LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Pelaksanaan PMPRB Tahun 2016

1

LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016


2

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Inspektorat Jenderal telah mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PMPRB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, pelaksanaan RB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dalam kategori memuaskan dengan nilai 80,96. Hasil penilaian tersebut telah disampaikan secara on-line kepada Kementerian Pendayagunaan memperoleh

Aparatur

gambaran

Negara tentang

dan

Reformasi

pelaksanaan

Birokrasi.

PMPRB

Dalam

lingkup

rangka

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, diperlukan laporan pelaksanaan PMPRB dimaksud.

Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi

terkait pencapaian dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja RB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa mendatang. Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Inspektur Jenderal

Imam Hendargo Abu Ismoyo NIP. 19580305 198703 1 001


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

............................................................................................ ........ DAFTAR ISI

ii

............................................................................................ .................... DAFTAR TABEL ............................................................................................

ii i

.............. I. PENDAHULUAN

1

............................................................................................ ...... A. Latar Belakang

1

........................................................................................ ....... B. Tujuan

2

........................................................................................ ................... C. Ruang

2

Lingkup.............................................................................. .................. II. TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN

3

........................................................... A. Metode

3

Penilaian............................................................................. .............. B. Teknik Penilaian ........................................................................................

3


4

..... C. Kertas Kerja

3

Penilaian............................................................................. ........ D. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian

3

Mandiri....................... E. Penilaian Mandiri atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi

4

Pemerintah.......................................................................... ........................... III. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

7

PMPRB.............................................................. A. Persiapan PMPRB

7

........................................................................................ .. B. Pelaksanaan PMPRB

7

...................................................................................... C. Hasil PMPRB

9

........................................................................................ .......... D. Rencana Aksi Tindak Lanjut

9

........................................................................... IV. PENUTUP ............................................................................................ ................ LAMPIRAN

1 2


5

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Penjabaran Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil

4

............................. Tabel 2.

Kategori Penilaian Pelaksanaan Reformasi

6

Birokrasi..................................... Tabel 3.

Hasil Penilaian Mandiri terhadap Pelaksanaan RB Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

9

....................................................................................

10

Tabel 4. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi........


I.

6

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Peraturan MenPAN dan RB Nomor 7 s.d. Nomor 15 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan programprogram reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Program-program yang dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 merupakan proses yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Guna menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, Kementerian PAN dan RB memandang perlu dilakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masing-masing K/L. Pedoman pelaksanaan penilaian tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. PMPRB dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan Inspektur Jenderal. Untuk mempermudah penilaian secara mandiri, Kementerian PAN dan RB telah membuat suatu instrumen yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet yang disebut PMPRB online.


7

B. TUJUAN Tujuan dilakukan PMPRB, adalah untuk : 1. memberikan informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup PMPRB meliputi : 1. penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. penilaian

terhadap

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

dilakukan

dengan

mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.


8

II. TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Metodologi Penilaian Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “criteria referrenced test” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Teknik Penilaian Teknik penilaian pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik penilaian dapat dipilih untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya penilaian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. C. Kertas Kerja Penilaian (KKP) Pendokumentasian langkah penilaian dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali. D. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pengorganisasian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi. Hasil penilaian mandiri dilaporkan oleh pimpinan instansi kepada Kementerian PAN dan RB


9

E. Penilaian Mandiri Atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah 1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. 2. Penilaian dan penyimpulan hasil penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut. a. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Penilaian. b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut. 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) subkomponen, dan (iii) kriteria. 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut. Tabel 1. Penjabaran Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. No 1.

Komponen Komponen Pengungkit

2.

Komponen Hasil

Bobot 60%

40%

a. b. c. d. e. f. g. h.

Sub-Komponen Manajemen Perubahan (5%) Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%) Penataan dan Penguatan Organisasi (6%) Penataan Tata Laksana (5%) Penataan Sistem Manajemen SDM (15%) Penguatan Akuntabilitas (6%) Penguatan Pengawasan (12%) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)

a. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) c. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

3) Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak.


10

4) Setiap jawaban “Ya” diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” diberikan nilai 0. 5) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun“a/b/c/d/e”, asesor/tim evaluasi harus menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri. 6) Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan dijawab dengan angka nominal. 7) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut. a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap subkomponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 buah pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah (3/10) x 10 = 3. b) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; c) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan rentang nilai antara 0 s.d. 100. 3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai akhir dari penjumlahan komponenkomponen digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut.


11

Tabel 2. Kategori Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. No 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori AA A BB B CC

Nilai Angka ˃90-100 ˃80-90 ˃70-80 ˃60-70 ˃50-60

6.

C

˃30-50

7.

D

0-30

Interprestasi Istimewa Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

4. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB unevaluated), Panel Asesor/Tim Pelaksana PMPRB bersama penanggung jawab area perubahan/pihak manajemen menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.


12

III. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PMPRB A. PERSIAPAN PMPRB 1. Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Tim Pelaksana PMPRB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 dibentuk oleh Inspektur Jenderal dengan Keputusan Nomor SK.06/ITJENSETITJEN/III/2015 tanggal 1 Februari 2016 tentang Tim Pelaksana PMPRB Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. Tim Pelaksana PMPRB terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan asesor untuk masing-masing penilaian area perubahan sebanyak 4-5 orang terdiri dari perwakilan unit eselon I dan staff/auditor Inspektorat Jenderal. Susunan Tim Pelaksana PMPRB sebagaimana terlampir. 2. Rapat Koordinasi dan Capacity Building Pelaksanaan PMPRB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam rangka mendorong kelancaran PMPRB, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. a. Rapat koordinasi pada tanggal 9 Februari 2016, membahas rencana tata waktu pelaksanaan PMPRB tahun 2016 dan penyampaian hasil konsultasi dengan Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. b. Capacity Building/Reviu Pelaksanaan RB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 Februari 2016 dengan nara sumber yaitu Naptalina Sipayung, SH, MAP (Asisten Deputi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB) dan Raka Pamungkas (Kabid pada Deputi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB).

B. PELAKSANAAN PMPRB 1. Survei Internal Survei internal dilakukan terhadap komponen hasil untuk menilai kapasitas organisasi. Survei internal dilaksanakan dengan responden yaitu pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk survei internal menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2015.


13

2. Survei Eksternal Survei eksternal dilakukan terhadap komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan untuk menilai persepsi korupsi dan kualitas layanan publik. Untuk survei eksternal menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Tahun 2015. 3. Penilaian Bukti/Dokumen Pelaksanaan RB oleh Asesor Asesor/tim evaluasi melaksanakan penilaian bukti/dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penilaian tersebut

dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST.110/ITJENSETITJEN/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dalam rangka melaksanakan pengumpulan, pengujian dan penilaian

Bukti/Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti/dokumen ini mencakup komponen pengungkit dan hasil. 4. Panel dan Finaslisasi Lembar Kerja PMPRB a. Panel I Panel I dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 untuk membahas hasil pengumpulan dan pengujian bukti pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dituangkan kedalam kertas kerja penilaian dan diperoleh hasil PMPRB sementara. b. Panel II Panel II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 untuk mendapat persetujuan/masukan dari masing-masing manajemen unit eselon I/penanggung jawab Area Perubahan terhadap hasil PMPRB dan penyusunan rencana aksi. c. Finalisasi Lembar Kerja PMPRB Finalisasi lembar kerja PMPRB dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 dan diperoleh hasil akhir PMPRB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. d. Panel III Panel III dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 untuk menyampaikan hasil PMPRB oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal secara online dengan disaksikan oleh perwakilan unit eselon I. Selanjutnya, hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri PAN dan RB secara online pada tanggal 28 April 2016.


14

C. HASIL PMPRB Nilai akhir (Indeks RB) pencapaian komponen pengungkit dan hasil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 80,96 (Kategori A/Memuaskan), dengan rincian sebagaimana tabel berikut. Tabel 3. Hasil Penilaian Mandiri Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No.

Komponen/Sub Komponen

KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES 1. Manajemen Perubahan (5) 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5) 3. Penataan Penguatan Organisasi (6) 4. Penataan Tata Laksana (5) 5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15) 6. Penguatan Akuntabilitas (6) 7. Penguatan Pengawasan (12) 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) KOMPONEN HASIL 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) 2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10) 3. Kualitas Pelayanan Publik (10) Total Pengungkit/Proses (60) Total Hasil (40) Indeks RB (100)

Hasil PMPRB Nilai % 4,64 4,38 6,00 2,96 14,22 5,47 9,90 4,92

92,81 87,50 100 59,25 94,79 91,20 82,53 81,98

13,24 8,23 7,00 52,49 28,47 80,96

66,20 82,33 70,00 87,49 71,18

D. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT Rencana aksi tindak lanjut disusun setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB unevaluated), Panel Asesor/Tim Pelaksana PMPRB bersama pihak manajemen/penanggung jawab area perubahan menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya. Rencana aksi tindak lanjut tersebut menjadi komitmen masing-masing pihak manajemen/penanggung jawab area perubahan untuk menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode berikutnya. Rencana aksi tindak lanjut perbaikan tersebut sebagaimana disajikan tabel berikut.


15

Tabel 4. Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. No 1.

2.

3.

Area Perubahan Manajemen Perubahan

Rencana Aksi

1. Tim RB agar melaksanakan seluruh kegiatan sesuai rencana kerja Tim RB. 2. Tim RB agar mempercepat pelaksanaan rencana aksi 12 quick wins. 3. Melanjutkan sosialisasi/internalisasi roadmap RB ke seluruh satker/unit organisasi. 4. Meng-upload Progres RB kedalam website kementerian LHK secara berkala. Penataan Peraturan Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perundang-undangan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala. Penataan Penguatan Organisasi

4.

Penataan Tata Laksana

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penanggung Jawab 1. Biro Kepegawaian dan Organiasi. 2. Seluruh Eselon I

Biro Hukum

-

1. Membuat peta proses bisnis sesuai 1. Biro Kepegawaian Per Men PAN dan RB Nomor 12 dan Organisasi. tahun 2011 tentang Peta Proses 2. Seluruh Eselon I. Bisnis. 2. Menyusun dan menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) sesuai dengan nomenklatur yang baru. 3. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan nomenklatur yang baru. 4. Mengintegrasikan seluruh aplikasi pada masing-masing eselon I ke Website menlhk.go.id. 5. Membuat Peraturan Menteri tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala. 1. Menyelenggarakan 1. Biro Kepegawaian pengembangan kompetensi dan Organisasi; pegawai yang telah memenuhi 2. Seluruh Eselon I persyaratan administrasi. 2. Melakukan Monitoring evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.


No

Area Perubahan

6.

Penguatan Akuntabilitas

7.

Penguatan Pengawasan

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala. 4. menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment. 5. Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu. 1. Mengintegrasikan secara bertahap sistem pengukuran kinerja secara elektronik. 2. Meningkatkan cakupan akses pengukuran kinerja pada seluruh unit organisasi. 1. Melakukan public campaign terkait gratififikasi secara berkala. 2. Berkoordinasi dengan Kemen PAN dan RB terkait usulan satker berpredikat WBK Tahun 2015. 3. Melakukan soisialisasi Whistle blowing system kepada seluruh organisasi. 4. Mempercepat penyelesaian penyusunan peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian LHK dan mensosialisasi ke seluruh unit organisasi. 5. Membangun zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 1. Melaksanakan pembinaan internal untuk para petugas pelayanan publik. 2. Biro Umum dan Eselon I terkait agar menyusun aturan reward and funishment. 3. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberlakuan SOP pengaduan pelayanan di lingkungannya. 4. Mendesain media survey kepuasan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing eselon I yang dapat diakses secara terbuka. 5. Pemantauan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

16

Penanggung Jawab

1. Biro Perencanaan 2. Seluruh Eselon I

1. Inspektorat Jenderal 2. Seluruh Eselon I

1. Biro Umum 2. Seluruh Eselon I


17

IV. PENUTUP PMPRB lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 telah selesai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil PMPRB, progres Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berjalan sangat baik dengan memperoleh nilai 80,96 (Kategori A/Memuaskan) dan diharapkan akan lebih baik untuk periode berikutnya. Guna mendukung PMPRB berikutnya, tata waktu pelaksanaan perlu disusun kembali untuk menjamin penyelesaian PMPRB yang tepat waktu. Selain itu juga diperlukan komitmen yang lebih kuat dari manajemen untuk kelancaran pelaksanaan PMPRB. Hal yang paling penting dalam pelaksanaan PMPRB adalah adanya komitmen dari pimpinan eselon I dan penanggung jawab area perubahan untuk melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga kinerja RB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat pada masa yang akan datang.


LAMPIRAN

18


INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016

19

LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Recommend Documents