ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2015 – 2019


ii

Ringkasan Eksekutif Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara

lain

kelembagaan,

sumber

daya

manusia

aparatur,

ketatalaksanaan,

akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan Reformasi Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme/KKN

(clean

government}

dalam

keseluruhan

skenario

perwujudan

kepemerintahan yang baik (good governance}. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 telah banyak memberikan kemajuan. Penataan Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan melalui pengkajian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan, Penataan kelembagaan perwakilan luar negeri, penyusunan SOP Makro dan Mikro, pelaksanaan rekrutmen CPNS secara online dan seleksi menggunakan system CAT, pencanangan zona integritas, pencapaian nilai LAKIP yang berada pada kategori Baik, kemudian pada pelayanan publik terdapat penerapan full mandatory online perijinan, dan pada manajemen perubahan terdapat perubahan perilaku pegawai pada ketertiban jam kerja. Meski demikian, Kementerian Perdagangan masih menghadapi kendala dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti belum dilakukannya penilaian pegawai berbasis kompetensi pada seluruh pegawai Kementerian Perdagangan, belum adanya Instrumen Evaluasi Kinerja Organisasi yang dapat menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, implementasi SOP masih belum memiliki outcome di unit kerja, dan lain sebagainya. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah kepada perubahan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan 2015 - 2019, yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang telah disebutkan di atas, telah dibuatkan program kerja yang fokus pada delapan area perubahan. Ke delapan area perubahan

tersebut

adalah

mental

aparatur

(revolusi

mental),

pengawasan,

akuntabilitasm kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, Peraturan perundangROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

iii

undangan, dan pelayanan publik. Masing-masing pokja pun telah menyusun kegiatankegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Total kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 112 kegiatan dalam 5 tahun ke depan. Dengan rincian sebagai berikut: pokja manajemen perubahan (mental aparatur) 7 kegiatan, pengawasan 11 kegiatan, akuntabilitas 10 kegiatan, kelembagaan 12 kegiatan, tatalaksana 19 kegiatan, SDM aparatur 14 kegiatan, perundang-undangan 4 kegiatan, pelayanan publik 35 kegiatan. Adapun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Prioritas kegiatan dalam birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain (i) penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan, (ii) pelaksanaan whistleblowing system, (iii) pelaksanaan pedoman benturan kepentingan, dan (iv) penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja. 2. Prioritas kegiatan dalam birokrasi yang efektif dan efisien antara lain (i) penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, (ii) penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN, (iii) pelaksanaan rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis komputer, (iv) menyusun dan menetapkan pola karir, (v) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja, (vi) penerapan e-government dalam rangka mendukung proses birokrasi, dan (vii) eprocurement dan e-catalog. 3. Prioritas kegiatan dalam pelayanan publik yang berkualitas antara lain (i) pengembangan e-government dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, (ii) evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, (iii) penyusunan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perdagangan,

(iv)

penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online, (v) merevisi Kepmendag terkait layanan informasi publik, (vi) mengembangkan sistem manajemen mutu pelayanan publik, dan (vii) pembuatan website pelayanan verifikasi standar ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis. Sebagai penutup, melalui road map ini diharapkan dapat menjadi media penyamaan persepsi dan langkah dari semua komponen di lingkungan Kementerian Perdagangan guna tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi. Dan yang paling utama adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan serta masyarakat Indonesia secara umum.


iv

Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ________________________________________________________ ii Daftar Isi__________________________________________________________________ iv Pendahuluan ______________________________________________________________ 1 Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan __________________________ 4 I.

Gambaran Umum ____________________________________________________ 4

II.

Target Reformasi Birokrasi _____________________________________________ 6

III. Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi ________________________________ 7 IV. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2010-2014 _ 9 V.

Quick Wins 2010-2014_______________________________________________ 19

VI. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ______________________________ 21 Agenda Reformasi BirokrasiKementerian Perdagangan __________________________ 28 I.

Arah Reformasi Birokrasi 2015-2019 __________________________________ 28

II.

Sasaran Reformasi Birokrasi __________________________________________ 29

III. Ukuran Keberhasilan ________________________________________________ 30 IV. Area Perubahan ____________________________________________________ 31 V.

QUICK WINS 2015 -2019 ________________________________________________ 40

VI. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI _____________________________ 41 Monitoring Dan Evaluasi ____________________________________________________ 44 I.

Monitoring _________________________________________________________ 44

II.

Evaluasi ___________________________________________________________ 45

Penutup _________________________________________________________________ 47 Lampiran ________________________________________________________________ 48


1

Pendahuluan

D

alam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki pemerintahan

pelaksanaanreformasi

yang birokrasi

berkelas

dunia.

merupakan

Sejalan

salah

satu

dengan

hal

tersebut,

bidang

utama

dalam

pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004 - 2009 dan 2010 - 2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam periode 2010 - 2014 telah membuahkan sejumlah perubahan, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaanya masih belum optimal. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, inefisien penganggaran, kelembagaan birokrasi pemerintah belum efektif, dan pelayanan perijinan masih belum efektif dan efisien. Dan saat ini, Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 menargetkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas. Kementerian Perdagangan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Dalam agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan dalam periode 2015 - 2019 memiliki tiga misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; (2) meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, dan (3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor perdagangan. Di sisi lain, ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

2

Kementerian perdagangan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sinerginya kebijakan pusat dan daerah merupakan salah satu kendala yang harus dibenahi dalam kerangkan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan. Seperti halnya melakukan suatu perjalanan, setelah ditentukan tujuan dan sasaran maka diperlukan peta yang baik yang dapat menuntun organisasi mencapai tujuan tepat waktu secara efektif dan efisian. Dalam roadmap reformasi birokrasi 2015 - 2019, Kementerian Perdagangan perlu mempertajam road map Reformasi Birokrasi sehingga percepatan perubahan dapat segera dirasakan dan berdampak lebih luas. Sesuai arahan dari KemenPAN & RB, lima prinsip yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan dalam menyusun roadmap adalah program yang berkelanjutan, menyesuaikan dengan isu strategis, dikemas sesuai dengan nawacita, sinergi dengan RPJMN, dan memiliki strategi implementasi. Tujuan disusunnya road map Reformasi Birokrasi adalah untuk dijadikan panduan bagi pengelola reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan melakukan langkah kongkrit menjalankan program Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas birokrasi Kementerian Perdagangan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dilakukan dengan berkoordinasi di seluruh unit dan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yangakan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Secara garis besar, buku Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari gambaran reformasi birokrasi

Kementerian

Perdagangan,

agenda

reformasi

birokrasiKementerian

Perdagangan, monitoring dan evaluasi, serta penutup. Roadmap juga dilengkapi dengan lampiran matriks rencana aksi program kerja.


Capaian Reformasi Birokrasi Kemendag • GAMBARAN UMUM • TARGET REFORMASI BIROKRASI • PERMASALAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI • HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010 - 2014 • QUICK WINS 2010 - 2014  PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


4

Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan I. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan mulai dicanangkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN /7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Untuk

melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan telah dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan berdasarkan

Keputusan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

276/M-DAG/KEP/2/2011. Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerjapegawai di Kementerian Perdagangan adalah tujuan utama daripelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilakukan melaluiupaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikanperubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada8 (delapan) area perubahan, yaitu: pola pikir (mindset) danbudaya kerja (culture set) aparatur, peraturan perundangundangan,organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Gambar 1. Photo Proses Pelaksanaan Verifikasi Lapangan 2012

Gambar 2. Photo Pelaksanaan Entry Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja Tahun 2015


5

Gambar 3. Photo Pelaksanaan Exit Meeting Tahun 2015

Gambar 4. Photo Pelaksanaan PMPRB On Line Tahun 2015

Berdasarkan roadmap Reformasi birokrasi tahun 2010 - 2014, reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan berada pada tingkat mikro atau instansional yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kementerian

Perdagangan

Nomor

078/SJ-DAG/KEP/7/2011

tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Dalam RangkaReformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan 9 (sembilan) Pokja yang menangani 9 (sembilan) program reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan RI, yaitu :

Tabel 1. Sembilan program reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan


6

II. Target Reformasi Birokrasi Berdasarkan road map reformasi birokrasi 2012 – 2014, tujuan, target, dan sasaran reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan adalah:

Sasaran Manajemen Perubahan

• Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kementerian/Lembaga. Penataan Peraturan • Tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang Perundang-undangan efektif dan efisien. Penataan dan penguatan • Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Organisasi terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Penataan Tatalaksana • Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Penataan Sistem • Diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang Manajemen SDM Aparatur dipersyaratkan jabatannya. • Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian tugas. • Terwujudnya profil kompetensi untuk masing masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat mengenai ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

7

• • •

Penguatan Pengawasan

•

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

•

profil kompetensi individu. Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang handal dan terpercaya. Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.

• Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau

Tabel 2. Tujuan, Target dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

III. Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi masih terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain: 1. Manajemen Perubahan a) Sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai belum maksimal khususnya di Unit Kerja Daerah; b) Evaluasi efektifitas Role Model dalam mengembangkan budaya organisasi belum dilaksanakan; c) Sistem Whistle Blower belum dibentuk; d) Kurangnya perangkat-perangkat pendukung peran role model dan agent of change, yaitu: aturan, sarana prasarana dan peningkatan kapasitas. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Dalam perkembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya sering kali tidak dapat diimplementasikan karena dinamisnya sektor perdagangan; b) Belum dilakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan (khusus Permendag); c) Belum disusunnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

8

3. Penataan Dan Penguatan Organisasi a) Belum

adanya

Instrumen

Evaluasi

Kinerja

Organisasi

yang

dapat

menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; b) Penyusunan struktur organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kendala dalam penyusunan struktur organisasi adalah perlu adanya naskah akademis dan hasil penelaahan evaluasi tugas dan fungsi pada masingmasing unit. 4. Penataan Tatalaksana a)

Kurangnya pemahaman mengenai SOP dari masing-masing unit kerja;

b)

Adanya perbedaan persepsi dalam hal pembuatan SOP, alur kerjanya, format SOP;

c)

SOP dirasa belum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, sedangkan SOP merupakan suatu bentuk pembaharuan dan perubahan yang harus dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi guna menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance;

d)

Adanya penundaan oleh Arsip Nasional mengenai program e-arsip dikarenakan Arsip Nasional menilai bahwa mayoritas Kementerian dan Lembaga belum siap secara pedoman pendukung.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur a) Belum dilakukannya penilaian pegawai berbasis kompetensi pada seluruh pegawai Kementerian Perdagangan; b) Promosi terbuka pengisisan jabatan pimpinan tinggi masih terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama; c) Akan disusun standar kompetensi teknis jabatan fungsional penguji mutu barang. 6. Penguatan Pengawasan a) Masih kurangnya koordinasi antar anggota kelompok kerja (POKJA) dalam hal kegiatan reformasi birokrasi terkait penguatan pengawasan; b) Belum dilakukannya penilaian berbasis risiko; c) Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif; d) Belum dilaksanakannya whistle blower system.


9

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja a) BSC belum menjadi sistem manajemen kinerja yang mandatory bagi Kementerian Perdagangan; b) Belum terintegrasinya sistem manajemen kinerja dengan sistem lainnya seperti e-monitoring dan SKP. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Faktor keterbatasan anggaran, fasilitas, infrastuktur dan SDM serta pelatihan menjadi kendala yang diharapkan mendapat perhatian lebih untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; b) Belum semua unit dapat meakasanakan audit independen terkait ISO 9001:2008; c) Belum diimplementasikannya system reward & punishment karena terbentur pada status penyedia layanan yang bukan PNS (ASN).

IV. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2010 - 2014 Meski

dihadapkan

pada

berbagai

kendala

dan

hambatan,

Kementerian

Perdagangan telah berhasil melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi 2010 - 2014. Adapun capaian dari masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut: 1. Manajemen Perubahan Rencana Aksi Manajemen Perubahan 2010 - 2014 Kegiatan

Output

Outcome

1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan 2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L 3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB

1) Terbentuknya tim manajemen perubahan Kementerian/Lembaga 2) Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian/Lembaga 3) Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kementerian/Lembaga


10

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) Tersusunnya SK Tim Manajemen Perubahan Kemendag b) Peningkatan Komitmen Pimpinan dalam melaksanakan RB c) Pembentukan Role Model dan Agent Of Change d) Terlaksananya Pelatihan bagi Tim Manajemen Perubahan untuk menciptakan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya e) Change Participation Workshop f) Internal Communication Workshop g) Mengembangkan budaya dialog, kerja sama, inovatif, evaluasi, saling menghargai dan peningkatan kinerja organisasi h) Tersusunnya hasil assessment area perubahan, dokumen strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi dan strategi pelatihan i) Penyampaian Isu aktual melalui rapat dan newsletter j) Kompetisi foto RB k) Sosialisasi dan Survey kepuasan pegawai Tabel 3. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Manajemen Perubahan (2010-2014)

Gambar 5. Hasil Program Manajemen Perubahan


11

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan Rencana Aksi Penataan Peraturan Perundang-undangan 2010 - 2014 Kegiatan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga

a) b) c) d) e) f) g) h)

Output

Outcome

1) Teridentifikasinya peraturan Tercapainya peraturan perundangperundang-undangan yang undangan yang harmonis dan dikeluarkan/diterbitkan oleh sinkron dan pelaksanaannya yang Kementerian/ Lembaga efektif dan efisien 2) Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/Lembaga masingmasing serta lainnya 3) Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundangundangan Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dari tahun 1996 - 2014; Hasil evaluasi terhadap peraturan peraturan Menteri Perdagangan; Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang; Tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; Tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang; Telah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan sebanyak 41 Kajian pada Tahun 2013. Tabel 4. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan (2010-2014)

Gambar 6. Photo Pengesahan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan


12

3. Penataan dan Penguatan Organisasi Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan Output Outcome 1. Restrukturisasi /penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga 2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

1) Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 2) Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b) c) d)

e) f) g) h) i)

Telah dilakukan Self Assessment tentang evaluasi kinerja organisasi sebagai bahan identifikasi awal perbaikan kinerja organisasi Telah disusun Permendag tentang Ortaker KementerianPerdagangan (Berdasarkan hasil Review Organisasi Tahun 2011) dan arah kebijakan lainnya Telah disusun Permendag tentang Ortaker Atase Perdagangan dan ITPC Permendag tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, yaitu disusunnyaPermendag Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Telah dilakukan analisa dan rekomendasi LNS bidang Perdagangan, yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Non Struktural (LNS) Bidang Perdagangan Analisa dan rekomendasi Struktur SKPD yang ditindaklanjuti dengan penataan SKPD Perdagangan Identifikasi terhadap organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan unit, serta hasil penyempurnaan organisasi dan tata kerja berdasarkan hasil review organisasi Terimplementasinya Grand Design Penataan Kelembagaan Perwakilan Luar Negeri Konsepsi Usulan Penguatan Organisasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 Tabel 5. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi (2010 - 2014)

Gambar 7. Photo Rapat Usulan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan di KemenPAN dan RB


13

4. Penataan Tatalaksana Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan Output Outcome 1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi 2. Pembangunan atau pengembangan e-government

1) Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/ Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 2) Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b) c) d) e) f) g) h)

Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review SOP Kementerian Perdagangan Berdasarkan Struktur Baru Evaluasi SOP Layanan Unggulan Pemetaan proses Bisnis Kementerian Perdagangan Penyempurnaan SOP Makro Kementerian Penyusunan SOP Mikro/Instruksi Kerja/Administrasi Pemerintahan Pembangunan atau Pengembangan E-Government Pembangunan atau Pengembangan E-Archives Tabel 6. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan Tatalaksana (2010 - 2014)

Gambar 8. Photo Penyampaian Materi Internal Operational Audit Training Course

Gambar 9. Photo Simulasi pelaksanaan Internal Operational Audit di Biro Organisasi dan Kepegawaian


14

Gambar 10. Photo Simulasi Penyusunan laporan Internal Operational Audit

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan Output Outcome 1. Penataan sistem rekrutmen pegawai 2. Analisis Jabatan 3. Evaluasi Jabatan 4. Penyusunan standar kompetensi jabatan 5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi 6. Penetrapan sistem penilaian kinerja individu 7. Pembangunan/pengembangan database pegawai 8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

1) Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi 2) Tersedianya uraian jabatan 3) Tersedianya peringkat jabatan 4) Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan 5) Tersedianya peta profil kompetensi individu 6) Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur 7) Tersedianya pegawai yang mutakhir dan akurat 8) Terbangunnya sisitem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

1) Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatan 2) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 3) Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komperhensif dan akurat profil kompetensi individu 4) Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel 5) Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel 6) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan


15

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Pelaksanaan rekrutmen CPNS secara online; Dilakukan Analisa dan Evaluasi Jabatan; Penyususnan Standar Kompetensi Jabatan; Penerapan Sistem Penilaian kinerja Individu; Pembangunan Database dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web yang terintegrasi; Analisis Kebutuhan DIklat; Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi; Penetapan Pola Karir PNS Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan; Telah disusun Pedoman Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tabel 7. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (2010 - 2014)

Gambar 11. Proses Rekrutmen Yang Terbuka Secara Online, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN

6. Penguatan Pengawasan Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan Output Outcome 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada masing-masing Kementerian/ Lembaga 2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

1) Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 2) APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan

1) 2)

Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan Berjalannya pengelolaan keuangn negara yang andal dan terpercaya

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

a) b) c) d) e) f)

Pelaksanaan kegiatan SPIP Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi Survei Integritas Pencanangan Zona Integritas PMPRB Tabel 8. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penguatan Pengawasan (2010-2014)


16

Gambar 12. Photo Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) di lingkungan Kementerian Perdagangan

Gambar 13. Photo Penyelenggaraan Kegiatan SPIP

Gambar 14. Photo Penerimaan Piagam Pengharagaan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan 2014 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi Menteri Keuangan


17

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan Output Outcome 1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi 3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian/ Lembaga

1) Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja 2) Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 3) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian/ Lembaga

Berajalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b) c) d)

Nilai LAKIP Telah disusun Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP Pimpinan secara langsung terlibat pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Pimpinan terlibat dalam penyusunan Renstra Tabel 9. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (2010 - 2014)

Gambar 15. Photo Pelaksanaan RAKER Kemendag 2014 sebagai salah satu sarana dalam penyusunan Renstra Kemendag 2015 - 2019

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan 1. 2.

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

Output 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Outcome Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.


18

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Self-assesment Unit Kerja Pelayanan Publik; Peningkatan sarana dan prasarana pada masing-masing Pelayanan Publik; Penerapan ISO 9001 dalam kegiatan Pelayanan Publik; Telah tersusunnya standar pelayanan pada masing-masing pelayanan public; Penerapan Full Mandatory Online perijinan; Penerapan Kode Etik sesuai dengan Permendag No. 33.1/M-DAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perdagangan; Meraih Juara 1 dalam kompetisi Open Government Indonesia (OGI); Mempunyai layanan pengaduan yang bisa diakses melalui email, call center dan kotak pengaduan; Masyarakat dapat melihat hasil survey kepuasan melalui http://inatrade.kemendag.go.id, pilih informasi dengan judul Survei Pelayanan Publik UPP 2014. Tabel 10. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2010 - 2014)

Gambar 16. Photo Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan Perdagangan

Gambar 17. Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari MUTU Certification International


19

Gambar 18. Penghargaan sebagai Juara 1 Kompetisi OGI

9. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi 2010 - 2014 Kegiatan 1. 2. 3.

Monitoring Evaluasi Evaluasi Menyeluruh

Output 1) Tersedianya Laporan monitoring. 2) Tersedianya Laporan evaluasi tahunan 3) Tersedianya Laporan evaluasi lima tahunan

Outcome 1. 2.

Terkendalinya seluruh kegiatan reformasi birokrasi kementerian dengan baik menggunakan pedoman monitoring dan pelaporan yang tepat Terukurnya seluruh pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dan rekomendasi masukan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya

Capaian Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 a) b)

Monitoring, dengan memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi birokrasi pada setiap Pokja Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam road map. Evaluasi, memberikan penilaian terhadap capaianprogram/kegiatan Reformasi birokrasi atas 8 (delapan) area perubahan/program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan bobot tingkat pemenuhan. Tabel 11. Rencana Aksi dan Capaian Pokja Monitoring dan Evaluasi (2010 - 2014)

V. Quick Wins 2010 - 2014 Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

20

Negara, Program Quick Wins, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (core business); serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Tujuan adanya kegiatan Percepatan Quick Wins adalah : a.

Memberikan dukungan terhadap pelayanan publik yang ada di Kementerian Perdagangan dalam rangka reformasi birokrasi.

b.

Membantu penyusunan mekanisme pelaksanaan Quick Wins Kementerian Perdagangan sehingga dapat berjalan dengan baik.

Adapun sasaran dari kegiatan Percepatan Quick Winsadalah : a.

Pemberian dukungan terhadap unit pelayanan publik, khususnya unit pelaksana Quick Wins di lingkungan Kementerian Perdagangan.

b.

Penetapan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Quick wins Kementerian Perdagangan.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan.Quick Wins Kementerian Perdagangan dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012. Adapun Program Unggulan Quick Wins Kemendag adalah sebagai berikut: No

Unit

1

Direktorat Bina Usaha

2

Direktorat Metrologi

3

Biro Perniagaan

Program Quick Wins Tahun 2012 Perbaikan dan pengembangan pada aplikasi Pelayanan Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri/ Luar Negeri dengan membuat aplikasi sinkronisasi online data perusahaan yang telah diproses oleh Atase Perdagangan diluar negeri dengan aplikasi Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri/Luar Negeri sehingga proses verifikasi data perusahaan menjadi lebih cepat. Berdasarkan Kepmendag nomor 34.1/M-DAG/KEP/1/2012 tentang Penetapan Program Unggulan/ Quick Wins Kementerian Perdagangan telah ditetapkan penerbitan Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik menjadi salah satu program Quick Wins Kemendag.Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik di bidang metrologi legal, maka telah dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK) berdasarkan Peraturan Dirjen Standardisasi danPerlindungan Konsumen nomor 32/SPK/KEP/02/2012 tentang Unit Pelayanan Perizinan Kemetrologian (UPPK). Permohonan perijinan bisa dilakukan secara online. Waktu proses perijinan 9 hari. Permohonan perijinan sudah satu pintu di UPP-PTSP (Unit Pelayanan Perdagangan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu).Informasi perijinan bisa diakses oleh pemohon. Arsip perijinan sebagian disimpan secara elektronik


21

No

Unit

Program Quick Wins Tahun 2013 Pelayanan Pendaftaran Barang dan SNInya Diberlakukan Secara Wajib, Direktorat PPMB Ditjen SPK

1

Direktorat PPMB

2


Pelayanan Tera Ulang dan pengujian dalam rangka izi tipe alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) pada Balai Pengujian UTTP, Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

3


Pelayanan Kalibrasi dan Verifikasi Standar Ukuran pada Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukur (SNSU), Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

1

Direktorat Impor

2

Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Pelayanan Perizinan Surat Pendaftaran Barang (SPB) pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang, yaitu pola pengajuan yang sebelumnya manual menjadi online untuk Importir Jalur Prioritas (IJP) dan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Layanan

3

Direktorat Bina Usaha Perdagangan

Pelayanan Konsultasi Usaha pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan, yaitu yang sebelumnya tidak ada fasilitas ruangkonsultasi usaha menjadi ada fasilitasruangkonsultasi usaha perdagangan dengan konsultan di masingmasing bidang jenis usaha.

Tahun 2014 Pelayanan Perizinan Importir Produsen Tekstil pada Direktorat Impor, yaitu pola pengajuan yang sebelumnya manual/online menjadi mandatory online dan penerbitannya dilakukan di UPTP I

Tabel 12. Program Quick Wins Kementerian Perdagangan 2012 - 2014

VI. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1. Hasil PMPRB Berdasarkan Peraturan Permenpan No.31 Tahun 2012 Instrumen PMPRB menilai progress pelaksanaan pengungkit dan hasil berdasarkan bukti-bukti dengan menggunakan quality cycle, serta mendorong pemberdayaan internal K/L dan Pemda untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. a. PMPRB tahun 2013 Penilaian

Tahun 2013

Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei lnternal)

80.39 (Level 4) (Nilai Pengungkit = 80.26, Nllai Hasil = 80.90)

Nilai Survei lnternal Pengungkit Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei lnternal) Nilai Pemenuhan Target lndikator lnternal (Sembilan Program Mikro RB) Nilai Pemenuhan Target lndikator Eksternal (lKU Terkait lndikator Keberhasilan RB Nasional)

67.43 (Jumlah responden : 340 orang) 78.01 (Level 4) 80.58 72.97

Tabel 13. Matrik Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2013


22

Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan assessment oleh Tim Quality Assurance Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tingkat keyakinan Tim Quality Assurance terhadap penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Matrik Hasil Reviu TQA Atas Pelaksanaan PMPRB 2013

Hasil reviu penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (level of confidence) Tim Quality Assurance berada pada angka 90 yang berarti bahwa Tim secara umum meyakini (pada level 90 dari 100) kewajaran hasil penilaian PMPRB dengan kecenderungan seharusnya lebih rendah dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

b. PMPRB tahun 2014 Pelaksanaan PMPRB tahun 2014 dengan survei internal secara online. Survei tersebut merupakan salah satu penilaian yang telah disediakan di dalam aplikasi PMPRB online dan merupakan prasyarat penilaian 40% dari nilai komponen Pengungkit. Setelah melalui berbagai tahapan kegiatan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun 2014 diakhiri dengan kegiatan Panel 3 yaitu tahap Pelaporan Hasil PMPRB Kementerian Perdagangan kepada Kementerian PAN dan RB secara online. Kementerian Perdagangan memperoleh urutan nomor 5 dalam hal waktu pengiriman hasil PMPRB kepada KemenPAN dan RB yaitu pada tanggal 16 April 2014 pukul 10:17 WlB. Hasil PMPRB dari masing-masing tim asesor unit Eselon I Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :


23

Penilaian Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei lnternal) Nilai Survei lnternal Pengungkit Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei lnternal) Nilai Pemenuhan Target lndikator lnternal (Sembilan Program Mikro RB) Nilai Pemenuhan Target lndikator Eksternal (lKU Terkait lndikator Keberhasilan RB Nasional)

Tahun 2014 81.40 (Level 4) (Nilai Pengungkit = 82.26, Nilai Hasil = 81.28) 67.91 (Jumlah responden : 340 orang) 78.90 (Level 4) 81.77 79.64

Tabel 15. Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2014

2. Hasil PMPRB Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Meskipun pada tahun 2014 telah dilakukan PMPRB dengan berdasar pada Permenpan No.31 Tahun 2012, Kementerian Perdagangan kembali melakukan PMPRB dengan mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2014. a.

Tahun 2014 Pada PMPRB 2014 dilakukan dengan menggunakan instrumen Lembar Kerja

Evaluasi (LKE) yang terdiri dari pengungkit (proses) dan hasil. Dengan mengacu pada Permenpan No. 14 tahun 2014, hasil PMPRB Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3

BOBOT NILAI

PENILAIAN PROSES Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik TOTAL NILAI PROSES HASIL Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik TOTAL NILAI HASIL

Penilaian Mandiri Kemendag %

Penilaian KemenPan & RB %

5 5

4.7 5

93.93 100

3.57 2.71

71.4 54.2

6

6

100

2.82

47

5 15 6 12

4.88 14.49 6 10.68

97.53 96.63 100 89.03

3.47 6.87 2.65 6.53

69.4 45.8 44.17 54.42

6 60

4.44 56.19

73.94 93.64

3.39 32.01

56.5 53.35

20 10 10 40

14.17 8.08 7.5 29.75

70.84 80.75 75 74.36

14.28 7.87 7.1 29.25

71.4 78.7 71 71.13


24

NO

BOBOT NILAI

PENILAIAN INDEKS RB

100

Penilaian Mandiri Kemendag % 85.93

Penilaian KemenPan & RB % 61.26

Tabel 16. Matrik Hasil Penilaian Reformasi Birokirasi Tahun 2014

b.

Tahun 2015 Untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan

Tahun 2014, pada bulan April 2015 Kementerian Perdagangan melakukan PMPRB berdasarkan Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2014, dimana sebelumnya telah dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 oleh Kemenpan dan RB dalam rangka kenaikan tunjangan kinerja. Berikut hasil penilaian RB Kemendag pada tahun 2015:

NO

PENILAIAN

BOBOT NILAI

Penilaian KemenPan & RB (dalam rangka kenaikan tunkin periode Okt 2014 Maret 2015) %

Penilaian Mandiri Kemendag Tahun April 2015 %

1 2 3 4 5 6 7 8

PROSES Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik TOTAL NILAI PROSES

5 5 6 5 15 6 12 6 60

3.68 3.13 2.82 3.6 10.92 4.15 7.21 4.25 39.75

73.64 62.5 47.06 71.9 72.79 69.13 60.1 70.76 66.25

4.7 5 5 4.88 13.89 5.58 10.18 4.31 53.54

93.93 100 83.33 97.53 92.63 93 84.85 71.84 89.23

1 2 3

HASIL Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik TOTAL NILAI HASIL

20 10 10 40

14.34 8.09 7.8 30.23

71.67 80.93 78 75.57

14.32 8.08 7.5 29.9

71.61 80.75 75 99.66

INDEKS RB

100

69.98

83.44

Tabel 17. Matrik Hasil Reformai Birokrasi Tahun 2015

Dari pelaksanaan PMPRB Kementerian Perdagangan tahun 2013-2014 dapat terlihat adanya peningkatan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti terlihat pada tabel perbandingan nilai PMPRB berikut:


25

2014 NO

1

PENILAIAN PROSES Manajemen Perubahan

Penilaian Mandiri Kemendag %

Penilaian KemenPan & RB %

2015 Penilaian Penilaian KemenPan & Mandiri RB Kemendag % %

5

4.7

93.93

3.57

71.4

3.68

73.64

4.7

93.93

BOBOT NILAI

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5

5

100

2.71

54.2

3.13

62.5

5

100

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6

6

100

2.82

47

2.82

47.06

5

83.33

4

Penataan Tatalaksana

5

4.88

97.53

3.47

69.4

3.6

71.9

4.88

97.53

15

14.49

96.63

6.87

45.8

10.92

72.79

13.89

92.63

6

6

100

2.65

44.17

4.15

69.13

5.58

93

12

10.68

89.03

6.53

54.42

7.21

60.1

10.18

84.85

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6

4.44

73.94

3.39

56.5

4.25

70.76

4.31

71.84

TOTAL NILAI PROSES

60

56.19

93.64

32.01

53.35

39.75

66.25

53.54

89.23

20

14.17

70.84

14.28

71.4

14.34

71.67

14.32

71.61

10

8.08

80.75

7.87

78.7

8.09

80.93

8.08

80.75

10

7.5

75

7.1

71

7.8

78

7.5

75

TOTAL NILAI HASIL

40

29.75

74.36

29.25

71.13

30.23

75.57

29.9

99.66

INDEKS RB

100

5 6 7 8

1 2 3

Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan

HASIL Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik

85.93

61.26

69.98

83.44

Tabel 18. Matrik Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendag 2014-2015

3. Rekomendasi dari KemenPAN-RBMengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasidi Kementerian Perdagangan a. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi diperlihatkan dari nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh Kementerian Perdagangan tahun 2014 sebesar 73,16 (B) yang berarti pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan dari pimpinan secara langsung pada saat melakukan penyusunan renstra, perjanjian kinerja, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja yang akan dicapai. Kemudian, hasil penilaian kinerja individu hendaknya dijadikan dasar bagi pengembangan karir individu dan pemberian reward. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

26

Sedangkan terhadap upaya peningkatan kapasitas organisasi, Kementerian Perdagangan telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB sebelumnya, yaitu dengan melaksanakan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi yang ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. Namun, saat ini hasilnya masih dalam proses perubahan organisasi pada Deputi Kelembagaan Kementerian PAN-RB Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Kementerian Perdagangan agar segera mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku instansi yang telah ditetapkan. b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sebelumnya terkait dengan penguatan

pengawasan

di

lingkungan

Kementerian

Perdagangan

telah

ditindaklanjuti. Beberapa hal masih perlu menjadi perhatian, antara lain: 1) Melakukan evaluasi berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system, serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut dengan segera. 2) Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan formal 3) Melanjutkan penerapan SPIP ke tahapan selanjutnya 4) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada Menteri PANRB. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah cukup baik. Dari hasil survei eksternal kualitas pelayanan, laporan indeks kepuasan masyarakat tahun 2014 meneunjukkan angka 3,12 (skala 4). Beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah diberikan, dimana hasil dari evaluasi tersebut akan dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pemberian pelayanan Kementerian Perdagangan kedepannya.


Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan • ARAH REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 • SASARAN REFORMASI BIROKRASI • UKURAN KEBERHASILAN • AREA PERUBAHAN • QUICK WINS 2015 – 2019 • MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


Agenda Reformasi BirokrasiKementerian Perdagangan I. Arah Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 Pelaksanaan reformai birokrasi 2015 - 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut : 1.

NAWACITA Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu : a.

penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi;

2.

b.

rekstrukturisasi kelembangaan yang cenderung gemuk;

c.

menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara;

d.

berkomitmen membrantas korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara;

e.

melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

Agenda Pembangunan Nasional Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :

3.

a.

membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan

b.

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015 - 2019 Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain : a.

Lemahnya penegakan hukum;

b.

Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;

c.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah;

d.

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;

e.

Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien;

f.

Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi;

g.

Penerapan e-government belum merata;

h.

Integritas PNS yang masih rendah;

i.

Kualitas pelayanan publlik masih rendah.


29

4.

Pengarusutamaan 2015 - 2019 Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui: a.

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public;

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

c.

Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;

d.

Peningkatan kualitas pelayanan public.

II. Sasaran Reformasi Birokrasi Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019) yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 1)

Birokrasi yang bersih dan akuntabel, meliputi : a.

Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;

b.

Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;

c.

Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja;

d.

Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa;

2)

Birokrasi yang efektif dan efisien, meliputi : a.

Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya;

b.

Penataan

kelembagaan

instansi

pemerintah

yang

tepat

ukuran,

tepatfungsi, dan sinergis; c.

Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government;

d.

Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat; ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

30

e.

Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;

f.

Peningkatan kualitas kebijakan publik;

g.

Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;

3)

h.

Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;

i.

Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi : a.

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;

b.

Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public.

III. Ukuran Keberhasilan Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Sasaran

Indikator 1.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. 3. 4.

5.

1.

Birokrasi yang efektif dan efisien

2. 3.

Opini WTP Atas Laporan Keuangan a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten d. Kota Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP) a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/ Kota Penggunaan EProcurementterhadap Belanja Pengadaan Indeks Reformasi BirokrasiRata-Rata Nasional a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/ Kota Indeks Profesionalitas ASN Indeks e-Government Nasional a. K/L b. Provinsi c. Kabupaten/ Kota

Satuan

Baseline

Target 2019

% % % % Skor 1 - 5

74 53 18 33 1

95 85 60 65 3

Skor 1 - 5

1

3

% % %

39,3 27,3 30

85 75 50

%

30

80

Skor 1 - 100 Skor 1 - 100 Skor 1 - 100 Skor 1 - 100

47 NA NA 76

75 60 45 86

Skor 0 - 4 Skor 0 - 4 Skor 0 - 4

2,66 2,2 2,2

3,4


31

Sasaran

Indikator 1.

Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas

2. 3.

Indeks Integritas Nasional a. Integritas pelayanan Publik (Pusat) b. Integritas pelayanan Publik (Daerah) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU PelayananPublik (Zona Hijau) a. K/L b. c.

Satuan

Baseline

Target 2019

Skor 0 - 10

7,22

9

Skor 0 - 10

6,82

8,5

%

80

95

%

K: 64; L:15 50 5

% %

Provinsi Kabupaten/ Kota

100 100 80

Tabel 19. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

IV. Area Perubahan Reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui programprogram yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pada pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 - 2019, sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 11 tahun 2015, ada beberapa perubahan nomenklatur area perubahan, yaitu :

DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

2015 - 2019

1. ORGANISASI

1.

MENTAL APARATUR

2. TATALAKSANA

2.

PENGAWASAN

3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. 4. 5. 6. 7.

AKUNTABILITAS KELEMBAGAAN TATALAKSANA SDM APARATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8.

PELAYANAN PUBLIK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET) APARATUR

Tabel 20. Matrik Perbedaan Nomenklatur Area Perubahan


32

I.

Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan) Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan

dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan padaperubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparaturdiharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Di Kementerian Perdagangan area perubahan mental aparatur dilaksanakan oleh program kerja (pokja) Manajemen perubahan, yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Sasaran

1. Meningkatnya integritas aparatuMeningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; 2. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi BirokrasiMeningkatnya profesionalisme aparatur; 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan meningkatnya kepuasan masyarakatMeningkatnya kepuasan masyarakat Kegiatan 1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi 2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I 3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik 4) Pencanangan Budaya kerja positif 5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan 6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kemendag 7) Pelaksanaan Public Campaign Indikator 1. Hasil survei pengetahuan nilai-nilai Keberhasilan Integritas 2. Survey Kepuasan Masyarakat Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir]

Tabel 21. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Manajemen Perubahan

II.

Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan) Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya

adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

33

menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Penguatan

pengawasan

bertujuan

untuk

meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kementerian Perdagangan. Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas APIP; 2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 3. Meningkatnya opini WTP-BPK; 4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi. Kegiatan 1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan; 2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan; 3) Pelaksanaan audit berbasis Risik; 4) Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal; 5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi; 6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM; 7) Penanganan pengaduan masyarakat; 8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS); 9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 10) Reviu Laporan Keuangan; 11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L). Indikator 1. Indeks anti Gratifikasi Keberhasilan 2. Indeks benturan kepentingan 3. Opini WTP dari BPK Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 22. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penguatan Pengawasan

III. Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali

menjadi pertanyaan

masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas

yang

dapat

mendorong

birokrasi

lebih

berkinerja

dan

mampu

mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Program yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


34

Sasaran

1.

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; 2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur; 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi; 2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja; 3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; 4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/Lembaga; 5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka; 6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja; 7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu berbasis teknologi informasi; 8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (Pelatihan Operator/ Admin); 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP; 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan. Indikator 1. Nilai SAKIP Keberhasilan 2. Opini WTP dari BPK Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 23. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

IV. Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi) Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanandan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodalpada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan penguatan organisasi di Kementerian Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Adapun program-program yang dibuat oleh Pokja Organisasi ingin mencapai tujuan tersebut, dengan detail kegiatan sebagai berikut:


35

Sasaran

1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; 2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah; 3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan. Kegiatan 1) Penataan Kelembagaan; 2) Penyusunan Instrumen Evaluasi kelembagaan; 3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi); 4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan; 5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN; 6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan; 7) Penyempurnaan desain kelembagaan; 8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD); 9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang sesuai dengan UU 23/2014); 10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan Dinas dan Kemendagri atau instansi terkait); 11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan Kemendag dengan Lembaga di daerah; 12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural. Indikator 1. Terwujudnya Kementerian Perdagangan Keberhasilan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan lembaga lain 2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 24. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

V.

Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana) Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga

sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, dan kurang kreatif pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Pokja penataan tatalaksana membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, seperti penjelasan di bawah ini:


36

Sasaran

1.

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government; 2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement); 3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; 4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan 1) Review Bisnis Proses; 2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja; 3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi; 4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di Kemendag; 5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses birokrasi; 6) Evaluasi penerapan e-government; 7) Sosialisasi e-procurement dan e-catalog; 8) Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog; 9) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan; 10) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif; 11) Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses; 12) Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan; 13) Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional; 14) Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian Perdagangan; 15) Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan; 16) Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan; 17) Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat kementerian Perdagangan; 18) Monitoring dan Evaluasi; 19) Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Indikator  70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai Keberhasilan dengan SOP yang berlaku  Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 25. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penataan Tatalaksana

VI. SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur) Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan


37

pelayanan di Kementerian Perdagangan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDMyang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Pokja penataan sistem manajemen SDM aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang berbasis Merit. Sasaran

Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan Kegiatan

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Perencanaan kebutuhan pegawai ASN Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan Kebijakan pemanfaatan assessment center (jangka menengah) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

Indikator Keberhasilan

Indeks Profesionalitas ASN Rencana Aksi & Renca Kerja

[Terlampir]

Tabel 26. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

VII. Penataan Peraturan dan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan) Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintah yang belum optimal adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Pokja penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

38

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sasaran

1. 2.

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Kegiatan 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan; 2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan; 3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan); 4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan). Indikator 1. Meningkatnya kualitas regulasi yang Keberhasilan melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih 2. Indeks RB di bidang penataan peraturan dan perundang-undangan meningkat Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 27. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotanmasyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belumsepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sasaran

1. 2.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan public.


39

Kegiatan

1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online; 2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE; 3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor; 4) Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi Publik; 5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website; 6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi; 7) Meningkatkan layanan website PPID; 8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pelayanan informasi Publik; 9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan; 10) Meningkatkan layanan Website Kemendag dengan bekerjasama dengan Pusdatindag; 11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kemendag; 12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik; 13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online; 14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online; 15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008; 16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online; 17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis; 18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis; 19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi; 20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV; 21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV; 22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan); 23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan; 24) Evaluasi Penanganan Pengaduan; 25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV; 26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV; 27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu; 28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe; 29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang; 30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas; 31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK); 32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE kemendag;


40

33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat; 35) Tindak Lanjut Hasil SKM. Indeks Indeks SKM Keberhasilan Rencana Aksi & Rencana Kerja [Terlampir] Tabel 28. Matrik Sasaran, Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

V. QUICK WINS 2015 -2019 Seperti program quick wins periode sebelumnya, program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Kementerian PAN & RB mengarahkan tema besar quick wins, yaitu: 1. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara; 2. Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel; 3. Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan, Kompetitif, Berintegritas dan Berbasis Merit; 4. Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN; 5. Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memperkuat Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi; 6. Penguatan Pelayanan Publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); 7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/Pemda Yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja; 9. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri. Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2

41

pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Pada Tahun 2015 ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Program Unggulan Quick Wins, yaitu : No

Unit

Nama Layanan

Sebelum Quick Wins

Setelah Quick Wins

1.

Dit. Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor

Pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, yaitu pemrosesan dokumen pelengkap pabean untuk impor UTTP

Diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW)

2.

Biro Pasar Fisik Pemrosesan Persetujuan dan Jasa, Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudangsecara manual

Pola permohonan yang sebelumnya manual menjadi online.

Tabel 29. Program Quick Wins Tahun 2015

VI. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan serta pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik pula. Pertama, perlu dibentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya, yaitu 2010 – 2014, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tugas-tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Ketua Tim Pengarah

Menteri Perdagangan

Sekretaris Tim Pengarah Tugas Tim Pengarah

Sekretaris Jenderal Kemendag 1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi serta menetapkan Road Map; 2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;


42

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan. Tabel 30. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kemendag

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satupejabat eselon II.Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka unit kerja dimaksud juga sebaiknya membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Ketua Tim Pelaksana

Sekretaris Jenderal Kemendag

Sekretaris Tim Pelaksana

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Tugas Kelompok Kerja

1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah; 2. Merumuskan quick wins; 3. Merancang rencana manajemen perubahan; 4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins; 5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map; 6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. 8. Menjadi agen perubahan.

Tugas dari Unit Kerja 1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang (dalam pelaksanaan menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masingreformasi birokrasi) masing unit kerja; 2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasimempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor Quick Wins; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tabel 31. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemendag


Monitoring dan Evaluasi


44

Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan secara umum cukup baik namun masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai aspek/bidang di tahun selanjutnya. Untuk itu diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan secara berkelanjutan. I.

Monitoring Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan

dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilakukan dalam dua (2) tingkatan, yaitu : 1.

Pada lingkup unit kerja, monitoring dilakukan melalui : a.

Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit yang melaksanakan program Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuain yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

b.

Pertemuan dengan pimpinan unit untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

c.

Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

d.

Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan road map dan realisasinya;

e.

Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.


45

2.

Pada lingkup tingkat Kementerian, monitoring dilakukan melalui : a.

Pertemuan rutin Tim Pengarah;

b.

Pertemuan rutin Tim Pelaksana;

c.

Pertemuan rutin Kelompok Kerja;

d.

Pelaksanaan PMPRB.

II. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan dalam rentang waktu enam bulanan (per semester) dan tahunan, dengan tujuan untuk : 1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan; 2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu; 3. Menentukan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi; 4. Memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.


46

Penutup


47

Penutup

R

eformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi Kementerian Perdagangan dan seluruh komponennya untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Kementerian Perdagangan harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi yang diharapkan akan dapat tercapai. Kementerian Perdagangan hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Diharapkan dengan adanya Road Map reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Kementerian Perdagangan dan masyarakat umum.


Lampiran


49


50


51


52


53


RENCANA AKSI POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN Koordinator : Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Hasil Yang Diharapkan 1.

Meningkatnya integritas aparatur

Kegiatan 1)

Penguatan Tim Reformasi Birokrasi

2)

Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I

3)

Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik

Indikator Output 1. Tim Pokja Reformasi Birokrasi yang telah tersosialisasi dan terkomunikasikan dengan baik 2. Program kerja Tim yang disosialisasikan seluruh pimpinan kemendag menerima notulen hasil rapat Jumlah isu yang dibahas Jumlah isu yang dibahas

4)

2.

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5)

6)

Pencanangan Budaya kerja positif

Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kemendag

Tahun Outcome Prosentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi

Prosentase Unit yang menindaklanjuti hasil rapat Persentase unit yang menghadiri

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pusat Penanganan Isu Strategis

Setiap hari pukul 08.30

Persentase unit yang menghadiri Disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kemendag

1. SK Role Model, SK Agent of change tahunan 2. Workshop untuk calon agent of change

prosentase agen perubahan yang mengikuti pelatihan agen perubahan

- Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pusat Penanganan Isu Strategis

1. Rapat-rapat persiapan 2. Pelaksanaan Sosialisasi 3. Evaluasi hasil sosialisasi

>50% pegawai kantor pusat tersosialisasi

1. Rapat-rapat persiapan 2. Pelaksanaan Sosialisasi 3. Evaluasi hasil sosialisasi

>50% pegawai unit di daerah tersosialisasi

- Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Hubungan Masyarakat

1. Pukul 08.30, dan 2. Pukul 17.00/17.30

1

Biro Umum Biro Umum

Indikator Hasil Yang Diharapkan

3.

Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan meningkatnya kepuasan masyarakat

Kegiatan

7)

Pelaksanaan Public Campaign

Output

Tahun Outcome

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

1. Rapat-rapat persiapan 2. Sosialisasi survey 3. Pelaksanaan survey

>60% pegawai mengikuti survey


1. Penyusunan editorial plan 2. Konsolidasi tim 3. Pengumpulan bahan 4. Verifikasi bahan 5. Editing 6. Rilis materi 1. Pengumpulan bahan 2. Verifikasi bahan 3. Editing 4. Rilis materi

1. 1 news letter 2. Fanpage dan website terupdate

- Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Hubungan Masyarakat

1. Melalui videotron 2. TV Internal

Pusat Penanganan Isu Strategis

2

RENCANA AKSI POKJA PENGUATAN PENGAWASAN Koordinator : Sekretaris Inspektorat Jenderal Hasil Yang Diharapkan 1.

Meningkatnya kapasitas APIP

Kegiatan 1)

Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan

2)

Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan Pelaksanaan audit berbasis Risiko

3)

2.

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indikator

Tahun

Output Jumlah laporan pelaksanaan Workshop SPIP Jumlah Peraturan/Keputusan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan Jumlah unit Es 1 yang memiliki peta resiko Jumlah laporan monev SPIP sebagai sarana Jumlah laporan tahunan monev pembekalan APIP Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan tahunan Monitoring Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

Outcome Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang memahami SPIP Tingkat kematangan implementasi SPIP Kementerian Perdagangan

Jumlah Rekomendasi strategis untuk bahan masukan Pimpinan Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

Set. ItJen

Indeks anti Gratifikasi

Set. ItJen

Jumlah Auditor bersertifikat Ahli

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Set. ItJen

Set. ItJen

4)

Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

5)

Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi

Laporan Monitoring Gratifikasi Kemendag

6)

Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM

Jumlah unit yang memperoleh kategori WTA

7)

Penanganan pengaduan masyarakat

Laporan Pemantauan Penangangan aduan masyarakat

Tingkat Kepuasan penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani

Set. ItJen

8)

Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS)

Laporan Pelaksanaan WBS

Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani

Set. ItJen

3

Jumlah unit yang ditetapkan memenuhi kategori ZI

Set. ItJen

Set. ItJen

Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan

Indikator

9)

Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Output Laporan Pemantauan Benturan Kepentingan Kemendag

Outcome Indeks benturan kepentingan

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Set. ItJen

3.

Meningkatnya opini WTPBPK

10)

Reviu Laporan Keuangan

LK yang sesuai dengan SAP

Opini WTP dari BPK

Set. ItJen

4.

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

11)

Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

Persentase kesesuaian RKA-K/L Kemendag yang sesuai dengan peraturan berdasarkan hasil reviu

Persentase Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan realisasinya

Set. ItJen

4

RENCANA AKSI POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS APARATUR Koordinator : Kepala Biro Keuangan Hasil Yang Diharapkan 1.

2.

Kegiatan

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

1)

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

2)

Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja

Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3)

Indikator Output

Tahun Outcome

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

Renstra, Renja, anggaran, perjanjian kinerja, LAPKIN, serta evaluasi pelaksanaan SAKIP Dokumen review pedoman SAKIP

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan

Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

Laporan kinerja organisasi triwulanan (EMON), Laporan evaluasi kinerja triwulanan berbasis BSC, dan terpantaunya capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja

Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Puspitra - Roganpeg

4)

Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/Lembaga

Dokumen IKP dan evaluasi Indikator Kinerja Program

Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

5)

Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka

Terunggahnya dokumen LAKIP pada website Kemendag (e-filing)

Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja Kementerian

Biro Perencanaan

6)

Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

Dokumen evaluasi ketelusuran anggaran

7)

Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu berbasis teknologi informasi

Dokumen perjanjian kinerja eselon I dan eselon II, dan SKP tahunan individu

Tertelusurnya/ tercerminnya kinerja organisasi dengan kinerja individu

Sistem kinerja organisasi dan sistem kinerja individu yang sudah terintegrasi (cascading jabatan)

Terintegrasinya Sistem kinerja organisasi dan sistem kinerja individu

5

Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Biro Perencanaan

- Biro Perencanaan - Roganpeg

Hasil Yang Diharapkan 3.

4.

Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Kegiatan

Indikator Output

Tahun Outcome

8)

Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (Pelatihan Operator/ Admin)

Pelaporan pelaksanaan pelatihan operator dan admin

Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

9)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP

Laporan monitoring SKP

Meningkatnya kinerja aparatur

10)

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan dan BMN Semesteran dan Tahunan Kementerian

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian

6

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab - Biro Perencanaan - Roganpeg Roganpeg - Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Koordinator : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Hasil Yang Diharapkan 1.

Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain

Kegiatan 1)

Penataan Kelembagaan

2)

Penyusunan Instrumen Evaluasi kelembagaan Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan

3) 4)

5) 6) 7) 2.

Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah

8) 9) 10)

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan

Indikator Output

Tahun Outcome

Laporan Penyempurnaan Struktur Organisasi Instrumen Evaluasi Kelembagaan Kajian rekomendasi penyempurnaan organisasi SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan ABK, Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan serta Penetapan Kelas dan Grading jabatan Laporan Hasil ABK, Infojab, dan Formasi Pegawai Laporan hasil review

Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan lembaga lain

Terwujudnya kebijakan tentang manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM Terwujudnya acuan bagi pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai ASN guna meningkatkan kinerja aparatur

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian


Penyempurnaan desain kelembagaan Review Pembagian kewenangan (melalui FGD)

Laporan Penyempurnaan

Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang sesuai dengan UU 23/2014) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan Dinas dan Kemendagri atau instansi terkait)

Laporan Penataan Kelembagaan


Laporan Koordinasi dan Sosialisasi


Laporan Review

Terwujudnya sinergitas Kementerian Perdagangan dengan pemerintah daerah

7

Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian


Kegiatan 11)

3.

Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan;

12)

Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan Kemendag dengan Lembaga di daerah Penguatan Kelembagaan Non Struktural

Indikator Output

Tahun Outcome

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Laporan Penguatan Kelembagaan Non Struktural

8

2015

2016

2017

2018

2019


Terwujudnya penguatan lembaga non struktural yang mendukung bidang perdagangan


RENCANA AKSI POKJA PENATAAN TATALAKSANA Koordinator : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Hasil Yang Diharapkan

1. Meningkatnya penerapan

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis eGovernment

Kegiatan

2.

3.

Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja (70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku) Meningkatnya penerapan sistem berbasis egovernment


Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara transparansi

Pusat Data dan Sistem Informasi Pusat Data dan Sistem Informasi Biro Umum

Dokumen Bisnis Proses yang disempurnakan sesuai dengan bisnis proses

2)

Audit Sistem dan Prosedur Kerja

Dokumen hasil Audit dan Sisdur

3)

Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

Dokumen review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

4)

Menyusun kebijakan implementasi e-government di Kemendag Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses birokrasi Evaluasi penerapan e-government Sosialisasi e-procurement dan ecatalog Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan

Laporan Master Plan E-gov Kemendag

8) 9)

10)

Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif

11)

Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses

Penanggung Jawab

Outcome

Review Bisnis Proses

6) 7)

Tahun

Output

1)

5)

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Indikator

Laporan Evaluasi E-government Laporan pelaksanaan sosilasisasi e- catalog dan e-procerument Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis eprocurement dan e-catalog 1. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang dapat digunakan sebagai dasar penyusutan Arsip, 2. NSPK e-arsip jadwal retensi arsip substanstif NSPK e-arsip klasifikasi arsip substanstif Klasifikasi keamanan dan akses yang nantinya digunakan sebagai standar penelusuran arsip dalam aplikasi E-arsip (NSPK e-arsip klasifikasi keamanan dan akses)

9

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

2015

2016

2017

2018

2019

Pusat Data dan Sistem Informasi

Biro Umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

Biro Umum


Kegiatan

Implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik

Output

Tahun Outcome

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

12)

Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan

Dokumen Rencana/ Asumsi dasar kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia pengelola E-arsip

Biro Umum

13)

Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian Perdagangan

Dokumen Aktualiasasi pendataan fisik arsip di unit kearsipan Jaringan yang mampu menyediakan akses Earsip bagi unit-unit kerja di Kementerian Perdagangan

Biro Umum

15)

Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi Earsip Kementerian Perdagangan

Laporan pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem

16)

Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan

Penggunaan internal sebagai referensi penggunaan, sebelum aplikasi resmi di launching

Biro Umum

17)

Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat kementerian Perdagangan

Sistem Aplikatif yang dapat digunakan dalam lingkup Kementerian Perdagangan

Biro Umum

18)

Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dan perbaikan pengembangan sistem aplikasi E-arsip

Biro Umum

19) Penguatan Penerapan Undang-

Laporan Penguatan Penerapan Undangundang Keterbukaan Informasi Publik

Set. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

14)

4.

Indikator

undang Keterbukaan Informasi Publik

10

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

Biro Umum

Biro Umum

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Koordinator : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Hasil Yang Diharapkan Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

Kegiatan 1)

Perencanaan kebutuhan pegawai ASN a. Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN c.

2)

Tahun

Output

Outcome

sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN rencana kebutuhan pegawai ASN

terpenuhinya perhitungan perencanaan kebutuhan pegawai ASN

2015

2016

2017

2018

2019


laporan monitoring dan evaluasi implementasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi a.

3)

Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

Indikator

kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi b. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi c. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan laporan monitoring dan evalutasi sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan implemenasi kebijakan sistem dan berbasis kompetensi rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan kebijakan sistem promosi secara sistem promosi secara terbuka terbuka b.

Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

Evaluasi terhadap Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan

laporan evaluasi implementasi kebijakan sistem promosi

11

Pegawai ASN yang kompeten


pelaksanaan sistem promosi secara terbuka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku



Indikator

Kegiatan 4)

b. c.

6)

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center Penerapan dan pemanfaatan assessment center Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center

kebijakan pemanfaatan assessment center laporan hasil assessment

laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan assessment center Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan penilaian kinerja pegawai penilaian kinerja pegawai b. Penerapan kebijakan penilaian kinerja laporan hasil penilaian kinerja pegawai pegawai c. Monitoring dan evaluasi kebijakan laporan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan reward dan punishment reward dan punishment berbasis kinerja berbasis kinerja b.

7)

Outcome

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

Kebijakan pemanfaatan assessment center ( jangka menengah) a.

5)

Output

Tahun


pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


terlaksananya skema reward dan punishment bagi seluruh pegawai ASN dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku


laporan hasil pelaksanaan reward dan punishment berbasis kinerja c. laporan monitoring dan evaluasi implementasi reward dan punishment berbasis kinerja Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Pembangunan/ pengembangan sistem sistem informasi ASN implementasi sistem informasi informasi ASN ASN di lingkungan Kementerian b. Penerapan kebijakan sistem laporan hasil penerapan kebijakan sistem Perdagangan c.

Penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja Monitoring dan evaluasi kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

pemanfaatan assessment center untuk pengembangan dan penilaian pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan

Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

laporan monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengkaderan pegawai ASN

12



Kegiatan 8)

9)

10)

Indikator Output

Tahun Outcome

Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan sistem pengkaderan pegawai kaderisasi pegawai ASN di sistem pengkaderan pegawai ASN ASN lingkungan Kementerian Perdagangan b. Penerapan kebijakan sistem laporan penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN pengkaderan pegawai ASN c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem laporan monitoring dan evaluasi pengkaderan pegawai ASN implementasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan pemanfaatan /pengembangan terciptanya data base profil pemanfaatan/pengembangan data base data base profil kompetensi calon dan kompetensi calon dan pejabat profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pejabat tinggi ASN tinggi ASN yang dapat digunakan ASN dalam manajemen SDM b. pemanfaatan dan pengembangan data laporan pemanfaatan dan base profil kompetensi calon dan pejabat pengembangan data base kompetensi tinggi ASN calon dan pejabat tinggi ASN c. Monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan/pengembangan data base pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN ASN Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan a. Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lulusan diklat yang kompeten pengendalian kualitas diklat di lingkungan lingkungan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan b. Penerapan kebijakan pengendalian laporan penerapan pengendalian kualitas kualitas diklat di lingkungan Kementerian diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan Perdagangan c.

Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

laporan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan

13

2015

2016

2017

2018

2019



Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan


Kegiatan

Indikator

b.

Penerapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

Output laporan penerapan kebijakan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

c.

Monitoring dan evaluasi kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

laporan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

14

Tahun Outcome tercapainya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

RENCANA AKSI POKJA PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Koordinator : Kepala Biro Hukum Hasil Yang Diharapkan 1.

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2.

Kegiatan

Indikator Output Tersusunnya Daftar Peraturan perundangundangan

Outcome Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

1)

Inventarisasi Peraturan Perundangundangan di bidang perdagangan

2)

Evaluasi Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan

Tersusunnya 1 Laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

3)

Penyusunan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan)

Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan

Biro Hukum

Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan

Biro Hukum

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

4)

15

Biro Hukum

Biro Hukum

RENCANA AKSI POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Koordinator : Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Hasil Yang Diharapkan 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Kegiatan 1)

Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online

2)

Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE

3)

Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

4)

Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi Publik

Indikator

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

Output Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online Persentase peningkatan pengguna Sistem Perizinan On Line (INATRADE) 623 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir

Outcome Meningkatnya layanan perijinan di bidang perdagangan luar negeri yang dapat dilayani secara online Meningkatnya kemudahan dan pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha Meningkatnya kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

a. SK Mendag tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan lebih efektif

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Biro Hubungan Masyarakat

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor

b. SK Mendag tentang Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 5)

Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

Dokumen Informasi Publik

Kemudahan akses dokumen informasi publik

Biro Hubungan Masyarakat

6)

Merevisi SOP Pelayanan Informasi

Dokumen SOP Pelayanan Informasi yang direvisi

Terdapatnya acuan atau pedoman pelayanan informasi


7)

Meningkatkan layanan website PPID

Dokumen laporan pembaruan website PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi menjadi semakin cepat dan mudah


16


Kegiatan 8)

Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pelayanan informasi Publik

9)

Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan Meningkatkan layanan Website Kemendag dengan bekerjasama dengan Pusdatindag

10) 11)

Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kemendag

12)

Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik

13)

Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online

14)

Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008

15)

Indikator Output Dokumen hasil pembahasan

Outcome Pelayanan informasi publik dapat distandardisasi dan ditingkatkan

Dokumen rekomendasi pembaruan website Kemendag Dokumen usulan sinergi website-website Eselon I

Mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan Mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha

Jumlah penambahan ruang lingkup kemampuan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi Jumlah Presentase Kepuasan Pelanggan selaku pelaku usaha Jumlah Pelayanan perizinan UTTP secara online Jumlah pelayanan perizinan UTTP telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

16)

Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

Tersedia perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

17)

Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

18)

Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

Website pelayanan kalibrasi yang dapat diakses oleh masyarakat Sertifikat akreditasi Lab Kal berdasar ISO 17025 oleh KAN

17

Terselenggaranya pelayanan perizinan UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Biro Hubungan Masyarakat Seluruh anggota Pokja Biro Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Dit. Metrologi Dit. Metrologi

Dit. Metrologi

Sistem informasi pelayanan dapat mudah di akses oleh masyarakat melalui website Sertifikat akreditasi dapat dipertahankan dengan ruang lingkup akreditasi yang semakin bertambah

Dit. Metrologi Dit. Metrologi


Kegiatan

Indikator

Tahun

19)

Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Output Sertifikat ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Outcome Memberikan jaminan pengukuran kepada pelanggan dan pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan

20)

Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV

Perangkat sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV

Memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada pelanggan yang akan mendaftar untuk mendapatkan layanan Direktorat Metrologi

Dit. Metrologi

21)

Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV

Aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan kalibrasi sesuai standar pelayanan yang ada

Dit. Metrologi

22)

Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan)

Dokumen pengaduan pelanggan

Memberikan pelayanan yang bak kepada pelanggan

Dit. Metrologi

23)

Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan

Dokumen pengaduan pelanggan

Menyelesaikan pengaduan sesuai SOP

Dit. Metrologi

24)

Evaluasi Penanganan Pengaduan

Dokumen evaluasi pengaduan pelanggan

Memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

Dit. Metrologi

25)

Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV

Aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV

Memberikan sarana pengaduan berbasis web kepada masyarakat terkait pelayanan kemetrologian yang sedang dan telah dilakukan oleh Direktorat Metrologi

Dit. Metrologi

18

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Dit. Metrologi


Kegiatan 26) 27)

28)

29)

Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang

Indikator

Tahun

Output Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP secara online Pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008 Tersedia sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe Jumlah persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang diterbitkan

Outcome Terselenggaranya pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Memperlancar perizinan pelaku usaha SRG

30)

Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

Perluasan pelaksanaan dan peningkatan transaksi Pasar Lelang Komoditas

31)

Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

Memberikan pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan

Jumlah penambahan jenis perizinan yang dilayani melalui sistem perizinan online

Peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang PBK

32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE kemendag

19

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Dit. Metrologi Dit. Metrologi

Dit. Metrologi

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI

Hasil Yang Diharapkan 2.

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

Kegiatan

Indikator Output

Tahun Outcome

33)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara periodik

34)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat

35)

Tindak Lanjut Hasil SKM

Dokumen Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kepuasan masyarakat

20

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik Pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Seluruh anggota Pokja Biro Hubungan Masyarakat

RENCANA AKSI POKJA MONITORING DAN EVALUASI Koordinator : Kepala Biro Perencanaan Hasil Yang Diharapkan Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

Kegiatan 1

Penyusunan Skema Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

2

Pemantauan dan evaluasi atas capaian kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan secara periodik.

Indikator Output 1 Dokumen (Skema /Metode Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan) 1 Dokumen (Pemantauan dan evaluasi program kerja pokja - pokja Reformasi Birokrasi secara periodik)

21

Outcome Terlaksananya Program Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang efesien dan efektif

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab Biro Perencanaan

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN TAHUN 2015 Koordinator: Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis NO 1.

HASIL YANG DIHARAPKAN 'Meningkatnya integritas aparatur

KEGIATAN 1)

Penguatan Tim Reformasi Birokrasi

2)

Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik

3)

4)

Pencanangan Budaya kerja positif

TAHAPAN AKTIVITAS a

Penyusunan draft SK Tim b Pengesahan SK Tim c Distribusi SK Tim

Pelaksanaan rapat pimpinan sesuai arahan Menteri Perdagangan a Pelaksanaan Focus Group Discussion untuk membahas isu terkini di hadiri oleh Es. 1 dan Es. 2 Kemendag dan pejabat Kementerian terkait. b Pelaksanaan Policy disscussion membahas kebijakan terkini dan sharing knowledge di hadiri oleh pejabat Es.1 dan Es.2 a Berdoa ketika mulai bekerja dan sebelum jam pulang melalui pengeras suara

INDIKATOR OUTPUT 1. Tim Pokja Reformasi Birokrasi yang telah tersosialisasi dan terkomunikasikan dengan baik 2. Program kerja Tim yang disosialisasikan seluruh pimpinan kemendag menerima notulen hasil rapat

OUTCOME Prosentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Organisasi dan Kepegawaian

Prosentase Unit yang menindaklanjuti hasil rapat Persentase unit yang menghadiri

Pusat Penanganan Isu Strategis

Jumlah isu yang dibahas

Persentase unit yang menghadiri


1. Pukul 08.30, dan 2. Pukul 17.00/17.30

Disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kemendag

Biro Umum

Jumlah isu yang dibahas

22


NO

HASIL YANG DIHARAPKAN

KEGIATAN b

2.

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

5)

Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkatperangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan

INDIKATOR

TAHAPAN AKTIVITAS

a

Mengumandangkan lagu mars perdagangan setiap pagi sebelum mulai bekerja melalui pengeras suara Penyiapan Draft SK

b c d

Pengesahan SK Rapat-rapat persiapan workshop

e

Penjaringan peserta workshop Pelaksanaan Workshop

f g

Assessment agent of change melalui pelaksanaan workshop

h

Penetapan agent of change

23

OUTPUT Setiap hari pukul 08.30

OUTCOME

1. SK Role Model, SK Agent of change tahunan 2. Workshop untuk calon agent of change

prosentase agen perubahan yang mengikuti pelatihan agen perubahan

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Umum


RENCANA KERJA POKJA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2015

HASIL YANG DIHARAPKAN 1.

Meningkatnya Kapasitas APIP

KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT

1)

Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan

a

Work Shop executive pejabat Eselon I dan II

Jumlah laporan pelaksanaan SPIP

b

Pemutakhiran Peraturan/Keputusan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan Pemetaan Resiko

Jumlah peraturan/keputussan terkait SPIP yang disusun/diterbitkan

c

2)

Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan

d

Monev Implementasi SPIP

a

Penjenjangan APIP lewat JFA Partisipasi dalam Workshop/Kongres AAIPI Monev Pembekalan APIP Pemutakhiran Pedoman audit berbasis risiko Pelaksanaan Audit berbasis Risiko Gelar Hasil Pengawasan Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK dan Itjen

b c

3)

Pelaksanaan audit berbasis Risiko

a b c

4)

Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

a

OUTCOME

1

2

3

4

Koordinator: Sekretaris Inspektorat Jenderal TAHUN 2015 PENANGGUNG 5 6 7 8 9 10 11 12 JAWAB

Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang memahami SPIP Tingkat kematangan implementasi SPIP Kementerian Perdagangan

Sekertaris Inspektorat Jenderal

Jumlah Auditor yang memiliki Sertifikat Ahli


Jumlah Rekomendasi strategis untuk bahan masukan Pimpinan


Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti


Jumlah Unit yang memiliki peta resiko Jumlah laporan monev SPIP sebagai sarana perbaikan SPIP Jumlah Auditor yang mengikuti penjenjangan JFA Jumlah Auditor yang ikut serta dalam Workshop/Kongres AAIPI Jumlah Laporan Monev Pembekalan APIP Jumlah Pedoman audit berbasis risiko Jumlah laporan audit berbasis risiko Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK dan Itjen

24


2.

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT

5)

Program Pengendalian gratifikasi

b Pemutakhiran TLHP dengan Itprov dan Kemendagri c Monitoring TLHP BPK dan Itjen a Komitmen Mendag mengenai Pencegahan Korupsi

Jumlah Laporan Pemutakhiran TLHP dengan Itprov dan Kemendagri Jumlah Laporan tahunan Monitoring TLHP Laporan Pelaksanaan Penandatangan Komitmen Pencegahan Korupsi

b Sosialisasi

Jumlah Laporan sosialisasi

c

Jumlah peserta yang menghadiri ToT Jumlah Keputusan Mendag tentang Pengengalian Gratifikasi di Kementerian Perdagangan Jumlah Keputusan Mendag tentang UPG Kementerian Perdagangan Laporan Monitoring Gratifikasi Kemendag

Workshop Executive/ToT

d Penyusunan/Pemutakhira n Draf Permendag tentang Gratifikasi e Pembentukan UPG f 6)

Wilayah Tertib Administrasi

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

a Juknis WTA

Jumlah Juknis WTA yg disempurnakan

b Sosialisasi

Jumlah unit Es II yang tersosialisasi

c

Jumlah unit Es II yang memperoleh predikat WTA

Pelaksanaan Penilaian

d Evaluasi Pelaksanaan Penilaian WTA

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penilaian WTA

25

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Sekertaris Inspektorat Jenderal

Indeks Anti Gratifikasi


Jumlah unit yang ditetapkan memenuhi kategori ZI



KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT

7)

8)

9)

Peningkatan kualitas aduan masyarakat

Wistleblowing System

Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

3.

Meningkatnya opini WTP - BPK

10)

Reviu Laporan Keuangan

4.

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

11)

Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

a Penanganan aduan

Jumlah Laporan penanganan aduan masyarakat

b Monitoring dan Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Laporan Pemantauan Penangangan aduan masyarakat

a Kampanye Whistleblowing System melalui Web b Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System c Monitoring dan evaluasi penanganan Whistleblowing System

Penayangan link WBS dalam web Kemendag

a Kampanye Benturan Kepentingan melalui Web

Penayangan sosialisasi benturan kepentingan dalam web Kemendag

Pemantauan Benturan b Kepentingan Kemendag

Laporan Pemantauan Benturan Kepentingan Kemendag

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kemendag Pelaksanaan Reviu draft RKA-KL Kemendag

TAHUN 2015 OUTCOME

Tingkat Kepuasan penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Sekertaris Inspektorat Jenderal

Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani

Jumlah Laporan Monev WBS Jumlah Laporan Monev WBS Indeks benturan kepentingan


LK yang sesuai dengan SAP

Opini WTP dari BPK

Persentase kesesuaian RKA-K/L Kemendag yang sesuai dengan peraturan berdasarkan hasil reviu

Persentase Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan realisasinya

Sekertaris Inspektorat Jenderal Sekertaris Inspektorat Jenderal

26

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Koordinator: Kepala Biro Keuangan NO


1.

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

TAHAPAN AKTIVITAS

KEGIATAN 1

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi

a

b c

2

Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja

Penyusunan Renstra (3 bulan setelah RPJMN ditetapkan) Penyusunan Renja Penyusunan anggaran Kemendag

INDIKATOR OUTPUT Dokumen Renstra

Dokumen Rencana Kerja

TAHUN 2015 OUTCOME Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB - Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan

Anggaran Kemendag

d

Penyusunan perjanjian kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Kemendag, Eselon I, Eselon II, Satker Mandiri, dan Dekon/TP/KDEI Taipei LAPKIN Kementerian, Unit Eselon I Eselon II, Satker Mandiri, dan Dekon/TP/KDEI Taipei

e

Penyusunan LAPKIN

f

Evaluasi pelaksanaan SAKIP

Dokumen evaluasi SAKIP Eselon I dan Eselon II secara berkala

a

Review pedoman SAKIP

Dokumen review pedoman SAKIP

27

Biro Perencanaan

NO 2.

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

KEGIATAN 3 Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Laporan kinerja organisasi triwulanan (EMON)

a.

Penyusunan Laporan kinerja organisasi triwulanan

b.

Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis BSC Kemendag

Terlaksananya pelaporan dan pemantauan Indikator kinerja berbasis BSC secara berkala (triwulanan)

c.

Monitoring capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja Penyusunan IKP Kemendag

Terpantaunya capaian kinerja individu bulanan melalui Sistem Penilaian Kinerja Dokumen IKP Kemendag Terevaluasinya pelaksanaan IKP Kemendag Terunggahnya dokumen LAKIP pada website Kemendag (e-filing) Dokumentasi evaluasi ketelusuran anggaran

4 Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/ Lembaga

a b

Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Program

5 Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka

a

6 Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

a

Dokumentasi LAKIP pada website Kemendag (efiling) Pengumpulan realisasi keuangan tiap Eselon I

b

Pengumpulan realisasi kinerja tiap Eselon I

c

Evaluasi

28

OUTCOME Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB - Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Puspitra - Roganpeg

Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP

- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Biro Perencanaan Biro Perencanaan

NO 3.

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

KEGIATAN 7

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester I Tahun Anggaran 2015

a

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester I Tahun Anggaran 2015

b

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester II Tahun Anggaran 2014

Laporan Keuangan dan BMN Kementerian periode Semester II Tahun Anggaran 2015

c

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan Kementerian periode Tahun Anggaran 2014

Laporan Keuangan dan BMN Tahunan Kementerian periode Tahun Anggaran 2015

29

OUTCOME Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB - Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Koordinator: Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian NO


1.

Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain

KEGIATAN 1)

Penyempurnaan Organisasi

INDIKATOR

TAHAPAN AKTIVITAS a.

Identifikasi dan analisis permasalahan

b.

konsultasi dalam rangka penentuan dasar hukum dan tata kerja unit kerja

c.

FGD guna persiapan pelaksanaan penyempurnaan organisasi

d.

Penyebaran form penyempurnaan unit kerja kepada masing – masing unit Eselon II koordinasi terkait usulan perubahan organisasi yang telah disampaikan, pemberian justifikasi dalam melakukan penyempurnaan, serta penyusunan naskah akademik penyempurnaan unit kerja

e.

f.

OUTPUT

OUTCOME

Laporan Penyempurnaan Struktur Organisasi


FGD penyusunan naskah akademik penyempurnaan organisasi

30

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


NO


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS g. h.

2)

Penataan Kelembagaan

3)

Evaluasi Kelembagaan (Evaluasi Kinerja Organisasi)

konsultasi bersama dengan narasumber guna persiapan penataan kelembagaan luar negeri

b.

Koordinasi / FGD dalam rangka pengumpulan dan analisa data terkait struktur organisasi perwakilan perdagangan di luar negeri Konsinyering / rapat-rapat pembahasan dan instansi terkait

d.

Pelaksanaan evaluasi dan Monitoring kelembagaan perwakilan perdagangan di luar negeri

e.

Penyusunan Laporan Persiapan

a. b.

c.

OUTPUT

OUTCOME

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB

Pembahasan dengan instansi terkait Penyusunan laporan

a.

c.

INDIKATOR

Workshop Organizational design and development

Laporan Penataan Kelembagaan

Kajian rekomendasi penyempurnaan organisasi

Pengembangan Model Evaluasi Kinerja Organisasi

31




NO


KEGIATAN 4)

Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan

INDIKATOR


Pembetukan panitia kegiatan, pembekalan panitia

b.

FGD : Pembahasan metode, keterkaitan unit-unit baik di dalam kota maupun di luar kota

c.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

d.

FGD : Penyampaian metode pelaksanaan, metode pengolahan data analisa Jabatan

e. f.

Inventarisasi Dokumen

g.

h. i.

OUTPUT SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan ABK, Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan serta Penetapan Kelas dan Grading jabatan

Pengolahan Data Konsinyering : Validasi hasil peta jabatan, dan uraian jabatan dari masing-masing unit. Hasil pengumpulan dan pengolahan data perlu dibahas lebih lanjut bersama unitunit terkait untuk mencapai kesepakatan antar unit. Sosialisasi Penyusunan laporan

32

TAHUN 2015 OUTCOME

Terwujudnya kebijakan tentang manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


NO


KEGIATAN 5)

6)

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan

INDIKATOR


Rapat Persiapan

b.

Penyusunan Formasi

c.

Workshop Formasi

d.

Penyusunan Laporan Akhir

a.

Pembetukan panitia kegiatan, pembekalan panitia

b.

FGD : Pembahasan metode ABK, keterkaitan unit-unit baik di dalam kota maupun di luar kota Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisa Beban Kerja FGD : Penyampaian metode pelaksanaan, metode pengolahan data analisa beban kerja Inventarisasi Dokumen analisa beban kerja Pengolahan Data Konsinyering : Validasi hasil Analisa Beban Kerja dari masing-masing unit.

c. d.

e. f. g.

h.

OUTPUT

OUTCOME

Laporan Hasil ABK, Infojab, dan Formasi Pegawai

Terwujudnya acuan bagi pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai ASN guna meningkatkan kinerja aparatur

Laporan hasil review

Penyusunan laporan

33

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN TATALAKSANA

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi NO 1.

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis eGovernment

KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS 1. Persiapan 2. Review Bisnis Proses 3. Audit (Monitoring dan Evaluasi) Sistem, dan Prosedur kerja 4. Penyusunan Laporan

INDIKATOR OUTPUT Pemutakhiran Bisnis Proses

1)

Review Bisnis Proses

2)

Audit Sistem dan Prosedur Kerja

3)

Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

Dokumen review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi

4)

Menyusun kebijakan implementasi egovernment di Kemendag

Laporan Master Plan E-gov Kemendag

Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja

34

PENANGGUNG JAWAB

TAHUN 2015 OUTCOME Peta Bisnis Proses dan Prosedur Operasional yang Efisien dan Efektif

Meningkatn ya penerapan sistem berbasis egovernment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Pusat Data dan Sistem Informasi

NO 2.

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

KEGIATAN 5)

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan

6)

Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional

TAHAPAN AKTIVITAS 1. Sosialisasi dan Bimbingan teknis Jadwal Retensi Arsip Substantif 2. Rapat Teknis dengan unit substantif terkait. 3. Rapat pembahasan dengan Arsip Nasional terkait draft JRA substantif hasil rapat teknis. 4. Penyusunan dan Pengajuan Draft JRA substantif ke Arsip Nasional. 5 Penyusunan draft peraturan permendag JRA Substantif Kementerian Perdagangan 1. Perencanaan pelaksanaan set up fisik arsip di pusat arsip Biro Umum 2. Rapat pelaksanaan dalam penentuan penyedia 3. Rapat pelaksanaan dengan penyedia 4. Proses pelaksanaan set up fisik. 5. Penyusunan Laporan

INDIKATOR OUTPUT 1. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang dapat digunakan sebagai dasar penyusutan Arsip, 2. NSPK e-arsip jadwal retensi arsip substanstif

Dokumen Aktualiasasi pendataan fisik arsip di unit kearsipan

35

OUTCOME Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Umum

Biro Umum

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Koordinator: Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan

KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

1 Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

a. Workshop evaluasi penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu bidang kemetrologian b. penyusunan kisi kisi soal Tes Kompetensi Bidang untuk jabatan fungsional tertentu bidang kemetrologian dan pengujian mutu barang a. Telah dilaksanakan pengisian pejabat tinggi pratama b. Persiapan pelaksanaan pengisian JPT Madya dan Pratama Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai

2 Sistem promosi

secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan

3 Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan 4 Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi

Penerapan sistem promosi secara terbuka

INDIKATOR OUTPUT

OUTCOME

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian

laporan hasil penilaian kinerja pegawai

laporan penerapan sistem promosi secara terbuka

36

pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pejabat yang kompeten

Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian


RENCANA KERJA POKJA PENATAAN PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN Koordinator : Kepala Biro Hukum HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; 2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

KEGIATAN Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan

TAHAPAN AKTIVITAS 1

Mengumpulkan Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ditetapkan

Melakukan inventarisasi Peraturan Menteri Perdagangan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan

INDIKATOR OUTPUT Tersusunnya Daftar Peraturan perundang-undangan

2

1

2

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang Evaluasi terhadap Permendag Nomor 74/MDAG/PER/12/ 2012 tentang Alat, alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor

1. Mengumpulkan peraturan yang akan dievaluasi 2. Membuat kuesioner 3. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan

Tersusunnya 1 Laporan hasil evaluasi peraturan perundangundangan di bidang perdagangan Tersusunnya laporan hasil evaluasi terhadap Peraturan Kepala Bappebti yang telah diterbitkan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang Tersusunnya laporan hasil evaluasi terhadap Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/12/ 2012 tentang Alat, alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor

37

TAHUN 2015 OUTCOME Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Jenderal

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


KEGIATAN 3 Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan syarat Teknis Bajana Ukur, Tangki Ukur Mobil, dan Anak Timbangan 4 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Perdagangan Internasional 5 Evaluasi berkala Permendag di bidang Impor Barang Konsumsi 6 Evaluasi berkala implementasi Permendag Impor Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Beras 7 Evaluasi implementasi Permendag tentang Ketentuan Impor Barang Modal, Bahan Baku, dan Bahan Penolong 8 Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan Kehutanan

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan syarat Teknis Bajana Ukur, Tangki Ukur Mobil, dan Anak Timbangan Laporan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Perdagangan Internasional

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

Laporan evaluasi dan rekomendasi atas implementasi/penerapan kebijakan

Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Laporan evaluasi dan rekomendasi atas implementasi/penerapan kebijakan


Laporan evaluasi dan rekomendasi


Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan kehutanan


38


KEGIATAN

INDIKATOR

TAHAPAN AKTIVITAS

OUTPUT OUTCOME 9 Evaluasi Peraturan Laporan Evaluasi Perundang-undangan di Peraturan PerundangBidang Perdagangan Dalam undangan di Bidang Negeri Perdagangan Dalam Negeri 10 Evaluasi Peraturan Laporan Evaluasi Perundang-undangan di Peraturan PerundangBidang Perdagangan Luar undangan di Bidang Negeri Perdagangan Luar Negeri Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan) 1 Penyusunan dan 1. Mengumpulkan Disahkannya UU pembahasan RUU tentang bahan/data untuk tentang Metrologi Metrologi Legal penyusunan peraturan Legal perundang-undangan di bidang perdagangan 2 Penyusunan dan Ditetapkannya 2. Menyusun/merancang pembahasan Rancangan Permendag tentang draft peraturan Permendag tentang Tanda Tanda Sah 2016 perundang-undangan di Sah 2016 bidang perdagangan 3 Penyusunan dan Ditetapkannya 3. Melakukan pembahasan Rancangan Permendag tentang pembahasan draft Permendag tentang Standar Standar Ukuran peraturan perundangUkuran undangan di bidang 4 Menyempurnakan/mengubah perdagangan Ditetapkannya Permendag pengaturan impor 4. Finalisasi draft Permendag tentang produk tertentu Ketentuan Impor peraturan perundangProduk Tertentu undangan di bidang 5 Menyempurnakan Ditetapkannya perdagangan Permendag tentang 5. Penetapan Rancangan perubahan Permendag Pengaturan Ekspor Produk tentang Produk peraturan perundangIndustri dan pertambangan Industri dan undangan di bidang Pertambangan perdagangan

39

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal

Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

6 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir

6. Mengundangkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM

7 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura 8 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan 9 Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang

INDIKATOR OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura


Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan


Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang


40


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR

TAHUN 2015

10

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi

OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi

11

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh


12

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik isi Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik isi Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate


13

41

OUTCOME

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri



KEGIATAN 14

Penyusunan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban

15

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

16

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula

17

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan

18

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan

19

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Ditetapkannya Peraturan menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

42

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB

20

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

21

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil


22

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon


23

Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin


43



KEGIATAN

INDIKATOR

TAHAPAN AKTIVITAS

OUTPUT OUTCOME Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan) 1

2

3

4

Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis Yang Kompeten

1. Mengumpulkan bahan/data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 2. Menyusun/merancang draft peraturan perundangundangan di bidang perdagangan 3. Melakukan pembahasan draft peraturan perundangundangan di bidang perdagangan 4. Finalisasi draft peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan 5. Penetapan Rancangan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan 6. Mengundangkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang telah ditetapkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB

Ditetapkannya 9 (sembilan) Peraturan Kepala Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis Yang Kompeten

44



KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR

TAHUN 2015

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan

OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan

7

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

8

Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan


9

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan


5

6

45

OUTCOME

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Ditjen Perdagangan Dalam Negeri


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB

10

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas

11

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang Yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup Penyusunan Peraturan Presiden tentang Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang Yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya


Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Indonesia

Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan


Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Indonesia

Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional

12

13

14

15

46

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Dit. Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


KEGIATAN 16

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

17

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang

TAHAPAN AKTIVITAS

INDIKATOR OUTPUT Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Secara Unilateral Kepada Negara Kurang Berkembang

47

OUTCOME

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO 1.

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

KEGIATAN 1)

Peningkatan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online

TAHAPAN AKTIVITAS a. b.

d.

Perencanaan Pemeliharaan sistem pengajuan online pengembangan sistem pengajuan online Pelaporan

a.

Perencanaan

b.

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Validasi dan Verifikasi Lapangan serta Pameran Fasilitasi Perdagangan Inatrade Pelaporan

c.

2)

c. 3)

Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

a. b. c. d.

Penyusunan program pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan

INDIKATOR OUTPUT OUTCOME Persentase layanan Meningkatnya layanan perijinan bidang perijinan di bidang perdagangan luar perdagangan luar negeri yang dapat negeri yang dapat diselesaikan secara dilayani secara online online

1

Koordinator: Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor

Persentase peningkatan pengguna Sistem Perizinan On Line (INATRADE)

Meningkatnya kemudahan dan pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor

120 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir

Meningkatnya kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor

BBPPEI

48

NO


KEGIATAN 4)

5)

Merevisi Keputusan Kemendag terkait Layanan Informasi Publik Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

TAHAPAN AKTIVITAS

a. b.

6)

7)

8)

Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik

a.

Revisi Kepmendag tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembuatan komitmen unit terkait untuk menyerahkan informasi publik Pengumpulan/Digitalisasi informasi Survailen ISO 9001:2008

b.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

c.

Kaji ulang manajemen mutu pelayanan

Mengembangkan sistem NPB dan NRP secara online

a.

Pembangunan aplikasi NPB/NRP online

b.

Pendaftaran NPB/NRP online

Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online

a.

Identifikasi penambahan jenis layanan perizinan UTTP yang akan dilakukan secara online dan penambahan informasi terkait pelayanan kemetrologian

INDIKATOR OUTPUT OUTCOME SK Mendag tentang Pelayanan informasi Pedoman Pelayanan publik dapat Informasi Publik dilaksanakan lebih efektif Dokumen Informasi Publik Kemudahan akses dokumen informasi publik

Jumlah penambahan ruang lingkup kemampuan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha

Jumlah Presentase Kepuasan Pelanggan selaku pelaku usaha Jumlah Pelayanan perizinan UTTP secara online

49

Terselenggaranya pelayanan perizinan UTTP yang prima dan good governance dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Hubungan Masyarakat


Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Direktorat Metrologi

NO


KEGIATAN b.

c. 9)

Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008

a. b. c.

10)

Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online

a.

b. c. 11)

Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis

INDIKATOR OUTPUT

TAHAPAN AKTIVITAS

a. b. c.

Pembahasan dalam rangka pengembangan sistem dengan pihak terkait Pelaksanaan Pengembangan Sistem perizinan Online Audit Internal ISO 9001:2008 Tinjauan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Audit ISO 9001:2008 oleh Lembaga Sertifikasi (TUV Rheinland) Indentifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis barang Proses pengadaan barang dan jasa Pengecekan dan penerimaan barang Mempersiapkan dokumen mutu Asesment dalam rangka re-akreditasi Asesment dalam rangka survailance

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Direktorat Metrologi

Jumlah pelayanan perizinan UTTP telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008


Tersedia perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online


Sertifikat akreditasi Lab Kal berdasar ISO 17025 oleh KAN

50

Sertifikat akreditasi dapat dipertahankan dengan ruang lingkup akreditasi yang semakin bertambah


NO


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS d.

e.

12)

Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

13)

Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV

14)

Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu

Evaluasi pelaksanaan re_akeditasi dan survailance tindak lanjut evaluasi pelasanakan reakreditasi dan survailance Mempersiapkan dokumen mutu

Pembuatan aplikasi berbasis web pada BP UTTP dan Balai SNSU a. b.

Audit Internal ISO 17025:2008 Survaillance ISO 17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional

INDIKATOR OUTPUT

TAHUN 2015 OUTCOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Sertifikat ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi

Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP secara online Pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan

51

Memberikan jaminan pengukuran kepada pelanggan dan pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambungan


Terselenggaranya pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe UTTP yang prima dan good governance dengan


NO


c.

Kaji Ulang Manajemen Balai Pengujian UTTP tahun 2015

d.

Temu Pelanggan tahun 2015

INDIKATOR OUTPUT Pengujian dalam rangka Izin Tipe yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008

a.

Persiapan pelaksanaan pengadaan perangkat penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

Tersedia sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

b.

Pengadaaan test bench dan software monitoring "endurance test" pada pengujian Izin Tipe Meter Air

c.

Pengadaan sarana test bench pengujian tera/tera ulang Meter Gas Rotary Piston dan Turbin

d.

Pengadaan software standard AGA 03 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa komputer dekstop

KEGIATAN

15)

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe

TAHAPAN AKTIVITAS

e.

52

TAHUN 2015 OUTCOME berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



NO


KEGIATAN 16)

Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang

TAHAPAN AKTIVITAS a. b.

c.

d.

17)

Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas

Pemrosesan Berkas Permohonan Kelembagaan SRG Perencanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik dalam rangka pemrosesan persetujuan lembaga SRG

INDIKATOR OUTPUT OUTCOME Jumlah persetujuan Memperlancar SRG (Gudang, perizinan Pengelola Gudang pelaku usaha dan LPK) yang SRG diterbitkan

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik dalam rangka pemrosesan persetujuan lembaga SRG penerbitan dan pemberkasan dokumen persetujuan

a.

Identifikasi kebutuhan pembangunan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu untuk mendukung Perijinan Online

b.

Pembahasan dalam rangka pembangunan sistem dengan pihak terkait

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

53

Perluasan pelaksanaan dan peningkatan transaksi Pasar Lelang Komoditas

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

NO


KEGIATAN

TAHAPAN AKTIVITAS c.

18)

Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

a. b.

c. 19)

Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE kemendag

a.

b. c. d.

2.

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik

20)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

a.

Pelaksanaan Pembangunan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu Pelaksanaan Fit & Proper Pelaku Usaha PBK Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Pra sarana Fisik Kantor dalam rangka pemrosesan perizinan penerbitan dan pemberkasan dokumen perizinan Identifikasi penambahan jenis perizinan bidang PBK yang dilayani melalui Sistem Perizinan online pengembangan sistem dengan pihak terkait Uji coba sistem Perbaikan/penyempurnaan sistem Perencanaan

b.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

c.

Pelaporan Hasil Monev

OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar Jumlah penambahan jenis perizinan yang dilayani melalui sistem perizinan online

Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara periodik

54

Memberikan pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha berdasarkan prosedur yang berlaku secara berkesinambunga n Peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang PBK

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik

1

2

3

4

5

TAHUN 2015 6 7 8 9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Seluruh anggota Pokja

NO


TAHAPAN AKTIVITAS

KEGIATAN 21)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

a.

b.

Penyebaran kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelaporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR OUTPUT OUTCOME Dokumen hasil Pelayanan Survei informasi Kepuasan publik dapat Masyarakat ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat

55

1

2

3

4

5

TAHUN 2015 6 7 8 9

10

11

12

PENANGGUNG JAWAB Biro Hubungan Masyarakat

RENCANA KERJA TAHUNAN POKJA MONITORING DAN EVALUASI Koordinator: Kepala Biro Perencanaan HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

KEGIATAN

INDIKATOR

TAHAPAN AKTIVITAS

1

Pembuatan Skema Evaluasi

1

2

Pelaksanaan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2015

2

3

Penyusunan Dokumen Skema /Metode Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Semester 1

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Semester 2

OUTPUT 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

OUTCOME Terpetakannya program kerja setiap Pokja RB Kementerian Perdagangan yang di lengkapi metode evaluasi untuk tiap pokjanya. Terpantaunya dan terevaluasinya capaian kegiatan Reformasi Birokrasi setiap pokja di Kementerian Perdagangan untuk semester 1

Terpantaunya dan terevaluasinya capaian kegiatan Reformasi Birokrasi setiap pokja di Kementerian Perdagangan untuk semester 2

56

TAHUN 2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Biro Perencanaan

Biro Perencanaan

Biro Perencanaan


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Recommend Documents