HASIL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016
Jakarta , 26 April 2016
TAHAPAN PMPRB YANG TELAH DILAKSANAKAN A. PERSIAPAN
Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Tim Pelaksana PMPRB KLHK Tahun 2016 dibentuk berdasarkan SK Inspektur Jenderal Nomor SK.06/ITJENSETITJEN/III/2016.
Rapat Koordinasi dan Capacity Building 1.Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2016, membahas persiapan pelaksanaan/penyusunan tata waktu pelaksanaan PMPRB 2. Capacity Building Tim Pelaksana PMPRB yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016, dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN dan RB (Naptalina Sipayung, SH, M.AP dan Raka Pamungkas, Ak)
Lanjutan... B. PELAKSANAAN
Pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti Pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret s.d. 5 April 2016 (sesuai Surat Tugas Irjen Nomor ST.110/ITJEN-SETITJEN/III/2016) Pembahasan hasil pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti Pembahasan hasil pengumpulan, pengujian dan penilaian bukti pelaksanaan RB dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 yang dihadiri oleh asesor Tim Pelaksana PMPRB. Panel I Panel I telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 membahas kertas kerja penilaian berdasarkan hasil pengumpulan, pengujian penilaian bukti pelaksanaan RB.
Lanjutan... B. PELAKSANAAN
Panel I Panel I telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 membahas kertas kerja penilaian berdasarkan hasil pengumpulan, pengujian penilaian bukti pelaksanaan RB. Panel II Panel II telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016, Penyampaian hasil PMPRB untuk mendapat persetujuan/masukan dari manajemen unit eselon I dan penyusunan rencana aksi. Finalisasi Lembar Kerja PMPRB Finalisasi Lembar Kerja PMPRB telah dilaksanakan oleh Asesor Tim Pelaksana PMPRB pada tanggal 26 April 2016 dan diperoleh Hasil Akhir PMPRB Kementerian LHKTahun 2016
TAHAPAN PMPRB YANG AKAN DILAKSANAKAN (TAHAPAN SELANJUTNYA)
No.
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1.
Penyampaian hasil akhir PMPRB Tahun 2016 oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal (secara online)
26 April 2016
2,
Penyampaian hasil akhir PMPRB Tahun 2016 oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri PAN dan RB (secara online)
28 April 2016
CAKUPAN PENILAIAN RB
No.
Komponen
Bobot
Sub Komponen
1.
Pengungkit
60%
a. b. c. d. e. f. g. h.
Manajeman perubahan (5%) Penataan peraturan perundang-undangan (5%) Penataan dan penguatan organisasi (6%) Penataan tata laksana (5%) Penataan sistem manajeman SDM (15%) Penguatan akuntabilitas (6%) Penguatan pengawasan (12%) Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2.
Hasil
40%
a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) c. Kualitas pelayanan publik (10%)
REKAPITULASI JAWABAN KOMPONEN PENGUNGKIT Sub Komponen
Jumlah Pertanyaan/ indikator
1.
Manajemen Perubahan
18
14
4
2.
Penataan Peraturan Perundang-undangan
4
3
1
3.
Penataan Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana
10
10
11
3
4
4
39
34
2
3
6.
Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas
8
6
2
7.
Penguatan Pengawasan
35
24
7
4
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
21
16
3
2
146
110
23
13
No.
4. 5.
Total
Jawaban Ya/A
B
C/D/ Tidak
HASIL AKHIR PMPRB TAHUN 2016 No Komponen/Sub Komponen
Hasil Evaluasi RB K LHK Tahun 2015 oleh Menpan RB
Hasil PMPRB Tahun 2015
Hasil PMPRB Tahun 2016
Nilai
%
Nilai
%
Nilai
%
KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES
1.
Manajemen Perubahan (5)
2,49
49,88
3,90
78,10
4,64
92,81
2.
Penataan Peraturan Per-uu-an (5)
2,09
41,75
3,75
75,00
4,38
87,50
3.
Penataan Penguatan Organisasi (6)
1,00
16,67
4,84
80,72
6,00
100
4.
Penataan Tata Laksana (5)
2,50
49,90
4,26
85,10
2,96
59,25
5.
Penataan Sistem Manajemen SDM (15)
11,57
77,13
12,65
84,30
14,22
94,79
6.
Penguatan Akuntabilitas (6)
4,12
68,69
5,03
83,87
5,47
91,20
7.
Penguatan Pengawasan (12)
4,96
41,33
8,96
74,69
9,90
82,53
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)
3,81
63,51
4,70
78,26
4,92
81,98
14,03
70,16
14,34
71,68
13,24
66,20
2.
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) Pemerintah yng Bersih dan Bebas KKN (10)
8,23
82,33
8,06
81,00
8,23
82,33
3.
Kualitas Pelayanan Publik (10)
7,00
70,00
8,00
80,00
7,00
70,00
Total Pengungkit/Proses (60)
32,54
62,82
48,09
80,15
52,49
87,49
Total Hasil (40)
29,26
73,16
30,39
75,99
28,47
71,18
KOMPONEN HASIL
1.
Indeks RB (100)
61,80
78,48
80,96
RENCANA AKSI Manajemen Perubahan Tim RB agar melaksanakan seluruh sesuai rencana kerja Tim RB Tim RB agar mempercepat pelaksanaan rencana aksi 12 quick wins Melanjutkan sosialisasi/internalisasi ke seluruh satker/unit organisasi Progres RB akan dimasukan kedalam website kementerian LHK secara berkala Penataan Peraturan Perundang-undangan
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala
LANJUTAN RENCANA AKSI… Penataan Tata Laksana Membuat peta proses bisnis sesuai Per Men PAN dan RB Nomor 12 tahun 2011 tentang Peta Proses Bisnis. Seluruh Eselon menyusun dan menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) sesuai dengan nomenklatur yang baru. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan nomenklatur yang baru. Mengintegrasikan seluruh aplikasi pada masing-masing eselon I ke Website menlhk.go.id. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala
LANJUTAN RENCANA AKSI… Penataan Sistem Manajemen SDM
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment. Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu. Penguatan Akuntabilitas Mengintegrasikan secara bertahap sistem pengukuran kinerja secara elektronik Meningkatkan cakupan akses pengukuran kinerja pada seluruh unit organisasi
LANJUTAN RENCANA AKSI… Penguatan Pengawasan
Melakukan public campaign terkait gratififikasi secara berkala Berkoordinasi dengan Kemen PAN dan RB terkait usulan satker berpredikat WBK Tahun 2015 Melakukan soisialisasi Whistle blowing system kepada seluruh organisasi Mempercepat penyelesaian penyusunan peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian LHK dan mensosialisasi ke seluruh unit organisasi
LANJUTAN RENCANA AKSI… Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melaksanakan pembinaan internal untuk para petugas pelayanan publik. Biro Umum dan Eselon I terkait agar menyusun aturan reward and funishment Itjen bersama dengan Eselon I melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberlakuan SOP pengaduan pelayanan. Seluruh Eselon I mendesain media survey kepuasan masyarakat atas pelaksanaan Tusi masing-masing eselon I yang dapat diakses secara terbuka Biro Umum mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat bersama dengan Eselon I
Sekian dan Terima Kasih
