14/09/2012
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sistem Pendataan Oleh Tagor Alamsyah Harahap
13 September 2012 10.00 – 10.45 WIB
Paradigma Baru Sistem Pendataan (Inmen No.2 Tahun 2011) Mengintegrasikan seluruh sistem existing pendataan Mencakup semua komponen pendidikan (Siswa, Sekolah, PTK, dan Substansi Pendidikan) Data Bersifat Individual relational
Bersifat Historikal, dynamic dan longitudinal (Dapat ditelusuri) Mencakup data spatial dan data citra Memenuhi segala kebutuhan data Kementerian
2
1
14/09/2012
Prinsip Efisiensi Sistem Pendataan • • • • • • • •
Keterbukaan Ketercatatan Berbasis TIK (dari mana saja, kapan saja) Simplifikasi dan integrasi proses Berbasis informasi (dokumen menyusul) “Single Source”: Merujuk ke basis data tunggal “Flow & Share”: Pemakaian Bersama “Manfaat”: Berorientasi dampak / impact.
2
14/09/2012
Menggunakan hasil pengumpulan data sebagai satu-satunya sumber data pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dgn entitas pendidikan yg didata
Menggunakan data pendidikan yg ada pada PDSP sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan, kajian, dan/atau pengambilan keputusan yg mengubah nilai suatu atribut harus dilaporkan kembali ke PDSP
INTEGRASI DAN SINKRONISASI MENJADI TUGAS PDSP : Menentukan dan menyediakan data referensi wilayah, satuan pendidikan, peserta didik, dan PTK NPSN NISN NUPTK NRG KODE PROVINSI KODE KAB/KOTA KODE MAPEL ...... ......
3
14/09/2012
KEBIJAKAN Kebijakan pengembangan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan yaitu: 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 2. Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik, dan 4. Substansi Pendidikan. Di dalam implementasi kebijakan tersebut, keempat faktor pendidikan harus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan.
4
14/09/2012
Perlunya Sistem Integrasi Data (Banyaknya instansi yg terkait dengan tugas yg berbeda-beda)
• Sistem yang dapat menyelaraskan data yang berasal dari sejumlah sumber ke dalam sebuah bentuk representasi • Adanya kebutuhan untuk saling bekerja sama antar Unit Utama di Kementerian • Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap unit utama sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan pertukaran data dengan sistem informasi yang lain
PEMBAGIAN PERAN INSTANSI DALAM SISTEM PENDATAAN KEMDIKBUD INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL PERTAMA :
1
PENGUMPULAN DATA
2
PENYIMPANAN & SINKRONISASI
HASIL
HASIL SATUSATU NYA SUMBER (ACUAN)
SATUSATU NYA SUMBER (ACUAN)
UNIT-UNIT KERJA
PERUBAHAN ATRIBUT
1. 2.
3.
3
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
KEGIATAN, KAJIAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERUBAHAN ATRIBUT
Melakukan penyimpanan hasil pengumpulan data pada masing-masing unit kerja yang melakukan pengumpulan data dan di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dengan memastikan adanya sinkronisasi data antara keduanya Menggunakan hasil pengumpulan data tersebut sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan (terkait entitas peserta didik, satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan) dalam melaksanakan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait dengan entitas pendidikan yang di data Menggunakan data pendidikan yang ada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan sebagai satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan, kajian, dan/atau pengambilan keputusan. Hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau pengambilan keputusan yang mengubah nilai suatu atribut harus dilakporkan kembali ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional
5
14/09/2012
INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL KEDUA : Pusat Data dan Statistik Pendidikan
1
2
MERANCANG BASIS DATA PENDIDIKAN YANG RELASIONAL sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan
MERANCANG SUATU FORMULIR PENDATAAN YANG MENCAKUP SEMUA ATRIBUT yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan tersebut, bersamabersamasama dengan sekretaris uni unit utama
3
4
5
MEMBANGUN SUATU PUSAT DATA KEMENTRIAN
MENENTUKAN DATA REFERENSI
MEMBERI INFORMASI SEMUA ATRIBUT YANG INGIN DI DATA
untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang di hasilkan dari kegiatan pengumpulan data
satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
Terkait dengan entitas pokok pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya (Semua sekretaris di unit utama) utama)
Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional
Pengelolaan Data Pendidikan Model Penyatuan Data
Data Base
Pemanfaatan
Update Data
Data Referensi
Pengumpulan
Sistem Transaksional
6
14/09/2012
Data Pokok Pendidikan Data Pokok Entitas Satuan Pendidikan
Program
Substansi
PDSP
Peserta Didik
PTK
Rombel / Angkatan Pembelajaran
Data Pokok Aktivitas
Semua Transaksi Mengacu Dapodik Akreditasi
Hibah
.....
PTK
Karir Peserta Didik
Program
Substansi
Harlindung
Rombel / Angkatan
. . . .
Pembelajaran
. . . .
Sertifikasi/ kompetensi Kesejahtera an
Satuan Pendidikan
Izin Belajar
Beasiswa
Rehab
Penyetaraan
Nilai UN
..... Transaksi
7
14/09/2012
Satuan Pendidikan Substansi/Proses PTK Peserta Didik
Substansi/Proses Substansi/Proses Substansi/Proses Substansi/Proses
GD DikMen
Satuan Pendidikan Substansi/Proses PTK Peserta Didik
PTK PTK PTK PTK
Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Validasi, Integrasi, Penyimpanan, Penyebaran, Data Eksternal Pengolahan Analitis,... (Demografi, Sosek,..)
NISN
Satuan Pendidikan Substansi/Proses PTK Peserta Didik Pengumpulan, Pemantauan Pembersihan, Penyimpanan,..
GD DikTi
UNIT LAIN
SYSTEM VALIDASI (QC) Bidang 1A PESERTA DIDIK
3
SYSTEM DATABASE SETDITJEN- PAUDNI
SYSTEM VALIDASI (QC) Bidang 1B PENDIDIK & PTK
4
SYSTEM DATA WAREHOUSE 1. SYSTEM INTEGRASI (TRANSFORMASI DATA) 2. SYSTEM DATA REFERENSI 3. SYSTEM DATA AGREGASI 4. SYSTEM DATA CUBING
SYSTEM DATABASE SETDITJEN- DIKDAS
SYSTEM PELAYANAN DATA Bidang 3 INDIKATOR PENDIDIKAN
5
PDSP
2
DASHBOARD VERIFIKASI / VALIDASI DATA
SYSTEM DATABASE SATUAN KERJA LAIN
SYSTEM VALIDASI (QC) Bidang 2B PROSES PEMBELAJARAN
PDSP
1
PDSP
PDSP
SYSTEM VALIDASI (QC) Bidang 2A SATUAN PENDIDIKAN
Informasi Strategis: Indikator,...
GD DikDas
Gudang Data Kemdiknas [PDSP] Analytical Tools
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan
Proses
Satuan Pendidikan Substansi/Proses PTK Peserta Didik
NUPTK
GD PAUDNI
NPSN
Transformasi Data untuk Integrasi
SYSTEM DATABASE SETDITJEN- DIKMEN
SYSTEM DATABASE SETDITJEN- DIKTI
EXECUTIVE INFORMATIO N SYSTEM (EIS) EDUOLAPS
SYSTEM DATABASE EXTERNAL DATA
DIREKTORAT/UPT/DLL DIMUNGKINKAN MEMPUNYASI SISTEM PENDATAAN TRANSAKSIONAL TETAPI HARUS TERINTEGRASI DGN DATA POKOK PENDIDIKAN Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional
8
14/09/2012
Peserta Didik Kontributor
Elemen
PDSP
NISN
PDSP
Data Referensi (Kode Agama, Kode Mapel,...)
DitJen
Data Sekolah
DitJen
Data Pribadi
DitJen
Data Keluarga
DitJen
Data Riwayat Pendidikan
Balitbang
Data Rapor/Transkrip
DitJen
Data Prestasi (Non Nilai/Mapel)
Balitbang
Data Ujian Nasional
Mendukung BSM
Mendukung BOS
Satuan Pendidikan
Pembelajaran
Dikumpulkan tiap semester, melengkapi elemen data peserta didik
PTK Kontributor
Elemen
PDSP
NUPTK
PDSP
Data Referensi (Kode Agama, Kode Mapel,...)
DitJen
Data Sekolah
DitJen
Data Pribadi, Status Kepegawaian, Kualifikasi
DitJen
Data Penugasan (Rombel/Mapel)
BPSDM
Status Sertifikasi
BPSDM
Data Kompetensi
DitJen
Data Tunjangan
DitJen
Data Kinerja
DitJen
Data Karir/Riwayat Jabatan
Satuan Pendidikan
Pembelajaran
Mendukung perhitungan jam mengajar dan rasio siswa guru
9
14/09/2012
Satuan Pendidikan Kontributor
Elemen
PDSP
NPSN
PDSP
Data Referensi (Peta, Kode Sarpras,....)
DitJen
Data Lokasi Sekolah
DitJen
Data Administrasi
DitJen
Data Fisik
DitJen
Data Kondisi
DitJen
Data Prestasi
DitJen
Data Program
Perlunya Sistem Integrasi Data • Sistem yang dapat menyelaraskan data yang berasal dari sejumlah sumber ke dalam sebuah bentuk representasi • Adanya kebutuhan untuk saling bekerja sama antar Unit Utama di Kementerian • Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap unit utama sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan pertukaran data dengan sistem informasi yang lain
10
14/09/2012
Direktorat
Kebutuhan Data Terintegrasi PAUD
DIKDAS
DIKMEN
DIKTI
POD
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Penyimpanan Data
Penyimpanan Data
Penyimpanan Data
Penyimpanan Data
Penyimpanan Data
PDSP
Integrasi Data Tabular Spasial Citra Vektor Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Aktivitas Peserta PTK Lembaga (Mengubah Didik Entitas entitas)
2 ALUR DATA Spasial
PTK
Lembaga
Vektor
Peserta Didik
Aktivitas (Mengubah entitas)
Entitas
Sekolah/Kursus/PKBM/PT
Dinas Pendidikan
Di dalam alur data dan informasi, PDSP memiliki tugas dan fungsi sebagai Pengelola Data Warehouse Kemdikbud. Managem. Sup. Sys.
Citra
Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Direktorat Integrasi
Direktorat Jenderal Integrasi Excecutive Sup. Sys.
Transaction Processing Systems
Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data: 1. Entitas PTK 2. Entitas Lembaga 3. Entitas Peserta Didik, dan 4. Aktivitas (Mengubah Entitas).
Tabular
Data Warehousing
Data Pokok Pendidikan harus memiliki empat jenis/sifat data yaitu: 1. Tabular, 2. Spasial, 3. Citra dan 4. Vektor.
Balitbang, Itjen, BPSDM&PMP, UKMP3, PIH, dll
PDSP
11
14/09/2012
BEBERAPA CONTOH PEMANFAATAN DATA TERINTEGRASI
12
14/09/2012
PROGRAM UTAMA DIREKTORAT P2TK DIKDAS 1. PERENCANAAN a. Perencanaan Kebutuhan PTK b. Pemetaan dan Penataan Rasio PTK c. Rekrutmen PTK 2. KARIR a. Inpassing Guru Bukan PNS (Kesetaraan) b. Penyesuaian Jabatan Fungsional c. Penilaian Angka Kredit 3. KESEJAHTERAAN a. Tunjangan Profesi b. Tunjangan Khusus/Pend. Khusus c. Subsidi Tunj. Fungsional d. Bantuan Kualifikasi Akademik S1/D4 dan S2 e. Insentif Guru SILN
4. HARLINDUNG a. PTK berprestasi b. LKBH 5. EVALUASI a. Monitoring 6. LAINNYA a. BLOCKGRANT KKG/KKKS/MGMP/MKKS/MK PS b. Bimtek
13
14/09/2012
PROSEDUR PENERBITAN SK DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN TAHUN 2013 BADAN PSDM & PMP
DIREKTORAT P2TK
SEKOLAH
PROVINSI
KPPN/BANK PENYALUR
Mengirimkan laporan online
Kelulusan baru 2012
Aprl 2012 SP2D
September 2012
Penerima Lama
Informasi Dari sekolah Pemutahiran data dan informasi dari Direktorat status SK dan pencairan tunjangan
Dapodik
SK Tunjangan Baru & Lama) Penerbitan SP2D
NRG dan Sertifikat mengajar
Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th. 2008 1. Beban mengajar 24 Jam 2. Rasio siswa guru 3. Masa Kerja, Gol, 4. Gaji Pokok, NPWP
Memenuhi Syarat?
Tdk
Display di website
Pencairan (SPP/SPM)
Penyaluran ke rekening penerima
Penyaluran Tunjangan 6 - 9 dan 16 April
ya
Okt 2012 Rekening Guru Lulusan baru
SK Tunjangan Baru & Lama)
Buku Tabungan Penerima
Februari 2012
BANK MITRA
BANK MITRA
Elemen Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Berelasi untuk Menghitung 24 Jam Guru Entitas
Aktivitas
Peserta Didik
NISN, Nama, Tgl Lahir, NPSN, Kelas, Rombel, ....
PTK
NUPTK, Nama, Tgl Lahir, Mutasi, Sertifikasi, Peningkat-an NPSN, Riwayat Pendidikan, Riwayat Kualifikasi, Tugas Mengajar (mapel, buku Kepangkatan, Sertifikasi ..... teks, rombel), Tugas Lain, Penghargaan, Menerima Beasiswa, ....
Sekolah
NPSN, Nama, Alamat, Koordinat, Foto, Ruang (Kapasitas, Kondisi, Tgl Perbaikan Terakhir,...), Status Akreditasi, ....
FORMULA MENGHITUNG BEBAN MENGAJAR GURU
Masuk, Naik Kelas, Tinggal Kelas, DropOut, Pindah, Lulus, Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan, ....
Menerima Hibah, Menerima BOS/BOMM, Pengusulan Akreditasi, ...
Rombel x jam mapel (standar isi) 24
Dapodik dirancang dapat mendeteksi guru mengajar dibeberapa sekolah untuk memenuhi 24 jam
14
14/09/2012
KEGIATAN P2TK BERBASIS DATABASE YG TERINTEGRASI DGN DAPODIK (Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK)
Kemdikbud Data Individu Siswa/PTK
Dapodik
PENILAIAN ANGKA KREDIT
Data Guru
Sekolah
Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No.16/2009)
Kecukupan Angka Kredit
NPSN NISN NUPTK Rombel Daerah khusus
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
TUNJANGAN PROFESI
Data Guru
Status telah Sertifikasi STF
Status GBPNS
KEMENKEU P2TK DIKDAS
Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan
PETA KELEBIHAN /KEKURANGAN GURU
Status Kuliah dan Ijazah Data Guru
BANK MITRA
No. Rek Guru Kesejahteraan
PENYETARAAN GBPNS/PENYE SUAIAN JAFUNG DAN ANGKA KREDIT AWAL
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
Guru Profesional
Kebutuhan Guru
TUNJANGAN KHUSUS
Bertugas di daerah khusus
BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK
Kebutuhan Guru
RASIO DAN BEBAN MENGAJAR Kebutuhan Guru
Kunci Integrasi Data : Sinkronisasi
DUKUNGAN DAPODIK TERHADAP PROSES PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI Jika sistem dapodik dapat mencapai target ketersediaan data pendukung, maka proses penyaluran tunjangan 2013 dapat dengan mudah disalurkan tepat waktu Badan PSDM&PMP
Migrasi dari manual ke berbasis TIK No Kegiatan
Off Line
Dapodik
On Line
By Sistem √
Keterangan
1
Lulusan Baru
Dari Badan PSDM&PMP
2
NRG
√
Dari Badan PSDM&PMP
3
Update Mutasi/pensiun/cuti/dll
√
DAPODIK
4
Beban kerja 24 jam/mgg
√
DAPODIK
5
Mengajar sesuai sertifikat Pendidik
√
DAPODIK
6
Rasio Guru : Siswa terpenuhi
√
DAPODIK
7
Status Guru Tetap
√
DAPODIK
8
Gaji Pokok dari Gol dan masakerja
√
DAPODIK BANK MITRA
9
Pembuatan Rekening Guru
√
10
Cetak SK yg memenuhi syarat
√
Pusat
11
Usulan SPP/SPM/SP2D
√
Provinsi
12
Penyaluran Ke rekening Guru
√
Oleh Bank Penyalur
13
Monev Daya Serap
√
Itjen, Direktorat terkait dgn mengakses prov dan Mitra
14
PMK Tahun Berikutnya (Kebutuhan Dana)
√
SKTP
P2TK
15
14/09/2012
Pemanfaatan data untuk Perencanaan
4/4
Contoh:
SBI (sekolah bertaraf internasional) (0%)
Xi : variabel SNP X1 (isi) X2 (proses) X3 (Kompetensi lulusan)
RSBI
X4 (tenaga kependidikan)
(0,65%) 0,33%
X5 (sarana dan prasarana)
SSN (sekolah standar nasional)
X6 (Pengelolaan)
(10,15%) 8,03%
X8 (Penilaian)
SPM (50,39%)
< SPM (standar pelayanan minimal) (41,31%)
X7 (Pembiayaan)
Jumlah Sekolah Berdasar Standar Sekolah <SPM SPM SSN RSBI SBI TOTAL SD 65.869 75.965 4.831 239 0 146.904 %
SMP
44,84
51,71
3,29
0,16 0
8.892 15.226
9.711
356 0
28,41
1,04 0
%
26,01
44,54
TOTAL
34.185
595 0 74.806 91.243 14.545
%
41,31
50,39
Kebutuhan Anggaran meningkatkan Standar?
181.089
8,03
0,33 0
Pemenuhan SPM Satuan Pendidikan SD dan SMP akan dituntaskan pada akhir tahun 2014
31
SIMULASI PEMBAYARAN TUNJ PROF. JIKA GURU BERLEBIH PROVINSI KAB/KOTA
: LAMPUNG : KOTA BANDAR LAMPUNG
NAMA SEKOLAH ALAMAT JUMLAH GURU
: SMPN 6 BANDAR LAMPUNG : KEC. TELUK BETUNG : 31 ORANG JPL JAM GURU JAM PELAJARAN JUMLAH STATUS SERTIFIKASI NO MATA PELAJARAN TERSEDIA YG ADA KELEBIHAN KEKURANGAN GURU SUDAH BELUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AGAMA PKN B. INDONESIA B. INGGRIS MATEMATIKA IPA IPS SENI BUDAYA PENJASKES TIK MULOK BK
36 36 72 52 72 72 72 36 36 36 36 96
72 72 192 72 120 72 48 24 24 0 0 48
36 36 120 20 48 0
0 24 12 12 36 36 48
3 3 8 3 5 3 2 1 1 0 0 2
3 3 5 3 4 3 2 1 1
KETERANGAN 1 GURU BISA TERBIT SKTP, 2 TIDAK BISA TERBIT 1 GURU BISA TERBIT SKTP, 2 TIDAK BISA TERBIT
3 0 1
2 GURU BISA TERBIT SKTP, 1 TIDAK BISA TERBIT
2
Guru yang ada untuk mapel Bahasa Inggris 3 orang dan sudah disertifikasi: Jam pelajaran yg tersedia di sekolah adalah 52 jam/mgg Jam pelajaran guru yang ada 72 jam/mgg (3 orang guru) Kesimpulan : Hanya 2 guru yang dibisa dibayar tunjangan profesinya (@ 24 jam/mgg) disekolah tersebut sedang 1 guru harus pindah karena sisa jam yg ada hanya 4 jam atau kurang dari minimal 6 jam yg dipersyaratan seorang guru di sekolah induk. 1 guru harus jelas penyelesaian beban mengajarnya baru bisa diterbitkan SKTPnya.
16
14/09/2012
REALISASI TRIWULAN KEDUA DANA TRANSFER ACEH Jumlah SK Guru per Provinsi Jatim Jateng Jabar Sumut Sulsel Lampung DKI Sumbar Sumsel Banten DIY Aceh Kalsel Bali NTB Riau NTT Sulut Kalbar Jambi Sultra Kaltim Sulteng Kalteng Bengkulu Maluku G_Talo Sulbar Papua Kepri Babel Malut Irjabar
Realisasi Triwulan I
Jumlah SK per Kab./Kota
Realisasi Triwulan II
150.379 130.351 123.773 48.898 44.404 31.959 31.586 30.977 26.542 25.899 23.720 21.119 18.722 18.563 17.770 17.656 16.688 14.779 14.614 14.525 13.735 13.522 12.934 9.972 9.009 7.664 6.060 5.310 5.046 3.966 3.951 3.138 2.373
0
Kab. Pidie
2.157
Kab. Bireuen
2.096
Kota Banda Aceh
2.090
Kab. Aceh Utara
936
Kab. Aceh …
755
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Jaya Kota Sabang Kab. Aceh …
721
25,00%
28,25%
18,38%
18,38%
0,00%
0,00% 28,12%
28,12%
0,00%
0,00% 16,08%
418
32,15%
18,54%
297
37,09% 41,95%
288
69,91%
17,25%
262
Kab. Simeulue
249
24,93%
244
23,99%
Kab. Gayo Luas
56,49% 0,00%
Kab. Aceh Singkil
Kota …
49,99% 0,00%
0,00%
565 477
25,04% 17,58%
0,00%
745
Kab. Aceh … Kab. Bener …
25,04%
884
Kab. Aceh …
18,68%
17,58%
947
Kota …
28,78%
18,68%
986
Kota Langsa
25,74%
28,78%
1.080
Kab. Aceh …
26,80%
12,87%
1.187
Kab. Aceh Timur
48,75%
26,80%
1.542
Kab. Aceh …
28,94%
29,25%
1.972
Kab. Aceh Besar
Kab. Pidie Jaya
21,71%
17,25% 24,93% 47,97%
13,61%
221
0,00%
40,00%
13,61% 80,00%
0,00%
40,00%
80,00%
50.000 100.000150.000
PROVINSI
KONDISI PTK DIKDAS 2012
DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT TOTAL
SMA D1 6,027 1,482 43,470 2,870 27,251 2,994 3,664 473 12,353 662 11,254 736 50,741 4,286 8,863 877 12,656 709 8,303 662 27,967 1,311 24,433 2,017 17,513 1,543 7,188 327 8,207 429 10,547 770 10,505 1,494 6,529 401 16,040 1,483 8,687 797 7,330 1,944 3,931 577 10,240 620 24,511 1,449 6,986 419 4,381 238 3,319 284 12,003 686 2,904 183 5,488 387 2,631 191 2,368 114 3,393 229 411,683 33,644
KUALIFIKASI AKADEMIK D2 D3 S1 S2 S3 13,195 4,204 35,720 933 10 95,335 11,848 123,438 2,645 44 94,091 9,520 102,667 1,253 2 9,967 1,979 15,623 292 108,800 9,373 161,510 3,935 26 25,171 3,096 17,400 87 3 31,798 8,158 49,549 282 8 26,130 4,226 21,097 263 4 23,980 2,830 18,223 195 2 15,278 1,374 10,594 61 23,490 2,194 22,901 195 1 27,503 4,190 19,994 122 1 18,779 2,470 9,211 39 12,413 1,116 8,806 20 16,767 961 11,594 177 11,393 1,431 15,675 302 3 6,389 1,089 7,751 106 15,230 602 9,094 149 33,649 3,074 39,873 582 9 14,921 906 9,852 166 8 9,209 901 3,232 13 1 13,958 1,570 16,338 173 18,967 1,792 15,656 137 4 13,174 3,406 Jumlah 9,633Guru 36 4,679 1,534 4,325 37 Pendidikan Dasar 7,674 865 7,513 106 2.109.507 orang 5,129 191 2,521 14 25,054 2,243 29,541 359 1 4,679 507 2,514 5 2,807 314 4,357 54 4,928 902 5,017 68 2,723 492 1,654 14 5,983 504 5,183 72 743,243 89,862 818,056 12,892 127
Total 61,571 279,650 237,778 31,998 296,659 57,747 144,822 61,460 58,595 36,272 78,059 78,260 49,555 29,870 38,135 40,121 27,334 32,005 94,710 35,337 22,630 36,547 47,416 52,209 17,980 20,777 11,458 69,887 10,792 13,407 13,737 7,365 15,364 2,109,507
17
14/09/2012
Rasio Siswa:Guru di SD (Negeri & Swasta) Tahun 2009/2010 SD Papua Maluku Utara Papua Barat Banten Jawa Barat Bali Nusa Tenggara Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Riau Sumatera Utara Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Lampung Kalimantan Timur Bangka Belitung Bengkulu Sumatera Selatan Jawa Timur Maluku Jambi DI Yogyakarta Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sumatera Barat Kalimantan Tengah Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara
28 26 25 25 24 24 24 23 22 19 18 18 Nasional 18 = 18 18 18 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 0
Sumber: diolah dari PSP dan PMPTK
Rasio Minimal Siswa:Guru
5
10
15
20
25
Jenjang
PP 74/2008
Permendiknas No. 41/2007
SD
1:20
1:28
Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:18 ini artinya sudah berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
30
Rasio Siswa:Guru di SMP (Negeri & Swasta) Tahun 2009/2010 SMP Banten Nusa Tenggara Timur Jawa Barat Bali Jawa Tengah Maluku Utara Bangka Belitung Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Papua Barat Kalimantan Barat Sulawesi Barat Kalimantan Timur Papua Jawa Timur DKI Jakarta Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Riau Sulawesi Tengah Sumatera Utara Sulawesi Selatan Maluku Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Jambi Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sulawesi Utara DI Yogyakarta Gorontalo
28 26 26 24 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 Nasional 16 = 17 16 15 14 14 14 14 0
5
10
15
20
25
Rasio Minimal Siswa:Guru Jenjang
PP 74/2008
Permendiknas No. 41/2007
SMP
1:20
1:32
Secara Nasional Rasio di SMP saat ini adalah 1:17 ini artinya sudah sama dengan standar minimal PP 74 tetapi masih di bawah standar minimal Permendiknas No.41
30
Sumber: diolah dari PSP dan PMPTK
18
14/09/2012
PROFIL GURU SD BERDASARKAN USIA - NASIONAL
37
PROFIL GURU SMP BERDASARKAN KUALIFIKASI- NASIONAL TOTAL GURU SMP/SMPLB
BELUM S1
SUDAH S1
NASIONAL Sudah S1 : 406,731 (76.1%) Belum S1 : 127,619 (23.9%)
19
14/09/2012
Many teachers with less than the minimum workload due to too many teachers Teacher Workload
Classroom Hours Assigned to Teachers by Education Level
All Teachers
Primary
29%
11%
Junior Secondary
18%
6%
6%
20%
8%
13%
41%
43% 10%
30%
51%
40%
Senior Secondary 0%
28%
8%
38% 30%
40%
50%
60%
9%
5% 11% 2 70%
80%
90% 100%
Below the minimum requirement 1-12 periods
13-23 periods
24 periods
25-36 periods
>36 periods 39
SIM PERENCANAAN PTK
20
14/09/2012
Rincian Menu
Rincian Menu
21
14/09/2012
Hasil Optimalisasi Guru Terdiri dari 3 rekomendasi secara otomatis sesuai dengan alokasi jam masing-masing
Muat Data Pilih Wilayah, Jenjang serta Mata Pelajaran, Kemudian Muat Data dari Data Dikdas. Jam Ada => Positif = kelebihan guru, Negatif = kekurangan guru Jam Akhir => Jumlah kelebihan/kekurangan guru setelah simulasi transfer jam
22
14/09/2012
Transfer Antar Sekolah Pilih salah satu sekolah kelebihan guru, serta satu yang kekurangan kemudian tekan tombol transfer “>” di tengah-tengah kedua tabel. Maka muncul baris simulasi penataan pemerataan guru.
Optimalisasi Antar Sekolah Lingkup Kab/Kota Masukkan jumlah angka yang akan ditransfer, kemudian simpan simulasi. Maka jumlah “Jam Akhir” sekolah pemberi dan penerima berkurang/bertambah sesuai dengan jumlah transfer.
23
