14/09/2012
Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012
Latar Belakang
Reformasi Birokrasi didasarkan pada suatu asumsi bahwa kebijakan publik tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada semua warga sebagai constituent. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan pedagogis peserta didik secara non-diskriminatif yang pada dasarnya memfasilitasi proses pendidikan peserta didik sesuai minat dan bakatnya.
Pelayanan pendidikan tidak mendeskriminasi peserta didik berdasarkan faktor geografis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga siswa.
1
14/09/2012
Dengan demikian reformasi ini diharapkan dapat mendukung tema kebijakan nasional pendidikan periode 2010 – 2014 yaitu : Menjamin tempat belajar bagi semua anak usia sekolah yang memadai (dimensi mutu)
1. KETERSEDIAAN
Mempunyai dua makna: dalam arti geografis (reachable) mempertimbangkan peserta didik yang tinggal pada daerah terpencil dan terisolasi dan ekonomi (affordable) mempertimbangkan siswa yang kurang mampu secara ekonomi
2. KETERJANGKAUAN
Mempunyai dua konotasi: proses dan hasil
3. KUALITAS
4. KESETARAAN
Kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan pada latar belakang sosial peserta didik
5. KEPASTIAN
Kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial
Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan tema kebijakan nasional pendidikan tersebut maka layanan peserta didik yang merupakan komponen dari 12 program area perubahan RBI Kemdiknas 2011-2014, dengan bidang utama layanan: a. Perizinan belajar (perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri b. penjaminan beasiswa/bantuan dana pendidikan c. Penjaminan Bersekolah
melakukan proses perubahan-perubahan (reformasi) guna meningkatkan mutu pelayanan khususnya yang terkait dengan peserta didik, sehingga permasalahan-permasalah yang a menyangkut dengan layanan peserta didik seperti : a. Masih panjangnya birokrasi dan kurang terbukanya proses perizinan belajar disamping juga Proses perizinan belajar masih menggunakan konsep manual sehingga memerlukan kehadiran pemohon b. Mekanisme proses penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan yang panjang, kurang cepat, tepat dan terbuka c. Belum optimalnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data/informasi yang terkait dengan peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan
2
14/09/2012
Capaian Reformasi Birokrasi (2010(2010-2011) A. PELAYANAN PERIZINAN BELAJAR Dalam hal sistem pelayanan perizinan belajar berbasis TIK meliputi : Pembangunan dan implementasi sistem izin belajar peserta didik WNA di sekolah asing/nasional di Indonesia; Pembangunan dan implementasi sistem izin belajar peserta didik WNI ke sekolah kerjasama asing di Indonesia; Pembangunan dan implementasi sistem penyaluran peserta didik WNI dari luar negeri; Pembangunan sistem penyetaraan ijazah sekolah dan PT LN Pembangunan sistem penyaluran beasiswa unggulan DIKTI/BPKLN Sistem Informasi lembaga kursus
•
Sistem pelayanan perizinan belajar pada Ditjen Dikdas dan Dikti sudah berjalan dengan baik karena rencana aksi ini merupakan salah satu dari program “quick win” tahun 2010 yang lalu dan sudah dapat diakses melalui http://www.kemdiknas.go.id http://www.kemdiknas.go.id
•
Khusus untuk PAUD NI dan Ditjen Dikmen proses pelayanan perizinan belajar berbasis TIK sudah dalam tahap pebangunan sistem
capaian
3
14/09/2012
Capaian Reformasi Birokrasi (2010(2010-2011) B. PENJAMINAN BEASISWA/BANTUAN DANA PENDIDIKAN
sistem penjaminan beasiswa/bantuan dana pendidikan (sistem penyaluran beasiswa unggulan, sistem penjaminan ketepatan penyaluaran beasiswa/bantuan)
capaian
• Proses penjaminan beasiswa dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik di masing-masing unit utama (PAUDNI, Dikdas, Dikmen, Dikti) namun tetap diperlukan koordinasi antar unit utama tersebut terutama dalam hal penyeragaman pola pengelolaan dan penyaluran bantuan khusus • Saat ini proses sistem penjaminan beasiswa/bantuan dana pendidikan pada Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen dan Ditjen PAUD NI sudah dalam tahap pembangunan sistem, khusus Ditjen Dikti sudah pada tahap pengukuran
4
14/09/2012
C. Penjaminan bersekolah
Dalam hal sistem penjaminan bersekolah (sistem pendataan dan pencocokan peserta didik dan penduduk usia sekolah, sistem penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan
capaian
Sudah pada tahapan Pengembangan sistem pendataan daya tampung sekolah
5
14/09/2012
Kegiatan/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 20112011-2014 Rencana Aksi
Kondisi Sekarang
Tersedianya sistem • Dikdas dan Dikti: Proses perzinan belajar perizinan bagi siswa sudah menggunakan WNA, WNI, sistem on line namun penyetaraan ijazah seringkali terkendala sekolah dan PT luar jaringan sehingga negeri yang berbasis proses sedikit TIK terhambat. • PAUD NI dan Dikmen a. Proses perizinan belajar masih menggunakan konsep manual sehingga memerlukan kehadiran pemohon b. Masih panjangnya birokrasi dan kurang terbukanya proses perizinan
Rencana Aksi penjaminan beasiswa miskin/ bantuan dana pendidikan yang berbasis TIK
Kondisi Sekarang Dikdas, Dikmen dan PAUD: Belum adanya petunjuk teknis pola pengelolaan dana beasiswa yang seragam , ada yang melalui dekon (Dit. P. SD, PAUD & PKLK Dikdas) dan langsung dari pusat ( Dit. P.SMP) Mekanisme proses penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan yang panjang, kurang cepat, tepat dan terbuka
Kondisi yang Diharapkan
Dikdas dan Dikti • Pemeliharaan serta perbaikan jaringan sehingga memudahkan pemohon dan petugas untuk memproses perizinan belajar
Indikator Kinerja Kunci
Ketepatan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan perizinan belajar
• PAUD NI dan Dikmen Sistem perizinan berbasis TIK dapat terwujud sehingga memudahkan proses pelayanan serta memotong jalur birokrasi yang dirasa cukup lama
Kondisi yang Diharapkan
Indikator Kinerja Kunci
Dikdas, Dikmen dan PAUD: Tersusunnya petunjuk teknis pola pengelolaan dana beasiswa yang seragam sehingga memudahkan proses penyaluran beasiswa baik dari pihak pemberi maupun penerima Pembangunan sistem penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan berbasis TIK (seperti yang telah dibangun oleh Dikti dengan sistem Bidik Misi nya) sehingga diharapkan proses penyaluran beasiswa dpt menjadi lebig cepat, tepat dan tebuka
Ketepatan, kecepatan serta keterbukaan proses pengelolaan dan penyaluran beasiswa
6
14/09/2012
Rencana Aksi
Kondisi Sekarang
penjaminan Dikti : beasiswa miskin/ Proses penyaluran bantuan dana bantuan mahasiswa pendidikan yang miskin sudah dapat berbasis TIK berjalan serta dapat dikases melalui http://bidikmisi.dikti.go .id/portal/, namun seringkali terkendala jaringan sehingga proses sedikit terhambat
Rencana Aksi Penjaminan bersekolah
Kondisi yang Diharapkan
Indikator Kinerja Kunci
Dikti : Pemeliharaan serta perbaikan jaringan sehingga memudahkan pemohon dan petugas untuk penyaluran bantuan mahasiswa miskin
Ketepatan, kecepatan serta keterbukaan proses pengelolaan dan penyaluran beasiswa
Kondisi Sekarang
Kondisi yang Diharapkan
• Belum adanya petunjuk teknis pendataan, pencocokan peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang seragam antar masing-masing Direktorat maupun unit utama Belum optimalnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data/informasi yang terkait dengan peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan
• Tersusunnya petunjuk teknis pendataan, pencocokan peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang seragam sehingga memudahkan proses pendataan Pembangunan sistem pendataan yang terpadu sehingga diharapkan data terkait peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang akurat, terintegrasi dan selalu termutakhiran untuk perencanaan pembangunan pendidikan
Indikator Kinerja Kunci Tersedianya data peserta didik dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang akurat dan termutakhirkan
7
14/09/2012
I. Ditjen PAUD NI Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
II. Ditjen DIKDAS PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2012
Tahun 2011 1
PERENCANAAN
100%
PEMBANGUNAN
100%
SOSIALISASI
100%
IMPLEMENTASI
100%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PENGUKURAN
8
14/09/2012
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
PERENCANAAN
Tahun 2011 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011
PERENCANAAN
100%
PEMBANGUNAN
100%
SOSIALISASI
100%
IMPLEMENTASI
100%
6
7
8
9
10
11
12
PENGUKURAN
I. Ditjen PAUD NI Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN
Tahun 2011 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
100%
PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN
Tahun 2011 6
7
100%
PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
9
14/09/2012
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011
PERENCANAAN
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011
PERENCANAAN
100%
PEMBANGUNAN
100%
SOSIALISASI
100%
IMPLEMENTASI
100%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PENGUKURAN
I. Ditjen PAUD NI Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011 4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011 1
PERENCANAAN
100%
PEMBANGUNAN
100%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
10
14/09/2012
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011 1
PERENCANAAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN
Tahun 2011 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGUKURAN
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi Peningkatan Layan Peserta Didik
Output
Tahapan Kerja
• Tersedianya Perencanaan sistem perizinan bagi siswa WNA, Pembentukan Tim WNI, penyetaraan Pengelola. ijazah sekolah dan PT luar negeri yang Penyusunan Pedoman berbasis TIK Kerja Tim Pengelola.
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Tersusunya keputusan Adanya pembagian tugas dan Dirjen Dikdas, Dikmen, Dikti, pembentukan Tim Pengelola, kewenangan pada Tim dan dan PAUDNI berikut personilnya. personil yang melakukan pengelolaan penyetaraan ijazah. Tersusunnya rencana kerja Terbagun pembagian tugas yang Tim Pengelola Tim Pengelola dalam bentuk jelas dan mekanisme kerja Tim pedoman dan mekanisme Pengelola. kerja.
Pembangunan Penyusunan rencana aplikasi.
Tersusunnya rencana (draft) Diperoleh data/informasi Outsourching aplikasi yang mengadopsi mengenai kelemahan/kekurangan perbaikan dari sistem manual sistem aplikasi, sehingga dapat yang digunakan saat ini. dilakukan perbaikan.
Uji coba Aplikasi
Terlaksananya pengujian atas rencana (draft) aplikasi dalam bentuk software.
Diperoleh data/informasi Tim Pengelola mengenai kelemahan/kekurangan sistem aplikasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan.
Pelatihan penyetaraan ijazah secara online bagi asesor/verifikator/penilai.
terlaksana kegiatan pelatihan.
Asesor/verifikator/penilai mampu Tim Pengelola melaksanakan penilaian dengan menggunakan aplikasi online.
11
14/09/2012
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi
Output Tahapan Kerja • Tersedianya Peningkatan Sosialisasi Layan Peserta sistem perizinan Sosialisasi penyetaraan bagi siswa WNA, Didik ijazah online. WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK
Lounching Penyetaraan Ijazah Online
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Terlaksana publikasi Publik mengetahui adanya penyetaraan ijazah online penyetaraan ijazah online, kepada publik melalui media cetak dan atau elektronik. Terbangun momentum penyempurnaan sistem penyetaraan ijazah secara online.
Tersedianya tata nilai yang dapat berfungsi sebagai dasar standarisasi proses penyetaraan ijazah
Implementasi Pelaksanaan penyetaraan Terlaksananya penyetaraan terselesainya permohonan ijazah online. ijazah secara online untuk penyetaraan ijazah secara 2.500 paket permohonan. online.
Tim Pengelola
Perbaikan/Tindak Lanjut Audit aplikasi.
Terlaksana audit aplikasi penyetaraan ijazah online.
Teridentifikasi kelemahan/kekurangan sistem aplikasi penyetaraan ijazah online.
Outsourching
Perbaikan sistem aplikasi. Terlaksana perbaikan sistem Dilakukan perbaikan untuk aplikasi. mengatasi kelemahan/kekurangan sistem aplikasi penyetaraan ijazah secara online.
Outsourching
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi Output • Tersedianya Peningkatan Sistem Layan Peserta penjaminan Didik
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Perencanaan
Penyusunan Pedoman beasiswa/ beasiswa/bantuan dana bantuan dana pendidikan saat ini pendidikan yang berbasis TIK Verifikasi, evaluasi, Perancangan ulang dan penyederhanaan proses penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Pedoman
Rancang bangun sistem penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan
(Tersedianya pedoman sistem tunggal penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan
Dirjen Dikdas, Dikmen, Dikti, dan PAUDNI
Terbagun pembagian tugas Tim Pengelola yang jelas dan mekanisme kerja Tim Pengelola.
Pembangunan Outsourching
Penentuan kebutuhan teknologi untuk peningkatan kecepatan, jangkauan dan Kebutuhan teknologi akurasi proses beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
(2) Tersedia dan beroperasinya sistem tunggal beasiswa/bantuan dana pendidikan berbasis TIK
Penentuan beban kerja dan kualifikasi SDM untuk tiap tahap proses beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Tersusunnya beban kerja dan kualifikasi SDM untuk tiap tahap proses beasiswa/bantuan dana
Tim Pengelola
Kebutuhan SDM
Peningkatkan kapabilitas SDM pengelola proses Penyaluran SDM terlatih beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Terciptanya SDM pengelola Tim Pengelola proses Penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan yang mumpuni
12
14/09/2012
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi
Output
Peningkatan • Tersedianya Layan Peserta Sistem penjaminan Didik
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Pembangunan
Pengembangan sistem beasiswa/ informasi pengelolaan bantuan dana beasiswa/bantuan dana pendidikan yang pendidikan saat ini berbasis TIK Legitimasi Sistem pengelolaan beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Sistem penyaluran hibah teerbangun dan dapat
Sistem TIK penyaluran digunakan hibah dan pemantauannya
Tim Pengelola
Peraturan Menteri Tim Pengelola
Sosialisasi Sosialisasi tentang reformasi proses beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Dinas Pendidikan Kab/Kot/Prop mengetahui proses beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Dinas Pendidikan Kab/Kot/Prop mengetahui proses beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Tim Pengelola Implementasi Implementasi sistem berjalannya sistem informasi pengelolaan Pbeasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
sistem informasi pengelolaan Outsourching Pbeasiswa/bantuan dana pendidikan berjalan
Perbaikan Tindak Lanjut Pengukuran dan evaluasi Analisis dampak efisiensi internal dan eksternal
Tim Pengelola
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi Peningkatan Layan Peserta Didik
Output sistem pemetaan siswa dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian sekolah
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Perencanaan Identifikasi coverage dan kelengkapan sumber data, terutama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) - sistem kependudukan yang berada di bawah Depdagr
Terpetakannya coverage dan kelengkapan sumber data, terutama SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) - sistem kependudukan yang berada di bawah Depdagri
Verifikasi, evaluasi, Perancangan ulang dan Rancang bangun sistem penyederhanaan proses penyaluran beasiswa/bantuan penyaluran beasiswa/bantuan dana pendidikan dana pendidikan saat ini
Dirjen Dikdas, Dikmen, Dikti, (Peta proses dan PAUDNI penyaluran beasiswa/bantuan yang dapat mendeteksi permasalahan proses SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sistem kependudukan yang berada di bawah Depdagri Terbagun pembagian tugas Tim Pengelola yang jelas dan mekanisme kerja Tim Pengelola.
Rancangan SIAK (Sistem Tim Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan) - sistem Identifikasi struktur basisdata kependudukan yang berada sistem sumber (varian SIAK) di bawah Depdagri yang Terpetakannya struktur dan mekanisme pendataan basisdata sistem sumber (varian mudah dipahami oleh penerima dan pengelola di SIAK) dan mekanisme tingkat satuan pendidikan pendataan Terpasangnya sistem Tim Pengelola teknologi yang dapat Identifikasi kebutuhan data menyediakan informasi data untuk program penjaminan Terpetakannya kebutuhan data untuk program penjaminan layanan layanan secara tepat waktu untuk program penjaminan dan akurat layanan
13
14/09/2012
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi Peningkatan Layan Peserta Didik
Output sistem pemetaan siswa dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian sekolah
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Perencanaan Identifikasi data pendukung untuk mengupayakan kelengkapan data dan meningkatkan kualitas data.
Legitimasi Sistem pengelolaan beasiswa/bantuan dana pendidikan saat ini
Tersedianya informasi tentangdata Terpetakannya data pendukung untuk mengupayakan pendukung untuk kelengkapan data dan mengupayakan kelengkapan data dan meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas data. Tim Pengelola data.
Peraturan Menteri Tim Pengelola
Pembangunan Penentuan unit penanggungjawab mekanisme pendataan terbawah dan mekanisme konsolidasinya Penentuan perelasian kode penduduk usia sekolah dengan kode siswa. Perancangan mekanisme pendataan dengan memanfaatkan TIK.
terbentuknya unit penanggungjawab mekanisme pendataan terbawah dan mekanisme konsolidasinya
Tim Pengelola
tersedianya informasi perelasian kode penduduk usia sekolah dengan kode siswa. Tersedianya pedoman mekanisme Outsourching pendataan dengan memanfaatkan TIK. Tersedianya sistem informasi Perancangan indikator tentang indikator kelengkapan dan Terancangnya indikator kelengkapan dan kualitas data kelengkapan dan kualitas data kualitas data Perancangan dan pembangunan aplikasi Sistem Terancangnya aplikasi Sistem Tersedianya aplikasi Sistem Pendataan Peserta Didik dan Pendataan Peserta Didik dan Pendataan Peserta Didik dan Tim Pengelola Penduduk Usia Sekolah. Penduduk Usia Sekolah. Penduduk Usia Sekolah. perelasian kode penduduk usia sekolah dengan kode siswa. Terancangnya mekanisme pendataan dengan memanfaatkan TIK.
Tahapan Kerja Rencana Aksi Rencana Aksi Peningkatan Layan Peserta Didik
Output sistem pemetaan siswa dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian sekolah
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
Pen. Jawab
Sosialisasi Sosialisasi sistem pendataan berbasis teknologi informasi Pemahaman sistem pendataan Sistem Pendataan Peserta berbasis teknologi informasi Didik dan Penduduk Usia Sistem Pendataan Peserta Didik Sekolah. dan Penduduk Usia Sekolah. Penjelasan tentang kebutuhan jumlah dan kualifikasi SDM
pemahaman kebutuhan jumlah dan kualifikasi SDM
100% pengelola proses sistem pendataan berbasis teknologi informasi Sistem Tim Pengelola Pendataan Peserta Didik dan Penduduk Usia Sekolah. 100% pengelola memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Tim Pengelola
Implementasi Tim Pengelola tersedianyan sistem hasil rancangan dan pengembangan, termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras Tim Pengelola terlaksananya sistem Implementasi Sistem Pendataan Peserta Didik dan terlaksananya sistem Pendataan Pendataan Peserta Didik Peserta Didik dan Penduduk dan Penduduk Usia Penduduk Usia Sekolah. Usia Sekolah. Sekolah. Peningkatkan kapabilitas Meningkatnya kapabilitas SDM 100% pengelola memenuhi Tim Pengelola kompetensi yang dibutuhkan SDM pengelola Sistem pengelola Sistem Pendataan Pendataan Peserta Didik dan Peserta Didik dan Penduduk Penduduk Usia Sekolah. Usia Sekolah. Tim Pengelola Pendataan Peserta Didik dan tersedianya data Peserta Penduduk Usia Sekolah data Peserta Didik dan Didik dan Penduduk Usia Penduduk Usia Sekolah Sekolah Instalasi sistem hasil rancangan dan pengembangan, termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras
sistem hasil rancangan dan pengembangan, termasuk pengadaan dan instalasi perangkat keras
14
14/09/2012
Penanggung Jawab Penanggung jawab dari kegiatan Peningkatan Layanan Peserta Didik 1. Pengarah
: Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Organisasi dan Manajemen 2. Penanggungjawab : Pimpinan Unit Utama 3. Koordinator : Sesditjen Dikdas 4. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 5. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian di Unit Utama; 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Setditjen Dikdas;
Terima kasih
15
