SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Hotel Takashimaya, Lembang Bandung Barat, 24 s.d. 26 September 2010
Kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Ketatalaksanaan Bussiness Process Standard Operating Procedures (SOP)
PENDAHULUAN 1. Tantangan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana menjalankan birokrasi kepemerintahan secara sistematis, sesuai aturan, tertata baik dan bersih. 2. Reformasi birokrasi merupakan syarat mutlak bagi peningkatan mutu kinerja di berbagai unit kerja, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. 3. Presiden RI telah mencanangkan Reformasi Birokrasi, yang ditargetkan dapat selesai untuk seluruh tingkat kementerian/lembaga pemerintahan pada tahun 2011. 4. Sebagai bagian dari K/L, Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama harus dapat selesai pada tahun 2011.
DASAR HUKUM 1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menyatakan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan. 2. KMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Percepatan Reformasi Birokrasi. 3. KMA Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama
TUJUAN Tujuan Reformasi Birokrasi di Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat adalah: 1. Menciptakan aparatur Kementerian Agama yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab. 2. Menciptakan birokrasi di Kementerian Agama yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.
SASARAN 1. Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) 2. Perubahan sistem manajemen administrasi pemerintahan, yaitu dari sisi: a. KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN:: terwujudnya organisasi yang ramping, tepat fungsi dan tepat ukuran. b. BUDAYA BUDAYA:: terciptanya budaya kerja aparatur yang memiliki integritas dan kinerja yang tinggi. c. PROSEDUR KERJA KERJA:: tersusunnya Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur dan mudah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja. d. REGULASI REGULASI:: tersusunnya regulasi birokrasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif berdasarkan SOP yang sudah dibakukan. e. SUMBER DAYA MANUSIA MANUSIA:: Optimalisasi kompetensi dan pemerataan SDM berdasarkan formasi kebutuhan di setiap unit kerja.
RUANG LINGKUP Rangkaian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat dimulai dari: 1. Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM berdasarkan formasi kebutuhan nyata, 2. Penyusunan SOP, 3. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU), 4. Komunikasi Publik, dan 5. Pelaksanaan monitoring kegiatan
PENATAAN ORGANISASI Mengusulkan Kepada Kementerian Agama RI untuk segera merevisi struktur Organisasi Pada Kanwil Kemenag dan Kanmenag kab./Kota berbasis kebutuhan masyarakat.
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM A. Tujuan Menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggungjawab melalui peningkatan SDM dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. B. Prinsip 1. Pengembangan SDM berbasis kompetensi; 2. Penempatan SDM yang tepat pada tempat yang tepat; 3. Sistem pola karir yang jelas dan terukur; 4. Keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen.
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM C. Rencana Kerja 1. Menerapkan Absensi Sidik Jari (Finger Print) dan Wajah, untuk meminimalisir kecurangan. 2. Pengembangan Assessment Center di masing-masing Kanmenag kab./Kota: a. Integrasi sistem aplikasi Assessment Center ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), b. Penyusunan pedoman dan akselerasi pelaksanaan Assessment Center, c. Penerapan hasil Assessment Center dalam pengembangan SDM. 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 3. Penyusunan Pola Mutasi. 4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) A. Tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penerapan SOP. B. Prinsip berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan penyempurnaan proses kerja sesuai dengan SOP yang telah dibakukan.
PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) C. Rencana Kerja 1. Analisis dan Evaluasi Jabatan; termasuk dalam hal ini melakukan evaluasi peringkat (Grading) terhadap seluruh Pejabat dan Pelaksana. 2. Menyusun dan menetapkan Standard Operational Procedure (SOP); termasuk dalam hal ini melakukan: a. Identifikasi Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan baru; b. Evaluasi SOP yang telah ada. c. Implementasi SOP yang sudah ditetapkan. 3. Analisis Beban Kerja; dalam hal ini melakukan: a. Analisis beban kerja pada Kanwil Kemenag Prov.Jabar b. Analisis beban kerja Terhadap Seluruh Satker di Lingkungan Kanwil kemenag Prov. Jawa Barat 4. Penyusunan Uraian Jabatan (Job Description)
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) A. Tujuan menyelaraskan seluruh kegiatan/program di seluruh level dan unit dengan peta strategi Kementerian Agama dalam rangka mendorong transformasi organisasi terkait dengan manajemen kinerja B. Prinsip Keseimbangan antara indikator finansial dan non finansial, indikator internal dan eksternal, berdasarkan hubungan sebab akibat
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) C. Rencana Kerja 1. Penyempurnaan peta strategi, manual Indikator Kinerja Utama dan inisiatif strategis untuk Kementerian Agama. 2. Pelatihan bagi pengelola kinerja berbasis balance score card (BSC) 3. Optimalisasi majalah MP sebagai sarana pengembangan kinerja berbasis BSC 4. Pembuatan manual integrasi laporan perencanaan kinerja dan anggaran dalam Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja) 5. Sosialisasi konsep balance score card (BSC).
KOMUNIKASI PUBLIK A. Tujuan Tersosialisasikannya seluruh program reformasi birokrasi kepada masyarakat untuk meningkatkan citra Kementerian Agama
B. Prinsip Penyampaian informasi yang terbuka, akurat, massif dan dapat dipertanggungjawabkan
C. Rencana Kerja 1. Pengembangan website Kanwil Kementerian Agama dan Kanmenag Kab./Kota. 2. Penerbitan artikel, editorial, dan berita serta booklet dan leaflet yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi 3. Sosialisasi lanjutan perkembangan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama. 4. Pembangunan jaringan komunikasi yang harmonis dengan Media Massa
MONITORING DAN EVALUASI A. Tujuan Memastikan terlaksananya program Reformasi Birokrasi di seluruh unit, mengidentifikasi tantangan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan alternatif solusinya B. Prinsip Independence, accountable dan fairness C. Rencana Kerja 1. Penyempurnaan pedoman monitoring dan evaluasi; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi program Reformasi Birokrasi
PENUTUP 1. Pelaksanaan Tolok Ukur Kinerja: Dengan diterapkannya reformasi birokrasi maka seluruh kegiatan harus aplikatif dan terstruktur, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat dinilai secara obyektif. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: Penerapan reformasi birokrasi akan membawa konsekuensi perlunya peninjauan terhadap seluruh peraturan perundangundangan yang tidak sesuai kondisi nyata yang berlaku. 3. Penataan Sistem Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi: Sebagai upaya menjawab tantangan yang muncul dari masyarakat, dalam penerapan reformasi birokrasi juga harus memperhatikan unsur-unsur teknologi informasi, termasuk penggunaa data base.
Sumber : Kementerian Agama RI
