Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015

1



Diterbitkan Oleh : Sekretariat Reformasi Birokrasi BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

i


Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015 telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi dalam menjalankan

amanatnya

mengemban

reformasi

birokrasi

di

lingkungan

Kementerian

Perdagangan. Kementerian Perdagangan, dalam hal ini seluruh anggota pokja, tim sektretariat reformasi birokrasi serta seluruh mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Meski demikian, masih banyak ruang-ruang perbaikan yang menjadi target reformasi birokrasi di tahun selanjutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan kepada pegawai, masyarakat, Kementerian terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015 dapat menjadi bahan evaluasi danfeed backuntuk peningkatan capaian reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan,hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publikyang berkualitas dan berkselas dunia. Salam Perubahan!

Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

ii


iii


Daftar Isi Kata Pengantar........................................................................................................................................ ii Daftar Isi................................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... - 1 A.

Latar Belakang .................................................................................................................... - 1 -

B.

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi .................................................................................. - 2 -

BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 .................................................................. - 6 A.

Capaian Pelaksanaan Pokja ............................................................................................... - 6 a.

Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan)…………………………….. - 6 -

b.

Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan)…………………………………. - 10 -

c.

Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)……………..…… - 14 -

d.

Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi…………..… - 16 -

e.

Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana)…………………………………….. - 17 -

f.

Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur).- 19 -

g.

Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan perundang-undangan)…………………………………………………………………………………………….…. - 20 -

h.

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)……………………………………………………………………………………………………………………….. - 22 -

i.

Monitoring dan Evaluasi……………………………………………………………………………………………… -26-

B.

Quick Wins Tahun 2015…………………………………………………………………………………………….. - 28 -

C.

Sekretariat Reformasi Birokrasi....................................................................................... - 32 -

BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI ....................................................................................... - 46 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... - 51 LAMPIRAN ......................................................................................................................................... - 52 -

iv


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kebijakan

pembangunan

reformasi

birokrasi

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Reformasi

adalah

pengubahan,

perombakan,

penataan,

perbaikan

atau

penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan public prima belum terbangun secara luas. Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola

-1-


pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Kementerian Perdagangan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Dalam agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan dalam periode 2015-2019 memiliki 3 misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu: meningkatkan pertumubuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disektor perdagangan. Namun, Kementerian perdagangan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sinerginya kebijakan pusat dan daerah merupakan salah satu kendala yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan.

B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah sebagai berikut : 1.

NAWACITA Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu : a.

Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi

-2-


2.

b.

Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk

c.

Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara

d.

Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara

e.

Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik

Agenda Pembangunan Nasional Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :

3.

a.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan

b.

Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019 Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain :

4.

a.

Lemahnya penegakan hukum

b.

Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi

c.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah

d.

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah

e.

Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien

f.

Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi

g.

Penerapan e-government belum merata

h.

Integritas PNS yang masih rendah

i.

Kualitas pelayanan publlik masih rendah

Pengarusutamaan 2015-2019 Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam PeraturanPresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakanlandasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yangdiarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakanpembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasidan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:

-3-


a.

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

c.

Perluasan agenda Reformasi Birokrasi

d.

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 diarahkan pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dari ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diturunkan ke dalam sasaran reformasi birokrasi pokja-pokja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan. Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Program Kerja Pokja Manajemen Perubahan

Pokja Penguatan Pengawasan

Sasaran 1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat 1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis 3. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN 4. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

-4-


Program Kerja

Pokja Penguatan Akuntabilitas

Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi

Pokja Penataan Tatalaksana

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Pokja Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 6. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 7. Meningkatnya opini WTP-BPK 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi 2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian atau Lembaga lain 2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah 3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government 2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) 3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal 4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan 1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan 2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik Tabel 1. Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019

-5-


BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 A. Capaian Pelaksanaan Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan pada periode II tahun 2015-2019 fokus pada delapan (8) area perubahan dan memiliki sembilan (9) program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 103/SJ-DAG/KEP/2/2015tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganNomor 338/SJ-DAG/KEP/6/2015. Pada tahun berjalan 2015, pelaksanaan Reformasi Birokrasi melanjutkan kegiatan berdasarkan masukan pada evaluasi dan verifikasi lapangan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hal tersebut dikarenakan belum disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015-2019 sebagai dasar dan acuan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun beberapa capaian yang sudah diraih oleh Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan anatara lain sebagai berikut:

a. Area Perubahan Mental Aparatur (Pokja Manajemen Perubahan) Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta PERMENPAN 2014 No. 027 tentangPedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.

-6-


Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 ini adalah: a) Meningkatnya integritas aparatur b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Pada tahun 2015 Pokja Manajemen Perubahan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, antara lain adalah: a)

Telah menetapkan role model dan agen perubahan di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b)

Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan antara pegawai dan pimpinan Kementerian Perdagangan serta siraman rohani;

c)

Telah melaksanakan workshop dalam rangka penetapan program agen perubahan untuk tahun 2016 bekerja sama dengan AIPEG;

d)

Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

e)

Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Pembuatan SK Tim RB dan Tim Pokja-Pokja RB



SK yang terkait pelaksanaan RB



Pelaksanaan workshop sosialisasi kebijakan

f)

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Tahun 2015;

g)

Pencanangan budaya kerja positif 

Berdoa ketika mulai bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan



Berdoa sebelum pulang bekerja pukul 17.00/17.30, disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan



Mengumandangkan lagu mars perdagangan setiap pagi sebelum bekerja pukul 08.30, disampaikan sepanjang tahun melalui pengeras suara di seluruh lingkungan Kementerian Perdagangan

-7-


h)

DiskusiPolicy Position ke-1 tanggal 20 Maret 2015, dengan tema “Brain Storming Mengenai Pokok-pokok Pengaturan Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait E-Commerce” dan “Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)”;

i)

Diskusi Policy Position ke-2 tanggal 23 Maret 2015, dengan tema “Imbal Dagang Sebagai Salah Satu Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia”;

j)

Pelaksanaan Forum Diskusi Kebijakan Pengendalian Harga, tanggal 6 April 2015;

k)

Pelaksanaan Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan, tanggal 7 April 2015;

l)

Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Sistem Perusahaan Online (SIPO), pada tanggal 23 April 2015;

m) Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, pada tanggal 5 Mei 2015; n)

DiskusiPolicy Position ke-3 tanggal 15 Mei 2015, dengan tema “ Analisis Kinerja Perdagangan Luar Negeri menyikapi Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional Saat Ini”;

o)

Workshop Managing Change, tanggal 29 Juni 2015;

p)

Workshop ke-1, Pendalaman Peraturan Menteri PAN-RB No.27 Tahun 2014 tentang

Pedoman

Pembangunan

Agen

Perubahan

di

Instansi

Pemerintah.Workshop dilaksanakan tanggal 27 s/d 28 Oktober 2015, di Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1 Kementerian Perdagangan, dihadiri oleh APIEG dan 19 unit kerja dengan jumlah 39 peserta; q)

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Agen Perubahan Kementerian Perdagangan, tanggal 3 s/d 4 November 2015, di Ruang Rapat Kapushaka Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 14 unit kerja dengan jumlah 40 peserta;

r)

Pelaksanaan Rapat Pleno Calon Agen Perubahan, tanggal 6 November 2015, di di Ruang Rapat Kapushaka Gd. Utama Lt.7, dihadiri oleh AIPEG dan 13 unit kerja dengan jumlah 26 peserta;

s)

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Group dan Finalisasi Survei bagi Calon Agen Perubahan Kementerian Perdagangan, tanggal 23 November 2015, di Ruang

-8-


Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 12 unit kerja dengan jumlah 23 peserta; t)

DiskusiPolicy Position ke-7 tanggal 7 Desember 2015, dengan tema “Perkembangan SDM Perdagangan Dalam Mendukung Revolusi Mental di Lingkungan Kementerian Perdagangan”;

u)

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Progress Report Kegiatan Kelompok Agen Perubahan Kementerian Perdagangan, pada tanggal 14 Desember 2015, di Ruang Dahlia Gd. Tengah Lt.1, dihadiri oleh AIPEG dan 11 unit kerja dengan jumlah 20 peserta.

Gambar 1. Photo Pelaksanaan Workshop Agen Perubahan (27-28 Oktober 2016)

Berdasarkan capaian yang telah didapat oleh Pokja Manajemen Perubahan pada tahun 2015 tersebut, Pokja Monitoring dan Evaluasi telah memberikan rekomendasi terhadap beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan untuk dijadikan salah satu agenda penting di rencana aksi tahun 2016 antara lain: a) Rapat persiapan workshop dengan Tim AIPEG. Dengan Pelaksanaan Workshop bersama AIPEG ini, pelaksanaan Reformasi BirokrasiKementerian Perdagangan ini akan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasiitu sendiri secara signifikan. Melalui kegiatan workshop ini akan dapat memotivasi SDM di Kementerian Perdagangan untuk menjadi agen perubahan (agent of

-9-


change). Dampak jangka panjangnya, semangat dalam menciptakan perubahan di internal Kementerian Perdagangan semakin besar; b) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas juga sangat prioritas untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2016. Khususnya implementasi dan pelaksanaan SPIP. Dengan berhasilnya implementasi SPIP di unit - unit eselon dua Kementerian Perdagangan, cita - cita ataupun semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atau menciptakan prinsip clean government and good governance dapat bisa menjadi lebih nyata. Dengan impelementasi SPIP, unit eselon 2 memiliki mekanisme internal yang berjalan secara automatis dalam mengawal pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran; c) Public campaign untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai unsur pengawas juga hal yang tidak kalah penting untuk di jadikan rencana aksi pokja Manajemen Perubahan di tahun 2016. Melalui hal ini, masyarakat akan ikut serta/ berperan dalam mewujudkan pelayan publik yang sesuai cita - cita Reformasi Birokrasi. Selain itu, peran serta masyarakat juga bisa menjadi saksi perubahan RB Kementerian Perdagangan itu sendiri. Dengan terlaksananya 3 hal diatas, diharapkan dapat mempercepat arus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal Kementerian Perdagangan. b. Area Perubahan Pengawasan (Pokja Penguatan Pengawasan) Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan “Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan.” Dan “Pengelolaan keuangan Kementerian Perdagangan yang andal dan terpercaya.” Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah: a) Meningkatnya kapasitas APIP b) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN c)

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

- 10 -


d) Meningkatnya opini WTP-BPK.

Capaian Pokja Penguatan Pengawasan antara lain adalah : a)

Pendidikan dan pelatihan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b)

APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan memperoleh Level 2 dalam hal kapabilitas yang dinilai oleh BPKP dibuktikan dengan Surat dari Kepala BPK;

c)

Pelaksanaan PMPRB tahun 2015;

d)

Melaksanakan kegiatan WTA di tahun 2015 sebagai langkah menuju WBK dan WBBM. Pelaksanaan penilaian WTA tahun 2015 menghasilkan 45 unit Eselon II dilingkungan Kementerian Perdagangan yang meraih unit berpredikat WTA, hasil tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2014 yang hanya dapat 21 unit meraih predikat WTA;

e)

Kegiatan Whistle Blowing System telah diterapkan pada Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan dan akan terus dievaluasi setiap tahunnya;

f)

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit 2014;

g)

Terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi ke KPK a.n. Menteri Perdagangan sebagai salah satu bentuk upaya menuju penanganan benturan kepentingan;

h)

Telah

dilaksanakan

kegiatan

pemetaan

risiko

pada

Sekretariat

Inspektorat Jenderal; i)

Implementasi SPIP dilaksanakan dengan hasil kegiatan pemetaan risiko pada beberapa unit di Kementerian Perdagangan . Dari hasil Monev SPIP terdapat unit yang telah melaksanakan sosialisasi dan unit tersebut telah juga memetakan risiko yang terdapat pada unit kerjanya;

j)

Telah dilakukan penjenjangan APIP lewat JFA, dan didapat jumlah pegawai yang mengikuti penjenjangan JFA sebanyak 18 Orang yang

- 11 -


terdiri dari 8 orang mengikuti JFA Ahli, 2 orang mengikuti JFA Muda dan 8 orang mengikuti JFA pembentukan auditor pertama; k)

Penyelenggaraan workshop pengembangan profesi auditor pada tanggal 1 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh Irjen K/L. Dalam Kesempatan tersebut hadir perwakilan Inspektur Jenderal, Para Inspektur, Perwakilan Auditor madya dan Auditor Muda dari seluruh peserta Inspektorat K/L yang menjadi anggota AAIPI;

l)

Telah dilakukan Monev pembekalan APIP yang dituangkan dalam laporan;

m) Telah dibuat pedoman audit berbasis risiko pada Bulan Desember 2015; n)

Telah dilakukan Gelar Hasil Pengawasan pada Bulan Maret 2015 dan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan telah disampaikan kepadan Menteri Perdagangan dan ditembuskan kepada Kementerian PAN&RB;

o)

Laporan Pemutakhiran Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI dan Itjen telah dilaksanakan pada unit Pusat di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri;

p)

Terdapat laporan pemutahiran dengan Itprov menyatakan bahwa sebanyak 8 unit Satker Dekonsentrasi dari 12 Provinsi telah berhasil melaksanakan seluruh rekomendasi dengan jumlah rekomendasi sebanyak 91 rekomendasi;

q)

Telah dilakukan Monitoring TLHP BPK dan Itjen, dan di dalam laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah TLHP BPK telah berhasil diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 118 rekomendasi atau sebanyak 48% dari jumlah 247 rekomendasi dan 135 temuan. Sedangkan TP-TGR yang telah dikembalikan ke kas negara adalah Rp17.518,36 juta atau 57,66% dari seluruh temuan pengembalian ke kas negara yaitu sebesar Rp25.891,49 juta. Jumlah TLHP Itjen mencapai 76,96%;

- 12 -


r)

Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;

s)

Telah dilaksanakan Sosialisasi mengenai Gratifikasi bersamaan dengan Penandatanganan Komitmen Pimpinan Kementerian Perdagangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada tanggal 26 Agustus 2015;

t)

Dikeluarkannya

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

56/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan; u)

UPG/Satgas Pengendali Gratifikasi kembali diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 765/M-DAG/KEP/7/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

v)

Telah diterbitkan satu juknis WTA yang telah disempurnakan lewat 21. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 316/M-DAG/KEP/2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

w) Telah dilakukan kampanye Whistleblowing System dalam bentuk penayangan link WBS dalam web Kementerian Perdagangan ; x)

Telah dilakukan Penangangan Whistleblowing System sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 13/IJDAG/KEP/6/2015

tentang

Penetapan

Verifikator

dan

Penelaah

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan, dan telah dituangkan dalam Laporan; y)

Telah dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan Whistleblowing System yang dituangkan dalam laporan;

z)

Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan.

- 13 -


Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tahun 2015 sehingga mempertahankan Opini WTP dari BPK sejak tahun 2011.

Gambar 2. Photo penyerahan tropi pelaksanaan WTA Tahun 2015

c. Area Perubahan Akuntabilitas (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah 1)

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

2)

Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3)

Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

AdapunCapaian Pokja Penguatan Akuntabilitas tahun 2015 antara lain : a)

Keterlibatan sebagian besar pimpinan pada saat penyusunan pedoman SAKIP, Renstra 2015, Renja 2015, anggaran, perjanjian kinerja 2015, LAPKIN 2015, serta evaluasi pelaksanaan SAKIP 2015;

b)

Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

- 14 -


c)

Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

d)

Pelatihan sistem BSC bagi Operator Perwakilan perdagangan diluar negri dan unit-unit dilingkungan Kementerian Perdagangan ;

e)

Penyusunan IKP Kementerian Perdagangan 2015;

f)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKP Kementerian Perdagangan 2015;

g)

Pembuatan strategic map/arsitektur BSC Kementerian Perdagangan ;

h)

Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis BSC Kementerian Perdagangan ;

i)

Sistem Manajemen Kinerja Individu yang mendukung kinerja organisasi. Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas

bagi Pokja Penguatan Akuntabilitas, yaitu : a)

Peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan: hal ini harus dimulainya dari komitmen pimpinan yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja unit mereka masing - masing

b)

Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Kementerian Perdagangan yang tercemin melalui tertelusurnya / tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target target kinerja Kementerian Perdagangan dapat “dibagi habis dan tertelusur dari pimpinan hingga staff / pelaksana Kementerian Perdagangan. Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Peningkatan kualitas

akuntabilitas” dan “Ketelusuran antara kinerja organisasi dan kinerja individu”, kinerja Pokja Akuntabilitas secara umum dapat memberikan dampak yang signifikan, sehingga bentuk / tingkatan akuntabilitas Kementerian Perdagangan dapat meningkat. Dengan ini, hasil kerja / kinerja Kementerian Perdagangan akan lebih akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.

- 15 -


d. Area Perubahan Kelembagaan (Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi) Program ini bertujuan untuk meningkatkan efiktivitas dan efisiensi kelembagaan secara professional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah: Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan. Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2015 antara lain adalah : a)

Telah dilakukan penataan kelembagaan Kementerian Perdagangan dengan disahkannya Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

b)

Telah dilakukan penataan penataan organisasi dan tata kerja unit Eselon II ke bawah sebagai tindak lanjut Perpres No. 48 Tahun 2015;

c)

Dilakukan penyusunan Tusi Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian Perdagangan ;

d)

Telah dilakukan pelaksanaan FGD untuk melakukan standardisasi jabatan di lingkungan unit kesekretariatan dan Ketatausahaan ;

e)

Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan ;

f)

Telah dilakukan review jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk dilakukan penyederhanaan jabatan;

g)

Sedang disusun instrumen bagi evaluasi kinerja organisasi Kementerian Perdagangan.

h)

Telah dilakukan sosialisasi model evaluasi kinerja (review kelembagaan) organisasi Kementerian Perdagangan

- 16 -


Gambar 3. Foto. Usulan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan di KemenPAN dan RB

Berdasarkan capaian pokja penataan dan penguatan organisasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu : a)

Penataan Kelembagaan: hal ini sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal Kementerian Perdagangan. Dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan, diharapkan Kementerian Perdagangan sebagai bentuk organisasi dapat menjadi organisasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel.

b)

Sekretariat Reformasi Birokrasi: Hal ini juga harus diprioritaskan karena dalam implementasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan penetapan target ataupun langkah - langkah yang strategis dalam Roadmap, Rencana Aksi maupun Quickwins. Dengan ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat memiliki langkah - langkah yang tepat.

e. Area Perubahan Tatalaksana (Pokja Penataan Tatalaksana) Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. POKJA Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

- 17 -


Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi. Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah: a) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis eGovernment b) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal. Capaian Pokja Penataan Tatalaksana pada tahun 2015 antara lain : a)

Telah disusun alat/instrumen/mekanisme untuk mengevaluasi penerapan Standard Operating Procedures (SOP), dan telah disahkan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan akan digunakan untuk mengevaluasi penerapan Standard Operating Procedures (SOP);

b)

Sudah dilaksanakan kegiatan audit SOP mikro dilingkungan Ditjen PDN dan PEN tahun 2015 pada tanggal 22-26 Juni 2015, yang dilakukan oleh tim pelaksana Audit SOP Mikro yang berasal dari pegawai di lingkungan kementerian perdagangan ;

c)

Implementasi e-audit di Kementerian Perdagangan;

d)

Publikasi transparansi laporan Keuangan di Kementerian Perdagangan sudah dipublikasikan di Website Kementerian Perdagangan ;

e)

Melakukan Integrasi Sistem Informasi Keuangan di Biro Keuangan dengan Unit di semua Eselon I;

f)

Pengadaan melalui E-Catalog;

g)

Telah disusun NSPK penunjang implementasi E-Archives di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

h)

Trial and error aplikasi e-arsip yang dikembangkan secara mandiri oleh Biro Umum Kementerian Perdagangan.

- 18 -


Gambar 4. Photo Kegiatan audit SOP mikro di lingkungan Ditjen PDN dan PEN tahun 2015

Dari capaian-capaian tersebut, ada dua hal yang menjadi prioritas bagi pokja penataan tatalaksana, yaitu : a)

Monitoring dan Evaluasi Sistem dan prosedur Kerja: Dengan hal ini, sistem bekerja pemerintah akan lebih efesien, efektif, terorganisir dan hasilnya akan lebih berkualitas. Sehingga, level akuntabilitas Kementerian Perdagangan juga akan lebih baik;

b)

E-GOVERNMENT: Dengan hal ini, Kementerian Perdagangan akan menunjukan tingkat transparansi yang lebih baik kepada masyarakat melalui e-katalog.

f. Area Perubahan SDM Aparatur (Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur) Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan.Adapun capaian Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur antara lain: a)

Aplikasi Perhitungan Beban Kerja;

b)

Workshop evaluasi penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu bidang kemetrologian;

- 19 -


c)

Telah dilaksanakan pengisian pejabat tinggi pratama;

d)

Persiapan pembangunan assessment center (jangka menengah);

e)

Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan;

f)

Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan;

g)

Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja. Berdasarkan capaian di atas, ada tigal hal yang harus lebih diprioritaskan yaitu:

a)

Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

b)

Sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c)

Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dengan diprioritaskannya tiga hal diatas, diharapkan rotasi posisi dan

promosi di lingkungan Kementerian Perdagangan semakin sering, sehingga SDM di Kementerian Perdagangan semakin berpengalaman, berkualitas dan terhindar dari kejenuhan. Secara automatis, ketika SDM terhindar dari kejenuhan maka hasil dan karya dari individu tersebut akan lebih baik dan berkualitas. Selain itu, pemetaan karir untuk SDM internal Kementerian Perdagangan semakin diisi oleh SDM yang tepat sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal ini akan lebih sempurna, apabila Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kualitas SDM dengan diklat - diklat yang bermutu.

g. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Pokja Penataan Peraturan dan perundang-undangan) Kementerian

Perdagangan

sebagai

instansi/lembaga

yang

memiliki

kewenangan untuk mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan dalam hal

- 20 -


ini Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku

usaha

dalam

melakukan

kegiatan

usaha

perdagangan.

Dinamika

perekonomian yang berjalan dengan cepat menghendaki Peraturan Perundangundangan yang ada dapat menjawab permasalahan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Dalam upaya untuk melakukan akselerasi hukum dan harmonisasi hukum, Kementerian Perdagangan

telah berhasil menelaah dan menyusun berbagai

Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan yang telah disusun sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundanganundangan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan organisasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program kerja ini adalah: a) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; b) Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Capaian Pokja Pentaan Peraturan dan Perundang-undangan antara lain : a)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Perpres) melalui proses penyusunan Policy paper, Kajian, Naskah Akademik, Rapat antar Unit di Kementerian, Rapat Antar Kementerian, Harmonisasi, Paraf Koordinasi;

b)

evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Permendag);

c)

Pembahasan RPP tentang Perdagangan Perbatasan mengenai penetapan wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang dapat dilakukan aktivitas perdagangan perbatasan dan pengaturan perdagangan perbatasan (Ps. 55);

d)

Pembahasan substansi RPP Tindakan Pengamanan Perdagangan Tindakan Antidumping dan Tindakan Iimbalan;

- 21 -


e)

RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan;

f)

Dari 8 regulasi pada paket deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015, 5 regulasi telah selesai dan 3 regulasi dalam proses penyelesaian;

g)

Dari 24 regulasi pada paket debirokratisasi dalam paket kebijakan ekonomi 2015, 14 regulasi telah selesai dan 10 regulasi dalam proses penyelesaian.

h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta sebagai ujung tombak sistem pelayanan perijinan yang terpadu, tertib dan transparan atas perijinan yang diterbitkan sesuai dengan harapan masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah: a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat b) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2015 antara lain: a)

Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli.Memberikan kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang terkait perijinan yang dikeluarkan, terutama terkait dengan proses custom clearance;

b)

Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850 pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau meningkat 1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah perijinan yang bersifat mandatory online;

- 22 -


c)

Melaksanakan pengembangan kapasitas pelakuekspor atau SDM bidang Ekspor pada 117 angkatan pelatihan ekportir dan calon eksportir;

d)

Revisi SK Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;

e)

Penambahan 10 ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik (5 kemampuan pengujian dan 5 sertifikasi);

f)

Pengembangan Pelayanan Perijinan UTTP sudah dapat dilakukan secara online;

g)

Telah tersertifikasi ISO 9001-2008 untuk semua jenis pelayanan perijinan UTTP di Diretktorat Metrologi;

h)

Telah dilakukan pengadaan perangkat keras untuk menunjang pelayanan perijinan UTTP online;

i)

Tersedianya Informasi pelayanan berbasis website dapat dibuka pada jaringan local;

j)

Berdasarkan evaluasi penanganan pengaduan dihasilkan dokumen SOP Penanganan Pengaduan dengan waktu penyelesaian pengaduan pelanggan maksimum 3 hari kerja;

k)

Mempertahankan

status

akreditasi

persyaratan

umum

kompetensi

laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi ISO 17025:2008 dari KAN; l)

Tersedianya instalasi uji meter gas rotary piston dan turbin, testbench endurance test pada instalasi uji meter air, software standar AGA 3;

m) Dalam hal peningkatan pelayanan perijinan di bidang sistem resi gudang, telah terdapat 35 persetujuan SRG (Gudang, Pengelola Gudang dan LPK) yang diterbitkan; n)

Dari target 20 hari penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar, pada tahun 2015 rata-rata perijinan dimaksud dapat diselesaikan dalam waktu 11 hari;

o)

Terdapat penambahan jenis perijinan melalui system online, 8 perijinan bidang PBK sehingga total perijinan di bidang PBK yang dilayani secara online saat ini sebanyak 10 perijinan;

- 23 -


p)

Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan permohonan perijinan secara online melalui system INATRADE yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW);

q)

Penerapan Kode Etik sesuai dengan Permendag No. 33.1/M-DAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Sudah memberikan sanksi kepada petugas layanan yang tidak Menciptakan inovasi penerapan system punishment (sanksi)/ reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan. Publik di Lngkungan Kementerian Perdagangan;

r)

Masyarakat

dapat

melihat

hasil

survey

kepuasan

melalui

http://inatrade.Kementerian Perdagangan .go.id; s)

Pelayanan Publik yang tersertifikasi ISO 9001:2008;

t)

Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II Kementerian Perdagangan;

u)

Mempunyai layanan pengaduan yang bisa diakses melalui : • Email:humas@Kementerian Perdagangan

.go.id;

Perdagangan

.go.id;inatrade@Kementerian

contact.us@Kementerian

Perdagangan

.go.id;

[email protected] • Call Center INATRADE 1500404 (7x24) • Call Center e-SKA 500334 (7x24) • Kotak Pengaduan g)

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait Pelayanan Informasi Publik Semester 1;

h) Integrasi Pemrosesan Permohonan Persetujuan untuk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdag; i)

Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015, dengan judul inovasi customer service center pada Direktorat Pengembangan Pasar dan

- 24 -


Informasi Ekspor dan misi dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra; j)

Layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang diselesaikan secara online sebanyak 106 perijinan, dimana 96 perijinan diantaranya sudah dapat diajukan secara online atau sebanyak 91%. Sedangkan sisanya 10 perijinan sisanya merupakan perijinan impor hal khusus yang tidak dapat dionlinekan dikarenakan unit teknis harus memverifikasi dokumen asli;

k)

Jumlah pengguna sistem perijinan online pada tahun 2014 mencapai dari 850 pengguna, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 9.666 pengguna atau meningkat 1137,2%. Hal ini diakibatkan karena makin meningkatnya jumlah perijinan yang bersifat mandatory online;

l)

Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor, yaitu sebanyak 117 angkatan pelatihan eksportir dan calon eksportir;

m) Pelayanan Publik pada Kementerian Perdagangan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman, yaitu berada pada zona hijau, dengan tingkat kepatuhan tinggi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. n)

Terobosan Paket Kebijakan Ekonomi 2015, 32 peraturan dideregulasi dan didebirokratisasi yang memangkas 60 perijinan (35,5%), dan pada akhir 2015 telah diselesaikan 19 Peraturan dengan memangkas 35 perijinan.

Berdasarkan beberapa capaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain yaitu : a)

Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik: hal ini akan sangat mempercepat

proses

perizinan

yang

harus

dikeluarkan

Kementerian

Perdagangan. Terlebih lagi, Kementerian Perdagangan pernah tersangkut dengan kasus Dwelling Time. Dengan penerbitan Permendag ini sebagai bentuk upaya Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki kinerja dan memperpendek

- 25 -


Dwelling Time. Selain itu, dengan penerbitan Permendag ini adalah bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik / masyarakat. b) Hal yang terkait Daftar Informasi Publik juga harus sangat di perhatikan, karena hal ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas Kementerian Perdagangan dalam Pelayanan Publik. Dengan hal ini, keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi semakin meningkat. Diharapkan dengan memperhatikan hal terkait “Tanda Tangan Elektronik” dan “Daftar Informasi Publik”, kinerja Pokja Pelayanan Publik secara umum dapat memberikan dampak yang signifikan, sehingga tingkat pelayanan Kementerian Perdagangan kepada masyarakat juga dapat meningkat.

i. Pokja Monitoring dan Evaluasi Untuk memantau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian perdagangan, Kementerian Perdagangan membentuk satu tambahan pokja yaitu Tim Pokja Monev Reformasi Birokrasi. Tugas dan fungsi pokja ini adalah melakukan kegiatan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali ,dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali serta 5 (lima) tahun sekali terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi kepada masing-masing pokja reformasi birokrasi kementerian perdagangan, yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada koordinator Pokja Monev untuk disampaikan kepada penanggungjawab pokja Monev dengan tembusan kepada sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Tujuan Program Kerja (Pokja) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan adalah a)

Memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi kementerian untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang telah disetujui;

b)

Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana reformasi birokrasi;

c)

Mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam

- 26 -


roadmap dan memberikan catan-catatan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fokus dari Pokja Monitoring dan Evaluasi program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian berdasarkan PMPRB akhir tahun 2014. Hal ini dilakukan karena tahun ini disebut dengan masa transisi, di mana setiap Kementerian ataupun Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019. Di lain pihak, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015 harus tetap berjalan. Penyelenggaraan

Reformasi

Birokrasi

di

Lingkungan

Kementerian

Perdagangan secara umum pada Tahun 2015 ternilai cukup baik, meskipun tanpa acuan Road Map periode 2015 – 2019. Meskipun demikian, setiap pokja masih perlu memprioritaskan atau memfokuskan beberapa kegiatan dari kegiatan yang lainnya. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pokja Monev Reformasi

Birokrasi,

di

dapat

rekomendasi

kegiatan–kegiatan

yang

harus

diprioritaskan oleh delapan pokja area perubahan yaitu sebagai berikut:

No.

Pokja

Rekomendasi Kegiatan yang diprioritaskan    

1.

Manajemen Perubahan

2.

Penguatan Pengawasan

3.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

 

4. 5.

Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana

  

6.

Penataan Sistem Manajemen SDM

   

7.

Penataan Peraturan dan Perundang-undangan

 

Agent of Change Nilai-nilai integritas dan SPIP Public Campaign Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perdagangan Awareness terhadap kontrak kinerja Tertelusurnya/ tercerminnya antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Individu Penataan Kelembagaan Sekretariat Reformasi Birokrasi Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja E-GOVERNMENT Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi Sistem promosi secara terbuka Perumusan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian kualitas diklat Disharmonisasi peraturan perundangundangan Pengelolaan peraturan perundang-undangan

- 27 -


8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 Penerbitan Permendag terkait tanda tangan elektronik  Daftar Informasi Publik

Tabel 2. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Hasil Monev RB 2015

A. Quick Wins Tahun 2015 Program Percepatan (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari program Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) dari Kementerian. Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program Quick Wins harus memenuhi criteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (core business); serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Seperti program quick wins periode sebelumnya, program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, Kementerian PAN & RB mengarahkan tema besar quick wins, yaitu: a)

Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara;

b)

Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;

c)

Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan, Kompetitif, Berintegritas dan Berbasis Merit;

d)

Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN;

e)

Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memperkuat Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi;

f)

Penguatan Pelayanan Publik di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

- 28 -


g)

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

h)

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluais Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/Pemda Yang Telah Mencanangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

i)

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri. Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kementerian

Perdagangan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Program Unggulan Quick Wins Tahun 2015, yaitu : NO

1.

2.

UNIT

NAMA LAYANAN

Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi

Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor

PERUBAHAN SEBELUM QW SETELAH QW

Pelayanan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, yaitu pemrosesan dokumen pelengkap pabean untuk impor UTTP Biro Pasar Fisik dan Pemrosesan Pelayanan Jasa, Badan Pengawas Persetujuan Persetujuan Perdagangan Berjangka Kelembagaan Kelembagaan Komoditi dalam Sistem Resi dalam Sistem Resi Gudang gudang secara manual

Diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW)

Pelayanan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi gudang secara online

Tabel 3. Program Quick Wins Tahun 2015

- 29 -


a)

Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlinfungan Konsumsi) Sejak mulai diaktifkannya portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk Izin Impor UTTP pada bulan februari 2015, maka dokumen pelengkap pabean UTTP yaitu Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana di amanatkan dalam Permendag 74/M-DAG/PER/12/2012 harus dikirim secara elektronik ke INSW. Dengan adanya amanat tersebut, maka layanan Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor yang awalnya belum terkoneksi dengan INSW, maka layanan tersebut dijadikan sebagai salah satu program Quick Wins Tahun 2015 dengan tujuan agar layanan tersebut dapat segera terkoneksi dengan INSW sesuai dengan amanat Permendag 74/M-DAG/PER/12/2012. Manfaat dari adanya perubahan layanan tersebut adalah diharapkan pelaku usaha/importir dapat mengeluarkan barang impor berupa UTTP yang sudah memiliki Izin Tipe tidak mengalami kesulitan pada saat proses Custom Clearance. Tujuan dari program tersebut adalah : -

Adanya peningkatan mutu layanan, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan UTTP, Direktorat Metrologi sudah menerapkan dan mempertahankan akreditasi ISO 9001:2008 oleh TUV Rheinland;

-

Adanya peningkatan kompetensi SDM, yaitu aparatur pelayanan mendapatkan pelatihan ISO 9001:2008 dan pelatihan teknis lainnya dibidang UTTP;

-

Akses Informasi, yaitu

dalam rangka melaksanakan amanat Permendag 74/M-

DAG/PER/12/2012, maka Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe dapat dikirim secara online ke Indonesian National Single Window (INSW) melalui Inatrade. Capaian dari program layanan tersebut adalah : -

Capaian jangka waktu pelayanan sesuai dengan mutu baku waktu (3 hari kerja) sampai dengan bulan september adalah 96,4%;

-

Dari hasil survailenauditor ISO 9001:2008 TUV Rheinland tahun 2015, maka pelayanan perizinan UTTP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008;

- 30 -


-

Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sudah dikirim secara on-line ke Indonesian National Single Window (INSW) melalui Inatrade.

Tindak lanjut dari program tersebut adalah : -

Direktorat Metrologi akan melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi program perubahan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor yang sudah dilakukan. Hal ini merupakan langkah Direktorat Metrologi dalam meningkatkan pelayanan publik.

b)

Pemrosesan Persetujuan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang (Biro Pasar Fisik dan Jasa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Program Quick Wins pada layanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang dilaksanakan sejak April 2015 hingga Desember 2015 yaitu untuk meningkatkan pelayanan pemrosesan persetujuan kelembagaan dalam SRG dari manual menjadi online dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet). Tujuan dari program tersebut adalah : - Untuk meningkatkan pelayanan public di bidang SRG melalui percepatan proses permohonan dan transparansi dengan menerapkan Sistem Informasi Persetujuan (SIP) Kelembagaan dalam SRG; - Dengan adanya persetujuan online, seluruh proses pengajuan permohonan dimungkinkan menjadi lebih cepat, dari semula 20 hari menjadi 15 hari. Hal ini menjadi Service Level Agreement (SLA) dalam pemrosesan permohonan perijinan secara online. Capaian dari program Quick Wins pada layanan tersebut adalah : - Terbentuknya SOP Pengajuan Permohonan secara online - Terbangunnya aplikasi SIstem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG - Pencetakan Brosus Pengajuan Kelembagaan SRG secara online - Buku Manual Penggunaan Sistem Informasi Persetujuan Kelembagaan SRG - Migrasi data dari offline ke online (proses migrasi masih terus dilanjutkan).

- 31 -


Tindak lanjut dari program tersebut adalah : - Prosedur Operasional Standar (SOP) pemrosesan permohonan persetujuan kelembagaan SRG secara online perlu untuk segera disahkan penerapannya. Oleh karena itu, Biro Pasar Fisik dan Jasa akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Bappebti guna penerbitan Peraturan Kepala Bappebti mengenai Pengajuan Permohonan Persetujuan Kelembagaan SRG secara online, termasuk di dalamnya komitmen layanan/ Service Level Agreement (SLA); - Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan pengajuan permohonan kelembagaan secara online, maka pada tahun 2016 akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyebaran brosur pengajuan permohonan secara online kepada stakeholders terkait; - Akan dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi program perubahan pelayanan persetujuan kelembagaan yang sudah dilakukan; - Pemeliharaan

dan

pengembangan

aplikasi,

sehingga

dapat

mengikuti

perkembangan kebijakan pemerintah dan ebutuhan masyrakat.

B. Sekretariat Reformasi Birokrasi Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jokowi tetap mempertahankan agenda reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM). Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. Pada Kementerian Perdagangan sendiri di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi belum terdapat adanya unit yang khusus menangani. Oleh karena itu Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki salah satu fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi di bidang perdagangan mengakomodir pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan

- 32 -


sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Sekretariat Reformasi Birokrasi mempuyai tugas untuk mengkoordinasikan bahan untuk perumusan kebijakan, rencana dan program reformasi birokrasi, membantu koordinasi pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kajian yang terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kesekretariatan berperan penting dalam menginisisasi program dan kegiatan yang sedang

menjadi

tren

atau

tengah

gencar

dikomunikasikan

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina reformasi birokrasi nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Peran penting sekretariat lainnya bisa dilihat pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Unit berperan

penting

Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), sekretariat

dalam

mengumpulkan

bahan-bahan

dari

setiap

pokja

serta

mengkompilasikannya, menyiapkan paparan bagi pejabat yang akan melakukan presentasi, serta melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi lapangan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan. Selain itu, Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan juga telah menyelenggarakan Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan pada tanggal 7 April 2015 yang telah dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.

Gambar 5. Photo Workshop Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

- 33 -


a.

Penyusunan Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019. Dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode II Tahun 20152019, tahun 2015 merupakan “masa transisi” pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Masa ini disebut masa transisi, karena pada tahun 2015 setiap Kementerian ataupun Lembaga baru memulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019 yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019). Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Diawali pada akhir tahun 2014, dimana Sekretariat RB Kementerian Perdagangan telah meminta Pokja RB untuk menyusun road map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan berdasarkan

pedoman

Road

Map

yang

lama

yaitu

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Gambar 6. Photo Bimtek Penyusunan Road Map RB 2015-2019

- 34 -


Pada bulan Juli 2015 setelah dikeluarkannya pedoman terbaru mengenai penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformai Birokrasi 2015-2019, kembali Pokja RB Kementerian Perdagangan dengan dikoordinir oleh Sekretariat Reformasi Birokrasi melakukan penyusunan Road Map RB 2015-2019 sesuai dengan pedoman yang terbaru dari Kementerian PAN dan RB. Adapun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 secara garis besar adalah sebagai berikut : a) Pokja Manajemen Perubahan Sasaran

Kegiatan

Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya integritas aparatur 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat 1) Penguatan Tim Reformasi Birokrasi 2) Perumusan Kebijakan melalui Rapat pimpinan Menteri & Eselon I 3) Penyelenggaraan forum pertukaran pengetahuan praktik terbaik 4) Pencanangan Budaya kerja positif 5) Memperkuat peran role model dan agent of change dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, yaitu: aturan, sarana prasarana dan pelatihan 6) Sosialisasi Reformasi Birokrasi internal Kementerian Perdagangan 7) Pelaksanaan Public Campaign 1. Hasil survei pengetahuan nilai-nilai integritas 2. Survey Kepuasan Masyarakat Tabel 4. Road Map Pokja Manajemen Perubahan

b) Pokja Penguatan Pengawasan Sasaran

Kegiatan

1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3. Meningkatnya opini WTP-BPK 4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 1) Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan 2) Pembekalan APIP di lingkungan Kementerian Perdagangan 3) Pelaksanaan audit berbasis Risiko

- 35 -


4)


Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal 5) Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi 6) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi menuju WBK/WBBM 7) Penanganan pengaduan masyarakat 8) Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) 9) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 10) Reviu Laporan Keuangan 11) Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L) 1. Indeks Anti Gratifikasi 2. Indeks Benturan Kepentingan 3. Opini WTP dari BPK Tabel 5. Road Map Pokja Penguatan Pengawasan

c) Sasaran

Kegiatan


Pokja Penguatan Akuntabilitas 1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi 2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi 2) Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja 3) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi 4) Penyusunan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Kementerian/Lembaga 5) Pelaksanaan pelaporan kinerja secara terbuka 6) Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja 7) Penyelarasan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu berbasis teknologi informasi 8) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (Pelatihan Operator/ Admin) 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP 10) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Perdagangan 1. Nilai SAKIP 2. Opini WTP dari BPK Tabel 6. Road Map Pokja Penguatan Akuntabilitas

- 36 -


d) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi Sasaran

Kegiatan


1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Kementerian Perdagangan; 2. Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Kementerian Perdagangan dengan lembaga di daerah 3. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan bidang perdagangan 1) Penataan Kelembagaan 2) Penyempurnaan Instrumen Evaluasi kelembagaan 3) Evaluasi kelembagaan (Evaluasi Kinerja organisasi) 4) Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan 5) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN 6) Review hasil analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan 7) Penyempurnaan desain kelembagaan 8) Review Pembagian kewenangan (melalui FGD) 9) Penataan lembaga UPT (terkait pembagian wewenang sesuai dengan UU 23/2014) 10) Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan (Rakor dengan Dinas dan Kementerian Perdagangan ri atau instansi terkait) 11) Monitoring dan Evaluasi Pembagian Kewenangan Kementerian Perdagangan dengan Lembaga di daerah 12) Penguatan Kelembagaan Non Struktural 1. Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan K/L lain 2. Birokrasi yang efektif dan efisien Tabel 7. Road Map Pokja Penguatan Organisasi

e) Pokja Penataan Tatalaksana Sasaran

Kegiatan

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis e-Government 2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) 3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal 4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 1) Review Bisnis Proses 2) Audit Sistem dan Prosedur Kerja 3) Review/evaluasi Standard Operating Procedures dalam rangka mempercepat proses birokrasi 4) Menyusun kebijakan implementasi e-government di Kementerian Perdagangan 5) Penerapan e-government dalam rangka mendukung proses

- 37 -


6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Indikator Keberhasilan

1. 2.

birokrasi Evaluasi penerapan e-government Sosialisasi e-procurement dan e-catalog Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Arsip Substantif Penyusunan NSPK E-Arsip Klasifikasi Keamanan dan akses Inventarisasi Kebutuhan E-arsip Kementerian Perdagangan Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional Penyediaan dan implementasi server E-arsip Kementerian Perdagangan Pengembangan dan pelatihan SDM dan user sistem aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan Trail and error aplikasi E-arsip Kementerian Perdagangan Penggunaan dan pengembangan Sistem E-Arsip tingkat kementerian Perdagangan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 70% kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan Tabel 8. Road Map Pokja Penataan Tatalaksana

f) Sasaran Kegiatan

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di bidang Perdagangan 1) Perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2) Kebijakan dan Pelaksanaan Rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 3) Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan 4) Kebijakan pemanfaatan assessment center ( jangka menengah) 5) Kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian Perdagangan 6) Kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan 7) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan 8) Sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian

- 38 -



Perdagangan 9) Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan 10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan 11) Penerapan Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN 13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 9. Road Map Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

g) Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan Sasaran

Kegiatan


1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan 2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan 2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan 3) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan/deregulasi dan debirokratisasi (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan) 4) Penyusunan Regulasi Baru di bidang Perdagangan karena adanya permasalahan di bidang perdagangan (pembahasan, finalisasi, penetapan, dan pengundangan) 1. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih 2. Indeks RB di bidang penataan peraturan dan perundang-undangan meningkat Tabel 10. Road Map Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 39 -


h) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran

Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik 1) Penambahan jumlah perijinan yang bersifat mandatory online 2) Penambahan jumlah pengguna sistem perijinan online INATRADE 3) Pengembangan kapasitas pelaku ekspor atau SDM bidang Ekspor 4) Merevisi Keputusan Kementerian Perdagangan terkait Layanan Informasi Publik 5) Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website 6) Merevisi SOP Pelayanan Informasi 7) Meningkatkan layanan website PPID 8) Menyelenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pelayanan informasi Publik 9) Menetapkan Sistem sanksi /reward bagi pelaksana layanan 10) Meningkatkan layanan Website Kementerian Perdagangan dengan bekerjasama dengan Pusdatindag 11) Mengusulkan sinergi website-website Eselon I dengan website Kementerian Perdagangan 12) Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik 13) Mengembangkan sistem SPB, NPB dan NRP secara online 14) Mengembangkan Pelayanan Perijinan UTTP secara online 15) Memantau (survaillance) Sistem Manajemen ISO 9001:2008 16) Pengadaan perangkat penunjang pelayanan perizinan UTTP online 17) Pembuatan website Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis 18) Meningkatkan mutu Pelayanan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis 19) Menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan kalibrasi dan verifikasi 20) Menerapkan sistem antrian pendaftaran pada UPTP IV 21) Mengembangkan aplikasi sistem pelayanan dan sms gateway di UPTP IV

- 40 -



22) Penerapan SOP Pengaduan (Pengelolaan/Penanganan Pengaduan) 23) Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan 24) Evaluasi Penanganan Pengaduan 25) Mengembangkan aplikasi sistem pengaduan pelayanan kemetrologian di UPTP IV 26) Pengembangan sistem informasi pelayanan UPTP IV 27) Akreditasi, Reakreditasi dan survaillance sistem manajemen mutu 28) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan Pengujian dalam rangka Izin Tipe 29) Peningkatan Pelayanan Perijinan di bidang Sistem Resi Gudang 30) Penerapan Sistem Perijinan Online di bidang Pasar Lelang Komoditas 31) Peningkatan layanan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 32) Penambahan jenis perizinan di bidang PBK yang terkoneksi dengan sistem INATRADE Kementerian Perdagangan 33) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 34) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 35) Tindak Lanjut Hasil SKM Indeks SKM

Tabel 11. Road Map Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b.

Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pada awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Perdagangan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini berlandaskan pada semangat untuk memotivasi pegawai serta untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi itu sendiri. Atas usulan tersebut, KemenPAN-RB melakukan serangkaian penilaian lapangan terhadap kemajuan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan. Pada 5 Februari 2015 dilaksanakan entry meeting oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait usulan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Perdagangan. Setelah entry meeting

- 41 -


tersebut, tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan penilaian dan verifikasi lapangan pada tanggal 18 Februari 2015. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 7. Photo Pelaksanaan Entry Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Setelah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi lapangan oleh tim penilai Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

memberikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan pada exit meeting yang dilaksanakan pada 13 April 2015 dan Kementerian Perdagangan mendapat Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan sebesar 69.98 dengan kategori “B”, meningkat dari 61,26 pada tahun sebelumnya.

- 42 -


Gambar 8. Photo Pelaksanaan Exit Meeting dalam rangka Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terkait Penyesuaian Tunjangan Kinerja

Berdasarkan nilai indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70%.Proses perjuangan untuk penyesuaian tunjangan kinerja pun tidak berhenti sampai disitu. Kementerian PAN dan RB telah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja ke Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Kementerian Perdagangan, yang diwakili oleh Biro Perencanaan dan Biro Organisasi dan Kepegawaian, menghadiri Rapat pada hari Senin, 8 Juni 2015 yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran terkait penyesuain ijin prinsip tersebut. Selanjutnya, Kementerian Keuangan telah mengajukan Penetapan Surat Ijin Prinsip tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan ke Kementerian PAN & RB. Adapun Kementerian PAN & RB mengajukan persyaratan persetujuan penyesuaian Tunkin adalah Kementerian Perdagangan menyampaikan laporan LHAKSN dan LAKIP Kementerian mencapai WTP. Kemudian, KemenPAN & RB telah memproses Perpres Penyesuaian Tunkin bekerjasama dengan KemenHUM dan HAM, dan Sekretariat Kabinet. Dan KemenHUM dan HAM telah mengundang Kementerian Perdagangan untuk membahas rancangan perpres penyesuaian

- 43 -


tunkin. Akhirnya, kenaikan tunjangan kinerja Kementerian dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun table kenaikan tunjangan kinerja kementerian perdagangan sebagai berikut:

No KELAS JABATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TUNJANGAN KINERJA TUNJANGAN KINERJA (LAMA) (BARU) Rp 19.360.000,00 Rp 14.131.000,00 Rp 10.315.000,00 Rp 7.529.000,00 Rp 6.023.000,00 Rp 4.819.000,00 Rp 3.855.000,00 Rp 3.352.000,00 Rp 2.915.000,00 Rp 2.535.000,00 Rp 2.304.000,00 Rp 2.095.000,00 Rp 1.904.000,00 Rp 1.814.000,00 Rp 1.727.000,00 Rp 1.645.000,00 Rp 1.563.000,00

Rp 26.324.000,00 Rp 20.695.000,00 Rp 14.721.000,00 Rp 11.670.000,00 Rp 8.562.000,00 Rp 7.271.000,00 Rp 5.183.000,00 Rp 4.551.000,00 Rp 3.781.000,00 Rp 3.319.000,00 Rp 2.928.000,00 Rp 2.702.000,00 Rp 2.493.000,00 Rp 2.350.000,00 Rp 2.216.000,00 Rp 2.089.000,00 Rp 1.968.000,00

Tabel 12. Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

c.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, maka Kementerian Perdagangan mencoba untuk aktif dalam beberapa kegiatan yang bertujuan untuk perkembangan Reformasi Birokrasi, terutama di sektor pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Kementerian Perdagangan berusaha terus meningkatkan kualitas pelayanannya baik di internal dan external, salah satunya dengan cara ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB.

- 44 -


Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan mengajukan 2 layanan publik dalam kompetisi inovasi pelayanan public tahun 2014, yaitu layanan Customer Service Center (CSC) pada Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor dan layanan Misi Dagang pada Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra. Namun kedua layanan tersebut belum dapat memenuhi criteria yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Pada akhir tahun 2015, Kementerian Perdagangan kembali berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Dalam hal ini layanan public yang diajukan adalah : a)

Know global, expand business worldwide: Layanan Informasi Perdagangan bagi Pelaku Usaha pada unit Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor;

b)

Jaringan Pengaduan Konsumen pada unit Direktorat Pemberdayaan Konsumen;

c)

Sistem Informasi Pelayanan Data dan Informasi Perdagangan (SIPEDA) pada unit Pusat Data dan Informasi Perdagangan. Diharapkan ketiga layanan public tersebut dapat memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB dalam penialaian kompetisi inovasi pelayanan public 2015.

- 45 -


BAB III PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki kemampuan untuk : a.

mengidentifikasi

kekuatan

dan

kelemahan

Kementerian

Perdagangan,

serta

memperbaikinya; b.

meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

c.

memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan;

d.

meningkatkan kepekaan para pegawai; dan

e. sebagai benchlearning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah: a.

Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;

b.

Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan;

c.

Bagi Kementerian PAN dan RB, PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah.

- 46 -


Gambar9. Skema Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penyampaian PMPRB Tahun 2015 Secara Online dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal. Alur Proses PMPRB adalah Inspektur Jenderal bertugas melakukan penilaian PMPRB dan hasil penilaian tersebut harus direview dan disubmit oleh Sekretaris Jenderal. Sebagai laporan, hasil self assessment PMPRB tahun ini mengalami kenaikan

dari

penilaian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

bulan

Maret

2015,

dari

69.98

menjadi 83.44. Peningkatan penilaian

ini

kemajuan

pelaksanaan

Refomasi

Birokrasi

Kementerian seperti

berdasarkan

di

Perdagangan,

penetapan

kebijakan

Gambar 10. Photo Pelaksanaan Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online Kementerian Perdagangan

- 47 -


seleksi terbuka pimpinan tinggi secara transparan dan objektif melalui pembentukan panitia seleksi nasional, penatalaksanaan sistem pelayanan online, dan lain sebagainya. Dikarenakan pada tahun 2015 telah dilakukan verifikasi lapangan dalam rangka penguusulan kenaikan tunjangan kinerja, maka untuk PMPRB tahun 2015 tidak lagi dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga verifikasi lapangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan akan dilakukan setelah PMPRB tahun 2016. No A 1

Komponen Penilaian

Nilai Maksimal

Nilai Capaian

% Capaian

3

Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundangundangan Penataan dan Penguatan Organisasi

4

Penataan Tatalaksana

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

6

Penguatan AKuntabilitas

6,00

4,15

69,13%

7

Penguatan Pengawasan

12,00

7,21

60,10%

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

4,25

70,76%

60,00 Nilai Maksimal

39,75 Nilai Capaian

66,25% % Capaian

2

5,00

3,68

73,64%

5,00

3,13

62,50%

6,00

2,82

47,06%

5,00

3,60

71,90%

15,00

10,92

72,79%

No

Komponen Penilaian

B

20,00

14,33

71,67%

2

Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN

10,00

8,09

80,93%

3

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

7,80

78,00%

Sub Total Komponen Hasil

40,00

30,23

75,57%

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

69,98

69,98%

1

Tabel 13. Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Sesuai dengan hasil penilaian di atas, ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi Kementerian Perdagangan, yaitu :

- 48 -


a)

Diharapkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat melakukan penyusunan Renstra, perjanjian kerja, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja yang akan dicapai;

b)

Hasil penilaian individu hendaknya dijadikan dasar bagi pengembangan karir individu dan pemberian reward;

c)

Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Kementerian Perdagangan agar segera mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi yang telah ditetapkan;

d)

Kementerian Perdagangan diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system;

e)

Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan formal;

f)

Melanjutkan penerapan SPIP ke tahapan selanjutnya;

g)

Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

h)

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah diberikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pemberian pelayanan Kemendag kedepannya. Selain PMPRB, Kementerian Perdagangan juga melakukan Survei Kapasitas

Organisasiyang dilakukan pada akhir bulan November hingga awal Desember. Survei ini bersifat self-assesmentdilaksanakan untuk menggali seberapa jauh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memahami pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan serta untuk mengetahui unsur apa yang paling penting dalam meningkatkan atau memperbaiki terhadap kekurangan atau kelemahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Survei tersebut ditujukan bagi seluruh pegawai Kementerian Perdagangan sejumlah 2.947 orang yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Kepegawaian Intranet Kementerian Perdagangan. Dari pelaksanaan survey tersebut didapat 2.607 orang yang menjadi responden dengan jumlah pertanyaan survey sebanyak 18 buah pertanyaan yang dibagi dalam 2 komponen penilaian yaitu persepsi pegawai terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan dan kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan internal di

- 49 -


Kementerian Perdagangan.Hasil dari survey kapasitas organisasi tersebut didapat Index Kepuasan Pegawai sebesar 3,36. NO

UNIT

INDEX KEPUASAN

1

Staf Ahli Menteri Perdagangan

3.44

2

Sekretariat Jenderal

3.36

3

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

3.41

4

Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

3.41

5

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

3.43

6

Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

3.22

7

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

3.27

8

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

3.25

9

Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

3.28

10

Inspektorat Jenderal

3.45

11

DPB/DPK

3.17

12

Perwakilan di Luar Negeri

3.58

INDEX KEPUASAN

3.36

Tabel 14. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelaksanaan RB dan terhadap kebijakan internal di lingkungan Kementerian Perdagangan

- 50 -


BAB IV PENUTUP Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya (2010 – 2014) serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Tahun 2015merupakan tahun transisi, di mana setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun renstra dan roadmap reformasi birokrasi 2015 – 2019 berdasarkan peraturan dari KEMENPAN-RB sebagai arahan bagi pelaksanaan pemerintahan dan reformasi birokrasi pada 5 (lima) tahun mendatang. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan pada Tahun 2015 ternilai baik, dengan mendapatkan indeks RB 69,98 pada penilaian dari KEMENPAN-RB dimana nilai tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan pengharagaan yang berupa kenaikan tunjangan kinerja. Hal tersebut membuat seluruh pegawai dan pejabat di Kementerian Perdagangan semakin bersemangat untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terusmenerus memperbaiki kualitas pelayanan publik, dengan dilakukannya pemangkasan peraturan perijinan melalui program deregulasi dan debirokratisasi sesuai dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah.Prestasi lainnya adalah Kementerian Perdagangan mendapat predikat Zona Hijau dari Ombudsman, artinya Kementerian Perdagangan memiliki tingkat kepatuhan tinggi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Meskipun telah mendapatkan predikat baik, akan tetapi Kementerian Perdagangan tetap berupaya menuju Pemerintahan yang berkelas dunia melalui optimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi. Diharapkan dengan adanya prestasi dan capaian yang telah didapat oleh Kementerian Perdagangan serta telah disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2015 – 2019, pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai lini area perubahan.Kementerian Perdagangan berusaha untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali ke arah yang benar, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.Hidup Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan!

- 51 -


LAMPIRAN

- 52 -


- 53 -


- 54 -


- 55 -


- 56 -


- 57 -


- 58 -


- 59 -


- 60 -


- 61 -


- 62 -


- 63 -


- 64 -


- 65 -


- 66 -


- 67 -


- 68 -


- 69 -


- 70 -


- 71 -


- 72 -


- 73 -


- 74 -


- 75 -


- 76 -


- 77 -


- 78 -


- 79 -


- 80 -


- 81 -


- 82 -


- 83 -


- 84 -


- 85 -


- 86 -


- 87 -


- 88 -


- 89 -


- 90 -


- 91 -


- 92 -


- 93 -


- 94 -


- 95 -


- 96 -


- 97 -


- 98 -


99


100


101


102


103

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2015

Recommend Documents