KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN : 2016

1

KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN : 2016 PENILAIAN A. KOMPONEN PENGUNKIT (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 1 Tim Reformasi Birokrasi (1) a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

PENJELASAN

a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi 2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) a. Road Map telah disusun dan diformalkan b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan

c. Road Map telah mencakup "quick win"

Jawaban

A

Nilai

%

4.64 0.89

92.81% 89.00%

1

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Biro Hukum dan Organisasi

SK MenLHK No. SK. 481/MenLHKSetjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan; telah meyusun road map reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

B

A


0.67


1

0.83

83.40%

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

Ya

1


a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada

A

1


a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win

0.5


Tim Reformasi Birokrasi akan melaksanakan seluruh tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi/menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugastugas tim reformasi birokrasi

Telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian road map periode sebelumnya sesuai UN. 185/Setjen/Ropeg/peg.3/4/2016 tanggal 13 April 2016 kepada seluruh eselon I, II tentang sosialisasi pelaksanaan RB dan pelayanan publik KLHK

Buku Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Buku Road Map RB (telah Mencakup 8 area perubahan) (hal 53) laporan Quick Wins Tahun 2015 (dari 20 quick win baru 8 yang tercapai)

B

Rencana Aksi

Tim RB agar mempercepat pelaksanaan rencana aksi 12 quick wins

2

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan unit organisasi Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map

A

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

B

1

0.67



Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1) Undagan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 237/Peg-4/2015 tanggal 5 Nopember 2015 kepda para Sekditjen/SekBadan dan Kepala Biro Perencanaan dan Biro Umum tentang pembahasan draf road maf RB 2)Undangan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 260/Peg-4/2015 tanggal 17 Nopember 2015 kepada para Sekditjen/Sekbadan, Kepala Biro dan Kabag lingkup Biro Kepegawaian dan Organisasi tentang pembahasan rancangan roadmap Kemen LHK; 3) Undangan Nomor Un.311/Peg-4/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Un.317/Peg-4/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembahasan finalisasi roadmap Kemen LHK; 4) Undangan Sekjen Nomor UN.185/Setjen/Ropeg/Peg3/4/2016 tanggal 13 April 2016 kepada Seluruh eselon I dan II tentang Sosialisasi pelaksanaan RB dan pelayanan publik

sosialisasi penilaian PNPRB (capaian Melaksanakan sosialisasi/internalisasi reformasi Birokrasi) dan road map RB 2015- road map ke semua satker/unit 2019 pada awal tahun 2016 telah organisasi dilaksanakan pada: 1)UPT lingkup Prov Sulawesi Tengah; 2) UPT lingkup Prov Sulawesi Utara; 3) UPT BBTN Bromo Tengger Semeru; 4)UPT lingkup Prov Kalimantan Barat; 5) UPT BPDAS Bengawan Solo dan UPT Balai Penelitian Teknologi Kehutanan PDAS Solo; 6)UPT BPDAS Serayu Opak Progo dan BPKH Wilayah XI JawaMadura; 7)UPT BBKSDA Jabar dan BPDAS Cimanuk Citanduy; 8) UPT lingkup Prov Riau; 9) UPT lingkup Prov Kalimantan Selatan.

3

PENILAIAN

PENJELASAN

3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja

Jawaban

A

%

2.00

100.00%

1

Penanggung Jawab

Itjen

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

A

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB

Nilai

a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan

A

1

1

Itjen

Itjen

Bukti Pendukung 1) SK MenLHK No. SK. 481/MenLHKSetjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan; 2) Keputusan Inspektur Jenderal N7KemenLHK No SK.01.1/III-SET/2015 tentang tim pelaksana penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2015 1) Surat Sekitjen kepada eluruh Sekdirjen/Sekbadan No S.72/SET-2/2015 tanggal 7 April 2015 ttg koordinasi PMPRB Tahun 2015; 2)Surat Sekitjen kepasa seluruh sekbadan/sekdirjen No.84/SET2/2015 tgl 16April 2015 ttg dokumen pendukung pelaksanaan RB; 3) Surat Inspektur Jenderal kepasa Sekjen no S.24/III-SET/2015 tgl 27 April 2015 ttg pemberitahuan hasil PMPRB Kemenhut; 4) Surat Inspektur jenderal kepada eselon I No S.30/III-SeT/2015 tgl 21 Mei 2015 ttg laporan PMPRB Kementerian Kehutanan; 5) Surat Inspektur Jenderal No S.54/ITJENSETITjEN/2015 tanggal 19 Agustus 2015 kepada Sekretaris jenderal tentang pelaksanaan RB dan PMPRB; 6) Surat Tugas Irjen Nomor ST.51/III-SET/2015 tanggal 31 Maret 2015 untuk melaksanakan pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti pelaksanaan RB Lingkup Kemenhut

Surat Inspektur Jenderal No S.20/IIISET/2015 tgl 7 April 2015 ttg permohonan sebagai narasumber (deputi RB, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, KemenPANRB); 2) Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal No UN.39/SET-2/2015 tgl 8 April 2015 ttg rapat PMPRB Kemenhut tahun 2015

Rencana Aksi

4

PENILAIAN d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?

PENJELASAN a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.

Jawaban

Penanggung Jawab

A

1

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

Bukti Pendukung

Itjen

a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi

Apakah para asesor mencapai konsensus atas a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai seluruh kriteria dibahas PMPRB instansi? b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

%

Keputusan Inspektur Jenderal KemenLHK No SK.01.1/III-SET/2015 tentang tim pelaksana penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2015

A

f.

Nilai

A

A

1

1

1

Itjen

Itjen

Itjen

1) Surat tugas dari Irjen kepada assesor PMPRB no ST.51/III-SET/2015 tgl 31 Maret 2015 untuk melaksanakan pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti pelaksanaan RB lingkup Kemenhut sesuai bidangnya; 2) Surat tugas dari Irjen kepada assesor PMPRB no ST.110/IRJEN-SETITJEN/III/2016 tgl 14 Maret 2016 untuk melaksanakan pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti pelaksanaan RB lingkup KemenLHK sesuai bidangnya

1) undangan Sekitjen No UN.40/SET2/2015 tgl 17 April 2015 ttg pembahasan LKE hasil pengumpulan dan pengujian bukti PMPRB Lingkupp Kemenhut; 2) undangan Sekitjen No 43/SET-2/2015 tgl 17 April 2015 ttg pemaparan hasil PMPRB oleh asesor; 30 undangan Sekitjen No 44/SET2/2015 tgl 21 April 2015 ttg pemaparan hasil akhir PMPRB oleh asesor

Surat Irjen kepada Seluruh Eselon I Nomor S.30/III-SET/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Laporan PMPRB Kemenhut. Dalam Laporan tersebut terdapat matrik penilaian beserta skornya dimana untuk parameter dengan skor yang rendah telah dibuatkan rencana aksi guna meningkatkan nilainya.

Rencana Aksi

5

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi reformasi birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

A

B

A

Nilai

%

0.92

91.67%

1

0.75

1

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung


1) SK Menhut No. SK. 481/MenLHKSetjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan; 2) tim RB telah menyusun buku road map dan memonitor capaian Quickwin


1) Undangan Kepala Pusat perencanaan dan pengembangan SDM No UN.77/REN/PPES/PPSDM.1/3/2016 tgl 18 Maret 2016 ttg perubahan jadwal training agen perubahan (agentof change) budaya kerja aparatur KLHK; 2) Undangan Sekjen pada semua eselon I dan 2 Nomor 185/Setjen/Ropeg/Peg.3/4/2016 tgl 13 April 2016 ttg undangan sosialisasi pelaksanaan RB dan pelayanan publik; 3 laporan hasil sosialisasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal di 9 lokasi pada tahun 2016

Biro Kepegawaian

1) Keputusan menteri LHK Nomor 675/MenLHK-P2SDM/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang pembentukan gugus gerakan nasional revolusi mental di Lingkungan Kementerian LHK; 2) Undangan Kepala Pusat perencanaan dan pengembangan SDM No UN.77/REN/PPES/PPSDM.1/3/2016 tgl 18 Maret 2016 ttg perubahan jadwal training agen perubahan (agentof change) budaya kerja aparatur KLHK;

Rencana Aksi

Konten terkait Reformasi Birokrasi akan dimasukan lagi dalan website kemlhk.go.id dan akan dilakukan pemutakhiran informasi secara berkala/progres akan dimasukan kedalam website Kemen LHK secara berkala.

6

PENILAIAN II.

PENJELASAN

Jawaban

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 1 Harmonisasi (2,5) a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundangundangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundangundangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

A

A

Nilai

%

4.38

87.50%

2.50

100.00%

1

1

Penanggung Jawab



Bukti Pendukung

1) Daftar inventaris masalah RUU KKH yang merupakan revisi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE 2). Surat Direktur Jenderal PUU Kemenkumham No PPE.PP.02.03-001 tanggal 6 Januari 2016 telah menyampaikan hasil harmonisasi RPP dimaksud. 3). Draft RPP tentang perubahan PP Nomor 1 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut 4) Surat Direktur Jenderal PP Nomor PPE.PP.02.03-63 tanggal 28 Januari 2015. 5). Draft RPP tentang Perencanaan kehutanan

1). Telah ditetapkan PP Nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 2). Telah ditetapkan PP Nomor 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 3). Telah ditetapkan PP Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

4).SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang penetapan organisasi UPT di Lingkup KLHK, 5). Permen LHK P.1/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Permenhut No. P.07/MenhutII/2014 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang LHK dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BKPM. 6). Permen LHK No P.7MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang LHK dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala BKPM. 7). PermenLHK No P.8/MenLHK-II/2015 tetang tata cara perizinan usaha pemanfaatan, penyerapan dan penyimpanan karbon hutan pada HP dan HL. 8). Permen LHK No P.10/MenLHK-II/2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Men LHK sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kepada Sekjen untuk penetapan pejabat perbendaharaan lingkung kantor pusat KLHK.

Rencana Aksi

7

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung 9). Permen LHK No. P.11/MenLHK-II/2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenagan MenLHK sebagai pengguna anggaran/pengguna barang di provinsi kepada Kepala UPT yang ditunjuk selaku koordinator untuk penetapan pejabat perbendaharaan lingkup kantor pusat KLHK. 10). Permen LHK Nomor P.12/MenLHKII/2015 tentang Pembangunan HTI. 11). Permen LHK No. P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 12). Permen LHK No P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura pada Hutan Produksi. 13) Permen LHK No P.15/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan tinggi secara terbuka di KLHK. 14). Permen LHK No P.16/MenLHK-II/2015 tentang Tata cara perubahan fungsi kawasan hutan perubahan P.34/Menhut-II/2010. 15). Permen LHK No P.17/MenLHK-II/2015 tentang Standar kompetensi bidang dan manajerial jabatan pimpinan tinggi madya lingkup LHK. 16) Permen LHK No P.18/MenLHKII/2015 tentang Organisasi dan tata kerja KLHK. 17). Permen LHK No P.19/MenLHK-II/2015 tentang LHKPN dan ASN lingkup KLHK. 18) Permen LHK No P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi biaya operasional KPH, 19) Permen LHK No P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. 20) Permen LHK No. P.22/MenLHKII/2015 tentang Pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 21). Permen LHK No P.23/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 22) Permen LHK No P.24/MenLHKII/2015 tentang Pedoman formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. 23) Permen LHK No P.25/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pakaian dinas di linkungan kementerian, SKPD dan BUMN bidang LHK.

Rencana Aksi

8

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung 24) Permen LHK No P.26/MenLHK-II/2015 tentang kriteria dan atau persyaratan fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu pada sektor kehutanan. 25). Permen LHK No P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahan atas permenhut No P.91/Menhut-II/2014 tentang TUHHBK yang berasal dari hutan negara. 26) P.28/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman umum pengembangan perhutanan MPBK. 27). Permen LHK No P.29/MenLHKSetjen/2015 tentang Pedoman penyelenggaraan KBR. 28) Permen LHK No P.30/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman pemberian bantuan peralatan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan. 29) Permen LHK No P.31/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas permenhut No P.59/MenhutII/2011 tentang hutan tanaman. 30) Permen LHK No P.32/MenLHK-Setjen/2015 tenang Hutan hak. (27). Permen LHK No P.33/MenLHKSetjen/2015 tentang Pedoman pembangunan kebun bibit KPH. 31) Permen LHK No P.35/MenLHK-Setjen/2015 tentang ULP di lingkup KLHK. 32) Permen LHK No P.36/MenLHKSetjen/2015 tentang Juknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 33). Permen LHK No P.37/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata cara penetapan pejabat perbendaharaan dan mekanisme pengujian keuangan lingkup KLHK. 34) Permen LHK No P.38/MenLHk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup KLHK. 35) Permen LHK No P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Renstra KLHK 2015 - 2019. 36) Permen LHK No P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman penyusunan Renstra lingkup KLHK 2015-2019. 36). Permen LHK No P.47/MenLHKSetjen/2015 tentang Alih manajemen perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan register 40 padang lawas provinsi Sumut seluas 47.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya. 37) Permen LHK No P.58/MenLHKSetjen/2015 tentang Pedoman kehadiran PNS di lingkungan KLHK. 38) Permen LHK No P.59/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata cara penaluran dan pengembalian dana bergulir untuk kegiatan RHL.

Rencana Aksi

9

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

(39) Permen LHK No P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang IPK. 40) Permen LHK No P.65/MenLHKSetjen/2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang LHK tahun 2016 kepada 34 gubernur pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah. 41) Permen LHK No P.66/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang LHK tahun 2016. 42) Permen LHK No P.68/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknis pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang LHK tahun 2016 kepada Bupati Berau, Malinau dan Kapuas Hulu dalam rangka penyelenggaraan program hutan dan perubahan iklim. 43) Permen LHK No P.69/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknis penggunaan DAK bidang LHK tahun anggaran 2016. 44) Permen LHK No P.73/MenLHKSetjen/2015 tentang tata cara pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada areal izin usaha perkebunan yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan, tentang perubahan P.10/Menhut-Ii/2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. 45) Permen LHK No. P.74/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan KLHK, 46) Permen LHK No P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria zona pengelolaan TN dan Blok pengelolaan CA, SM, Tahura dan TWA. 47) Permen LHK No P.77/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata cara penanganan areal yang terbakar dalam IUPHH pada Hutan Produksi. 48) Permen LHK No P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup KLHK.

2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)

1.88

a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

A

B

1

0.5

75.00%



1). Naskah akademik RUU tentang perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE. 2). Draft RUU KKH. 3) Hasil Konsultasi Publik RPP tentang Tindak Lanjut UU Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. 4) Draft RPP tentang Tindak Lanjut UU Nomor 37 tahun 2014 tentang KTA

Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan peraturan perundang-undangan secara berkala.

10

PENILAIAN III.

PENJELASAN

Jawaban

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 1. Evaluasi (3) a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi

A

Nilai

%

6.00 3.00

100.00% 100.00%

1

Penanggung Jawab


Bukti Pendukung

1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai dengan organisasi baru kementerian pasca penggabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI I : RABU, 12 November 2014 4. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI II : RABU, 12 November 2014 5. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI III : KAMIS, 13 November 2014 6. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI IV : KAMIS, 13 November 2014 7. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI V: KAMIS, 13 November 2014 8. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VI: JUMAT, 14 November 2014 9. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VII: JUMAT, 14 November 2014

Rencana Aksi

11

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi

A

1


Bukti Pendukung

1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai dengan organisasi baru kementerian pasca penggabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI I : RABU, 12 November 2014 4. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI II : RABU, 12 November 2014 5. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI III : KAMIS, 13 November 2014 6. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI IV : KAMIS, 13 November 2014 7. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI V: KAMIS, 13 November 2014 8. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VI: JUMAT, 14 November 2014 9. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. Persetujuan MenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rencana Aksi

12

PENILAIAN c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

A

1

%

Penanggung Jawab

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja


Bukti Pendukung

1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai dengan organisasi baru kementerian pasca penggabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI I : RABU, 12 November 2014 4. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI II : RABU, 12 November 2014 5. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI III : KAMIS, 13 November 2014 6. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI IV : KAMIS, 13 November 2014 7. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI V: KAMIS, 13 November 2014 8. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VI: JUMAT, 14 November 2014 9. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. Persetujuan MenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK

Rencana Aksi

13

PENILAIAN d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

A

1

%

Penanggung Jawab

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja


Bukti Pendukung

1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai dengan organisasi baru kementerian pasca penggabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI I : RABU, 12 November 2014 4. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI II : RABU, 12 November 2014 5. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI III : KAMIS, 13 November 2014 6. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI IV : KAMIS, 13 November 2014 7. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI V: KAMIS, 13 November 2014 8. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VI: JUMAT, 14 November 2014 9. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. Persetujuan MenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK

Rencana Aksi

14

PENILAIAN e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

PENJELASAN

Jawaban

A

f.

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan

Nilai

%

Penanggung Jawab

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja 1

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja A

1



Bukti Pendukung 1. Telah dilakukan evaluasi dalam bentuk naskah akademik revitalisasi unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian LHK 2. Penunjukkan unit induk dan pembina teknis organisasi berupa Keputusan Menteri LHK Nomor SK.169 s.d 176/MenLHK-II/2015 3. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.335/MenlHK-Setjen/2015 tentang Penetapan status organisasi UPT di lingkungan Kementerian LHK 4. Surat persetujuan MenPANRB Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 5. Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Nomor P.6 s.d 26/MenLHK/Setjen/OTL.O/2016 tanggal 29 Januari 2016

1. Telah dilakukan evaluasi dalam bentuk naskah akademik revitalisasi unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian LHK 2. Penunjukkan unit induk dan pembina teknis organisasi berupa Keputusan Menteri LHK Nomor SK.169 s.d 176/MenLHK-II/2015 3. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.335/MenlHK-Setjen/2015 tentang Penetapan status organisasi UPT di lingkungan Kementerian LHK 4. Surat persetujuan MenPANRB Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 5. Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Nomor P.6 s.d 26/MenLHK/Setjen/OTL.O/2016 tanggal 29 Januari 2016

Rencana Aksi

15

PENILAIAN g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat

PENJELASAN

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

i.

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung 1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai dengan organisasi baru kementerian pasca penggabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian LHK SESI I : RABU, 12 November 2014 4. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI II : RABU, 12 November 2014 5. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI III : KAMIS, 13 November 2014 6. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI IV : KAMIS, 13 November 2014 7. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI V: KAMIS, 13 November 2014 8. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VI: JUMAT, 14 November 2014 9. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. Persetujuan MenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja

A

1


Ya

1


1


Ya

Naskah Akademik setelah penggabungan KLH

Surat Sekretaris Ditjen KSDAE Nomor s.983/SET/KOTL/OTL.014/2016 tanggal 18 April 2016 perihal Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja pada UPT KSDA dan UPT TN

Rencana Aksi

16

PENILAIAN 2. Penataan (3) Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

PENJELASAN

Jawaban

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi A

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Nilai

%

3.00

100.00%

Penanggung Jawab


1

2.96

59.25%

0.62

41.50%

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi B

0.67

Seluruh eselon I

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1. Telah dilakukan evaluasi dalam bentuk naskah akademik revitalisasi unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian LHK 2. Penunjukkan unit induk dan pembina teknis organisasi berupa Keputusan Menteri LHK Nomor SK.169 s.d 176/MenLHK-II/2015 3. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.335/MenlHK-Setjen/2015 tentang Penetapan status organisasi UPT di lingkungan Kementerian LHK 4. Surat persetujuan MenPANRB Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 5. Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Nomor P.6 s.d 26/MenLHK/Setjen/OTL.O/2016 tanggal 29 Januari 2016

1)Perdirjen PHPL Nomor P.11/PHPL-SET/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Renstra Ditjen PHPL Tahun 2015-2019.2) Perka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Nomor P.1/Litbang-Setbadan/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Tahun 2015-2019.3Perirjen Kemen LHK Nomor P.05/ITJEN-SETITJEN/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Renstra Itjen Kemen LHK Tahun 2015-2019. 4 Perdirjen PDASHL Nomor: P.10/PDASHL-SET/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Renstra Ditjen PDASHL Tahun 2015-2019. 5) Perka BP2SDM Nomor P.06/SETBP2SDM/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019. 6). Perpres Nomor 16 tahun 2015; 7) PermenLHK Nomor 18 tahun 2015;8) Renstra KemenLHK dan eselon I; 9) Peta Proses Bisnis masing-masing eselon I

Membuat peta proses bisnis sesuai dengan Permen MenpanRB Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Bussiness Proces) (Biropeg dan organisasi)

17

PENILAIAN b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

PENJELASAN a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional

Jawaban

C

C

C

Nilai

0.33

0.33

0.33

%

Penanggung Jawab

Seluruh eselon I

Seluruh eselon I

Seluruh eselon I

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1)PHPL (Kumpulan SOP PHPL);2)BLI (SOP Usulan dan Penetapan RPTP);3)PSLB3 (SOP notifikasi impor B3, registrasi B3, notifikasi ekspor b3, rekomendasi pengankutan B3, penyusunan anjab, penyusunan evjab, pemberian penghargaan Satya Lencana, Ijin Belajar, Plt, penyusunan pedoman kerja dan perijinan limbah B3); 4)PPKL (SOP pengumpulan data kinerja, pengadaan barang dan jasa 1)PSLB3 : SOP Notifikasi import B3; SOP Registrasi B3; SOP Notifikasi eksport B3; SOP Rekomendasi Pengangkutan B3; SOP Penyusunan EVJAB; SOP Penyusunan ANJAB; SOP Pemberian penghargaan satya lencana; SOP Penyusunan kerja; Pedoman perijinan limbah B3; 3)PPKL : SOP Pengumpulan data kinerja; SOP Pengadaan barang/jasa (Perdirjen P.01/PPKLsetdit/2015; P.02/PPKL-Setdit/2015).

Membuat SOP dengan nomenklatur yang baru/ agar seluruh eselon I menyusun SOP sesuai nomenklatur yang baru

1) Peta Proses Bisnis : Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan;2) Ditjen KSDAE;3) Ditjen PDASHL; 4)Ditjen PHPL; 5)Ditjen PPKL; 6)Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah; 7)Ditjen PSKL; 8)Ditjen Gakum LHK; 9)Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. (Peta Bisnis Proses terlampir). (dokumen pendukung kurang lengkap c/o hasil evaluasi pelaksanaan SIPUH on line)

Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan nomoenklatur yang baru

agar seluruh eselon I menerapkan SOP yang baru

18

PENILAIAN 2 E-Government (2) a. Sudah memiliki rencana pengembangan egovernment di lingkungan instansi

PENJELASAN

Jawaban

Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan egovernment di lingkungan instansi

Ya

b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

B

B

Nilai

%

1.51

75.25%

1

0.67

0.67

Penanggung Jawab

Biro Umum

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

Rancangan pengembangan e-government ada pada Roadmap Reformasi Birokrasi Kemen LHK tahun 2015-2019, dengan kegiatan: a. Setjen (Penyusunan anggaran berbasis web dan E-proposal untuk dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup dan kehutanan), b. Ditjen PHPL (SIPUH online diintegrasikan dengan SIMPONI),c. Ditjen PPKL (Perijinan online ijin pembungan limbah cair, d. Ditjen Pengelolaan Sampah, limbah dan B3 (Pelayanan online rekomendasi import limbah non B3, e. Ditjen PPI (Pelayanan rekomendasi sebagai importir daftar bahan perusak ozon secara online, f. Ditjen PSKL (Sistem online perijinan perhutanan sosial)

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Kearsipan (SIK)

Mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada pada masing-masing eselon I ke website www.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan menggunakan alamat website www.menlhk.go.id dengan link aplikasi : PPID (Penyediaan data dan informasi); Pengaduan Masyarakat.

Mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada pada masing-masing eselon I ke website www.menlhk.go.id

Biro Umum/Pushumas

Biro Umum

19

PENILAIAN d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

PENJELASAN

Jawaban

B

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

V.

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik

b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik

a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Penanggung Jawab

Pushumas

B

0.67

Pushumas

C

0

1.00

Bukti Pendukung

Pushumas

Kebijakan informasi publik masih mengacu Membuat PermenLHK tentang pada kebijakan yang lama (Permenhut dan keterbukaan informasi publik Permen LH) dan tahun ini akan dilakukan revisi/perubahan kebijakan tersebut. saat ini yang aktif hanya http://ppid.dephut.go.id/

sampai dengan pengumpulan dan pengujian bukti belum ada monev terkait kebijakan keterbukaan informasi publik

94.79% 100.00% Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan pada seluruh jabatan

A

1

Rencana Aksi

Perijinan online : IUPHHK-HA; Izin Mengintegrasikan seluruh aplikasi perluasan IUPHHK-HA; Izin IUPHHK-HT; izin yang ada pada masing-masing eselon perluasan IUPHHK-HT; IUPHHK-RE; Izin I ke website www.menlhk.go.id perluassan IUPHHK-RE; Izin usaha industri primer hasil hhutan kayu; Pelepasan Kawasan HPK; IPPKH untuk operasional produksi tambang/non tambang; IPPKH untuk kegiatan survei/ eksplorasi; izin penangkaran; izin pengusahaan pariwisata alam; izin lembaga konservasi; izin pengusahaan taman buru; izin eksport benih/bibit; izin impor benih/bibit; izin usaha penyimpanan penyerapan karbon pada hutan lindung (tahun 2015); izin usaha penyimpanan penyerapan karbon pada hutan produksi (tahun 2015); izin usaha pemanfaatan kawasan silvofasture pada hutan produksi (tahun 2015).

55.67%

1

14.22

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

Biro Umum

Ya

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1) a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan

%

0.67

0.84

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Nilai

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan egovernment namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

Biro Kepegawaian

Mengintegrasikan, mengubah dan mengupadate data pada alamat website yang baru (penggabungan dua website) Melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik secara berkala dan mempublishnya pada website PPID

20

PENILAIAN

PENJELASAN

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

Jawaban

A

Nilai

1

%

Penanggung Jawab

Biro Kepegawaian

c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai diformalkan

Ya

d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan

Biro Kepegawaian

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun

Ya

e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan

1

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan

A

1

1

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian

Bukti Pendukung Surat Sekjen Kementerian LHK No. S.1098 perihal penyampaian rekapitulasi data kebutuhan dan bezzeting pegawai ASN lingkup KLHK

Draft Permenhut ttg analisis jabatan, bezetting pegawai dan Surat permohonan anggaran untuk penataan pegawai baru kepada biro perencanaan, Pedistribusian pegawai baru dilaksanakan pada biro kepegawaian sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.3149/Menhut-II/UM-3/2012

Draft Permenhut ttg analisis jabatan, bezetting pegawai dan Surat permohonan anggaran untuk penataan pegawai baru kepada biro perencanaan, Pedistribusian pegawai baru dilaksanakan pada biro kepegawaian sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.3149/Menhut-II/UM-3/2012

Formasi jabatan telah diformalkan dengan Permen LHK No. P.18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dan P.6 s.d P.26 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup Kementerian LHK

Rencana Aksi

21

PENILAIAN 2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2) a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online ) c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif

PENJELASAN

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran. Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah

Jawaban

%

2.00

100.00%

1

Biro Kepegawaian

Ya

1

Biro Kepegawaian

Ya

1

Biro Kepegawaian

Ya

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)

1

Ya

Biro Kepegawaian

1

0.78 Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan

Penanggung Jawab

A

Ya

a. Telah ada standar kompetensi jabatan

Nilai

1

Biro Kepegawaian

Bukti Pendukung

Pengumuman Nomor : PG.2/Peg-1/2013 Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Formasi Tahun 2013 disebarkan melalaui Surat Kabar Republika dan Situs Kementerian Kehutanan dengan alamat : http://www.dephut.go.id dan http://www.cpnsonline.dephut.go.id pendaftaran melalui web site Biro Kepegawaian alamat website : http://www.cpnsonline.dephut.go.id Persyaratan sesuai dengan Petunjuk pengadaan CPNS dari Menpan dan BKN dan dimuat melalaui Surat Kabar Republika dan Situs Kementerian Kehutanan dengan alamat : http://www.dephut.go.id dan http://www.cpnsonline.dephut.go.id Pelaksanaan Pengadaan CPNS di awasi oleh BPKP untuk setiap lokasi test dan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Pengumuman Nomor :Â Pg.7/Peg-1/2013 Â Tindak Lanjut Penetapan Kelulusan Akhir Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan Formasi Tahun 2013 dimuat melalaui Surat Kabar Republika dan Situs Kementerian Kehutanan dengan alamat : http://www.dephut.go.id dan http://www.cpnsonline.dephut.go.id

77.83%

Biro Kepegawaian

Telah disusun draft standar kompetensi jabatan lingkup Kementerian Kehutanan

Rencana Aksi

22

PENILAIAN

PENJELASAN

b. Telah dilakukan asessment pegawai

a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai

Jawaban

A

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

A

A

Nilai

1

1

1

%

Penanggung Jawab

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian

Bukti Pendukung Asessment telah dilakukan kepada seluruh pegawai, yaitu : 1) SK.227/Menhut-II/2004 Tentang Pengukuran Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk diangkat Pada Jabatan Struktural Departemen Kehutanan; 2) P.02/Peg-1/2005 tentang Persyaratan Administrasi Calon peserta PAC dan Hasil Assessment pegawai; 3) P.54 tahun 20156 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional Polhut; 4)Proses penyusunan draft Permen LHK tentang uji kompetensi bagi PEH; 5) Proses penyusunan draft Permen LHK tentang uji kompetensi bagi penyuluh

1)SK.227/Menhut-II/2004 Tentang Pengukuran Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk diangkat Pada Jabatan Struktural Departemen Kehutanan; 2) P.02/Peg-1/2005 tentang Persyaratan Administrasi Calon peserta PAC dan hasil Assessment pegawai untuk struktural, tugas belajar serta diklat Pim; 3) Rekapitulasi jumlah kebutuhan pendidikan program S2 dan S3 lingkup Kementerian LHK periode 2015 - 2019; 4) Identifikasi kebutuhan PNS pendidikan S2 dan S3 lingkup Badan Litbang dan Inovasi periode 2015 - 2019; 5) Adanya kalender diklat

1)Permenhut Nomor : P.45/MenhutII/2005 Tentang Pedoman Tugas Belajar S2/S3; 2) Rekapitulasi jumlah kebutuhan pendidikan program S2 dan S3 lingkup Kementerian LHK periode 2015 - 2019; 3) Identifikasi kebutuhan PNS pendidikan S2 dan S3 lingkup Badan Litbang dan Inovasi periode 2015 - 2019; 4) Adanya kalender diklat; 5) Permen LHK (P.17 dan P.52 tahun 2015) tentang standar kompetensi bidang dan manajerial jabatan pimpinan tinggi madya pratama lingkup Kementerian LHK

Rencana Aksi

23

PENILAIAN e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

f.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan

PENJELASAN a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Jawaban

B

C

Nilai

0.67

1

Penanggung Jawab

Biro Kepegawaian

0

6.00 Ya

%

Bukti Pendukung

Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi

Laporan pasca S2 dan S3

Melakukan Monitoring evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

Biro Kepegawaian

100.00% Biro Kepegawaian

PERMENHUT Nomor P.15/MenLHK-II/2015 tanggal 6 April 2015 PERMENHUT Nomor P.15/MenLHK-II/2015 tanggal 6 April 2015

A

1

Biro Kepegawaian

Rencana Aksi

1)SK.227/Menhut-II/2004 Tentang Pengukuran Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk diangkat Pada Jabatan Struktural Departemen Kehutanan; 2)P.02/Peg-1/2005 tentang Persyaratan Administrasi Calon peserta PAC dan hasil Assessment pegawai untuk struktural, tugas belajar serta diklat Pim; 3) Adanya kalender diklat

c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif

Ya

1

Biro Kepegawaian

PERMENHUT Nomor P.15/MenLHK-II/2015 tanggal 6 April 2015

d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen

Ya

1

Biro Kepegawaian

Pemenhut Nomor P.104/menhLHK/2015 tanggal 6 April 2015

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb

Ya

1

Biro Kepegawaian

telah ditetapkan Permenhut tentang standar dan kriteria penialaian dan pengumuman serta tata waktunya

24

PENILAIAN 5 Penetapan kinerja individu (2) a. Penerapan Penetapan kinerja individu

b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

PENJELASAN a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

Jawaban

A

A

Nilai

%

1.52

76.14%

1

1

Penanggung Jawab

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian

Bukti Pendukung 1)Penerapan PP 46/2011 telah dilakukan disemua unit kerja pusat dan daerah melalui tahapan sosialisasi workshop dan penyusunan SKP secara mandiri oleh unit kerja evaluasi belum dilakukan karena penerapan penilaian kinerja baru dimulai Januari 2014 dan evaluasinya pada desember 2014. evaluasi telah dilakukan hanya untuk pegawai yang pindah tugas/mutasi; 2) Permenhut No 6 Tahun 2012; 3) Penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai (Halaman pertama SKP) Penilaian atas kinerja individu telah dilaksanakan s.d 2013 dengan DP3, yaitu sampai dengan tahun 2013 dengan mengunakan DP3 dan 2014 dengan menggunakan SKP dan kotrak kerja masingmasing eselon I

Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya (Perjanjian kinerja eselon 1 dan 2 di pusat dan eselon 2 dan 3 di UPT) A

1

Biro Kepegawaian

Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik (bulanan, semesteran, tahunan) A

1

Biro Kepegawaian

Rencana Aksi

25

PENILAIAN e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

f.

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu

g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja

PENJELASAN a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

Jawaban

C

A

Penanggung Jawab

0

Biro Kepegawaian

1

Biro Kepegawaian

C

0.33

1.00

A

1

100.00%

1

Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian

Rencana Aksi Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai (pembebasan sementara jabatan fungsional berdasarkan penilaian kinerja dan kenaikan pangkat berdasarkan penilaian kinerja)

Biro Kepegawaian

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode telah ditetapkan perilaku

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah telah diimplementasikan diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

Bukti Pendukung

Hasil penilaian kinerja (SKP) telah digunakan sebagai dasar untuk pemotongan tunjangan kinerja

Ya

b.

%

Evaluasi SKP saat terjadi perpindahan jabatan

6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1) a.

Nilai

Selain Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Kemenhut telah menerbitkan Kode Etik secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 11 Tahun 2011 dan dituangkan dalam Buku Saku Kode Etik PNS Kemenhut untuk dibagikan kepada masing-masning PNS Kemenhut. Aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi (rekapitulasi hukuman disiplin per unit kerja Kementerian LHK tahun 2015, SK Menteri LHK tentang penjatuhan hukuman disiplin)

Pembayaran tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja

26

PENILAIAN c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

PENJELASAN a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward ) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi

Jawaban

A

A

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) a. Informasi faktor jabatan telah disusun

c. Kelas jabatan telah ditetapkan

1

Penanggung Jawab

Biro Kepegawaian

1

1.00

a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan

Biro Kepegawaian

a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan

1)Rekapitulasi hukuamn disiplin per unit kerja lingkup Kementerian LHK tahun 2015; 2)SK Menteri LHK tentang penjatuhan hukuman disiplin; 3) Berkas pembebasan sementara jabatan fungsional; 4) Keppres no. 77, 88, 89 dan 121 tahun 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan, Piagam-piagam tanda kehormatan (satyalancana pembangunan, satyalancana karya satya, satyalancana wira karya)

100.00%

1

A

Biro Kepegawaian

1

Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatandi Lingkungan Kementerian Kehutanan , No.KT.2/II-peg/2012, Nomor : 6/K/KS/V/2012, Nomor : B/1528/D.III/PANRB/5/2012 Tanggal 25 Mei 2012

Biro Kepegawaian

Telah ada penetapan kelas jabatan untuk seluruh unit organisas A

1

0.92 Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan

Bukti Pendukung Pembuatan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 133 Tahun 2012 tentang Dewan Kehormatan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenhut./ laporan rekap sanksi pp 53 tahun 2010 dari PTL

Telah ada peta jabatan untuk seluruh unit organisasi

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan

%

Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan Ya

b. Peta jabatan telah ditetapkan

Nilai

Ya

1

Biro Kepegawaian

91.75% Biro Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian Kemenhut dengan alamat : http: //simpeg.dephut.go.id/gerbang.php

Rencana Aksi

27

PENILAIAN b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

PENJELASAN

Jawaban

Ya

c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan

d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Biro Kepegawaian

Setiap PNS dapat mengakses data kepegawaiannya pada aplikasi Simpeg melalui sambungan yang dimuat pada situs Web Biro Kepegawaian Kemenhut, atau langsung ke alamat :

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

1

http://simpeg.dephut.go.id

B

0.67

Biro Kepegawaian

Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Ya

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 1 Keterlibatan pimpinan (2) a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat saat penyusunan Renstra penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat saat penyusunan Penetapan Kinerja penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

1

5.47 2.00

Biro Kepegawaian

Setiap unit kerja diberikan kewenangan dan tanggung jawab melakukan pemeliharaan data lingkup unit kerja masing-masing. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi

91.20% 100.00% Buku Renstra Kementrian LHK, Surat Undangan dan Daftar Hadir Pembahasan Rencana Strategis (Dok.VI.a.1)

A

1

Biro Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan Kinerja, Undangan dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Kinerja (Dok. VI.b.1) A

1

Biro Perencanaan

Rencana Aksi

28

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara secara berkala berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala

A

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

1

3.47

A

1

Biro Perencanaan

86.80%

Biro Perencanaan

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja

Ya

1

Biro Perencanaan dan Setitjen

Bukti Pendukung Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) kinerja : Output : (Jenis -jenis laporan entitas Kementerian meliputi : LKj (Dok VI.1.c.1), RKP/Renja, RKA/APBN dan DAK) Proses : anggaran APBN mingguan berbasis WA (Dok VI.1.c.2), anggaran APBN bulanan berbasis Hardcopy (Dok VI.1.c.3), kinerja Renja triwulanan basis hardcopy (Dok VI.1.c.4), tematik triwulan basis hardcopy (Dok VI.1.c.5), DAK triwulanan basis hardcopy (Dok VI.1.c.6) dan tahunan basis hardcopy (Dok VI.1.c.7) Rapat-rapat pembahasan : LKJ tahun 2015 (contoh undangan, bahan dan daftar hadir )(Dok VI.1.c.8) dan Capaian Kinerja kegiatan dan anggaran (contoh undangan dan absensi) (Dok VI.1.c.9)

Lokalatih Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelaporan (PEP) Kinerja Pada Entitas Satker Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Output : Laporan lokalatih peningkatan kapasitas PEP (contoh laporan lokalatih, materi, surat-surat, panduan, bahan lokalatih, daftar hadir dll) (Dok.VI.2.a.1), Kurikulum/silabus (Dok.VI.2.a.2) dan SK Fasilitator lokalatih (Dok.VI.2.a.3)

- Surat-surat delivery prosedur/protokol pelaporan 2015 (contoh surat Kepala Biro Perencanaan Nomor. S.442/Ren-3/2015 tanggal 10 Desember 2015 (Dok.VI.2.b.1) 'Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Rencana Aksi

29

PENILAIAN c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik

d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit

e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

PENJELASAN a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

Jawaban

B

B

A

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 1 Gratifikasi (1,5) a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi

Ya

Nilai

%

0.67

Biro Perencanaan

0.67

Biro Perencanaan

1

Biro Perencanaan

9.90

82.53%

1.35

90.00%

1

Penanggung Jawab

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

Surat nomor : UN.39/ROCAN/EVLAP/SET.1/4/2016 tanggal 6 April 2016 dan Print out Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, Print out Smart, Print out Aplikasi PEP DAK Bidang Kehutanan, Print out Dana Alokasi Khusus Sub Bidang LH (Dok VI.2.c/d/e.1)

Mengintegrasikan secara bertahap sistem pengukuran kinerja secara elektronik .


Meningkatkan cakupan akses pengukuran kinerja pada seluruh unit organisasi


Permenhut Nomor 86/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Sept 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Kementerian Kehutanan.

30

PENILAIAN b. Telah dilakukan public campaign

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign

B

0.5

Itjen

c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut

2 Penerapan SPIP (1,5) a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP

Ya

1

Itjen

Ya

1

Itjen

Ya

1

Itjen

1.50

Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

Ya

1

100.00%

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

ST.206/III-Set/VIII/2014 tanggal 22 Agustus Melakukan public campaign secara 2014 Sosialisasi di Provinsi Riau, ST.198/III- berkala Set/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Bangka Belitung dan Laporan ND.117/ItvesTU/2014 tanggal 8 September, ST.196/IIISet/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 di Provinsi Kalbar dan Laporan ND,109/ItvesTU/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ST.195/III-Set/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 di Provinsi Jambi dan Laporan No. ND.160/Insp I-TU/2014 tanggal 2 September 2014, ST.197/III-Itves/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah dan Laporan; Web site : //www.dephut.go.id

Laporan Triwulanan dari ketua UPG kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.70/ITVES-TU/RHS/2015 tgl 17 April 2015 tentang Laporan Perkembangan Penerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun 2015 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian LHK. Konsep perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.468/Menhut-I/2013 tentang Pembentukan Unuit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kementerian Kehutanan

1. Peraturan Menteri LHK No. P.38/MenlhkSetjen/2015 tgl 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian LHK; 2.Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d 2019;

31

PENILAIAN b. Telah dibangun lingkungan pengendalian

PENJELASAN

Jawaban

A

c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi

Nilai

%

Penanggung Jawab

a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian

1

Itjen

a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko A

1

Itjen

Bukti Pendukung 1) SK.Menhut No. SK.666/Menhut-II/2014 tgl 24 Juli 2014 ttg Tim Pembina Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kemenhut ; 2) SK Dirjen Planologi Kehutanan No. SK.01/VII-Set/2013 tgl 11 Januari 2013 ttg Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen Planhut. 3)SK. Kepala Badan Litbang Kehutanan No. SK.27/VIII-SET/2013 tgl 24 Juni 2013 ttg Satgas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Badan Litbanghut. 4) SK. Sek Badan Litbang No. SK.31/VIII-SET-I2/2013 tgl 18 Juni 2013 ttg Satgas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Set Badan Litbanghut .5) Surat dari Sek Ditjen Planhut kpd Direktur Lingkup Ditjen Planhut dan Ka BPKH Wil I s/d XXII Nomor : S. 914/Set-1/2013 tgl 10 Juli 2013 ttg Pelaksanaan SPIP, S.1307/Set1/2013 tgl 30 Sept 2013, S.1382/Se-1/2013 tgl 16 Okt 2013.

6) Peraturan Menteri LHK No. P.80/MenlhkSetjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d 2019; 7) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH Tahun 2015.; 8) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH pada 25 UPT (Tahun 2016); 4. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 1. Peraturan Menteri LHK No. P.80/MenlhkSetjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d 2019; 2. Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH Tahun 2015.; 3. Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH pada 25 UPT (Tahun 2016); 4. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 dan 2016

Rencana Aksi

32

PENILAIAN d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

f.

Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern

PENJELASAN a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

Jawaban

A

A

A

Nilai

1

1

1

%

Penanggung Jawab

Itjen

Itjen

Itjen

Bukti Pendukung 1) Peraturan Menteri LHK No. P.80/MenlhkSetjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d 2019; 2) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH Tahun 2015.; 3) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH pada 25 UPT (Tahun 2016); 4) Laporan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 dan 2016

1)Peraturan Menteri LHK No. P.80/MenlhkSetjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentang Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d 2019; 2) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH Tahun 2015.; 3) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH pada 25 UPT (Tahun 2016)

1) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH Tahun 2015.; 2) Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIP pada Satker UPT Kementerian KLH pada 25 UPT (Tahun 2016); 3)Laporan Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2015 dan 2016

Rencana Aksi

33

PENILAIAN

PENJELASAN

Jawaban

3 Pengaduan Masyarakat (2)

Nilai

%

2.00

100.00%

Penanggung Jawab

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan Ya

b. Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan

1

Itjen

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat

A

c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti

A

1

1

Itjen

Itjen

Bukti Pendukung

Peraturan Menhut Nomor P.63/MenhutII/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi di Lingkup Kementerian Kehutanan Layanan pengaduan secara online pada website Kementerian ( Web site : www/dephut.go.id ), 1) Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.24/Menhut-II/2015 tgl 15 Januari 2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Inspektur Jenderal No. ND.43/ITVES-TU/2015 tgl 9 Maret tentang Persiapan Launching " Pelayanan Penanganan Pengaduan KLHK "; 3) Nota Dinas dari Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH kepada Menteri LHK No. ND-35/Dep.V/HK/03/2015 tgl 11 Maret 2015 ttg Penyampaian sambutan dan pointers peluncuran pelayanan terpadu kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan serta aplikasi sistem deteksi kebakaran hutan; 4) Siaran pers Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. ND.180/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 4 Nopember 2014 tentang Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Bulan Oktober 2014; 2. ND.204/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Bulan Nopember 2014; 3. ND.212/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Bulan Desember 2014; 1. Nota Dinas Kasubag TU kepada Inspektur Investigasi No, ND.161/ITVES-TU/2015 tgl 30 Desember 2015 tentang Progres penanganan Dumas Tahun 2014-2015 dan Evaluasi Penanganan Dumas Internal Inspektorat Jenderal; 2. Laporan Kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015

Rencana Aksi

34

PENILAIAN d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

PENJELASAN a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi

Jawaban

A

1

Penanggung Jawab

Itjen

1

1.15

Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System Ya

b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan

%

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

Ya

4 Whistle-Blowing System (1,5) a. Telah terdapat Whistle Blowing System

Nilai

1

Itjen

76.80%

Itjen

Itjen

a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi B

0.67

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1) Laporan Evaluasi Pelaksanaan WBS; 2) Nota Dinas Kasubag TU kepada Inspektur Investigasi No, ND.161/ITVES-TU/2015 tgl 30 Desember 2015 tentang Progres penanganan Dumas Tahun 2014-2015 dan Evaluasi Penanganan Dumas Internal Inspektorat Jenderal 1) Nota Dinas Inspektur investigasi kepada Inspektur Jenderal No. ND.28/ITVESTU/2016 tgl 17 Pebruari 2016 tentang Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 2) Lembar kendali proses penanganan surat pengaduan masyarakat.

Peraturan Menhut Nomor P.63/MenhutII/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi di Lingkup Kementerian Kehutanan 1)Web site : //WWW.dephut.go.id.2) melakukan soisialisasi Whistle sosialisasi WBS di PPE Yogyakarta, Kantor blowing system kepada seluruh UPT Lingkup Kementerian Kehutanan, organisasi Kantor BLH, dam Dinas Kehutanan Provinsi NTB; 3).laporan hasil sosialisasi anti korupsi lingkup Provinsi NTB bulan Oktobber 2015 dan Provinsi Kepulauan Riau bulan November 2015 (Salah satu materi yang disampaikan adalah WBS; 4) Laporan Inspektur investigasi kepada Inspektur Jenderal No. ND.119/ITVES-TU/2015 tgl 5 Oktober 2015 Laporan menjadi narasumber dalam program pelatihan PP 71 tentang akuntansi pemerintah berbasis akruai (salah satu materi yang disampaikan adalah WBS Pengadaan Barang/Jasa)

35

PENILAIAN c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan

PENJELASAN

Jawaban

Ya

d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System

Nilai

%

Penanggung Jawab

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan

1

Itjen

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

B

0.5

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1)Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2) Laporan Bulanan Verifikasi dan Penelaahan Pengaduan Barang/Jasa (WBS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan agustus dan September 2015; 3) Laporan Bulanan Verifikasi dan Penelaahan Pengaduan Barang/Jasa Whistleblowing System (WBS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Oktober 2015; 4) Surat dari Inspektur Jenderal Kementerian LHK kepada Ketua KPK c.q Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat No. S.71/ITJENSekItjen /X/2015 tgl 2 Oktober 2015 ttg Laporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 Aksi WBS dan checklist KPK

1) Laporan Evaluasi Pelaksanaan WBS; 2) Melakukan monitoring dan evaluasi Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Whistle blowing system secara Inspektur Jenderal No. ND. 111/ITVESberkala TU/2015 tgl 22 September 2015 tentang Rapat Persiapan Pelaporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 aksi Whistleblowing System (WVS) Surat dari Inspektur Jenderal Kementerian LHK kepada Ketua KPK c.q Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat No. S.71/ITJENSekItjen /X/2015 tgl 2 Oktober 2015 ttg Laporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 Aksi WBS dan checklist KPK (evaluasi terkait aplikasi WBS online )

36

PENILAIAN

PENJELASAN

e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti 5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) a. Telah terdapat Penanganan Benturan Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Kepentingan Benturan Kepentingan

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi

Jawaban

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

%

Penanggung Jawab

B

0.67

0.40 Ya

C

1

0.33

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti

C

D

0

0

0

Rencana Aksi Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi Whistle blowing system

Itjen

26.60%

Itjen Itjen

Persekjen Nomor : P.5/II-Kum/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penanganan Benturan kepentingan Lingkup Kementerian Kehutanan Web site : //WWW.dephut.go.id.

Mempercepat penyelesaian penyusunan peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian LHK dan mensosialisasi ke seluruh unit organisasi

1. SK Irjen No. SK.07.1/ITJENSETITJEN/2016 tgl 8 Pebruari 2016 , ttg Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Menteri LHK ttg Pengendalian Benturan Kepentingan Lingkup Kemen LHK 2. Draft Peraturan Menteri LHK ttg Pengendalian Benturan Kepentingan lingkup Kemen LHK


Itjen

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi

Bukti Pendukung Merevisi Permen 63 ttg Dumas dan WBS

Tidak

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai

Itjen

Itjen

Itjen



37

PENILAIAN 6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas

PENJELASAN

Jawaban

Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan

Ya

Nilai

%

2.25

90.00%

1

Penanggung Jawab

Itjen

b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan menjadi zona integritas

Ya

1

Itjen

Bukti Pendukung 1) Instruksi Menteri LHK No. Inst.1/MenlhkSetjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kemen LHK .2) Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK No. P.04/ITJENSETITJEN/2015 ttg Juklak Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

1) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24 September 2015 ttg Rencana Verifikasi WBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.167/ITVESTU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg Hasil Penyeleksian Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 3) Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK) No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttg Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVESTU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapat sosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK pada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

Rencana Aksi

38

PENILAIAN c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas

PENJELASAN

Jawaban

A

d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan

Nilai

%

Penanggung Jawab

a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas

1

Itjen

a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi

A

1

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Membangun zona integritas secara Irjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24 intensif September 2015 ttg Rencana Verifikasi WBK; 2. Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.167/ITVESTU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg Hasil Penyeleksian Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 3. Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK) No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttg Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 4, Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVESTU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapat sosialisasi WBK dan LPSK; 5.Laporan hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK pada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan) 1. Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24 September 2015 ttg Rencana Verifikasi WBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.167/ITVESTU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg Hasil Penyeleksian Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 3) Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK) No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttg Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVESTU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapat sosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK pada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

39

PENILAIAN e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”

PENJELASAN

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

B

7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5) a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

0.5

1.25

A

1

Itjen

83.50%

Itjen

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

1 Surat Inspektur Jenderal an. Menteri Berkoordinasi dengan Menpan RB, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada terkait usulan satker berpredikat WBK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2015 dan Reformasi Birokrasi No. S.392/IrjenItves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttg Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2015; 2) Surat Inspektur Jenderal kepada Sekjen, para Dirjen/Ka.Badan, para SekDitjen/Badan, Karo Umum, Karo Kepegawaian No. S.06/ITJEN-ITVES/2016 tgl 28 Januari 2016 perihal Pengusulan Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi; 3) Surat dari Sek Ditjen Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya kepada Irjen No. S, 821/Setdit-3/2016 tgl 2 Pebruari 2016 ttg Usulan sebagai Calon Satker Berpredikat WBK.

1) Daftar Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut LHA Itjen s.d Maret 2016; 2) Daftar Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut LHK BPKP s.d Maret 2016; 3) Daftar Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut LHK BPK.RI s.d Maret 2016

40

PENILAIAN b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

PENJELASAN

Jawaban

B

c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 1 Standar Pelayanan (1) a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Itjen

Tindak Lanjut 2016 : 1. Sebaran Auditor Tahun 2016 (Inspektorat I/ 41 Pegawai , Inspektorat II/41 pegawai , Inspektorat III/41 Pegawai , Inspektorat IV/32 pegawai, Inspektorat Investigasi/27 orang pegawai; Bagian Umum/38 pegawai; Bagian PTL /17 pegawai ; Bagian ALHP/15 pegawai; Bagian Program dan Pelaporan/13 pegawai 2. Laporan Diklat Tahun 2015 : Diklat Teknis Kehutanan Bidang Sistem Informasi Gegrafis Bagi Auditor (60 peserta/2 kelas), Diklat Dasar-Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Auditor (60 Peserta/2 kelas Angkatan I & II dan 60 Peserta/2 kelas Angkatan III & IV). 3. Undangan PKS : PKS Dasar-dasar akuntansi dan tata cara reviu Laporan Keuangan, Pembahasan Draft Perirjen tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan berbasis Akrual, PKS Teknik Reviu Laporan Keuangan berbasis Akrual, PKS Standar Kompetensi Auditor, PKS Audit Tematik Kesatuan Pemangkuan Kehutanan (KPH), PKS Anatomi Anggaran Eselon I dan UPT, PKS SIPUHH Online, PKS Audit KPH, PKS Audit Audit Kinerja). 4. Pembinaan pegawai yg diikuiti oleh seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ; 5 Laporan Penilaian Kapabilitas APIP

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko

B

A

0.67

0.67

1

4.92 1.00

Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan Ya

Itjen

1

Itjen

DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2016 (Rp. 71.171.368.000,-)

1. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian LHK No. SE.02/ITJENSETITJEN/2015 tgl 14 Desember 2014 tentang Kriteria untuk menetapkan Tingkat Resiko; 2. SK Inspektur Jenderal Kemen LHK No. SK.26/ITJEN-SETITJEN/2015 tgl 29 Desember 2015 tttg Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2016

81.98% 100.00% Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MENLHK-II/2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Petunjuk Biro Umum, BPDAS Teknis Pemberian Perizinan dan Non PS, PHKA dan BUK Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Aksi

Mengusulkan Anggaran Tahun 2017 sesuai dengan prioritas pengawasan dalam Nawa Cita

41

PENILAIAN b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP

PENJELASAN a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

Jawaban

%

Penanggung Jawab

A

Rencana Aksi

Biro Umum, BPDAS PS, PHKA dan BUK

1

Seluruh jenis pelayanan telah memiliki SOP

A

A

1

Biro Umum

Telah dilaksanakan rapat pembahasan monitoring dan evaluasi Unit Pelayanan Terpadu pada tanggal 25 Nopember 2015 Biro Umum, BPDAS dan telah dianggarkan dana untuk kegiatan PS, PHKA, Planhut monitoring dan evaluasi tahun 2016 yaitu monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu dan BUK dan monitoring dan evaluasi perizinan BKPM.

1

a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

Bukti Pendukung Seluruh jenis pelayanan telah dimaklumatkan baik melalui website, brosur dan papan pengumuman

A

2 Budaya Pelayanan Prima (1) a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

Nilai

0.73

B

BPDAS PS, PHKA, Planhut dan BUK

1

0.67

73.40%

Biro Umum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.1/Menhut-II/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM

Menugaskan 4 orang untuk mengikuti 4th Melaksanakan pembinaan internal temasek foundation governance and public untuk para petugas pelayanan publik Administration (TFGPA) Programe pada tanggal 26 Oktober-04 November 2015 di Singapura

42

PENILAIAN b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan

PENJELASAN a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

Jawaban

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

%

Penanggung Jawab

A

C

A

1

a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

Rencana Aksi

Biro Umum

0

Biro Umum

1

Biro Umum

Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan

Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka

Bukti Pendukung Informasi tentang pelayanan dapat di akses melalui website, papan pengumuman, media sosial, dan media cetak

Ya

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) a. Terdapat media pengaduan pelayanan

Nilai

1

1.35 Ya

1

Belum terdapat sistem Biro Umum bersama dgn eselon I punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana terkait menyusun aturan reward and layanan serta pemberian kompensasi punishment kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Sudah terpadu untuk pemberian 17 jenis perizinan bidang kehutanan yang melibatkan investor/swasta melalui BKPM dan 34 jenis pelayanan bidang lingkungan hidup

Biro Umum

Sudah ada inovasi dari segi waktu pelayanan yang semula offline secara bertahap akan di onlinekan dan penggunaan media sosial dalam pemberian pelayanan (layanan pengaduan pada Ditjen Penegakan Hukum LHK)

Biro Umum

Website, SMS, surat, telpon dan media sosial

90.00%

B

0.5

Biro Umum

Ya

1

Seluruh Eselon I

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan

Itjen bersama dgn eselon I melakukan evaluasi terhadap efektivitas Permenhut P.63/Menhut-II/2014, tanggal 2 pemberlakuan SOP pengaduan September 2014 (Kehutanan) pelayanan

Inspektorat (Investigasi)/Kehutanan dan Ditjen Penegakan Hukum

43

PENILAIAN

PENJELASAN

d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

Jawaban

A

A

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

1

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

A

B

Biro Umum

55.67%

1

Biro Umum

0

1

Telah dilakukan evaluasi secara berkala bulanan dan tahunan oleh Inspektorat Investigasi

Telah dilakukan oleh KPK tiap tahun. Selain itu KLKH secara institusi telah melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap tahun

Hasil survey kepuasan masyarakat belum dapat di akses secara terbuka

Seluruh eselon I mendesain media survey kepuasan masyarakat atas pelaksanaan Tusi masing-masing eselon I yg dapat diakses secara terbuka

Telah di buat rencana perbaikan kualitas pelayanan tahun 2016 berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2015 sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup KLHK Tahun 2015

Biro Umum mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat bersama dgn eselon I

Pusdatin/Pushumas

0.67

1.00 Ya

Pushumas

1

0.84

Tidak

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

%

Tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey secara terbuka dengan mudah

Nilai

Biro Umum

100.00% Pusat Statistik Planhut

44

PENILAIAN b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

PENJELASAN a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan

Jawaban

Nilai

%

Penanggung Jawab

Bukti Pendukung

Rencana Aksi

Seluruh jenis pelayanan telah menerapkan teknologi informasi.

A

A

TOTAL PENGUNGKIT

1

Biro Umum

1

Biro Umum

52.49

87.49

13.24

66.20

Telah dilakukan penambahan jenis layanan melalui sosial media (Layanan Pengaduan pada Ditjen Penegakan Hukum) dan pada tahun 2016 telah dianggarkan Pengembangan Program Aplikasi Bidang Perizinan LHK

B. HASIL (40) I.

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

Surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3965/M.PAN RB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

65.08

9.11

65.08%

Biro Perencanaan

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6) Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi

3.44

4.13

68.80%

Setjen

Hasil Survei Internal Kapasitas Organiasi KLHK oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN dan RB (LKE RB Tahun 2015)

1. Menguatkan aspek formal perencanaan yang mencakup ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan secara tertib; 2. Meningkatkan kualitas substansi perencanaan; 3. Mengevaluasi pemanfaatan dokumen perencanaan; 4. Mengukur capaian output dan outcome secara cermat.

45

PENILAIAN II.

PENJELASAN

Jawaban

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)

Nilai

%

8.23

82%

5.23

74.75%

Penanggung Jawab

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2.99

Seluruh eselon I

2. Opini BPK (3)

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan

III.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10) TOTAL HASIL NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

Wajar Tanpa Pengecual ian

2.8

3.00

100.00%

7.00

70%

7.00

70.00%

28.47 80.96

71.18

Bukti Pendukung

Hasil Survei Eksternal oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN dan RB/BPS (LKE RB Tahun 2015)

Memperbaiki kualitas layanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2014

Mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Hasil Survei Eksternal oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN dan RB/BPS (LKE RB Tahun 2015)

Memperbaiki kualitas layanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Biro Keuangan

Biro Umum

Rencana Aksi

Jakarta, 27 April 2016 Sekretaris Inspektorat Jenderal Selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana PMPRB,

Ir. Abdul Hakim, M.For.St NIP. 19620508 198703 1 001

Lampiran Surat Tugas Nomor : Tanggal : DAFTAR PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN No Nama 1. Ir. Happy Rezkiana

Tugas Mengumpulkan Bukti Manajemen Perubahan

Unit Kerja yang dituju Bagian Kelembagaan Rokum

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan Rokum

Penataan dan penguatan organisasi

Bagian Kelembagaan Rokum

Andy Widodo, S.Hut.

Reiny Marlia, S.Hut, M.Si 2.

Dewi Untari, S.Hut.,M.Hum. Zunan Farid, SP.,MP.

Ikhsan Ansori, S.Hut 3.

Ir. Happy Rezkiana

4.

A. Triko Iriandi, SH, MM. Arief Amar Pinuji, S.Hut, M.Si Hariyadi, A.Md

Penataan tata laksana

Bagian Kelembagaan Rokum Bagian TU Kementerian Roum Bagian Ortala masing-masing eselon I

5.

Sigit Pramono, SH, M.Si, M.Hum. Drs. Tri Yogyandi Eka Rosnawati, S.Hut, MM.

Penataan sistem manajemen SDM

Bagian Rembang Ropeg

6.

Ir. Happy Rezkiana

Penguatan akuntabilitas

Bagian Evaluasi Rocan

7.

Sugeng Pramono, SH Dra, Bertha Erna, MM. Ramlan, SE

Penguatan Pengawasan

Bagian ALHP, Bagian Umum, Bagian PTL dan Bagian Program Itjen

8.

Endang Jalaludin, SH Fajar Cahyono, SE M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

Peningkatan Pelayanan Publik

Bagian TU Kementerian Roum

Ir. Made Santiyasa Sri Purwaningsih, S.Hut Joko Yunianto, S.Hut

Herry Ismawan, S.Hut.T Taufik Muhammadsyah, S.Hut Dr. Dewi Febriani, S.Hut, MP.

9. Edy Purwanto, S.Hut, M.Ak Dhani Kusuma, S.Hut Saptri Djoko H A.

Hasil

Bagian Evaluasi Rocan Bagian ALHP Setitjen Bagian Akuntansi dan Pelaporan Rokeu Bagian TU Kementerian Roum

Plh. Inspektur Jenderal,

Ir. Dedy Sulfredy M.Si NIP 19580212 198203 1 003

Kabag Rembang (Ir. Sigit Pramono) Rita Hani Setiawan Kabag Evaluasi Rocan

Kabag ALHP, Umum, TL dan Program.

Kabag TU DEP Roum Rubiandono (Roum)

Lampiran Surat Tugas Nomor : Tanggal : DAFTAR PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN No Nama 1. Ir. Happy Rezkiana

Tugas Manajemen Perubahan

Unit Kerja yang dituju Kabag Kelembagaan

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kabag Perundang-undangan

Penataan dan penguatan organisasi

Kabag Kelembagaan

Andy Widodo, S.Hut.

Reiny Marlia, S.Hut, M.Si 2.

Dewi Untari, S.Hut.,M.Hum. Zunan Farid, SP.,MP.

Ikhsan Ansori, S.Hut 3.

Ir. Happy Rezkiana

4.

A. Triko Iriandi, SH, MM. Arief Amar Pinuji, S.Hut, M.Si Hariyadi, A.Md

Penataan tata laksana

Kabag Kelembagaan Kabag TU DEP Roum Kabag Ortala eselon I

5.

Sigit Pramono, SH, M.Si, M.Hum. Drs. Tri Yogyandi Eka Rosnawati, S.Hut, MM.

Penataan sistem manajemen SDM

Kabag Rembang Ropeg

6.

Ir. Happy Rezkiana

Penguatan akuntabilitas

Kabag Evaluasi Rocan

7.

Sugeng Pramono, SH Dra, Bertha Erna, MM. Ramlan, SE

Penguatan Pengawasan

Kabag ALHP, Umum, Kabag PTL dan Program Itjen

8.

Endang Jalaludin, SH Fajar Cahyono, SE M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

Peningkatan Pelayanan Publik

Kabag TU DEP Roum

9.

Edy Purwanto, S.Hut, M.Ak Dhani Kusuma, S.Hut Saptri Djoko H A.

Hasil

Ir. Made Santiyasa Sri Purwaningsih, S.Hut Joko Yunianto, S.Hut

Herry Ismawan, S.Hut.T Taufik Muhammadsyah, S.Hut Dr. Dewi Febriani, S.Hut, MP.

Kabag Evaluasi Rocan, Sakip Kabag ALHP (survei Internal PMPRB) Kabag Akuntansi (kustiyono) opini BPK RI Kabag Humas (Bintoro) dan TU DEP Survei ekte

Kabag Rembang (Ir. Sigit Pramono) Rita Hani Setiawan Kabag Evaluasi Rocan

Kabag ALHP, Umum, TL dan Program.

Kabag TU DEP Roum Rubiandono (Roum)

Internal PMPRB) ustiyono) opini BPK RI ro) dan TU DEP Survei ekternal pelayanan publik

3.9

3.75 5.5 3.84 6.75 4.3 7.69 4.7 36.53

3.75 5.5 3.84 6.75 4.3 7.69 4.7 40.43

60 67.38333

29.13

60

48.55

92.81 49.88 42.93

87.5 41.75 45.75

100 16.67 83.33

59.25 49.9 9.35

94.79 77.13 17.66

91.2 68.69 22.51

82.53 41.33 41.2

81.98 63.51 18.47

70.16 66.2 3.96

66.2 70.16 -3.96

HASIL PMPRB TAHUN 2016

No

Komponen/Sub Komponen

Hasil Evaluasi RB

Hasil PMPRB

K LHK Tahun 2015 oleh Kemen PAN dan RB

Tahun 2016

Nilai

%

Nilai

%

KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES 1.

Manajemen Perubahan (5)

2.49

49.88

4.64

92.81

2.

Penataan Peraturan Per-uu-an (5)

2.09

41.75

4.38

87.5

3.

Penataan Penguatan Organisasi (6)

1

16.67

6

100

4.

Penataan Tata Laksana (5)

2.5

49.9

2.96

59.25

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM (15)

11.57

77.13

14.22

94.79

6.

Penguatan Akuntabilitas (6)

4.12

68.69

5.47

91.2

7.

Penguatan Pengawasan (12)

4.96

41.33

9.9

82.53

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6) KOMPONEN HASIL

3.81

63.51

4.92

81.98

14.03

70.16

13.24

66.2

8.23

82.33

8.23

82.33

7

70

7

70

Total Pengungkit/Proses (60)

32.54

62.82

52.49

87.49

Total Hasil (40)

29.26

73.16

28.47

71.18

8.

1. 2. 3.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) Pemerintah yng Bersih dan Bebas KKN (10) Kualitas Pelayanan Publik (10)

Indeks RB (100)

61.8

80.96

0

KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN : 2016

Recommend Documents