A. LATAR BELAKANG Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21.
design
Dalam rangka menuju kearah kelas dunia, tentunya penyelenggaraan pemerintahan sudah tertata dengan baik dan modern. Tujuan Pemerintahan guna pelayanan publik yang prima, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan yang harus terpenuhi, termasuk pemenuhan kebutuhan teknologi informasi yang merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi pemerintahan daerah. Untuk itu pemerintahan perlu didukung E-Government yang menjadistandarisasi dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bersempena Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke 57 yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2016 Gubernur Riau, Bapak H. Arsyadjuliandi Rachman mengharapkan kepada Aparatur Sipil Negara dalam kapasitas dan pengetahuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang implementasi e-Government. Gubernur Riau mengharapkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang saat ini sudah menjadi kebutuhan hampir setiap orang dan mesti dikuasai dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal itu pun juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, “Dengan menguasai serta mengikuti kemajuan teknologi, seseorang tentunya tidak akan ketinggalan zaman serta selalu update dan upgrade diberbagai hal, sehingga berbagai informasi yang ada dimasing-masing SKPD bisa diketahui dengan mudah. Penerapan teknologi ini nantinya sangat mendukung keterbukaan informasi publik"
Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam Bidang Pemerintahan memiliki keuntungan dan kerugian yaitu : a. Keuntungan : 1.
Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
2.
e-government
3.
Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakankebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
b. Kerugian : 1.
Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
Namun dampak kerugian ini dapat diatasi, dengan semakin banyaknya tenaga-tenaga IT yang kita miliki sehingga tidak perlu takut dalam menerapkan teknologi, dan yang terpenting mulai sekarang identifikasi kekurangan-kekurangan menuju Riau Go.IT diantaranya adalah : 1.
SDM pengelola teknologi informasi yang sekarang masih terbatas jumlahnya.
2.
Jaringan Internet yang lambat atau bahkan belum terjangkau;
3.
Sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dan ketinggalan jaman seperti perangkat komputer yg memiliki speks rendah;
4.
ASN yang pasif sehingga belum dapat melahirkan inovasi-inovasi kinerja yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5.
Belum optimalnya dukungan alokasi anggaran untuk membangun system teknologi informasi yang terintegrasi dan terinterkoneksi.
6.
Pemerintahan yang masih memiliki struktur organisasi yang gemuk dan mengandalkan banyak tenaga pegawai secara manual sehingga tidak efektif dan efisien.
Sehubungan dengan dengan hal tersebut maka seluruh SKPD Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota diajak untuk menjadi bagian pendukung suksesnya penerapan program Riau Go IT, oleh sebab itu secepatnya didorong penyiapan unsur sistem E Gov baik brainwere,
Hardware maupun software.
Disisi lain, harus diakui bahwa belum semua pegawai dan masyarakat kita mampu menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dengan adanya tantangan global, pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk menerapkan tahapan-tahapan E-Government ini. Apabila tidak segera menyesuaikan dengan tuntutan global, maka kita akan tertinggal dan terisolasi dalam dunia era digital ini. Perlu formula dan strategi yang jelas dalam penerapan EGovernment ini dengan tujuan dan agenda yang terarah. Mau tidak mau, era digital global sudah di depan kita. Penyiapan sarana dan prasarana harus paralel dengan penyiapan SDM yang akan mengoperasikan E-Government serta jangan terlupakan, harus ada sosialisasi kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas EGovernment. Masyarakat sebagai pengguna, juga penting untuk disiapkan, dalam artian bahwa masyarakat harus dikondisikan untuk mampu mengakses dan mampu memanfaatkan fasilitas E-Government ini. B. DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 4.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Pasal 2, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam dangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7.
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government
8.
KepmenPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
9.
Peraturan Daerah Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.20.1.20.03.40.012 Workshop Tata Kelola Pemerintahan. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. MAKSUD Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Riau.Go.IT dalam rangka melakukan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 2. TUJUAN a. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Keterbukaan;
b. Memberi masukan terhadap proses perencanaan dan porsi penganggaran untuk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan secara nyata. c. Mengintegrasikan aplikasi pemerintahan dan websitenya dengan riau.go.id. yang terpusat di Dinas Komunikasi dan Teknologi (Diskominfo) Provinsi Riau. d. Mendorong kepada SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan pemanfaatan piranti lunak/aplikasi yang mendukung layanan e gov secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office). Contohnya seperti aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi e Gov yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. e. Memberi motivasi kepada ASN/Peserta yang hadir untuk membuat aplikasi pemerintahan dilingkungan SKPD masing masing sehingga lebih efisien. f. Menganalisa kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sarana informatika yang meliputi pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta SDM pengelolaan informatika dilingkungan masing-masing. C.
TEMA “Penguatan Kinerja Pemerintahan Penerapan E-Government”
D.
Daerah
Melalui
MATERI I.
FGD Penggunaan E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Rabu, Tanggal 26 Oktober 2016 1.
Pengembangan E-Gov Pemerintahan Yang Baik
Menuju
Sistem
Tata
Kelola
Oleh : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Riau, Ibu DR. RAHIMA ERNA 2.
“Infrastruktur Dan Aplikasi Berbagi Pakai Dalam Penyelenggaraan E-Gov Dan Smart-Province” oleh : Pejabat di Bidang Teknologi Dan Infrastruktur Government, Kementerian Komunikasi Dan Informatika,Bp. BAMBANG DWI ANGGONO
3.
E.
“Gelar Aplikasi E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah” Oleh beberapa SKPD dan Kecamatan seperti, URAIAN TUGAS HARIAN PEGAWAI ONLINE (Biro Admpum), ELPPD, E-OFFICE, E-ABSEN (Diskominfo), SIMPEL (BP2T) dls .
PENYELENGGARAAN
Waktu Rapat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26Oktober 2016 Pukul 08.30 Wib s/d selesai.
Tempat Tempat pelaksanaan Rapat di Hotel Ayola First Point Jl. H.R. Subrantas No. 98 Green Mansion Tampan Pekanbaru Jumlah peserta yang hadir berjumlah : 150 peserta yang terdiri dari : PROVINSI
KAB/KOTA
1.
Staf Ahli Gubernur
1. Asisten Bidang Pemerintahan
2.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala Dinas Kominfo Kab/Kota
3.
Asisten
3. Kepala Bappeda
4.
Kepala SKPD/Badan/Dinas dilingkungan Pemprov Riau
4. Kepala Badan Pelayanan Terpadu 5. Kabag. Organisasi & Tata Laksana 6. Kabag. Pemerintahan 7. Camat terbaik dibidang IT 8. Staf Kominfo bidang IT
Pembiayaan Biaya Penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
Akomodasi dan Konsumsi 1.
Biaya Konsumsi dan Akomodasi peserta selama penyelenggaraan kegiatan ditanggung oleh Panitia.
2.
Setiap peserta yang menggunakan/memakai fasilitas hotel diluar yang disediakan panitia pembiayaannya ditanggung oleh peserta.
Jadwal WAKTU
KEGIATAN
PEMBICARA
SELASA, 25OKTOBER 2016 08.00 – 08.30
Peserta Chek-In Hotel Ayola Panam Pekanbaru
RABU, 26 Oktober 2016 08.00 – 08.30
Sarapan/Registrasi Peserta
08.30 – 09.30
Pengembangan E Government Menuju Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum
09.30 – 10.30
Infrastrur Dan Aplikasi Berbagi Pakai Dalam Penyelenggaraan EGov Dan Smart Province
Kasubdit Teknologi Dan Infrastruktur Government, Kementerian Kominfo, Bp. Bambang Dwi Anggono
10.30 – 12.00
Penerapan Aplikasi Pendukung Kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau 1. E-Office dan E-Absen
SKPD Provinsi Riau secara Panel
2. Uraian Tugas Harian Pegawai Online dan ELPPD 3. Aplikasi “Simple” (Sistem Informasi Managemen Pelayanan), Perizinan Online, Pengaduan Online 12.00 – 13.00
Diskusi dan Tanya Jawab
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau Biro Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. Moderator
PESERTA
Lay Out PODIUM NARASUMBER
P E S E R T A
P E S E R T A
P E S E R T A
P E S E R T A
PESERTA
PESERTA
F.
PENUTUP Demikian panduan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan terimakasih
PANITIA
