengukuran Keberhasilan Manajemen Perubahan TNI AD;
6) Bab VI Mekanisme Sosialisasi dan Internalisasi Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan TNI AD; dan 7) 4.
Bab VII Penutup.
Dasar. a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; b. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI; c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; d. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014; e. Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB di Lingkungan Kementrian/ Lembaga; f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI;
3 g. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/858/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Angkatan Darat; dan h. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/1921/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Agent of Change pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat TNI AD. BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2015-2019 5. Umum. Road Map RB TNI AD merupakan bentuk program lanjutan Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2010-2014 serta operasionalisasi Grand Design RB TNI AD yang berisi tentang rencana rinci Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat secara bertahap selama lima tahun, dimana sasaran tahun pertama menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya. Road Map RB TNI AD tahun 2015-2019 pada dasarnya adalah Program Meso RB TNI AD yang disusun dengan berpedoman kepada program makro dan selanjutnya dijabarkan kedalam program mikro yang dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun diawali pada tahun 2015. 6. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun2015-2019. Pada pelaksanaan program RB TNI AD tahun 2016, terdapat perubahan yang disesuaikan dengan area perubahan sebagai penyempurnaan atas kebijakan Program Reformasi Birokrasi Nasional yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025. a.
Program Manajemen Perubahan. 1)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: a) Mewujudkan pola pikir dan budaya kerja personel TNI AD yang sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian tugas; b) Terselenggaranya reformasi birokrasi TNI AD, tingkat konsepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan personel di lingkungan TNI AD; dan c) Terbentuknya perubahan terhadap komitmen pimpinan dan seluruh personel TNI AD dalam menciptakan perubahan mindset (pola pikir) maupun culture set (Budaya kerja) untuk menjadi agen perubahan yang mampu berperan sebagai role model (individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerja, pola pikir dan budaya kerja.
2) Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan serta Proses Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi TNI AD. Penanggung
4 jawab penyelenggaraan manajemen perubahan adalah Ketua Pelaksana Tim Manajemen Perubahan TNI AD dijabat oleh Kasahli Angkatan Darat. Penetapan tugas dan tanggung jawab akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat. a)
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. (1)
sasaran strategis yang akan dicapai adalah: i. terbentuknya tim manajemen perubahan yang terdiri dari personel yang mampu menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam organisasi, baik dalam prestasi kerja maupun dalam perilakunya; dan ii. Terwujudnya konsep perubahan terhadap pola pikir dan budaya kerja dengan upaya-upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan perubahan secara menyeluruh di lingkungan organisasi TNI AD.
(2)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: i. terbentuknya Agent of reformasi birokrasi TNI AD; dan
Change
pelaksana
ii. terlaksananya pembekalan, sosialisasi dan kaderisasi Agent of Change pelaksana reformasi birokrasi TNI AD di tingkat Mabesad dan Kotama/Balakpus jajaran TNI AD. b)
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. (1)
sasaran strategis yang akan dicapai adalah: i. tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai; ii. tersusunnya rumusan program Agent Of Change pelaksana reformasi birokrasi terhadap pengawasan pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan TNI AD; iii. tersusunnya Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi TNI AD;
5 (2)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: i. penyesuaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat yang mengacu kepada area perubahan pada RB Nasional dan RB TNI yang berpedoman pada RPJMN; ii. penerapan kode etik personel Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi di jajaran TNI AD; dan iii. melakukan evaluasi terhadap manajemen perubahan yang telah dilakukan.
c)
strategi
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. (1) sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan Prajurit dan PNS Angkatan Darat dengan kegiatan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. (2)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: i. sosialisasi Agent of Change RB TNI AD melalui penerbitan surat ke Kotama/Balakpus;dan ii. pengumpulan data, fakta serta kondisi sikap dan perilaku anggota Angkatan Darat pada semua strata satuan.
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menetapkan regulasi, deregulasi, dan menyusun regulasi baru. Penanggung jawab pelaksanaan penataan peraturan perundangan adalah Ketua Pelaksana Bidang Paraturan Perundang-Undangan dijabat oleh Dirkumad dibantu oleh Satker/Kotama/Balakpus. 1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuk dan terwujudnya peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan sinkron yang mendorong berjalannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat. 2)
Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a) Inventarisasi peraturan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menhan, Peraturan Panglima, Peraturan Kasad);
6 b) Inventarisasi peraturan petunjuk (Bujuk) yang merupakan penjabaran dari Doktrin TNI AD (KEP); c) Mengevaluasi peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid; d) Merevisi peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid; e) Mensosialisasikan peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan Kasad yang berkaitan dengan Angkatan Darat; dan f) Tergelarnya jumlah masalah yang terkait dengan peraturan yang tidak harmonis di lingkungan TNI AD. c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Restrukturisasi dan Penguatan Unit Kerja. Penanggung jawab pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi adalah Ketua Pelaksana Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi TNI AD yang dijabat oleh Asrena Kasad. 1)
Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah. Terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan penataan organisasi yang Right Sizing sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi TNI, melalui kegiatan: (a) pengkajian satuan yang akan di bentuk serta mengajukan validasi organisasi sesuai kebutuhan; (b) persiapan/peninjauan berkaitan dengan pembentukan satuan baru dan validasi organisasi sesuai kebutuhan; (c) pembentukan organisasi baru dan validasi organisasi; dan (d) pembangunan dan perbaikan pangkalan serta perumahan Prajurit. (2) menyusun peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi di lingkungan Angkatan Darat sesuai dengan kebijakan MEF, Zero Growth of Personel dan Right Sizing.
7 (3) peta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan TNI AD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right Sizing); dan (4) dokumen rencana restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja. 2) Penguatan Unit Kerja Yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya komposisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal yang sesuai dengan kebijakan MEF, Zero Growth of Personel dan Right Sizing. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) menginventarisasi tugas, peran dan fungsi Satker/ Kotama/Balakpus yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat; (2) meningkatkan peran lembaga pendidikan dan lembaga latihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang tepat dan terukur; (3) melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan penentuan skala prioritas pada perencanaan strategis; (4) menyusun dokumen rencana penataan dan penguatan unit kerja yang menangani organisasi tata laksana, pelayanan publik, personel, pendidikan dan pelatihan; dan (5) menyusun rencana pengadaan Alutsista berdasarkan kebutuhan dan kondisi ancaman yang berkembang.
d. Program Penataan Tata Laksana. Terbangunnya sistem tatalaksana yang efektif, efisien dan transparan melalui penyempurnaan dan peningkatan peran ketatalaksanaan dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi e-government/e-office dan penerapan sistem manajemen kerja guna mendukung kinerja organisasi TNI AD dalam mengelola aktifitas SDM di lingkungan TNI AD serta perangkat lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan dan recruitment.Penanggung jawab pelaksanaan penataan tata laksana adalah Ketua Pelaksana Bidang Penataan Tata Laksana dijabat oleh Asops Kasad.
8 1)
Standard Operation Procedure (SOP). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertatanya SOP yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk prosedur mekanisme hubungan kerja secara internal dan eksternal satuan di lingkungan TNI AD. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan inventarisasi dan evaluasi secara berkala Bujukmin Database SOP/Prosmekhubja yang terkoneksi dengan Mabes TNI maupun Kotama/Balakpus sehingga penyelarasan dan optimalisasi hubungan kerja dapat diwujudkan. (2) menginventarisir dan mengevaluasi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur/Organisasi dan Tugas yang berisi tentang: (a) kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi/ Satuan; (b) susunan organisasi meliputi eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana; (c) tugas dan tanggung jawab pejabat di tiap-tiap eselon; (d) struktur Personel; dan
Organisasi
(e) rekapitulasi Susunan Susunan Perlengkapan.
dan
Daftar
Personel
Susunan
dan
Daftar
(3) menginventarisir dan mengevaluasi Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja/Petunjuk Kerja yang berisi tentang: (a) pembagian tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel; (b) prosedur dan mekanisme kerja masing-masing personel di organisasi tersebut; dan (c) hubungan kerja antar personel baik internal organisasi maupun dengan organisasi lainnya.
9 (4) menginventarisir dan mengevaluasi Prosedur Tetap (Protap) satuan yang berisi tentang: (a)
kegiatan yang dilaksanakan;
(b) personel kegiatan; (c) dan
yang terlibat
dalam
pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel;
(d) tata cara pelaksanaan kegiatan dan alat peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. 2)
Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertata dan terpeliharanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan TNI AD secara elektronik untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta dapat mengamankan dokumen dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kebutuhan informasi dalam rangka menunjang terselenggaranya manajemen organisasi di lingkungan Angkatan Darat; (2) melengkapi perangkat lunak, perangkat keras dan komunikasi; (3) menentukan aliran data dan menentukan pengguna informasi serta elemen data yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan; (4) membangun sistem aplikasi lingkungan Angkatan Darat;
e-doc
kearsipan
(5) meningkatkan kemampuan pengawakan informasi, baik kualitas maupun kuantitas;
di
sistem
(6) melaksanakan updating data secara kontinyu, sehingga informasi yang disajikan selalu cepat, tepat dan terbaru; dan (7) mengevaluasi perangkat keras, komunikasi dan sistem aplikasi sehingga selalu mampu memenuhi tuntutan manajemen Angkatan Darat yang selalu berkembang. e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan TNI AD yang berintegritas tinggi, netral, kompeten, capable (cakap/mampu), berkinerja tinggi dan memiliki tingkat
10 kesejahteraan yang baik. Penanggung jawab pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM aparatur adalah Ketua Pelaksana Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur untuk dijabat oleh Aspers Kasad. 1)
Penataan Sistem Rekruitmen. a)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: (1) terbangunnya dan terpeliharanya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; (2) terpeliharanya jati diri Prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional; (3) penguatan personel baru maupun yang sedang berkarier dan memiliki tingkat kompetensi sesuai persyaratan jabatan; dan (4) prosentase personel dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem/Model dan Metode serta materi pemeriksaan/ujian dalam kegiatan rekruitmen personel; (2) melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan secara rutin terhadap aplikasi sistem seleksi/rekruitmen secara Online (E-Recruitment); (3) melakukan sosialisasi/kampanye penerimaan Prajurit secara optimal yang dilaksanakan secara terus menerus keseluruh tanah air dengan menggunakan media elektronik dan media cetak serta melalui internet/website TNI AD dalam rangka membangun dan menciptakan sistem rekruitmen yang obyektif/terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik dalam proses rekruitmen Prajurit mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi dengan menggunakan Website secara Online; (4) melaksanakan evaluasi dan peningkatan terhadap efektivitas seleksi dengan meniadakan beberapa kelengkapan dokumen persyaratan calon serta perubahan persyaratan tinggi badan; dan
11 (5) meniadakan segala bentuk rekomendasi/sponsorship terhadap calon Prajurit didalam proses rekruitmen untuk menjamin independensi panitia seleksi dalam menentukan kelulusan calon Prajurit sesuai aturan yang berlaku. 2)
Analisa Jabatan. a)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: (1) tersusunnya uraian kegiatan pada setiap jabatan yang terdapat pada Satker/Unit kerja di lingkungan TNI AD; (2) meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus di emban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan (3) prosentase penempatan personel yang sesuai dengan peta jabatan.
b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) menginventarisir dan mengevaluasi uraian kegiatan dari masing-masing Satker di jajaran TNI AD; dan (2) menginventarisir dan mengevaluasi standarisasi SKR (Standar Kemampuan Rata-rata) dari tiap-tiap satker yang belum terwadahi di dalam petunjuk administrasi penilaian dan perhitungan beban kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
3)
Evaluasi Jabatan. a)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: (1) mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi; (2) pengevaluasian jabatan di lingkungan berdasarkan beban kerja semakin meningkat; dan
TNI
AD
(3) terukurnya pemberian tunjangan kinerja sesuai beban kerja masing-masing. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi jabatan yang ada di lingkungan TNI AD berdasarkan beban kerjanya;
12 (2) menetapkan peringkat jabatan di lingkungan TNI AD sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja; (3) terus melaksanakan updating kelas disesuaikan dengan perkembangan organisasi; dan
jabatan
(4) menyusun dokumen Peringkat Jabatan di lingkungan TNI AD. 4)
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode TA. 2016 adalah tersusunnya buku petunjuk tentang standar kompetensi jabatan di setiap level jabatan di lingkungan TNI AD. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) pembentukan Pokja Standar Kompetensi Jabatan pada bulan Januari 2015; (2)
penyusunan Organisasi PSKJ;
(3)
penentuan persyaratan PSKJ;
(4) penyusunan Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat PSKJ; (5) pendataan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh PSKJ terhadap satuan yang akan dibuat standar kompetensi jabatan; (6)
(7)
menghimpun kebutuhan data PSKJ meliputi: (a)
struktur organisasi satuan.
(b)
tupoksi satuan.
(c)
ikhtisar jabatan.
(d)
uraian tugas.
(e)
bahan kerja.
(f)
alat kerja.
(g)
hasil kerja.
merumuskan teknik pengumpulan data. (a) dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia seperti struktur organisasi, nama jabatan, uraian tugas, dll;
13 (b) kuisioner. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan apabila data-data yang dimaksud belum tersedia/mencukupi untuk diolah menjadi kompetensi jabatan; (c) wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara untuk mencocokkan/menambah/ meyakinkan data-data lain yang diperlukan; (d) pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dirumuskan menjadi bahan bujuk standardisasi kompetensi jabatan; (e) identifikasi kompetensi jabatan. Dilakukan untuk menentukan kompetensi dasar dan kompetensi bidang setiap jabatan dengan cara: i. menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya; ii.
menuangkan ikhtisar jabatan;
iii. merinci setiap uraian jabatan menjadi kegiatan-kegiatan utama; iv. menganalisa kegiatan-kegiatan utama untuk menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan sesuai kamus kompetensi dasar dan kompetensi bidang; dan v. kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan untuk menentukan kompetensi dan bobot kompetensi dengan berpedoman pada tabel bobot kompetensi dasar dan tabel bobot kompetensi bidang. (f) penyusunan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan. Daftar Sementara Kompetensi Jabatan (DSKJ) memuat kompetensi dasar dan kompetensi bidang dari suatu jabatan; (g) konfirmasi kompetensi jabatan. Kegiatan konfirmasi dilakukan untuk mengkonfirmasikan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan kepada atasan pemegang jabatan/pimpinan satuan kerja untuk memberikan masukan yang diperlukan, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menetapkan keabsahan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan (DSKJ); (h) penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan pada setiap level jabatan di lingkungan TNI AD; dan
14 (i) presentasi hasil. Merupakan kegiatan mempresentasikan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan kepada para unsur pimpinan dan pucuk pimpinan atau komandan satuan. Hasil pokok yang dipresentasikan meliputi syarat, spesifikasi jabatan, uraian tugas-tugas, kompetensi dasar, kompetensi bidang dan rekomendasi atas temuan lapangan. Kegiatan presentasi kepada pimpinan atau komandan satuan bertujuan untuk memperoleh masukan atau penyempurnaan untuk mendapatkan pengesahan atas hasil penyusunan standar kompetensi jabatan yang telah dilakukan. 5)
Assesment Individu berdasarkan Kompetensi. a)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1)
terselenggaranya Diklat di lingkungan TNI AD meliputi: (a) terlaksananya Pendidikan dan Prajabatan CPNS AD Golongan II dan I;
Pelatihan
(b) terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran CPNS/PNS AD Golongan II dan I; dan (c) terlaksananya Pendidikan dan Kepemimpinan Tk. III dan IV PNS AD.
Pelatihan
(2) tergelarnya informasi tentang peranti lunak Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain melalui kegiatan sosialisasi dan penerapan pedoman Pola Binkar Perwira; (3) penempatan personel untuk jabatan tertentu sesuai kualifikasi dan klasifikasi berdasarkan hasil uji kompetensi; dan (4) terselenggaranya penerapan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum dalam pembinaan personel. b)
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) sosialisasi dan penerapan petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain yang dapat memperkuat sistem Binkar Perwira TNI AD; (2) sosialisasi serta pengguanaan jaringan pembuatan aplikasi elektronisasi database terhadap assesment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spersad;
15 (3) penempatan personel melalui uji kompetensi untuk jabatan dan pangkat tertentu; (4) penegakan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum untuk diperlakukan sama di depan hukum; (5) terlaksananya dan terpeliharanya implementasi aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku dan berdasarkan assesment kompetensi; dan (6) menyelenggarakan beberapa pendidikan lingkungan TNI AD meliputi:
6)
(a)
Diklat Prajabatan CPNS;
(b)
Diklatsarmil CPNS/PNS;
(c)
Diklatpim Tk III; dan
(d)
Diklatpim Tk IV.
PNS di
Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan pemberhentian, pencabutan pemberhentian pengangkatan kembali Prajurit dan pedoman prajurit. b)
adalah pedoman pedoman tentang sementara dan tentang rawatan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pedoman tentang rawatan prajurit; (2) membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran; (3) menyusun Bujuk tentang pedoman tentang rawatan prajurit; (4)
melaksanakan uji coba/aplikasi di lapangan;
(5) menyempurnakan Bujuk tentang pedoman tentang rawatan prajurit; dan (6) melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pedoman tentang rawatan prajurit. 7)
Membangun/Memperkuat Database Personel. a)
sasaran strategis yang akan dicapai adalah:
16 (1) tersedianya data personel TNI AD yang mutakhir dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang benar; (2) tersedianya kebutuhan minimal fasilitas baik peranti lunak maupun peranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD; dan (3) tersedianya rancang bangun Sisfopers Online yang terpadu dengan Mabes TNI. b)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1)
menentukan aliran data dan informasi;
(2) merumuskan gap analysis Sisfopers TNI AD dengan milik Mabes TNI; (3) penyiapan Struktur Database. Merumuskan dan menyiapkan struktur database secara lengkap sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan informasi personel; (4) perancangan sistem. Menyiapkan rancangan sistem integrasi meliputi sistem database personel, tabel-tabel pendukung dan algoritma program aplikasi; dan (5) pembuatan program aplikasi Pembuatan modul-modul program aplikasi. 8) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. a)
sasaran strategis yang akan dicapai adalah: (1) terlaksana dan terpeliharanya 10 komponen pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi yang sesuai dengan perkembangan jaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) terpilihnya Personel/Prajurit sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dari seluruh Kotama/Balakpus/ Cab/Fung secara adil dan sesuai kompetensi untuk mengikuti Pendidikan Umum / Militer; (3) terselenggaranya Program Pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AD yang bersinergi dengan Pola Karir Prajurit TNI AD; (4) berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan pada PPPA TNI AD; (5) tercapainya hasil pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan;
17 (6) tersedianya kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD khususnya pendidikan Akmil untuk mendapatkan gelar kesarjanaan; (7) berjalannya pelaksanaan pengendaIian dan pengawasan seleksi pendidikan ditingkat daerah maupun pusat; dan (8) berjalannya pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. b)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) penataan kurikulum pendidikan dengan melengkapi/membuat, mengoperasionalkan, mengevaluasi dan melaksanakan revisi dengan menyesuaikan terhadap tuntutan kemampuan personel dihadapkan dengan tugas pokok TNI AD; (2) penataan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai Gumil yang kreatif, inovatif dan profesional di bidangnya; (3) penataan Gapendik yang memiliki kualifikasi psikologi bidang pendidikan guna mendukung terselenggaranya kegiatan operasional pendidikan dengan lancar; (4) penataan peserta didik sesuai dengan kompetensinya untuk diikutkan dalam pendidikan tertentu; (5) penataan Paket Instruksi dengan pengadaan dan pemenuhan bahan pelajaran di lemdik jajaran satuan TNI AD, revisi hanjar yang dilaksanakan secara kontinu sesuai dengan perkembangan situasi global yang dihadapi dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi militer; (6) penataan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan standar dan prinsip humanisasi di seluruh Lemdik pusat dan daerah jajaran TNI AD secara merata dan bertahap; (7) penataan Alins/Alongins dengan penggantian alat lama yang tidak layak pakai dengan alat baru yang layak dan dapat dioperasioanalkan; (8) penataan evaluasi Pendidikan dengan revisi bujuk evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada aspek tri-pola dasar pendidikan yaitu aspek sikap dan prilaku, pengetahuan dan ketrampilan serta aspek jasmani;
18 (9) mewujudkan pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan jenis; dan (10) mewujudkan sistem seleksi yang efektif, efisien dan transparan serta dapat dioperasionalkan dari Satwah sampai dengan tingkat SUAD. f. Program Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengawasan Internal Dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Penanggung jawab pelaksanaan penguatan pengawasan adalah Ketua Pelaksana Bidang Penguatan Pengawasan dijabat oleh Irjenad. 1)
Pengawasan Internal. a) sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktivitas kinerja organisasi di lingkungan TNI AD; b)
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) rencana menyusun dan merevisi Peraturan Fungsi Pengawasan Internal; (2)
menegakkan disiplin kerja. (a) melaksanakan apel mulai dan selesai bekerja secara konsisten; (b)
mengisi/menandatangani daftar hadir personel;
(c)
menggiatkan jam komandan;
(d)
mengadakan apel luar biasa;
(e)
melaksanakan ceramah pembinaan mental;
(f) melaksanakan ceramah pembinaan hukum dan tata tertib; (g)
melaksanakan inspeksi mendadak;
(h)
mengadakan kunjungan staf;
(i) menyelenggarakan disiplin di satuan;
penegakan
hukum
dan
(j) memberikan Reward and Punishment secara obyektif dan berkeadilan; dan (k) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran.
19 (3)
menegakkan Kode Etik. (a) Melaksanakan pemberian santiaji dan santi karma secara berkala; (b)
melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
(c)
melaksanakan pembinaan tradisi kejuangan;
(d) melaksanakan sidang Dewan Kehormatan untuk pelanggaran kode etik Perwira; dan (e) melaksanakan sidang disiplin untuk pelanggaran kode etik Prajurit yang dilakukan oleh Bintara/Tamtama. 2)
Pengawasan APIP. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib administrasi di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting; (2) Menyelenggarakan Wasrik di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan pengembangan sistem dan metoda; (3) Menyelenggarakan Wasrik di bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus; dan (4) Menyelenggarakan Wasrik di bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas Angkatan Darat.
g. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penanggung jawab pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja adalah Ketua Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Kasad. 1)
Penguatan Akuntabilitas. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi TNI Angkatan Darat sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatnya rating hasil evaluasi
20 LAKIP TNI AD. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan evaluasi secara terus menerus buku petunjuk yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja; (2) melaksanakan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyusunan LAKIP TNI AD yang disusun dan disampaikan secara berjenjang sesuai hirarki; (3) melaksanakan Evaluasi secara berkelanjutan terhadap LAKIP TNI AD; (4) melaksanakan sosialisasi hasil TNI AD ke satuan di jajaran TNI AD; dan
Evaluasi
LAKIP
(5) melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja Kotama/Balakpus di lingkungan TNI Angkatan Darat baik secara langsung di lapangan maupun pemeriksaan terhadap LAKIP yang telah di susun oleh masing-masing Satuan Kerja. 2)
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya dan terpeliharanya instrumen-instrumen atau sistem yang dapat digunakan organisasi TNI AD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen dan merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja serta pengukuran kinerja maupun evaluasi/pelaporan kinerja. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja TNI AD sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja di lingkungan TNI Angkatan Darat; (2) menyusun Buku Petunjuk Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan TNI Angkatan Darat; (3) menentukan dan menyusun Dokumen Rencana Strategis TNI AD yang berisi dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 5 Tahun; (4) menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD; (5)
menyusun Dokumen Penetapan kerja; dan
(6)
menyusun LAKIP TNI AD secara berkala.
21 3)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat digunakan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) melaksanakan pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama TNI AD; dan (2)
menetapkan dan memilih karakteristik indikator kinerja.
h. Program peningkatan kualitas pelayanan publik. Merupakan program unggulan TNI AD sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AD yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. Penanggungjawab pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Ketua Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dijabat oleh Aster Kasad. 1)
Penerapan Standar Pelayanan. a)
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: (1) tercapainya Tugas Pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara; (2) terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRC PB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum dan Optimalisasi Peran TNI; dan (3) terselenggaranya Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara;
b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1)
kesiapan operasional PPRC TNI. (a) mengerahkan personel dan Alutsista unsur darat satuan PPRC TNI dan melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran Kostrad yang tergabung dalam PPRC TNI;
22 (b) melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standardisasi TNI AD; (c) melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Posko PPRC TNI dan Latgab TNI; dan (d) melaksanakan OMP dan OMSP sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. (2)
kesiapan operasional PRC PB TNI. (a) menyiapkan, mengerahkan personel yang memiliki kualifikasi dan kemampuan SAR guna tergabung dalam Tim PRC PB TNI dari satuan jajaran TNI AD; (b) melengkapi dan memelihara sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRC PB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap; (c) melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standardisasi TNI AD dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana alam; (d) melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d. tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sebelum, selama dan pasca terjadinya bencana alam sesuai dengan program Mabes TNI; dan (e) memelihara komunikasi dan tetap berkoordinasi dengan satuan penanggulangan bencana lainnya yaitu dengan tetap memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23 (3) pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan Pulau-pulau Terluar: (a)
pengamanan wilayah perbatasan. i. menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas di sepanjang wilayah perbatasan NKRI dengan Negara tetangga; ii. melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang disiapkan sebagai Satgas Pamtas; iii. melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standardisasi TNI AD; iv. melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas; v. melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI; vi. melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas;
kesiapan
vii. melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas; viii. melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/ mukim, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan; ix. meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan; x. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan; xi. merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas; dan
24 xii. melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b)
pengamanan Pulau-pulau Terluar. i. menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan Direktif Mabes TNI; ii. melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar; iii. melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar; dan iv. melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar.
(4)
proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan TNI. (a) restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi: i. menyusun pokok-pokok Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja (PMHK) di lingkungan TNI AD dengan melibatkan satuan pengguna barang; ii. penyusunan analisis beban dan mekanisme kerja pada masing-masing satuan yang akan terlibat pada pelaksanaan tugas; iii. pengajuan pembentukan sistem modifikasi untuk mempermudah pengadaan barang yang melibatkan fungsi terkait; iv. pengkajian dan evaluasi struktur organisasi TNI AD dengan melibatkan fungsi terkait;
25 v. melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi; dan vi. membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja yang dilaksanakan per tahun. (b) penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yang dilaksanakan di dalam kegiatan sebagai berikut: i. pembentukan aturan yang sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan; dan ii. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan. (5)
pelayanan kesehatan masyarakat umum. (a) kerjasama dengan Kemenkes untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Bergerak di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar; (b) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya; dan (c) menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat umum berupa operasi katarak dan sunatan massal serta pelayanan kesehatan yang dianggap penting dalam rangka menindaklanjuti dan mensukseskan program serbuan teritorial.
(6)
optimalisasi peran TNI. (a) TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara; (b) peningkatan kemampuan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing yang akan dilaksanakan; (c) melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama pihak lain (non militer) dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Tupok TNI AD; dan
26 (d) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kerjasama militer maupun non militer. i. Program Monitoring dan Evaluasi. Program Monev dijabarkan ke dalam tiga kegiatan yaitu ; Monitoring, Evaluasi Tahunan, dan Evaluasi menyeluruh pada Semester kedua Tahun 2019. Penanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah Ketua Pelaksana Monev dijabat oleh Kadisinfolahta Angkatan Darat. 1)
Monitoring. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya efektivitas pelaksanaan monitoring program RB Angkatan Darat yang aktual, valid dan akuntabel serta mempunyai efek edukasi yang berkelanjutan guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program Tahunan RB Angkatan Darat berpedoman pada Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2015-2019; (2) melaksanakan monitoring secara periodik guna menghindari terjadinya penyimpangan dan pengabaian program RB Angkatan Darat; dan (3) mengolah hasil monitoring guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.
2)
Evaluasi. a) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. b)
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan evaluasi secara periodik guna mengetahui pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Mengolah hasil evaluasi guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.
27 3)
Evaluasi menyeluruh pada Semester kedua Tahun 2019. a) sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan Road Map program RB TNI AD yang aktual, valid dan akuntabel. b)
Kegiatan yang akan dilaksanakan: (1) menyusun rencana evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan program RB TNI AD di jajaran TNI AD; (2) melaksanakan kunjungan atau peninjauan secara fisik tentang pelaksanaan Program RB Angkatan Darat di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD; dan (3) mengolah dan menyusun hasil peninjauan lapangan dan evaluasi pelaksanaan program RB TNI AD serta melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Tim Pelaksana RB TNI AD, guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap program RB TNI AD Tahun berikutnya. BAB III STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN
7. Umum. Perubahan watak, sikap dan perilaku personel TNI AD baik Prajurit maupun PNS dalam melaksanakan tugas, peran dan pekerjaan sehari-hari diarahkan untuk mengamalkan Sapta Marga,Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI dan Panca Prasetya Korpri serta mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi Prajurit dan PNS TNI AD yang profesional dan dicintai rakyat dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun asepk-aspek yang dikembangkan dalam perubahan watak, sikap dan perilaku personel TNI AD pada Road Map Strategi Manajemen Perubahan lima tahun kedua ini masih diklasifikasikan kedalam aspek doktrinal, struktural, kultural dan mindset. 8. Aspek Doktrinal. Strategi Manajemen Perubahan pada aspek Doktrin yang dikembangkan sebagai berikut: a.
Reformasi Aspek Doktrin TNI AD meliputi: 1) Doktrin KARTIKA EKA PAKSI saat ini masih menjadi Doktrin TNI AD yang dipedomani sebagai pedoman dasar bagi Angkatan Darat didalam proses melaksanakan berbagai macam kegiatan sejalan dalam rangka memenuhi Tugas Pokok TNI AD. Namun karena masih dalam bentuk Naskah Sementara seiring dengan progres revisi reformasi internal,Doktrin TNI AD mengalami perubahan, dimulai dari Doktrin masing masing Angkatan dan kemudian TNI AD, revisi piranti lunak TNI, TNI AL, TNI AU dan Doktrin TNI yaitu TRI DHARMA EKA KARMA (TRIDEK) pengganti
28 CATUR DHARMA EKA KARMA (CADEK). Adapun perbedaan antara Doktrin TRIDEK dengan Doktrin CADEK adalah: a) dalam Doktrin CADEK, TNI AD, AL, AU dan POLRI masih bergabung sementara Doktrin TRIDEK hanya mewadahi TNI AD, AL dan AU; b) dalam Doktrin CADEK, peran ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan Sospol, sedangkan dalam Doktrin TRIDEK, TNI AD, AL, AU sebagai alat negara bidang pertahanan; dan c) dalam Doktrin CADEK, ABRI sebagai kekuatan Hankam mengemban tugas sebagai penindak dan penyanggah awal, sebagai pengaman, penertib dan penyelamat masyarakat, sebagai pelatih dan pembimbing rakyat, pembina kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara, sedangkan dalam Doktrin TRIDEK, sebagai kekuatan pertahanan mengemban tugas sebagai kekuatan penangkal, kekuatan penindak dan kekuatan pemulih. 2) Pohon Doktrin menjadi Stratifikasi Doktrin TNI AD. Doktrin sebagai piranti lunak merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara, bersumber dari pengalaman sejarah, nilai-nilai instrinsik perjuangan bangsa dan teori mulai dari yang bersifat konsepsional sampai dengan operasional implementatif melandasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan.Doktrin di lingkungan TNI AD dikelompokkan berdasarkan bentuk dan sifatnya serta disusun secara hierarkhis, pada tataran tertinggi yaitu level strategis disebut Doktrin, sedangkan pada tataran operasional disebut Buku Petunjuk. Bagan hubungan Doktrin yang menunjukkan posisi atau kedudukan suatu buku petunjuk disebut Pohon Doktrin.Setelah melalui kajian yang komprehensif dan mendalam istilah Pohon Doktrin dinilai sudah tidak tepat terutama dari aspek hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga disempurnakan menjadi Stratifikasi Doktrin.Dalam stratifikasi Doktrin diatur strata Doktrin mulai dari strata strategis sampai dengan strata taktis, hubungan antar Doktrin dan penjabarannya,serta tanggung jawab maupun kewenangan dalam pembuatannya. 3) Penyelarasan Doktrin KARTIKA EKA PAKSI dengan Doktrin Angkatan lain. Perkembangan lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan politik negara akan berpengaruh terhadap perubahan Doktrin. Seiring berjalannya waktu ketiga hal tersebut telah berpengaruh terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara tidak langsung berpengaruh pada tataran Doktrin di lingkungan TNI AD. Disamping itu pada Doktrin TNI AD maupun Doktrin Angkatan Laut dan Udara ditemukan adanya berbagai perbedaan yang
29 bersifat mendasar hal ini disebabkan dalam penyusunan masing-masing Doktrin dipengaruhi oleh Tupoksi dan disiplin angkatan yang akan berpengaruh pada pencapaian tugas pokok TNI. Guna mensinergikan berbagai perbedaan tersebut sedang dilaksanakan penyelerasan Doktrin dilingkungan TNI AD. 4) Transformasi TNI Angkatan Darat dalam menghadapi dinamika perubahan dunia. Kedepan TNI Angkatan Darat akan dihadapkan padadimensi penugasan yang jauh lebih luas dari yuridiksi profesionalisme militer tradisionalnya, fenomena ini menjadi tantangan bagi TNI AD untuk terus membangun kemampuannya, baik untuk menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, oleh karena itu TNI AD harus berubah menjadi modern military intitutions karena fungsi outward looking menuntut kapasitas sebagai tentara berkelas dunia dalam rangka mendukung perwujudan profesionalisme prajurit TNI AD,sebagai konsekuensi logis alat pertahanan Negara yang dituntut untuk selalu siap menghadapi tantangan tugas yang akan datang. Salah satu yang menjadi konsep Transformasi TNI AD adalah dengan mengembangkan kurikulum operasi gabungan, dimulai dari operasi gabungan urusan sipil (joint civil affairs operation), operasi gabungan sipilmiliter (joint civil-military operation) dan operasi gabungan militer (joint military operation), yang dapat diikuti elit sipil di semua tingkatan termasuk salah satunya dibidang pendidikan (antaralain memberikan kesempatan kepada generasi mudakandidat elit politik, eksekutif maupun yudikatif untuk dapat mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan tertinggi Angkatan, TNI maupun Nasional). 9. Aspek Struktural. Strategi Manajemen Perubahan pada aspek struktur meliputi penataan organisasi yang menegaskan secara struktural, bahwa TNI AD tidak lagi mengemban fungsi sosial politik. Sebagai realisasinya TNI AD melaksanakan validasi organisasi untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi TNI AD, antara lain: a. Melikuidasi struktur organisasi Staf Kekaryawanan (Syawan), Staf Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) ABRI dan Badan Pembinaan Karyawan (Babinkar) ABRI; b. Penghapusan Staf Sosial Politik(Sospol) Kodam, Badan Pembina Karier Kodam (Babinkardam), Staf Sospol Korem dan Staf Sospol Kodim; c. Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada; d. Penarikan dan penghentian personel yang ditugaskan baik secara resmi maupun tidak resmi pada institusi Pemerintah dan non Pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan tugas, peran dan fungsi TNI AD; e. Keputusan harus mengajukan pensiun terlebih dahulu sejak tahap penyaringan bagi Prajurit TNI AD yang akan ikut Pilkada;
30 f. Penghapusan Bisnis TNI AD. Secara proaktif TNI AD telah menyerahkan unit bisnis militernya untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah; dan g. Netralitas TNI.TNI AD berkomitmen untuk bersikap netral dan menjaga jarak yang sama dengan segenap partai politik atau peserta kontestan Pemilu. 10. Aspek Kultural. Substansi perubahan kultur adalah membangun dan memperkokoh sikap dan perilaku Prajurit TNI AD yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta sikap dan perilaku Prajurit TNI AD yang berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI AD. Sikap dan perilaku yang menyertai perubahan struktur tersebut antara lain: a. Dengan telah dihapuskannya fungsi sosial politik dan fungsi yang mewadahinya, TNI AD telah meninggalkan dan tidak akan terlibat lagi dalam politik praktis; b. Dengan penegasan komitmen netralitas dalam Pemilu, maka TNI AD tidak lagi punya keharusan mendukung kekuatan partai politik tertentu. Keputusan ini akan membatasi peluang arogansi Prajurit TNI AD dalam tindakan dukung mendukung Parpol tertentu; c. Sejalan dengan komitmen diatas,TNI AD menerapkan sikap netralitasnya sebagai alat negara sejak sidang istimewa MPR RI 2001; d. Penghapusan materi Sospol dan penambahan materi hukum, HAM serta lingkungan hidup pada kurikulum pendidikan TNI AD. Langkah tersebut telah mendorong Prajurit TNI AD lebih memahami dan sekaligus taat hukum; dan e. Redefinisi dan refungsionalisasi Komando Teritorial menjadi Komando Kewilayahan sebagai konsekuensi dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 11. Aspek Mindset. Strategi Manajemen Perubahan pada aspek mindset diarahkan untuk mewujudkan personel TNI AD yang profesional seperti yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Langkah-langkah yang telah, sedang dan terus dilakukan baik oleh TNI AD bersama Pemerintah dan DPR antara lain: a. Prajurit yang terlatih dan terdidik. Upaya-upaya internal yang dilaksanakan untuk mewujudkan Prajurit yang terlatih dan terdidik pada dasarnya diselenggarakan sesuai dengan siklus dan manajemen latihan maupun pendidikan TNI AD yang berlaku. 1) Prajurit yang terlatih. Sesuai siklus dan manajemen latihan (latihan perorangan sampai dengan latihan gabungan), diselenggarakan dalam siklus lima Tahunan, yaitu: a) tiga Tahun pertama, latihan perorangan sampai dengan latihan taktis diselenggarakan di tiap-tiap satuan;
31 b) tahun keempat, latihan antar satuan tingkat Batalyon sampai dengan tingkat Brigade yang diselenggarakan masing-masing Divisi/Kotama untuk persiapan melaksanakan latihan gabungan; dan c) tahun kelima, menggelar latihan antar kecabangan seluruh kekuatan yang berada di jajaran TNI AD dalam suatu latihan gabungan diselenggarakan oleh Mabesad. 2) Prajurit yang terdidik. Dalam rangka memahami dan menguasai ilmu pengetahuan umum dan kemiliteran, pendidikan diawali mulai dari pendidikan pembentukan dilanjutkan pendidikan sekolah Angkatan dan puncak pendidikan militer adalah pendidikan Sesko TNI. Disamping itu dilaksanakan juga berbagai jenis pendidikan (militer umum, kecabangan dan kemampuan teknis lainnya, serta pendidikan Iptek yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara Nasional maupun Internasional). b. Prajurit yang diperlengkapi secara baik. Dalam pemenuhan perlengkapan perorangan Prajurit maupun satuan, pada dasarnya belum memenuhi standar minimal. Sementara itu Alutsista Angkatan Darat kondisinya masih sangat terbatas dan diantaranya sudah tua, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas, peran dan fungsi TNI AD itu sendiri. Upaya pemenuhan standar minimal TNI AD secara berlanjut dan terus mengkomunikasikan upaya pemenuhan dan penambahan Alutsista bersama Pemerintah dan DPR. c. Prajurit yang dijamin kesejahteraannya.Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin kesejahteraan Prajurit tetap konsisten dilaksanakan oleh Pimpinan Angkatan Darat, baik oleh internal Angkatan Darat maupun secara bersama-sama antara TNI AD dengan Pemerintah dan DPR RI. Peningkatan kesejahteraan terus dilaksanakan dengan upaya menaikan gaji pokok dan tunjangan pelayanan kesehatan maupun jaminan sosial lainnya. d. Prajurit yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebagai Prajurit TNI AD yang profesional, senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap pelaksanaan tugas pokoknya melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1) Senantiasa berpedoman kepada prinsip demokrasi, supermasi sipil, hukum hak asasi manusia, ketentuan hokum Nasional dan Internasional; 2) TNI AD senantiasa berpartisipasi aktif bersama-sama dengan Pemerintah dan DPR RI memberikan sumbangan pikiran setiap proses penyusunan perancangan undang-undang di bidang pertahanan sesuai dengan tataran kewenangan dan lingkup tugas TNI sesuai undang-undang yang berlaku; dan 3) Menyikapi perubahan rancangan Undang-undang tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, TNI AD sangat menghormati ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 65 Ayat 2
32 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan bahwa, Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer (pelanggaran tindak pidana militer) dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum (pelanggaran hukum pidana umum) yang diatur dengan Undang-undang. e. Prajurit yang tidak berpolitik praktis. Dalam hal ini Tentara hanya mengikuti politik negara dan sepenuhnya meninggalkan politik praktis. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan Syawan ABRI serta penarikan personel TNI AD aktif dari Lembaga Legislasi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pada periode selanjutnya terkait dengan hak dipilih dan memilih bagi personel/anggota TNI AD dalam Pemilu maupun Pemilukada, Angkatan Darat bersama Angkatan Laut dan Udara dalam hal ini TNI, yang mengambil keputusan untuk bersifat netral dan mengambil jarak yang sama dengan segenap peserta kontestan Pemilu. Dengan pertimbangan bahwa keterlibatan TNI AD dalam Pemilu akan membawa Angkatan Darat kembali ke dalam aktifitas poltik praktis. Dengan demikian apapun yang dilakukan oleh Angkatan Darat berdasar pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Prajurit yang tidak berbisnis. Melalui reformasi internal, TNI AD telah meninggalkan dan menyerahkan seluruh aktifitas bisnisnya kepada Pemerintah, untuk mendapat penyelesaian selanjutnya sepenuhnya berada ditangan Pemerintah dalam hal ini adalah Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI AD. Pengambilalihan tersebut perlu penanganan secara komprehensif yang diakomodasi melalui mekanisme serta payung hukum yang jelas.Mekanisme dan payung hukum ini telah direkomendasikan oleh TSTB TNI kepada Presiden melalui suatu konsep Peraturan Presiden tentang pembentukan Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. BAB IV PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN TNI AD 12. Umum. Persoalan substansial yang menjadi tuntutan perubahan TNI AD dalam reformasi birokrasi TNI AD adalah reorientasi dan reposisi serta reaktualisasi untuk menempatkan tugas, peran dan fungsi TNI AD sebagai bagian dari sistem Nasional dalam hubungan tata kelembagaan negara dalam menjalankan fungsi kepemerintahan. Sehingga TNI AD harus meninggalkan fungsi dalam bidang sosial politik dalam kerangka mewujudkan TNI AD yang profesional sebagai alat negara dibidang Pertahanan. Dalam hal ini aksi program manajemen perubahan TNI AD akan dijelaskan dalam Identitas program, tujuan program, sasaran sosialisasi, kegiatan yang dilaksanakan dan pelaksana program itu sendiri. 13. Identitas Program. Program Manajemen Perubahan TNI AD merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membentuk watak, sikap dan perilaku Prajurit TNI AD yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan isi dari delapan wajib TNI AD sehingga menjadi Prajurit yang profesional serta dicintai rakyat
33 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 14.
dalam kehidupan
Tujuan Program. a. Internal. Dengan dilaksanakan internalisasi dan manajemen perubahan, diharapkan seluruh anggota TNI AD untuk:
sosialisasi
1) Mengetahui dan memahami tentang Program Manajemen Perubahan TNI AD yang menyangkut tentang aspek perubahan Doktrin, struktur dan kultur TNI AD untuk mendukung peningkatan kinerja (performance); dan 2) Menyadari untuk berkomitmen (tidak resistant) dan berpartisipasi secara optimal dalam seluruh bentuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya masing-masing. b. Eksternal. Dalam melaksanakan perubahan tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh adalah: 1) Memperoleh kepercayaan (trust), keyakinan (confidence), dan respek (respect) dari masyarakat luas, karena TNI AD telah berupaya dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik sebagaimana harapan masyarakat, yaitu bahwa TNI AD harus mampu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2) Masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, terpanggil secara sadar untuk membela bangsa dan negara Indonesia, apabila terjadi ancaman dan gangguan dari negara lain. Masyarakat Indonesia merupakan komponen Cadangan dan komponen Pendukung dalam Sistim Pertahanan Negara. 15.
Sasaran Sosialisasi. a. Individual. Dalam organisasi TNI AD, unsur yang terpenting adalah penerapan nilai-nilai individu sumber daya manusia yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, karena akan sangat rnenentukan bagaimana TNI AD kedepan. Nilai-nilai yang dikembangkan dan ditanamkan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam lingkungan tugas, hal ini akan menjadi pedoman bagi anggota TNI AD untuk menentukan sikap dan perilaku yang benar atau salah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya. Demikian pula dalam organisasi TNI AD, nilai-nilai individu yang tercermin dari sikap, perilaku, etika, motivasi, komitmen, inovasi dan kreativitas menjadi sasaran sosialisasi, karena masih adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji, antara lain:
34
1)
Masih ditemukannya sikap arogan dikalangan anggota TNI AD;
2)
Masih adanya kasus pelanggaran etika, susila, disiplin dan pidana;
3)
Sikap mementingkan diri sendiri dan merasa paling hebat;
4) Kurang masyarakat;
peduli
tehadap
lingkungan
kerja
dan
lingkungan
5)
Bersifat otoriter dengan mengedepankan kekuasaan;
6)
Kurang terbuka terhadap kritik masyarakat;
7)
Kurang peduli terhadap perkembangan situasi disekitarnya;
8) Kurang empati masyarakat; dan 9)
terhadap
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
Kurang profesional dalam melaksanakan tugas.
b. Kepemimpinan. Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya dalam mengelola organisasi tersebut. Kemampuan seorang pemimpin dalam mencapai keberhasilannya akan dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain pribadi pemimpin, gaya kepemimpinan, pemahanan visi danmisi, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi dan komitmen. Demikian pula halnya dalam organisasi TNI AD, kemampuan kepemimpinan (Leadership) sangat berperan dan menentukan dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi TNI AD. Namun bila kita cermati saat ini masih ditemukan fakta-fakta yang menyangkut kemampuan kepemimpinan antara lain : 1) Kemampuan leadership di kesatuan-kesatuan Komando secara berjenjang kemampuannya masih belum merata sehingga perlu ditingkatkan; 2) Dalam melaksanakan tugasnya cenderung masih mengedepankan sifat rutinisme, kurang peka dan kurang peduli terhadap perubahan dan kondisi lingkungan; 3) Masih ada indikasi budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing; 4) Masih adanya sikap inkonsistensi dalam pengambilan keputusan Karena adanya intervensi dan kurangnya kepercayaan diri; 5) Masih adanya resistensi terhadap perubahan, karena nilai-nilai individu masih sangat dominan melekat sehingga menghambat perubahan; 6) Keterbatasan dalam memberikan peningkatan kesejahteraan dan moril Prajurit; 7) Komitmen atasan selaku pemimpin belum seimbang dengan loyalitas bawahan, sehingga berpengaruh terhadap soliditas satuan; 8)
Inovasi, inisiatif dan daya kreatifitas yang masih rendah;
35
9) Masih belum jelasnya penerapan reward and punishment bagi Prajurit TNI AD sehingga mengarah kepada unsur suka dan tidak suka; 10) Masih ditemukannya para pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan materi, sehingga kurang berorientasi pada tugas; dan 11) Pengawasan dan pengendalian yang masih lemah sehingga menjadi peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. c. Sistem. Sistem penyelenggaraan pembinaan TNI AD dilakukan dalam satu siklus pembinaan meliputi pembinaan kekuatan (pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan materiel fasilitas dan jasa, pembinaan pangkalan, pembinaan sistim dan doktrin, pembinaan anggaran), pembinaan kemampuan (kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan, kemampuan dukungan) dan gelar kekuatan yang meliputi kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan. Sistem yang berlaku dilingkungan Angkatan Darat ini sangat menentukan keberhasilan organisasi TNI AD untuk mencapai visi dan misinya. Berdasarkan hasil temuan terdapat indikasi kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi sistem sehingga tidak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan antara lain: 1) Transparansi rekruitmen personel TNI AD belum diimplementasikan secara total, meskipun secara umum sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat; 2) Seleksi pendidikan yang masih belum obyektif dan konsisten terhadap aturan yang berlaku; 3) Materiil (Alutsista) termasuk sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memenuhi kebutuhan minimal; 4)
Kesejahteraan personel yang masih belum memadai;
5) Metodereward and punishment yang belum diterapkan secara konsekuen dan konsisten; dan 6) Gelar kekuatan TNI AD yang belum seimbang dengan luas wilayah dan tingkat ancaman yang dihadapi. 16. Kegiatan Yang Dilaksanakan. Adapun kegiatan Program Manajemen Perubahan yang dilaksanakan pada Road Map Strategi manajemen Perubahan TNI AD Tahun 2015-2019 bertujuan untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan-temuan yang mencerminkan kelemahan dalam dokumen manajemen perubahan TNI AD sebelumnya yang selanjutnya ditetapkan pada kegiatan berikut: a.
Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1) Memelihara watak, sikap dan perilaku Prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan isi dari delapan wajib TNI sehingga menjadi Prajurit yang profesional serta
36 dicintai rakyat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) Memahami dan melaksanakan program manajemen perubahan TNI yang menyangkut tentang aspek Doktrin, Struktur dan Kultur TNI untuk mendukung peningkatan kinerja (performance); 3) Meningkatkan kepercayaan (trust), keyakinan (cofindence), dan respek (respect) dari masyarakat luas, karena TNI telah berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pokoknya; 4) Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan Prajurit dan PNS Angkatan Darat; 5) Membentuk watak, sikap dan perilaku Prajurit TNI AD yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan delapan wajib TNI sehingga menjadi Prajurit yang profesional serta dicintai rakyat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 6) Meningkatnya komitmen personel TNI AD terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta mindset personel TNI AD dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya resiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI AD akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI AD. b.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi sosialisai dan pembekalan Agent Of Change pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD secara internal dan eksternal serta evaluasinya; 2) Menyempurnakan jabaran tugas dan tanggung jawab personel Agent Of Change pelaksana Reformasi Birokrasi; 3) Meningkatkan pemahaman personel Agent Of Change terhadap pelaksana Reformasi Birokrasi tentang program dan kegiatan RB TNI AD; 4) Menyusun rencana Program kegiatan Reformasi Birokrasi TNI AD meliputi Dokumen Rencana Tindak Lanjut, Laporan Monev dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD; 5) Menyusun rencana monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD; 6) Pengumpulan data, fakta serta kondisi sikap dan perilaku anggota TNI AD pada semua strata satuan; 7)
Evaluasi hasil temuan dengan klasifikasi 5 aspek meliputi:
37 a)
Aspek kepemimpinan dan manajemen;
b)
Aspek pelaksanaan tugas;
c)
Aspek sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
d) Aspek respon masyarakat terutama menyangkut program Quick Wins; dan e) Aspek komitmen dan semangat (secara kolektif) terhadap upaya pembaharuan manajemen perubahan TNI. 8) Melaksanakan kajian atas hasil evaluasi program Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat yang telah dilakukan pada lima tahun sebelum; 9) Melaksanakan diskusi dan pembahasan tentang program Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat; 10) Melanjutkan Strategi Manajemen Perubahan yang belum selesai pada tahun sebelumnya dan menyusun strategi Manajemen Perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat jangka sedang dan jangka panjang; 11) Penyusunan indeks persepsi partisipasi personel TNI AD dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD; 12) Penyusunan model analisa resiko resistensi pada area kritis terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD; dan 13) Pembentukan sistem informasi dan komunikasi efektif terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD. BAB V PENGUKURAN KEBERHASILAN MANAJEMEN PERUBAHAN TNI AD 17. Umum. Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan Doktrin, Struktur dan Kultur TNI AD tercermin pada indikator-indikator keberhasilan dengan menggunakan beberapa metoda untuk mengukur keberhasilan serta memaksimalkan media yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Manajemen Perubahan TNI AD tersebut. 18. Indikator Keberhasilan. Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukanuntuk mencapai keberhasilan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Program Manajemen Perubahan Doktrin, Struktur dan Kultur TNI AD, perlu ditetapkan indikator-indikator keberhasilan yang dapat dilihat, dirasakan dan diukur yang meliputi: a. Tersusunnya Doktrin distrata operasional dan strata taktis, serta pemisahan Buku Petunjuk Dasar, Buku Petunjuk Induk,Buku Petunjuk Operasi dan Buku Petunjuk Pelaksanaan serta Buku Petunjuk Administrasi dalam bentuk stratifikasi
38 Buku Petunjuk, sebagai pendukung pelaksanaan dari Doktrin KARTIKA EKA PAKSI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD; b. Terbentuknya personel Agent Of Change pelaksana Reformasi Birokasi di TNI AD beserta jajarannya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan bawah; c. Terwujudnya penguatan struktur organisasi TNI AD yang mengarah pada peningkatan profesionalisme TNI AD sebagai alat pertahanan Negara; d. Terwujudnya penyelenggaraan operasi gabungan urusan sipil (joint civil affairs operation), operasi gabungansipil-militer (joint civil-military operation) danoperasi gabungan militer (joint military operation), yang dapat diikuti elit sipil di semua tingkatan termasuk salah satunya dibidang pendidikan (antara lain memberikan kesempatan kepada generasi mudakandidat elit politik, eksekutif maupun yudikatif untuk dapat mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan tertinggi Angkatan, TNI maupun Nasional); e. Keberhasilan TNI AD bersama komponen bangsa lainnya dalam melaksanakan tugas mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah tanah air; f. Terlaksananya pengamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan serta terwujudnya peningkatan kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan transparansi penerimaan calon anggota TNI AD (rekruitmen personel) sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku dan bebas kolusi maupun nepotisme; g. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya kedaulatan Negara; h. Terwujudnya kemampuan sebagai kekuatan pertahanan untuk mengemban tugas sebagai kekuatan penangkal, kekuatan penindak dan kekuatan pemulih; dan i. Membangun dan memperkokoh sikap dan perilaku Prajurit TNI AD berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD1945 serta pedoman sikap dan perilaku Prajurit TNI AD Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. 19. Cara Mengukur Keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dapat dilakukan melalui: a. Doktrin yang dibuat dapat digunakan sebagai azas dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebijakan politik dan tidak ada resistensi dari masyarakat luas; b. Unit dan unsur-unsur TNI AD baik personel maupun material, dapat dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas OMP dan OMSP secara efektif dan efesien sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Personel dan satuan TNI AD tidak terindikasi terlibat kegiatan politik praktis pada kegiatan Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres;
39 d. Adanya sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tatanan sistem nasional yang ditandai dengan minimnya pelanggaran disiplin, hukum dan tata tertib yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD; e. Joint operation yang dilaksanakan TNI AD bersama dengan TNI AL, TNI AU dan lembaga lain di luar institusi TNI (Non Military Institutions) mampu meningkatkan profesionalitas prajurit dan satuan di jajaran TNI AD dalam operasi gabungan TNI untuk mewujudkan kesiapsiagaan tinggi dalam rangka menghadapi setiap bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin timbul di wilayah kedaulatan NKRI; dan f. Kemampuan untuk lebih baik dalam melaksanakan misi dan operasinya serta kemampuan untuk mendukung spektrum operasi yang lebih luas baik yang bersifat strategis maupun kontinjensi. 20. Media Untuk Mengukur Keberhasilan. Media yang digunakan untuk mengukur keberhasilan melalui: a. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) pada Satuan-satuan kerja di lingkungan TNI AD; b. Kegiatan penertiban disiplin Prajurit dan PNS TNI AD di dalam maupun di luar lingkungan kesatuan TNI AD oleh fungsi Polisi Militer; c. Pengumpulan data dan informasi dari masyarakat maupun media massa dengan menggunakan beberapa tehnik atau metode pengumpulan data (SMS online, website, rapat dengan DPR/DPRD dan lain sebagainya); d.
Pengawasan melekat dari tiap-tiap Komandan satuan di jajaran TNI AD;
e. Kegiatan analisa dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan; dan f. Audit yang dilakukan pada tahapan pelaksanaan program reformasi internal TNI AD. BAB VI MEKANISME SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN TNI AD 21. Umum. Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan TNI AD dapat dicapai apabila dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam suatu proses sosialisasi dan internalisasi yang sudah ditentukan dengan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai temuan yang mencerminkan kelemahan-kelemahan dalam manajemen dan organisasi TNI AD. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan meliputi penyebaran informasi, penanaman pemahaman dan mendorong komitmen serta partisipasi. Dalam melaksanakan mekanisme pelaksanaan Program Manajemen PerubahanTNI AD menggunakan fasilitas media komunikasi melalui proses sosialisasi
40 dan internalisasi dengan penyiapan media dan pelaksanaan Program Manajemen Perubahan dalam rangka tercapainya Program Manajemen Perubahan TNI AD. 22. Media Komunikasi yang digunakan pada proses sosialisasi dan internalisasi. Proses sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI AD adalah mengkomunikasikan dengan cara menyebarluaskan setiap rencana perubahan dalam aspek doktrinal, struktural, pola piker dan budaya kerja personel TNI AD. Melalui tahapan-tahapan kegiatan apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program Manajemen perubahan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama, mengurangi resistensi dari internal TNI AD dan membangun komitmen serta memastikan partisipasi seluruh unsur-unsur TNI AD. Adapun tahapan kegiatan tersebut meliputi: a.
Kegiatan sosialisasi internal dilaksanakan melalui: 1) Buku Petunjuk Dasar, Buku Petunjuk Induk dan Buku Petunjuk Pelaksanaan yang disampaikan kepada Prajurit dan Satuan TNI AD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 2) Peraturan-peraturan, Surat Keputusan dan Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat; 3)
Buku saku Prajurit, brosur, spanduk, baliho dan banner;
4)
Pendidikan, latihan, kursus dan penataran;
5) Rapat Pimpinan, rapat kerja, rapat koordinasi teknis, apel Dansat dan jam Komandan; 6)
Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Darat;
7)
Ceramah dan kegiatan agama (Bintal) di Satuan-satuan;
8) Media Elektronika dan Media Cetak (website TNI AD, televisi, radio, majalah, koran dan klipping); dan 9) b.
Forum Diskusi, Workshop dan Seminar.
Kegiatan sosialisasi eksternal dilaksanakan melalui: 1)
Media Elektronika dan Media Cetak;
2)
Website TNI AD, E-mail dan Blog;
3)
Brosur, Spanduk, Baleho dan Banner;
4) Seminar, Simposium, Lokakarya, Ceramah, Workshop, Talk Show, Interaktif, Diskusi dan wawancara; 5)
Kegiatan agama di tempat ibadah;
6)
Pendidikan dan latihan;
7)
Kerjasama antar instansi terkait dengan MoU;
41 8) Upacara Hari Ulang Tahun Angkatan Darat beserta seluruh jajarannya; dan 9) Latihan bersama antar Angkatan dan latihan bersama dengan institusi lain atau lembaga non TNI. 23. Pelaksanaan Penyiapan Media. Penyiapan sosialisasi dan internalisasi baik melalui media cetak maupun elektronika dilaksanakan oleh satuan TNI AD berdasarkan bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyampaikan keputusan dan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Penggalangan dan pemanfaatan media dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Program Reformasi Birokrasi TNI AD dan penyampaian informasi kebijakan serta keputusan Kepala Staf Angkatan Darat terhadap institusi maupun personelnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi penerima informasi. 24.
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan. a.
Tahapan Penyiapan Pelaksanaan Program. 1) Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan Agent Of Change pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD baik secara internal maupun eksternal; 2) Pemahaman dan penerapan serta pelaksanaan Program Perubahan Internal TNI AD yang meliputi peran, tugas, fungsi dan kode etik Prajurit; 3) Menyusun konsep-konsep pembaharuan dan pembenahan atau Program Reformasi Birokrasi TNI AD secara terus-menerus dalam rangka menata tugas dan fungsi TNI AD; 4) Merestrukturisasi organisasi dan membentuk struktur organisasi baru dibawah Kepala Staf Angkatan Darat yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi; 5) Menyiapkan program-program lanjutan dalam rangka menempatkan TNI AD dalam suatu tatanan sistem ketatanegaraan yang berlaku; dan 6) Menetapkan visi, misi dan sasaran serta menyusun rencana kerja dan rencana kinerja.
b.
Tahapan proses pembaharuan dan pembenahan program. 1) Pemahaman dan penerapan Doktrin “Kartika Eka Paksi” sebagai pedoman dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas TNI AD yang diselaraskan dengan Doktrin Pertahanan; 2) Melanjutkan reformasi struktural sesuai agenda reformasi nasional yang dikonsentrasikan sebagai alat pertahanan Negara;
42 3) Melanjutkan reformasi kultural meliputi perubahan pola pikir, pola sikap dan budaya kerja serta pola tindak Prajurit TNI AD dalam kegiatan sehari-hari dan disetiap penugasan melalui kegiatan penegakan disiplin dan hukum, perubahan-perubahan Doktrin, pelatihan-pelatihan maupun menempatkan posisi TNI AD dalam sistem ketatanegaraan; 4) Melanjutkan kegiatan rekruitmen personel yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan pembenahan sepuluh komponen pendidikan guna pembentukan dan pengembangan profesionalisme keprajuritan sesuai kebutuhan dan karakter matra yang diintegrasikan dalam postur TNI AD; 5) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan latihan gabungan dan latihan bersama yang dilakukan atas dasar hubungan dan kerjasama dengan pihak militer negara-negara sahabat yang diarahkan pada tampilan kemampuan Angkatan Darat guna meningkatkan efek, daya tangkal yang disegani kawan maupun lawan; dan 6) Berupaya meningkatkan kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI AD dalam memenuhi memenuhi kebutuhan perumahan melalui kerjasama YKPP dan BP TWP dan memaksimalkan keberadaan koperasi untuk penyediaan sembako yang lebih murah serta berupaya untuk meningkatkan kuaslitas pelayanan terhadap prajurit dan PNS TNI AD berupa pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). c.
Tempat Pelaksanaan Program. 1) Sosialisasi dan pembekalan Agent of Change pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD dilaksanakan disetiap Kotama/Balakpus jajaran TNI AD; dan 2) Sosialisasi eksternal dilaksanakan melalui fasilitas dan media yang tersedia meliputi di lingkungan masyarakat umum/tempat-tempat umum, stasiun televisi, stasiun radio, surat kabar, majalah dan situs internet atau website.
d.
Metode Pelaksanaan Program. 1)
Pendidikan dan Latihan;
2)
Simulasi dan Diskusi dalam bentuk Workshop;
3)
Survey dalam bentuk Workshop;
4)
Analisa dan Evaluasi; dan
5)
Pengawasan dan Pemeriksaan.
43 BAB VII PENUTUP 25. Penutup. Demikian Road Map Strategi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman dan acuan bagi para Ketua Bidang Pelaksana Program RB TNI AD agar terwujud keseragaman pola pikir serta pola tindak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pada kesatuan masingmasing di lingkungan TNI AD.
Jakarta,
Januari 2015
a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Wakil Kepala Staf Selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD,
M. Munir Letnan Jenderal TNI
