STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2014

STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2014 Ministry of Environment and Forestry Statistics 2014

Penyunting/Editor : Pusat Data dan Informasi Data and Information Centre

Diterbitkan Oleh/Published by :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ministry of Environment and Forestry

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 ini merupakan publikasi perdana sejak Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Data dan Informasi yang dituangkan dalam Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan 3 parameter pokok Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, data sumber daya hutan dan hasil pembangunan kehutanan khususnya pada tahun 2014 Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Statistik ini. Kami menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Buku Statistik ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dinantikan. Semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL,

Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM NIP. 19640930 198903 1 001

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

i

DAFTAR ISI/CONTENTS Halaman KATA PENGANTAR/PREFACE DAFTAR ISI/Contents DAFTAR GRAFIK/Figure List

i i i

1.

1 4

2.

STATISTIK KUALITAS AIR Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014 Tabel 1.2 Parameter TSS per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter TSS per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.3 Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter DO per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.4 Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter BOD per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.5 Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter COD per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.6 Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014 Tabel 1.7 Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Fecal Coli per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.8 Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Coli of the Year 2010 sd 2014

7 9 11 13 15 17 19

STATISTIK KUALITAS UDARA Tabel 2.1 Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2) Tabel 2.2 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2014-2014 Tabel 2.3 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.4 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2014-2014 Tabel 2.5 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2014 Tabel 2.6 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.7 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2014-2014 Tabel 2.8 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.9 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.10 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.11 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Banten Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.12 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.13 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

25 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 43

iii

3.

Tabel 2.14 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.15 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel 2.16 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.17 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.18 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2014 s .d. 2014 Tabel 2.19 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 s .d. 2014 Tabel 2.20 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.21 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.22 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.23 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.24 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.25 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.26 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.27 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel 2.28 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.29 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel 2.30 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.31 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.32 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.33 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014

68

PKTL (PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN)

71

3.1. Kawasan Hutan/Forest Area

75

44 45 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67

Tabel/Table 3.1.1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/ Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree on the Designation of Provincial Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem 77

iv

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 3.1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 Etm+ s/d 2014/Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+ 2014

79

Tabel/Table 3.1.3. Angka Deforestasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2010-2014 (Ha/Th)/Deforestation Rate Inside and Outside Forest Area by Province for the Period of 2010-2014 (ha/year)

88

Tabel/Table 3.1.4. Perkembangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman s/d Tahun 2014 /Progress of Boundary Demarcation Until 2014

93

Tabel/Table 3.1.5 Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Parsial Tahun 2008-2014/Progress of Endorsement of Partial Forest Boundary in 2008-2014

94

Tabel/Table 3.1.6 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Tahun 2014/ Progress of Forest Area Establishment Until 2014

95

Tabel/Table 3.1.7. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Tahun 2014 Implementation of Forest Boundary Demarcation until 2014

96

3.2. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN/ The Alteration of Forest Area and Approval Of Forenst Area

97

Tabel/Table 3.2.1. Tukar Menukar Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ The Exchanges of Forest Area in 2008-2014

99

Tabel/Table 3.2.2. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/ Perkebunan Tahap Sk Pelepasan/Progress of Forest Areas for Release Agriculture/Plantation SK Release Stages of Forest

101

Tabel/Table 3.2.3. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan/Progress of Forest Areas for Release Transmigration SK Release Stages Of Forest

103

Tabel/Table 3.2.4. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2014/Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 105 Tabel 3.2.5. Tabel 3.2.6.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang

107

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/Eksplorasi Tambang

109

Tabel/Table 3.2.7. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey atau Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 20082014/Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014

111

Tabel/Table 3.2.8. Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ Progress Function of Changes of Forest est Area Establishment in 2008-2014 112

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

v

4.

3.3. PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)/Designation of Forest Management Unit (FMU) Tabel 3.3.1. Penetapan Wilayah KPH Model Sampai Dengan Tahun 2014 Tabel 3.3.2. Perkembangan Penetapan Wilayah KPH (KPHP Dan KPHL) 2014 Tabel 3.3.3. Penetapan Wilayah KPH Konservasi Sampai dengan Tahun 2014 Tabel 3.3.4. Daftar Kelembagaan KPH sampai dengan 2014 Tabel 3.3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)

147

KSDAE (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM)

149

4.1. KAWASAN KONSERVASI/Conservation Areas

155

Tabel/Table 4.1.1. Jumlah Pengunjung Taman Nasional Tahun 2014/Number of National Park Visitors in 2014 Tabel 4.1.2. Data Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Tahun 2014 Tabel 4.1.3. Data Jumlah Pengunjung Cagar Alam Tahun 2014 Tabel 4.1.4. Data Jumlah Pengunjung Suaka Margasatwa 2014

5.

vi

121 123 129 133 135

157 160 166 174

4.2. FLORA & FAUNA Tabel 4.2.1. Perkembangan Spesies Prioritas Terancam Punah Tahun 2010-2014 Tabel 4.2.2. PNBP Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Tabel 4.2.3. Data Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Tabel 4.2.4. Jenis Satwa yang ada di Lembaga Konservasi Tahun 2014 Tabel 4.2.5. Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri Tahun 2014

179 181

4.3. KEAMANAN HUTAN DAN KEBAKARAN HUTAN/Forest Security and Forest Fire Tabel 4.3.1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kehutanan sampai Tahun 2014 Tabel 4.3.2. Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Seluruh Indonesia Per Provinsi Tahun 2014 Tabel 4.3.3. Sebaran Hotspot Per Bulan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.4. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 Tabel 4.3.5. Jumlah Anggota MA UPT Pembina Brigdalkarhut Daops Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.6. Jumlah Anggota Manggala Agni UPT Pembina Brigdalkarhut Non Daops Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.7. Jumlah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.8. Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.9. Sebaran Hotspot di Provinsi Rawan Tahun 2010-2014

189

182 183 184 186

191 193 194 195 196 198 200 202 203

BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAN PERHUTANAN SOSIAL

205

5.1. LAHAN KRITIS/Critical Land Tabel 5.1.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2011 dan Tahun 2013/ Extent and Distribution of Critical Land 2011 and 2013

215

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

217

5.2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN/Forest and Land Rehabilitation Tabel 5.2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2009 - 2014 Tabel 5.2.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014 Tabel/Table 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Tahun 2010-2014/Reforestation Activities in 2010-2014 Tabel 5.2.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.2 Perkembangan Kegiatan Hutan Kota Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.3 Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa dan Gambut Tahun 2010-2014/ Mangrove and Peat Swamp Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tabel 5.2.3.4. Pembangunan DAM Pengendali & DAM Penahan Tahun 2010-2014 Tabel/Table 5.2.3.5.Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2010-2014/Construction of Gully Plug in 2010- 2014 Tabel/Table 5.2.3.6.Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2010-2014 /Construction RI,QÀOWUDWLRQ:HOOVLQ Tabel/Table 5.2.3.7.Pembangunan Embung Air Tahun 2010-2014/Construction of Water Ponds in 2010 - 2014 5.3. KEBUN BIBIT RAKYAT/Community Owned Nursery Tabel 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014 Tabel 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014 Tabel/Table 5.3.3. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010-2014/Development of Community Nursery in 2010 – 2014 5.4. HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN/Forest Products Community Tabel/Table 5.4. Jumlah Koloni Lebah dan Produksi Madu Hasil Kegiatan Perlebahan Tahun 2008-2014/The Number of Bee Colonies and Honey Production in 2008-2014 Tabel/Table 5.4.1. Hasil -hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2008-2014/The Result Actitvities of Natural Silk in 2008 - 2014 Tabel/Table 5.4.2. Realisasi Pembangunan Budidaya Tanaman Rotan Tahun 2008-2014/ Realization of Development Rattan Cultivation in 2008-2014 Tabel/Table 5.4.3. Realisasi Pembuatan Tanaman Bambu Tahun 2008- 2014/Realization of bamboo area in 2008-2014 5.5. SATU MILIAR POHON/One Billion Indonesia Trees Tabel/Table 55.1 Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2010 (Forestry Activity) Tabel/Table 5.5.2 Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2011 (Forestry Activity) Tabel/Table 5.5.3 Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2012 (Forestry Activity)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

219 221 224 225 226 227 228 229 230 232 233 234 235 237 248 258 261

263 265 269 270 271

257

275

277

vii

Tabel/Table 5.5.4 Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2013 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2013 (Forestry Activity) Tabel/Table 5.5.5 Realisasi Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010-2014/ Recapitulation of planting one billion trees in 2010 - 2014 6.

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 6.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014 Tabel 6.1. Luas Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Tahun 2014 6.2. LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014 Tabel 6.2. Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2014 6.3. LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK PER PROPINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Tabel 6.3. Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak Per Propinsi sampai dengan Tahun 2014

7.

281 283 285 287

289

291 293 295

6.4. PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL Tabel 6.4. Penetapan Wilayah KPHP Model

297 299

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/Human Resources Development

305

7.1. JUMLAH DAN SEBARAN PEGAWAI/Number and Distribution of Personne Tabel/Table 7.1.1. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/Number and 'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\ Education and Gender in 2014 Tabel/Table 7.1.2. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/Number and 'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRIWKH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\*UDGH and Gender in 2014 Tabel/Table 7.1.3. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti s/d Desember 2014/ Number and Distribution of Researchers up to December 2014

307

7.2. PELATIHAN PEGAWAI/Staff Training Tabel/Table 7.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2008-2014/Forestry Education and Training in 2008-2014 Tabel/Table 7.2.2 Jumlah Karya Siswa Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2014/ 2IÀFHUVLQ7UDLQLQJE\/HYHORI(GXFDWLRQ in 2008-2014 8.

279

SARANA PRASARANA/Infrastructures and Facilities Tabel 8.1. Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan Intrakomptabel Rincian Per Kelompok Barang Tabel 8.2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2014

viii

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

309

311 312 313 315 318 319 321 325

9.

RINGKASAN PENGELUARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

327

9.1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015 Tabel 9.1. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2010 SD 2015

331 333

10. ITJEN KEMENHUT TAHUN 2014 Tabel 10.1. Realisasi Audit Reguler Tahun 2010-2014 (Kinerja/Tematik/Dana Dekonsentrasi) Tabel 10.2. Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2010-2014 Rekapitulasi Laporan Perkembamngan Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Tabel 10.3. Rekapitulasi Realisasi Auditan Per Provinsi Berdasarkan PKPT Audit Kinerja/Operasional/Tematik/Dana Dekonsentrasi*) Tahun 2010 – 2014 Tabel 10.4. Rekapitulasi Realisasi Auditan Audit Khusus/Investigasi Per Provinsi Tahun 2010 – 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

337 339

341

343 345

ix

DAFTAR GRAFIK

*UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN

*UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN

x

3DUDPHWHU766SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU766VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU'2SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU'2VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU%2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU%2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU&2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU&2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU)HFDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG *UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG .XDOLWDV8GDUD7LQJNDW3URYLQVL3DUDPHWHU12GDQ62  .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL$FHK3HU.DEXSDWHQ.RWD .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL$FHKGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUD3HU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDX3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDX3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJ3HU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJGDUL7DKXQVG 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DPEL3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DPELGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD6HODWDQSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD6HODWDQGDUL7DKXQ s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%HQJNXOXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%HQJNXOXGDUL7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 34

35 36 37 37 38 38

*UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL/DPSXQJSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL/DPSXQJGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQWHQSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQWHQGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL'.,-DNDUWDSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL'.,-DNDUWDGDUL7DKXQVG 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD%DUDWSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD%DUDWGDUL7DKXQVG 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7HQJDKSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7HQJDKGDUL7DKXQVG 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL',
Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

39 39 40 41 42 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 50 51 52 53 53 54 54

xi

*UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7LPXUSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 55 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7LPXUGDUL7DKXQ s.d. 2014 56 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7HQJDKSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 57 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7HQJDKGDUL7DKXQ s.d. 2014 57 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 58 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 58 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL*RURQWDORSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 59 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL*RURQWDORGDUL7DKXQVG 60 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 60 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKGDUL7DKXQ s.d. 2014 61 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 62 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQGDUL7DKXQ s.d. 2014 62 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJJDUDSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 63 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJJDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 63 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 64 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWGDUL7DKXQ s.d. 2014 65 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 65 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNXGDUL7DKXQVG 66 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXDSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 66 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXDGDUL7DKXQVG 67 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXD%DUDWSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 67 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNX8WDUDGDUL7DKXQVG 2014 68 *UDÀN 3RSXODVL6DWZD7HUDQFDP3XQDK7DKXQVG 181 *UDÀN 3HUNHPEDQJDQ.DVXV7LQGDN3LGDQD.HKXWDQDQVDPSDL7DKXQ 192 335 *UDÀN 7DUJHWGDQ5HDOLVDVL31%36'$.HPHQWHULDQ/+.GDODPMXWDDQ 

xii

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.103/MenLHK-II/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH

349

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR

355

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

361

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 76/MenLHK-II/20 15 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

365

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

375

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 863/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI

381

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 784/Menhut-II/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR

387

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 256/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TlGA PULUH LIMA) HEKTAR

391

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 419/Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR

395

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANA DAN PERKEBUNAN Nomor: 220/Kpte-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475,45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR.

399

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 195 /Kpts-II/2003 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR

403

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

xiii

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK. 3 59 /Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

407

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 17i /Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR

411

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.395/Menhut- II/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417 /Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR 415

1 STATISTIK KUALITAS AIR

STATISTIK KUALITAS AIR TAHUN 2010 – 2014 Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Evaluasi pencemaran air selama tahun 2010 – 2014 menunjukkan kondisi kualitas air sungai umumnya berada pada status tercemar. Karena peranannya tersebut maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Pencemaran sungai yang terjadi saat ini semakin beragam dan menunjukkan gejala kerusakan OLQJNXQJDQ\DQJFXNXSVHULXVVHUWDVHULQJPHQLPEXONDQNRQÁLNGLPDV\DUDNDW.HODQJNDDQGDQ kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang sering muncul pada berbagai tempat setiap tahun (Suwari 2010). Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia jika tidak diimbangi dengan tindakan bijaksana dalam pengelolaannya akan mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya air. Air permukaan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti : sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air, yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu : 1.

TSS (Total Suspended Solid) Zat padat tersuspensi (TSS) adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan GHQJDQXNXUDQSDUWLNHOPDNVLPDOࣂPDWDXOHELKEHVDUGDULXNXUDQSDUWLNHONRORLG7RWDO VXVSHQGHGVROLGVGDSDWEHUXSDNRPSRQHQKLGXSELRWLN VHSHUWLÀWRSODQNWRQ]RRSODQNWRQ bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangikemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Konsentrasi Total Suspended Solid merupakan salah satu parameter perairan untuk indikator tingkat sedimentasi. Konsentrasi Total Suspended Solid dapat digunakan untuk perkiraan laju sedimentasi yang terjadi pada lokasi perairan.

2.

DO (Dissolved Oxygen) Dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air. Oksigen terlarut ini merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas air. Air yang memiliki DO tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang rendah, dan sebaliknya air yang memiliki DO rendah menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh mikroorganisme air sebagai sumber oksigen dalam proses pernafasan. Semakin sedikit oksigen ditunjukkan dengan mikroorganisme air yang semakin sedikit, bahkan seringkali tumbuh mikroorganisme anaerob. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

1

3.

BOD (Biochemical Oxygen Demand) Biochemical oxygen demand (BOD) atau kebutuhan oksigen biokimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik pada kondisi aerobik. Kebutuhan oksigen biokimiawi ini berbanding terbalik dengan keberadaan oksigen terlarut. Bila nilai BOD tinggi berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air banyak, sehingga sisa oksigen yang berada dalam air sedikit, sebaliknya bila nilai BOD rendah berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air sedikit, sehingga sisa oksigen dalam air banyak. Tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Proses pengujian BOD dilakukan selama lima hari (BOD5) untuk mengetahui pola kebutuhan oksigen biokimiawinya. Pada umumnya nilai BOD akan menurun dari hari ke hari karena senyawa organik yang harus diuraikan semakin sedikit sehingga kebutuhan oksigen untuk proses penguraian semakin sedikit.

4.

COD (Chemical Oxygen Demand) Chemical oxygen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah pengukuran jumlah senyawa organik dalam air yang setara dengan kebutuhan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Kedua parameter (BOD dan COD) ini mengukur jumlah senyawa organik, namun nilai COD umumnya lebih besar dari nilai BOD, hal ini dikarenakan terdapat senyawa yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme namun masih dapat diurai oleh proses kimiawi.

5.

T-P (Total Phosfat) Phospat juga menunjukkan keberadaan senyawa organik seperti protein, urea, dan hasil proses penguraian. Keberadaan Phospat dapat menyebabkan perkembangan pesat alga dan tanaman air yang mengakibatkan turunnya nilai oksigen terlarut karena pengonsumsian berlebihan di waktu bersamaan.

6.

Fecal Coli Mikroorganisme yang pada umumnya terdapat pada limbah domestik dalam jumlah banyak yaitu bakteri kelompok Coliform, Escherichia coli dan Streptococcus faecalis. Bakteri yang merupakanindikator kualitas suatu perairan adalah coliform, fecal coli, dan salmonella.

7.

Total Coli Sebagai indikator adanya pencemaran yang disebabkan oleh tinja manusia.

2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PENGAMBILAN SAMPEL 1.

Tahun 2010 – 2014 Pemantauan kualitas air sungai untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2.

Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi.

3.

Setiap sungai dilakukan pemantauan minimal sebanyak 4 kali dalam setahun

4.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA yaitu : TSS, DO, BOD, COD, T-P, Fecal Coli dan Total Coli.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

3

Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014 No

4

Nama Provinsi

Nama Sungai

1

Aceh

Sungai Krueng Tamiang

2

Sumatera Utara

Sungai Batahan

3

Sumatera Barat

1. 2. 3. 4. 5.

Sungai Batang Hari Sungai Batang Sangir Sungai Batang Momong Sungai Batang Pangiang Sungai Batang Sipotar

4

Riau

1. 2.

Sungai Siak Sungai Kampar

5

Kepulauan Riau

DAM Duriangkang

6

Sumatera Selatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sungai Musi Sungai Semangus Sungai Kikim Sungai Kelingi Sungai Lakitan Sungai Rawas Sungai Batanghari Leko Sungai Lematang Sungai Keramasan Sungai Ogan Sungai Komering Sungai Mesuji Sungai Warkuk Danau Ranau

7

Bangka Belitung

1. 2.

Sungai Buding Sungai Baturasa

8

Jambi

Sungai Batanghari

9

Lampung

Sungai Way Mesuji

10

Bengkulu

Sungai Musi

11

Banten

1. 2.

Sungai Cidurian Sungai Cisadane

12

DKI Jakarta

1. 2.

Sungai Ciliwung Sungai Gajah Mada

13

Jawa Barat

1. 2. 3. 4.

Sungai Cisadane Sungai Ciliwung Sungai Citarum Sungai Citanduy

14

Jawa Tengah

1. 2. 3. 4.

Sungai Citanduy Sungai Cisanggarung Sungai Progo Sungai Bengawan Solo

15

D.I. Yogyakarta

1. 2. 3. 4.

Sungai Progo Anak Sungai Progo (Kresek) Sungai Opak Sungai Serang

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No

Nama Provinsi

Nama Sungai

16

Jawa Timur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sungai Madiun Sungai Bengawan Solo Sungai Berantas Kali Tengah Kali Porong Kali Surabaya Kali Mas

17

Bali

1. 2. 3.

Sungai Tukad Ayung Sungai Tukad Ho Sungai Tukad Saba

18

Nusa Tenggara Barat

1. 2. 3. 4.

Sungai Jangkok Sungai Meniting Anak Sungai Meniting (Sungai Ranjok) Anak Sungai Meniting (Sungai Sidemen)

19

Nusa Tenggara Timur

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sungai Benanain Sungai Baen (Anak Sungai Benanain) Sungai Asesa Sungai Dendeng Sungai Noelmina Sungai Liliba

20

Kalimantan Barat

1. 2.

Sungai Kapuas Sungai Jelay

21

Kalimantan Tengah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sungai Barito Sungai Mangakahuiu Sungai Manawing Sungai Laung Sungai Tuhup Sungai Lahei Sungai Teweh Sungai Montalat Sungai Ayuh Sungai Karau Sungai Mengkatip Sungai Kalanis

22

Kalimantan Selatan

1. 2.

Sungai Barito Sungai Martapura

23

Kalimantan Timur

1. 2. 3.

Sungai Mahakam Sungai Segah Sungai Kelay

24

Sulawesi Selatan

1. 2.

Sungai Sa’adan Sungai Jeneberang

25

Sulawesi Barat

1. 2. 3. 4.

Sungai Lariang Sungai Mamasa Sungai Mandar Anak Sungai Sangngora

26

Gorontalo

1. 2.

Sungai Randangan Sungai Andagile

27

Sulawesi Tengah

1. 2. 3. 4.

Sungai Lariang Sungai Makapa Sungai Rompo Sungai Torire

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

5

No

6

Nama Provinsi

Nama Sungai

28

Sulawesi Tenggara

Sungai Lasolo-Lalindu

29

Sulawesi Utara

1. 2. 3.

Sungai Sangkub Sungai Talawan Sungai Sangkub

30

Maluku

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sungai Bomaki Sungai Wae Siah Sungai Wai Batu Gajah Sungai Wae Batu Gantong Sungai Wae Batu Merah Sungai Wae Tomu

31

Maluku Utara

1. 2.

Sungai Tabobo Sungai Tanjung Buli

32

Papua Barat

Sungai Remu

33

Papua

Sungai Fly

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

%HULNXWLQLGLVDMLNDQGDWDGDQLQIRUPDVLGDODPEHQWXN7DEHOWDEHOGDQ*UDÀNJUDÀNXQWXN setiap parameter yang dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kualitas air. Tabel/Table.1.2. Parameter TSS per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter TSS per province from 2010 s.d. 2014 Provinsi

No 1

Aceh

2

Parameter TSS (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

127.36

66.84

36.07

31.12

47.03

Sumatera Utara

13.95

19.75

10.07

11.43

31.63

3

Sumatera Barat

54.89

93.23

90.73

61.81

49.98

4

Riau

83.12

96.28

51.89

55.10

36.89

5

Kepulauan Riau

18.03

16.70

21.03

21.03

13.83

6

Bangka Belitung

16.97

33.61

19.54

16.65

31.54

7

Jambi

84.23

58.27

24.23

18.86

23.18

8

Sumatera Selatan

35.43

16.27

-

18.72

19.49

9

Bengkulu

8.66

8.66

9.67

17.97

54.74

10

Lampung

9.13

-

15.74

18.54

23.18

11

Banten

224.57

322.43

-

111.24

2,558.12

12

DKI Jakarta

27.30

21.50

69.82

39.69

52.74

13

Jawa Barat

101.05

77.73

25.82

58.35

82.35

14

Jawa Tengah

198.58

23.96

29.15

67.37

40.70

15

DIY

53.07

57.30

28.42

31.48

38.93

16

Jawa Timur

382.55

115.20

75.28

168.19

38.93

17

Bali

17.40

11.03

29.35

49.37

38.81

18

NUSA TENGGARA BARAT

23.77

18.80

48.39

37.62

25.92

19

NUSA TENGGARA TIMUR

181.69

58.99

39.09

9.18

39.65

20

Kalimantan Barat

29.87

24.07

42.26

42.26

27.36

21

Kalimantan Tengah

96.73

46.78

157.86

78.62

22

Kalimantan Selatan

65.08

101.95

49.00

80.93

43.37

23

Kalimantan Timur

86.63

51.44

95.73

51.43

36.58

24

Sulawesi Selatan

231.83

84.93

56.22

137.11

113.91

25

Gorontalo

3.02

11.50

120.83

213.92

202.12

26

Sulawesi Barat

238.05

52.92

71.48

-

108.62

27

Sulawesi Tengah

33.10

38.60

14.50

-

69.71

28

Sulawesi Tenggara

11.00

9.82

6.02

73.48

85.33

29

Sulawesi Utara

61.14

16.54

12.81

40.95

30.15

30

Maluku

55.97

3.03

-

49.32

22.89

31

Maluku Utara

23.20

3.74

-

18.86

31.71

32

Papua Barat

158.75

-

297.99

23.06

42.80

33

Papua

28.00

134.73

-

94.10

76.51

84.37

54.73

51.52

58.94

127.80

Rata-rata Nasional

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

7

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU766SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG

Kualitas air sungai-sungai di Indonesia dari parameter TSS (Total Suspended Solid) dari WDKXQVDPSDLGHQJDQGDSDWGLOLKDWGDULJUDÀNGLDWDV.XDOLWDV766VHPDNLQWLQJJL mengindikasikan bahwa kondisi hutan di DAS kondisinya semakin buruk, banyak terjadi kerusakan hutan, tutupan hutan semakin kecil sehingga laju erosi semakin besar. Kandungan TSS pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari tahun 2010, namun pada tahun 2014 kandungan TSS meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi sungai lintas provinsi banyak mengalami pengendapan yang berasal dari hulu sungai(tutupan lahan di sepanjang sungai semakin berkurang). Dengan kata lain, tingkat endapan di sepanjang sungai akibat adanya erosi tanah semakin besar. Untuk lebih jelasnya GDSDWGLOLKDWSDGDJUDÀNVHEDJDLEHULNXW

8

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU766VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG Tabel/Table.1.3. Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter DO per province from 2010 s.d. 2014 Provinsi

No

Parameter DO (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aceh

6.96

7.08

6.31

7.08

6.87

2

Sumatera Utara

6.75

5.73

7.28

5.91

6.84

3

Sumatera Barat

6.32

6.48

6.83

6.98

9.47

4

Riau

4.02

4.22

3.33

3.24

3.46

5

Kepulauan Riau

6.08

6.49

6.43

6.13

6.68

6

Bangka Belitung

4.33

5.67

5.38

4.88

5.25

7

Jambi

5.45

5.40

5.90

5.96

6.01

8

Sumatera Selatan

7.66

4.98

5.66

5.84

9

Bengkulu

4.33

4.33

5.05

5.95

4.27

10

Lampung

5.52

4.23

7.15

4.40

6.01

11

Banten

4.21

4.51

5.99

1.27

12

DKI Jakarta

3.45

2.63

2.63

3.54

3.74

13

Jawa Barat

4.38

5.90

4.20

5.10

4.28

14

Jawa Tengah

6.72

6.32

5.96

6.16

6.13

15

DIY

5.28

7.26

7.21

6.44

6.73

16

Jawa Timur

5.43

5.78

6.83

5.15

6.73

17

Bali

5.90

6.47

7.13

7.61

7.20

18

NUSA TENGGARA BARAT

6.16

5.52

5.71

5.66

4.30

19

NUSA TENGGARA TIMUR

5.10

6.72

7.66

6.09

6.55

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

9

Provinsi

No

Parameter DO (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

20

Kalimantan Barat

6.93

7.53

6.75

6.75

6.50

21

Kalimantan Tengah

4.87

6.94

2.96

5.08

5.36

22

Kalimantan Selatan

3.49

5.49

6.55

6.68

5.59

23

Kalimantan Timur

4.18

5.69

5.88

5.71

5.57

24

Sulawesi Selatan

7.18

7.19

7.23

6.77

6.68

25

Gorontalo

6.01

6.25

6.07

5.39

8.17

26

Sulawesi Barat

6.01

5.07

6.96

5.51

27

Sulawesi Tengah

7.54

7.04

6.91

3.94

28

Sulawesi Tenggara

3.51

3.73

4.58

4.08

3.78

8.26

7.65

7.90

6.16

4.90

6.37

7.74

7.91

3.97

5.81

5.35

5.39

5.74

5.82

29

Sulawesi Utara

7.56

7.67

30

Maluku

6.93

7.56

31

Maluku Utara

32

Papua Barat

33

Papua Rata-rata Nasional

4.27

5.17

7.06

4.50

5.61

5.82

6.02

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU'2SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG Dalam pengukuran parameter DO (Dissolved Oxygen) atau oksigen terlarut pada air sungai, maka semakin tinggi konsentrasi kandungan DO hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air semakin baik.

10

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU'2VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVGDSDWGLOLKDWEDKZDSDUDPHWHU'2PHQJDODPLSHQXUXQDQ+DO ini menunjukkan bahwa secara Nasional kualitas air pada sungai-sungai di Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Tabel/Table.1.4. Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter BOD per province from 2010 s.d. 2014 Provinsi

No

Parameter BOD (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aceh

7.44

1.96

1.41

1.48

1.78

2

Sumatera Utara

7.63

22.28

2.92

2.68

20.89

3

Sumatera Barat

1.51

9.00

1.60

2.60

2.33

4

Riau

5.41

7.95

9.26

5.97

18.10

5

Kepulauan Riau

2.68

2.60

2.94

2.94

2.51

6

Bangka Belitung

2.36

1.16

2.56

3.07

2.83

7

Jambi

3.15

3.80

5.15

4.05

3.19

8

Sumatera Selatan

1.64

1.20

-

1.51

1.45

9

Bengkulu

1.17

1.17

4.96

1.74

1.55

10

Lampung

5.47

2.67

19.06

2.98

3.19

11

Banten

5.17

4.50

2.44

21.51

12

DKI Jakarta

18.26

11.43

13.40

16.70

12.26

13

Jawa Barat

15.77

7.46

22.68

14.13

16.84

14

Jawa Tengah

4.29

6.91

7.00

10.83

10.33

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

11

Provinsi

No

Parameter BOD (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

15

DIY

2.84

2.09

5.94

7.02

10.28

16

Jawa Timur

5.24

3.88

6.26

4.62

10.28

17

Bali

3.13

11.08

1.87

2.87

2.36

18

NUSA TENGGARA BARAT

4.53

5.71

7.55

4.07

11.95

19

NUSA TENGGARA TIMUR

3.55

11.85

2.01

2.00

3.96

20

Kalimantan Barat

1.57

2.32

2.26

2.47

2.04

21

Kalimantan Tengah

17.28

15.24

15.35

1.33

12.25

22

Kalimantan Selatan

11.39

9.40

8.88

7.90

9.49

23

Kalimantan Timur

31.05

6.58

7.98

6.50

4.98

24

Sulawesi Selatan

1.92

2.12

1.79

2.28

2.09

25

Gorontalo

4.82

5.04

19.77

16.80

2.08

26

Sulawesi Barat

5.69

1.31

1.53

-

1.95

27

Sulawesi Tengah

2.45

1.31

1.34

-

6.05

28

Sulawesi Tenggara

9.06

24.97

26.94

19.03

2.95

29

Sulawesi Utara

3.80

2.60

0.51

4.05

2.00

30

Maluku

8.63

2.72

32.81

2.44

2.51

31

Maluku Utara

5.00

2.03

2.03

2.02

32

Papua Barat

3.75

5.59

6.44

6.11

33

Papua

1.97

7.06

-

-

-

6.35

6.29

8.32

5.50

6.69

Rata-rata Nasional

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU%2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG

12

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU%2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ %2' SDGD sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa banyak WHUMDGLSHQFHPDUDQVXQJDLROHKDNWLÀWDVUXPDKWDQJJDSHPEXDQJDQVDPSDKGDQOLPEDKGDUL pelaku usaha kecil Tabel/Table.1.5. Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter COD per province from 2010 s.d. 2014 No

Provinsi

Parameter COD (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aceh

17.36

44.81

38.75

30.61

26.94

2

Sumatera Utara

13.53

38.73

3.44

5.83

43.35

3

Sumatera Barat

204.47

18.50

13.33

16.54

20.54

51.43

30.50

57.53

4

Riau

21.09

27.25

5

Kepulauan Riau

17.05

66.24

19.07

19.07

20.59

6

Bangka Belitung

17.37

7.48

65.10

9.63

15.32

7

Jambi

7.86

11.32

14.08

12.81

18.40

-

9.61

9.59

8

Sumatera Selatan

8.03

7.89

9

Bengkulu

1.38

1.38

2.03

9.38

8.90

10

Lampung

13.12

20.79

41.46

12.11

18.40

11

Banten

24.87

-

-

19.91

85.73

12

DKI Jakarta

49.71

35.83

59.25

54.22

53.06

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

13

No

Provinsi

Parameter COD (mg/l) 2010

2011

2012

2013

2014

13

Jawa Barat

52.53

33.40

76.65

45.46

43.32

14

Jawa Tengah

33.42

37.37

33.67

30.89

31.71

15

DIY

10.94

17.82

14.24

14.61

21.55

16

Jawa Timur

20.95

16.99

15.78

11.38

21.55

17

Bali

6.88

31.76

7.37

7.80

6.72

18

NUSA TENGGARA BARAT

12.53

38.21

45.04

22.84

26.81

19

NUSA TENGGARA TIMUR

151.11

64.19

14.42

6.94

20.79

20

Kalimantan Barat

15.96

22.05

28.43

28.43

14.74

21

Kalimantan Tengah

35.47

30.76

-

51.07

55.61

22

Kalimantan Selatan

23.78

23.53

22.41

19.92

23.66

23

Kalimantan Timur

42.54

27.53

60.76

37.00

14.18

24

Sulawesi Selatan

18.22

18.95

6.38

11.92

16.58

25

Gorontalo

12.02

12.28

49.48

42.13

10.00

26

Sulawesi Barat

4.84

5.65

5.66

-

11.71

27

Sulawesi Tengah

3.19

4.67

5.72

-

53.03

28

Sulawesi Tenggara

55.69

95.58

26.01

79.00

37.25

29

Sulawesi Utara

12.17

16.06

6.18

13.11

10.00

30

Maluku

35.89

15.12

61.15

11.24

10.14

31

Maluku Utara

10.60

13.03

-

11.72

10.73

32

Papua Barat

139.86

-

43.01

21.40

12.34

33

Papua

5.67

31.06

-

9.09

13.53

33.34

26.98

29.65

22.78

25.59

Rata-rata Nasional

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU&2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 14

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU&2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ &2' SDGD sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa telah terjadi pencemaran sungai, banyak kegiatan industri besar disepanjang DAS Tabel/Table.1.6. Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014 No

Provinsi

Parameter Total Phosfat (T-P) mg/l 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aceh

5.55

0.14

0.34

0.63

0.23

2

Sumatera Utara

0.17

0.45

0.33

0.37

0.67

3

Sumatera Barat

0.11

0.10

0.47

0.06

4

Riau

0.05

0.03

0.03

0.04

0.07

5

Kepulauan Riau

0.25

1.17

0.40

0.41

0.13

6

Bangka Belitung

0.06

0.07

0.04

0.12

0.06

7

Jambi

0.25

0.10

0.07

0.05

0.10

8

Sumatera Selatan

0.17

0.04

0.10

0.13

9

Bengkulu

0.01

0.28

10

Lampung

0.42

0.57

0.01

0.10

11

Banten

0.03

0.09

0.11

0.04

12

DKI Jakarta

0.39

4.16

0.44

0.53

0.57

13

Jawa Barat

0.11

0.08

0.14

0.28

0.12

0.57

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

15

No

Provinsi

Parameter Total Phosfat (T-P) mg/l 2010

2011

2012

2013

2014

14

Jawa Tengah

0.19

0.15

0.09

0.07

0.08

15

DIY

1.39

0.41

0.98

0.16

0.26

16

Jawa Timur

0.13

0.12

0.20

0.20

0.26

17

Bali

0.22

0.34

0.32

0.29

0.25

18

NUSA TENGGARA BARAT

0.08

0.15

0.12

0.12

0.18

19

NUSA TENGGARA TIMUR

0.66

0.54

0.28

0.50

0.46

20

Kalimantan Barat

0.01

0.01

0.05

0.05

0.04

21

Kalimantan Tengah

0.02

0.14

0.11

0.37

0.19

22

Kalimantan Selatan

0.13

0.03

0.04

0.10

0.18

23

Kalimantan Timur

0.11

0.01

0.03

0.03

24

Sulawesi Selatan

1.82

0.08

0.09

0.13

0.11

25

Gorontalo

0.10

0.11

0.19

0.22

0.15

26

Sulawesi Barat

1.19

1.74

0.15

-

0.18

27

Sulawesi Tengah

0.06

0.07

0.03

-

0.08

28

Sulawesi Tenggara

-

-

0.01

-

-

29

Sulawesi Utara

0.08

0.04

0.15

0.13

0.23

30

Maluku

0.10

-

0.05

0.06

0.19

31

Maluku Utara

0.08

-

-

0.10

0.21

32

Papua Barat

2.27

-

0.63

0.31

0.09

33

Papua

0.14

0.16

0.10

0.06

0.53

0.42

0.20

0.18

Rata-rata Nasional

0.21

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO3KRVIDW73 SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 16

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVGDSDWPHPEHULNDQJDPEDUDQEDKZDNDQGXQJDQ7RWDO3KRVIDW pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi sungai di Indonesia tidak tercemar oleh Phosfat yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian. Tabel/Table.1.7. Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Fecal Coli per province from 2010 s.d. 2014 Provinsi No 1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Parameter Fecal Coli (jml/100ml) 2010

2011

3,494.13

2012

717.13

2013

2014

672.77

451.06

457.14

332.44

104.27

34.11

238.13

Sumatera Barat

222.22

15.38

127,055.12

83,978.62

4

Riau

378.72

339.54

5,356.64

4,284.58

7,681.64

5

Kepulauan Riau

36.67

76.93

36.60

36.60

38.73

6

Bangka Belitung

476.59

43.06

1,637.84

7

Jambi

440.18

6,141.67

5,047.38

8

Sumatera Selatan

196.11

141.67

9

Bengkulu

-

-

-

10

Lampung

5.03

121.50

118.04

11

Banten

497.10

1,540.27

12

DKI Jakarta

106,010,873.33

8,934,850.00

13

Jawa Barat

3,916.49

445,970.11

1,337.93 6,125.00

2,988.75

200.00

803.16

44.59

621.28 2,988.75

16,617.14

12,177.38

32,780,245.61

12,522,176.67

1,239,140.00

439,257.22

72,616.34

2,847,024.51

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

17

Provinsi No 14

Jawa Tengah

15

DIY

16

Jawa Timur

17

Bali

18

Parameter Fecal Coli (jml/100ml) 2010

2011

2012

2013

2014

347.29

7,096.67

8,746.93

16,453.57

10,830.67

815,021.55

47,439.54

42,791.67

18,650.00

110,191.67

1,025.65

501.10

2,115.31

4,871.85

110,191.67

80.33

195.00

129.43

107.55

243.88

NUSA TENGGARA BARAT

201,211.83

37,800.77

121,579.75

149,229.84

3,241,795.40

19

NUSA TENGGARA TIMUR

5,834.65

2,677.20

11,684.27

3,347.86

3,106.68

20

Kalimantan Barat

19.50

22.00

132.83

177.11

494.63

21

Kalimantan Tengah

10.78

8.64

2,220.00

438.71

5,658.55

22

Kalimantan Selatan

265.52

6,386.32

6,017.51

8,177.98

4,568.00

23

Kalimantan Timur

15,912.98

1,060.84

1,991.57

1,007.10

1,639.69

24

Sulawesi Selatan

890.88

768.37

369.27

564.40

295.26

25

Gorontalo

147,846.80

645.00

4,297.38

9,174.69

3,347.88

26

Sulawesi Barat

1,768.07

850.63

234.28

-

292.59

27

Sulawesi Tengah

33.53

29.17

45.19

-

2,693.33

28

Sulawesi Tenggara

173.77

129.94

152.81

131.11

282.00

29

Sulawesi Utara

3,785.71

2,881.18

5,064.92

5,233.85

4,324.84

30

Maluku

64,955.76

53,172.83

1,319,919.81

43,230.18

922,087.66

31

Maluku Utara

1,790.80

1,847.65

-

941.81

1,731.88

32

Papua Barat

206.90

-

133.71

194.76

310.50

33

Papua

334.33

17.20

-

-

-

3,352,574.55

329,430.07

1,241,432.80

464,699.06

269,486.34

Rata-rata Nasional

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 18

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ )HFDO &ROL pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa DNWLÀWDVPDQXVLDGLVHSDQMDQJ'$6EHUNXUDQJDWDXNHJLDWDQSHQJHORODDQVXQJDLVXGDKDGD peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK) masih diatas ambang batas. Tabel/Table.1.8. Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Coli of the Year 2010 sd 2014 Provinsi

No 1

Aceh

2

Parameter Total Coli (jml/100ml) 2010

2011

2012

2013

2014

7,330.33

1,208.00

1,095.03

631.75

995.71

Sumatera Utara

587.17

843.00

380.27

41.03

407.80

3

Sumatera Barat

22,506.81

-

7,357.54

154,805.70

104,028.57

4

Riau

-

8,547.08

44,488.87

47,525.41

45,679.12

5

Kepulauan Riau

79.46

155.83

159.67

159.67

126.33

6

Bangka Belitung

1,267.31

23.77

2,189.03

-

1,726.69

7

Jambi

912.67

12,115.00

7,611.25

8,145.57

4,078.75

8

Sumatera Selatan

1,010.00

953.89

-

4,807.16

1,474.04

9

Bengkulu

-

-

-

259.77

1,803.25

10

Lampung

219.27

132.33

591.86

-

4,078.75

11

Banten

965.67

2,734.67

-

59,449.28

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

19

Provinsi

No

Parameter Total Coli (jml/100ml) 2010

2011

2012

2013

2014

12

DKI Jakarta

3,734,777,860.00

1,213,650.00

246,693,693.88

1,404,908,588.24

2,602,990.00

13

Jawa Barat

36,193.14

828,725.56

1,034,922.50

18,769,360.71

26,051,002.73

14

Jawa Tengah

763.84

13,172.34

26,091.36

32,167.73

31,057.48

15

DIY

1,208,088.15

52,194.79

73,288.33

112,092.44

325,956.52

16

Jawa Timur

3,974.31

2,164.90

2,664.37

7,719.68

325,956.52

17

Bali

249.00

6,248.07

376.32

431.83

1,071.26

18

NUSA TENGGARA BARAT

242,709.67

32,634.81

134,241.77

246,763.63

5,783,700.00

19

NUSA TENGGARA TIMUR

18,535.75

3,781.23

29,850.56

12,444.83

12,183.10

20

Kalimantan Barat

69.25

254.69

267.70

281.79

898.02

21

Kalimantan Tengah

41.20

12.44

4,355.00

648.11

11,436.02

22

Kalimantan Selatan

584.93

15,245.52

10,216.07

13,312.74

10,984.70

23

Kalimantan Timur

296,481,857.65

483,041.79

391,694,318.89

71,114.00

1,097.77

24

Sulawesi Selatan

2,622.40

9,246.32

7,645.71

6,383.27

5,284.29

25

Gorontalo

465,424.00

144,033.00

14,286.96

15,997.27

20,004.64

26

Sulawesi Barat

6,691.67

3,578.75

3,935.92

-

4,226.15

27

Sulawesi Tengah

84.73

124.90

537.19

-

4,253.33

28

Sulawesi Tenggara

141.18

134.47

169.06

193.31

404.18

29

Sulawesi Utara

16,111.43

3,125.14

18,216.92

22,315.38

22,340.00

30

Maluku

122,440.53

51,079.43

2,726,393.63

165,455.24

1,736,103.81

31

Maluku Utara

8,508.89

18,196.76

-

14,072.78

19,118.33

32

Papua Barat

447.10

-

384.65

822.17

1,714.77

33

Papua

1,376.63

869.87

-

-

-

130,110,634.00

96,940.94

22,947,847.51

50,881,285.38

1,197,941.37

Rata-rata Nasional

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 20

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ 7RWDO &ROL pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa DNWLÀWDVPDQXVLDGLVHSDQMDQJ'$6EHUNXUDQJDWDXNHJLDWDQSHQJHORODDQVXQJDLVXGDKDGD peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK) masih diatas ambang batas.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

21

2 STATISTIK KUALITAS UDARA TAHUN 2012 – 2014

STATISTIK KUALITAS UDARA TAHUN 2012 - 2014 Salah satu penopang kehidupan manusia saat ini adalah ketersediaan energi.Semakin bertambah jumlah penduduk semakin meningkat kebutuhan energi.Tingkat produksi batubara Indonesia terus meningkat baik untuk dimanfaatkan di dalam negeri maupun untuk ekspor. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC). SO2 yang menyebabkan hujan asam belum terlihat ada trend yang tinggi, meskipun pemanfaatan batubara dan solar secara statistik meningkat.Ini terjadi karena adanya konversi ÀVLN NLPLD JDV 62 GL DWPRVIHU PHQMDGL DHURVRO VXOIDW 62  \DQJ WLGDN WHUGHWHNVL ROHK pemantau gas termasuk oleh passive sampler yang mempunyai prinsip difusi gas.Hal ini dapat dideteksi dari adanya sulfat dalam air hujan maupun partikel aerosol. Akan tetapi sebuah kota dengan aktivitas industri yang tinggi akan menunjukkan konsentrasi SO2 yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hujan asam akan berdampak negatif bagi bangunan, pertanian/lahan, dan air hujan asam akan mengakibatkan korosi bangunan dan juga akan mempercepat rusaknya suatu bangunan. %DJL SHUWDQLDQODKDQ KXMDQ DVDP DNDQ PHQJXUDQJL ]DW NORURÀO WDQDPDQ GDQ WHUKDPEDWQ\D pertumbuhan tanaman (malnutrisi). Hujan asam pun akan membawa dampak negatif bagi air. Pasalnya, hujan asam akan mengakibatkan badan air manjadi asam, sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan yaitu berkurangnya populasi ikan dan pertumbuhan biota air terganggu. Hujan asam akan mengganggu keseimbangan ekosistem seperti membuat keasaman air danau semakin tinggi. Hal ini tentu akan mengakibatkan berkurangnya spesies tertentu. Jenis plankton dan invertabrata adalah makhluk yang paling cepat terpengaruh oleh pengasaman. Jika pH danau dibawah lima, lebih dari 75 persen spesies ikan akan hilang karena pengaruh rantai makanan. Ini tentunya berpengaruh pada kelangsungan ekosistem. Deposisi asam juga akan menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Deposisi asam dapat membebaskan senyawa beracun alamiah dalam tanah seperti alumunim dan mercuri. Akibatnya sungai, air tanah dan tumbuhan sekitarnya akan teracuni. Deposisi asam yang larut bersama nutrisi tanah akan menghilangkan nutrisi itu sebelum dimanfaatkan pepohonan untuk tumbuh. Sementara senyawa beracun yang larut dapat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

25

menghambat pertumbuhan, daun cepat gugur, pohon terserang penyakit, kekeringan dan mati. Daun yang terkena deposisi asam akan kekurangan magnesium (salah satu nutrisi esensial bagi tanaman). (Sumarmoto, 1992). Karena rentan perubahan ekstrim, spesies hewan renik dalam tanah akan langsung mati pada saat pH tanah meningkat. Spesies hewan langka pun terancam mati karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin sedikit. Berbagai penyakit akan menyerang karena kulit hewan terpapar air asam. SO2 dari hujan asam juga dapat bereaksi kimia di udara yang menyebabkan penyakit pernapasan.Selain itu, resiko kena kanker kulit meningkat, jika kulit terpapar langsung dengan senyawa sulfat dan nitrat. Deposisi asam dapat mempercepat proses pengaratan beberapa material seperti batu kapur, pasir, besi, marmer, batu pada dinding beton, dan logam. Hujan asam merusak batuan dengan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan. KUALITAS UDARA PASSIVE SAMPLER Data Kualitas Udara dibawah ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan kualitas udara passive sampleryang dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2014 seluruh provinsi di Indonesia. A. Metode Pengambilan Sampel Adapun metode pengambilan sampel untuk mengetahui kualitas udara pada setiap provinsi dilakukan sebagai berikut :   3HQJDPELODQVDPSHOGLODNXNDQGHQJDQPHQHPSDWNDQDODWGDQÀOWHUGLVXDWXWHPSDW oleh petugas (BLHKabupaten/Kota). 2) Alat tersebut ditempatkan selama 3 kali dalam 2 minggu   6HODQMXWQ\D DODW GDQ ÀOWHU GLDPELO ROHK SHWXJDV XQWXN GLNLULPNDQ NH .HPHQWHULDQ Lingkungan Hidup cq. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) XQWXNGLODNXNDQYHULÀNDVL B. Waktu Pengambilan Sampel $GDSXQZDNWX\DQJGLSHUOXNDQSDGDSHPDVDQJDQDODWSHPDQWDXNXDOLWDVXGDUDGDQÀOWHUQ\D dilakukan selama 3 kali dalam 2 minggu. Berikut ini disajikan data dalam bentuk Tabel-tabel GDQ*UDÀNJUDÀNXQWXNVHWLDSSDUDPHWHU\DQJGLMDGLNDQVHEDJDLLQGLNDWRUGDODPSHQJXNXUDQ kualitas udara.

26

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 2.1

Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2)

No.

Provinsi

1

Aceh

2

NO2 2012

2013

SO2 2014

2012

2013

2014

7.44

7.46

6.82

7.73

6.51

6.51

Sumatera Utara

12.28

8.84

12.30

12.34

3.97

6.35

3

Sumatare Baarat

8.99

8.35

7.87

9.57

8.03

7.28

4

Riau

41.09

12.44

12.44

28.89

9.40

9.40

5

Kep.ulauan Riau

8.10

7.22

2.73

4.67

4.39

2.90

6

Bangka Belitung

9.30

7.42

7.42

10.92

7.74

7.74

7

Jambi

10.37

12.08

9.17

9.98

8.43

7.19

8

Sumatera Selatan

13.48

13.77

11.71

8.73

8.74

7.76

9

Bengkulu

11.54

11.54

5.02

6.95

7.15

2.96

10

Lampung

11.82

12.16

12.16

13.61

12.90

12.90

11

Banten

27.48

25.48

25.48

24.00

21.65

21.65

12

DKI Jakarta

26.63

43.37

43.37

30.79

24.43

24.43

13

Jawa Barat

21.32

22.74

22.74

18.16

15.58

15.58

14

Jawa Tengah

15.64

16.64

14.83

11.10

10.49

9.71

15

DI. Yogyakarta

11.67

13.34

10.38

7.00

7.38

5.53

16

Jawa Timur

18.80

20.95

19.03

17.01

13.36

11.94

17

Bali

13.12

13.66

11.11

9.22

9.56

7.58

18

Nusa Tenggara Barat

9.89

10.31

8.31

8.99

8.34

6.56

19

Nusa Tenggara Timur

9.80

11.05

11.05

9.93

10.35

10.35

20

Kalimantan Selatan

12.23

13.31

10.50

14.11

11.32

9.10

21

Kalimantan Barat

8.38

9.02

9.02

7.59

8.32

8.32

22

Kalimantan Timur

12.11

10.58

10.58

9.51

7.52

7.52

23

Kalimantan Tengah

8.70

8.05

7.05

9.89

7.95

6.66

24

Sulawesi Utara

8.02

8.91

8.91

12.75

11.09

11.09

25

Gorontalo

7.21

7.12

4.90

8.19

7.46

6.09

26

Sulawesi Tengah

8.33

8.33

3.17

8.51

8.51

3.36

27

Sulawesi Selatan

8.80

8.75

8.75

8.25

8.28

8.28

28

Sulawesi Tenggara

9.14

9.25

8.77

17.84

9.09

5.36

29

Sulawesi Barat

7.71

8.23

7.43

9.48

9.55

6.84

30

Maluku

5.26

4.44

3.45

8.78

8.33

4.62

31

Papua

8.09

8.09

4.24

9.18

9.18

3.18

32

Papua Barat

8.63

7.75

7.75

6.14

6.14

6.14

33

Maluku Utara

3.39

0.00

0.00

8.87

0.00

0.00

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

27

*UDÀN.XDOLWDV8GDUD7LQJNDW3URYLQVL3DUDPHWHU122 GDQ622) Tabel.2.2. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2014 NO. 1

PROVINSI Aceh

KABUPATEN/KOTA

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Aceh Barat

9.58

9.58

9.58

5.87

6.39

6.39

Aceh Besar

5.65

5.25

5.25

2.68

2.94

2.94

Aceh Jaya

3.36

3.36

3.36

9.81

5.50

5.50

Aceh Selatan

8.03

6.53

6.53

14.96

7.05

7.05

Aceh Singkil

3.32

3.32

3.32

7.90

8.54

8.54

Aceh Tamiang

8.63

8.63

8.63

15.62

15.62

15.62

Aceh Tengah

7.55

7.56

7.56

4.63

3.61

3.61

Aceh Timur

8.10

8.02

8.02

9.04

9.04

9.04

Nagan Raya

4.32

4.32

4.32

4.06

4.06

4.06

14.03

21.70

14.03

7.15

7.15

7.15

6.10

6.10

6.10

6.65

6.06

6.06

10.65

5.13

5.13

4.43

2.11

2.11

Pidie Simeulue Banda Aceh-1

28

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL $FHK SHU .DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL$FHKGDUL7DKXQVG 

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

29

Tabel.2.3. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi SumateraUtaraTahun 2012 - 2014 NO. 2

PROVINSI Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA Medan-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

5.29

0.00

0.00

9.24

0.00

0

Karo

12.00

12.00

12.00

3.76

4.72

4.72

Labuhan Batu Selatan

13.48

11.87

11.87

9.55

6.88

6.88

Labuhan Batu Utara

14.44

14.44

14.44

61.26

5.37

5.37

Langkat

6.45

9.20

9.20

8.82

8.82

8.82

Tapanuli Selatan

7.08

7.08

7.08

3.64

3.64

3.64

Tapanuli Utara

4.58

4.58

4.58

4.24

4.24

4.24

Binjai

17.22

17.22

17.22

7.27

7.27

7.27

Medan-2

29.72

29.72

29.72

11.79

6.74

6.74

6.94

0.00

5.75

9.01

0.00

9.01

Tebing Tinggi

18.01

0.00

18.01

12.81

0.00

12.81

UPT Lab.Lingkungan

12.13

0.00

17.74

6.73

0.00

6.73

Padang Sidempuan

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

30

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDGDUL7DKXQ VG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQ SDUWLNHO122 di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Sumatera kondisi membaik. Tabel.2.4. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2014 NO. 4

PROVINSI Riau

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Pekanbaru-1

92.96

0.00

0.00

70.45

0.00

0

Dumai

12.45

19.68

19.68

19.57

16.24

16.24

Pekanbaru-2

47.29

25.89

25.89

20.02

15.86

15.86

Rokan Hilir

11.64

4.21

4.21

5.49

5.49

5.49

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL5LDXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

31

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG  %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Riau semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Riau hal ini kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Riau semakin menurun dalam menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Riau dalam kondisi membaik. Tabel.2.5. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2014 NO. 5

32

PROVINSI Kepulauan Riau

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Batam-1

15.79

13.47

0.00

4.48

4.48

0.00

Karimun

6.11

6.11

6.11

3.87

3.87

3.87

Lingga

2.40

2.08

2.08

5.65

4.82

4.82

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622 GL3URYLQVL.HSXODXDQ5LDXSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL.HSXODXDQ5LDXGDUL7DKXQ VG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

33

Tabel. 2.6. NO. 6

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 - 2014 PROVINSI

Bangka Belitung

KABUPATEN/KOTA Pangkal Pinang-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

10.62

0

12.98

15.90

0

9.43

Belitung

7.97

7.97

7.97

7.27

7.27

7.27

Bangka

10.08

10.08

10.08

10.11

10.11

10.11

4.83

6.08

6.08

11.89

11.89

11.89

12.98

12.98

0.00

9.43

9.43

0.00

Bangka Barat Pangkal Pinang-2

*UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DQJND %HOLWXQJ SHU .DQEXSHWDQ.RWD7DKXQ

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJGDUL7DKXQ VG 34

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

%HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO622 di Provinsi Bangka Belitung semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Bangka Belitung dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Bangka Belitung semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Bangkakondisi membaik. Belitung dalam Tabel.2.7. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2014 NO. 7

PROVINSI Jambi

KABUPATEN/KOTA Jambi-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

20.38

20.38

0.00

14.52

8.67

0.00

5.96

5.96

5.96

9.06

9.06

9.06

Kota Jambi

12.42

16.73

16.73

5.19

5.19

5.19

Muaro Jambi

6.16

11.41

11.41

9.53

9.53

9.53

Sarolangon

9.66

10.49

10.49

6.90

6.90

6.90

Tanjung Jabung Barat

7.95

9.62

9.62

9.49

7.82

7.82

10.04

9.95

9.95

15.18

11.84

11.84

Tanjung Jabung Timur

Sungai Penuh

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DPELSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

35

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ122GL3URYLQVL-DPELGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Jambi semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi hal kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jambi semakin menurun dalam ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi dalam kondisi membaik. Tabel 2.8. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera SelatanTahun 2012 - 2014 NO. 8

PROVINSI Sumatera Selatan

KABUPATEN/KOTA

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Palembang-1

30.35

30.96

0.00

14.58

14.61

0.00

Banyuasin

10.54

10.54

10.54

10.92

10.92

10.92

7.00

9.50

9.50

7.48

7.48

7.48

Lahat

11.15

12.15

12.15

11.41

11.41

11.41

Muara Enim

15.35

15.35

15.35

12.09

12.09

12.09

9.34

11.00

11.00

11.07

11.07

11.07

Musi Rawas

12.09

12.09

12.09

5.66

5.66

5.66

Ogan Komering Ilir

15.37

14.95

14.95

8.20

8.20

8.20

Ogan Komering ULU

11.99

11.99

11.99

8.59

8.59

8.59

Ogan Komering Ulu Selatan

22.05

17.55

17.55

8.08

8.08

8.08

Ogan Komering Ulu Timur

8.92

8.93

8.93

5.22

5.22

5.22

Pagar Alam

7.56

7.79

7.79

1.81

1.81

1.81

BLH Prabumulih

11.29

11.29

11.29

4.34

4.34

4.34

Palembang-2

17.24

20.57

20.57

10.81

10.81

10.81

Kota Prabumulih

11.95

11.95

11.95

10.76

10.76

10.76

Empat Lawang

Musi Banyuasin

36

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XPDWHUD 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XPDWHUD 6HODWDQ GDUL 7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

37

Tabel 2.9. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BengkuluTahun 2012 - 2014 NO. 9

PROVINSI Bengkulu

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Bengkulu-1

13.04

13.04

0.00

8.39

8.39

0.00

Lebong

10.04

10.04

10.04

5.51

5.91

5.91

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%HQJNXOXSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%HQJNXOXGDUL7DKXQ VG

38

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 2.10. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014 NO. 10

PROVINSI Lampung

KABUPATEN/KOTA Lampung Barat

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

6.60

9.10

9.10

7.30

7.30

7.30

Lampung Selatan

15.57

15.57

15.57

17.35

16.10

16.10

Lampung Timur

10.21

10.21

10.21

11.13

11.99

11.99

Lampung Utara

13.41

14.25

14.25

22.23

16.40

16.40

4.72

4.72

4.72

13.63

9.88

9.88

16.67

16.67

16.67

13.79

13.79

13.79

8.64

8.64

8.64

9.61

10.27

10.27

Metro

13.42

13.42

13.42

12.55

13.68

13.68

Pesawaran

10.30

10.30

10.30

11.33

12.99

12.99

Bandar Lampung-2

18.67

18.67

18.67

17.17

16.65

16.65

Tanggamus Tulang Bawang Way Kanan

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL/DPSXQJSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQ²

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL/DPSXQJGDUL7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

39

Tabel. 2.11. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BantenTahun 2012 - 2014 NO. 11

PROVINSI Banten

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

Tangerang

14.54

14.54

14.54

25.48

20.19

20.19

Serang

19.90

19.90

19.90

30.76

30.76

30.76

Pandeglang

18.15

18.15

18.15

35.10

25.17

25.17

Tangerang-2

45.01

45.01

45.01

18.88

18.88

18.88

Serang

19.06

19.06

19.06

13.68

11.43

11.43

Cilegon

57.42

39.21

39.21

31.34

31.34

31.34

Tangerang Selatan

18.30

22.47

22.47

12.79

13.79

13.79

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DQWHQ SHU .DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

40

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DQWHQGDUL7DKXQVG 

%HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Banten semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Banten hal kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Banten semakin menurun dalam ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Banten dalam kondisi membaik. Tabel. 2.12. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. 12

PROVINSI DKI Jakarta

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

Jakarta Barat

19.47

26.45

26.45

11.49

11.49

11.49

Jakarta Utara

7.06

55.68

55.68

76.08

36.79

36.79

Jakarta Selatan-2

39.59

39.59

39.59

12.45

15.78

15.78

Jakarta Pusat

26.59

34.09

34.09

20.65

23.99

23.99

Jakarta Timur

40.43

61.02

61.02

33.26

34.09

34.09

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

41

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL'.,-DNDUWDSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ622GL3URYLQVL'.,-DNDUWDGDUL7DKXQ VG

42

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.13. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Baratdari Tahun 2012s.d. 2014 NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

2012 13

Jawa Barat

Bandung-1 BLH Kab.Sukabumi

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2013

2014

26.89

2012

2013

2014

15.23

6.07

15.79

15.79

38.42

22.58

22.58

Bogor

23.87

24.70

24.70

13.23

13.23

13.23

BLH Kota Depok

37.51

40.84

40.84

14.11

14.11

14.11

Tasikmalaya

16.51

16.25

16.25

8.47

8.47

8.47

Subang

17.07

16.12

16.12

19.51

19.51

19.51

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD%DUDWSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZDEDUDWGDUL7DKXQ VG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

43

Tabel. 2.14. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 14

PROVINSI Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

Semarang-1

36.17

36.17

0.00

15.70

15.70

0.00

Banjarnegara

12.71

13.65

13.65

6.14

6.22

6.22

Banyumas

12.50

12.50

12.50

7.72

8.47

8.47

Boyolali

13.09

18.09

18.09

8.00

8.00

8.00

Cilacap

9.88

12.38

12.38

4.74

4.74

4.74

Demak

7.34

7.34

7.34

3.88

3.88

3.88

Jepara

12.64

12.64

12.64

10.02

13.08

13.08

Karanganyar

11.95

11.95

11.95

7.92

7.92

7.92

Klaten

15.05

15.88

15.88

15.31

14.06

14.06

Kudus

15.14

15.14

15.14

11.53

11.89

11.89

Magelang

11.24

11.12

11.12

8.15

8.15

8.15

Pekalongan

21.19

21.19

21.19

7.61

10.11

10.11

Pemalang

16.52

16.52

16.52

26.65

15.82

15.82

Purworejo

8.73

9.56

9.56

4.71

4.71

4.71

Sragen

16.28

16.28

16.28

28.50

21.00

21.00

Sukoharjo

18.82

18.82

18.82

12.46

12.46

12.46

Wonosobo

10.10

10.93

10.93

3.55

3.55

3.55

Salatiga

36.76

35.93

35.93

15.78

15.78

15.78

8.36

8.43

8.43

5.96

6.55

6.55

18.32

28.21

28.21

17.72

17.72

17.72

Surakarta Semarang-2

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7HQJDKSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG

44

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7HQJDKGDUL7DKXQ VG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jawa barat dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jawa Barat

Tabel. 2.15.

NO. 15

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi D.I. Yogyakarta dari Tahun 2012 s.d. 2014

PROVINSI DI Yogyakarta

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Yogyakarta-1

12.31

14.81

0.00

7.72

9.28

0.00

Gunung Kidul

8.26

11.59

11.59

5.33

5.33

5.33

Kulon Progo

10.44

10.44

10.44

11.00

11.00

11.00

Sleman

12.62

13.45

13.45

6.96

6.96

6.96

Yogyakarta-2

14.74

16.41

16.41

4.00

4.35

4.35

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

45

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL ',
*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL ',
46

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.16. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 16

PROVINSI Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Surabaya-1

19.72

28.83

0.00

54.24

21.24

0.00

Gresik

22.85

28.93

28.93

18.57

18.57

18.57

Jombang

22.97

29.22

29.22

29.20

17.95

17.95

Magetan

10.99

11.83

11.83

14.33

12.66

12.66

Mojokerto

28.60

26.10

26.10

37.96

27.47

27.47

Nganjuk

11.00

12.66

12.66

6.41

6.41

6.41

Pasuruan

23.78

23.78

23.78

13.32

13.32

13.32

Probolinggo

16.10

17.76

17.76

4.69

4.69

4.69

Sidoarjo

24.35

24.35

24.35

20.65

22.31

22.31

Tuban

11.73

15.06

15.06

13.25

13.25

13.25

Tulungagung

17.42

18.25

18.25

12.72

12.72

12.72

Batu

25.37

26.20

26.20

4.52

4.52

4.52

Blitar

13.57

14.40

14.40

7.80

7.80

7.80

Madiun

17.95

21.29

21.29

6.79

6.79

6.79

Malang

15.61

15.61

15.61

10.67

10.67

10.67

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7LPXUSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQ

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

47

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7LPXUGDUL7DKXQ VG

Tabel. 2.17. NO. 17

48

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2012s.d. 2014

PROVINSI Bali

KABUPATEN/KOTA Denpasar-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

25.47

25.47

0.00

19.40

19.77

0.00

Badung

7.88

8.47

8.47

10.35

10.35

10.35

Bangli

8.67

6.88

6.88

10.77

11.02

11.02

Buleleng

20.46

20.46

20.46

7.21

7.21

7.21

Gianyar

14.87

16.54

16.54

7.76

7.76

7.76

Jembrana

11.49

11.49

11.49

2.39

2.66

2.66

Karangasem

8.36

8.36

8.36

4.49

6.16

6.16

Klungkung

3.07

3.83

3.83

5.84

6.67

6.67

Tabanan

17.37

18.21

18.21

12.93

12.93

12.93

Denpasar-2

13.53

16.86

16.86

11.03

11.03

11.03

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DOLSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG

*UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DOL GDUL 7DKXQ  VG 

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

49

Tabel. 2.18.

NO. 18

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012s.d.2014 PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA Mataram-1

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

16.28

17.94

0.00

15.98

15.98

0.00

Bima

8.44

9.27

9.27

5.59

5.20

5.20

Lombok Tengah

9.07

9.07

9.07

3.97

3.97

3.97

Lombok Timur

9.24

10.07

10.07

8.86

8.86

8.86

Lombok Utara

7.24

7.24

7.24

8.44

8.44

8.44

Sumbawa

9.20

9.20

9.20

6.69

6.69

6.69

Sumbawa Barat

8.64

8.64

8.64

15.98

9.25

9.25

Bima

9.25

10.08

10.08

6.66

7.11

7.11

11.68

11.24

11.24

8.72

9.55

9.55

Mataram-2

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 1XVD 7HQJJDUD %DUDWSHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD%DUDWGDUL 7DKXQVG 50

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.19. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 19

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN/KOTA Kupang-1 Sikka

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

13.10

15.60

15.60

10.44

11.27

11.27

6.50

6.50

6.50

9.43

9.43

9.43

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUSHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

51

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUGDUL 7DKXQVG

Tabel. 2.20. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2012 s.d.2014 NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

2012 20

Kalimantan Selatan

2013

2014

2012

2013

2014

Banjarmasin-1

21.67

22.51

0.00

17.77

17.77

0

Balangan

12.14

12.14

12.14

7.73

7.98

7.98

8.13

9.80

9.80

5.39

5.39

5.39

Barito Kuala

13.19

15.19

15.19

27.63

19.30

19.30

Hulu Sungai Tengah

10.52

12.19

12.19

11.59

9.18

9.18

8.27

10.77

10.77

11.87

11.87

11.87

Tapin

11.87

11.87

11.87

19.07

12.48

12.48

Banjarbaru

12.04

12.04

12.04

11.82

6.61

6.61

Banjar

Tabalong

52

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 6HODWDQ GDUL 7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

53

Tabel. 2.21. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. 21

PROVINSI Kalimantan Barat

KABUPATEN/KOTA Ketapang

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

12.57

12.57

12.57

10.17

10.17

10.17

Sambas

4.00

4.00

4.00

10.54

10.57

10.57

Sekadau

5.88

8.21

8.21

4.59

4.73

4.73

Sintang

11.84

11.84

11.84

8.35

10.10

10.10

7.63

8.47

8.47

4.28

6.02

6.02

Singkawang

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ %DUDW SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ%DUDWGDUL7DKXQ VG 54

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.22.

NO. 22

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2012 - 2014

PROVINSI Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Samarinda-1

14.08

0

0.00

13.92

0

0.00

Berau

12.45

12.45

12.45

4.11

4.11

4.11

3.63

4.48

4.48

3.48

3.48

3.48

14.73

14.73

14.73

14.04

14.04

14.04

8.65

8.65

8.65

15.33

15.33

15.33

Balikpapan

16.92

16.92

16.92

6.51

6.51

6.51

Samarinda-2

14.29

16.87

16.87

9.17

9.17

9.17

Kutai Barat Kutai Timur Paser

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7LPXU GDUL 7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

55

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7LPXU GDUL 7DKXQVG

Tabel. 2.23.

NO. 23

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2012s.d. 2014 PROVINSI

KalimantanTengah

KABUPATEN/KOTA

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Palangkaraya-1

9.02

9.02

0.00

11.61

11.61

0.00

Barito Utara

7.74

8.57

8.57

8.00

8.00

8.00

Gunung Mas

2.95

4.07

4.07

6.54

6.54

6.54

20.16

10.16

10.16

25.83

8.33

8.33

Katingan

3.84

4.75

4.75

6.31

7.15

7.15

Kotawaringin Timur

9.98

9.98

9.98

9.34

9.34

9.34

Pulang Pisau

6.15

4.95

4.95

7.38

6.63

6.63

Sukamara

6.45

6.45

6.45

5.55

5.55

5.55

11.99

14.49

14.49

8.41

8.41

8.41

Kapuas

Palangkaraya-2

56

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7HQJDK SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7HQJDK GDUL 7DKXQVG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

57

Tabel. 2.24. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. 24

PROVINSI Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA Bitung

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

12.72

13.49

13.49

13.77

13.44

13.44

Kotambagu

5.78

7.12

7.12

12.52

10.19

10.19

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

5.58

6.41

6.41

9.98

9.98

9.98

BLH Kota Tomohon

6.73

8.23

8.23

10.65

10.65

10.65

Minahasa

9.31

9.31

9.31

16.83

11.18

11.18

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 8WDUD SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDGDUL7DKXQ VG 58

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.25. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 25

PROVINSI Gorontalo

KABUPATEN/KOTA Gorontalo-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

13.32

13.32

0.00

7.04

8.24

0.00

3.99

3.99

3.99

3.93

4.44

4.44

12.35

12.35

12.35

9.21

3.15

3.15

Bone Balango

4.04

4.04

4.04

5.03

5.03

5.03

Gorontalo Utara

6.42

6.42

6.42

6.27

6.27

6.27

Pohuwanto

3.14

2.60

2.60

17.66

17.66

17.66

Boalemo Gorontalo-2

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL *RURQWDOR  GDUL 7DKXQ VG

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

59

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL*RURQWDORGDUL7DKXQ VG

Tabel. 2.26. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2012s.d.2014 NO. 26

PROVINSI Sulawesi Tengah

KABUPATEN/KOTA Palu-1 Donggala

60

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

10.31

10.31

0.00

10.29

10.29

0.00

6.35

6.35

6.35

6.72

6.72

6.72

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJDK SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKGDUL7DKXQ VG

Tabel. 2.27. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 27

PROVINSI Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

Luwu

4.50

4.50

4.50

10.72

10.72

10.72

Luwu Timur

3.06

3.06

3.06

10.56

10.56

10.56

Parepare

7.57

7.57

7.57

14.05

14.05

14.05

Bone

14.03

14.03

14.03

5.39

6.05

6.05

Maros

14.31

15.14

15.14

6.59

6.59

6.59

Enrekang

6.50

7.33

7.33

3.37

2.23

2.23

Pangkep

7.76

7.76

7.76

10.41

11.52

11.52

Gowa

19.59

19.59

19.59

9.96

7.66

7.66

Barru

10.50

9.54

9.54

3.16

5.24

5.24

Pinrang

8.18

8.18

8.18

5.22

5.22

5.22

Wajo

5.99

5.99

5.99

10.66

10.66

10.66

SIDRAP

8.37

8.37

8.37

6.59

6.59

6.59

Sinjai

5.89

4.51

4.51

10.57

10.57

10.57

Palopo

6.99

6.99

6.99

8.28

8.28

8.28

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

61

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ122GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQGDUL7DKXQ VG

62

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel. 2.28. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 28

PROVINSI Sulawesi Tenggara

KABUPATEN/KOTA Kendari-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

2.91

2.91

0.00

22.38

22.38

0.00

Kolaka

14.63

14.63

14.63

6.34

6.34

6.34

Kolaka Utara

12.42

12.42

12.42

17.71

7.70

7.70

Konawe

5.31

5.68

5.68

47.08

4.58

4.58

Konawe Selatan

5.48

5.79

5.79

9.85

9.85

9.85

14.11

14.11

14.11

3.69

3.69

3.69

Kendari-2

*UDÀN  *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJJDUD SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJJDUD GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

63

Tabel. 2.29. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2012s.d.2014 NO. 29

PROVINSI Sulawesi Barat

KABUPATEN/KOTA Mamuju-1 BLH Majene Mamasa Mamuju-2 Mamuju Utara

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

3.91

3.99

0.00

13.55

13.55

0.00

12.50

12.50

12.50

7.94

7.94

7.94

6.07

6.27

6.27

8.16

8.16

8.16

11.75

14.18

14.18

9.75

10.92

10.92

4.31

4.22

4.22

8.01

7.18

7.18

*UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL %DUDW SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ

64

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWGDUL7DKXQ VG

Tabel. 2.30. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku dari Tahun 2012s.d.2014 NO. 30

PROVINSI Maluku

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012

2013

2014

2012

2013

2014

Ambon-1

3.63

1.99

0.00

7.43

7.43

0.00

Ambon-2

6.89

6.89

6.89

10.12

9.23

9.23

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 0DOXNX SHU .DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

65

*UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL0DOXNXGDUL7DKXQVG 

Tabel.2.31. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. 31

PROVINSI Papua

KABUPATEN/KOTA

PARAMETER NO2 2012

2013

PARAMETER SO2

2014

2012

2013

2014

Jayapura-1

7.70

7.70

0.00

12.00

12.00

0.00

Jayapura-2

8.49

8.49

8.49

6.36

6.36

6.36

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL3DSXDSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG 66

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL3DSXDGDUL7DKXQVG

Tabel. 2.32. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 32

PROVINSI Papua Barat

KABUPATEN/KOTA Sorong-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012 8.63

2013 7.75

2014 7.75

2012 6.14

2013 6.14

2014 6.14

*UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL3URYLQVL 3DSXD %DUDW GDUL 7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

67

Tabel. 2.33.

NO. 33

Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014

PROVINSI Maluku Utara

KABUPATEN/KOTA Maluku Utara-1

PARAMETER SO2

PARAMETER NO2 2012 3.39

2013 0.00

2014 0.00

2012 8.87

2013 0.00

2014 0

*UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL0DOXNX8WDUDGDUL7DKXQ VG

68

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

3 PKTL (PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN)

PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 2014 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. a.

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencanakawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan,pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan,penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,serta kajian dampak lingkungan;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan,pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

d.

Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

e.

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;

g.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

h.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

71

KAWASAN HUTAN Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut : Ł

+XWDQNRQVHUYDVLDGDODKNDZDVDQKXWDQGHQJDQFLULNKDVWHUWHQWX\DQJPHPSXQ\DLIXQJVL pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Ł  +XWDQ/LQGXQJDGDODKNDZDVDQKXWDQ\DQJPHPSXQ\DLIXQJVLSRNRNVHEDJDLSHUOLQGXQJDQ sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ł

+XWDQSURGXNVLDGDODKNDZDVDQKXWDQ\DQJPHPSXQ\DLIXQJVLSRNRNPHPSURGXNVLKDVLO hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Hutan konservasi terdiri dari : Ł

.DZDVDQVXDNDDODPEHUXSD&DJDU$ODP&$ GDQ6XDND0DUJDVDWZD60 

Ł

.DZDVDQ SHOHVWDULDQ DODP EHUXSD 7DPDQ 1DVLRQDO 71  7DPDQ +XWDQ 5D\D 7+5  GDQ Taman Wisata Alam (TWA); dan

Ł

7DPDQ%XUX7% 

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan 2014 adalah 126,302,229.98 hektar 72

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

(Tabel 3.1.1) Luas Kawasan Hutan Dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi PENUTUPAN LAHAN/ VEGETASI Penutupan Lahan/Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Keadaaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2013. Penafsiran untuk SHQXWXSDQODKDQYHJHWDVLGLEDJLNHGDODPGXDNODVLÀNDVLXWDPD\DLWX$UHDO%HUKXWDQGDQ$UHDO 7LGDN%HUKXWDQ\DQJNHPXGLDQPDVLQJPDVLQJGLNODVLÀNDVLNDQODJLVHFDUDOHELKGHWLOPHQMDGL kelas-kelas sebagai berikut : $UHDO%HUKXWDQ Ł

+XWDQ3ULPHU

Ł

+XWDQ6HNXQGHU

Ł

+XWDQ7DQDPDQ

$UHDO7LGDN%HUKXWDQ Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2013, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ± 187.918.3 Juta ha, dengan hasil sebagai berikut : Ł

$UHDOEHUKXWDQMXWDKD

Ł

$UHDOWLGDNEHUKXWDQMXWDKD

DEFORESTASI Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain). Laju deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan setiap tahun untuk setiap provinsi (ha/ tahun) untuk periode tahun 2012/2013 dapat dilihat pada tabel 3.1.3. PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan batasbatas yang pasti mengenai batas kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaannya dimulai dengan menentukan batas sementara di lapangan. Selanjutnya deliniasi batas kawasan hutan didiskusikan dengan segenap pihak yang terkait dengan penggunaan lahan dan kemudian disetujui Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun 2014 pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sepanjang 191.626.18 km Batas luar,dan Batas fungsi sebesar 79,370.24 km sedangkan penataan batas areal kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman 98,615.35 km (lihat Tabel 3.1.4 dan 3.1.7). Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

73

INVENTARISASI HUTAN Inventarisasi hutan adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan potensi hutan berupa ÁRUD IDXQD VXPEHUGD\D PDQXVLD GDQ VRVLDO HNRQRPL VHUWD SRWHQVL EXGD\D PDV\DUDNDW GL dalam dan di luar kawasan hutan. Untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot ( TSP - PSP) di kawasan hutan di bawah ketinggian 1.000 m dpl di seluruh Indonesia (kecuali Pulau Jawa). Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh daerah (BPKH). Hasil pengukuran TSP dan PSP antara lain digunakan untuk menentukan rata-rata potensi tegakan per HA untuk semua jenis di masing-masing Provinsi dan secara nasional. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN Perubahan kawasan hutan adalah berubahnya luas kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pelepasan kawasan hutan (untuk keperluan non kehutanan), adanya tukar menukar kawasan atau adanya perubahan fungsi hutan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan, Kementerian Kehutanan telah melakukan tukar menukar Kawasan Hutan tahun s.d 2014 Tanah Masuk seluas 24,710.64 dan Tanah keluar 16,890.45 ha. (Tabel 3.2.1) Pada tahun 2014 terdapat perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk pertanian/perkebunan seluas 495,008.57 Tahap Persetujuan prinsip dan tahap SK pelepasan seluas 642.45 ha (Tabel 3.2.2 dan Tabel 3.2.3) Perkembangan perubahan fungsi Kawasan Hutan disajikan pada tabel I.2.9. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pada tahun 2012 Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang sebanyak 97 unit dengan luas 52,209.60 ha (Tabel 3.2.4). Dan pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang dan non tambang untuk tahun 2011 sebanyak 110 unit dengan luas - ha (Tabel 3.2.7 ) PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit pengelolaan hutan terkecil yang GDSDWGLNHORODVHFDUDHÀVLHQGDQOHVWDUL%HEHUDSDSULQVLSSHPEHQWXNDQ.3+3LDODKNHELMDNDQ ekologi, sosial budaya serta ekonomi. Sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan KPH model sebanyak 60 Unit dengan luas 10,191,333.70 ha (Tabel 3.3.1), penetapan KPH (KPHP dan KPHL) dan Penetapan wilayah KPH Konservasi (Tabel 3.3.2 dan 3.3.3).

74

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

III.1. KAWASAN HUTAN Forest Area

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

77

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung

Lampung

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

D.I Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kalimantan Barat

Sumatera Utara

2

20

D. I. Aceh

2

Province

1

1

NO

PROVINSI/

3

Decree No.

SURAT KEPUTUSAN/

02 September 2014

14 Mei 2014

3911/Menhut-VII/ KUH/2014

733/Menhut-II/2014

02 Oktober 2009

15 Juni 1999

21 Juli 2011

29 Juni 2000

01 Oktober 2004

15 Juni 1999

04 Juli 2003

02 Agustus 2000

23 Agustus 2000

27 Desember 2012

29 September 2014

27 Desember 2012

29 September 2014

29 September 2014

29 September 2014

15 Januari 2013

24 Juni 2014

598/Menhut-II/2009

433/Kpts-II/1999

395/Menhut-II/2011

171/Kpts-II/2000

359/Menhut-II/2004

419/Kpts-II/1999

195/Kpts-II/2003

220/Kpts-II/2000

256/Kpts-II/2000

798/Menhut-II/2012

866/Menhut-II/2014

784/Menhut-II/2012

863/Menhut-II/2014

867/Menhut-II/2014

878/Menhut-II/2014

35/Menhut-II/2013

579/Menhut-II/2014

29 September 2014

4

Tanggal

-

0,00

190.945,00

256.482,00

11.121,00

3.415,00

3.506,00

-

110.117,00

51.467,00

-

108.000,00

-

-

48.707,00

-

-

-

-

37.164,00

5

Perairan/ Waters

1.430.101,00

260.219,00

168.044,00

22.878,59

230.126,00

910,34

16.413,00

112.991,00

132.180,00

272,34

462.030,00

35.454,00

741.918,00

462.965,00

685.471,00

-

633.420,00

769.775,00

427.008,00

1.058.131,00

6

Daratan/Land

1.621.046,00

516.701,00

179.165,00

26.293,59

233.632,00

910,34

126.530,00

164.458,00

132.180,00

108.272,34

462.030,00

35.454,00

790.625,00

462.965,00

685.471,00

-

633.420,00

806.939,00

427.008,00

1.058.131,00

7

Jumlah/Total

Kws Suaka Alam+Kws Pelestarian Alam/ **) Sanctuary Reserve Area+Nature Conservation Area

2.310.874,00

684.403,00

430.485,00

95.766,06

344.742,00

2.057,90

84.430,00

12.359,00

291.306,00

44,76

317.615,00

185.531,00

577.327,00

250.750,00

179.588,00

-

234.015,00

791.671,00

1.206.881,00

1.744.240,00

2.132.398,00

173.979,00

286.700,00

6.719,26

-

-

183.930,00

49.439,00

190.152,00

-

33.358,00

-

208.724,00

173.280,00

258.285,00

-

1.031.600,00

233.211,00

641.769,00

141.771,00

2.127.365,00

296.064,00

150.609,00

1.907,10

782.772,00

13.851,28

362.360,00

26.998,00

202.965,00

158,35

191.732,00

432.884,00

1.713.531,00

25.873,00

963.792,00

-

2.331.891,00

360.608,00

704.452,00

598.365,00

10

Protection Forest 9

Production Forest

Limited Production Forest

8

Hutan Produksi Tetap/

Hutan Produksi Terbatas/

Hutan Lindung/

197.918,00

113.604,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

693,00

176.694,00

11.763,00

11.399,00

-

1.268.767,00

187.629,00

75.684,00

15.409,00

8.198.656,00

1.528.269,00

1.035.838,00

127.271,01

1.357.640,00

16.819,52

647.133,00

201.787,00

816.603,00

475,45

1.004.735,00

654.562,00

3.418.194,00

924.631,00

2.098.535,00

590.020,00

5.499.693,00

2.342.894,00

3.055.794,00

3.557.916,00

12

DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan

14

Keterangan

DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan

DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan

8.389.601,00

1.784.751,00

1.046.959,00

130.686,01

1.361.146,00

16.819,52

757.250,00

253.254,00 Perhitungan Secara digital

816.603,00

108.475,45

1.004.735,00

654.562,00

3.466.901,00

924.631,00

2.098.535,00

Saat ini (bulan maret 2015) telah 590.020,00 terbit SK Kawasan Provinsi Kepri pengganti SK.867/Menhut-II/2014

5.499.693,00

2.380.058,00

3.055.794,00

3.557.916,00

13

Total of Forest & Water Area

Total of Terresterial Forest Area

Convertible Production Forest 11

JUMLAH LUAS KWSN HUTAN DAN PERAIRAN/

JUMLAH LUAS DARATAN Kwsn HUTAN/

Htn Produksi yg dpt dikonversi/

Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan/Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree

865/Menhut-II/2014

Tabel /Table 3.1.1

78

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

-

783/Menhut-II/2014

782/Menhut-II/2012

302/Menhut-II/2013

854/Menhut-II/2014

862/Menhut-II/2014

434/Menhut-II/2009

465/Menhut-II/2011

869/Menhut-II/2014

325/Menhut-II/2010

734/Menhut-II/2014

-

22 September 2014

27 Desember 2012

01 Mei 2013

29 September 2014

29 September 2014

23 Juli 2009

09 Agustus 2011

29 September 2014

25 Mei 2010

02 September 2014

23 Juli 2009

29 Agustus 2014

25 September 2012

4

Tanggal

1.711.908,00

6.736.267,00

218.499,00

420.330,00

215.190,00

244.463,00

282.924,00

648.374,00

196.653,00

245.165,00

213.285,00

1.704.666,00

1.608.286,00

6

Daratan/Land

2.640.258,00

7.755.284,00

218.499,00

429.538,00

215.190,00

851.267,00

1.787.084,00

988.493,00

196.653,00

314.965,00

213.285,00

1.704.666,00

1.630.828,00

7

Jumlah/Total

1.631.589,00

7.815.283,00

584.058,00

627.256,00

452.030,00

1.232.683,00

1.081.489,00

1.276.087,00

204.608,00

161.784,00

526.425,00

2.848.243,00

1.346.066,00

8

Protection Forest

Hutan Lindung/

1.778.480,00

5.961.240,00

666.851,00

894.258,00

330.700,00

494.846,00

466.854,00

1.390.971,00

251.097,00

208.927,00

126.660,00

5.045.879,00

3.317.461,00

2.188.160,00

4.739.327,00

481.730,00

643.699,00

71.859,00

124.024,00

401.581,00

401.814,00

89.879,00

64.367,00

762.188,00

4.077.346,00

3.881.817,00

10

Production Forest

Limited Production Forest 9

Hutan Produksi Tetap/

Hutan Produksi Terbatas/

1.474.650,00

4.116.365,00

564.082,00

1.324.866,00

22.597,00

22.976,00

93.571,00

217.322,00

82.431,00

14.696,00

151.424,00

-

2.543.535,00

120.981.305,98

8.784.787,00

29.368.482,00

2.515.220,00

3.910.409,00

1.092.376,00

2.118.992,00

2.326.419,00

3.934.568,00

824.668,00

694.939,00

1.779.982,00

13.855.833,00

12.697.165,00

12

126.302.229,98

9.713.137,00

30.387.499,00

2.515.220,00

3.919.617,00

1.092.376,00

2.725.796,00

3.830.579,00

4.274.687,00

824.668,00

764.739,00

1.779.982,00

13.855.833,00

12.719.707,00

13

Total of Forest & Water Area

Total of Terresterial Forest Area

Convertible Production Forest 11

JUMLAH LUAS KWSN HUTAN DAN PERAIRAN/

JUMLAH LUAS DARATAN Kwsn HUTAN/

Htn Produksi yg dpt dikonversi/

5.320.924,00 22.113.417,27 27.434.341,27 29.637.565,72 26.844.201,26 29.265.407,73 13.120.714,00

928.350,00

1.019.017,00

-

9.208,00

-

606.804,00

1.504.160,00

-

-

69.800,00

-

0,00

22.542,00

5

Perairan/ Waters

Kws Suaka Alam+Kws Pelestarian Alam/ **) Sanctuary Reserve Area+Nature Conservation Area

Sumber/Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Panning Catatan : a. Luas Darat dan Luas darat dan Perairan masih terhitung konservasi darat atau perairan akibat tidak dibedakan luas konservasi darat dan air didalam SK b. Perkembangan SK Kawasan Hutan terkahir yang terbit hingga bulan Desember 2014

JUMLAH

718/Menhut-II/2014

22

435/Menhut-II/2009

529/Menhut-II/2012

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

3

Decree No.

Kalimantan Tengah

2

Province

SURAT KEPUTUSAN/

21

1

NO

PROVINSI/

14

Keterangan

Tabel/Table 3.1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+ s/d 2014/Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+ 2014 KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1 1

2

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

1.658,2

103,8

373,1

2.908,3

2,2

2.910,4

259,6

3.170,1

56,0

- Hutan Primer

546,0

666,1

2,2

4,6

1.218,8

-

1.218,8

3,0

1.221,8

21,6

- Hutan Sekunder

221,5

989,0

101,6

342,5

1.654,6

2,0

1.656,6

244,1

1.900,7

33,6

5,8

3,1

-

26,0

34,8

0,2

35,0

12,5

47,5

0,8

76,3

166,7

38,0

183,6

464,6

13,3

477,8

2.012,8

2.490,7

44,0

849,5

1.824,9

141,8

556,7

3.372,8

15,4

3.388,3

2.272,4

5.660,7

100,0

SUMATERA UTARA A. Hutan

420,1

582,9

367,5

342,8

1.713,2

1,7

1.714,9

145,2

1.860,1

26,1

- Hutan Primer

329,3

217,6

37,7

29,5

614,1

-

614,1

1,0

615,1

8,6

- Hutan Sekunder

90,7

327,0

320,8

241,9

980,3

1,3

981,6

125,4

1.107,0

15,5

- Hutan Tanaman *

0,2

38,4

9,0

71,4

118,9

0,4

119,3

18,7

138,0

1,9

B. Non Hutan

56,9

714,5

511,8

692,9

1.976,1

51,1

2.027,2

3.245,8

5.273,0

73,9

477,1

1.297,3

879,3

1.035,7

3.689,4

52,8

3.742,1

3.391,0

7.133,2

100,0

A. Hutan

487,5

92,8

553,4

1.208,6

2.342,3

232,5

2.574,8

90,1

2.664,8

30,1

- Hutan Primer

144,5

20,0

43,2

21,5

229,1

7,2

236,2

1,9

238,2

2,7

- Hutan Sekunder

336,8

70,8

297,0

613,7

1.318,4

175,8

1.494,1

49,1

1.543,2

17,4

6,3

1,9

213,2

573,4

794,8

49,5

844,4

39,1

883,5

10,0

129,7

120,4

987,9

685,1

1.923,1

2.623,5

4.546,6

1.650,5

6.197,1

69,9

617,2

213,1

1.541,3

1.893,7

4.265,3

2.856,0

7.121,3

1.740,6

8.861,9

100,0

A. Hutan

686,6

584,9

155,4

259,4

1.686,3

91,7

1.778,1

165,7

1.943,7

46,5

- Hutan Primer

393,4

172,2

5,2

7,2

578,0

5,9

583,9

14,9

598,8

14,3

- Hutan Sekunder

293,2

412,3

150,0

243,1

1.098,6

85,7

1.184,3

145,7

1.330,1

31,8

0,0

0,4

0,2

9,1

9,7

0,1

9,8

5,0

14,9

0,4

83,2

206,8

77,8

101,2

468,9

95,9

564,8

1.673,4

2.238,3

53,5

769,8

791,7

233,2

360,6

2.155,3

187,6

2.342,9

1.839,1

4.182,0

100,0

A. Hutan

585,3

145,5

168,5

377,3

1.276,6

0,0

1.276,7

85,2

1.361,9

28,1

- Hutan Primer

494,6

108,7

90,1

75,4

768,8

0,0

768,8

42,3

811,1

16,7

90,7

36,6

77,7

137,3

342,3

0,0

342,3

35,7

377,9

7,8

-

0,2

0,8

164,6

165,6

0,0

165,6

7,3

172,9

3,6

100,8

34,4

92,9

591,6

819,7

11,4

831,1

2.656,6

3.487,8

71,9

686,1

179,9

261,5

968,9

2.096,4

11,4

2.107,8

2.741,9

4.849,7

100,0

Total RIAU

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total SUMATERA BARAT

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 5

HL

Jumlah

773,3

Total

4

KSA-KPA

HPK

A. Hutan

B. Non Hutan

3

HUTAN TETAP

ACEH

- Hutan Tanaman *

2

TOTAL

JAMBI

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

79

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1

2

6

SUMATERA SELATAN

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

9

10

JUMLAH



11

12

76,9

569,7

1.346,6

0,1

1.346,8

142,7

1.489,4

17,3

- Hutan Primer

282,6

81,9

9,9

4,8

379,2

0,0

379,2

1,9

381,1

4,4

- Hutan Sekunder

127,0

183,9

53,9

123,6

488,4

0,1

488,5

64,3

552,7

6,4

8,4

16,2

13,1

441,3

479,1

0,1

479,1

76,4

555,6

6,5

321,8

303,6

137,4

1.141,4

1.904,1

172,0

2.076,2

5.045,4

7.121,6

82,7

739,8

585,6

214,2

1.711,1

3.250,8

172,2

3.422,9

5.188,1

8.611,0

100,0

11,2

81,7

0,0

111,2

204,1

0,0

204,2

52,0

256,2

15,4

- Hutan Primer

1,6

23,6

0,0

8,3

33,5

0,0

33,5

5,6

39,1

2,4

- Hutan Sekunder

9,6

58,1

0,0

102,9

170,7

0,0

170,7

46,4

217,0

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

24,2

103,8

-

321,7

449,7

0,7

450,4

957,5

1.407,9

84,6

35,5

185,5

-

432,9

653,9

0,7

654,6

1.009,5

1.664,1

100,0

A. Hutan

403,4

181,7

71,5

15,6

672,2

0,2

672,4

31,1

703,6

35,2

- Hutan Primer

319,5

103,2

16,8

2,9

442,4

-

442,4

0,2

442,7

22,2

- Hutan Sekunder

83,5

78,5

54,7

12,7

229,4

0,2

229,6

25,9

255,4

12,8

- Hutan Tanaman *

0,4

-

-

-

0,4

0,1

0,4

5,0

5,4

0,3

59,6

69,1

101,8

10,2

240,6

11,5

252,2

1.041,3

1.293,5

64,8

463,0

250,8

173,3

25,9

912,9

11,8

924,6

1.072,3

1.997,0

100,0

254,7

52,5

3,7

25,9

336,8

0,0

336,8

9,0

345,8

10,2

KEP. BANGKA BELITUNG A. Hutan

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total BENGKULU

B. Non Hutan Total LAMPUNG A. Hutan - Hutan Primer

118,6

6,3

2,5

0,0

127,4

0,0

127,4

0,0

127,4

3,8

- Hutan Sekunder

136,1

46,3

1,2

0,0

183,5

0,0

183,5

3,7

187,2

5,5

-

-

-

25,9

25,9

-

25,9

5,3

31,2

0,9

207,3

265,1

29,7

165,9

667,9

-

667,9

2.369,9

3.037,9

89,8

462,0

317,6

33,4

191,7

1.004,7

-

1.004,7

2.378,9

3.383,7

100,0

A. Hutan

4,2

48,3

79,9

34,3

166,7

76,5

243,2

32,2

275,4

33,6

- Hutan Primer

0,5

0,7

4,7

1,9

7,9

9,9

17,8

0,7

18,4

2,3

- Hutan Sekunder

3,7

47,5

75,2

31,9

158,4

66,6

225,1

30,5

255,6

31,2

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 10

8

APL

282,1

Total

9

Jumlah

418,0

B. Non Hutan

8

HPK

A. Hutan

- Hutan Tanaman *

7

TOTAL

KEPULAUAN RIAU

-

-

-

0,4

0,4

0,0

0,4

1,0

1,4

0,2

B. Non Hutan

- Hutan Tanaman *

12,9

58,5

84,3

15,2

170,9

189,3

360,1

183,3

543,4

66,4

Total

17,1

106,8

164,2

49,4

337,5

265,8

603,4

215,5

818,9

100,0

A. Hutan

4.044,4

3.710,5

1.580,6

3.317,7

12.653,3

405,0

13.058,3

1.012,8

14.071,1

29,8

- Hutan Primer

2.630,6

1.400,2

212,2

156,1

4.399,1

23,0

4.422,1

71,7

4.493,8

9,5

- Hutan Sekunder

1.392,8

2.250,0

1.132,2

1.849,6

6.624,6

331,7

6.956,3

770,7

7.727,0

16,4

21,0

60,2

236,3

1.312,0

1.629,6

50,3

1.679,9

170,4

1.850,3

3,9

1.072,6

2.042,8

2.061,4

3.908,8

9.085,7

3.168,7

12.254,4

20.836,7

33.091,0

70,2

5.117,0

5.753,3

3.642,1

7.226,6

21.738,9

3.573,7

25.312,6

21.849,5

47.162,1

100,0

SUMATERA

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

80

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1 11

2

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

22,9

10,6

125,4

0,0

125,4

28,1

153,5

16,3

7,3

0,0

0,0

0,0

7,3

0,0

7,3

0,2

7,5

0,8

- Hutan Sekunder

54,2

3,7

3,3

0,5

61,7

0,0

61,7

3,5

65,2

6,9

- Hutan Tanaman *

24,2

2,5

19,7

10,1

56,4

-

56,4

24,4

80,8

8,6

B. Non Hutan

27,3

6,1

26,5

16,4

76,3

-

76,3

712,9

789,3

83,7

113,0

12,4

49,4

27,0

201,8

-

201,8

741,0

942,8

100,0

A. Hutan

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,5

- Hutan Primer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Hutan Sekunder

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,2

0,0

-

0,2

0,3

-

0,3

64,8

65,1

99,5

0,3

0,0

-

0,2

0,5

-

0,5

64,9

65,4

100,0

109,4

186,1

99,3

94,0

488,8

0,0

488,8

149,1

637,9

17,1

8,7

3,9

1,9

0,0

14,5

0,0

14,5

0,6

15,1

0,4

- Hutan Sekunder

65,4

66,7

12,1

11,6

155,8

0,0

155,8

15,5

171,3

4,6

- Hutan Tanaman *

35,4

115,4

85,3

82,4

318,5

-

318,5

133,0

451,5

12,1

B. Non Hutan

22,8

105,2

90,9

109,0

327,8

-

327,8

2.759,0

3.086,8

82,9

132,2

291,3

190,2

203,0

816,6

-

816,6

2.908,1

3.724,7

100,0

11,5

67,2

140,7

249,5

468,8

0,0

468,8

564,9

1.033,7

29,8

- Hutan Primer

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

- Hutan Sekunder

3,8

20,8

22,1

5,9

52,7

0,0

52,7

15,0

67,8

2,0

- Hutan Tanaman *

7,7

46,2

118,5

243,6

416,0

-

416,0

549,8

965,9

27,8

B. Non Hutan

4,9

17,3

43,3

112,9

178,3

-

178,3

2.256,6

2.434,9

70,2

16,4

84,4

183,9

362,4

647,1

-

647,1

2.821,5

3.468,6

100,0

A. Hutan

0,6

0,8

0,0

10,0

11,4

0,0

11,4

24,6

36,1

11,2

- Hutan Primer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Hutan Sekunder

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

0,5

0,2

- Hutan Tanaman *

0,5

0,8

-

10,0

11,3

-

11,3

24,3

35,6

11,0

B. Non Hutan

0,3

1,3

-

3,9

5,4

-

5,4

280,4

285,8

88,8

0,9

2,1

-

13,9

16,8

-

16,8

305,1

321,9

100,0

DKI JAKARTA

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total JAWA BARAT A. Hutan - Hutan Primer

Total JAWA TENGAH A. Hutan

Total 15

HL

Jumlah

6,3

Total

14

KSA-KPA

HPK

85,7

- Hutan Primer

13

HUTAN TETAP

BANTEN A. Hutan

12

TOTAL

DI YOGYAKARTA

Total

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

81

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1 16

TOTAL

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

2

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

JAWA TIMUR A. Hutan

182,8

270,5

0,0

626,7

1.080,0

0,0

1.080,0

321,8

1.401,9

28,8

0,7

9,9

0,0

0,5

11,2

0,0

11,2

1,3

12,5

0,3

- Hutan Sekunder

171,7

180,9

0,0

73,5

426,1

0,0

426,1

45,1

471,1

9,7

- Hutan Tanaman *

10,4

79,7

-

552,7

642,7

-

642,7

275,5

918,2

18,9

B. Non Hutan

47,3

74,3

-

156,0

277,6

-

277,6

3.185,0

3.462,7

71,2

230,1

344,7

-

782,8

1.357,6

-

1.357,6

3.506,9

4.864,5

100,0

390,2

530,9

262,9

990,8

2.174,7

-

2.174,7

1.088,7

3.263,4

24,4

16,7

14,0

1,9

0,6

33,1

-

33,1

2,0

35,1

0,3

- Hutan Sekunder

295,3

272,2

37,6

91,5

696,6

-

696,6

79,7

776,3

5,8

- Hutan Tanaman *

78,1

244,7

223,4

898,7

1.445,0

-

1.445,0

1.007,0

2.452,0

18,3

102,7

204,1

160,6

398,3

865,8

-

865,8

9.258,7

10.124,5

75,6

492,9

734,9

423,5

1.389,1

3.040,5

-

3.040,5

10.347,5

13.387,9

100,0

1.156,7

1.803,9

1.385,2

782,8

5.128,5

67,0

5.195,5

607,4

5.802,9

39,9

- Hutan Primer

971,1

954,1

317,6

35,0

2.277,7

3,4

2.281,2

7,4

2.288,6

15,7

- Hutan Sekunder

185,5

849,9

1.067,6

710,0

2.813,0

63,6

2.876,6

594,1

3.470,7

23,8

- Hutan Primer

Total JAWA A. Hutan - Hutan Primer

B. Non Hutan Total 17

KALIMANTAN BARAT A. Hutan

- Hutan Tanaman *

-

B. Non Hutan

284,5

Total 18

502,5

1.441,2

2.306,4

-

37,8

37,8

-

37,8

5,9

43,7

0,3

731,7

1.314,7

2.833,5

139,1

2.972,6

5.777,9

8.750,5

2.116,9

2.097,5

7.962,0

206,1

8.168,1

6.385,3

14.553,4

60,1 100,0

KALIMANTAN SELATAN A. Hutan

136,5

372,5

80,0

260,2

849,2

4,8

854,0

91,9

945,8

25,6

- Hutan Primer

18,9

38,3

1,8

0,4

59,2

0,0

59,2

2,7

61,9

1,7

- Hutan Sekunder

82,0

332,3

76,1

204,3

694,7

1,2

695,9

41,2

737,1

19,9

- Hutan Tanaman *

35,7

1,9

2,2

55,5

95,2

3,6

98,8

48,0

146,8

4,0

B. Non Hutan

76,7

154,0

46,7

502,0

779,4

146,6

926,0

1.826,6

2.752,6

74,4

213,3

526,4

126,7

762,2

1.628,6

151,4

1.780,0

1.918,4

3.698,4

100,0

1.123,3

980,8

2.889,5

2.000,8

6.994,4

688,3

7.682,7

178,5

7.861,2

51,6

- Hutan Primer

301,8

451,9

447,2

32,6

1.233,5

4,9

1.238,5

1,0

1.239,5

8,1

- Hutan Sekunder

821,4

528,9

2.435,1

1.904,2

5.689,6

663,6

6.353,2

157,4

6.510,6

42,7

-

0,0

7,2

64,0

71,2

19,8

91,0

20,1

111,0

0,7

485,0

365,3

428,0

1.881,0

3.159,2

1.855,3

5.014,5

2.369,6

7.384,1

48,4

1.608,3

1.346,1

3.317,5

3.881,8

10.153,6

2.543,5

12.697,2

2.548,1

15.245,3

100,0

Total 19

-

KALIMANTAN TENGAH A. Hutan

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

82

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

TOTAL

HUTAN TETAP

1

2

20

KALIMANTAN TIMUR

KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

A. Hutan

1.441,3

2.741,2

4.588,5

2.489,3

11.260,3

99,4

11.359,8

1.610,2

12.970,0

66,6

- Hutan Primer

1.203,5

2.117,1

2.265,3

381,6

5.967,5

5,0

5.972,5

236,3

6.208,9

31,9

237,8

623,7

2.319,4

1.801,1

4.981,9

93,1

5.075,1

1.309,0

6.384,1

32,8

0,0

0,4

3,8

306,6

310,8

1,3

312,1

64,9

377,1

1,9

300,1

125,9

478,7

1.601,3

2.506,0

86,8

2.592,7

3.898,2

6.490,9

33,4

1.741,4

2.867,1

5.067,2

4.090,5

13.766,3

186,2

13.952,5

5.508,4

19.460,9

100,0

A. Hutan

3.857,8

5.898,4

8.943,2

5.533,0

24.232,4

859,6

25.091,9

2.487,9

27.579,9

52,1

- Hutan Primer

2.495,3

3.561,4

3.031,8

449,6

9.538,1

13,4

9.551,4

247,4

9.798,9

18,5

- Hutan Sekunder

1.326,7

2.334,7

5.898,2

4.619,5

14.179,2

821,5

15.000,8

2.101,6

17.102,4

32,3

35,7

2,3

13,2

463,9

515,1

24,6

539,7

138,9

678,6

1,3

1.146,4

1.147,6

1.685,0

5.299,0

9.278,1

2.227,7

11.505,8

13.872,2

25.378,1

47,9

5.004,2

7.046,1

10.628,2

10.832,0

33.510,5

3.087,3

36.597,7

16.360,2

52.957,9

100,0

A. Hutan

212,3

111,4

146,5

31,7

501,9

12,3

514,2

50,0

564,2

39,2

- Hutan Primer

130,8

73,1

45,8

13,9

263,6

0,0

263,6

9,9

273,5

19,0

81,5

38,3

100,8

17,8

238,3

12,3

250,6

40,1

290,7

20,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

32,9

50,4

62,4

32,9

178,6

2,4

181,0

692,6

873,6

60,8

245,2

161,8

208,9

64,6

680,5

14,7

695,2

742,7

1.437,8

100,0

A. Hutan

186,0

181,4

200,3

67,7

635,4

46,4

681,8

30,4

712,2

59,5

- Hutan Primer

130,1

87,1

69,9

6,2

293,2

1,2

294,4

2,2

296,6

24,8

55,9

94,4

130,4

61,5

342,2

45,3

387,4

28,1

415,6

34,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

10,6

23,2

50,8

22,2

106,8

36,0

142,8

341,9

484,7

40,5

196,7

204,6

251,1

89,9

742,2

82,4

824,7

372,3

1.196,9

100,0

A. Hutan

561,2

1.195,0

1.167,2

298,1

3.221,4

171,4

3.392,8

576,0

3.968,8

65,1

- Hutan Primer

421,0

756,7

602,5

143,9

1.924,1

69,1

1.993,1

160,7

2.153,8

35,3

- Hutan Sekunder

140,2

438,3

564,5

154,2

1.297,2

100,9

1.398,1

414,8

1.812,9

29,7

-

-

0,1

0,0

0,2

1,4

1,6

0,5

2,1

0,0

92,9

115,4

205,8

106,4

520,4

51,6

572,0

1.560,0

2.132,0

34,9

654,0

1.310,3

1.373,0

404,5

3.741,8

223,0

3.964,8

2.136,0

6.100,8

100,0

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total KALIMANTAN

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 21

SULAWESI UTARA

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 22

GORONTALO

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 23

SULAWESI TENGAH

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

83

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1

2

24

SULAWESI TENGGARA A. Hutan

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

200,2

958,9

390,9

213,6

1.763,6

37,3

1.800,9

164,3

1.965,2

53,6

30,0

147,8

44,9

23,5

246,3

0,6

246,9

11,7

258,6

7,1

170,1

811,0

346,0

188,3

1.515,5

36,6

1.552,1

152,1

1.704,3

46,5

-

-

-

1,8

1,8

0,1

1,8

0,5

2,4

0,1

82,8

122,6

75,9

188,0

469,3

56,2

525,5

1.176,6

1.702,2

46,4

282,9

1.081,5

466,9

401,6

2.232,8

93,6

2.326,4

1.341,0

3.667,4

100,0

A. Hutan

200,7

298,2

236,5

48,5

783,9

6,0

789,9

34,5

824,5

49,1

- Hutan Primer

118,6

117,1

77,5

12,9

326,1

0,1

326,2

1,8

328,1

19,5

82,1

181,1

159,1

35,5

457,8

5,9

463,7

32,7

496,4

29,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

13,5

154,1

99,5

28,9

296,1

21,1

317,1

537,6

854,8

50,9

214,2

452,4

336,1

77,3

1.080,0

27,1

1.107,1

572,2

1.679,2

100,0

A. Hutan

185,7

843,9

292,2

41,4

1.363,1

10,7

1.373,8

56,3

1.430,1

32,2

- Hutan Primer

106,5

379,0

99,5

2,0

586,9

5,0

592,0

3,3

595,2

13,4

- Hutan Sekunder

78,6

462,6

186,3

37,7

765,2

5,7

770,9

50,3

821,2

18,5

- Hutan Tanaman *

0,6

2,3

6,4

1,7

11,0

-

11,0

2,7

13,6

0,3

B. Non Hutan

58,8

388,8

202,7

82,7

732,9

12,3

745,2

2.270,7

3.015,8

67,8

Total

244,5

1.232,7

494,8

124,0

2.096,0

23,0

2.119,0

2.326,9

4.445,9

100,0

1.546,0

3.588,8

2.433,7

700,9

8.269,3

284,2

8.553,5

911,5

9.465,0

51,1

- Hutan Primer

936,9

1.560,8

940,2

202,4

3.640,2

76,0

3.716,2

189,6

3.905,8

21,1

- Hutan Sekunder

608,4

2.025,7

1.487,0

495,1

4.616,2

206,7

4.822,9

718,2

5.541,1

29,9

0,6

2,3

6,5

3,4

12,9

1,5

14,4

3,8

18,2

0,1

B. Non Hutan

291,5

854,5

697,1

461,0

2.304,1

179,6

2.483,6

6.579,4

9.063,1

48,9

Total

1.837,4

4.443,3

3.130,7

1.161,9

10.573,4

463,8

11.037,1

7.490,9

18.528,1

100,0

12,8

72,4

1,0

0,4

86,6

0,0

86,6

17,0

103,6

18,3

- Hutan Primer

3,6

40,2

0,0

0,0

43,8

0,0

43,8

1,3

45,2

8,0

- Hutan Sekunder

8,6

31,8

0,6

0,0

41,1

0,0

41,1

15,6

56,6

10,0

- Hutan Tanaman *

0,6

0,4

0,4

0,4

1,7

-

1,7

0,1

1,8

0,3

10,1

23,3

5,8

1,5

40,6

-

40,6

420,9

461,5

81,7

22,9

95,8

6,7

1,9

127,3

-

127,3

437,8

565,1

100,0

- Hutan Primer - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 25

SULAWESI BARAT

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 26

TOTAL

SULAWESI SELATAN

SULAWESI A. Hutan

- Hutan Tanaman *

27

BALI A. Hutan

B. Non Hutan Total

84

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1 28

29

TOTAL

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

2

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

NUSA TENGGARA BARAT A. Hutan

74,2

368,2

211,8

80,0

734,2

0,0

734,2

99,4

833,6

41,6

- Hutan Primer

46,5

256,6

106,3

25,0

434,4

0,0

434,4

24,4

458,7

22,9

- Hutan Sekunder

27,2

111,4

105,4

54,4

298,4

0,0

298,4

73,8

372,2

18,6

- Hutan Tanaman *

0,5

0,2

0,0

0,7

1,5

-

1,5

1,2

2,7

0,1

B. Non Hutan

93,9

62,3

74,9

70,6

301,7

-

301,7

866,2

1.167,9

58,4

Total

168,0

430,5

286,7

150,6

1.035,8

-

1.035,8

965,6

2.001,4

100,0

129,5

414,8

125,8

248,4

918,6

17,6

936,2

1.065,7

2.002,0

42,1

- Hutan Primer

62,2

51,7

6,7

25,9

146,6

2,0

148,6

71,6

220,2

4,6

- Hutan Sekunder

67,3

362,8

119,1

221,6

770,8

15,6

786,4

993,3

1.779,7

37,4

-

0,3

0,0

0,9

1,3

-

1,3

0,8

2,0

0,0

B. Non Hutan

98,5

316,4

71,4

179,9

666,2

84,2

750,4

2.004,2

2.754,6

57,9

Total

228,0

731,2

197,3

428,4

1.584,8

101,8

1.686,6

3.070,0

4.756,6

100,0

A. Hutan

216,5

855,4

338,6

328,9

1.739,4

17,6

1.757,0

1.182,1

2.939,1

40,1

- Hutan Primer

112,3

348,5

113,1

50,8

624,8

2,0

626,8

97,3

724,1

9,9

- Hutan Sekunder

103,1

506,0

225,1

276,0

1.110,2

15,6

1.125,8

1.082,7

2.208,5

30,2

1,1

0,9

0,4

2,0

4,4

-

4,4

2,1

6,5

0,1

B. Non Hutan

202,4

402,0

152,1

252,0

1.008,5

84,2

1.092,7

3.291,3

4.384,0

59,9

Total

418,9

1.257,5

490,7

580,9

2.747,9

101,8

2.849,7

4.473,4

7.323,1

100,0

205,0

506,4

561,4

375,1

1.647,9

320,4

1.968,3

103,8

2.072,1

66,4

76,7

159,2

101,3

31,2

368,4

17,6

386,0

8,2

394,2

12,6

128,3

346,7

456,1

315,0

1.246,0

301,3

1.547,3

95,7

1.643,0

52,6

-

0,5

4,0

28,9

33,5

1,5

35,0

-

34,9

1,1

13,5

77,7

105,4

106,7

303,3

243,7

546,9

502,4

1.049,3

33,6

218,5

584,1

666,9

481,7

1.951,1

564,1

2.515,2

606,2

3.121,4

100,0

A. Hutan

377,1

509,6

754,8

424,2

2.065,7

810,3

2.876,0

162,8

3.038,8

65,4

- Hutan Primer

136,0

117,1

39,3

78,0

370,3

175,5

545,8

15,7

561,5

12,1

- Hutan Sekunder

241,1

392,6

715,5

346,2

1.695,4

634,8

2.330,2

147,1

2.477,3

53,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

52,5

121,7

139,3

217,4

530,9

516,6

1.047,6

559,3

1.606,8

34,6

429,5

631,4

894,2

641,6

2.596,7

1.326,9

3.923,6

722,1

4.645,6

100,0

NUSA TENGGARA TIMUR A. Hutan

- Hutan Tanaman *

BALI NUSA TENGGARA

- Hutan Tanaman *

30

MALUKU UTARA A. Hutan - Hutan Primer - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

31

MALUKU

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

85

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1

2

TOTAL

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

MALUKU A. Hutan

582,0

1.016,0

1.316,3

799,3

3.713,6

1.130,7

4.844,3

266,6

5.110,9

65,8

- Hutan Primer

212,7

276,3

140,6

109,2

738,8

193,1

931,8

23,8

955,7

12,3

- Hutan Sekunder

369,4

739,2

1.171,7

661,1

2.941,4

936,1

3.877,5

242,8

4.120,3

53,0

-

0,5

4,0

28,9

33,5

1,5

35,0

-

34,9

0,4

66,0

199,4

244,7

324,1

834,2

760,3

1.594,5

1.061,6

2.656,1

34,2

648,0

1.215,4

1.561,0

1.123,3

4.547,8

1.891,0

6.438,8

1.328,3

7.767,0

100,0

A. Hutan

5.240,8

7.002,0

5.237,5

3.933,6

21.413,8

2.758,5

24.172,3

1.101,6

25.273,9

81,1

- Hutan Primer

4.567,2

6.238,3

4.283,7

2.636,2

17.725,5

1.623,5

19.348,9

669,1

20.018,1

64,2

673,5

763,6

953,7

1.296,9

3.687,8

1.133,8

4.821,6

432,3

5.253,9

16,9

-

0,1

0,0

0,5

0,6

1,2

1,8

0,1

1,9

0,0

B. Non Hutan

1.495,5

813,3

723,8

805,7

3.838,3

1.357,9

5.196,2

703,4

5.899,5

18,9

Total

6.736,3

7.815,3

5.961,2

4.739,3

25.252,1

4.116,4

29.368,5

1.804,9

31.173,4

100,0

A. Hutan

1.665,6

1.489,0

1.756,0

1.706,5

6.617,0

2.054,5

8.671,5

116,1

8.787,5

91,4

- Hutan Primer

1.549,5

1.294,7

1.287,1

964,2

5.095,4

1.026,3

6.121,8

5,4

6.127,2

63,7

116,1

194,3

468,8

742,3

1.521,5

1.028,1

2.549,7

110,7

2.660,3

27,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

B. Non Hutan

75,7

162,8

93,3

137,5

469,4

237,0

706,4

124,7

831,1

8,6

Total

1.741,3

1.651,8

1.849,2

1.844,0

7.086,4

2.291,5

9.377,9

240,8

9.618,6

100,0

A. Hutan

6.906,3

8.491,0

6.993,4

5.640,1

28.030,8

4.812,9

32.843,8

1.217,6

34.061,4

83,5

- Hutan Primer

6.116,7

7.533,0

5.570,8

3.600,4

22.820,9

2.649,8

25.470,7

674,5

26.145,3

64,1

789,6

957,9

1.422,6

2.039,2

5.209,3

2.162,0

7.371,3

543,0

7.914,3

19,4

-

0,1

0,0

0,5

0,6

1,2

1,8

0,1

1,9

0,0

B. Non Hutan

1.571,2

976,1

817,0

943,3

4.307,7

1.594,9

5.902,6

828,1

6.730,6

16,5

Total

8.477,5

9.467,1

7.810,5

6.583,4

32.338,5

6.407,9

38.746,3

2.045,7

40.792,0

100,0

- Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 32

PAPUA

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman *

33

PAPUA BARAT

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman *

PAPUA

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman *

86

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KAWASAN HUTAN NO.

PROVINSI

1

2

TOTAL

HUTAN TETAP KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah

8

9

APL

10

JUMLAH



11

12

INDONESIA A. Hutan

17.543,2

24.091,0

21.868,7

17.310,6

80.813,4

7.510,1

88.323,5

8.167,3

96.490,8

51,3

- Hutan Primer

12.521,3

14.694,1

10.010,5

4.569,0

41.794,9

2.957,3

44.752,2

1.306,4

46.058,7

24,5

4.885,3

9.085,8

11.374,3

10.032,1

35.377,5

4.473,6

39.851,1

5.538,7

45.389,8

24,2

136,6

311,0

483,9

2.709,5

3.641,0

79,2

3.720,2

1.322,2

5.042,4

2,7

B. Non Hutan

4.452,8

5.826,6

5.818,0

11.586,6

27.684,0

8.015,4

35.699,4

55.728,1

91.427,5

48,7

Total

21.996,0

29.917,6

27.686,7

28.897,2

108.497,4

15.525,4

124.022,8

63.895,4

187.918,3

100,0

- Hutan Sekunder - Hutan Tanaman *

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2013, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan - Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Desember 2013, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan. * : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

87

abel/Table 3.1.3. Angka Deforestasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2012-2013 (Ha/Th)/Deforestation Rate Inside and Outside Forest Area by Province for the Period of 2012/2013(ha/year) PROVINSI/ NO.

DEFORESTASI PADA KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

2

3

4

5

6

7

-

332,0

-

332,0

354,2

1.053,0

158,5

5.191,4

6.757,1

196,8

6.953,9

25.184,9

32.138,8

-

-

-

29,5

29,5

7,8

37,3

-

37,3

414,2

1.325,0

158,5

5.220,8

7.118,6

204,6

7.323,2

25.184,9

32.508,1

85,5

65,5

8,7

-

159,8

-

159,8

850,8

1.010,6

102,0

2.092,1

3.569,6

3.681,0

9.444,7

-

9.444,7

8.250,5

17.695,2

-

-21,8

-

598,1

576,3

-

576,3

225,6

801,9

187,5

2.135,8

3.578,3

4.279,2

10.180,8

-

10.180,8

9.326,9

19.507,7

11,0

104,5

223,2

-

338,7

15,5

354,2

2,4

356,7

5.234,8

4.888,1

22.462,6

12.503,2

45.088,8

6.626,8

51.715,6

5.487,6

57.203,3

22

0,0

-6.273,2

-42.534,1

-48.785,8

-2.763,5

-51.549,3

-197,9

-51.747,3

5.267,3

4.992,6

16.412,6

-30.030,8

-3.358,3

3.878,8

520,5

5.292,2

5.812,7

A. Hutan Primer

160,7

194,8

-

-

355,5

-

355,5

51,4

406,9

B. Hutan Sekunder

733,7

3.731,2

3.018,7

233,9

7.717,6

2.456,6

10.174,2

9.792,1

19.966,3

-

-156,7

-

-2.597,3

-2.754,0

-111,8

-2.865,9

-413,8

-3.279,7

894,4

3.769,3

3.018,7

-2.363,4

5.319,1

2.344,8

7.663,9

9.429,6

17.093,5

A. Hutan Primer

2.188,5

152,8

1.956,7

2.029,7

6.327,8

-

6.327,8

1.130,5

7.458,3

B. Hutan Sekunder

2.166,7

1.842,2

4.229,6

55.461,6

63.700,2

79,2

63.779,4

14.031,7

77.811,1

-

-19,0

4,3

3.251,7

3.237,0

57,4

3.294,3

2.684,6

5.978,9

4.355,2

1.976,1

6.190,6

60.743,0

73.264,9

136,6

73.401,5

17.846,8

91.248,3

927,2

106,9

735,3

1.008,2

2.777,5

4,2

2.781,7

-

2.781,7

1.334,5

1.775,2

2.730,1

33.349,6

39.189,4

106,4

39.295,8

8.311,6

47.607,5

- -11.184,9

4,3

-29.346,7

-40.527,3

-

-40.527,3

-2.498,5

-43.025,8

-9.302,8

3.469,7

5.011,1

1.439,7

110,6

1.550,3

5.813,1

7.363,4

-

-

-

69,7

69,7

-

69,7

24,4

94,2

-241,8

45,9

-

-405,5

-601,4

-

-601,4

360,8

-240,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-241,8

45,9

-

-335,8

-531,6

-

-531,6

385,2

-146,4

SUMATERA UTARA

C. Hutan Tanaman* TOTAL RIAU A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SUMATERA BARAT

C. Hutan Tanaman* TOTAL JAMBI

C. Hutan Tanaman* TOTAL SUMATERA SELATAN A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL

2.261,7

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL

88

11

332,0

B. Hutan Sekunder

7

10

-

A. Hutan Primer

6

9

TOTAL

-

TOTAL

5

8

APL

272,0

C. Hutan Tanaman*

4

Jumlah

60,0

B. Hutan Sekunder

3

HPK

ACEH A. Hutan Primer

2

HUTAN TETAP

TIPE HUTAN 1 1

KAWASAN HUTAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PROVINSI/ NO.

KAWASAN HUTAN

DEFORESTASI PADA

HUTAN TETAP

HPK

Jumlah

8

9

APL

TOTAL

10

11

TIPE HUTAN

KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

BENGKULU A. Hutan Primer

138,7

100,9

270,5

-

510,1

-

510,1

16,1

526,2

B. Hutan Sekunder

558,7

311,0

6.328,6

627,8

7.826,0

1.064,3

8.890,3

4.135,4

13.025,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

697,4

411,9

6.599,1

627,8

8.336,2

1.064,3

9.400,4

4.151,5

13.551,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.416,6

-

-

-

1.416,6

-

1.416,6

126,4

1.543,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.416,6

0,0

-

0,0

1.416,6

-

1.416,6

126,4

1.543,0

A. Hutan Primer

-

-

14,4

-

14,4

-

14,4

-

14,4

B. Hutan Sekunder

-

369,6

959,9

165,0

1.494,5

-11,1

1.483,5

1.413,1

2.896,6

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

369,6

974,2

165,0

1.508,9

-11,1

1.497,9

1.413,1

2.910,9

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Hutan Tanaman*

-

124

-267,9

-200,0

-344,3

-

-344,3

-90,9

-435,1

-

123,7

-267,9

-200,0

-344,3

-

-344,3

-90,9

-435,1

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

999,9

999,9

-

999,9

289,4

1.289,3

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

9,9

9,9

-

9,9

92,9

102,8

-

-

-

1.009,8

1.009,8

-

1.009,8

382,3

1.392,1

C. Hutan Tanaman* TOTAL 9

LAMPUNG A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL

10

KEPULAUAN RIAU

TOTAL 11

BANTEN

TOTAL 12

DKI JAKARTA

TOTAL 13

JAWA BARAT

TOTAL 14

JAWA TENGAH

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

89

PROVINSI/ NO.

1 15

KAWASAN HUTAN

DEFORESTASI PADA

HUTAN TETAP

TIPE HUTAN

KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-102,8

-

-

-

-102,8

-

-102,8

68,6

-34,2

-102,8

-

-

-

-102,8

-

-102,8

68,6

-34,2

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

2.059,5

-

694,5

2.754,1

-

2.754,1

-1,9

2.752,1

14,7

0,0

-

123,0

137,6

-

137,6

454,6

592,2

14,7

2.059,5

-

817,5

2.891,7

-

2.891,7

452,7

3.344,4

1.823,1

3.251,9

3.025,5

1.078,7

9.179,3

42,9

9.222,2

4.132,6

13.354,8

10.049,8

17.862,8

36.101,3

43.381,4

107.395,4

3.634,7

111.030,1

156.658,3

267.688,4

-

-

-

-7.211,8

-7.211,8

-

-7.211,8

-476,3

-7.688,2

11.872,9 21.114,7

39.126,8

37.248,3

109.362,8

3.677,6

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL

A. Hutan Primer

140,7

-

-

-

140,7

-

140,7

338,1

478,8

B. Hutan Sekunder

104,4

252,8

73,8

7.475,5

7.906,4

-

7.906,4

-442,6

7.463,8

-

-

-

1.364,9

1.364,9

-

1.364,9

0,0

1.364,9

245,1

252,8

73,8

8.840,4

9.412,0

-

9.412,0

-104,5

9.307,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.289,4

1.387,1

15.718,5

27.132,5

49.527,6

18.916,4

68.444,0

18.145,2

86.589,2

-

-

-

5,5

5,5

43,5

49,0

660,2

709,2

5.289,4

1.387,1

15.718,5

27.138,1

49.533,1 18.959,9

68.493,0

18.805,4

87.298,4

-

-

77,2

546,3

623,5

-

623,5

1.862,2

2.485,8

466,0

259,2

2.048,9

13.624,1

16.398,2

1.517,2

17.915,4

77.228,9

95.144,3

-

103

0,0

-18.633,0

-18.530,3

13,7

-18.516,6

4.276,2

-14.240,4

466,0

361,9

2.126,1

-4.462,6

-1.508,6

1.530,9

22,3

83.367,4

83.389,7

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

10,8

-

10,8

-

10,8

2,5

13,3

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,8

-

10,8

-

10,8

2,5

13,3

TOTAL KALIMANTAN TENGAH A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL KALIMANTAN TIMUR A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SULAWESI UTARA

TOTAL

90

113.040,4 160.314,6 273.355,0

KALIMANTAN SELATAN

C. Hutan Tanaman*

21

11

-

A. Hutan Primer

20

10

-

TOTAL

19

9

TOTAL

-

C. Hutan Tanaman*

18

8

APL

A. Hutan Primer

TOTAL

17

Jumlah

D.I. YOGYAKARTA

C. Hutan Tanaman*

16

HPK

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PROVINSI/ NO.

DEFORESTASI PADA

HUTAN TETAP

TIPE HUTAN

KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

2

3

4

5

6

7

1 22

KAWASAN HUTAN

-

-

-

-

-

142,5

29,6

56,6

0,1

228,9

899,7

1.128,6

3.927,6

5.056,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142,5

29,6

56,6

0,1

228,9

899,7

1.128,6

3.927,6

5.056,2

11,6

97,0

169,3

41,3

319,2

130,1

449,3

6.123,7

6.573,0

227,6

2.364,5

3.435,0

1.852,4

7.879,4

2.102,9

9.982,3

15.137,1

25.119,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

239,2

2.461,5

3.604,2

1.893,7

8.198,7

2.233,0

10.431,7

21.260,8

31.692,5

A. Hutan Primer

-

83,4

124,0

-

207,4

-

207,4

11,1

218,5

B. Hutan Sekunder

-

78,3

462,5

768,2

1.309,0

0,2

1.309,2

1.767,9

3.077,2

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,7

586,5

768,2

1.516,4

0,2

1.516,6

1.779,0

3.295,6

A. Hutan Primer

-

-

8,4

20,5

28,9

-

28,9

-

28,9

B. Hutan Sekunder

-

390,2

532,3

384,8

1.307,2

15,1

1.322,3

1.052,6

2.375,0

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390,2

540,7

405,3

1.336,1

15,1

1.351,2

1.052,6

2.403,9

-

12,1

-

-

12,1

-

12,1

42,9

55,0

11,1

1.787,3

726,6

17,2

2.542,2

-

2.542,2

614,5

3.156,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,1

1.799,4

726,6

17,2

2.554,4

-

2.554,4

657,3

3.211,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,4

-

-

-

26,4

-

26,4

36,3

62,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,4

-

-

-

26,4

-

26,4

36,3

62,7

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

117,7

-

631,5

749,2

-

749,2

50,8

800,0

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117,7

-

631,5

749,2

-

749,2

50,8

800,0

SULAWESI TENGAH

B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SULAWESI TENGGARA

TOTAL SULAWESI BARAT

TOTAL SULAWESI SELATAN A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL BALI A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL 28

11

-

A. Hutan Primer

27

10

-

TOTAL

26

9

TOTAL

-

C. Hutan Tanaman*

25

8

APL

-

B. Hutan Sekunder

24

Jumlah

GORONTALO A. Hutan Primer

23

HPK

NUSA TENGGARA BARAT

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

91

PROVINSI/ NO.

DEFORESTASI PADA KSA-KPA

HL

HPT

HP

Jumlah

2

3

4

5

6

7

9

TOTAL

10

11

-

-

906,3

-

906,3

88,5

994,8

-23,0

1.255,1

145,7

-724,6

653,2

207,7

860,9

-200,2

660,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-23,0

2.161,4

145,7

-724,6

1.559,5

207,7

1.767,2

-111,7

1.655,5

-

4,6

9,8

-

14,4

0,5

14,9

54,5

69,3

10,6

1.214,9

979,4

396,5

2.601,4

793,9

3.395,3

2.218,1

5.613,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,6

1.219,5

989,2

396,5

2.616

794,4

3.410,2

2.272,6

5.682,8

A. Hutan Primer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Hutan Sekunder

-

-

-

-

-

1.113,1

1.113,1

141,7

1.254,8

C. Hutan Tanaman*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.113,1

1.113,1

141,7

1.254,8

A. Hutan Primer

405,8

102,2

211,3

158,6

877,9

44,0

921,9

2.484,0

3.405,9

B. Hutan Sekunder

195,6

258,2

-

320,9

774,7

409,7

1.184,4

8.629,9

9.814,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

601,4

360,4

211,3

479,5

1.653

453,8

2.106,3

11.113,9

13.220,2

A. Hutan Primer

218,9

667,0

756,0

281,9

1.923,8

369,1

2.293,0

528,2

2.821,2

B. Hutan Sekunder

126,0

799,6

1.003,3

526,0

2.455,0

1.718,1

4.173,1

3.625,9

7.799,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345,0

1.466,6

1.759,3

808,0

4.379

2.087,2

6.466,1

4.154,1

10.620,2

6.171,7

6.122,0

7.590,3

5.235,1

25.119,0

606,4

25.725,4

17.741,4

43.466,8

28.285,8

46.225,2

104.752,4

208.289,2

387.552,6

41.847,8

429.400,4

365.977,3

795.377,7

-66,6 -11.156,1

-6.532,6

-95.140,3

-112.895,6

-2.753,0

-115.648,6

34.390,9 41.191,1 105.810,1

118.383,9

TOTAL MALUKU UTARA A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL MALUKU

TOTAL PAPUA

C. Hutan Tanaman* TOTAL 33

8

APL

906,3

C. Hutan Tanaman*

32

Jumlah

-

B. Hutan Sekunder

31

HPK

NUSA TENGGARA TIMUR A. Hutan Primer

30

HUTAN TETAP

TIPE HUTAN 1 29

KAWASAN HUTAN

PAPUA BARAT

C. Hutan Tanaman* TOTAL INDONESIA A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL

299.776,1 39.701,2

339.477,3 388.503,9 727.981,2

Sumber/Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Panning

92

4.785,2 -110.863,3

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 3.1.4 Perkembangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman s/d Tahun 2014 /Progress of Boundary Demarcation Until 2014 Tahun/Year PROVINSI/ Province

No

S/D 2011

2012

2013

2014

S/D 2014

(km)

(km)

(km)

(km)

(km)

HA 1

2

3

HT

HA

4

5

HT

HA

6

HT

7

HA

8

HT

9

HA

10

HT

11

12

1

Aceh

2.366,97

1.066,00

-

-

-

-

-

-

2.366,97

1.066,00

2

Sumatera Utara

1.973,28

1.383,20

- 350,20

-

-

-

99,73

1.973,28

1.833,13

3

Sumatera Barat

1.698,74

1.999,55

-

-

-

0,00

-

1.698,74

1.999,55

4

Riau

7.648,64

872,61

- 594,91

-

0,00

-

457,37

7.648,64

1.924,89

5

Jambi

3.161,87

756,10

-

-

-

0,00

-

0,00

3.161,87

756,10

6

Sumatera Selatan

2.554,95

882,49

-

-

-

-

-

270,06

2.554,95

1.152,55

7

Bengkulu

356,98

-

-

-

-

-

-

-

356,98

-

8

Lampung

52,35

-

-

-

-

-

-

-

52,35

-

9

Kep. Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

D.I. Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

457,78

-

-

24,34

-

-

-

-

457,78

24,34

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

8.637,75

-

-

-

146,81 356,11 141,92

260,97

8.926,48

617,08

21

Kalimantan Timur

13.334,37

2.493,54

-

-

-

- 254,98

81,80

13.589,35

2.575,34

22

Kalimantan Selatan

1.559,10

466,55

-

-

-

-

-

115,13

1.559,10

581,68

23

Kalimantan Tengah

14.202,92

417,36

-

-

56,19

- 314,22

182,81

14.573,33

600,17

24

Sulawesi Utara

1.531,72

-

-

-

-

-

-

1.531,72

-

25

Sulawesi Tengah

3.852,04

-

-

-

-

-

-

-

3.852,04

-

26

Sulawesi Selatan

1.188,61

-

-

-

-

-

-

-

1.188,61

-

27

Sulawesi Tenggara

920,05

-

-

-

-

-

-

-

920,05

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Maluku

7.275,38

162,00

-

-

-

-

-

-

7.275,38

162,00

31

Maluku Utara

246,47

-

-

-

-

-

-

-

246,47

-

32

Papua Barat

- 114,49

-

-

-

-

-

114,49

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

11.273,94

-

203,00 356,11 711,12 1.467,87

85.322,52

13.292,83

Jumlah/Total

11.273,94 84.293,91

-

10.499,40 114,49 969,45

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

93

Tabel/Table 3.1.5. Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Parsial s/d Tahun 2014/Progress of Endorsement of Partial Forest Boundary Until 2014 NO

PROVINSI/Province

1

2

S/D TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

S/D TAHUN 2014

BA

KM

BA

KM

BA

KM

BA

KM

BA

KM

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Aceh

71

5.807,32

-

-

-

-

-

-

71

5.807,32

2

Sumatera Utara

66

4.781,02

15

65,21

12

89,67

5

180,03

98

5.115,93

3

Sumatera Barat

100

4.705,72

-

-

5

61,16

43

1.437,85

148

6.204,73

4

Riau

119

11.315,24

-

-

-

-

3

274,10

122

11.589,34

5

Jambi

81

5.376,53

6

29,05

-

-

3

129,75

90

5.535,33

-

2

137,00

193

7.545,27

6

Sumatera Selatan

191

7.408,27

-

-

-

7

Bengkulu

119

2.457,14

-

-

-

-

1

9,90

120

2.467,04

8

Lampung

54

4.164,59

-

-

12

49,54

26

2,00

92

4.216,13

9

Kep. Bangka Belitung

32

443,42

6

31,69

-

-

2

72,90

40

548,01

-

1

25,01

8

115,79

10

Kepulauan Riau

7

90,78

-

-

-

11

DKI Jakarta

7

-

-

-

-

-

-

-

7

-

12

Jawa Barat

116

411,71

-

-

4

17,28

3

63,38

123

492,37

13

Jawa Tengah

50

50,38

-

-

3

26,79

3

7,54

56

84,71

14

D.I. Yogyakarta

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

15

Jawa Timur

27

407,63

-

-

4

100,65

1

1,95

32

510,23

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

39

1.616,40

-

-

-

-

1

9,40

40

1.625,80

18

Nusa Tenggara Barat

97

5.337,11

-

-

-

-

3

28,69

100

5.365,80

19

Nusa Tenggara Timur

101

7.219,37

-

-

-

-

-

-

101

7.219,37

20

Kalimantan Barat

228

13.325,40

6

392,89

-

-

35

794,76

269

14.513,05

21

Kalimantan Tengah

47

3.855,09

-

-

-

-

4

180,27

51

4.035,36

22

Kalimantan Selatan

57

3.578,46

6

139,12

-

-

9

283,31

72

4.000,89

23

Kalimantan Timur

223

15.458,81

3

183,54

1

14,30

32

1.311,38

259

16.968,03

24

Sulawesi Utara

60

6.737,07

4

210,40

-

-

6

101,44

70

7.048,91

25

Sulawesi Tengah

139

10.860,87

2

81,75

-

-

63

1.667,61

204

12.610,23

26

Sulawesi Selatan

124

9.764,84

-

-

-

-

-

-

124

9.764,84

27

Sulawesi Tenggara

115

10.201,80

2

50,03

-

-

2

103,52

119

10.355,35

28

Gorontalo

-

-

4

72,12

-

-

39

1.234,87

43

1.306,99

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

6

255,75

6

255,75

30

Maluku

158

9.499,60

14

44,29

7

101,91

26

411,18

205

10.056,98

31

Maluku Utara

5

178,55

5

30,15

2

33,18

36

1.253,28

48

1.495,16

32

Papua Barat

10

1.558,26

3

207,86

-

0

17

1.126,40

30

2.892,52

33

Papua

175

14.787,45

4

-

3

339,23

90

7.795,19

272

22.921,87

2.623

161.398,83

80

1.538,10

53

833,71

462

18.898,47

3.218

182.669,11

JUMLAH

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

94

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 3.1.6

NO

PROVINSI/Province

1

2

Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Tahun 2014/Progress of Forest Area Establishment Until 2014 S/D TAHUN 2011

TAHUN 2012

2013

TAHUN 2014

S/D TAHUN 2014

UNIT

(Ha)

UNIT

(Ha)

UNIT

(Ha)

UNIT

(Ha)

UNIT

(Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Aceh

18

31.131,00

-

-

-

-

5

877.638,37

23

908.769,37

2

Sumatera Utara

14

20.855,40

1

202,40

-

-

27

1.668.412,53

42

1.689.470,33

3

Sumatera Barat

11

101.711,08

-

-

-

-

31

834.478,38

42

936.189,46

4

Riau

49

193.989,30

-

-

-

-

13

678.454,03

62

872.443,33

5

Jambi

6

49.700,40

-

-

-

-

15

274.056,89

21

323.757,29

6

Sumatera Selatan

50

370.294,01

-

-

-

-

32

2.314.165,72

82

2.684.459,73

7

Bengkulu

23

257.304,30

-

-

-

-

17

68.522,66

40

325.826,96

8

Lampung

12

216.010,76

-

-

-

-

2

2.424,58

14

218.435,34

9

Kep. Bangka Belitung

2

9.591,00

2

1.256,09

-

-

36

211.589,27

40

222.436,36

10

Kepulauan Riau

2

957,30

2

11.615,85

-

-

11

37.425,12

15

49.998,27

11

DKI Jakarta

3

367,20

-

-

-

-

-

-

3

367,20

12

Jawa Barat

91

1.092.189,51

2

510,06

4

827,70

60

732.860,96

157

1.826.388,23

13

Jawa Tengah

15

7.637,17

-

-

4

258,77

72

331.306,47

91

339.202,41

14

D.I. Yogyakarta

11

651.361,44

-

-

-

-

7

8.048,08

18

659.409,52

15

Jawa Timur

22

2.897,58

1

40,95

6

22

268.192,38

51

279.513,15

16

Banten

-

-

-

-

-

-

5

112.385,41

5

112.385,41

17

Bali

32

105.587,50

-

-

-

-

14

128.545,84

46

234.133,34

18

Nusa Tenggara Barat

37

520.108,43

-

-

-

-

26

504.023,64

63

1.024.132,07

19

Nusa Tenggara Timur

67

782.078,77

-

-

-

-

25

150.197,26

92

932.276,03

20

Kalimantan Barat

57

916.400,18

3

17.714,37

1

22.171,60

71

4.806.971,00

132

5.763.257,15

21

Kalimantan Tengah

4

63.210,58

-

-

-

-

10

3.079.248,86

14

3.142.459,44

22

Kalimantan Selatan

26

1.074.441,24

6

20.617,00

-

-

22

1.447.228,77

54

2.542.287,01

23

Kalimantan Timur

33

714.926,33

3

29,45

1

676,33

26

9.160.139,63

63

9.875.771,74

24

Sulawesi Utara

24

436.698,02

-

-

-

-

41

243.541,02

65

680.239,04

25

Sulawesi Tengah

17

393.098,72

-

-

-

-

31

1.699.118,99

48

2.092.217,71

26

Sulawesi Selatan

42

92.209,34

-

-

-

-

17

1.308.052,01

59

1.400.261,35

27

Sulawesi Tenggara

21

1.743.993,09

-

-

-

-

19

950.772,36

40

2.694.765,45

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

15

699.183,29

15

699.183,29

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

8

325.912,29

8

325.912,29

30

Maluku

88

1.662.236,95

11

5.007,39

9

4.978,53

38

2.144.573,09

146

3.816.795,96

31

Maluku Utara

-

-

4

6.934,21

4

6.934,21

28

417.497,02

36

431.365,44

32

Papua Barat

1

43.866,60

1

16.430,45

1

16.430,45

17

5.297.407,02

20

5.374.134,52

33

Papua

41

2.265.079,52

4

535.332,78

1

62.312,73

58

21.181.295,05

104

24.044.020,08

819

13.819.932,72

40 615.691,00

31

122.972,56

821

61.963.667,99

1.711

76.522.264,27

JUMLAH

8.382,24

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

95

Tabel/Table 3.1.7. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Implementation of Forest Boundary Demarcation until 2014 Realisasi s/d Tahun 2011

No.

Provinsi/Province

1

2

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tahun 2014

Batas Luar

Batas Fungsi

Batas Luar

Batas Fungsi

Batas Luar

Batas Fungsi

Batas Luar

Batas Fungsi

Batas Luar

Batas Fungsi

Outer

Functional

Total

Outer

Functional

Total

Outer

Functional

Total

Outer

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

Boundary

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Aceh

4.430,93

1.097,67

-

-

23,81

-

-

-

4.454,74

1.097,67

2

Sumatera Utara

7.543,21

1.009,88

0,93

114,69

353,00

533,00

634

230,39

8.531,55

1.887,96

3

Sumatera Barat

3.126,12

1.350,35

-

-

842,00

308,00

88,18

-

4.056,30

1.658,35

4

Riau

8.760,42

1.347,56

-

59,60

118,00

-

-

-

8.878,42

1.407,16

5

Jambi

3.566,48

775,52

29,65

-

-

110,99

35,66

3.677,47

840,83

6

Sumatera Selatan

4.513,52

710,86

1,20

-

276,00

124,00

550

7,00

5.340,72

841,86

7

Bengkulu

1.524,49

489,85

-

-

-

-

-

-

1.524,49

489,85

8

Lampung

3.152,64

1.044,58

23,75

-

-

-

62,27

-

3.238,66

1.044,58

9

Kep. Bangka Belitung

140,26

3,02

124,94

3,02

217,10

65,72

7,72

-

490,02

71,76

10

Kepulauan Riau

18,04

25,01

-

-

18,00

-

-

-

36,04

25,01

11

DKI Jakarta

44,00

-

-

-

-

-

-

-

44,00

-

12

Jawa Barat

19.549,92

2,84

14,53

-

283,11

175,37

-

20.022,93

2,84

13

Jawa Tengah

19.010,31

-

14,30

-

40,04

-

-

-

19.064,65

-

14

D.I. Yogyakarta

142,00

-

11,85

-

49,66

-

72,77

-

276,28

-

15

Jawa Timur

19.129,15

-

152,53

-

100,69

-

12,53

-

19.394,90

-

16

Banten

46,91

43,56

-

-

-

-

-

-

46,91

43,56

17

Bali

1.610,00

240,12

-

-

-

-

-

-

1.610,00

240,12

18

Nusa Tenggara Barat

4.806,47

856,16

-

-

-

-

-

-

4.806,47

856,16

19

Nusa Tenggara Timur

4.614,56

13,30

246,38

-

309,00

309,99

247,73

-

5.417,67

323,29

20

Kalimantan Barat

7.687,96

6.782,35

253,60

810,80

1.384,89

139,14

201,30

599,55

9.527,75

8.331,84

21

Kalimantan Tengah

3.189,50

2.536,33

-

-

31,99

322,12

210,82

250,07

3.432,31

3.108,52

22

Kalimantan Selatan

2.868,16

1.544,88

1.434,00

1.492,00

162,29

78,25

216,59

226,45

4.681,04

3.341,58

23

Kalimantan Timur

10.413,14

8.118,20

294,53

575,54

1.064,27

2.359,13

2.935,84

380,82

14.707,78

11.433,69

24

Sulawesi Utara

2.012,24

6.909,53

579,00

494,00

23,73

20,19

59,59

25,38

2.674,56

7.449,10

25

Sulawesi Tengah

4.896,01

4.759,53

361,60

128,70

638,53

1.454,87

545,32

190,99

6.441,46

6.534,09

26

Sulawesi Selatan

9.893,92

538,77

57,00

1.115,00

-

-

-

-

9.950,92

1.653,77

27

Sulawesi Tenggara

5.789,45

3.984,60

-

289,20

317,36

9,68

-

-

6.106,81

4.283,48

28

Gorontalo

58,83

517,68

651,80

389,05

376,43

85,96

120,19

13,87

1.207,25

1.006,56

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

727,21

125,83

55,87

1.096,85

783,08

1.222,68

30

Maluku

7.470,54

3.559,04

146,30

9,90

-

382,39

146,80

82,04

7.763,64

4.033,37

31

Maluku Utara

75,03

146,16

20,12

198,33

125,47

593,84

96,65

673,67

317,27

1.612,00

32

Papua Barat

184,97

258,04

527,52

535,82

277,37

818,16

123,75

536,81

1.113,61

2.148,83

33

Papua

11.162,46

6.422,42

307,20

2.303,25

236,39

2.420,83

300,43

1.233,23

12.006,48

12.379,73

171.431,64

55.087,81

5.223,08

8.548,55

7.996,34

10.151,10

6.975,12

5.582,78 191.626,18

79.370,24

JUMLAH

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

96

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

III.2. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN The Alteration of Forest Area and Approval Of Forenst Area

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

99

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Sulawesi Selatan

Sumatera Barat

3

26

Sumatera Utara

2

2

Aceh

1

1

PROPINSI

NO

0

6

6

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

15

0

19

7

Unit

0

0

0

0

0

0

523

0

0

0

0

103

0

1.594

0

234,40

5.147

0

0

0

90

0

0

0

0

13.414

8

Luas (ha)

Tanah Masuk

0

5

6

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

15

0

18

9

Unit

0

0

0

0

0

0

579

0

0

0

0

76

0

1.040

0

65,04

1.008

0

0

0

30

0

0

0

0

13.414

10

Luas (ha)

Tanah Keluar

S/D TAHUN 2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850,50

12

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119,60

14

Luas (ha)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

15

Unit

0

0

0

0

0

675,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277,30

16

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

17

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271,10

18

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,44

20

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,20

22

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139,08

0

0

10,15

24

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,58

0

0

6,85

26

Luas (ha)

Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar

Unit Luas (ha) Unit

Tanah Masuk

TAHUN 2010

Tabel/Table 3.2.1. Tukar Menukar Kawasan Hutan Tahun/The Exchanges of Forest Area

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,821

110,80

0

0

0

1.373,67

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56,85

110,79

30

0

0

0

0

2

0

0

0

0

15

0

23

0

7

10

0

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

31

0

0

0

0

0

1.198,00

0

0

0

0

103,00

0

1.773,07

0

362,22

5.269

0

850,50

0

1.464

0

0

0

0

13.414

277,30

32

Luas (ha)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

15

0

22

0

6

10

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

33

Unit

0

0

0

0

0

578,80

0

0

0

0

76,00

0

1.152,48

0

121,89

1.127

0

119,60

0

30

0

0

0

0

13.414

271,10

34

Luas (ha)

Tanah Keluar

S/D TAHUN 2014 Tanah Masuk

Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit

Tanah Keluar

TAHUN 2014 Tanah Masuk

100

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

0

49

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

JUMLAH

29

30

31

32

33

0

0

0

0

0

0

0

21.104,47

8

Luas (ha)

0

0

0

0

0

0

0

47

9

Unit

0

0

0

0

0

0

0

16.212,03

10

Luas (ha)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850,50

12

1

0

0

0

0

0

0

0

13

Unit Luas (ha) Unit 11

TAHUN 2011

Ket : TM : Tanah Masuk/Compensated area for forest TK : Tanah Keluar/Converted forest area for non forest 0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

TAHUN 2012

TAHUN 2013

0

0

0

0

0

0

0

119,60

14

Luas (ha)

3

0

0

0

0

0

0

0

15

Unit

0

0

0

0

0

0

0

953,71

16

Luas (ha)

2

0

0

0

0

0

0

0

17

Unit

0

0

0

0

0

0

0

271,55

18

Luas (ha)

1

0

0

0

0

0

0

0

19

Unit

0

0

0

0

0

0

0

40,44

20

Luas (ha)

1

0

0

0

0

0

0

0

21

Unit

0

0

0

0

0

0

0

40,20

22

Luas (ha)

5

0

0

0

0

0

0

0

23

Unit

0

0

0

0

0

0

0

149,23

24

Luas (ha)

5

0

0

0

0

0

0

0

25

Unit

0

0

0

0

0

0

0

79,43

26

Luas (ha)

Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar Tanah Masuk Tanah Keluar

TAHUN 2010 Tanah Masuk

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

0

0

0

0

0

Gorontalo

0

28

7

Unit

Sulawesi Tenggara

2

PROPINSI

27

1

NO

Tanah Keluar

S/D TAHUN 2009

Tanah Masuk

3

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

1.612,29

28

2

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

167,64

30

62

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

24.710,64

32

Luas (ha)

58

0

0

0

0

0

0

0

33

Unit

0

0

0

0

0

0

0

16.890,45

34

Luas (ha)

Tanah Keluar

S/D TAHUN 2014 Tanah Masuk

Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit

Tanah Keluar

TAHUN 2014 Tanah Masuk

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

101

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kalimantan Selatan

Sumatera Utara

2

22

Aceh

PROVINSI/Province

1

NO

265744

366.926

1523126

157956

0

847

0

0

0

0

0

0

0

48.498

0

83.964

57.581

17 209.130,53

55 625.966,13

12 139.223,26

0

3

0

0

0

0

0

0

0

5

0

8

11

23 170.244,74

44

134

26

27 142.762,33

58

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.512,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.101,00

LUAS (Ha)

TAHUN 2010

UNIT LUAS (Ha) UNIT

S/D TAHUN 2009

0

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

6

0

0

0

0

0

UNIT

0

20.944,10

84.817,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.834,57

0

0

0

71.083,12

0

0

0

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2011

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0

UNIT

0

50.224,95

17.499,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.759,42

0

18.410,34

0

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2012

1

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

1

0

0

0

UNIT

5.074,30

81.093,79

16.999,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.628,36

0

5.543,00

0

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2013

14

3

1

3

2

1

UNIT

111.622,20

14.732,43

9.694,84

15.503,63

8.061,60

6.429,52

LUAS (Ha)

TAHUN 2014

18

89

24

0

3

0

0

0

0

0

0

0

9

0

8

11

43

44

139

27

27

58

UNIT

214.204,83

896.363,17

273.271,77

0,00

846,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.027,87

0,00

83.964,15

57.581,25

358.320,27

366.925,98

1.555.141,30

164.385,89

142.762,33

265.743,70

LUAS (Ha)

S/D TAHUN 2014

Tabel/Table 3.2.2 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Perkebunan Tahap SK Pelepasan/Progress of Forest Areas for Release Agriculture/Plantation SK Release Stages of Forest

102

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

38.626,00

12658

103777

6888

20784

4585

72805

2000

494475

542

6

4.908.530

83.200,40

10 276.762,54

8

12

10

1

3

3

8

1

57

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.613,00

LUAS (Ha)

TAHUN 2010

UNIT LUAS (Ha) UNIT

S/D TAHUN 2009

27

1

4

1

0

0

3

0

0

0

0

0

UNIT

366.271,35

34.147,00

99.813,80

8.486,72

0

0

40.144,37

0

0

0

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2011

30

4

10

1

0

0

1

0

0

1

0

0

536.667,23

64.248,41

287.430,30

1432,22

0

0

6934,48

0

0

5.727,90

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2012 UNIT

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

JUMLAH

Kalimantan Timur

PROVINSI/Province

23

NO

23

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

216.501,85

55.696,20

37.467,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUAS (Ha)

TAHUN 2013

115.460,33

192.850,49

11.404,20

386,33

8.863,00

LUAS (Ha)

42 495.008,57

6

9

1

1

1

UNIT

TAHUN 2014

666

19

34

11

13

10

6

3

3

9

1

57

UNIT

6.531.591,83

352.752,34

894.324,13

59.949,14

13.044,07

103.776,71

62.829,68

20.784,20

4.584,50

78.532,90

2.000,00

494.474,79

LUAS (Ha)

S/D TAHUN 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

103

2

2

18 Nusa Tenggara Barat

19 Nusa Tenggara Timur

22 Kalimantan Selatan

9

27

0

17 Bali

21 Kalimantan Tengah

0

16 Banten

17

0

15 Jawa Timur

20 Kalimantan Barat

0

0

14 D.I. Yogyakarta

Kep. Bangka Belitung

9

16

0

Lampung

8

5

13 Jawa Tengah

Bengkulu

7

29

0

Sumatera Selatan

6

14

12 Jawa Barat

Jambi

5

11

0

Riau

4

8

11 DKI Jakarta

Sumatera Barat

3

12

2

Sumatera Utara

2

12

UNIT

31.916

66.136

28.805

1.137

2.950

0

0

0

0

0

0

0

7.530

0

134.147

14.327

120.593

78.413

66.500

16.242

28.054

39.377

LUAS (Ha)

S/D TAHUN 2009

10 Kepulauan Riau

Aceh

PROVINSI

1

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

LUAS (Ha)

TAHUN 2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

UNIT

0

0

0

1.117,83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629,18

0

0

1.191,60

LUAS (Ha)

TAHUN 2011

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.257,92

LUAS (Ha)

TAHUN 2012

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

UNIT

0

0

0

0

2.266,65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918,34

0

2.313,30

LUAS (Ha)

TAHUN 2013

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

609,70

LUAS (Ha)

TAHUN 2014

9

34

17

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

16

5

33

14

12

10

12

12

UNIT

31.916,00

71.387,87

28.804,72

1.137,00

2.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.530,00

0,00

134.147,20

14.327,45

122.140,80

78.412,53

68.812,98

17.433,85

28.054,00

39.376,65

LUAS (Ha)

S/D TAHUN 2014

Tabel /Table 3.2.3 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan/ Progress of Forest Areas for Release Transmigration SK Release Stages of Forest

104

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

9

31 Maluku Utara

256

7 875.682

15.319

92.304

18.434

4.964

2.486

5.090

37.036

4.015

20.017

0

39.891

LUAS (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

LUAS (Ha)

TAHUN 2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

0

0

0

0

0

0

0

3.639,19

0

0

0

700,58

LUAS (Ha)

TAHUN 2011

Sumber/Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Panning

JUMLAH

33 Papua Barat

15

2

30 Maluku

32 Papua

2

21

27 Sulawesi Tenggara

29 Sulawesi Barat

6

26 Sulawesi Selatan

3

16

25 Sulawesi Tengah

28 Gorontalo

0

24 Sulawesi Utara

UNIT

S/D TAHUN 2009

9

PROVINSI

23 Kalimantan Timur

NO

4

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

UNIT

0

0

2.247,45

0

0

664,97

0

0

0

0

0

324,56

LUAS (Ha)

TAHUN 2012

10

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

UNIT

0

0

8.348,60

1.078,36

0

555,09

0

0

0

0

0

1.216,86

LUAS (Ha)

TAHUN 2013

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642,45

0

32,75

LUAS (Ha)

TAHUN 2014

277

8

16

11

3

2

3

21

6

18

0

9

UNIT

890.560,07

16.397,74

92.336,70

19.654,14

5.664,58

2.486,00

5.089,56

37.035,71

4.015,35

21.558,15

0,00

39.891,09

LUAS (Ha)

S/D TAHUN 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

105

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Dki Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Di Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

1

3

-

10

2

3

1

3

1

5

-

5

9

-

-

6

1

1

5

19

2

3

1

Unit

2,32

-

32.087,84

2.403,13

117,42

6.417,30

0,08

16,00

546,56

-

177,09

1.791,48

-

-

3.140,35

40,05

128,58

4.918,16

1.120,90

433,04

911,64

4

Luas

s/d 2010

5

-

-

11

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

3

12

4

Unit

-

-

12.172,03

205,72

-

-

-

-

-

-

-

59,83

-

-

35,36

-

-

473,31

563,16

2.816,22

6

Luas

2011

7 -

12

4

-

-

-

-

1

-

-

7

-

-

2

1

-

3

5

4

2

Unit

66,69

-

9.895,58

1.735,57

-

-

-

-

3,40

-

-

116,33

-

-

116,34

45,00

-

792,49

1.244,85

2.682,16

8

Luas

2012

9

14

2

-

-

-

-

5

-

1

10

-

1

5

1

4

7

2

1

3

1

1

Unit

15.522,78

1.895,70

-

-

-

-

125,76

-

16,85

168,35

-

1.834,47

754,84

17,20

2.164,07

2.909,91

612,02

538,04

620,26

295,00

344,00

10

Luas

2013

1

-

-

-

-

5

-

-

6

-

-

4

3

-

8

7

2

1

1

11

11

Unit

11.398,96

316,20

-

-

-

-

255,23

-

-

431,74

-

-

1.414,97

72,16

-

2.897,32

2.120,27

1.125,59

153,89

100,42

12

Luas

2014

13

7

4

2

58

10

3

1

3

1

16

-

6

35

-

1

18

6

5

26

45

13

Unit

81.077,18

6.556,32

117,42

6.417,30

0,08

16,00

930,94

-

193,94

2.567,73

-

1.834,47

5.461,85

174,41

2.292,65

11.991,19

5.661,20

7.595,05

1.685,79

364,01

444,42

14

Luas

TOTAL

Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang uan Non Tambang Tahun 20082014/Progress of Temporary use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014

1

PROVINSI

NO

Tabel/TablE 3.2.4

106

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

-

180

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Grand Total

241.733,93

-

20,44

4.119,30

562,42

-

-

6.636,91

75,00

3.577,74

443,40

-

140.826,64

31.220,15

4

Luas 5

62

-

2

4

-

-

-

3

1

-

-

-

9

8

Unit

33.421,94

-

75,05

2.093,43

-

-

-

2.318,93

31,98

-

-

-

5.144,17

7.432,76

6

Luas

2011

7

85

-

-

7

-

1

-

5

4

1

1

-

14

11

Unit

47.961,34

-

-

4.580,21

-

603,50

-

3.383,32

1.072,94

130,83

561,96

-

18.207,07

2.723,10

8

Luas

2012

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

2

6

1

-

-

5

3

1

1

-

49

Kalimantan Timur

35

23

3

Kalimantan Selatan

2

1

Unit

s/d 2010

22

PROVINSI

NO

-

-

7

1

-

-

11

1

4

1

-

16

15

114

9

Unit

74.560,25

-

-

2.678,68

134,63

-

-

6.547,77

80,35

3.167,53

99,99

-

28.594,00

5.438,05

10

Luas

2013

97

-

-

8

1

-

-

5

3

-

-

1

15

15

11

Unit

52.209,60

-

-

4.809,48

4,94

-

-

2.470,84

121,39

-

-

903,23

15.471,41

8.141,57

12

Luas

2014

84

538

-

4

32

3

1

-

29

12

6

3

1

103

13

Unit

449.887,06

-

95,49

18.281,10

701,99

603,50

-

21.357,77

1.381,66

6.876,10

1.105,35

903,23

208.243,29

54.955,63

14

Luas

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

107

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Dki Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Di Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Aceh

2

1

1

PROVINSI

3

3

2

-

2

2

3

42

-

4

-

27

7

-

1

2

1

3

1

-

2

9

28

Unit

18,06

27,32

-

2,34

2,46

8,41

280,16

-

1.080,57

-

347,17

25,84

-

27,00

57,00

49,35

144,45

14,11

-

12.068,75

361,82

4.448,73

4

Luas

s/d 2010 5

Unit

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

-

6 -

-

710,60

0,96

-

478,79

-

-

-

-

-

-

-

-

10,01

-

0,06

-

-

-

-

23,63

Luas

2011 7

Unit

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

4

-

2

2

3

-

8 -

-

-

-

-

3,54

-

-

-

-

-

-

-

-

3,70

-

11,76

741,98

-

297,32

139,06

79,60

Luas

2012 9

Unit

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

2

1

-

1

7

1

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang

NO

Tabel 3.2.5.

12,02

-

-

11.881,50

1,82

0,08

-

-

-

-

1,57

15,15

-

-

14,90

-

-

95,39

136,18

-

8,37

231,70

10

Luas

2013 11

Unit

-

-

-

2

2

-

-

3

-

1

2

2

-

1

3

1

5

-

-

-

5

-

-

-

-

59,28

-

-

-

-

71,26

10,30

-

-

49,75

-

0,52

51,35

1,97

-

4,47

185,74

38,83

237,99

12

Luas

2014

4

2

1

4

5

10

42

-

7

-

29

10

2

1

6

4

6

12

1

4

12

45

13

Unit

30,08

27,32

710,60

11.884,80

75,55

501,12

280,16

-

1.130,32

-

349,26

92,34

1,97

27,00

90,08

235,09

195,09

1.089,47

136,18

12.366,07

509,25

4.842,94

14

Luas

TOTAL

108

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

4

-

-

-

-

1

4

2

4

2

-

4

160

3

Unit

-

-

-

-

41,00

129,37

24,46

445,86

0,52

-

37,74

21.106,69

1.464,21

4

Luas

s/d 2010 5

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

2

12

Unit

-

-

-

53,97

-

-

9,60

-

43,02

-

-

58,00

1.388,64

6

Luas

2011 7

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

2

23

Unit

2.642,04

-

-

-

-

-

-

-

-

153,26

-

-

1.211,83

8

Luas

2012

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Grand Total

Kalimantan Timur

2

1

23

PROVINSI

NO 9

1

1

-

-

-

2

-

1

1

-

-

1

25

Unit

-

-

57,40

18.972,64

45,67

5.702,99

-

-

-

233,40

-

194,36

340,13

10

Luas

2013

1

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

2

35

11

Unit

-

-

-

-

-

-

49,09

88,41

-

-

61,71

1.627,43

716,77

12

Luas

2014

255

6

1

-

1

-

3

5

7

12

2

-

11

13

Unit

45.737,43

2.226,65

5.702,99

-

53,97

-

274,40

138,97

267,91

1.070,68

0,52

-

1.426,68

14

Luas

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

109

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Dki Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Di Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

1

PROVINSI

3

2

1

5

8

6

17

-

-

6

1

2

11

-

8

12

-

-

4

-

1

12

19

Unit

14.942,28

166.464,65

-

-

80.161,77

25,28

0,65

39.975,90

-

5.052,56

9.872,80

-

-

18.043,00

-

1.652,00

17.140,23

10.876,61

166,42

340,00

35.717,17

59.845,00

4

Luas

s/d 2010

5

1

-

1

-

-

2

-

3

3

-

-

1

-

-

8

5

-

1

-

2

22

Unit

-

9,89

-

1.889,86

87.387,53

3.239,00

-

1.433,00

-

-

19.451,62

-

7.812,06

140,64

-

-

481,72

-

-

38.200,05

67.487,66

6

Luas

2011

7

5

-

4

-

-

2

-

2

2

-

-

2

-

1

6

7

1

1

3

-

6

20

Unit

-

3.075,40

123.547,38

15.617,00

-

25.357,00

-

-

1.989,93

-

243,57

10,07

-

-

1.576,00

-

2.279,00

18.203,00

11.827,27

365.021,00

4.370,64

21.201,01

8

Luas

2012

9

5

-

2

-

1

11

-

-

3

-

-

3

-

4

1

-

-

-

1

1

10

10

Unit

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/Eksplorasi Tambang

NO

Tabel 3.2.6.

-

861,12

153.374,90

-

-

27.364,22

-

-

3.983,30

-

779,77

4,69

-

-

8.626,44

4.635,00

112.506,95

95.615,70

48.779,95

-

18.191,00

10

Luas

2013

11

1

-

1

-

1

2

-

1

-

-

-

-

1

1

4

4

-

-

2

-

2

13

Unit

-

44.790,01

88.195,10

9.433,00

-

4.320,00

-

2.189,00

115,78

-

4.013,60

-

-

-

-

50,00

156,04

5.666,73

1.587,02

-

-

50.193,27

12

Luas

2014

13 8

17

83

7

-

15

1

3

20

-

18

18

-

-

7

2

4

40

45

8

3

12

Unit

65.558,67

618.969,56

28.289,00

-

138.635,99

25,28

2.189,65

65.516,53

-

17.901,56

10.028,21

-

-

20.100,72

8.676,44

8.722,04

191.716,95

187.394,26

413.967,37

4.720,53

125.302,45

59.845,00

14

Luas

TOTAL

110

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

190

3

5

12

6

1

-

16

4

1

2

-

25

Unit

755.447,02

58.439,78

10.870,29

35.456,19

103,33

33,55

-

52.854,93

4.232,40

2.277,00

7.857,10

-

123.046,14

Luas

s/d 2010

97

-

5

4

1

-

-

2

-

5

-

-

31

Unit

408.197,22

-

9.307,46

16.907,99

8,00

-

-

5.761,00

-

25.182,00

-

-

123.497,74

Luas

2011

141

1

6

25

3

-

2

1

1

5

1

-

34

Unit

901.576,62

18,80

6.371,26

99.784,91

7.017,50

-

2.674,00

19.686,00

21.181,55

40.121,98

26.017,00

-

84.385,36

Luas

2012

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Grand Total

PROVINSI

NO

97

1

5

10

1

-

3

-

-

1

1

-

23

Unit

689.690,33

9.834,00

8.722,99

81.671,24

11,05

-

22.126,24

-

-

9.127,00

821,28

-

82.653,49

Luas

2013

6

-

2

2

-

2

1

1

8

93

1

4

33

Unit

451.538,89

9.941,00

22.290,84

90.431,43

6.285,55

-

5.557,00

13.442,53

-

22.329,11

3.041,13

9.767,87

57.742,88

Luas

2014

618

6

25

84

17

1

7

21

5

14

5

1

121

Unit

3.206.450,08

78.233,58

57.562,84

324.251,76

13.425,43

33,55

30.357,24

91.744,46

25.413,95

99.037,09

37.736,51

9.767,87

471.325,61

Luas

TOTAL

Tabel/Table 3.2.7. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey atau Eksplorasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2014/Progress of Temporary Use of Forest Area Activity Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 NO

PROVINSI

1

2

s/d 2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Unit

Luas

Unit

Luas

Unit

Luas

Unit

Luas

Unit

Luas

Unit

Luas

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Bangka Belitung

-

-

-

-

1

1.081,00

-

-

-

-

1

1.081,00

2

Jawa Timur

-

-

1

1,24

-

-

-

-

-

-

1

1,24

-

-

1

1,24

1

1.081,00

-

-

-

-

2

1.082,24

Grand Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

111

112

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

2

3

4

2

1

1

PROVINSI

NO

0

0

0

0

0

0

2011

2012

2013

2014

Sd. 2014

0

0

0

0

2012

2014

Sd. 2014

0

2011

2013

0

0

2009

2010

0

0

0

2010

Sd. 2008

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.657,00

0

0

0

0

0

0

5.657,00

0

0

Sd. 2008

31,65

0

2014

Sd. 2014

0

0

2012

2013

0

0

2010

2011

0

2009

31,65

0

0

0

2014

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

0

2012

2013

0

0

0

0

0

2010

5

SM (Ha)

2011

0

0

Sd. 2008

4

CA (Ha)

2009

3

TAHUN

6

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Ha)

TN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TWA (Ha) 9

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAHURA

0

60.680,00

0

0

0

0

0

0

60.680,00

0

0

0

0

0

0

0

0

70.755,00

0

0

0

0

0

0

70.755,00

2.725,00

-

0

0

0

0

2.725

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA

0

0

0

0

0

0

0

0

359.984,00

0

0

0

0

0

55.680,00

304.304,00

11.148,00

0

0

0

0

0

0

11.148,00

234.131,75

0

0

0

0

0

0

234.131,75

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.200,00

0

0

0

0

0

0

7.200,00

9.840,00

0

0

0

0

0

0

9.840,00

43.900,00

0

0

0

0

0

0

43.900,00

12

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

188.858,00

0

0

0

0

0

15.630,00

173.228,00

41.636,00

4.105,00

0

0

0

0

0

37.531,00

180,00

0

0

0

0

0

0

180,00

13

HPK (Ha)

0

0

0

0

0

0

2.725

616.722,00

0

0

0

0

0

71.310,00

545.412,00

62.624,00

4.105,00

0

0

0

0

0

58.519,00

354.655,40

0

0

0

0

0

0

354.655,40

2.725,00

14

(Ha)

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.852,00

0

0

0

0

0

0

5.852,00

15

CA (Ha) 16

SM (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.350,00

0

0

0

0

0

0

8.350,00

17

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

177.766,00

0

0

0

0

0

44.492,00

133.274,00

0

0

0

0

0

0

0

0

108.000,00

0

0

0

0

0

0

108.000,00

18

TN (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.505,40

0

0

0

0

0

0

3.505,40

19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.920,00

0

0

0

0

0

0

5.920,00

20

(Ha)

TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.780,00

0

0

0

0

0

0

14.780,00

21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.190,00

0

0

0

0

0

0

71.190,00

12.150,00

0

0

0

0

0

0

12.150,00

22

HPT (Ha)

0

327.678,00

0

0

0

0

0

15.630,00

312.048,00

40.634,00

4.105,00

0

0

0

0

0

36.529,00

213.401,00

0

0

0

0

0

0

213.401,00

2.725,00

0

0

0

0

0

2.725,00

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

19.388,00

0

0

0

0

0

11.188,00

8.200,00

9.840,00

0

0

0

0

0

0

9.840,00

15.547,00

0

0

0

0

0

0

15.547,00

24

HPK (Ha)

0

616.722,00

0

0

0

0

0

71.310,00

545.412,00

62.624,00

4.105,00

0

0

0

0

0

58.519,00

354.655,40

0

0

0

0

0

0

354.655,40

2.725,00

0

0

0

0

0

2.725,00

25

LUAS (Ha)

JUMLAH

Tabel/Table 3.2.8 Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/Progress Function of Changes of Forest est Area Establishment in 2008-2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

113

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

6

7

8

Jambi

2

1

5

PROVINSI

NO

0

0

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

Sd. 2014

0

0

0

2013

2014

Sd. 2014

0

0

2011

2012

0

0

2009

2010

0

0

0

2011

Sd. 2008

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

0

Sd. 2014

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

Sd. 2008

0

0

2012

2013

0

0

2010

2011

0

0

Sd. 2008

2009

27.200,00

0

2014

Sd. 2014

0

0

0

0

2012

2013

0

0

0

0

0

2010

5

SM (Ha)

2011

0

27.200,00

4

CA (Ha)

2009

Sd. 2008

3

TAHUN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

490,00

0

0

0

0

0

0

490,00

6

TB (Ha) 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Ha)

TN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TWA (Ha) 9

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

583,00

0

0

0

0

0

0

583,00

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.700,00

0

0

0

0

0

0

20.700,00

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.924,85

0

0

0

0

0

0

29.924,85

25.560,00

0

0

0

0

0

0

25.560,00

12

HP (Ha) 13

HPK (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.073,00

0

0

0

0

0

0

1.073,00

29.924,85

0

0

0

0

0

0

29.924,85

73.460,00

0

0

0

0

0

0

73.460,00

14

(Ha)

JUMLAH

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CA (Ha) 16

SM (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.460,00

0

0

0

0

0

0

73.460,00

18

TN (Ha) 19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.073,00

0

0

0

0

0

0

1.073,00

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.924,85

0

0

0

0

0

0

29.924,85

24

HPK (Ha)

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

1.073,00

0

0

0

0

0

0

1.073,00

29.924,85

0

0

0

0

0

0

29.924,85

73.460,00

0

0

0

0

0

0

73.460,00

25

LUAS (Ha)

114

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

2

3

TAHUN

DKI Jakarta

Jawa Barat dan

11

12

Banten

Kepualaun Riau

10

0

0

0

0

0

0

14.100,75

0

Sd. 2014

2014

0

0

2013

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

2009

2010

14.100,75

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

2013

2014

0

0

2011

0

2010

2012

0

0

0

Sd. 2014

Sd. 2008

0

2014

2009

0

0

2012

0

2011

2013

0

0

2009

2010

0

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

2013

2014

0

0

2011

2012

0

0

5

SM (Ha)

0

0

4

CA (Ha)

2010

Kepulauan Bangka Sd. 2008 Belitung 2009

1

9

PROVINSI

NO

6

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

7

(Ha)

TN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195,00

0

0

95,00

0

0

0

100,00

8

TWA (Ha) 9

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.855,70

0

0

0

0

0

0

37.855,70

0

0

0

0

0

0

0

0

6.351,22

0

0

0

0

0

6.223

128,10

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

41.025,56

0

0

833,00

0

0

0

40.192,56

0

0

0

0

0

0

0

0

13.292,82

0

0

0

0

0

343

12.950,00

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.804,80

0

0

662,00

0

0

0

24.142,80

12

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.652,00

0

0

0

0

0

0

25.652,00

13

HPK (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

117.981,81

0

0

1.590,00

0

0

0

116.391,81

0

0

0

0

0

0

0

0

45.296,04

0

0

0

0

0

6.566

38.730,10

14

(Ha)

JUMLAH

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CA (Ha) 16

SM (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111.186,00

0

0

0

0

0

0

111.186,00

18

TN (Ha) 19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.625,81

0

0

1.590,00

0

0

0

35,81

20

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.700,00

0

0

0

0

0

0

34.700,00

21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.902,00

0

0

0

0

0

0

3.902,00

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.170,00

0

0

0

0

0

0

5.170,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6.694,04

0

0

0

0

0

6.566

128,10

23

HP (Ha) 24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HPK (Ha)

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

117.981,81

0

0

1.590,00

0

0

0

116.391,81

0

0

0

0

0

0

0

0

45.296,04

0

0

0

0

0

6.566

38.730,10

25

LUAS (Ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

115

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara

15

16

17

Barat

D.I. Yogyakarta

14

Jawa Tengah

2

1

13

PROVINSI

NO

0

0

0

Sd. 2014

2006

0

0

2013

2014

0

0

2011

2012

0

0

2009

2010

0

0

0

0

2014

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

0

2012

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

2009

5

SM (Ha)

2011

0

Sd. 2008

282,50

0

2014

Sd. 2014

0

0

2012

2013

0

0

2010

2011

0

Sd. 2008

2009

282,50

0

Sd. 2014

2014

0

0

2012

2013

0

0

2010

2011

0

0

Sd. 2008

4

CA (Ha)

2009

3

TAHUN

6

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Ha)

TN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,08

0

0

0

0

0

0

1,08

7

0

0

0

0

0

6,50

TWA (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169,95

169,95

9

(Ha)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.942,00

0

1.942,00

0

0

0

0

0

1.000,66

0

0

0

0

0

0

1.000,66

11.130,56

55,00

0

0

0

0

0

11.075,56

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

11 0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

HPT (Ha)

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617,00

0

0

0

0

0

0

617,00

12

HP (Ha) 13 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

HPK (Ha)

-

169,95

169,95

0

0

0

0

0

0

1.942,00

0

1.942,00

0

0

0

0

0

1.901,24

0

0

0

0

0

0

1.901,24

11.137,06

55,00

0

0

0

0

0

11.082,06

14

(Ha)

JUMLAH

15

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CA (Ha) 16

SM (Ha)

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TB (Ha)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.284,24

0

0

0

0

0

0

1.284,24

10.850,76

0

0

0

0

0

0

10.850,76

18

TN (Ha) 19

(Ha)

TWA

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617,00

0

0

0

0

0

0

617,00

231,30

0

0

0

0

0

0

231,30

20

(Ha) 21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,00

55,00

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

1.942,00

0

1.942,00

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

169,95

169,95

24

HPK (Ha)

JUMLAH

-

169,95

169,95

0

0

0

0

0

0

1.942,00

0

1.942,00

0

0

0

0

0

1.901,24

0

0

0

0

0

0

1.901,24

11.137,06

55,00

0

0

0

0

0

11.082,06

25

LUAS (Ha)

116

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

2

0

0

0

2014

Sd. 2014

21

0

Sd. 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

Kalimantan Selatan Sd. 2008

(64)

63,60

0

0

0

2014

Sd. 2014

0

0

0

0

0

2013

0

0

0 (300.040,00)

2011

0

0

300.040,00

5

SM (Ha)

2012

0

0

2009

2010

0

0

0

2013

2014

0

0

2011

0

2010

2012

0

0

Sd. 2008

2009

Kalimantan Tengah Sd. 2008

0

2013

20

0

0

2011

2012

0

0

2009

2010

0

Sd. 2014

Sd. 2008

Kalimantan Barat

Timur

Nusa Tenggara

0

0

2013

2014

0

0

2011

2012

0

0

0

2009

4

CA (Ha)

2010

Sd. 2008

3

TAHUN

19

18

Barat

Nusa Tenggara

1

17

PROVINSI

NO

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

7

(Ha)

TN

8

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TWA (Ha) 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

(Ha)

0

0

0

154.922,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.710,00

0

0

0

0

0

0

2.710,00

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.656,00

0

0

0

0

0

0

0

0

352,62

0

0

0

0

0

0

352,62

12

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147.363,00

15.349,50

0

0

0

0

15.349,50

13

HPK (Ha)

0

0

0

1.336.856,00

84.469,50

0

0

0

0

15.349,50

0

69.120,00

352,62

0

0

0

0

0

0

352,62

8.855,00

0

0

0

0

0

0

8.855,00

14

(Ha)

JUMLAH

(6.745)

6.745,00

0

0

0

(11.260)

11260,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

(33.230)

33230,00

0

0

0

(11.702)

117.701,60

0,00

0

0

(61.875,00) (154.922,00) (672.656,00) (147.363,00) (1.336.856,00)

0

0

0

61.875,00

69.120,00

0

0

0

0

0

0

69.120,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6.145,00

0

0

0

0

0

0

6.145,00

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76110,00

16

SM (Ha)

0

0

0

0

0

(64)

63,60

0

0

0

0,00 (76.110,00)

15

CA (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

958740,00

18

TN (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 (958.740,00)

17

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133075,00

79,75

0

0

0

0

79,75

21

0

0

0

0

0

(66.000)

66.000,00

0,00

0

0

0,00 (133.075,00)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

352,62

0

0

0

0

0

0

352,62

3.155,00

0

0

0

0

0

0

3.155,00

20

(Ha)

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.545,00

15.269,75

0

0

0

0

15.269,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.700,00

0

0

0

0

0

0

5700,000

23

HP (Ha)

0

0

0,00

0

0

(51.235)

51.235,00

0,00

0

0

(53.125,00) (115.545,00)

0

0

0

53.125,00

69.120,00

0

0

0

0

0

0

69.120,00

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(403)

403,00

0

0

0

(261,00)

0

0

0

261,00

24

HPK (Ha)

JUMLAH

(117.702)

117.701,60

0,00

0

0

(1.336.856,00)

0

0

0

1.336.856,00

84.469,50

0

0

0

0

15.349,50

0

69.120,00

352,62

0

0

0

0

0

0

352,62

8.855,00

0

0

0

0

0

0

8855,000

25

LUAS (Ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

117

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

23

24

25

2

1

22

PROVINSI

NO

2014

0

0

0

0

2012

2013

2014

Sd. 2014

0

0

0

0

0

2013

2014

Sd. 2014

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

Sd. 2014

0

0

2012

0

2010

2011

(10.283)

2009

10.282,65

0

0

2011

Sd. 2008

0

0

2010

0

0

0

(3.475)

3.475,00

0

0

0

0

0

0

0

Sd. 2008

2009

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

2009

2010

0

0

0

2011

Sd. 2008

0

0

2010

0

0

0

Sd. 2008

0

0

0

94,89

0

0

2009

Sd. 2014

0

0

0

0

5

SM (Ha)

94,89

2012

2013

0

0

2010

4

CA (Ha)

2011

3

TAHUN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.669,00

0

0

0

0

0

0

24.669,00

6

TB (Ha) 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Ha)

TN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.624)

1.624,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.850,00

0

0

0

0

0

0

61.850,00

8

TWA (Ha) 9

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(22.063)

22.063,10

10.659,00

0

0

0

0

0

0

10.659,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738,75

0

738,75

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(380)

379,50

193,00

0

0

0

0

0

0

193,00

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

(10.419)

10.419,00

11.759,00

0

0

0

0

0

0

11.759,00

12

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.776,00

0

0

0

0

0

0

20.776,00

0

0

0

0

0

0

0

0

12.460,00

0

0

0

0

0

0

12.460,00

13

HPK (Ha)

0

0

0

0

0

0

(48.244)

48.243,50

43.387,00

0

0

0

0

0

0

43.387,00

24.669,00

0

0

0

0

0

0

24.669,00

74.310,00

0

0

0

0

0

0

74.310,00

106.833,64

0

833,64

14

(Ha)

JUMLAH

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CA (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.669,00

0

0

0

0

0

0

24.669,00

16

SM (Ha) 17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(43.750)

43.750,00

25.832,00

0

0

0

0

0

0

25.832,00

18

TN (Ha) 19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.195)

4195,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.850,00

0

0

0

0

0

0

61.850,00

20

(Ha) 21 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

0

57,21

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

17.555,00

0

0

0

0

0

0

17.555,00

0

0

0

0

0

0

0

0

12.460,00

0

0

0

0

0

0

12.460,00

776,43

0

776,43

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

(299)

298,50

24

HPK (Ha)

JUMLAH

0

0

834

0

0

0

0

0

(48.244)

48.243,50

43.387,00

0

0

0

0

0

0

43.387,00

24.669,00

0

0

0

0

0

0

24.669,00

74.310,00

0

0

0

0

0

0

74.310,00

833,64

25

LUAS (Ha)

118

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

27

28

29

30

0

2013

0

0

0

2010

0

0

2014

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

2013

2009

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

2009

0

0

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

2013

2014

0

0

2011

2012

0

0

2009

2010

0

Sd. 2014

Sd. 2008

0

0

2012

2014

0

0

2010

2011

0

0

0

2014

Sd. 2014

0

0

2013

Sd. 2008

0

0

2012

2009

0

0

2011

0

0

0

0

0

0,00

0

0

2009

5

SM (Ha)

2010

0

0,00

0

2014

Sd. 2014

0

4

CA (Ha)

2013

3

TAHUN

Sulawesi Tenggara Sd. 2008

2

1

26

PROVINSI

NO

6

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Ha)

TN

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

TWA (Ha) 9

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153.575,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.258,15

0

2.258,15

0

(4.000)

0

0

4.000,00

10

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.650,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3.200,00

0

0

0

0

0

0

3.200,00

11

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.075,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3.915,00

0

0

0

0

0

0

3.915,00

12

HP (Ha)

0

0

0

0

0

2.860,00

0

0

0

0

0

0

0

0

9.125,00

0

0

0

0

0

0

9.125,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(18.446)

0

0

18.445,50

13

HPK (Ha)

0,00

0

0

0

0

170.160,00

0

0

0

0

0

0

0

0

16.240,00

0

0

0

0

0

0

16.240,00

0

0

0

0

0

0

0

2.258,15

0

2.258,15

0

(22.446)

0

0

22.445,50

14

(Ha)

JUMLAH

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CA (Ha) 16

SM (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

167.300,00

18

TN (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

(4.000)

0

0

4.000,00

19

(Ha)

TWA

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

(Ha) 21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.125,00

0

0

0

0

0

0

9.125,00

0

0

0

0

0

0

0

1.962,75

0

1.962,75

22

HPT (Ha)

0

0

0

0

0

2.860,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295,40

0

295,40

0

(18.446)

0

0

18.445,50

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.115,00

0

0

0

0

0

0

7.115,00

24

HPK (Ha)

JUMLAH

0

0,00

0

0

0

170.160,00

0

0

0

0

0

0

0

0

16.240,00

0

0

0

0

0

0

16.240,00

0

0

0

0

0

0

0

2.258,15

0

2.258,15

0

(22.446)

0

0

22.445,50

25

LUAS (Ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

119

Papua Barat

32

0

0

Sd. 2014

41.709,79

0

0

2013

2014

0

0

2011

0

2010

2012

0

0

Sd. 2008

0

0

0

2014

Sd. 2014

2009

0

0

0

2012

2013

0

5.657,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

5

SM (Ha)

2011

0

0

Sd. 2008

0

Sd. 2014

2009

0

0

2013

2014

0

0

2011

4

CA (Ha)

2012

3

TAHUN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.159,00

6

TB (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

7

(Ha)

TN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62.052,58

8

TWA (Ha)

0

10 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288.493,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.549,76

0

6.549,76

0 (153.575,00)

169,95

9

(Ha)

HL (Ha)

FUNGSI SEMULA TAHURA

0

687.415,13

1.030,00

0

0

0

0

0

0

1.030,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

(7.650,00)

11

HPT (Ha)

0

160.309,27

2.436,00

0

0

0

0

0

0

2.436,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

(6.075,00)

12

HP (Ha)

0

0

10.398,00

0

0

0

0

0

0

10.398,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6.549,76

0

6.549,76

(170.160,00)

14

(Ha)

320.968,50 1.697.935,02

6.932,00

0

0

0

0

0

0

6.932,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

(2.860,00)

13

HPK (Ha)

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.852,00

15

CA (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.669,00

16

SM (Ha)

0

18

TN (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508.379,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0 (167.300,00)

8.350,00

17

TB (Ha)

0

3.505,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

19

(Ha)

TWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

73.751,73

20

(Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

49.559,75

21

HL (Ha)

FUNGSI MENJADI TAHURA

0 0,00

176.967,72

2.856,00

0

0

0

0

0

0

2.856,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6.549,76

0

6.549,76

22

HPT (Ha)

0

655.449,62

4.076,00

0

0

0

0

0

0

4.076,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

(2.860,00)

23

HP (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

85.450,80

3.466,00

0

0

0

0

0

0

3.466,00

24

HPK (Ha)

JUMLAH

0

1.591.935,02

10.398,00

0

0

0

0

0

0

10.398,00

0

0

0

0

0

0

0

0

6.549,76

0

6.549,76

(170.160,00)

25

LUAS (Ha)

Keterangan : 1. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (Lampiran Kep. Menhutbun/Menhut). 2. Untuk Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menggunakan TGHK. 3. Untuk Provinsi Kalteng, Kalsel,Sulsel, Sultera, Gorontalo, Maluku Utara, Papua sudah mengunakan peta penunjukan yang baru jadi data kembali menjadi nol sesuai tahun terbitnya peta penunjukan 0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

JUMLAH

Papua

2

1

31

PROVINSI

NO

III.3. PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) Designation of Forest Management Unit (FMU)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

123

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Kepulauan Riau

Riau

Riau

Riau

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

PROVINSI

1

1

NO

Kepulauan Meranti

Kampar

Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru

Karimun

Musi Banyuasin

Mus Rawas

Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat

Musi Rawas

Musi Banyuasin

Banyuasin

Solok

Sijunjung

Lima Puluh Kota

Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar

Pesisir Selatan

Dharmasraya

Toba Samosir

Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara

Mandailing Natal

Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa

3

KABUPATEN/KOTA

KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)

KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)

KPHP Minas Tahura

KPHL Karimun

KPHP Lalan

KPHP Lakitan Unit VI

KPHP Unit XIV Benakat Revisi

KPHP Rawas

KPHP Meranti

KPHL Banyuasin

KPHL Solok (unit VI)

KPHL Sijunjung

KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

KPHL Bukit Barisan

KPHP Pesisir Selatan

KPHP Dharmasraya

KPHL Tobasamosir

KPHL Unit XXII

KPHP Mandailing Natal

KPHL Unit III Aceh

4

KPH MODEL

Tabel 3.3.1. Penetapan Wilayah KPH Model sampai dengan Tahun 2014

SK.343/MenhutII/2011

SK. 640/MenhutII/2011

SK.765/Menhut-II/2012

SK.442/MenhutII/2012

SK. 789/Menhutll/2009

SK. 790/Menhutll/2009

SK.827/Menhut-II/2013

SK.688/Menhut-VII/2012

SK.689/Menhut-VII/2012

SK.961/Menhut-II/2013

SK.42/MenhutII/2012

SK. 331/MenhutII/2010

SK.44/MenhutII/2012

SK.867/Menhut-II/2013

SK.696/Menhut-II/2013

SK.695/Menhut-II/2013

SK.866/Menhut-II/2013

SK.993/Menhut-II/2013

SK. 332/MenhutII/2010

SK.992/Menhut-II/2013

5

NO SK

28/06/2011

07/11/2011

26/12/2012

09/08/2012

07/12/2009

07/12/2009

19/11/2013

29/11/2012

29/11/2012

27/12/2013

02/02/2012

25/05/2010

02/02/2012

05/12/2013

21/11/2013

21/11/2013

05/12/2013

27/12/2013

25/05/2010

27/12/2013

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

412

24.028

-

9.605

-

-

-

-

20.082

69.147

114.061

83.952

94.883

69.504

9.091

-

75.762

65.038

12.681

406.273

7

Hutan Lindung

-

-

-

-

265.953

76.776

256.594

89.511

134.597

5.660

3.481

40.785

5.286

16.759

4.563

17.721

5.191

-

14.704

276.118

8

Hutan Produksi

-

69.335

119.755

140.562

8.002

-

-

-

32.074

97.588

-

12.804

25.755

17.383

245

46.274

15.829

6.294

51.189

131.781

9

Hutan Produksi Terbatas 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.172

11

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

69.747

143.783

146.734

17.607

265.953

76.776

256.594

121.585

252.267

74.807

130.346

150.492

117.552

86.508

59.928

33.550

87.247

116.227

159.166

682.391

12

Luas Total (ha)

124

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Riau

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Bengkulu

Bengkulu

Bengkulu

Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

DI Yogyakarta

Bali

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

2

PROVINSI

21

1

NO

Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung

Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo

Tulang Bawang, Way Kanan

Tanggamus

Mesuji

Lampung Tengah

Lampung Selatan, Lampung Timur

Lampung Selatan

Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus

Way Kanan

Pesawaran

Tanjung Jabung Barat

Sarolangun

Merangin

Kerinci

Rejang Lebong

Muko-Muko

Bengkulu Utara

Belitung Timur

Bangka Barat

Bangka Tengah

Bangka

Pelalawan, Siak

3

KABUPATEN/KOTA

KPHL Bali Tengah (Unit II)

KPHP Yogyakarta

KPHP Muara Dua

KPHL Kotaagung Utara (Unit X)

KPHP Sungai Buaya

KPHP Register 47 Way Terusan

KPHP Gedong Wani (Unit XVI)

KPHL Rajabasa (Unit XIV)

KPHL Batu Tegi

KPHP Bukit Punggur

KPHL Pesawaran

KPHL Sungai Beram Hitam

KPHP Limau unit VII

KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai

KPHP Kerinci

KPHL Bukit Balai Rejang

KPHP Muko-Muko

KPHP Bengkulu Utara

KPHP Gunung Duren

KPHP Rambat Menduyung

KPHP Sungai Sembulan

KPHP Sigambir-Kotawaringin

KPHP Tasik Besar Serkap

4

KPH MODEL

SK. 620/MenhutII/2011

SK. 721/MenhutII/2011

SK.236/MenhutII/2011

SK.379/MenhutII/2011

SK.996/Menhut-II/2013

SK. 794/Menhutll/2009

SK.427/MenhutII/2011

SK.367/MenhutII/2011

SK. 650/Menhutll/2010

SK.439/Menhut-II/2012

SK.438/Menhut-II/2012

SK. 787/Menhutll/2009

SK. 714/MenhutII/2011

SK.43/MenhutII/2012

SK.960/Menhut-II/2013

SK.994/Menhut-II/2013

SK. 330/MenhutII/2010

SK.995/Menhut-II/2013

SK.764/Menhut-II/2012

SK.763/Menhut-II/2012

SK. 329/MenhutII/2010

SK.962/Menhut-II/2013

SK. 509/MenhutII/2010

5

NO SK

01/11/2011

20/12/2011

10/05/2012

18/07/2011

27/12/2013

07/12/2009

27/07/2011

07/07/2011

22/11/2010

09/08/2012

09/08/2012

07/12/2009

19/12/2011

02/02/2012

27/12/2013

27/12/2013

25/05/2010

27/12/2013

26/12/2012

26/12/2012

25/05/2010

27/12/2013

21/09/2010

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

-

14.651

2.313

-

56.020

-

-

-

5.160

58.162

19.131

9.944

15.965

54.793

36.088

-

16.059

-

165

12.615

8.803

5.185

4.769

7

Hutan Lindung

-

13.412

49.134

-

44.249

12.500

30.243

-

-

21.995

1.260

-

43.807

9.944

34.250

-

11.937

9.546

45.620

50.819

34.228

30.169

491.768

8

Hutan Produksi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.502

30.105

-

-

66.337

42.640

-

-

-

-

2.660

9

Hutan Produksi Terbatas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.848

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

14.651

15.725

49.134

56.020

44.249

12.500

30.243

5.160

58.162

41.126

11.204

15.965

121.102

76.137

34.250

16.059

78.274

52.351

58.235

59.622

39.413

34.938

513.276

12

Luas Total (ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

125

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

2

Bali

1

44

PROVINSI

NO

Malinau

Kota Tarakan

Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan

Bulungan

Berau

Sintang

Ketapang

Kapuas Hulu

Manggarai Barat

Kupang, Timor Tengah Utara, Timour Tengah Selatan

Alor

Flores Timur

Rote Ndao

Sumbawa Barat

Sumbawa

Lombok Timur

Lombok Tengah

Lombok Barat, Lombok Utara

Sumbawa

Bima dan Kota Bima

Bima, Dompu

Jembrana, Buleleng, Tabanan

Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung

3

KABUPATEN/KOTA

KPHP Malinau

KPHL Tarakan

KPHP Meratus

KPHP Kayan

KPHP Berau Barat

KPHP Sungai Merakai

KPHP Kendawangan

KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)

KPHP Manggarai Barat

KPHL Mutis Timau (Unit XIX)

KPHL Alor Pantar

KPHL Flores Timur

KPHP Rote Ndao

KPHP Sejorong

KPHP Batulanteh (Unit IX)

KPHL Rinjani Timur

KPHL Tastura

KPHL Rinjani Barat

KPHL Ampang

KPHP Maria Unit XXIII

KPHP Tambora Utara

KPHL Bali Barat

KPHL Bali Timur (Unit III)

4

KPH MODEL

SK.224/MenhutII/2012

SK. 783/Menhutll/2009

SK.768/Menhut-II/2012

SK.223/MenhutII/2012

SK. 649/Menhutll/2010

SK. 791/Menhutll/2009

SK.680/MenhutII/2012

SK.380/MenhutII/2011

SK.973/Menhut-II/2013

SK.41/MenhutII/2012

SK.767/Menhut-II/2012

SK.972/Menhut-II/2013

SK. 333/MenhutII/2010

SK.971/Menhut-II/2013

SK.342/MenhutII/2011

SK.225/MenhutII/2012

SK.963/Menhut-II/2013

SK. 785/Menhutll/2009

SK.751/Menhut-II/2012

SK.752/Menhut-II/2012

SK.970/Menhut-II/2013

SK. 784/Menhutll/2009

SK. 621/MenhutII/2011

5

NO SK

04/05/2012

07/12/2009

26/12/2012

04/05/2012

22/11/2010

07/12/2009

23/11/2012

18/07/2011

27/12/2013

02/02/2012

26/12/2012

27/12/2013

25/05/2010

27/12/2013

28/06/2011

04/05/2012

27/12/2013

07/12/2009

26/12/2012

26/12/2012

27/12/2013

07/12/2009

01/11/2011

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

220.723

2.400

-

168.198

247.025

10.420

16.268

224.522

27.113

97.005

59.419

39.856

15.509

15.762

14.303

31.987

11.153

28.911

24.168

8.515

-

59.848

21.891

7

Hutan Lindung

110.518

-

274.159

9.776

118.261

46.473

162.583

83.241

18.613

-

22.938

1.793

25.221

5.274

14.842

5.602

5.000

5.075

8.261

4.554

14.769

1.892

1.087

8

Hutan Produksi

-

384.271

2.223

113.329

309.868

410.253

-

-

150.262

14.571

18.375

21.977

13.759

-

19.952

3.631

-

-

6.977

6.252

14.563

12.151

1.610

9

Hutan Produksi Terbatas 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

715.512

4.623

387.488

487.842

775.539

56.893

178.851

458.025

60.297

115.380

104.334

55.408

40.730

40.988

32.776

37.589

16.153

40.963

38.681

27.632

26.920

63.350

22.978

12

Luas Total (ha)

126

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Sulawesi Utara

Gorontalo

Gorontalo

Gorontalo

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2

PROVINSI

67

1

NO

Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu

Buol

Banggai

Donggala, Parigi, Moutong

Banggai, Tojo Una-Una Morowali

Pohuwato

Gorontalo Utara

Gorontalo

Boalemo

Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan

Seruyan

Murung Raya

Kapuas

Lamandau

Kotawaringin Barat

Gunung Mas

Barito Selatan

Tanah Laut

Tabalong

Kota baru

Hulu Sungai Selatan

Banjar

Paser

3

KABUPATEN/KOTA

SK.750/Menhut-II/2012

SK. 793/Menhutll/2009

SK.966/Menhut-II/2013

5

NO SK

KPHP Dolago Tanggunung

KPHP Pogogul

KPHP Balantak

KPHP Dampelas Tinombo

KPHP Toili Baturube

KPHL Unit III Pohuwato

KPHP Gorontalo Utara

KPHP Gorontalo

KPHP Bolaemo (Unit V)

KPHP Poigar

KPHP Seruyan (Unit XXI)

KPHP Murung Raya

KPHL Kapuas

KPHP Lamandau

KPHP Kota Waringin Barat

KPHP Gunung Mas

KPHL Gerbang Barito

KPHP Tanah Laut

KPHP Tabalong

SK.755/Menhut-II/2012

SK.756/Menhut-II/2012

SK.754/Menhut-II/2012

SK. 792/Menhutll/2009

SK.967/Menhut-II/2013

SK. 334/MenhutII/2010

SK.766/Menhut-II/2012

SK.976/Menhut-II/2013

SK.402/MenhutII/2011

SK. 788/Menhutll/2009

SK. 716/MenhutII/2011

SK.965/Menhut-II/2013

SK. 247/MenhutII/2011

SK.717/Menhut-II/2012

SK.749/Menhut-II/2012

SK.974/Menhut-II/2013

SK.964/Menhut-II/2013

SK.440/MenhutII/2012

SK.997/Menhut-II/2013

KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III) SK.226/MenhutII/2012

KPHL Hulu Sungai Selatan

KPHP Banjar

KPHP Kendilo

4

KPH MODEL

26/12/2012

26/12/2012

26/12/2012

07/12/2009

27/12/2013

25/05/2010

26/12/2012

27/12/2013

21/07/2011

07/12/2009

19/12/2011

27/12/2013

02/05/2011

26/12/2012

19/12/2011

27/12/2013

27/12/2013

09/08/2012

27/12/2013

04/05/2012

26/12/2012

07/12/2009

27/12/2013

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

67.794

44.257

30.418

21.017

126.447

59.301

18.632

13.126

29.383

5.265

38.970

103.578

105.372

25.432

9.672

57.337

90.361

15.862

48.776

12.863

21.221

42.090

44.152

7

Hutan Lindung

19.008

54.008

28.049

10.244

55.389

13.605

15.759

17.781

12.403

19.739

6.112

205.729

-

19.906

257.160

50.107

43.345

71.490

44.759

99.395

11.530

72.513

61.051

8

Hutan Produksi

57.548

101.268

58.936

69.651

94.800

43.369

71.417

40.775

55.140

16.594

328.827

598.948

-

180.951

49.303

187.291

20.961

5.289

23.822

-

52

25.354

34.032

9

Hutan Produksi Terbatas 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

144.350

199.533

117.403

100.912

276.636

116.275

105.808

71.682

96.926

41.598

373.909

908.255

105.372

226.289

316.135

294.735

154.667

92.641

117.357

112.258

32.803

139.957

139.235

12

Luas Total (ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

127

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

Maluku Utara

Maluku Utara

Maluku

Maluku

Maluku

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Maluku

Sulawesi Barat

92

112

Sulawesi Tengah

91

2

Sulawesi Tengah

1

90

PROVINSI

NO

3

KPHP Unit XXIV Gularaya

KPHL Konawe

KPHL Peropa’Ea Gantara

KPHP Unit III Lakompa

KPHP Tina Orima bombana

KPHL Mapili

KPHP Budong-Buddong

KPHL Unit II Lariang

KPHP Mamasa Barat (Unit VII)

KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)

KPHL Malunda

KPHL Ganda Dewata

KPHP Unit XVII Tojo Una-Una

KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu

4

KPH MODEL

Seram Bagian Timur

Buru, Buru Selatan

Maluku Tengah

Buru

Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan

Halmahera Selatan

Wajo

Luwu Timur

KPHP Wae Bubi

KPHP Wae Tina

KPHP Wae Sapalewa

KPHP Wae Apu

KPHP Gunung Sinopa

KPHP Bacan

KPHP Awota

KPHL Larona Malili (Unit I)

Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, KPHP Jeneberang (Unit IX) Jeneponto

Konawe Selatan, Kota Kendari

Konawe

Buton Utara

Buton

Bombana

Polewali Mandar

Mamuju, Mamuju Tengah

Mamuju Utara

Mamasa

Majene

Mamuju, Mamasa

Tojo Una-Una

Poso

KABUPATEN/KOTA

SK.978/Menhut-II/2013

SK.977/Menhut-II/2013

SK. 336/MenhutII/2010

SK.770/Menhut-II/2012

SK. 337/MenhutII/2010

SK.969/Menhut-II/2013

SK.979/Menhut-II/2013

SK. 722/MenhutII/2011

SK. 715/MenhutII/2011

SK. 61/MenhutII/2011

SK.762/Menhut-II/2012

SK.975/Menhut-II/2013

SK. 795/Menhutll/2009

SK.426/Menhut-II/2011

SK. 651/Menhutll/2010

SK.998/Menhut-II/2013

SK. 60/MenhutII/2011

SK.341/MenhutII/2011

SK.340/MenhutII/2011

SK.753/Menhut-II/2012

SK.441/Menhut-II/2012

SK.968/Menhut-II/2013

SK. 639/MenhutII/2011

5

NO SK

27/12/2013

27/12/2013

25/05/2010

26/12/2012

25/05/2010

27/12/2013

27/12/2013

20/12/2011

19/12/2011

28/02/2011

26/12/2012

27/12/2013

07/12/2009

27/07/2011

22/11/2010

27/12/2013

28/02/2011

27/06/2011

27/06/2011

26/12/2012

09/08/2012

27/12/2013

07/11/2011

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

12.666

51.599

4.545

73.478

21.056

62.836

5.539

156.593

60.451

41.405

96.941

15.157

12.432

23.659

53.485

5.463

34.512

17.352

33.218

45.109

157.598

39.921

46.341

7

Hutan Lindung

11.059

86.938

34.609

62.921

9.604

7.760

13.532

6.391

45.471

89.343

8.018

-

11.880

74.514

-

36.461

2.394

-

-

-

-

10.827

28.740

8

Hutan Produksi

42.739

65.847

27.903

96.033

13.917

70.212

-

79.008

54.932

3.671

35.668

2.571

6.288

17.953

23.711

86.172

21.010

36.203

4.744

6.962

-

61.744

62.349

9

Hutan Produksi Terbatas 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

66.464

204.384

67.057

232.432

44.577

140.808

19.071

241.992

160.854

134.419

140.627

17.728

30.600

116.126

77.196

128.096

57.916

53.555

37.962

52.071

157.598

112.492

137.430

12

Luas Total (ha)

128

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Papua Barat

Papua Barat

Papua

Papua

Papua

Papua

Papua

114

115

116

117

118

119

120

Kepulauan Yapen

Waropen

Sarmi dan Jayapura

Keerom

Biak Numfor

Sorong

Kota Sorong

Sorong Selatan

3

KABUPATEN/KOTA

KPHP Yapen

KPHP Waropen

KPHP Mamberamo Revisi

KPHP Keerom Revisi

KPHL Biak Numfor

KPHP Sorong

KPHL Kota Sorong (remu)

KPHP Sorong Selatan

4

KPH MODEL

5

NO SK

SK. 786/Menhutll/2009

SK.760/Menhut-II/2012

SK.829/Menhut-II/2013

SK.828/Menhut-II/2013

SK. 648/Menhutll/2010

SK. 701/MenhutII/2010

SK.999/Menhut-II/2013

SK.771/Menhut-II/2012

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Papua Barat

2

PROVINSI

113

1

NO

07/12/2009

26/12/2012

19/11/2013

19/11/2013

22/11/2010

20/12/2010

27/12/2013

26/12/2012

6

TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN

15.100

83.372

50.492

49.196

120.340

11.789

6.602

121.361

7

Hutan Lindung

90.767

97.691

46.105

30.330

30.527

111.444

-

73.189

8

Hutan Produksi

-

5.899

159.217

93.930

55.149

100.136

6.173

88.710

9

Hutan Produksi Terbatas 10

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi

Luas (ha)

PENETAPAN

105.867

186.962

255.814

173.456

206.016

223.369

12.775

283.260

12

Luas Total (ha)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

129

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Bangka Belitung

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aceh

PROVINSI

2.

1.

NO

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TAHAPAN

SK. 797/MenhutVII/2009

SK. 91/MenhutVII/2010

SK. 77/MenhutVII/2010

SK.798/MenhutVII/2009

SK. 102/MenhutII/2010

SK.932/MenhutII/2014

NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)

7 Desember 2009

19 Pebruari 2010

10 Pebruari 2010

7 Desember 2009

5 Maret 2010

31 Desember 2014

TANGGAL

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462.734,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Luas (Ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unit

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

9

0

0

0

0

0

0

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.503.320,00

0

0

0

0

0

0

0

3.634.974,00

0

0

1.681.204,00

Luas (Ha)

2008

Tabel 3.3.2: Perkembangan Penetapan Wilayah KPH (KPHP dan KPHL)

Unit

13

13

13

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

11

9

0

0

35

0

0

0

Luas (Ha)

2009

0

0

0

641.801,00

628.165,00

p

0

0

0

1.444.198,00

0

0

0

0

0

0

1.679.564,00

1.681.204,00

0

0

3.202.990,00

Unit

2010

7

7

17

17

0

0

6

0

0

30

33

33

0

0

0

Luas (Ha)

TAHUN

0

0

0

472.664,00

481.195,00

1.458.934,00

1.461.000,00

0

0

259.617,00

0

0

3.661.304,87

3.196.381,00

3.204.780,00

Unit

2011

0

0

0

0

0

0

Luas (Ha) Unit

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

Luas (Ha) Unit

0

0

0

0

0

0

2013 Luas (Ha)

Luas (Ha) 2.521.333

Unit 6

2014

130

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sumatera Selatan

Lampung

DI. Yogyakarta

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PROVINSI

9.

NO

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Penetapan

4.

4.

Usulan Penetapan

3.

Usulan Penetapan

Arahan Pencadangan

2.

Arahan Pencadangan

Rancang Bangun*)

1.

3.

Penetapan

4.

2.

Usulan Penetapan

3.

Rancang Bangun

Arahan Pencadangan

2.

Penetapan

Rancang Bangun

1.

1.

Penetapan

4.

4.

Usulan Penetapan

3.

Usulan Penetapan

Arahan Pencadangan

2.

3.

Rancang Bangun*)

1.

Rancang Bangun*)

Penetapan

4.

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

3.

1.

Arahan Pencadangan

2.

2.

Rancang Bangun*)

1.

TAHAPAN

SK.02/MenhutII/2012

SK. 67/MenhutII/2010

SK. 591/MenhutII/2010

SK. 337/MenhutVII/2009

SK. 800/MenhutII/2009

SK. 439/MenhutII/2007

SK. 68/MenhutII/2010

SK.76/MenhutII/2010

NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)

9 Januari 2012

28 Januari 2010

19 Oktober 2010

15 Juni 2009

7 Desember 2009

13 Desember 2007

28 Januari 2010

10 Pebruari 2010

TANGGAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

3

1

1

0

0

12

0

0

0

Unit

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

908.834,00

0

0

106.427,00

16.358,60

16.358,60

0

0

501.549,00

Luas (Ha)

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.966.136,00

0

0

0

0

0

903.816,30

Luas (Ha)

2008 Unit

0

0

0

0

0

33

0

0

17

17

23

4

4

0

16

0

0

20

Luas (Ha)

2009

0

0

0

0

0

6.966.136,00

0

0

1.240.787,00

1.240.787,00

889.210,00

105.765,92

110.309,62

0

542.704,80

0

0

2.601.689,00

Unit

2010

0

0

0

31

34

22

17

16

24

24

Luas (Ha)

TAHUN

0

0

0

8.535.128,10

6.973.613,00

1.247.962,00

1.240.787,00

518.913,00

2.558.407,00

2.433.934,00

Unit

2011

34

Luas (Ha)

8.510.524

Unit

2012 Unit

2013

33 8.510.524

Luas (Ha)

Luas (Ha) Unit

Luas (Ha)

2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

131

Kalimantan Selatan

Gorontalo

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kalimantan Timur

17.

18.

PROVINSI

NO

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Usulan Penetapan

3.

Penetapan

Arahan Pencadangan

2.

4.

Rancang Bangun

1.

TAHAPAN

SK. 799/MenhutII/2009

Sk. 338/MenhutVII/2009

SK.88/MenhutII/2011

Sk. 79/MenhutII/2010

SK. 796/MenhutII/2009

SK. 65/MenhutII/2010

SK. 78/MenhutII/2010

SK.674/MenhutII/2011

NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)

7 Desember 2009

15 Juni 2009

09 Maret 2011

10 Pebruari 2010

7 Desember 2009

28 Januari 2010

10 Februari 2010

01 Desember 2011

TANGGAL

0

0

11

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

Unit

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862.491,00

0

0

2.083.166,00

0

0

0

0

0

0

0

0

974.232,00

0

0

620.082,00

Luas (Ha)

0

11

0

25

0

0

22

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861.745,00

0

2.137.155,03

0

0

1.835.163,00

0

0

3.549.606,00

Luas (Ha)

2008

*))

Unit

13

25

0

0

0

0

9

9

0

7

0

0

10

0

0

0

0

Luas (Ha)

2009

0

0

0

0

1.099.827,00

2.056.922,00

0

0

0

0

429.988,00

0

583.290,21

0

0

1.390.224,00

Unit

2010

0

10

21

21

7

10

10

34

0

0

33

Luas (Ha) Unit

2011

0

2.068.188,80

3.199.086,00

3.218.226,00

581.500,00

1.403.761,00

1.315.485,29

12.567.139,00

0

0

12.486.355,00

TAHUN

10

34

36

Luas (Ha)

1.814.490

12.567.139,00

12.606.634

Unit

2012 Luas (Ha) Unit

2013 Luas (Ha) Unit

Luas (Ha)

2014

132

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

26.

27

28

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

Rancang Bangun*)

Arahan Pencadangan

Usulan Penetapan

Penetapan

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TAHAPAN

SK. 744/MenhutII/2009

SK. 481/MenhutII/2009

SK. 73/MenhutII/2010

SK. 66/MenhutII/2010

19 Oktober 2009

18 Agustus 2009

8 Pebruari 2010

28 Januari 2010

TANGGAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Unit

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.246.425,00

Luas (Ha)

0

0

21

0

0

56

0

0

0

0

0

Unit

0

0

0

0

0

0

0

5.388.407,00

0

0

18.180.146,00

Luas (Ha)

2008 Unit

21

21

56

56

0

0

16

0

Luas (Ha)

2009

0

5.404.745,00

5.404.745,00

18.180.201,00

18.239.238,00

0

0

1.730.281,00

Unit

2010

16

22

Luas (Ha)

TAHUN

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH

Ket : 0 : Belum ada Proses *) :Rancang bangun dilaksanakan sebelum tahun 2007 *)) : Ada koreksi data

Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Data S/D 31 Desember 2014

Maluku

PROVINSI

25

NO

NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)

1.768.424,00

2.207.864,00

Unit

2011 Luas (Ha) Unit

2012 Luas (Ha) Unit

2013 Luas (Ha) Unit

Luas (Ha)

2014

Tabel 3.3.3. NO

Penetapan Wilayah KPH Konservasi sampai dengan Tahun 2014 KPHK

PROVINSI

PENETAPAN KPHK Surat Keputusan

Tanggal

Luas (ha)

1

Taman Nasional Batang Gadis

Sumatera Utara

SK.786/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

72.150,00

2

Taman Nasional Siberut

Sumatera Barat

SK.787/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

190.500,00

3

Taman Nasional Sembilang

Sumatera Selatan

SK. 748/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

202.896,31

4

Taman Nasional Tesso Nilo

Riau

SK.788/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

38.576,00

5

Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Riau

SK.789/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

144.223,00

6

Taman Nasional Berbak

Jambi

SK. 774/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

62.700,00

7

Taman Nasional Bukit Duabelas

Jambi

SK. 720/Menhut -II/2010

29 Desember 2010

60.500,00

8

Taman Nasional Way Kambas

Lampung

SK. 712/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

130.000,00

9

Taman Nasional Ujung Kulon

Banten

SK. 775/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

122.956,00

10

Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Banten dan Jawa Barat

SK. 776/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

113.357,00

11

Taman Nasional Gunung Ciremai

Jawa Barat

SK.790/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

15.500,00

12

Taman Nasional Gunung Merapi

DIY dan Jawa Tengah

SK. 713/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

6.410,00

13

Taman Nasional Karimun Jawa

Jawa Tengah

SK. 749/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

111.625,00

14

Taman Nasional Gunung Merbabu

Jawa Tengah

SK. 751/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

5.725,00

15

Taman Nasional Meru Betiri

Jawa Timur

SK. 779/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

58.000,00

16

Taman Nasional Alas Purwo

Jawa Timur

SK. 801/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

43.420,00

17

Taman Nasional Baluran

Jawa Timur

SK. 718/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

25.000,00

18

Taman Nasional Bali Barat

Bali

SK. 780/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

19.002,89

19

Taman Nasional Gunung Rinjani

Nusa Tenggara Barat

SK. 781/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

41.330,00

20

Taman Nasional Laiwangi Wanggameti

Nusa Tenggara Timur

SK. 714/Menhut II/2010

29 Desember 2010

47.014,00

21

Taman Nasional Manupeu Tanah Daru

Nusa Tenggara Timur

SK. 719/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

87.984,00

22

Taman Nasional Komodo

Nusa Tenggara Timur

SK. 753/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

173.000,00

23

Taman Nasional Danau Kelimutu

Nusa Tenggara Timur

SK. 754/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

5.356,50

24

Taman Nasional Danau Sentarum

Kalimantan Barat

SK. 715/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

132.000,00

25

Taman Nasional Gunung Palung

Kalimantan Barat

SK. 721/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

90.000,00

26

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

SK. 750/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

181.090,00

27

Taman Nasional Kutai

Kalimantan Timur

SK. 778/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

198.629,00

28

Taman Nasional Kayan Mentarang

Kalimantan Timur

SK. 752./Menhut-II/2011

30 Desember 2011

29

Taman Nasional Tanjung Putting

Kalimantan Tengah

SK. 777/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

415.040,00

30

Taman Nasional Sebangau

Kalimantan Tengah

SK.791/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

568.700,00

31

Taman Nasional Bunaken

Sulawesi Utara

SK. 782/Menhut-II/2009

7 Desember 2009

89.065,00

32

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Sulawesi Utara dan Gorontalo

SK. 716/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

287.115,00

33

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Sulawesi Tenggara

SK. 755/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

105.194,00

1.360.500,00

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

133

NO

KPHK

PROVINSI

PENETAPAN KPHK Surat Keputusan

Tanggal

Luas (ha)

34

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Sulawesi Selatan

SK. 717/Menhut-II/2010

29 Desember 2010

43.750,00

35

Taman Nasional Manusela

Maluku

SK. 756/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

189.000,00

36

Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Maluku Utara

SK.757/Menhut-II/2011

30 Desember 2011

167.300,00

37

Taman Nasional Lorentz

Papua

SK.792/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

2.354.644,00

38

Taman Nasional Wasur

Papua

SK.793/Menhut-II/2012

27 Desember 2012

413.810,00

39

Rawa Singkil

Aceh

SK.980/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

102.500

40

Kerumutan

Riau

SK.981/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

120.000

41

Arau Hilir

Padang

SK.982/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

105.375

42

Danku Bentayan

Sumatera Selatan

SK.983/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

89.574

43

Guntur-Papandayan

Jawa Barat

SK.984/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

15.318

44

Tambora

Nusa Tenggara Barat

SK.985/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

78.116

45

Ruteng

Nusa Tenggara Timur

SK.986/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

32.248

46

Gunung Melintang

Kalimantan Barat

SK.987/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

25.125

47

Morowali

Sulawesi Tengah

SK.988/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

209.400

48

Towuti

Sulawesi Tengah

SK.989/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

209.400

49

Nantu

Gorontalo

SK.990/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

31.215

50

Jayawijaya

Papua

SK.991/Menhut-II/2013

27 Desember 2013

800.000

Luas Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

134

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

10.191.333,70

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

135

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROVINSI

1

NO

Tabel 3.3.4.

Musi Rawas

Kota: Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok; Kab: Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar

Solok

Lima Puluh Kota

Sijunjung

Dharmasraya

Pesisir Selatan

Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Toba Samosir

Toba Samosir

Mandailing Natal

Lintas Kabupaten

KABUPATEN/KOTA

Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh

PERIHAL

PENETAPAN

KPHP Model Lakitan

KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

KPHL Model Solok

KPHL Model Lima Puluh Kota

KPHL Model Sijunjung

KPHP Model Dharmasraya Unit VIII

KPHP Model Pesisir Selatan Unit IX

KPHL Unit XXII

KPHL Model Toba Samosir

Peraturan Bupati Musi Rawas No. 27 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No.22 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Sumatera barat No.24 Tahun 2014

Peraturan Bupati Solok 56 Tahun 2011

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2011

Peraturan Bupati Sijunjung No. 18 Tahun 2011

Peraturan Bupati Dharmasraya No.29 Tahun 2013

Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.95 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 40 Tahun 2014

Peraturan Bupati Toba Samosir No.27 Tahun 2013

21 Desember 2011

12 April 2013

Tanggal

01 Agustus 2013

05 Juli 2013

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Unit Pelaksana Teknis

Susunan dan Tata Kerja UPT KPHL Model pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota

04 Oktober 2010

25 Februari 2014

02 Desember 2011

18 Oktober 2011

Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHL Model Kab. Sijunjung 08 Agustus 2011

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Dharmasraya

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP Model) Pada Dinas Kehutanan Energi dan Energi Sumber Daya Mineral

27 November 2014

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 01 Agustus 2013 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir

KPHP Model Mandailing Peraturan Bupati Mandailing Natal Pembentukan UPT KPHP pada Dinas Kehutanan dan Natal No 81 Tahun 2011 Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal

KPHL Model Aceh

KPH MODEL

Penetapan Kelembagaan KPH Model sampai dengan Tahun 2014

136

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Kepulauan Riau

Riau

Riau

Riau

13

14

15

16

17

18

19

20

PROVINSI

12

NO

Kab: Siak, Kampar danKota Pekanbaru

Pelalawan, Siak

Kepulauan Meranti

Kep.Karimun

Banyuasin

Ogan Komering Ulu , Muara Enim , Lahat

Musi Banyuasin

Musi Banyuasin

Musi Rawas

KABUPATEN/KOTA

KPHP Minas - Tahura

KPHP Model Tasik Besar Serkap

KPHP Model Tebing Tinggi

KPHL Model Karimun

KPHL Model Banyuasin

KPHP Model Benakat

KPHP Model Meranti

KPHP Model Lalan

KPHP Model Rawas

KPH MODEL

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

PERIHAL

Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Riau No 47 Tahun 2011

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2011

Keputusan Bupati Karimun No.97 Tahun 2012

Peraturan Bupati Banyuasin No.420 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.16 Tahun 2013

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP Model Tebing Tinggi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun Tahun 2012

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 Produksi Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 Produksi Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Bupati Musi Rawas No. 27 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No.22 Tahun 2014

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

PENETAPAN

17 Januari 2014

31 Oktober 2011

08 Agustus 2011

28 Maret 2012

24 April 2013

30 Desember 2013

19 Desember 2011

19 Desember 2011

04 Oktober 2010

Tanggal

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

137

Kepulauan Bangka Belitung Timur Belitung

Kepulauan Bangka Bangka Belitung

Bengkulu

Bengkulu

24

25

26

27

Bengkulu Utara

Muko-Muko

Kepulauan Bangka Bangka Barat Belitung

23

Kampar

KABUPATEN/KOTA

Kepulauan Bangka Bangka Tengah Belitung

Riau

PROVINSI

22

21

NO

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Model Bengkulu Utara

KPHP Model MukoMuko

KPHP Model SigambirKotawringin

KPHP Model Gunung Duren

KPHP Model Rambat Menduyung

KPHP Model Sungai Sembulan

Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar No. 24a Tahun 2012

Peraturan Bupati Bengkulu Utara No.20 Tahun 2013

Peraturan Bupati Muko Muko No 02 2012

Peraturan Bupati Bangka No.19 Tahun 2012

Peraturan Bupati Belitung Timur No.22 Tahun 2012

Peraturan Bupati Bangka Barat No.19 Tahun 2012

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja KPH Model Kabupaten Muko Muko

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada struktur organisasi lembaga teknis daerah

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah

Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar No. 35 Tahun 2010

Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 10 Tahun 2011

Perubahan Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

PERIHAL

Peraturan Bupati Kampar No. 27 Tahun 2010

KPHL Model Kampar Kiri Peraturan Bupati Kampar No.08 Tahun 2009

KPH MODEL

PENETAPAN

08 Agustus 2013

05 Januari 2012

20 Nopember 2012

30 Juli 2012

05 Juli 2012

14 Februari 2011

13 Juli 2012

7 Oktober 2010

7 Juni 2010

24 Febuari 2009

Tanggal

138

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Bengkulu

Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

PROVINSI

28

NO

Way Kanan

Tanggamus

Lampung Selatan

Tulang Bawang dan Way Kanan

Lampung Selatan dan Lampung Timur

Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat

Lampung Tengah

Kerinci

Sarolangun

Merangin

Tanjung Jabung Barat

Rejang Lebong

KABUPATEN/KOTA

KPHP Model Bukit Punggur

KPHL Model Kota Agung Utara (Unit X)

KPHL Model Rajabasa

KPHP Model Muara Dua

KPHP Model Gedong Wani (Unit XVI)

KPHL Model Batu Tegi

KPHP Model Reg. 47 Way Terusan

KPHP Model Kerinci

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong

PERIHAL

8 Oktober 2010

1 November 2013

Tanggal

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci

Peraturan Bupati Way Kanan No.12 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupa tentanggamus No 21 Tahun 2011

Peraturan Bupati Lampung Selatan No 26 Tahun 2011

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur (unitIII) pada Dinas Kabupaten Way Kanan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupa tentanggamus

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPHL Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Gubernur Lampung No. Perbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 27 Tahun 2010 Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung No. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas 27 Tahun 2010 Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung No. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas 27 Tahun 2010 Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Bupati Lampung Tengah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP No. 10 Tahun 2008 Register 47 Way Terusan Kab. Lampung Tengah

Peraturan Bupati Kerinci No.14 Tahun 2013

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun

06 Maret 2013

30 Desember 2011

15 September 2011

06 Agustus 2010

06 Agustus 2010

06 Agustus 2010

18 Maret 2008

17 Juni 2013

10 April 2012

Peraturan Bupati Merangin No 33 Tugas dan Fungsi UPT Dinas KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu 30 Desember 2011 Tahun 2011 Landai

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No 18 Tahun 2010

Peraturan Bupati Rejang Lebong No.27 Tahun 2013

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Model Limau (Unit Peraturan Bupati No 15 Tahun VII) 2012

KPHP Model Merangin

KPHL Model Sungai Beram Hitam

KPHL Model Rejang Lebong

KPH MODEL

PENETAPAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

139

Lampung

D.I Yogyakarta

Bali

Bali

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Lampung

PROVINSI

41

40

NO

Bima, Kota Bima

Lombok Timur

Sumbawa

Batu Lanteh

Lombok Barat, Lombok Utara

Buleleng, Karang Asem, Bangli dan Klungkung

Buleleng, Bangli, Tabanan dan Badung

Jembrana, Buleleng, Tabanan

Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul

Mesuji

Pesawaran

KABUPATEN/KOTA PERIHAL

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 2 Tahun 2008

KPHP Model Maria

KPHL Model Rinjani Timur (Unit IV)

KPHL Model Ampang

KPHP Model Batu Lanteh

KPHL Model Rinjani Barat

KPHL Model Bali Timur (Unit III)

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB

Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014

Peraturan Bupati Lombok Timur No.13 Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB

UPT Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan 1 Tahun 2008 Perkebunan Kabupaten Sumbawa

Perda Kab.Sumbawa No.11 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan 2013 Produksi batulanteh Kab.Sumbawa

Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 2 Tahun 2008

KPHL Model Bali Tengah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Unit II) 2 Tahun 2008

KPHL Model Bali Barat

Organisasi dan tata kerja UPTD dan UPT Lembaga Teknis Daerah Provinsi DIY

Peraturan Gubernur DIY No 36 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V/Register 45 Sungai Buaya Mesuji (UPTD KPHP V Sungai Buaya) Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji No. 16 Tahun 2012

Peraturan Bupati Pesawaran No.10 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tahun 2013 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran Kabupaten Pesawaran

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Model Yogyakarta Peraturan Gubernur DIY No. 50 Tahun 2008

KPHP Model Sungai Buaya

KPHP Model Pesawaran

KPH MODEL

PENETAPAN

17 Desember 2014

05 Maret 2012

21 Januari 2008

15 Juli 2013

17 Desember 2014

10 Juli 2008

10 Juli 2008

10 Juli 2008

04 Desember 2008

04 September 2012

27 Mei 2013

Tanggal

140

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

PROVINSI

51

NO

Kota Tarakan

Ketapang

Kapuas Hulu

Sintang

Manggarai Barat

Alor

Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara

Rote Ndao

Lombok Tengah

Sumbawa Barat

Bima, Dompu

KABUPATEN/KOTA

KPHL Model Tarakan

KPHP Model Kendawangan

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura Dinas Kehutaban dan Perkebunan Kab.Lombok Tenggah

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Dinas Kehutanan dan Pertanian Kab.Sumbawa Barat

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB

PERIHAL

Peraturan Bupati Sintang No. 62 Tahun 2010

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Prov NTT No.2 Tahun 2012

Menunjuk Unit Pelaksana Pengamanan dan Rehabilitasi Hutan (UPPRH) Kendawangan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model yang Pembinaan dan Pendanaannya oleh Kementerian Kehutanan

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Walikota Tarakan No. 67 Tupoksi serta Tata Kerja Organisasi UPT KPHL di Tahun 2009 Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan

Surat Penunjukan Bupati Kendawangan No.522/2722/ dkn/2012

30 Oktober 2013

15 Februari 2013

09 Agustus 2012

16 Oktober 2012

18 Oktober 2013

23 Juli 2012

17 Desember 2014

Tanggal

09 Desember 2009

20 November 2012

16 November 2011

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan 23 Desember 2010 Hutan Produksi Sungai Merakai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Manggarai Barat

Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Alor Pantar

Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Prov NTT

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Ndao Nomor 9 Tahun 2012 HutanProduksi Model Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao

Peraturan Bupati Lombok Tengah No.37 Tahun 2013

Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.20 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHL Model Kapuas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Hulu (Unit XVIII dan XIX) No.35 Tahun 2011

KPHP Model Sintang

KPHP Model Manggarai Barat

KPHP Model Alor Pantar

KPHL Model Mutis Timau

KPHP Model Rote Ndao

KPHL Model Tastura

KPHP Model Sejorong

KPHP Model Tambora Utara

KPH MODEL

PENETAPAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

141

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Kalimantan Timur

62

63

PROVINSI

NO

Kapuas

Tabalong

Hulu Sungai Selatan

Kota Baru

Tanah Laut

Banjar

Paser

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Model Malinau

KPHP Model Kayan Bulungan

KPHL Model Kapuas

KPHP Model Tabalong

KPHL Model Hulu Sungai Selatan

KPHP Model Pulau Laut dan Sebuku (Unit III)

KPHP Model Tanah Laut

KPHP Model Banjar

KPHP Model Kendilo

Peraturan Bupati Kapuas No.197 Tahun 2011

Peraturan Bupati Tabalong No.36 Tahun 2012

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 33 Tahun 2012

Peraturan Bupati Kota Baru No.37 Tahun 2012

Tanggal

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPH Kab. Banjar

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHP pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP dan UPT KPHL Kabupaten Kotabaru

06 Desember 2011

17 Desember 2012

24 Desember 2012

03 Februari 2012

01 Desember 2011

01 Juli 2009

07 Januari 2013

30 Desember 2013

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 29 Desember 2011 Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

PERIHAL

Peraturan Bupati Tanah Laut No.48 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut No.9 Tahun Tahun 2011 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Tanah Laut

Peraturan Bupati Banjar No. 13 Tahun 2009

Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.77 Tahun 2013

Peraturan Bupati Malinau No.199 Tahun 2013

Peraturan Bupati Bulungan No.27 Tahun 2009

KPHP Model Berau Barat Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2011

KPH MODEL

Kutai Kartanegara, Kutai Barat, KPHP Model Meratus Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan

Malinau

Bulungan

Berau

KABUPATEN/KOTA

PENETAPAN

142

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Sulawesi Utara

Gorontalo

Gorontalo

Gorontalo

74

75

76

77

78

79

80

81

82

PROVINSI

73

NO

Gorontalo Utara

Boalemo

Pohuwato

Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan

Barito Selatan

Gunung Mas

Murung Raya

Kotawaringin Barat

Lamandau

Seruyan

KABUPATEN/KOTA

KPHP Model Gorontalo Utara

KPHP Model Boalemo (Unit V)

KPHL Model Unit III Pohuwato

KPHP Model Poigar

KPHP Model Gerbang Barito

KPHP Model Gunung Mas

KPHP Model Murung Raya

KPHP Model Kotawaringin Barat

KPHP Model Lamandau (Unit XXXIII)

KPHP Model Seruyan (Unit XXI)

KPH MODEL

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Seruyan di Kabupaten Seruyan

PERIHAL

Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas

Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kotawaringin Barat Pada Dinas Kehutanan

Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.6 Tahun 2012

Peraturan Bupati Boalemo No. 12 Tahun 2011

Peraturan Bupati Pohuwato No. 9 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2011

08 April 2008

16 Maret 2011

04 Maret 2013

26 Nopember 2012

02 Januari 2013

24 Mei 2013

02 Januari 2012

04 Februari 2012

Tanggal

Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis 23 Juli 2012 Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP) Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

Pembentukan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan 12 Mei 2011 Hutan Produksi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kab. Boalemo.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pohuwato No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato

Perubahan Peraturan Gubernur No 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Dinas pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Selatan No.24 Tahun 2013 Kehutanan dan Perkembunan Kabupaten Barito Selatan

Peraturan Bupati Gunung Mas No.17 Tahun 2012

Peraturan Bupati Murung Raya No.7 Tahun 2013

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2013

Peraturan Bupati Lamandau No.10 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tahun 2012 (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Daerah Kabupaten Lamandau

Peraturan Bupati Seruyan No 26 Tahun 2012

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

PENETAPAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

143

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

85

86

87

88

89

90

91

Gorontalo

PROVINSI

84

83

NO

Polewali Mandar

Tojo Una-Una

Banggai, Tojo Una-Una, Morowali

Buol

Banggai

Parigi Moutong , Sigi, Donggala , Kota Palu

Donggala, Parigi Moutong

Poso

Gorontalo

KABUPATEN/KOTA

KPHL Model Mapilli

KPHP Sivia Patuju/ Tojo Una-Una (Unit XVII)

KPHP Model Toili Baturube

KPHP Model Pogogul

KPHP Model Balantak

KPHP Model Dolago Tanggunung

KPHP Model Dampelas Tinombo

KPHP Model Rano Patanu (Unit XI)

KPHP Model Gorontalo

KPH MODEL

Penunjukan dan Penetapan Struktural Kepala dan Staf Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL) Balantak Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah

Organisasi dan Tata Kerja KPHP Model Sintuwu Maroso Kabupaten Poso

Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo

PERIHAL

Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 91 Tahun 2010

Peraturan Bupati Tojo Una-Una No.21 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.45 Tahun 2012

Peraturan Bupati Buol No.04/ Dishut Tahun 2013

Pembentukan Organisasi/Kelembagaan dan Penunjukan Personil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapili

Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan pemerintahan daerah Sulawesi Tengah

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit 1 Pogogul pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buol

Keputusan Bupati Buol No.800/10- Penunjukan dan Penetapan Pejabat Struktural Kepala 71/Dishut dan Staf Pengelolah UPTD KPHP Unit I Pogugol Dinas Kehutanan Kabupaten Buol

Keputusan Bupati Banggai No 821.2/698/Dishut

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.45 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012

Peraturan Bupati Poso No.54 Tahun 2011

Peraturan Bupati Gorontalo No.17 Tahun 2013

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

PENETAPAN

10 Maret 2010

27 Nopember 2012

07 Maret 2013

30 April 2013

27 November 2012

27 Nopember 2012

03 Desember 2011

27 Maret 2013

Tanggal

144

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara Buton

Sulawesi Tenggara Konawe Selatan, Kota Kendari

94

95

96

97

98

99

Mamuju, Mamuju Tengah

Majene

Mamuju, Mamasa

Mamasa

Mamasa

Sulawesi Barat

93

Mamuju Utara

KABUPATEN/KOTA

Sulawesi Barat

PROVINSI

92

NO

KPHP Model Unit XXIV Gularaya

KPHP Model Unit III Lakompa

KPHP Model BudongBudong

KPHL Model Malunda

KPHL Model Ganda Dewata (Unit XII)

KPHP Model Mamasa Barat

KPHL Model Mamasa Tengah

KPHL Model Unit II Lariang

KPH MODEL

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan

Keputusan Bupati Mamasa No, 522.7/Kpts-126/X/2010

Peraturan Gubernur Sultra No.42 Tahun 2011

Perda Kab. Buton No.27 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Sulawesi barat No.07 Tahun 2013

Peraturan Bupati Majene No.1 Tahun 2012

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP Gularaya (Unit XXIV) Kab Konawe Selatan dan Kota Kendari

Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.7 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ganda Dewata pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan

Keputusan Bupati Mamasa No, 522.7/Kpts-126/X/2010 Peraturan Bupati Mamasa No.8 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.27 Tahun 2011

Tanggal

27 Oktober 2011

04 April 2013

25 Januari 2012

30 Desember 2011

7 Oktober 2010

05 Oktober 2010

7 Oktober 2010

05 Oktober 2010

Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPH pada Dinas Kehutanan 03 Januari 2011 Kabupaten Mamuju Utara dan tentang Personel UPTD Lariang Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara

PERIHAL

Peraturan Bupati Mamasa No.8 Tahun 2010

Keputusan Bupati Mamuju Utara No 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Mamuju Utara No. 015 Tahun 2011

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

PENETAPAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

145

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

KPHP Model Konawe

KPHL Model Larona Malili

102 Sulawesi Tenggara Konawe

Luwu Timur

Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa,Jeneponto, Takalar

Wajo

Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan

Halmahera Selatan

Maluku Tengah

Buru

Seram Timur

103 Sulawesi Selatan

104 Sulawesi Selatan

105 Sulawesi Selatan

106 Maluku Utara

107 Maluku Utara

108 Maluku

109 Maluku

110 Maluku

KPHP Model Wae Bubi

KPHP Model Wae Apu

KPHP Model Wae Sapalewa

KPHP Model Bacan

KPHP Model Gunung Sinopa

KPHP Model Awota

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur No.06 Tahun 2013

Peraturan Bupati Buru No.37 Tahun 2012

Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 03 Tahun 2012

Peraturan Bupati Halmahera Selatan No.11 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Maluku Utara No.7 Tahun 2011

Peraturan Bupati Wajo No.21 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati Wajo No.14 Tahun 2014

12 September 2012

Tanggal

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Unit XXII Laiwoi Kab. Konawe

15 Nopember 2011

22 April 2014

29 Juni 2012

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Seram Bagian Timur

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru

10 April 2013

07 Desember 2012

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP 19 Januari 2012 Model Wae Sapalewa pada Dishutbun Kab. Maluku Tengah

Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Gunung Sinopa pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

31 Desember 2011

13 Februari 2013

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok 26 Juli 2013 dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Buton Utara

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit X Tina Orima Kab. Bombana

PERIHAL

Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupaten Luwu Timur No.38 Tahun 2011

Peraturan Bupati Konawe No.6 Tahun 2013

Peraturan Bupati Buton Utara No.22 Tahun 2013

Peraturan Bupati Bombana No.17 Tahun 2012

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Model Jeneberang Peraturan Gubernur Sulawesi (Unit IX) Selatan No.29 Tahun 2012

KPHP Model Peropa’ea Gantara

KPHP Model Bombana (Unit X)

KPH MODEL

101 Sulawesi Tenggara Buton Utara

100 Sulawesi Tenggara Bombana

NO

PENETAPAN

146

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kota Sorong

Sorong

Kepulauan Yapen

Biak Numfor

Keerom

Waropen

Sarmi, Jayapura

113 Papua Barat

114 Papua Barat

115 Papua

116 Papua

117 Papua

118 Papua

119 Papua

Keputusan Bupati Kabupaten Waropen No.7 Tahun 2012

Peraturan Bupati Keerom No. 10 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2011

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No. 16 Tahun 2010

Peraturan Bupati Sorong Nomor 237 Tahun 2010

Peraturan Walikota Sorong No.11 Tahun 2013

Peraturan Bupati Sorong Selatan No.07 Tahun 2013

Ada

NOMOR SK/PERATURAN DAERAH/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA

KPHP Memberamo (Unit Peraturan Gubernur Papua No.19 XXI) Tahun 2014

KPHP Model Waropen

KPHP Model Keerom

KPHL Model Biak Numfor

KPHP Model Yapen

KPHP Model Sorong

KPHP Model Remu

KPHP Model Sorong Selatan

KPHP Wae Tina (Unit III)

KPH MODEL

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Sorong Selatan

112 Papua Barat

KABUPATEN/KOTA

Buru, Buru Selatan

PROVINSI

111 Maluku

NO

29 Maret 2012

26 Nopember 2012

14 Desember 2011

01 Nopember 2010

08 Nopember 2010

19 Juni 2013

20 Mei 2013

Tanggal

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas- 12 September 2014 Dinas Daerah Provinsi papua

Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Model Waropen Kabupaten Waropen Provinsi Papua

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPHP) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupaten Biak Numfor

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Model Yapen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Sorong

Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong

Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) Model Unit V pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan

PERIHAL

PENETAPAN

2

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

8

9

0

0

0

0

0

17 Sulawesi Utara

18 Gorontalo

0

0

223.660.500

24.528.000

0

0

0

0

0

0

6.568.277.555

0

2.038.559.298

14.834.880

0

685.880.640

0

0

0

250.056.724.301

110.058.569.868

20.148.196.728

4.753.463.369

25.490.640

10.689.635.246

17.425.432.606

3.967.750.491

611.929.663

589.331.500

0

1.805.871.988

493.296.000

5

TAMBANG

0

0

114.585.000

0

0

31.147.139

256.748.970

0

370.953.000

25.410.000

0

0

71.778.000

92.229.250

0

0

0

9.804.400

187.299.000

28.196.757

4.269.150

1.020.769.160

0

0

47.603.485

356.587.073

6

NON TAMBANG

0

0

0

9.285.149.353

0

4.602.984.910

361.387.050

258.216.000

1.640.376.000

0

0

0

221.175.300.327

128.255.565.280

38.397.491.481

7.304.087.075

11.892.000

11.359.677.360

34.031.653.450

5.024.365.769

282.696.256

1.349.213.948

0

3.042.769.963

2.188.121.554

126.657.500

7

TAMBANG

Tahun 2011

0

314.372.891

114.585.000

0

0

18.191.700

282.542.850

0

117.479.400

12.705.000

0

0

71.778.000

0

51.160.000

3.058.676

0

9.804.400

1.885.586.273

52.387.200

53.959.371

989.791.038

0

0

52.889.632

229.080.139

8

NON TAMBANG

0

176.473.009

114.585.000

0

0

44.021.034

294.782.983

0

545.514.423

338.193.557

0

0

159.810.075

0

49.160.000

11.413.617

0

6.804.000

4.149.660.380

0

23.638.500

1.145.275.114

0

648.048.000

100.057.135

395.824.316

18.765.768

10

NON TAMBANG

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

0

1.606.577.575

121.289.000

0

8.063.661

28.882.383

306.056.400

0

180.844.171

395.464.800

0

0

71.778.000

1.594.321

120.848.000

5.720.700

102.755.621

20.120.497

1.927.216.366

6.975.882

309.171.600

1.244.431.601

0

648.048.000

49.038.000

1.052.418.018

12

NON TAMBANG

0

0

66.846.276.161

1.045.810.560

33.312.989.138

1.794.081.614

716.160.442

15.120.191.666

0

3.851.102.199

3.168.686.552

1.269.731.892.144

618.061.916.021

218.748.143.518

45.481.862.694

160.064.177

74.900.285.876

124.259.968.207

17.910.107.557

3.329.156.959

9.580.373.544

996.714.615

11.657.782.820

3.680.927.920

387.161.120

107.647.318

13

TAMBANG

Tahun 2014

2.321.083.975

489.572.000

0

8.063.661

198.523.256

1.412.433.184

0

1.328.973.694

771.773.357

0

0

375.144.075

93.823.571

221.168.000

20.192.993

102.755.621

63.130.109

8.486.077.601

87.559.839

416.123.985

5.286.717.752

0

1.296.096.000

300.685.829

2.089.301.910

18.765.768

14

NON TAMBANG

2.321.083.975

489.572.000

66.846.276.161

1.053.874.221

33.511.512.394

3.206.514.798

716.160.442

16.449.165.360

771.773.357

3.851.102.199

3.168.686.552

1.270.107.036.219

618.155.739.592

218.969.311.518

45.502.055.687

262.819.798

74.963.415.985

132.746.045.808

17.997.667.396

3.745.280.944

14.867.091.296

996.714.615

12.953.878.820

3.981.613.749

2.476.463.030

126.413.086

15

Total (Rp.)

s/d tahun 2014

872.702.416.076 8.207.294.596 2.524.849.302.822 25.387.966.180 2.550.237.269.002

0

0

27.558.871.094

528.082.560

16.430.949.784

967.433.382

0

9.322.148.134

0

2.442.048.759

3.168.686.552

417.011.700.857

190.454.411.246

92.010.733.381

16.864.212.764

72.057.844

30.753.222.219

52.201.237.739

2.162.037.377

1.098.523.433

4.440.913.081

537.804.254

3.945.943.975

497.367.823

126.382.500

107.647.318

11

TAMBANG

Tahun 2013

579.738.683.467 8.222.026.911

0

0

19.898.040.669

517.728.000

9.280.257.783

450.426.302

457.944.442

3.014.833.007

0

1.409.053.440

0

325.049.203.830

114.132.165.105

54.317.563.694

14.234.873.725

50.623.693

12.206.962.551

16.328.754.667

931.335.940

923.448.207

2.769.049.994

458.910.361

2.863.196.894

310.190.043

134.121.120

9

TAMBANG

Tahun 2012

173.777.353.230 2.081.892.719 429.933.244.773 2.617.380.384 468.697.605.276 4.259.371.570

26 Papua

3.535.937.490

0

76.281.000

272.301.981

960.237.363

0

114.182.700

0

0

0

TOTAL

0

0

0

25 Papua Barat

24 Maluku Utara

23 Maluku

22 Sulawesi Tenggara

21 Sulawesi Selatan

20 Sulawesi Barat

456.953.885

56.438.962.829

15 Kalimantan Timur

16 Kalimantan Utara

0

0

13.874.158.234

75.161.204.522

0

2.325.225.761

0

16.596.812

0

9.890.788.500

0

25.085.364

886.450.839

0

0

51.097.577

336.315.582

13 Kalimantan Tengah

19 Sulawesi Tengah

0

55.392.364

4

NON TAMBANG

Tahun 2010

4.272.889.745

5.824.617.980

412.559.400

431.865.021

0

0

191.952.500

3

TAMBANG

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)

14 Kalimantan Selatan

12 Kalimantan Barat

11 Nusa Tenggara Timur

10 NTB

Jambi

BENGKULU

Kepulauan Riau

5

6

Riau

4

7

Sumatera Utara

Sumatera Barat

2

3

Nangro Aceh D

1

1

PROVINSI/Province

NO

Tabel 3.3.5.

4 KSDAE (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM)

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 2014 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan kosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Penyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya,pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangpenyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam,pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

d.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

e.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu,pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

h.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

151

PERLINDUNGAN HUTAN Perlindungan terhadap kawasan hutan diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan dan keanekaragaman hayatinya serta menjaga agar peranan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat terus berlangsung. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, telah dilakukan operasi Pengamanan Hutan dan upaya penegakan hukum. Pada tahun 2014 tercatat beberapa perkara tindak pidana Keamanan hutan sebagaimana tabel 4.3.1. Sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah daerah/UPT, kebakaran melanda kawasan hutan seluas ± 32,527.20 ha. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, antara lain dengan mendeteksi titik api, dimana pada tahun 2014 dideteksi sebanyak 31,266 titik panas. Sampai dengan akhir tahun 2014, tenaga pengamanan hutan terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) sebanyak 8433 orang, Penyidik PNS (PPNS) sebanyak 791 orang dan TPHL sebanyak 2188 orang. KONSERVASI KAWASAN Berdasarkan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan Suaka Alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Termasuk dalam kategori kawasan ini ialah Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa. Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat, sehingga tidak boleh ada sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saat ini terdapat 245 unit Cagar Alam Darat dengan total luas 3.957.691,66 hektar, dan 5 unit Cagar Alam perairan dengan luas sekitar 152.610 hektar; sedangkan Suaka Margasatwa darat sebanyak 71 unit dengan luas 5.024.138,29 hektar serta 4 unit Suaka Margasatwa perairan dengan luas sekitar 5.588,25 hektar. Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk ke dalam kategori kawasan ini adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Pada tahun 2012 telah ada 43 unit Taman Nasional Darat dengan luas 12.328.523,34 hektar, dan 7 unit Taman Nasional Laut dengan luas 4.043.541,30 hektar.

152

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Saat ini terdapat 101 unit Taman Wisata Alam Darat dengan total luas sekitar 257.323,85 hektar, dan 14 Taman Wisata Laut dengan total luas sekitar 491.248,00 hektar. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, dari jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Saat ini terdapat 23 unit Taman Hutan Raya dengan luas total sekitar 351.680,41 hektar. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru. Saat ini terdapat 13 unit Taman Buru dengan total luas sekitar 220.951,44 hektar. Hutan sebagai penyedia keanekaragaman hayati tertinggi tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sampai tahun 2014, lembaga konservasi sejumlah 54 unit, dan dalam pelaksanaannya dikelola bersama mitra. Sedangkan unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 681 unit.

EKSPOR SATWA DAN TUMBUHAN Pada tahun 2014, perdagangan ke luar negeri/eksport satwa dan tumbuhan liar dari alam serta hasil penangkaran seperti ikan arwana dan buaya telah menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar sekitar Rp. 8,372,397,198,- dimana kontribusi nilai ekspor dari satwa menghasilkan perkiraan devisa sebesar Rp. 4,559,034,548,- (terbesar dihasilkan dari ekspor ikan arwana yang mencapai Rp. 1,711,733,000,-). Nilai ekspor beberapa jenis tumbuhan, di antaranya anggrek, gaharu, pakis dan ramin menghasilkan perkiraan devisa sebesar 2,702,422,659 dan kontribusi dari nilai beberapa jenis tumbuhan menghasilkan perkiraan devisa sebesar $ 5,921,414,-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

153

IV.1 KAWASAN KONSERVASI Conservation Areas

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

157

2

1

Kerinci Seblat

Bukit Barisan Selatan

Bromo Tengger Semeru

Gunung Gede Pangrango

Betung Kerihun

Lore Lindu

Teluk Cenderawasih

2

3

4

5

6

7

8

Batang Gadis

Siberut

Bukit Tigapuluh

Berbak

Bukit Dua Belas

Sembilang

Way Kambas

Kepulauan Seribu

Ujung Kulon

Gunung Halimun

Karimun Jawa

Meru Betiri

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II. BALAI TAMAN NASIONAL

Gunung Leuser

1

I. BALAI BESAR TAMAN NASIONAL

TAMAN NASIONAL

NO

Tabel/Table 4.1.1

1

296

181

106

10

770

31

114

79

-

20

125

90

5

-

65

11

263

-

1.113

3

DN 4

LN

Penelitian & Pengembangan

-

21

3

1

50.756

83.008

11.100

7.261

14.287

23.931

-

-

195

24

1.400

-

-

585

2.706

17

-

-

942

6.171

-

-

7

10

-

-

5

-

1

-

-

-

11

-

21

5

DN

Rekreasi

730

210

-

23

20

9

-

-

885

252

35

-

-

176

444

-

2.152

13.572

99

1.186

6

LN

2.878

3.224

374

471

1.209

1.432

81

-

-

417

13

12

-

211

-

59.479

546.433

-

204

4.383

7

DN

-

-

-

3

11

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

614

23.712

-

-

9.777

8

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

827

-

199

20

-

-

-

-

-

204

-

-

-

130

-

8.018

1.011

9

DN 10

LN

Berkemah

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

206

61

206

3.469

806

-

3.357

24

-

52

10

-

68

-

-

-

132

-

96.378

11

DN 12

LN

Lain-Lain

-

18

-

14

-

-

-

-

-

7

-

-

1

25

-

221

-

13

6

100

57.940

87.808

11.704

11.223

15.599

25.363

153

330

114

2.094

13

77

596

3.442

17

164.988

547.445

1.444

6.617

4.695

13

DN

Jumlah Pengunjung Taman Nasional Tahun 2014/Number of National Park Visitors in 2014

2.152

13.611

102

1.206

741

210

-

30

30

16

-

5

886

287

35

835

23.713

200

450

9.898

14

LN

JUMLAH

60.092

101.419

11.806

12.429

16.340

25.573

153

360

144

2.110

13

82

1.482

3.729

52

165.823

571.158

1.644

7.067

14.593

15

TOTAL

158

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Baluran

Alas Purwo

Bali Barat

Gunung Rinjani

Manupeu Tanadaru

Laiwangi Wanggameti

Komodo

Kelimutu

Gunung Palung

Bukit Baka Bukit Raya

Danau Sentarum

Tanjung Puting

Kutai

Kayan Mentarang

Bunaken

Bogani Nani Wartabone

Taka Bone Rate

Rawa Aopa Watumohai

Kepulauan Wakatobi

Manusela

Lorentz

Wasur

Gunung Ciremai

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

2

TAMAN NASIONAL

21

1

NO

3

DN

8

16

-

15

11

21

5

30

26

4

36

24

21

9

4

11

13

-

-

18

15

66

56

4

LN

Penelitian & Pengembangan

-

-

-

1

1

3

-

1

6

-

1

20

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

-

336.742

3.750

-

61

348

118

-

1.689

35.262

-

9.605

5.315

-

-

45

18.246

36

20

129

34.619

11.981

72.115

54.031

5

DN

Rekreasi

-

37

-

47

1.923

5

-

378

9.853

-

309

10.965

-

-

16

26.396

-

9

5

26.073

43.900

2.980

1.212

6

LN

-

385

-

-

62

165

266

-

-

-

-

244

617

-

-

-

13.447

-

-

-

461

8.125

5.058

7

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

-

-

200

-

86

-

196

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.889

1.584

9

DN 10

LN

Berkemah

-

-

79

-

-

-

67.077

8

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

46

50

13

11

-

54

1.899

60

-

-

-

120

6

99

-

-

41

-

-

62

-

48.687

11

DN 12

LN

Lain-Lain

-

-

4

11

-

-

117

18

-

-

-

1

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

8

336.796

4.401

13

173

421

554

2.178

1.779

35.288

4

9.641

5.703

644

108

49

18.257

13.537

20

129

34.699

15.346

130.577

59.165

13

DN

-

37

4

65

1.924

8

209

397

9.859

-

310

10.986

79

-

17

26.396

67.089

9

5

26.073

43.902

2.980

1.220

14

LN

JUMLAH

336.796

4.438

17

238

2.345

562

2.387

2.176

45.147

4

9.951

16.689

723

108

66

44.653

80.626

29

134

60.772

59.248

133.557

60.385

15

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

159

Sebangau

Bantimurung Bulusaraung

Aketajawe Lolobata

Kepulauan Togean

Gunung Merapi

46

47

48

49

50

Sumber Data : SIDAK PHKA 2014

JUMLAH

Tesso Nillo

45

Gunung Merbabu

2

1

44

TAMAN NASIONAL

NO

81

-

-

26

25

31

-

3.852

3

DN 4

-

-

-

4

2

-

-

123

LN

Penelitian & Pengembangan

112

76

-

1.327.365

174.767

10

206

365.699

5

DN

Rekreasi

29

13

2

149.461

1.705

-

12

3.799

6

LN

1

-

788

-

479

110

654.071

3.042

7

DN

-

-

-

-

-

-

-

101.374

8

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

403

-

-

-

-

-

-

15.775

9

DN 10

LN

Berkemah

9

-

-

-

-

-

-

-

187.179

20.031

1

-

54

17

31

11.108

11

DN 12

279

-

-

-

4

4

-

862

LN

Lain-Lain

2.188.242

198.324

12

206

366.567

154

617

11.218

13

DN

35

17

2

251.829

1.984

-

12

3.803

14

LN

JUMLAH

2.440.071

200.308

12

218

370.370

189

634

11.220

15

TOTAL

160

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

SUMATERA SELATAN

DKI JAKARTA

BANTEN

7

8

9

KEP. RIAU

4

JAMBI

RIAU

3

BENGKULU

SUMATERA BARAT

2

5

SUMATERA UTARA

6

DARAT

1

2

1

A.

PROVINSI

Way Hawang

17

21

20

Carita

Angke Kapuk

Bukit Serelo

Air Hitam

16

19

Pantai Panjang & P. Baai

15

Punti Kayu

Lubuk Tapi-Kayu Ajaran

14

18

Bukit Kaba

Bukit Sari

Muka Kuning

Sungai Dumai

13

12

11

10

Rimbo Panti

Sibolangit

6

9

Lau debuk-debuk

5

Mega Mendung

Deleng Lancuk

4

8

Sijaba Hutaginjang

3

Lembah Harau

Sicikeh-cikeh

2

7

Holiday Resort

1

3

Nama Taman Wisata Alam

4

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

5

LN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

654

600

-

-

433

255

-

127.913

0

148.295

6

DN

Rekreasi

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

273

LN 8

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

DATA JUMLAH PENGUNJUNG TAMAN WISATA ALAM TAHUN 2014

NO.

Tabel 4.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

LN

Berkemah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

LN

Lain-Lain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

655

600

0

0

433

255

0

127.913

0

148.295

14

DN 15

LN

0

273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

664

600

0

0

433

255

0

128.186

0

148.295

16

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

161

JAWA TENGAH

D.I. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

11

12

13

JAWA BARAT

2

1

10

PROVINSI

NO.

Telaga Bodas

G.Papandayan

Kawah Kamojang

Gunung Guntur

P.Pangandaran

Linggarjati

30

31

32

33

34

35

-

Tretes

42

43

-

-

Gunung Baung

-

-

-

-

-

-

2

-

25

3

-

-

3

-

5

-

-

-

2

Kawah Ijen Merapi Ungupungup

Gunung Gamping

4

DN

41

40

Telogo Warno/Pengilon

Gunung Tampomas

29

39

Telaga Patengang

28

Sumber Semen

Tangkuban Perahu

27

38

Cimanggu

26

Gunung Selok

Sukawayana

25

37

Jember

24

Grojogan Sewu

Gunung Pancar

23

36

Telaga Warna

22

3

Nama Taman Wisata Alam

5

LN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.815

-

3.888

-

337.624

3.328

1.993

386.041

66.830

76.172

-

17.833

72.004

12.213

-

122.729

1.270.241

124.513

6.443

-

72.102

23.514

6

DN

65

7

-

920

6.055

7

LN

-

-

423

-

7.769

-

-

1.645

-

1.109

-

173

464

8

-

1.259

187.683

Rekreasi

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LN

-

-

-

-

-

-

-

-

314

-

300

150

45

-

179

524

DN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.146

10

DN 11

LN

Berkemah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.635

-

203

12

DN

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.982

13

LN

Lain-Lain

5.815

47.635

3.889

1.349

337.624

3.328

1.993

386.041

66.830

76.488

0

18.158

72.157

12.258

0

122.911

1.270.765

124.518

6.443

0

72.102

23.516

14

DN

0

9.982

423

0

7.769

0

0

1.645

0

1.109

0

173

464

8

0

1.259

187.683

65

7

0

920

6.055

15

LN

JUMLAH

5.815

57.617

4.312

1.349

345.393

3.328

1.993

387.686

66.830

77.597

0

18.331

72.621

12.266

0

124.170

1.458.448

124.583

6.450

0

73.022

29.571

16

TOTAL

162

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

15

16

2

PROVINSI

14

1

NO.

Ruteng (Pucuk Ranaka)

Bipolo

Pulau Besar

Pulau Rusa

Iegon Ilemedo

Pulau Lapang

Baumata

Camplong (RTK.12)

60

61

62

63

64

65

66

67

Madapangga

55

Kemang Beleng

Danau Rawa Taliwang

54

59

Gn. Tunak

53

Pulau Manipo

Semongkat

52

58

Tanjung Tampa

51

Pulau Batang

Bangko-bangko

50

57

Kerandangan

49

Tuti Adigae

Pelangan

48

56

Suranadi

Sangeh

46

47

-

Danau Buyan /D. Tamblingan

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

-

1

-

-

-

-

Panelokan

4

DN 5

LN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

44

3

Nama Taman Wisata Alam

10.891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.613

299

562

1.280

-

-

2.890

-

3.204

61.021

3.276

23.625

6

DN

Rekreasi

4.081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

657

-

191

20.413

4.455

23.900

7

LN 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

DN 9

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359

-

315

10

DN 11

LN

Berkemah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355

-

456

-

706

12

DN 13

LN

Lain-Lain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

43

-

-

-

12.091

4.081

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

657

0

234

20.413

4.545

23.900

15

LN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.613

300

566

1.280

0

0

3.605

0

3.975

61.021

3.982

23.625

14

DN

JUMLAH

16.172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.613

300

595

1.280

0

0

4.262

0

4.209

81.434

8.527

47.525

16

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

163

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAH

SULAWESI SELATAN

18

19

20

21

22

KALIMANTAN BARAT

2

1

17

PROVINSI

NO.

Sungai Liku

Tanjung Belimbing

Gn. Melintang

72

73

74

Danau Matano

Sidrap

Nanggala III

Danau Matalano-Mahalano

Danau Towuti

Cani Sirenreng

Lejja

Malino

85

86

87

88

89

90

91

Bancea

83

84

Air Terjun Wera

82

Batu Putih

81

Pulau Bakut

79

Batu Angus

Pulau Kembang

78

80

Pleihari Tanah Laut

77

Tanjung Keluang

Gunung Dungan

71

76

Asuansang

70

Bukit Tangkiling

Bukit Kelam

69

75

Baning

68

3

Nama Taman Wisata Alam

4

DN

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

5

LN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

316

92.327

370

-

-

-

109

-

176

1.874

-

-

-

15.646

52.685

40.100

7.735

6

DN

Rekreasi

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171

545

LN 8

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

LN

Berkemah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

LN

Lain-Lain

-

-

-

-

316

92.327

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

545

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

-

15

LN

3

109

-

-

0

176

1.874

0

0

0

15.646

52.685

40.103

7.765

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DN

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

0

316

92.327

370

0

8

2

109

0

176

1.874

0

0

0

15.646

52.856

40.648

7.765

16

TOTAL

164

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

1

2

MALUKU *)

PAPUA

PAPUA BARAT

P E R A I R A N/L A U T

NANGROE ACEH

DARUSSALAM *)

25

26

B.

1

Gunung Meja

Pasir Putih

Sorong

99

100

101

BANTEN

NUSA TENGGARA BARAT *)

NUSA TENGGARA TIMUR *)

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI TENGGARA

2

3

4

5

6

Pulau Sangalaki

Teluk Lasolo

Pulau Padamarang

10

11

Pulau Riung

8

9

Teluk Maumere

7

P.Satonda

5

Teluk Kupang

Pulau Moyo **)

4

6

Pulau Sangiang

3

Pulau Weh

Kepulauan Banyak

Klamono

98

JUMLAH A

Bariat

Nabire

96

97

Teluk Yotefa

Gunung Api Banda

95

94

Mangolo

93

24

Tirta Rimba Air Jatuh

3

Nama Taman Wisata Alam

92

SULAWESI TENGGARA

2

PROVINSI

23

1

NO.

131

4

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

32

-

-

-

-

-

-

5

LN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.676

-

-

-

637

15

52.464

-

2

3.201.436

6

DN 7

-

-

8

-

-

-

-

-

-

296

LN

-

-

-

-

-

-

590

583

283

-

-

262.599

Rekreasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

17

-

-

-

-

5.505

3.490

8

DN 9

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

2.645

824

10

DN 11

LN

Berkemah

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

5

63

-

-

-

50.055

12

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202

315

-

-

-

10.034

13

LN

Lain-Lain

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

1.719

0

0

0

739

78

52.464

0

2

3.259.772

4.334

14

DN

8

0

0

0

0

0

0

296

0

0

0

0

0

0

0

0

802

898

283

0

0

272.728

15

LN

JUMLAH

0

0

32

0

0

0

296

0

0

0

0

1.719

0

0

0

1.541

976

52.747

0

2

3.532.500

4.342

16

TOTAL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

165

Pulau Pombo

P. Marsegu

13

14

Jumlah A + B

JUMLAH B

Pulau Kassa

3

Nama Taman Wisata Alam

12

Keterangan : *) : Angka sementara **) : Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber Data : SIDAK PHKA 2014

MALUKU *)

2

1

7

PROVINSI

NO.

4

4

-

-

-

135

DN 5

LN

-

-

-

-

95

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

-

-

-

3.256.230

54.794

6

DN

-

-

-

1.456

7

LN

264.055

Rekreasi

53

-

-

-

5.558

8

DN 9

LN

Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

-

-

-

-

-

80

-

-

-

2.725

10

DN 11

LN

Berkemah

10

10

-

-

-

71

-

-

-

50.126

12

DN

517

-

-

-

10.551

13

LN

Lain-Lain

0

0

0

3.314.774

55.002

14

DN

0

0

0

274.711

1.983

15

LN

JUMLAH

0

0

0

3.589.485

56.985

16

TOTAL

Tabel 4.1.3.

Data Jumlah Pengunjung Cagar Alam Tahun 2014 PENELITIAN

NO.

PROVINSI

1 1

2

3

4

2 NANGROE ACEH D.

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

SUMATERA SELATAN

166

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

1

Hutan Pinus Jamthoi

14

3

1

-

-

5

15

8

23

2

5HÁHVLD,,,6HUERMDGL

-

-

-

-

-

-

0

0

0

3

Dolog Tinggi Raya

-

-

-

-

-

-

0

0

0

4

Dolog Sibuak-Buali

-

-

-

-

-

-

0

0

0

5

Martelu Purba

-

-

-

-

-

-

0

0

0

6

Batu Ginurit

-

-

-

-

-

-

0

0

0

7

Batu Gajah

-

-

-

-

-

-

0

0

0

8

Liang Balik

-

-

-

-

-

-

0

0

0

9

Dolok Sipirok

-

-

-

-

-

-

0

0

0

10

Dolok Sibual-buali

-

-

-

-

-

-

0

0

0

11

Sibolangit

-

-

-

-

-

-

0

0

0

12

Dolok Saut

-

-

-

-

-

-

0

0

0

13

Sei Ledong

-

-

-

-

-

-

0

0

0

14

Lembah Harau

19

-

94

-

-

-

113

0

113

15

Rimbo Panti

4

-

14

-

-

-

18

0

18

16

Melampah Alahan Panjang

10

-

-

-

-

-

10

0

10

17

Gunung Sago

5

-

-

-

-

-

5

0

5 Status Kawasan Masih KSA/KPA

18

Air Putih

3

-

-

-

-

-

3

0

3 Status Kawasan Masih KSA/KPA

19

Pangean II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

20

Pangean I

-

-

-

-

-

-

0

0

0

21

Arau Hilir

-

-

-

-

-

-

0

0

0

22

Beringin Sati

-

-

-

-

-

-

0

0

0

23

Lembah Anai Perluasan Lembah Anai

15

-

79

-

-

-

94

0

94

24

Barisan I

17

-

116

57

-

-

133

57

25

Batang Palupuh

4

-

-

-

-

-

4

0

4

26

Maninjau Utara Dan Selatan

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

27

Gunung Singgalang Tandikat

5

-

25

-

-

-

30

0

30 Status Kawasan Masih KSA/KPA

28

Gn. Merapi

6

-

-

-

45

-

51

0

51 Status Kawasan Masih KSA/KPA

29

Air Terusan

4

-

-

-

-

-

4

0

4

Bungamas kikim

-

-

-

-

-

-

0

0

0

30

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

190 Status Kawasan Masih KSA/KPA

PENELITIAN NO.

PROVINSI

1 5

6

7

8

9

2 BANGKA BELITUNG

RIAU

KEP. RIAU

JAMBI

BENGKULU

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

31

G. Menumbing

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

32

Jening Mendayung

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

33

G. Maros

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

34

G. Mangkol

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

35

G. Permisan

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

36

G. Lalang

-

-

-

-

-

-

0

0

0 Status Kawasan Masih KSA/KPA

37

Bukit Bunguk

-

-

-

-

-

-

0

0

0

38

Pulau Berkeh

-

-

-

-

-

-

0

0

0

39

Pulau Laut

-

-

-

-

-

-

0

0

0

40

Pulau Burung

-

-

-

-

-

-

0

0

0

41

Kel. H. Bakau Pantai Timur

-

-

-

-

-

-

0

0

0

42

Kel. Ht.Durian Luncuk I

-

-

-

-

-

-

0

0

0

43

Kel.Ht. Durian Luncuk II

11

2

-

-

-

-

11

2

13

44

Gua Ulu Tiangko

-

-

-

-

-

-

0

0

0

45

Buluh Hitam

-

-

-

-

-

-

0

0

0

46

Sungai Batara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

47

Taba Penanjung I/II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

48

Danau Dusun Besar

-

-

-

-

-

-

0

0

0

49

Air Seblat

-

-

-

-

-

-

0

0

0

50

Muko-muko 1*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

51

Muko-muko 2 Reg. 100*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

52

Air Rami Reg 87*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

53

Air Rami I-II Reg.87 A*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

54

Pasar Telo

-

-

-

-

-

-

0

0

0

55

Tanjung Laksaha

-

-

-

-

-

-

0

0

0

56

Sungai Bahewo Reg 57

-

-

-

-

-

-

0

0

0

57

Kioyo I dan II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

58

Air Ketebat Danau Tes Reg 57

-

-

-

-

-

-

0

0

0

59

Teluk Klowe

-

-

-

-

-

-

0

0

0

60

Pager Gunung I/II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

61

Pager Gunung III/IV/V

-

-

-

-

-

-

0

0

0

62

Talang Ulu I/II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

63

Danau Menghijau

-

-

-

-

-

-

0

0

0

64

Pasar Ngalam

-

-

-

-

-

-

0

0

0

65

Pasar Seluma

-

-

-

-

-

-

0

0

0

66

Air Alas

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

167

PENELITIAN NO.

PROVINSI

1

2

3

10

LAMPUNG

67

Pulau Anak Krakatau

11

DKI JAKARTA

68

12

BANTEN

13

JAWA BARAT

168

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

217

-

340

-

182

-

739

0

739

Pulau Bokor

-

-

-

-

-

-

0

0

0

69

Rawa Danau

-

-

-

-

-

-

0

0

0

70

Pulau Dua

-

-

-

-

-

-

0

0

0

71

Gunung Tukung Gede

-

-

-

-

-

-

0

0

0

72

Gunung Burangrang

-

-

40

-

-

-

40

0

40

73

Leuweung Sancang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

74

Gunung Jagat

-

-

-

-

-

-

0

0

0

75

Telaga Bodas

-

-

-

-

-

-

0

0

0

76

Telaga Warna

4

-

-

-

-

-

4

0

4

77

Gn. Tangkuban Perahu

2

-

800

-

125

-

927

0

927

78

Pananjung Pangandaran

9

-

461

-

-

-

470

0

470

79

Telaga Pantengang

1

-

30

-

-

-

31

0

31

80

Cadas Malang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

81

Cibanteng

-

-

-

-

-

-

0

0

0

82

Sukawayana

-

-

-

-

-

-

0

0

0

83

Yanlapa

-

-

-

-

-

-

0

0

0

84

Bojonglarang Jayanti

-

-

-

-

-

-

0

0

0

85

Gn. Tilu

7

-

100

-

-

-

107

0

107

86

Gn Simpang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

87

Malabar

-

-

-

-

-

-

0

0

0

88

Dungus Iwul

-

-

-

-

-

-

0

0

0

89

Gunung Papandayan

1

-

354

-

-

-

355

0

355

90

Arca Domas

-

-

-

-

-

-

0

0

0

91

Cigenteng Cipanji I-II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

92

Nusa Gede Panjalu

-

-

-

-

-

-

0

0

0

93

Takokak

-

-

-

-

-

-

0

0

0

94

Junghuhn

-

-

-

-

-

-

0

0

0

95

Kawah Kamojang

40

-

401

-

-

-

441

0

441

96

Gn. Tangkuban Perahu (Pel. Ratu)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

97

Leuweung Sancang (CAL)

2

-

935

-

-

-

937

0

937

98

Pananjung Pangandaran (CAL)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PENELITIAN NO.

1 14

15

PROVINSI

2 JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3 99

Telaga Ranjeng

100

Guci

101

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

-

-

1

-

300

-

301

0

301

28

-

-

-

24.508

-

24.536

0

24.536

Curug Bengkawah

-

-

-

-

95

-

95

0

95

102

Donoloyo

-

-

-

-

7.250

-

7.250

0

7.250

103

Cabak I, II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

104

Bekutuk

-

-

-

-

-

-

0

0

0

105

Nusa Kambangan Timur

-

-

-

-

-

-

0

0

0

106

Keling II/III

-

-

-

-

-

-

0

0

0

107

Pager Wunung Doruprono

-

-

-

-

105

-

105

0

105

108

Gebungan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

109

Sepakung

-

-

-

-

-

-

0

0

0

110

Pringombo I/II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

111

Getas

-

-

-

-

-

-

0

0

0

112

Bandar Bolang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

113

Wijaya Kusumo

-

-

-

-

-

-

0

0

0

114

Telogo Dringo

-

-

-

-

-

-

0

0

0

115

Telogo Sumurup

-

-

-

-

-

-

0

0

0

116

Gunung Butak

-

-

-

-

-

-

0

0

0

117

Gunung Celering

-

-

-

-

-

-

0

0

0

118

Kembang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

119

Ullolanang Kecubung

2

-

-

-

-

-

2

0

2

120

Keling I (A B C)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

121

Pantodomas

-

-

-

-

-

-

0

0

0

122

Karang Bolong

-

-

-

-

-

-

0

0

0

123

Nusa Kambangan Barat

-

-

-

-

-

-

0

0

0

124

Moga

6

-

-

-

10

-

16

0

16

125

Vak 53 Comal

-

-

-

-

-

-

0

0

0

126

Sub Vak 18c & 19b Jatinegara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

127

Peson Subah I

-

-

-

-

-

-

0

0

0

128

Peson Subah II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

129

Mangunan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

130

Gunung Batu Gamping

-

-

-

-

1.349

-

1.349

0

1.349

131

Imogiri

-

-

-

-

205

5

205

5

210

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

169

PENELITIAN NO.

PROVINSI

1 16

2 JAWA TIMUR

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

132

Watangan Puger I-VI

-

-

-

-

1.560

-

1.560

0

1.560

133

Ceding

-

-

-

-

233

-

233

0

233

134

Pulau Sempu

11

-

-

-

15.137

79

15.148

79

15.227

135

Pulau Bawean

-

-

-

-

3.475

-

3.475

0

3.475

136

Gunung Picis

-

-

-

-

-

-

0

0

0

137

Besowo Gadungan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

138

Manggis Gadungan

-

-

20

-

12

-

32

0

32

139

Pulau Nusa-Nuko

-

-

-

-

-

-

0

0

0

140

Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup

-

-

-

-

-

-

0

0

0

141

Pulau Nusa Barong

4

-

-

-

-

-

4

0

4

142

Gua Nglirip

-

-

5

-

-

-

5

0

5

143

Janggangan Ronggojampi

-

-

-

-

-

-

0

0

0

144

Curah Manis Sempolan I-VIII

-

-

-

-

-

-

0

0

0

145

Panjur Ijen I-II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

146

Sungai Kalbu Iyang Plateau

-

-

21

-

3.090

-

3.111

0

3.111

147

Pulau Saobi (Kangean)

0

0

0

148

Gunung Abang

-

-

-

-

80

-

80

0

80

149

Gunung Sigogor

2

-

-

-

-

-

2

0

2

17

BALI

150

Batu Kau I, II, III

-

-

-

-

-

-

0

0

0

18

NUSA TENGGARA BARAT

151

Tanah Pedauh

-

-

-

-

-

-

0

0

0

152

Pulau Panjang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

153

Jereweh (Sekongkang)*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

154

Tofo Kota Lambu*

-

-

-

-

-

-

0

0

0

155

Pulau Sangiang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

156

G. Tambora Selatan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

157

Gunung Mutis

-

-

-

-

-

-

0

0

0

158

Wae Wuul (Manggarai B)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

159

Wolo Tadho

-

-

-

-

-

-

0

0

0

160

Watu Ata

-

-

-

-

-

-

0

0

0

161

Tambora

-

-

-

-

-

-

0

0

0

162

Maubesi (RTK 189)

-

-

-

-

-

-

0

0

0

163

Riung

-

-

-

-

-

-

0

0

0

19

NUSA TENGGARA TIMUR

170

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PENELITIAN NO.

1 20

21

22

23

24

25

26

27

PROVINSI

2

3

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI TENGAH

SULAWESI UTARA

GORONTALO

SULAWESI TENGGARA

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

164

Nyiut Penrinssen

-

-

-

-

-

-

0

0

0

165

Gunung Raya Pasi

-

-

-

-

-

-

0

0

0

166

Muara Kendawanngan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

167

Mandor

-

-

-

-

-

-

0

0

0

168

/R)DW)XQÀH

-

-

-

-

-

-

0

0

0

169

Kep. Karimata

-

-

-

-

-

-

0

0

0

170

Bukit Tangkiling

-

-

-

-

-

-

0

0

0

171

Pararawen I/II

-

-

-

-

-

-

0

0

0

172

Bukit Sapat Hawung

-

-

-

-

-

-

0

0

0

173

Gn. Kentawan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

174

Tel.Kelumpang/Sel Laut/Sel Sebuku

-

-

-

-

-

-

0

0

0

175

Teluk Pamukan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

176

Sungai Lulan dan S. Bulan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

177

Gunung Sebatung

-

-

-

-

-

-

0

0

0

178

Muara Kaman Sedulang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

179

Teluk Adang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

180

Padang Luway

-

-

-

-

1.717

166

1.717

166

1.883

181

Teluk Apar

-

-

-

-

-

-

0

0

0

182

Morowali

5

-

-

-

-

-

5

0

5

183

Gunung Sojol

-

-

-

-

-

-

0

0

0

184

Guung Dako

-

-

-

-

-

-

0

0

0

185

Pangi Binangga

8

-

-

-

-

-

8

0

8

186

Gunung Tinombala

-

-

-

-

-

-

0

0

0

187

Pamona

-

-

-

-

-

-

0

0

0

188

Tanjung Api

1

-

-

-

-

-

1

0

1

189

Gunung Lokon

-

-

-

-

-

-

0

0

0

190

Dua Saudara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

191

Tangkoko Batuangus

-

-

-

-

-

-

0

0

0

192

Gunung Ambang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

193

Mas Popaya Raja

-

-

-

-

-

-

0

0

0

194

Panua

-

-

-

-

-

-

0

0

0

195

Tanggale

-

-

-

-

-

-

0

0

0

196

Tanjung Panjang

-

-

-

-

-

-

0

0

0

197

Kakinauwe

4

-

-

-

-

-

4

0

4

198

Napabalona

13

-

-

-

-

-

13

0

13

199

Lamedae

7

-

-

-

-

-

7

0

7

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

171

PENELITIAN NO.

PROVINSI

1 28

29

30

31

2 SULAWESI SELATAN

MALUKU UTARA

MALUKU

PAPUA

172

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

200

Pegunungan Faruhumpenai

-

-

-

-

606

-

606

0

606

201

Kalaena

-

-

-

-

-

-

0

0

0

202

Ponda-Ponda

-

-

-

-

-

-

0

0

0

203

Gunung Sibela

-

-

-

-

-

-

0

0

0

204

Pulau Obi

-

-

-

-

-

-

0

0

0

205

Lifamatola

-

-

-

-

-

-

0

0

0

206

Pulau Tobalai

-

-

-

-

-

-

0

0

0

207

Pulau Seho

-

-

-

-

-

-

0

0

0

208

Taliabu

-

-

-

-

-

-

0

0

0

209

Tanjung sial

-

-

-

-

-

-

0

0

0

210

Masarate

-

-

-

-

-

-

0

0

0

211

Pulau Nustaram

-

-

-

-

-

-

0

0

0

212

P. Nuswator

-

-

-

-

-

-

0

0

0

213

Pulau Angwarmase

-

-

-

-

-

-

0

0

0

214

Gunung Api Kisar

-

-

-

-

-

-

0

0

0

215

Pulau Pombo

-

-

-

-

-

-

0

0

0

216

Gunung Sahuwai

-

-

-

-

-

-

0

0

0

217

Daab

-

-

-

-

-

-

0

0

0

218

Pulau Larat

-

-

-

-

-

-

0

0

0

219

Bekau Huhun

-

-

-

-

-

-

0

0

0

220

Tafemaar

-

-

-

-

-

-

0

0

0

221

Waeplau

-

-

-

-

-

-

0

0

0

222

Masbait

-

-

-

-

-

-

0

0

0

223

Pegunungan Cycloop

-

-

-

-

2

-

2

0

2

224

Bupul/Kumbe

-

-

-

-

-

-

0

0

0

225

Peg. Wailand

-

-

-

-

-

-

0

0

0

226

Enarotali

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PENELITIAN NO.

1 32

PROVINSI

2 PAPUA BARAT

PENDIDIKAN

LAIN-LAIN

JUMLAH

NAMA KAWASAN

3

KETERANGAN DN

LN

DN

LN

DN

LN

DN

LN

TOTAL

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

227

Peg Fakfak

-

-

-

-

-

-

0

0

0

228

Pegunungan Arfak

-

-

-

-

-

-

0

0

0

229

Biak Utara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

230

Salawati Utara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

231

Pulau Supriori

-

-

-

-

-

-

0

0

0

232

Yapen Tengah

-

-

-

-

-

-

0

0

0

233

Batanta Barat

-

-

-

-

-

-

0

0

0

234

Kumawa

-

-

-

-

-

-

0

0

0

235

Wagura Kote

-

-

-

-

-

-

0

0

0

236

Pulau Waigeo Barat

12

-

-

-

232

-

244

0

244

237

Pulau Waigeo Timur

-

-

-

-

-

-

0

0

0

238

Wondi Boy

-

-

-

-

-

-

0

0

0

239

Misool Selatan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

240

Tamrau Selatan

-

-

-

-

-

-

0

0

0

241

Tamrau Utara

-

-

-

-

-

-

0

0

0

242

Teluk Bintuni

-

-

-

-

-

-

0

0

0

243

3XODX.RÀDX

-

-

-

-

-

-

0

0

0

244

Tanjung Wiay

-

-

-

-

-

-

0

0

0

245

Pantai Sausapor

-

-

-

-

-

-

0

0

0

503

5

3.837

57

60.318

JUMLAH TOTAL

255 64.658

317 64.975

Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 Keterangan : 0 *) DN LN

: Nihil : Data belum masuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHKA : Pengunjung Dalam Negeri : Pengunjung Luar Negeri

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

173

174

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

NANGROE ACEH D.

SUMATERA UTARA

RIAU

SUMATERA BARAT

SUMATERA SELATAN

2

3

4

5

2

1

1

PROVINSI

D. P. Besar/D. P. Bawah

Tasik Tanjung Padang

Tasik Belat

Bukit Batu

Giam Siak Kecil

Balai Raja

Bukit Rimbang-Bukit Baling

9

10

11

12

13

14

15

Gumai Pasemah

Padang Sugihan

Bentayan

Dangku

Isau-isau Pasemah

Gunung Raya

17

18

19

20

21

22

Pagai Selatan

Tasik Serkap - Tasik Sarang Burung

8

16

Tasik Besar-Tasik Metas

Barumun

5

7

Dolok Surungan

4

Kerumutan

Siranggas

3

6

Karang Gading/Langkat TL

Rawa Singkil

2

1

3

NAMA KAWASAN

Data Jumlah Pengunjung Suaka Margasatwa

NO.

Tabel 4.1.4.

4

DN

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

LN

PENELITIAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

LN

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

DN

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LN

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

1

13

LN

PENDIDIKAN/ ILMU PENGETAHUAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DN

1

57

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

1

15

LN

LAIN-LAIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

1

1

57

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

25

TOTAL

JUMLAH

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

175

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

DI. YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH *)

KALIMANTAN SELATAN *)

SULAWESI UTARA

GORONTALO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DKI JAKARTA

2

1

6

PROVINSI

NO.

Sindangkerta

27

Kateri (RTK 77)

Perhatu

Ale Alsio (RTK 198)

36

37

38

46

Nantu

Gunung Manembo-Nembo

45

Pulau Kaget

43

Karakelang

Nusa Gede Panjalu

42

44

Pleihari Tanah laut

Lamandau

41

40

Pulau Semana

Harlu

35

39

Danau Tuadate

34

Gunung Tambora Selatan

P. Bawean

32

33

Dataran Tinggi Yang

Sermo

30

31

Paliyan

29

Gunung Tunggangan

Cikepuh

26

28

Gunung Sawal

Muara Angke

Pulau Rambut & Perairan dsk

25

24

23

3

NAMA KAWASAN

-

-

4

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

10

2

-

1

2

1

-

-

-

5

LN

PENELITIAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.602

6

DN

-

-

7

LN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

WISATA TERBATAS

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

583

392

463

-

25

58

300

855

969

DN

-

-

9

LN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

WISATA TERBATAS

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

46

878

-

1.332

12

DN

-

-

13

LN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

PENDIDIKAN/ ILMU PENGETAHUAN

0

0

4

25

59

302

856

969

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

6.648

1.463

392

1.805

14

DN

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

0

6.648

1.463

392

0

0

0

4

25

59

302

862

969

1.852

16

TOTAL

JUMLAH

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

15

LN

LAIN-LAIN

176

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

SULAWESI TENGAH

SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

MALUKU *)

PAPUA

19

20

21

22

23

2

PROVINSI

18

1

NO.

Pati-pati

Lombuyan

Tanjung Santigi

Bangkiriang

49

50

51

52

Tajung Peropa

Tanjung Batikalo

Lambusango

56

57

58

Mamberamo Foja

Peg. Jayawijaya

Pulau Pombo

Pulau Komolon

67

68

69

70

Tanimbar

64

Danau Bian

P. Baun

63

66

P. Kobror

62

Pulau Dolok

P. Manuk

61

65

Tl. P. Kassa

60

Komara

Buton Utara

55

59

Tanjung Amalengo

54

Lampoko dan Mampie

Pinjan-Tanjung Matop

48

53

Pulau Dolangan

47

3

NAMA KAWASAN

4

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

4

-

-

-

-

-

-

5

-

5

LN

PENELITIAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

LN

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

562

DN 9

LN

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

LN

PENDIDIKAN/ ILMU PENGETAHUAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

571

14

DN 15

LN

LAIN-LAIN

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

571

4

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

TOTAL

JUMLAH

Tanjung Mubrani Kaironi

Pulau Venu

Pulau Sabuda & Pulau Tuturuga

Pantai Jamursba Medi

72

73

74

75

JUMLAH

Jamursba Medi

3

NAMA KAWASAN

71

Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 Keterangan : *) : Angka sementara **) : Masih bergabung dengan provinsi induk

PAPUA BARAT

2

1

24

PROVINSI

NO.

39

4

DN

-

-

-

-

-

0

5

LN

PENELITIAN

-

-

-

-

-

6.602

6

DN

-

-

-

-

-

7

LN

-

-

-

-

-

21

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

4.264

8

DN 9

LN

-

-

-

-

-

12

WISATA TERBATAS

-

-

-

-

-

2.307

12

DN 13

LN

-

-

-

-

-

67

PENDIDIKAN/ ILMU PENGETAHUAN

0

0

0

0

0

13.212

14

DN

0

0

0

0

0

100

15

LN

LAIN-LAIN

0

0

0

0

0

13.312

16

TOTAL

JUMLAH

IV.2. FLORA & FAUNA

Tabel 4.2.1.

Perkembangan Spesies Prioritas Terancam Punah Tahun 2010-2014

NO.

NAMA SATWA

1

2

1

BANTENG (Bos javanicus)

2

JUMLAH POPULASI 2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

338

355

352

357

365

BADAK JAWA (Rhinoceros Sondaicus)

48

35

51

58

58

3

HARIMAU SUMATERA (Panthera Tigris Sumatrae)

267

283

297

298

322

4

GAJAH SUMATERA (Elephas Maximus)

1,085

1,02

1,065

969

928

5

BABI RUSA (Babyroussa babyrussa)

674

675

716

719

777

6

ANOA (Bubalus)

1,018

1,019

1,046

1,059

1,02

7

OWA JAWA (Hylobates Moloch)

592

593

595

596

682

8

ORANGUTAN (Pongo Pygmaeus)

12,912

13,137

14,003

10,817

4,181

9

BEKANTAN (Nasalis Larvatus)

117

116

161

344

375

10

KOMODO (Varanus Komodoensis)

5,483

4,646

5,414

6,336

5,966

11

JALAK BALI (Leucapsar Rothchildi)

114

135

161

133

146

12

MALEO (Macrocephalon Maleo)

7,114

7,162

7,928

8,005

8,839

13

ELANG JAWA (Spizaetus Bartelsi)

77

81

83

54

89

14

KAKATUA KECIL JAMBUL KUNING (Cacatua Sulphurea)

621

629

803

781

780

*UDÀN3RSXODVL6DWZD7HUDQFDP3XQDK7DKXQ

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

181

Tabel 4.2.2.

PNBP Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014

No.

Kelas/jenis

1

2

1

Anthozoa/karang hias

2

Aves/burung

3

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

4

5

6

7

-

-

-

182.342.634

631.200

1.418.400

8.335.800

7.073.180

Buaya (kulit, daging)

62.172.000

84.223.000

67.177.940

247.170.500

4

Insecta/kupu-kupu

15.635.610

10.631.910

11.163.210

11.086.825

5

Kuda Laut

1.134.000

1.347.120

-

36.000

6

Moluska/kima

-

-

-

504.000

7

Arwana (S. formosus)

1.934.856.000

2.160.362.000

2.414.580.000

1.648.612.000

8

Arwana Irian (S. Jardinii)

18.362.400

-

-

63.120.000

9

Monyet

8.241.000

900.000

2.460.000

-

10

Reptil Pet

48.291.435

42.622.705

60.938.040

81.625.155

11

$PÀEL3HW

420

-

-

-

12

Mamalia Pet

2.159.492

1.336.290

2.168.220

1.941.560

13

Tumbuhan/anggrek

5.679.900

122.888.550

2.896.380

60.677.750

14

Izin penangkaran

-

-

-

7.500.000

2.097.163.457

2.425.729.975

2.569.719.590

2.311.689.604

JUMLAH

Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

182

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 4.2.3.

Data Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014 Tahun

No.

Kelas/jenis

1

2

2010

2011

2012

2013

2014

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

3

4

5

6

7

1

Anthozoa

58

58

71

78

80

2

Crustacea

-

1

2

2

2

3

Aves

64

64

185

214

217

4

Buaya

27

27

27

27

27

5

Insecta

12

12

10

11

8

6

Kuda Laut

2

2

3

3

3

7

Mamalia

61

61

245

254

263

8

Moluska

1

1

1

1

1

9

Pisces

138

138

134

123

112

10

5HSWLO$PÀEL0DPDOLD5$0 3HW

37

37

34

34

34

11

Tumbuhan

32

32

22

22

29

432

433

734

769

776

JUMLAH

Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

183

Tabel 4.2.4.

Jenis Satwa yang ada di Lembaga Konservasi Tahun 2014 Jenis Satwa

No

Nama Pengelola

1

2

Aves

Mamalia

Reptil/Amphibi

Pisces

Jumlah

3

4

5

6

7

1

Ragunan

744

983

253

177

2.157

2

KB Bandung

470

274

245

115

1.104

3

Taman Safari Indonesia 1

733

1.300

229

20

2.282

4

Taman Safari Indonesia 2

278

673

232

-

1.183

5

Taman Safari Indonesia 3

89

278

170

-

537

6

Taman Mini Indonesia Indah

-

-

5

-

5

7

KB Surabaya

785

603

1.606

1.094

4.088

8

KB Gembira Loka

224

294

103

9.255

9.876

9

TIJ Ancol

38

99

10

3

150

10

CV. Andy Antique

366

100

22

-

488

11

Bali Zoo

165

166

48

-

379

12

Bali Bird Park

1.071

6

2

-

1.079

13

Kasianan

4

21

-

-

25

14

Gajah Taro

-

30

-

-

30

15

PT. Bakas

-

10

-

-

10

16

Melka Satwa

23

85

49

21

178

17

Senka Island Park

117

115

39

-

271

18

PT. Samarinda Golden Prima

-

-

-

-

-

19

Bumi Kedaton

103

19

11

-

133

20

KB. Jambi

80

45

17

-

142

21

KB. Bukit Tinggi

82

63

28

-

173

22

TM. Sengkaling Malang

-

-

-

-

-

23

KB Medan

132

-

3

-

135

24

Seruling Mas Jateng

74

66

11

-

151

25

Maharani Zoo

64

45

-

-

109

26

Jatim Park

43

-

12

-

55

27

PT. WSI

4

38

-

-

42

28

PT. Dankam

50

-

-

-

50

29

Pematang Siantar

507

186

63

-

756

30

TWM Kasang Kulim Riau

39

14

8

-

61

31

Batu Payung Indah

6

17

-

-

23

32

CV. Mirah Pantasia

97

38

12

-

147

184

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Jenis Satwa No

Nama Pengelola

1

2

33

PT. Gunung Bayan Lestari

34

UPTD Probolinggo

35

Aves

Mamalia

Reptil/Amphibi

Pisces

Jumlah

3

4

5

6

7

357

114

7

-

478

47

20

21

1

89

Piayu Samudra Loka

-

10

-

-

10

36

Sea World Indonesia

-

-

19

2

21

37

Ndayu Alam Lestari

-

-

-

-

-

38

Hotel Candi Baru

-

-

-

-

-

39

TS YKAY Yogyakarta

-

-

-

-

-

40

TR Bentoel

-

-

-

-

-

41

Museum Mardiwiyata

-

-

-

-

-

42

Bali Shell Museum

-

-

-

-

-

43

TB Gilimeno NTB

-

-

-

-

-

44

Rahmat Museum

-

-

-

-

-

45

Lembah Hijau

-

-

-

-

-

46

TS Sriwijaya

-

-

-

-

-

47

CV. Alam Raya Pancur Aji

-

-

-

-

-

48

TS Bengkalis Riau

-

-

-

-

-

49

KB Tandu Rusa

-

-

-

-

-

50

TS Sawah Lunto

-

-

-

-

-

51

Jhonlin Lestari

-

-

-

-

-

52

Taman Safari Indonesia 4

-

12

4

-

16

53

Museum Fauna Indoensia

-

-

-

-

-

54

TS Bongohulawa

-

-

-

-

-

55

TS Lagoi Bintan

-

-

-

-

-

56

Celebes

-

-

-

-

-

57

Mirah Megah Wisata

-

-

-

-

-

58

TS Tarunjurug

-

1

6

-

7

59

Tambling Wildlife Conservation

-

-

-

-

-

60

Citra Pesona Ladangku

-

-

-

-

-

Jumlah

6.792

5.725

3.235

10.688

26.440

Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

185

Tabel 4.2.5.

Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri Tahun 2014

NO.

JENIS KOMODITI

SATUAN

REALISASI SATS-LN

PENERIMAAN IASL/TA (Rp)

PERKIRAAN DEVISA ($)

KETERANGAN

1

2

3

5

6

7

8

I

SATWA

A

MAMALIA

1

Mamalia

ekor

482

1.856.100

3.437

2

Mamalia *1)

ekor

1.645

1.941.560

3.595

3

Primata

ekor

0

0

0

4

Tanduk Rusa

kg

25.600

125.700.000

232.778

B

REPTIL

1

Reptil Hidup

ekor

164.971

130.392.745

241.468

2

Reptil Hidup *1)

ekor

1.151.707

81.625.155

151.158

3

Kulit Reptil

lembar

774.584

875.085.570

1.620.529

4

Kulit Buaya

lembar

14.416

216.590.500

401.094

5

Daging Buaya *2)

kg

11.040

30.580.000

56.630

6

Daging Reptil *2)

kg

428.192

392.951.400

727.688

7

Empedu Ular *2)

buah

135

494.000

915

&

AMPHIBI

1

Amphibi Hidup

ekor

49.898

8.327.920

15.422

2

Amphibi Hidup *1)

ekor

0

0

0

3

Kulit Amphibi

lembar

0

0

0

D

BURUNG

1

Burung N-App

ekor

2

24.000

44

2

Burung App *1)

ekor

3.357

7.073.180

13.098

3

Sarang Burung Walet *3)

kg

39.803

0

66.338.333

E

ARTHROPODA

1

Kupu-kupu *1)

ekor

68.828

11.086.825

20.531

2

Insekta Lainnya

ekor

360

21.600

40

F

AROWANA *1)

ekor

70.685

1.648.612.000

3.052.985

G

AROWANA IRIAN *1)

ekor

31.300

63.120.000

116.889

H

&25$/ 

buah

496.308

182.342.634

165.436

I

&25$/

buah/kg

1.540.740

767.544.359

1.421.378

-

IKAN NAPOLEON

ekor

1.225

13.125.000

24.306

K

KIMA *1)

ekor

700

504.000

778

186

*1) Hasil Penangkaran/Transplantasi *2) Kuota disesuaikan dengan kuota jenis ybs *3) Hasil budidaya masyarakat, *4) IHH sudah dipungut di daerah Asumsi : 1 US $ setara dengan Rp 9,000.00 Kolom Perkiraan Devisa merupakan angka perkiraan yang diperoleh dari hasil perkalian realisasi ekspor TSL dengan harga patokan dan dikonversi ke US $.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

NO.

JENIS KOMODITI

SATUAN

REALISASI SATS-LN

PENERIMAAN IASL/TA (Rp)

PERKIRAAN DEVISA ($)

KETERANGAN

1

2

3

5

6

7

8

L

LOLA MERAH

kg

M

KUDA LAUT

ekor

JUMLAH I (SATWA)

0

0

0

300

36.000

67

4.876.278

4.559.034.548

74.608.599

171.740

60.677.750

5.000

18.000.000

II

TUMBUHAN

A

ANGGREK *1)

B

GAHARU

1

Grinops

2

Gaharu (Malaccensis)

kg

a

Kemedangan

kg

114.701

499.299.600

b

Abuk

kg

0

0

c

Budi Daya

kg

0

0

3

Gaharu Indonesia Timur (Filaria)

kg

a

Kemedangan

kg

482.796

1.690.462.700

3.130.486

b

Abuk

kg

346.274

6.000.000

961.872

c

Budi Daya

kg

74.055

180.448.500

334.164

d

Resin

kg

120

38.800.000

71.852

&

PAKIS

kg

94.181

208.734.100

386.545

D

3(1*+$:$5-$0%,

kg

0

0

0

E

'$81/,'$+%8$<$ 

kg

0

0

0

F

SAMBUNG TULANG

batang

0

0

0

G

LIMBAH ANGGREK

kg

0

0

0

H

RAMIN *4)

M3

0

0

0

2.702.422.650

5.921.914

batang

112.366 *1) Hasil Penangkaran/Transplantasi *2) Kuota disesuaikan dengan kuota jenis ybs *3) Hasil budidaya masyarakat, *4) IHH sudah dipungut di daerah Asumsi : 1 US $ setara dengan Rp 9,000.00

JUMLAH II (TUMBUHAN)

924.629

Kolom Perkiraan Devisa merupakan 0 angka perkiraan yang diperoleh dari hasil perkalian realisasi ekspor TSL 0 dengan harga patokan dan dikonversi ke US $.

III

Pungutan administrasi pemanfaatan TSL

1

Blanko SAT-LN

677.920.000

1.255.407

2

Izin Pengedar LN

425.000.000

787.037

3

Izin Pengambilan Sampel

4

Izin Penangkaran

520.000 7.500.000

13.889

JUMLAH III

1.110.940.000

2.056.333

JUMLAH I + II

8.372.397.198

82.586.846

Sumber Data : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

187

IV.3. KEAMANAN HUTAN DAN KEBAKARAN HUTAN Forest Security and Forest Fire

Tabel 4.3.1.

Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kehutanan sampai Tahun 2014 KATEGORI KASUS

TAHUN

3526(6<867,6,

1

2

2012

2011

2010

Kasus

TSL

3

4



PENAMBANGAN ILLEGAL

-80/$+

KEBAKARAN







39

37

8

0

Non Yustisi

0

0

0

0

0

0

Lidik

2

0

5

1

0

8

182

174

Sidik

96

39

32

7

0

SP3

1

0

1

0

0

2

P21

65

29

32

5

0

131

Sidang

27

13

6

1

0

47

Vonis

22

9

5

1

0

37

Tunggakan

32

10

4

3

0

49

Kasus

59

58

43

1

1

162

Non Yustisi

0

0

0

0

0

0

Lidik

0

0

1

1

0

2

1

160

Sidik

59

58

42

0

SP3

0

0

0

0

P21

0

49

45

42

0

1

Sidang

2

0

0

0

0

2

Vonis

1

0

3

0

0

4

Tunggakan

10

13

1

1

0

25

Kasus

75

75

50

11

0

211

137

Non Yustisi

2

2

3

0

0

7

Lidik

3

35

4

3

0

45 159

Sidik

70

38

43

8

0

SP3

0

0

0

0

0

0

P21

58

28

38

2

0

126

3

1

0

0

0

4

Vonis

2013

PERAMBAHAN

98

Sidang

2014

ILLEGAL LOGGING

7

6

8

0

0

21

Tunggakan

15

45

9

9

0

78

Kasus

70

24

45

7

0

146

Non Yustisi

0

0

0

0

0

0

Lidik

0

0

0

1

0

1

Sidik

70

24

45

6

0

145

SP3

0

1

0

1

0

2

P21

101

56

12

31

2

0

Sidang

0

0

0

0

0

0

Vonis

4

0

2

0

0

6

Tunggakan

14

11

14

4

0

43

Kasus

79

27

30

18

3

1

Non Yustisi

0

0

0

0

0

0

Lidik

0

0

0

0

0

0 79

Sidik

27

30

18

3

1

SP3

0

0

0

0

0

0

P21

26

27

15

3

1

72

2

0

0

0

0

2

Vonis

0

1

3

0

0

4

Tunggakan

1

3

3

0

0

7

Sidang

Sumber Data : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Keterangan : 0 : Nihil TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

191

*UDÀN3HUNHPEDQJDQ.DVXV7LQGDN3LGDQD.HKXWDQDQ6DPSDL7DKXQ

192

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 4.3.2. No

Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Seluruh Indonesia Per Provinsi Tahun 2014

Provinsi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agust

Okt

Nov

Des

Jumlah

1

Aceh

36

397

305

20

6

72

89

22

6

2

2

969

2

Sumatera Utara

31

293

214

32

18

102

269

56

5

6

6

1.052

3

Sumatera Barat

6

85

23

13

12

37

53

16

10

2

5

285

4

Riau

50

1.342

1.229

52

87

563

661

149

70

36

13

4.400

5

Kepulauan Riau

4

27

53

1

2

1

1

1

1

2

0

101

6

Jambi

11

124

171

14

39

111

227

97

117

43

5

1.244

7

Sumatera Selatan

15

36

55

18

76

73

202

374

728

684

4

3.794

8

Bangka Belitung

7

33

28

3

7

9

29

216

123

100

0

919

9

Bengkulu

4

5

2

3

1

5

17

4

2

1

0

54

10

Lampung

0

3

7

11

25

16

25

61

85

107

1

570

11

Banten

0

0

6

0

1

1

0

2

4

3

0

28

12

DKI Jakarta

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13

Jawa Barat

5

1

14

1

3

6

27

34

17

5

0

198

14

D.I Yogyakarta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

Jawa Tengah

0

3

12

2

6

1

18

37

20

0

1

182

16

Jawa Timur

7

11

18

1

8

22

57

82

128

51

7

554

17

Bali

1

1

2

0

1

0

0

1

6

2

0

21

18

Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

297

581

203

113

68

146

1.308

1.082

333

133

17

5.381

21

Kalimantan Tengah

125

86

65

46

47

33

244

661

1.585

282

14

5.434

22

Kalimantan Selatan

1

6

13

2

0

39

119

606

45

3

1.528

23

Kalimantan Timur

Batam

2

161

33

49

22

74

145

997

45

12

2.190

24

Kalimantan Utara

40

62

80

19

26

8

20

43

40

11

9

434

25

Gorontalo

1

5

1

0

3

0

0

4

15

0

0

45

26

Sulawesi Utara

1

0

7

0

0

1

0

1

11

1

0

33

27

Sulawesi Tengah

11

26

38

9

10

0

4

43

162

32

4

503

28

Sulawesi Barat

2

5

17

4

1

1

4

4

29

1

1

87

29

Sulawesi Selatan

12

36

34

18

11

4

14

65

182

45

13

559

30

Sulawesi Tenggara

8

15

9

2

5

5

15

46

285

158

31

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

675

3.186

2.767

415

514

1.239

3.397

3.365

5.567

1.797

117

31.266

Jumlah

699

Keterangan :

Sumber data hotspot : Satelit NOAA 18 (Subdit Monitoring Hotspot dan Pencegahan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2014) Sumber Peta : Peta TGHK Badan Planologi Kehutanan 1999, Peta Administrasi Indonesia Bakosurtanal Tahun 2006, dan Peta Dasar Tematik Kehutanan Tahun 2010 Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014). Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/BKSDA/BBTN/BTN/Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2014 Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

193

Tabel 4.3.3. Tahun

Sebaran Hotspot Per Bulan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014 Bulan

Januari

Februari

Maret

2010

243

557

563

238

419

372

2011

384

874

522

845

1.113

2012

996

679

1.146

991

2013

519

634

1.618

2014

721

3.275

2.767

194

April

Mei

Juni

Juli

Jumlah

Agustus

September

November

Desember

392

1.321

1.861

664

467

9.880

2.019

3.741

9.209

7.272

486

225

28.474

1.040

4.198

3.537

8.441

10.143

382

191

34.789

547

888

2.860

1.786

4.007

3.271

337

142

19.353

415

514

1.239

3.397

3.365

8.227

1.797

140

31.424

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 4.3.4.

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 (ha)

No.

I

II

III

IV

Pulau/Propinsi

Hutan Produksi

Hutan Lindung

Total Luas Kebakaran di Kawasan Hutan

Hutan Konservasi

Lahan/APL

Total luas kebakaran di kaw. Hutan dan Lahan

Sumatera a.

Aceh

0,02

-

155,64

155,66

-

155,66

b. c.

Sumatera Utara

2.243,00

142,00

50,00

2.435,00

784,90

3.219,90

Sumatera Barat

66,50

47,50

-

114,00

6,50

120,50

d.

Riau

69,10

22,50

2.874,50

2.966,10

3.335,00

6.301,10

e.

Kepulauan Riau

-

-

-

0,00

-

0,00

f.

Jambi

1.292,60

320,50

616,50

2.229,60

1.241,01

3.470,61

g.

Sumatera Selatan

7.695,71

-

407,40

8.103,11

401,75

8.504,86

h.

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

0,00

i.

Bengkulu

-

-

-

0,00

5,25

5,25

j.

Lampung

-

3,30

19,50

22,80

-

22,80

Kalimantan a.

Kalimantan Barat

b.

Kalimantan Tengah

c.

Kalimantan Timur

d.

Kalimantan Selatan

e.

Kalimantan Utara

0,17

-

630,48

630,65

2.925,45

3.556,10

110,00

65,00

1.005,37

1.180,37

2.842,48

4.022,85

-

-

289,39

289,39

35,80

325,19

22,50

2,50

227,00

252,00

89,00

341,00

-

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

2,00

-

-

2,00

-

2,00

Sulawesi a.

Sulawesi Utara

b.

Batam

c.

Sulawesi Tengah

-

-

70,73

70,73

-

70,73

d.

Sulawesi Selatan

45,70

375,60

81,00

502,30

116,28

618,58

174,15

-

2.235,05

2.409,20

1,66

2.410,86

-

-

-

0,00

-

0,00

e.

Sulawesi Tenggara

f.

Sulawesi Barat

Pulau Lainnya a.

DKI Jakarta

-

-

-

0,00

-

0,00

b.

Banten

-

-

2,00

2,00

-

2,00

c.

Jawa Barat

547,69

552,69

-

552,69

d.

Jawa Tengah

-

-

159,76

159,76

-

159,76

e.

Jawa Timur

-

14,00

4.961,32

4.975,32

-

4.975,32

f.

D.I.Yogyakarta

-

-

0,27

0,27

-

0,27

g.

Bali

-

20,00

10,00

30,00

-

30,00

5,00

h.

Nusa Tenggara Barat

24,50

877,45

3.075,60

3.977,55

-

3.977,55

i.

Nusa Tenggara Timur

-

-

980,87

980,87

-

980,87

j.

Maluku

-

-

179,83

179,83

-

179,83

k.

Maluku Utara

-

-

6,00

6,00

0,50

6,50

300,00

-

-

300,00

-

300,00

12.050,95

1.890,35

18.585,90

32.527,20

11.785,58

44.312,78

l. JUMLAH

Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/BKSDA/BBTN/BTN/Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2014 Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

195

196

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

BKSDA KALBAR

TN Danau Sentarum

BKSDA KALSEL

BKSDA KALTENG

BKSDA KALTIM

BBKSDA SUMUT

BBKSDA RIAU

2.

3.

4.

5.

6.

7.

UPT

2 4

Ketapang

Sintang

4

Pangkalan Bun

4 4 4 2

Siak

Dumai

Rengat

Batam

4

P. Siantar 3

4

Labuhan Batu

Pekanbaru

4

Sibolangit

3

4

Muara Teweh

Paser

2

Kapuas

4

Tanah Bumbu 4

4

Tanah Laut

Palangkaraya

-

Banjar

2

4

Pontianak

Putussibau

3

Regu

Singkawang

NAMA DAOPS

30

60

60

60

45

60

60

60

45

60

60

30

60

60

60

-

30

60

30

60

45

JUMLAH PERSONIL

2010

4

7

7

7

7

7

7

2

7

6

7

7

7

7

-

7

7

7

6

7

SMART

Regu

2

4

4

4

3

4

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

4

4

2

3

3

30

60

60

60

45

60

60

60

30

60

60

60

30

60

60

60

60

60

30

45

45

JUMLAH PERSONIL

2011

4

7

7

7

7

7

7

7

2

7

6

7

7

7

7

-

7

7

7

6

7

SMART

Regu

2

4

4

4

2

4

4

4

4

3

3

2

6

4

4

4

3

4

2

4

4

13

15

14

18

17

15

13

15

11

6

14

13

17

13

12

5

17

17

16

16

15

SMART

2012

Jumlah Anggota MA UPT Pembina Brigdalkarhut Daops Tahun 2010-2014

1.

NO

Tabel 4.3.5. Regu

2

4

4

4

2

4

4

4

4

3

2

3

6

4

4

4

3

4

2

4

4

2013

30

56

52

56

28

59

55

60

60

42

28

42

84

60

60

60

45

60

30

60

60

JUMLAH PERSONIL

13

15

18

14

17

15

13

15

11

14

13

6

17

12

12

6

17

17

16

16

15

SMART

Regu

2

4

4

4

2

4

4

4

4

3

2

3

6

4

4

4

3

4

2

4

4

2014

27

52

52

52

26

59

55

60

60

42

28

41

84

60

60

60

45

60

30

60

60

JUMLAH PERSONIL

12

14

9

14

15

13

12

17

8

7

7

12

3

13

11

5

16

12

13

15

16

SMART

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

197

Tinanggea

Sangkima

Bitung

1605

-

-

-

60

60

60

60

60

60

60

60

60

-

30

JUMLAH PERSONIL

2010

193

-

-

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

-

7

SMART

-

-

2

4

4

4

4

4

4

4

3

4

-

3

113

Regu

1695

-

-

30

60

60

60

60

60

60

60

45

60

-

45

JUMLAH PERSONIL

2011

200

-

-

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

-

7

SMART

-

-

2

4

4

4

4

4

4

4

3

4

2

3

117

Regu

461

-

-

3

19

17

18

16

19

12

16

15

17

-

17

SMART

2012

Catatan: Jumlah personil MA dalam 1 regu 15 orang termasuk di dalamnya Komandan Regu/Kepala Regu

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014).

107

-

-

-

4

Malili

4

Banyuasin 4

4

Muba

Gowa

4

4

Sarolangun

Lahat

4

M. Tebo

4

4

M. Bulian

OKI

-

Bkt. Tempurung

Regu 2

NAMA DAOPS

Kota Jambi

JUMLAH

13. TN. RAWA AOPA

12. TN. KUTAI

11. BKSDA SULUT

10. BBKSDA SULSEL

BKSDA SUMSEL

BKSDA Jambi

8.

9.

UPT

NO

-

-

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

3

117

Regu

1654

-

-

30

60

60

59

59

59

60

60

45

30

45

JUMLAH PERSONIL

2013

461

-

-

3

19

17

19

18

12

16

16

15

17

-

17

SMART

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

3

121

Regu

1758

30

30

30

60

60

59

59

58

59

60

60

45

30

45

JUMLAH PERSONIL

2014

390

2

1

3

14

12

17

11

15

13

14

15

13

-

16

SMART

198

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

ACEH

SUMUT

SUMBAR

RIAU

JAMBI

BENGKULU

SUMSEL

LAMPUNG

JABAR

JATENG

DI YOGYA

JATIM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROPINSI

1

No

Tabel 4.3.6.

BTN Berbak

8

2 2 2 2 -

22 BBTN Bromo Tengger Semeru

23 BTN Alas Purwo

24 BTN Baluran

25 BTN Meru Betiri

2

20 BTN Gn. Merapi

21 BBKSDA Jatim

2

19 BKSDA DI Yogyakarta

2

2

16 BTN Gn. Ciremai

18 BTN Gn. Merbabu

2

15 BTN Gn. Halimun Salak

2

2

14 BBTN Gn. Gede Pangrango

17 BKSDA Jateng

2

2

12 BTN Way Kambas

13 BBKSDA Jabar

2

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

Regu

11 BKSDA Lampung

10 BTN Sembilang

BKSDA Bengkulu

BTN Bukit 12

7

9

BBTN Kerinci Seblat

BTN Teso Nilo

5

6

BTN Bukit Tigapuluh

BKSDA Sumbar

BBTN Gn. Leuser

BKSDA ACEH

4

3

2

1

Lokasi/UPT

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

2

2

2

-

2

Orang SMART Regu

2010

2012

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

30

30

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

2

2

4

2

2

2

2

2

2

3

2

1

2

2

3

3

2

2

2

3

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Orang SMART Orang SMART Regu

2011

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

2

2

4

2

2

2

2

2

2

3

2

1

2

2

3

3

2

2

2

3

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Orang SMART Regu

2013

Jumlah Anggota Manggala Agni UPT Pembina Brigdalkarhut Non Daops Tahun 2010-2014

30

30

30

30

-

2

2

4

2

2

30 30

2

2

2

2

3

2

1

2

2

3

3

2

2

2

3

2

2

-

2

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Orang SMART

2014

Keterangan

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

199

KALBAR

KALTENG

KALTIM

SULUT

SULSEL

SULTRA

16

17

18

19

20

21

-

42 BKSDA Nusa Tenggara Barat

43 BKSDA Sulawesi Tengah 60

-

41 BBKSDA Nusa Tenggara Timur

Jumlah Total

2

40 BTN Rawa Aopa Watumohai

-

-

38 BTN Bogani Nani Wartabone

39 BTN Bantimurung Bulusaraung

2

2

37 BKSDA Sulut

36 BTN Kutai /sangkima

2

35 BTN Sebangau

-

33 BTN Bukit Baka Bukit Raya 2

2

32 BTN Gn. Palung

34 BTN Tanjung Puting

-

2

30 BTN Laiwangi Wanggameti

31 BBTN Betung Kerihun

2

29 BTN Manupeu Tanah Daru

2

-

27 BKSDA Bali

28 BTN Gn. Rinjani

2

Regu

26 BTN Bali Barat

Lokasi/UPT

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014)

NTT

NTB

14

15

BALI

PROPINSI

13

No

870

-

-

-

30

-

-

30

30

30

30

-

30

-

30

30

30

-

30

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

-

-

-

2

-

-

-

2

2

2

-

2

-

2

2

2

2

2

Orang SMART Regu

2010

2012

-

-

-

30

-

-

-

30

30

30

-

30

-

30

30

30

30

30

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1080

-

-

-

30

-

30

-

30

30

30

-

30

-

30

30

30

30

30

70

-

-

-

2

-

-

-

2

2

2

-

2

-

2

2

2

1

2

76

-

-

-

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Orang SMART Orang SMART Regu

2011

1170

-

-

30

30

30

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

70

-

-

-

2

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

1

2

80

2

2

2

-

2

2

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Orang SMART Regu

2013

1170

30

30

-

30

30

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Keterangan

66

-

-

-

- Menjadi UPT daops tahun 2014

-

-

- Menjadi UPT daops Tahun 2011

- Menjadi UPT daops Tahun 2014

2

2

2

2

2

2

1

2

Orang SMART

2014

Tabel 4.3.7. NO 1

2

Jumlah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Tahun 2010-2014

PROVINSI

UPT

38

120

120

BKSDA Aceh

-

-

-

100

130

-

245

-

-

-

BBKSDA Riau

60

-

280

360

390

BTN Teso Nilo

80

-

150

150

150

-

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

53

53

53

-

281

-

-

-

251

-

145

145

145

30

-

90

380

380

-

-

136

136

136

-

279

-

-

-

120

-

250

250

250

-

-

30

30

30

159

-

309

309

309

-

-

-

210

210

-

60

-

-

-

-

-

30

30

30

60

-

210

-

-

-

60

-

-

BBKSDA Jatim

2

-

90

90

90

BTN Baluran

-

-

30

30

30

BTN Alas Purwo

-

-

20

20

20

BBTN Bromo Tengger Semeru

-

-

170

416

416

-

189

-

-

-

120

-

240

240

240

-

-

400

400

400

69

-

-

-

-

70

100

150

-

-

-

-

-

150

150

-

418

-

-

-

358

-

635

635

635

-

-

210

210

210

30

-

90

180

180

889

919

-

-

-

30

-

450

610

610

Riau

Banten

Jawa Barat

BTN Gunung Halimun Salak Jawa Tengah BKSDA Jateng BTN Karimunjawa BTN Gunung Merbabu BTN Gunung Merapi DIY /Yogyakarta BKSDA Yogya BTN Gunung Merapi 7

8

Jawa Timur

Lampung BKSDA Lampung BTN Bukit Barisan Selatan BTN Way Kambas

9

Bengkulu BKSDA Bengkulu

10

Jambi BKSDA Jambi BTN Berbak BTN Bukit Dua Belas

11

Tahun 2014

-

BTN Gunung Ceremai

6

Tahun 2013

-

BBKSDA Jawa Barat

5

Tahun 2012

BBTN Gunung Leuser

BTN Ujung Kulon 4

Tahun 2011

Aceh

BTN Bukit tiga puluh 3

Tahun 2010

Sumatera Utara BBKSDA Sumut

200

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

NO 12

13

PROVINSI

UPT

Sumatera Selatan

-

BKSDA Sumsel

540

-

680

660

660

BTN Sembilang

-

-

88

113

113

30

60

30

-

-

-

-

-

30

30

40

147

-

-

-

30

-

120

225

225

-

-

45

45

45

1.220

1.370

-

-

-

BKSDA Kalteng

120

-

-

-

-

BTN Sebangau

-

-

270

105

105

BTN Tanjung Puting

-

-

90

90

90

350

792

-

-

-

352

-

120

579

609

60

-

60

60

60

-

-

160

160

160

137

167

317

-

-

30

-

-

317

317

90

90

80

-

-

-

-

-

80

80

60

60

-

-

-

BKSDA NTB

-

-

60

60

60

BTN Gunung Rinjani

-

-

45

45

45

-

-

-

-

-

BTN Kelimutu

-

-

156

156

156

BTN Laiwangi wangameti

-

-

67

67

67

BTN Manupeu Tana Daru

-

-

63

63

63

280

340

-

-

-

-

-

120

180

180

-

-

-

-

-

-

-

63

63

63

120

150

-

-

-

60

-

318

625

685

-

-

60

60

60

-

-

-

-

-

BKSDA Sultra

-

-

30

30

30

BTN Rawa Aopa Watumohai

-

-

30

30

30

8.802

9.252

7.278

9.127

9.277

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

BTN Gunung Palung BTN Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Selatan BKSDA Kalimantan Selatan 18

Bali BKSDA Bali

19

20

21

NTB

NTT

Sulawesi Tengah BKSDA Sulteng

22

Sulawesi Utara BTN Bogani Nani Wartabone

23

Sulawesi Selatan BBKSDA Sulsel BTN Bantimurung Bulusaraung

24

Tahun 2014 -

BKSDA Kalimantan Barat

17

Tahun 2013 -

BTN Kutai

16

Tahun 2012

3.525

BKSDA Kaltim

15

Tahun 2011

2.955

BKSDA Sumbar 14

Tahun 2010

Sulawesi Tenggara

Jumlah

Sumber: Direktorat pengendalian Kebakaran Hutan (2014)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

201

Tabel 4.3.8.

Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Per Provinsi di Indonesia Tahun 20102014

No.

PROVINSI

1

Aceh

2

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

5,00

-

13,00

-

155,66

Sumatera Utara

80,00

5,00

1.181,00

295,40

2.435,00

3

Sumatera Barat

56,00

-

3,50

-

114,00

4

Riau

26,00

74,50

1.060,00

1.077,50

2.966,10

5

Kep. Riau

-

-

-

-

-

6

Jambi

2,50

89,00

11,25

199,10

2.229,60

7

Sumatera Selatan

-

84,50

484,15

8.103,11

8

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

9

Bengkulu

-

0,50

-

-

-

10

Lampung

106,00

31,00

-

-

22,80

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

1.278,55

1.945,50

252,80

2,00

13

Banten

-

-

-

-

552,69

14

Jawa Tengah

-

712,24

454,00

31,20

159,76

15

DI Yogyakarta

2.818,50

-

6,45

6,00

4.975,32

16

Jawa Timur

204,90

48,35

2.960,05

1.352,14

0,27

17

Bali

10,10

-

250,00

60,50

30,00

18

Nusa Tenggara Barat

2,00

-

-

12,00

3.977,55

19

Nusa Tenggara Timur

95,00

-

553,20

649,90

980,87

20

Kalimantan Barat

-

-

577,40

22,70

630,65

21

Kalimantan Tengah

-

22,00

55,15

3,10

1.180,37

22

Kalimantan Selatan

-

-

60,50

417,50

289,39

23

Kalimantan Timur

-

148,80

51,50

-

252,00

24

Kalimantan Utara

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Utara

-

-

1,80

0,25

236,06

26

Gorontalo

-

-

-

-

-

27

Sulawesi Tengah

-

-

30,83

1,00

70,73

28

Sulawesi Selatan

28,00

31,75

45,30

40,50

502,30

29

Sulawesi Tenggara

16,00

85,90

346,10

13,00

2.409,20

30

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

31

Maluku

-

-

-

-

179,83

32

Maluku Utara

10,00

-

-

-

6,00

33

Papua

39,00

-

-

-

300,00

34

Papua Barat

1,12

-

-

-

-

3.500,12

2.612,09

9.606,53

4.918,74

32.761,26

Jumlah

Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/BKSDA/BBTN/BTN/Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2010-2014 (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2010-2014) Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014).

202

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 4.3.9.

Sebaran Hotspot di Provinsi Rawan Tahun 2010-2014

No.

Provinsi

1

Sumatera Utara

2

Riau

3

Kepulauan Riau

4

Jambi

5

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

530

893

882

997

1.052

1.707

3.536

4.686

5.182

4.400

55

33

71

56

101

603

1.523

2.462

1.144

1.244

Sumatera Selatan

1.481

4.705

6.367

1.558

3.794

6

Kalimantan Barat

1.785

4.740

6.550

3.221

5.381

7

Kalimantan Tengah

831

4.285

4.139

2.288

5.434

8

Kalimantan Selatan

111

1.292

1.016

491

1.528

9

Kalimantan Timur

974

1.482

1.889

1.196

2.325

10

Kalimantan Utara

-

-

-

-

434

11

Sulawesi Selatan

175

344

302

261

559

8.252

22.833

28.364

16.394

26.252

Jumlah

Keterangan : Sumber data hotspot : Satelit NOAA 18 (Subdit Monitoring Hotspot dan Pencegahan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2010-2014) Sumber Peta : Peta TGHK Badan Planologi Kehutanan 1999, Peta Administrasi Indonesia Bakosurtanal Tahun 2006, dan Peta Dasar Tematik Kehutanan Tahun 2010 Catatan: -= Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak terdapat data hospot pada tahun 2010-2013

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

203

5 BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAN PERHUTANAN SOSIAL

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan utama yang termasuk bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial mencakup perencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan, perbenihan tanaman hutan serta perhutanan sosial. 1.

PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS Daerah Aliran Sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang EDWDV GL GDUDW PHUXSDNDQ SHPLVDK WRSRJUDÀV GDQ EDWDV GL ODXW VDPSDL GHQJDQ GDHUDK SHQJDLUDQ\DQJPDVLKWHUSHQJDUXKDNWLÀWDVGDUDWDQ 1.1. Lahan Kritis Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. .HNULWLVDQ ODKDQ GLNODVLÀNDVLNDQ NH GDODP NDWHJRUL VDQJDW NULWLV NULWLV DJDN NULWLV potensial kritis dan tidak kritis. Direktorat Jenderal BPDASPS memprioritaskan penanganan lahan kritis pada lahan dengan kriteria kritis dan sangat kritis. Luas lahan sangat kritis dan kritis di Indonesia pada tahun 2013 tanpa DKI Jakarta seluas ± 24.303.294 ha, yang terdiri dari: Sangat kritis

:

4.738.383 ha

Kritis

:

19.564.911 ha

Luas lahan kritis dan sangat kritis per provinsi hasil inventarisasi tahun 2011 dan tahun 2013 adalah sebagaimana tabel 3.1.1 terlampir. 1.2. Rencana Pengelolan DAS Terpadu (RPDAS-T) Rencana pengelolaan DAS Terpadu (RPDAS-T) merupakan rencana multipihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam GHQJDQPDQXVLDGLGDODP'$6GHQJDQVHJDODDNWLÀWDVQ\DDJDUWHUZXMXGNHOHVWDULDQ dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

207

Jumlah RPDAS-T yang telah disusun sd 2014 adalah sebanyak 108 RPDAST. 2.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Dalam periode 5 tahun terakhir, tahun 2010 sd tahun 2014, capaian kegiatan RHL yang dibiayai APBN seluas 2.279.380 Ha. Dengan realisasi per tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan diselenggarakan melalui kegiatan : 2.1 REHABILITASI HUTAN Kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan lebih diprioritaskan pada kegiatan penanaman/ reboisasi pada lahan sangat kritis dan kritis. a.

Reboisasi Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan reboisasi diprioritaskan pada kawasan konservasi dan hutan lindung. Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Dalam periode 5 tahun terakhir sejak Tahun 2010 s.d tahun 2014, capaian kegiatan reboisasi adalah seluas 434.286 Ha, sebagaimana Tabel 3.2.1.

2.2 REHABILITASI LAHAN Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan lebih diprioritaskan pada kegiatan penanaman pohon/penghijauan pada lahan sangat kritis dan kritis di luar kawasan hutan, serta pembuatan bangunan konservasi tanah. Capaian kegiatan rehabilitasi lahan selama tahun 2010 sd 2014 adalah seluas 1.882.236,41 Ha, dengan realisasi per tahun sebagaimana tabel 3.2.2. b. Penghijauan Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.

208

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Penghijauan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 2.2.b.1 Hutan Kota Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan pada Hutan Kota dapat dilihat pada Tabel. 3.2.2.b. Kegiatan pembuatan hutan kota tahun 2010 sd 2014 tercapai seluas 1.035,7 ha. 2.2.b.2 Hutan Rakyat Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha. Pembangunan hutan rakyat diarahkan untuk mengembalikan produktivitas lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d 2014, kegiatan pembangunan hutan rakyat yang dibiayai APBN mencapai 1.877.235,73 dan dapat dilihat pada tabel 3.2.2.a. 2.3 REHABILITASI MANGROVE, RAWA DAN GAMBUT Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan subtrat lumpur atau lumpur berpasir. Total luas kegiatan penanaman hutan mangrove/pantai yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2010 s.d 2014 adalah 33.394 ha, dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. 2.4 TEKHNIK KONSERVASI TANAH Terhadap lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi dan terhadap lahan potensial kritis yang kondisinya masih baik perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan produksi. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan seperti di atas dilakukan melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bangunan teknik konservasi tanah dimaksud adalah :

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

209

2.4.a Bangunan Dam Pengendali/Dam Penahan. Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir dan dibuat pada alur jurang/ sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 m. Manfaat dari Dam Pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya, dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 m, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya. Selama tahun 2010 sd 2014 telah terbangun dam pengendali sebanyak 281 unit dan dam penahan sebanyak 2.220 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.a. 2.4.b Bangunan Pengendali Jurang (Gully Plug) Bangunan pengendali jurang adalah suatu konservasi tanah teknik sipil yang berfungsi sebagai pengendali jurang berupa bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur dengan konstruksi bronjong batu, kayu/ bambu atau pemasangan batu spesi. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan pengendali jurang (gully plug) sebanyak 547 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.b. 2.4.c Bangunan Sumur Resapan Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan sumur resapan sebanyak 6.092 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.c. 2.4.d Bangunan Embung Air Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampoung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan embung air sebanyak 578 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.d. 210

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

3.

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995, perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman. 3.1 Pembibitan 'HÀQLVL%LELWGDODP3HUDWXUDQ0HQWHUL.HKXWDQDQ1RPRU30HQKXW,,DGDODK tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Kegiatan pembuatan bibit disajikan pada Tabel 3.3.1. 3.2 Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah. (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.17/Menhut-II/2012). Jumlah unit Kebun Bibit Rakyat yang telah terbangun disajikan pada Tabel 3.3.2.

4.

PERHUTANAN SOSIAL Perhutanan Sosial adalah usaha berbasis hutan dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu, yang pengelolaannya diutamakan untuk pengembangan ekonomi rakyat dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan. 4.1 Hutan Desa Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Areal kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Penyelenggaraan Hutan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.49/Menhut-II/2010. 4.2 Hutan Kemasyarakatan Hutan kemasyarakatan berdasarkan Permenhut No. 37 Tahun 2007 tanggal 7 September 2007 jo No. 13 tahun 2010 adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

211

'DWDOXDVDUHD\DQJWHODKGLYHULÀNDVL3HQHWDSDQ$UHDO.HUMDGDQ,MLQ8VDKD3HQJHORODDQ Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana pada Tabel 3.4.2. 4.3 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan (Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007). 4.3.a. Perlebahan Perlebahan adalah kegiatan pemanfaatan lebah dan produk-produknya (madu, jelly, lilin dan hasil lainnya) serta vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Kegiatan iini memberikan manfaat langsung seperti menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan dan dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu secara tidak langsung dapat membantu proses penyerbukan beberapa jenis pohon tertentu. Hasil kegiatan perlebahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia disajikan pada tabel 3.4.3.a. 4.3.b. Persuteraan Alam Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 50/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997, yang dimaksud dengan persuteraan alam adalah bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau benang sutera yang terdiri dari kegiatan penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon. Usaha tani persuteraan alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri persuteraan alam dan peningkatan mutu lingkungan. Pelaksanaan usahatani persuteraan alam dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usahatani merupakan unit pengelolaan usahatani persuteraan alam dengan luas kebun murbei minimal 50 ha atau setara dengan jumlah tanaman murbei sebanyak 500.000 batang. Usahatani persuteraan alam dapat dikembangkan pada lahan hak milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan usahatani persuteraan alam. Realisasi kegiatan persuteraan alam tahun 2014 disajikan pada tabel 3.4.3.b. 4.3.c Rotan Pelaksanaan pengembangan rotan saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dimana tugas pemerintah adalah mengatur, membina, 212

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

mendorong, membantu memonitor dan mengendalikan, yang diwujudkan GDODP SHPEDQJXQDQ LQIUDVWUXNWXU EDLN ÀVLN PDXSXQ VRVLDO NHOHPEDJDDQ masyarakat) sebagai landasan keberlangsungan investasi publik/masyarakat. Realisasi luas area pembangunan budidaya tanaman rotan dan jumlah KK yang terlibat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir disampaikan dalam tabel 3.4.3.c. 4.3.d Bambu Bambu adalah tumbuhan jenis rumput-rumputan yang berbentuk pohon dan digolongkan dalam keluarga Gramineae, tumbuh berumpun yang terdiri dari beberapa batang (buluh). Dengan kemajuan pembangunan dan teknologi, dari tanaman bambu dapat dihasilkan produk-produk bambu yang bervariasi, jumlahnya banyak, proses produksi lebih cepat dan mempunyai pasar lebih luas. Untuk menyediakan bahan baku bambu yang sesuai dengan tingkat kebutuhan maka diperlukan pengetahuan jenis-jenis bambu, penyebaran dan kegunaannya. 5.

PENANAMAN SATU MILIAR POHON Maksud dilaksanakannya Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon adalah (1) salah satu sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon (2) mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim dan merehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan penanaman satu miliar pohon ini bertujuan untuk menambah tutupan lahan dan hutan guna mencegah longsor dan banjir di musim hujan, menyerap karbon dioksida akibat dari mitigasi perubahan iklim dan penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu, pangan dan energi terbarukan.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

213

V.1. LAHAN KRITIS Critical Land

Tabel/Table 5.1.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2011 dan Tahun 2013/Extent and Distribution of Critical Land 2011 and 2013 Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi/Extent of critical land Tahun/Year 2011

No.

Provinsi/Province

1

2

Tingkat kekritisan Lahan/ Level of Critical

Tahun/Year 2013 Tingkat kekritisan Lahan/ Level of Critical

JUMLAH/ Total

Kritis/

Sangat Kritis/

Critical

Very Critical

(ha)

(ha)

3

4

JUMLAH/ Total

Kritis/

Sangat Kritis/

Critical

Very Critical

(ha)

(ha)

5

6

7

(ha)

(Ha) 8

1

Nanggroe Aceh Darussalam

623.665

121.290

744.954

474.664

150.694

625.358

2

Sumatera Utara

854.610

280.731

1.135.341

580.944

478.523

1.059.467

3

Sumatera Barat

419.524

90.453

509.977

485.907

144.788

630.695

4

Riau

739.935

100.723

840.658

1.737.809

151.813

1.889.622

5

Jambi

341.685

1.078.917

1.420.602

515.192

264.582

779.774

6

Sumatera Selatan

3.668.355

217.707

3.886.062

299.172

13.692

312.864

7

Bengkulu

531.470

111.117

642.587

586.026

135.648

721.674

8

Lampung

512.168

77.061

589.229

238.322

84.602

322.924

9

Kepulauan Riau

24.519

230.230

254.749

224.031

114.177

338.208

10

Bangka Belitung

88.212

26.624

114.836

155.388

60.720

216.108

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

415.806

68.139

483.944

302.014

40.952

342.966

13

Jawa Tengah

149.976

9.877

159.853

105.633

5.210

110.843

14

D.I. Yogyakarta

33.088

471

33.559

25.272

845

26.117

15

Jawa Timur

506.336

102.577

608.913

485.042

736.877

1.221.919

16

Banten

56.753

10.750

67.503

33.239

3.716

36.955

17

Bali

45.112

2.940

48.052

43.087

2.910

45.997

18

Nusa Tenggara Barat

68.611

23.248

91.859

154.358

23.219

177.577

19

Nusa Tenggara Timur

1.006.526

35.162

1.041.688

942.976

17.878

960.854

20

Kalimantan Barat

2.844.134

325.357

3.169.491

752.711

106.864

859.575

21

Kalimantan Tengah

3.498.036

1.138.854

4.636.890

4.785.299

359.405

5.144.704

22

Kalimantan Selatan

708.130

78.781

786.911

508.941

132.645

641.586

23

Kalimantan Timur

314.464

4.372

318.836

847.590

63.230

910.820

24

Kalimantan Utara

-

-

-

245.215

29.125

274.340

25

Sulawesi Utara

242.354

33.702

276.056

189.816

79.395

269.211

26

Sulawesi Tengah

293.638

24.131

317.769

347.955

104.277

452.232

27

Sulawesi Selatan

810.504

109.948

920.452

388.509

144.152

532.661

28

Sulawesi Barat

105.546

8.414

113.960

263.404

55.749

319.153

29

Sulawesi Tenggara

617.519

267.944

885.463

631.628

313.477

945.105

30

Gorontalo

184.652

72.524

257.176

319.393

247.244

566.637

31

Maluku

490.521

271.803

762.324

471.015

257.761

728.776

32

Maluku Utara

447.669

163.438

611.106

322.948

97.153

420.101

33

Papua

971.464

105.235

1.076.699

1.973.165

266.064

2.239.229

34

Papua Barat

410.601

76.742

487.343

128.244

50.997

179.241

22.025.581

5.269.260

27.294.842

19.564.911

4.738.383

24.303.294

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) : Tidak ada data/No activa

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

217

V.2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Forest and Land Rehabilitation

Tabel/Table 5.2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2009-2014/Integrated watershed management plan in 2009-2014 No

DAS Prioritas

1

Provinsi

2

1

Peusangan

2

Krueng Aceh

3

Jambu Aye

4

3

Luas (Ha)

Wilayah Kerja

4

5

Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6

7

8

9

10

11

255.780,28 BPDAS Krueng Aceh

-

1

-

-

-

-

197.852,34 BPDAS Krueng Aceh

-

-

1

-

-

-

462.062,43 BPDAS Krueng Aceh

-

-

1

-

-

-

699.510,11 BPDAS Krueng Aceh

-

-

-

1

-

-

5

Peureulak Tamiang Wampu

Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara

415.617,46 BPDAS Wampu Sei Ular

-

-

1

-

-

-

6

Padang

Sumatera Utara

110.339,69 BPDAS Wampu Sei Ular

-

1

-

-

-

-

7

Sei Ular

Sumatera Utara

130.929,01 BPDAS Wampu Sei Ular

1

-

-

-

-

-

8

Besitang

Sumatera Utara

96.494,12 BPDAS Wampu Sei Ular

-

-

-

1

-

-

9

Lepan

Sumatera Utara

57.407,74 BPDAS Wampu Sei Ular

-

-

-

1

-

-

10

Deli

Sumatera Utara

34.501,79 BPDAS Wampu Sei Ular

-

-

-

1

-

-

11

Asahan Toba

Sumatera Utara

737.185,03 BPDAS Asahan Barumun

-

1

-

-

-

-

12

Batang Gadis

Sumatera Utara

483.528,97 BPDAS Asahan Barumun

-

1

-

-

-

-

13

Mujoi (Nias)

Sumatera Utara

-

-

1

-

-

-

14

Pasaman

Sumatera Barat

166.110,00 BPDAS Agam Kuantan

-

-

-

-

1

-

15

Antokan

Sumatera Barat

73,00 BPDAS Agam Kuantan

-

-

1

-

-

-

16

Tarusan

Sumatera Barat

52.982,91 BPDAS Agam Kuantan

-

-

-

1

-

-

17

Harau

Sumatera Barat

17.467,52 BPDAS Agam Kuantan

-

-

1

-

-

-

18

Gasan Gadang

Sumatera Barat

8.866,51 BPDAS Agam Kuantan

-

-

-

1

-

-

19

Siak

Riau

1.117.408,04 BPDAS Indragiri Rokan

-

-

1

-

-

-

20

Kampar

Riau, Sumatera Barat

2.558.076,36 BPDAS Indragiri Rokan

-

-

1

-

-

-

21

Rokan

2.009.768,05 BPDAS Indragiri Rokan

-

-

-

1

-

-

22

Indragiri

Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat Riau, Sumatera Barat

2.267.249,81 BPDAS Indragiri Rokan

-

-

-

-

1

-

23

Batanghari

Jambi, Sumatera Barat

4.470.839,54 BPDAS Batanghari

1

-

-

-

-

-

24

Musi

7.759.888,66 BPDAS Musi

-

-

1

-

-

-

25

124.873,30 BPDAS Ketahun

-

-

-

v

1

-

26

Manna Padang Guci Ketahun

Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Bengkulu, Sumatera Selatan Bengkulu

239.109,43 BPDAS Ketahun

1

-

-

-

-

-

27

Bengkulu

Bengkulu

28

Sekampung

Lampung

29

Tulang Bawang

Lampung

30

Duriangkang

31

77.947,22 BPDAS Asahan Barumun

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Kepulauan Riau

482.316,03 BPDAS Way Seputih Sekampung 979.818,78 BPDAS Way Seputih Sekampung 10.419,40 BPDAS Kepulauan Riau

57.936,78 BPDAS Ketahun

-

-

1

-

-

-

Sei Jang

Kepulauan Riau

7.910,83 BPDAS Kepulauan Riau

-

-

-

1

-

-

32

Mancang

Bangka Belitung

85.592,74 BPDAS Baturusa Cerucuk

-

-

1

-

-

-

33

Ajang Mabat

Bangka Belitung

67.993,76 BPDAS Baturusa Cerucuk

-

-

1

-

-

-

34

Citarum

Jawa Barat

689.998,47 BPDAS Citarum Ciliwung

1

-

-

-

-

-

35

Cisadane

Jawa Barat, Banten

139.204,73 BPDAS Citarum Ciliwung

-

1

-

-

-

-

36

Ciliwung

38.664,20 BPDAS Citarum Ciliwung

1

-

-

-

-

-

37

Cisadea

Jawa Barat, D K I Jakarta Jawa Barat

35.240,12 BPDAS Citarum Ciliwung

-

-

1

-

-

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

221

No

DAS Prioritas

Provinsi

Luas (Ha)

Wilayah Kerja

1

2

3

4

5

Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6

7

8

9

10

11

38

Cimanuk

Jawa Barat

363.489,63 BPDAS Cimanuk Citanduy

-

1

-

-

-

-

39

Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Tengah

463.585,43 BPDAS Cimanuk Citanduy

-

1

-

-

-

-

40

Citanduy (segara anakan) Serang

400.891,11 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

1

-

-

41

Juwana

Jawa Tengah

130.069,92 BPDAS Pemali Jratun

-

-

1

-

-

-

42

Tuntang

Jawa Tengah

130.100,17 BPDAS Pemali Jratun

1

-

-

-

-

-

43

Pemali

Jawa Tengah

126.972,02 BPDAS Pemali Jratun

-

-

1

-

-

-

44

Garang (Babon)

Jawa Tengah

21.329,19 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

1

-

-

45

Bodri

Jawa Tengah

65.081,97 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

-

1

46

Cacaban

Jawa Tengah

22.396,84 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

1

-

47

Comal

Jawa Tengah

81.855,76 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

1

-

48

Babakan

Jawa tengah

12.542,07 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

-

1

49

Gangsa

Jawa Tengah

19.840,73 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

-

1

50

Kupang

Jawa Tengah

18.207,11 BPDAS Pemali Jratun

-

-

-

-

1

-

51

Serayu

Jawa tengah

-

1

-

-

-

-

52

Progo

Jawa Tengah

-

1

-

-

-

-

53

Luk Ulo

Jawa Tengah

-

-

1

-

-

-

54

Bogowonto

-

-

1

-

-

-

55

Serang

-

-

-

1

-

-

56

Wawar Medono

D I Yogyakarta, Jawa tengah D I Yogyakarta, Jawa tengah Jawa Tengah

-

-

-

1

-

-

57

Bribin

-

-

-

-

1

-

58

Solo

-

1

-

-

-

-

59

Brantas

D I Yogyakarta, Jawa tengah Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur Jawa Timur

365.661,13 BPDAS Serayu Opak Progo 246.119,02 BPDAS Serayu Opak Progo 64.356,87 BPDAS Serayu Opak Progo 59.725,67 BPDAS Serayu Opak Progo 23.940,31 BPDAS Serayu Opak Progo 75.322,44 BPDAS Serayu Opak Progo 2.743,89 BPDAS Serayu Opak Progo 1.594.716,07 BPDAS Solo

1.189.776,12 BPDAS Brantas

-

1

-

-

-

-

60

Sampean

Jawa Timur

124.413,65 BPDAS Sampean

-

1

-

-

-

-

61

Bedadung

Jawa Timur

128.000,18 BPDAS Sampean

-

1

-

-

-

-

62

Deluang

Jawa Timur

18.860,62 BPDAS Sampean

-

1

-

-

-

-

63

Tukad Unda

Bali

23.166,92 BPDAS Unda Anyar

1

-

-

-

-

-

64

Blingkang Anyar

Bali

11.837,46 BPDAS Unda Anyar

1

-

-

-

-

-

65

Palung

Nusa Tenggara Barat

-

-

1

-

-

-

66

Moyo

Nusa Tenggara Barat

-

-

-

1

-

-

67

Mangkung

Nusa Tenggara Barat

1

-

-

-

-

-

68

Benain

Nusa Tenggara Timur

12.712,14 BPDAS Dodokan Moyosari 79.036,95 BPDAS Dodokan Moyosari 56.253,04 BPDAS Dodokan Moyosari 348.489,81 BPDAS Benain Noelmina

-

1

-

-

-

-

69

Nusa Tenggara Timur

197.254,07 BPDAS Benain Noelmina

-

-

1

-

-

-

70

Noelmina (Benueke) Kapuas

Kalimantan Barat

10.063.599,82 BPDAS Kapuas

-

-

1

-

-

-

71

Sambas

Kalimantan Barat

744.406,35 BPDAS Kapuas

-

1

-

-

-

-

72

Kapuas (Barito)

Kalimantan Tengah

1.633.794,30 BPDAS Kahayan

-

1

-

-

-

-

73

Mentaya

Kalimantan Tengah

1.468.064.083,00 BPDAS Kahayan

-

1

-

-

-

-

74

Kahayan

Kalimantan Tengah

1.539.305,65 BPDAS Kahayan

-

1

-

-

-

-

222

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No

DAS Prioritas

1

Provinsi

2

75

Barito

76

3

Luas (Ha)

Wilayah Kerja

4

5

Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6

7

8

9

10

11

6.234.743,45 BPDAS Barito

-

-

1

-

-

-

Batu Licin

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

142.783,37 BPDAS Barito

-

-

-

1

-

-

77

Mahakam

Kalimantan Timur

7.816.327,35 BPDAS Mahakam Berau

-

1

-

-

-

-

78

Dumoga

Sulawesi Utara

204.602,21 BPDAS Tondano

1

-

-

-

-

-

79

Tondano

Sulawesi Utara

53.965,50 BPDAS Tondano

1

-

-

-

-

-

80

Sangihe

Sulawesi Utara

55.162,79 BPDAS Tondano

-

1

-

-

-

-

81

Gorontalo, Sulawesi Utara Gorontalo

274.699,75 BPDAS Bone Bolango

-

v

v

-

1

-

82

Limboto Bone Blango Paguyaman

239.967,26 BPDAS Bone Bolango

-

-

-

1

-

-

83

Palu

Sulawesi Tengah

307.022,67 BPDAS Palu Poso

-

1

-

-

-

-

84

Poso

266.385,76 BPDAS Palu Poso

-

-

1

-

-

-

85

Budong Budong

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan Sulawesi Barat

212.447,37 BPDAS Lariang Mamasa

-

-

-

1

-

-

86

Mapili

Sulawesi Barat

178.995,14 BPDAS Lariang Mamasa

-

-

-

1

-

-

87

Mandar

Sulawesi Barat

63.662,41 BPDAS Lariang Mamasa

-

-

-

-

1

-

88

Saddang

661.932,35 BPDAS Saddang

-

1

-

-

-

-

89

Rongkong

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Sulawesi Selatan

172.795,10 BPDAS Saddang

-

-

1

-

-

-

90

Latuppa

Sulawesi Selatan

3.143,49 BPDAS Saddang

-

-

-

1

-

-

91

Sulawesi Selatan

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

93

Lasolo

-

-

1

-

-

-

94

Konaweha

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara

731.581,59 BPDAS Jeneberang Walanae 78.883,90 BPDAS Jeneberang Walanae 597.228,43 BPDAS Sampara

-

92

Bila Walanae ( Cenranae) Jeneberang

697.947,51 BPDAS Sampara

-

1

-

-

-

-

95

Laea Wanggu

Sulawesi Tenggara

75.407,65 BPDAS Sampara

-

-

1

-

-

-

96

Wae Apu

Maluku

-

-

1

-

-

-

97

Wae Manumbai

Maluku

-

-

-

1

-

-

98

Wae Hatu Merah

Maluku

-

-

-

1

-

-

99

Akemalamo

Maluku Utara

-

-

1

-

-

-

Sulawesi Selatan

219.528,09 BPDAS Wae Hapu Batu Merah 27.746,29 BPDAS Wae Hapu Batu Merah 8.758,83 BPDAS Wae Hapu Batu Merah 67.003,92 BPDAS Ake Malamo

100 Kao

Maluku Utara

46.759,58 BPDAS Ake Malamo

-

-

-

1

-

101 Oba

Maluku Utara

2.497,63 BPDAS Ake Malamo

1

-

-

-

-

102 Remu

Papua Barat

62.185,31 BPDAS Remu Ransiki

-

1

-

-

-

103 Arui

Papua Barat

23.235,23 BPDAS Remu Ransiki

-

-

1

-

-

104 3UDÀ

Papua Barat

67.557,96 BPDAS Remu Ransiki

-

-

-

1

-

105 Memberamo

Papua

7.782.704,68 BPDAS Memberamo

-

-

-

-

1

106 Baliem (Eilenden)

Papua

3.687.987,51 BPDAS Memberamo

-

-

-

1

-

107 Tami

Papua

325.379,18 BPDAS Memberamo

-

-

1

-

-

108 Sentani

Papua

87.163,56 BPDAS Memberamo

-

-

1

-

-

14

27

31

23

10

Jumlah

3

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

223

Tabel/Table 5.2.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014/ Progress of forest and land rehabilitation activities in 2010-2014 No

Provinsi/Province

1

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Tahun/Year 2009 (ha)

2010 (ha)

2011 (ha)

2012 (ha)

2013 (ha)

2014 (ha)

3

4

5

6

7

8

-

1.789

18.103

23.402

19.984

7.806

Sumatera Utara

1.960

5.724

27.700

25.023

34.290

17.671

3

Sumatera Barat

1.022

5.603

5.687

1.025

6.713

6.425

4

Riau

3.027

8.950

17.071

19.203

20.729

11.100

5

Jambi

25

53.665

6.909

15.630

13.952

14.038

6

Sumatera Selatan

125

1.583

16.540

11.360

22.788

17.958

7

Bengkulu

3.024

7.582

47.085

19.941

15.112

14.075

8

Lampung

48.170

3.720

16.764

16.431

55.652

33.734

9

Bangka Belitung

485

979

3.165

3.288

5.733

1.954

10

Kepulauan Riau

5.338

1.035

3.703

753

2.576

1.333

11

DKI Jakarta

53

-

20

270

-

8

12

Jawa Barat

19.209

12.188

25.886

18.561

39.253

14.394

13

Jawa Tengah

15.356

8.256

64.595

73.170

80.021

55.640

14

DI Yogyakarta

383

1.650

8.188

607

21.413

30

15

Jawa Timur

33.842

23.727

25.794

49.378

53.888

13.265

16

Banten

8.291

3.574

12.179

6.700

8.340

11.771

17

Bali

1.030

936

10.915

4.846

8.850

15.318

18

Nusa Tenggara Barat

4.466

1.700

19.429

12.386

25.714

18.464

19

Nusa Tenggara Timur

2.710

4.173

69.044

20.937

24.623

35.057

20

Kalimantan Barat

1.457

7.031

20.356

23.151

15.694

10.749

21

Kalimantan Tengah

3.422

165

6.711

7.048

11.640

5.094

22

Kalimantan Selatan

-

24

2.108

11.925

8.669

6.656

23

Kalimantan Timur

-

1.980

6.012

9.101

9.968

7.868

24

Sulawesi Utara

1.604

2.019

17.492

7.148

17.534

16.070

25

Sulawesi Tengah

-

20

5.307

26.343

15.534

7.211

26

Sulawesi Selatan

8.107

2.607

45.759

26.098

29.897

25.894

27

Sulawesi Tenggara

9.125

2.210

19.471

6.040

21.241

11.168

28

Gorontalo

200

641

6.510

11.830

11.804

6.778

29

Sulawesi Barat

12

14

3.062

520

23.017

21.298

30

Maluku

200

2.614

6.970

16.061

6.778

4.192

31

Maluku Utara

1.268

1.412

2.478

15.204

5.324

7.280

32

Papua Barat

37

909

8.447

12.807

11.015

10.466

33

Papua

951

1.933

7.217

11.529

16.322

18.865

174.899

170.414

556.677

507.716

664.067

449.630

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

224

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Tahun 2010-2014/Reforestation Activities in 2010-2014 No

Provinsi/Province

1

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Tahun/Year 2009 (ha)

2010 (ha)

2011 (ha)

2012 (ha)

2013 (ha)

2014 (ha)

3

4

5

6

7

8

-

1.500

2.815

5.000

500

500

Sumatera Utara

1.785

4.829

11.410

7.005

6.500

1.050

3

Sumatera Barat

1.022

2.687

500

745

1.500

200

4

Riau

1.725

6.000

3.615

2.562

1.500

850

5

Jambi

-

515

3.690

7.750

6.350

800

6

Sumatera Selatan

-

1.530

1.760

5.000

3.500

400

7

Bengkulu

1.765

5.014

5.300

5.000

6.000

2.050

8

Lampung

46.920

7.500

15.000

8.800

8.300

1.750

9

Bangka Belitung

375

60

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

5.188

900

-

-

850

100

11

DKI Jakarta

37

-

-

-

10

-

12

Jawa Barat

3.245

10.964

5.600

3.496

1.740

350

13

Jawa Tengah

7.050

3.730

200

939

500

70

14

DI Yogyakarta

283

5.377

453

447

456

30

15

Jawa Timur

15.998

4.533

1.500

650

500

100

16

Banten

260

-

-

-

1.250

225

17

Bali

530

636

200

200

1.000

300

18

Nusa Tenggara Barat

3.991

1.000

500

3.000

4.000

550

19

Nusa Tenggara Timur

1.340

975

3.500

4.552

3.900

700

20

Kalimantan Barat

1.457

6.325

5.000

5.000

7.000

800

21

Kalimantan Tengah

3.422

7.750

5.000

5.000

6.000

750

22

Kalimantan Selatan

-

4.825

650

666

1.300

500

23

Kalimantan Timur

-

5.125

1.700

2.000

2.700

800

24

Sulawesi Utara

1.590

1.400

1.350

1.100

1.300

700

25

Sulawesi Tengah

-

1.008

3.000

3.000

2.750

425

26

Sulawesi Selatan

4.872

4.150

7.000

6.000

11.000

5.500

27

Sulawesi Tenggara

8.200

2.150

5.000

6.425

7.000

2.000

28

Gorontalo

-

1.253

2.500

2.650

2.500

500

29

Sulawesi Barat

-

1.000

-

500

6.750

2.037

30

Maluku

150

1.000

3.000

3.000

1.500

300

31

Maluku Utara

1.043

3.930

500

500

500

250

32

Papua Barat

-

2.027

5.000

5.000

3.000

1.000

33

Papua

794

1.045

5.000

5.000

4.000

575

113.042

100.738

100.743

100.987

105.656

26.162

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

225

Tabel/Table 5.2.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2010-2014/Progress of land rehabilitation activities in 2010-2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

1

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

2010

2011

2012

2013

2014

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

3

4

5

6

7

23,37

8.891,00

10.629,00

19.484,00

7.306,00

Sumatera Utara

1.049,00

16.190,00

29.531,00

27.789,72

16.621,00

3

Sumatera Barat

86,00

4.834,00

5.720,00

5.212,61

6.225,00

4

Riau

89,29

13.456,00

7.065,00

19.229,00

10.250,00

5

Jambi

-

3.219,00

3.280,40

7.602,40

13.238,00

6

Sumatera Selatan

-

14.780,00

13.529,00

19.288,00

17.558,00

7

Bengkulu

4,00

5.785,00

14.849,00

9.112,00

12.025,00

8

Lampung

801,00

1.764,00

26.682,00

47.352,00

31.984,00

9

Bangka Belitung

50,00

3.165,00

5.124,00

5.732,72

1.954,00

10

Kepulauan Riau

21,24

2.532,00

1.105,00

1.726,00

1.233,00

11

DKI Jakarta

-

20,00

15,10

-

8,00

12

Jawa Barat

3.883,00

29.266,00

26.858,00

37.502,77

14.044,00

13

Jawa Tengah

13.397,00

53.877,00

39.591,40

79.200,21

55.570,00

14

DI Yogyakarta

15.626,00

26.442,00

-

21.278,00

-

15

Jawa Timur

11.102,09

16.089,00

33.586,20

53.387,60

50.394,00

16

Banten

-

15,00

62,00

7.090,00

11.546,00

17

Bali

150,00

10.230,00

2.151,00

7.850,00

15.018,00

18

Nusa Tenggara Barat

-

17.129,00

11.925,00

21.714,00

17.914,00

19

Nusa Tenggara Timur

225,00

64.559,00

16.569,00

20.723,33

34.357,00

20

Kalimantan Barat

-

15.356,00

9.030,00

8.694,00

9.949,00

21

Kalimantan Tengah

165,00

1.711,00

9.380,00

5.640,00

4.344,00

22

Kalimantan Selatan

3.024,00

1.458,00

14.543,40

7.369,48

6.156,00

23

Kalimantan Timur

80,40

4.312,00

5.623,00

7.268,00

7.068,00

24

Sulawesi Utara

20,00

16.142,00

19.641,00

16.233,90

15.370,00

25

Sulawesi Tengah

20,30

2.307,00

19.348,00

12.784,00

6.786,00

26

Sulawesi Selatan

2.180,00

36.639,00

15.878,00

18.897,00

20.394,00

27

Sulawesi Tenggara

15,00

14.471,00

13.215,00

14.241,00

9.168,00

28

Gorontalo

25,00

3.710,00

14.340,00

9.304,00

6.278,00

29

Sulawesi Barat

514,00

3.062,00

8.422,00

16.267,00

19.261,00

30

Maluku

20,00

3.970,00

1.954,00

5.278,00

3.892,00

31

Maluku Utara

37,40

1.376,00

5.017,00

4.824,00

7.030,00

32

Papua Barat

9,38

3.447,00

14.353,00

8.015,00

9.466,00

33

Papua

62,00

1.799,00

9.429,00

12.321,70

18.290,00

52.679,47

402.003,00

408.445,50

558.411,44

460.697,00

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

226

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 5.2.3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat Tahun 20102014/Progress of land rehabilitation activities/community forest development in 2010-2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

2010

2011

2012

2013

2014

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

2 Nanggroe Aceh Darussalam

3

4

5

6

7

-

8.816,00

10.623,00

19.464,00

7.296,00

2

Sumatera Utara

1.039,00

16.160,00

29.531,00

27.774,72

16.561,20

3

Sumatera Barat

-

4.785,00

5.705,00

5.187,61

6.215,00

4

Riau

-

13.318,00

7.024,00

19.159,00

10.250,00

5

Jambi

-

3.174,00

3.265,00

7.572,40

13.238,00

6

Sumatera Selatan

-

14.760,00

13.514,00

19.278,00

17.548,08

7

Bengkulu

-

5.715,00

14.814,00

9.077,00

12.000,00

8

Lampung

751,00

1.727,00

26.682,00

47.352,00

31.984,00

9

Bangka Belitung

-

3.125,00

5.099,00

5.697,92

1.953,60

10 Kepulauan Riau

-

2.520,00

1.095,00

1.726,00

1.233,00

11 DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

3.844,00

29.186,00

26.799,00

37.456,77

14.027,00

13 Jawa Tengah

13.367,00

53.814,00

39.549,00

79.165,21

55.560,08

14 DI Yogyakarta

15.626,00

26.411,00

-

21.263,00

-

15 Jawa Timur

11.077,00

16.079,00

33.548,00

53.357,60

50.326,00

-

-

-

7.080,00

11.546,30

150,00

10.230,00

2.151,00

7.850,00

15.017,50

18 Nusa Tenggara Barat

-

17.129,00

11.915,00

21.704,00

17.904,00

19 Nusa Tenggara Timur

-

64.539,00

16.503,00

20.673,33

34.337,00

20 Kalimantan Barat

-

15.316,00

8.980,00

8.674,00

9.937,50

21 Kalimantan Tengah

-

1.652,00

9.320,00

5.580,00

4.284,00

22 Kalimantan Selatan

3.000,00

1.424,00

14.507,00

7.329,48

6.136,00

23 Kalimantan Timur

-

4.282,00

5.608,00

7.203,00

7.068,00

24 Sulawesi Utara

-

16.122,00

19.596,00

16.204,00

15.360,00

25 Sulawesi Tengah

-

2.187,00

19.278,00

12.714,00

6.786,00

26 Sulawesi Selatan

2.150,00

36.564,00

15.832,00

18.857,00

20.374,00

27 Sulawesi Tenggara

-

14.431,00

13.175,00

14.136,00

9.088,00

28 Gorontalo

-

3.613,00

14.285,00

9.249,00

6.273,00

500,00

3.022,00

8.402,00

16.247,00

19.261,00

30 Maluku

-

3.930,00

1.900,00

5.228,00

3.877,00

31 Maluku Utara

-

1.376,00

5.097,00

4.809,00

7.030,00

32 Papua Barat

-

3.417,00

14.313,00

8.000,00

9.455,73

33 Papua

-

1.784,00

9.393,00

12.306,70

18.285,00

51.504,00

400.608,00

407.503,00

557.375,74

460.211,99

1 1

16 Banten 17 Bali

29 Sulawesi Barat

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

227

Tabel/Table 5.2.3.2. Perkembangan Kegiatan Hutan Kota Tahun 2010-2014//Progress of Urban Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

1

2

2010

2011

2012

2013

2014

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

3

4

5

6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

23,37

75,00

6,00

20,00

10

2

Sumatera Utara

10,00

30,00

-

15,00

60

3

Sumatera Barat

86,00

49,00

23,00

25,00

10

4

Riau

89,29

138,00

33,00

70,00

-

5

Jambi

-

45,00

15,40

30,00

-

6

Sumatera Selatan

-

20,00

15,00

10,00

10

7

Bengkulu

4,00

70,00

35,00

35,00

25

8

Lampung

50,00

37,00

-

-

-

9

Bangka Belitung

50,00

40,00

25,00

34,80

-

10

Kepulauan Riau

21,24

12,00

10,00

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

15,10

-

8

12

Jawa Barat

38,99

115,00

59,00

46,00

17

13

Jawa Tengah

29,99

63,00

42,40

35,00

10

14

DI Yogyakarta

-

31,00

-

15,00

-

15

Jawa Timur

25,09

10,00

38,20

30,00

68

16

Banten

-

-

62,00

10,00

-

17

Bali

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

-

10,00

10,00

10

19

Nusa Tenggara Timur

225,00

20,00

66,00

50,00

20

20

Kalimantan Barat

-

40,00

50,00

20,00

11

21

Kalimantan Tengah

165,00

59,00

60,00

60,00

60

22

Kalimantan Selatan

24,00

34,00

36,40

40,00

20

23

Kalimantan Timur

80,40

30,00

15,00

65,00

-

24

Sulawesi Utara

20,00

20,00

45,00

29,90

10,00

25

Sulawesi Tengah

20,30

120,00

70,00

70,00

-

26

Sulawesi Selatan

30,00

75,00

46,00

40,00

20

27

Sulawesi Tenggara

15,00

40,00

40,00

105,00

80

28

Gorontalo

25,00

97,00

55,00

55,00

5

29

Sulawesi Barat

14,00

40,00

20,00

20,00

-

30

Maluku

20,00

40,00

54,00

50,00

15

31

Maluku Utara

37,40

-

10,00

15,00

-

32

Papua Barat

9,38

30,00

40,00

15,00

10

33

Papua

62,00

15,00

36,00

15,00

5

1.175,45

1.395,00

1.032,50

1.035,70

484,00

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

228

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 5.2.3.3. Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa dan Gambut Tahun 2010-2014/ Mangrove and Peat Swamp Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

1

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

3

4

5

6

7

8

-

-

1.520

117

650

-

Sumatera Utara

322

-

100

295

400

-

3

Sumatera Barat

-

-

100

-

300

-

4

Riau

327

-

500

2.850

600

-

5

Jambi

-

-

200

-

150

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

400

-

7

Bengkulu

-

-

170

-

100

-

8

Lampung

-

-

250

-

400

-

9

Bangka Belitung

-

-

90

5

193

-

10

Kepulauan Riau

2.025

-

255

105

480

-

11

DKI Jakarta

4

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

350

-

330

736

240

-

13

Jawa Tengah

18.200

-

290

454

600

-

14

DI Yogyakarta

5.060

-

381

-

100

-

15

Jawa Timur

168

-

250

1.160

1.050

-

16

Banten

-

-

-

409

-

-

17

Bali

25

-

150

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

75

-

150

-

140

-

19

Nusa Tenggara Timur

45

-

400

-

150

-

20

Kalimantan Barat

-

-

200

736

1.000

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

500

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

200

67

300

-

23

Kalimantan Timur

-

-

600

1.125

800

-

24

Sulawesi Utara

-

-

150

-

400

-

25

Sulawesi Tengah

8

-

600

-

200

-

26

Sulawesi Selatan

725

-

325

100

500

-

27

Sulawesi Tenggara

-

-

300

-

460

-

28

Gorontalo

81

-

790

150

400

-

29

Sulawesi Barat

-

-

330

-

150

-

30

Maluku

35

-

200

268

100

-

31

Maluku Utara

11

-

270

140

140

-

32

Papua Barat

3

-

500

160

1.000

-

33

Papua

-

-

300

1.713

1.000

-

27.464

-

10.401

10.590

12.403

-

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities Tahun 2010 dan 2014 tidak ada kegiatan penanaman hutan mangrove/In 2010 no mangrove forest plantation/rehabilitation activities

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

229

230

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Provinsi/Province

2

Nanggroe Aceh Darussalam

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

No

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3 -

-

-

4

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

6

1

-

1

1

10

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 4

-

1

-

21

2

1

56

9

91

-

-

-

-

-

2

-

-

-

20

27

-

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2010

5

-

-

1

2

-

-

2

-

1

19

-

-

-

-

-

-

8

3

-

3

1

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 6

-

-

5

31

4

-

188

-

33

28

-

-

-

-

2

-

-

4

1

32

16

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2011

7

-

-

3

4

-

-

3

-

35

7

-

-

-

-

3

1

-

-

2

3

1

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 8

-

-

-

24

3

-

164

12

145

32

-

-

-

9

11

1

-

-

-

29

4

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2012

Tahun/Year

9

7

-

-

-

1

2

1

-

3

3

7

-

-

-

2

-

-

-

7

-

22

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 10

-

-

-

-

-

-

138

11

170

70

-

-

-

2

-

-

-

5

-

12

40

-

-

-

2

6

1

-

-

-

3

-

-

11

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit)

2014

-

12

4

2

-

-

-

31

9

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2013

12

8

-

-

-

4

3

1

-

-

-

2

3

-

-

1

20

-

-

144

13

138

Dam Penahan/ Retaining Dam (Unit)

Tabel/Table 5.2.3.4. Pembangunan DAM Pengendali dan DAM Penahan Tahun 2010-2014/Check Dam/and Retaining Dam Construction in 2010-2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

231

39

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Jumlah/Total

4

243

-

-

-

-

-

-

-

7

-

4

-

2

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) 5

44

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 6

407

-

-

1

-

-

-

2

22

3

35

-

-

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2011

7

67

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 8

541

8

-

-

-

-

-

-

51

-

47

-

1

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2012

9

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

57

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) 10

648

169

-

-

-

-

-

-

-

13

19

-

-

Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit)

2013

11

Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities *)Data belum tersedia

74

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2014 Dam Pengendali/ Check Dam (Unit)

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

Kalimantan Timur

1

23

3

Kalimantan Selatan

2

1

Dam Pengendali/ Check Dam (Unit)

2010

22

Provinsi/Province

No

Tahun/Year

12

1

-

-

-

381

-

-

-

-

-

-

-

43

Dam Penahan/ Retaining Dam (Unit)

Tabel/Table 5.2.3.5. Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2010-2014/Construction of Gully Plug in 2010- 2014 No

Provinsi/Province

1

2

Tahun/Year 2010 (Unit)

2011 (Unit)

2012 (Unit)

2013 (Unit)

2014*) (Unit)

3

4

5

6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

-

-

-

-

-

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

-

3

Sumatera Barat

-

2

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14

D.I. Yogyakarta

-

-

-

-

24

79

14

34

78

94

4

31

5

28

43

15

Jawa Timur

-

14

4

26

12

16

Banten

-

12

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

9

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

2

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

20

10

-

-

-

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

2

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

103

85

43

134

182

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

232

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 5.2.3.6. Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2010-2014 /&RQVWUXFWLRQRI,QÀOWUDWLRQ Wells in 2010-2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

1

2

2010

2011

2012

2013

2014

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

3

4

5

6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

-

40

20

-

-

2

Sumatera Utara

-

25

49

40

-

3

Sumatera Barat

-

20

-

-

-

4

Riau

22

34

-

118

-

5

Jambi

-

-

5

-

-

6

Sumatera Selatan

25

20

12

1

-

7

Bengkulu

-

34

26

54

-

8

Lampung

-

121

32

84

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

353

306

184

102

12

13

Jawa Tengah

214

72

494

350

194

14

D.I. Yogyakarta

31

16

28

17

45

15

Jawa Timur

174

263

312

117

344

16

Banten

50

-

10

-

-

17

Bali

53

218

185

100

-

18

Nusa Tenggara Barat

6

25

3

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

85

62

68

67

61

20

Kalimantan Barat

-

-

-

3

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

29

-

15

19

-

23

Kalimantan Timur

-

30

-

-

-

24

Sulawesi Utara

46

152

119

15

15

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

1

26

Sulawesi Selatan

32

25

45

-

30

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

28

Gorontalo

14

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

14

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

24

19

15

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

19

8

-

1.172

1.482

1.641

1.095

702

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities *)Data belum tersedia

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

233

Tabel/Table 5.2.3.7. Pembangunan Embung Air Tahun 2010-2014/Construction of Water ponds in 2010 - 2014 No

Provinsi/Province

1 1

2 Nanggroe Aceh Darussalam

Tahun/Year 2010 (Unit)

2011 (Unit)

3

2012 (Unit)

4

2013 (Unit)

5

2014 (Unit)

6

7

-

3

-

2

-

2

Sumatera Utara

-

-

2

22

-

3

Sumatera Barat

4

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

1

-

-

6

Sumatera Selatan

2

-

3

16

1

7

Bengkulu

-

-

2

-

-

8

Lampung

-

-

-

2

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

9

19

15

-

13

Jawa Tengah

11

6

12

12

2

14

D.I. Yogyakarta

-

1

4

2

3

15

Jawa Timur

1

10

28

6

12

16

Banten

1

-

-

-

-

17

Bali

-

18

14

11

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

18

13

-

9

19

Nusa Tenggara Timur

18

34

39

25

23

20

Kalimantan Barat

2

-

-

5

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

7

11

-

17

17

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

-

-

5

4

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

9

14

19

-

23

27

Sulawesi Tenggara

1

1

-

-

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

7

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

33

Papua Jumlah/Total

-

-

-

-

-

73

131

168

133

73

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

234

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

V.3. KEBUN BIBIT RAKYAT Community Owned Nursery

Tabel/Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 Tahun/Year 2010

PROVINSI/ Province

No

1

2

Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

Fungsi SK Menhut Kawasan

3

4

5

Tanggal 6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

-

-

-

-

-

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

-

3

Sumatera Barat

-

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

-

-

-

-

-

13 Jawa Tengah

-

-

-

-

-

14 DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

15 Jawa Timur

-

-

-

-

-

16 Banten

-

-

-

-

-

17 Bali

-

-

-

-

-

18 Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

19 Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

20 Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

21 Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22 Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

23 Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

24 Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

25 Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

1. Bantaeng

342

HL

SK.57/Menhut-II/2010

21 Januari 2010

2. Bantaeng

339

HL

SK.56/Menhut-II/2010

21 Januari 2010

3. Bantaeng

23

HL

SK.55/Menhut-II/2010

21 Januari 2010

27 Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

28 Gorontalo

-

-

-

-

-

29 Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

30 Maluku

-

-

-

-

-

31 Maluku Utara

-

-

-

-

-

32 Papua Barat

-

-

-

-

-

33 Papua

-

-

-

-

-

-

704

-

26 Sulawesi Selatan

Jumlah/Total

-

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

237

Lanjutan .... Tabel/Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province

No 1

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

Tahun/Year 2011 Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

1. Solok

1.088

HL

SK.572/Menhut-II/2011

3 Oktober 2011

650

HL

SK.573/Menhut-II/2011

3 Oktober 2011

1. Bungo

2.356

HL

SK.543/Menhut-II/2011

26 September 2011

2. Bungo

1.224

HL

SK.362/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

3. Bungo

1.051

HL

SK.360/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

4. Batanghari

721

HP

SK.434/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

5. Batanghari

2.752

HP

SK.435/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

6. Merangin

2.788

HP

SK.128/Menhut-II/2011

21 Maret 2011

7. Merangin

2.712

HP

SK.359/menhut-II/2011

7 Juli 2011

8. Merangin

4.638

HP

SK.361/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

9. Merangin

4.484

HP

SK.436/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

10. Merangin

1.855

HP

SK.438/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

11. Merangin

2.235

HP

SK.437/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

12. Merangin

2.160

HPT

SK.441/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

13. Merangin

1.254

HPT

SK.442/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

14. Merangin

1.766

HPT

SK.443/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

15. Merangin

762

HPT

SK.42/Menhut-II/2011

17 Februari 2011

16. Merangin

912

HPT

SK.444/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

17. Merangin

1.058

HPT

SK.125/Menhut-II/2011

21 Maret 2011

18. Merangin

4.467

HPT

SK.445/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

19. Merangin

2.038

HPT

SK.440/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

20. Merangin

2.957

HPT

SK.126/Menhut-II/2011

21 Maret 2011

21. Merangin

2.707

HPT

SK.439/Menhut-II/2011

1 Agustus 2011

2. Solok Selatan

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

238

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PROVINSI/ Province

No 1

Tahun/Year 2011 Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

HL

SK.588/Menhut-II/2011

2

18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

1. Ketapang

1.645

11 Oktober 2011

2. Ketapang

1.750

HL

-

-

3. Ketapang

6.825

HP

SK.494/Menhut-II/2011

24 Agustus 2011

4. Ketapang

610

HP

SK.493/Menhut-II/2011

24 Agustus 2011

5. Ketapang

1.070

HPK

SK.495/Menhut-II/2011

24 Agustus 2011

6. Ketapang

2.425

HP

-

-

490

HL

SK.64/Menhut-II/2011

28 Februari 2011

63.450

-

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah

1. Sigi

26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Jumlah/Total

-

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

239

Lanjutan .... Tabel/Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province

No 1

2

Tahun/Year 2012 Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

Kepahiang *)

995

HL

-

-

6

Sumatera Selatan

Musi Banyuasin*) 7.250

HP

-

-

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

1. Buleleng *)

552

HL

-

-

2. Buleleng *)

250

HL

-

-

HL

-

-

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

3. Buleleng *)

90

4. Buleleng *)

988

HL

-

-

5. Buleleng *)

712

HL

-

-

HL

-

-

6. Buleleng *)

96

7. Buleleng *)

353

HL

-

-

22 Kalimantan Selatan

Hulu Sungai Tengah

565

HP

SK.510/Menhut-II/2012

13 September 2012

23 Kalimantan Timur

Kutai Timur

880

HPT

SK.184/Menhut-II/2012

18 April 2012

18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah

24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua

240

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Lanjutan .... Tabel/Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province

No 1

Tahun/Year 2013 Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

3

4

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

Fungsi SK Menhut Kawasan 5

Tanggal 6

7

Tapanuli Selatan

1.000

SK. 727, 728, 729, 730, 25 Oktober 2013 731, 732/Menhut-II/2013

Solok Selatan

12.065

SK. 852, 853, 854, 855/ Menhut-II/2013

2 Desember 2013

Padang Pariaman

1.336

SK. 856/Menhut-II/2013

2 Desember 2013

Pelalawan

4.226

SK. 154, 155/MenhutII/2013

8 Maret 2013

Musi Banyuasin

5.170

SK. 573/Menhut-II/2013

23 Agustus 2013

Musi Rawas

2.320

S. 268/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta

Gunungkidul

627

25 Juli 2013 SK. 527, 528, 529, 530, 531, 532/Menhut-II/2013

Jembrana

681

S. 101/V-BPS/2013

2 Mei 2013

Bangli

157

S. 101/V-BPS/2013

2 Mei 2013

15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat

Kayong Utara

15.585

SK. 533, 534, 535, 536, 537/Menhut-II/2013

25 Juli 2013

Ketapang

14.415

S. 41/V-BPS/2013

29 Januari 2013

Kapuas Hulu

1.995

S. 218/V-BPS/2013

16 September 2013

Sintang

7.650

S. 211/V-BPS/2013

11 September 2013

Hulu Sungai Tengah 1.750

S. 219/V-BPS/2013

16 September 2013

21 Kalimantan Tengah

Kapuas Hulu

S. 1491/VIII-WP3H/2013 21 Nopember 2013

22 Kalimantan Selatan

Tanah Laut

23 Kalimantan Timur

26.980 160

S. 965/VII-WP3H/2013

24 Juli 2013

Tanah Bumbu

2.280

S. 965/VII-WP3H/2013

24 Juli 2013

Tanah Bumbu

3.080

S. 965/VII-WP3H/2013

24 Juli 2013

Hulu Sungai Selatan 1.405

S.1217/VII-WP3h/2013

23 September 2013

Banjar

1.220

S.1217/VII-WP3h/2013

23 September 2013

Malinau

4.330

SK. 526/Menhut-II/2013

25 Juli 2013

Berau

8.245

S. 212/V-BPS/2013

11 September 2013

Kutai Barat

41.125

S. 534/VIII-WP3H/2013

18 April 2013

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

241

PROVINSI/ Province

No 1

Tahun/Year 2013 Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

3

4

2

Fungsi SK Menhut Kawasan 5

Tanggal 6

7

24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan

Sigi

685

SK. 525/Menhut-II/2013 25 Juli 2013

Bantaeng

2.250

SK. 577, 578, 579, 580, 23 Agustus 2013 581, 582/Menhut-II/2013

Jeneponto

400

SK. 47, 48, 49/MenhutII/2013

Luwu Utara

765

SK. 519/Menhut-II/2013 23 Agustus 2013

Sidrap

695

SK. 574, 575, 576/ Menhut-II/2013

18 Januari 2013

23 Agustus 2013

Luwu

7.425

S.1491/VIII-WP3H/2013 21 Nopember 2013

Bone

1.270

S.1491/VIII-WP3H/2013

Barru

680

S.1491/VIII-WP3H/2013

27 Sulawesi Tenggara

Kolaka

28 Gorontalo

Boalemo

2.940

S. 37/V-BPS/2013

22 Januari 2013

350

SK. 836, 837/MenhutII/2013

27 Nopember 2013

Bone Bolango

160

SK. 838/Menhut-II/2013 27 Nopember 2013

Gorontalo

235

SK. 840/Menhut-II/2013 27 Nopember 2013

Pohuwato

210

SK. 841/Menhut-II/2013 27 Nopember 2013

Gorontalo Utara

140

SK. 839/Menhut-II/2013 27 Nopember 2013

29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat

Kaimana

11.005

S.1217/VII-WP3h/2013

33 Papua Jumlah/Total

242

187.012

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

23 September 2013

Lanjutan .... Tabel/Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 Tahun 2014

PROVINSI

No 1

Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

2

1

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Sumatera Utara

1. Toba Samosir

3

Sumatera Barat

1. Sijunjung

4.500

HL

2. Sijunjung

1.628

-

3. Solok

3.398

HL

SK. 701/Menhut-II/2014 20 Agustus 2014

4. Solok

6.787

-

SK. 702/Menhut-II/2014 20 Agustus 2014

5. Solok

4.300

-

SK. 703/Menhut-II/2014 20 Agustus 2014

6. Pasaman Barat

3.518

-

ND.384/BPS-3/2014

18 Desember 2014

14.690

-

ND. 383/BPS-3/2014

18 Desember 2014

1. Aceh Timur

370 813

-

S. 1115/BPS-3/2014

11 Nopember 2014

ND. 362/BPS-3/2014

5 Desember 2014

SK. 508/Menhut-II/2014 4 Juni 2014 S. 1180/BPS-3/2014

27 Nopember 2014

4

Riau

1. Rokan Hulu

5

Jambi

1. Tanjung Jabung Timur

5.088

HL

SK. 706/Menhut-II/2014 21 Agustus 2014

2. Tanjung Jabung Timur

2.200

HL

SK. 707/Menhut-II/2014 21 Agustus 2014

3. Tanjung Jabung Timur 6

7 8

Sumatera Selatan

Bengkulu Lampung

4.405

HL

4. Sarolangun

23.188

-

SK. 705/Menhut-II/2014 21 Agustus 2014

1. Muara Enim

2.000

HL

SK. 621/Menhut-II/2014 11 Juli 2014

2. Muara Enim

2.400

HL

SK. 620/Menhut-II/2014 11 Juli 2014

3. Muara Enim

1.000

HL

SK. 619/Menhut-II/2014 11 Juli 2014

4. Muara Enim

260

HL

SK. 622/Menhut-II/2014 11 Juli 2014

5. Muara Enim

600

HL

SK. 331/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

6. Muara Enim

1.135

HL

SK. 333/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

7. Muara Enim

1.145

HL

SK. 328/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

8. Muara Enim

1.075

HL

SK. 327/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

9. Muara Enim

1.685

HL

SK. 329/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

10. Muara Enim

3.245

HL

SK. 330/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

11. Muara Enim

1.400

HL

SK. 332/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

12. Muara Enim

900

HL

SK. 326/Menhut-II/2014 27 Maret 2014

13. Muara Enim

2.555

-

S. 1115/BPS-3/2014

11 Nopember 2014

14. Muara Enim

1.700

-

ND. 382/BPS-3/2014

18 Desember 2014

1. Bengkulu Utara

1.125

HL

2. Bengkulu Utara

1.053

-

S. 82/V-BPS/2014

22 April 2014

SK. 508/Menhut-II/2014 4 Juni 2014 S. 940/BPS-3/2014

29 September 2014

1. Lampung Selatan

181

HL

SK. 405/Menhut-II/2014 24 April 2014

2. Lampung Selatan

217

HL

SK. 403/Menhut-II/2014 24 April 2014

3. Lampung Selatan

170

HL

SK. 399/Menhut-II/2014 24 April 2014

4. Lampung Selatan

104

HL

SK. 396/Menhut-II/2014 24 April 2014

5. Lampung Selatan

156

HL

SK. 397/Menhut-II/2014 24 April 2014

6. Lampung Selatan

115

HL

SK. 398/Menhut-II/2014 24 April 2014

7. Lampung Selatan

92

HL

SK. 400/Menhut-II/2014 24 April 2014

8. Lampung Selatan

120

HL

SK. 401/Menhut-II/2014 24 April 2014

9. Lampung Selatan

143

HL

SK. 402/Menhut-II/2014 24 April 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

243

No 1

9

Tahun 2014

PROVINSI Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

2

Bangka Belitung

10. Lampung Selatan

25

HL

SK. 404/Menhut-II/2014 24 April 2014

11. Lampung Selatan

32

HL

SK. 406/Menhut-II/2014 24 April 2014

12. Lampung Selatan

14

HL

SK. 409/Menhut-II/2014 24 April 2014

13. Lampung Selatan

70

HL

SK. 410/Menhut-II/2014 24 April 2014

14. Lampung Selatan

100

HL

SK. 411/Menhut-II/2014 24 April 2014

15. Lampung Selatan

122

HL

SK. 412/Menhut-II/2014 24 April 2014

16. Lampung Selatan

52

HL

SK. 414/Menhut-II/2014 24 April 2014

17. Lampung Selatan

153

HL

SK. 413/Menhut-II/2014 24 April 2014

18. Lampung Selatan

127

HL

SK. 415/Menhut-II/2014 24 April 2014

19. Lampung Selatan

16

HL

SK. 407/Menhut-II/2014 24 April 2014

20. Lampung Selatan

12

HL

SK. 408/Menhut-II/2014 24 April 2014

21. Lampung Selatan

32

HL

SK. 417/Menhut-II/2014 24 April 2014

22. Lampung Selatan

144

HL

SK. 416/Menhut-II/2014 24 April 2014

1. Bangka Tengah

200

-

S. 264/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

-

-

-

-

-

13 Jawa Tengah

-

-

-

-

-

14 DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

15 Jawa Timur

-

-

-

-

-

16 Banten

-

-

-

-

-

17 Bali

1. Jembrana

76

HL

SK. 69/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

2. Jembrana

101

HL

SK. 70/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

3. Jembrana

102

HL

SK. 73/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

4. Jembrana

201

HL

SK. 71/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

5. Jembrana

201

HL

SK. 72/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

6. Jembrana

356

HL

SK. 608/Menhut-II/2014 8 Juli 2014

7. Jembrana

222

HL

SK. 607/Menhut-II/2014 8 Juli 2014

8. Jembrana

135

HL

SK. 606/Menhut-II/2014 8 Juli 2014

9. Jembrana

122

HL

SK. 609/Menhut-II/2014 8 Juli 2014

10. Jembrana

76

-

11. Bangli

100

12. Bangli

57

S. 1115/BPS-3/2014

11 Nopember 2014

HL

SK. 74/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

HL

SK. 75/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

Nusa Tenggara 18 Barat

-

-

-

-

-

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

19

20 Kalimantan Barat

244

1. Kapuas Hulu

1.240

HL

SK. 66/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

2. Kapuas Hulu

1.395

HP/HPT/ HPK

SK. 61/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

3. Kapuas Hulu

1.995

HP/HPT/ HPK

SK. 27/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

4. Kapuas Hulu

1.430

HL

SK. 63/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No 1

Tahun 2014

PROVINSI Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

2

5. Kapuas Hulu

1.285

HL

SK. 64/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

6. Kapuas Hulu

4.375

-

SK. 62/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

7. Kapuas Hulu

2.520

HL

SK. 66/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

8. Kapuas Hulu

335

-

SK. 65/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

9. Kapuas Hulu

1.240

-

SK. 67/Menhut-II/2014

21 Januari 2014

10. Sintang

2.150

HP/HPT/ HPK

SK. 24/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

11. Sintang

5.155

HP/HPT/ HPK

SK. 25/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

12. Sintang

345

HL

SK. 26/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

1. Kapuas

3.230

HL

SK. 212/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

2. Kapuas

7.855

HL

SK. 213/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

3. Kapuas

9.580

HL

SK. 214/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

4. Kapuas

6.315

HL

SK. 509/Menhut-II/2014 4 Juni 2014

5. Gunung Mas

2.190

-

S. 1115/BPS-3/2014

11 Nopember 2014

1. Hulu Sungai Tengah

1.360

-

SK. 22/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

2. Hulu Sungai Tengah

390

HP/HPT/ HPK

SK. 23/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

3. Tanah Laut

160

HL

SK. 284/Menhut-II/2014 19 Maret 2014

4. Hulu Sungai Selatan

1.405

HL

SK. 285/Menhut-II/2014 19 Maret 2014

5. Banjar

1.220

HL

SK. 283/Menhut-II/2014 19 Maret 2014

6. Tanah Bumbu

5.360

-

S. 525/WP3H-3/2014

7. Tabalong

1.005

-

S. 1202/VII-WP3H/2014 10 Desember 2014,

1. Kutai Barat

2.835

HP/HPT/ HPK

SK. 161/Menhut-II/2014 18 Februari 2014

2. Kutai Barat

5.440

HP/HPT/ HPK

SK. 160/Menhut-II/2014 18 Februari 2014

3. Kutai Barat

155

HP/HPT/ HPK

SK. 159/Menhut-II/2014 18 Februari 2014

4. Kutai Barat

3.490

-

S. 539/WP3H-3/2014

9 Desember 2014

5. Berau

8.245

-

SK. 28/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

27.535

-

S. 539/WP3H-3/2014

9 Desember 2014

7. Kutai Timur

9.475

-

S. 525/WP3H-3/2014

3 Desember 2014

24 Kalimantan Utara *)

1. Malinau

4.415

-

SK. 755/Menhut-II/2014 17 September 2014

25 Sulawesi Utara

-

-

-

-

26 Sulawesi Tengah

1. Buol

165

-

SK. 529/Menhut-II/2014 11 Juni 2014

2. Buol

120

-

SK. 527/Menhut-II/2014 11 Juni 2014

3. Buol

95

-

SK. 530/Menhut-II/2014 11 Juni 2014

710

-

SK. 528/Menhut-II/2014 11 Juni 2014

5. Poso

5.500

-

S. 986/BPS-3/2014

7 Oktober 2014

6. Toli - toli

1.156

-

S. 985/BPS-3/2014

7 Oktober 2014

21 Kalimantan Tengah

22 Kalimantan Selatan

23 Kalimantan Timur

6. Mahakam Hulu

4. Banggai Kepulauan

3 Desember 2014

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

245

No

Tahun 2014

PROVINSI

1

Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

2

27 Sulawesi Selatan

1. Luwu

520

-

SK. 215/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

2. Luwu

950

-

SK. 216/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

3. Luwu

600

-

SK. 217/Menhut-II/2014 6 Maret 2014

4. Luwu

345

-

SK. 307/Menhut-II/2014 25 Maret 2014

5. Luwu

465

-

S. 1189/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

6. Luwu

360

-

S.548/WP3H-3/2014

11 Desember 2014

7. Luwu

1.790

-

ND. 375/BPS-2/2014

15 Desember 2014

8. Luwu

315

-

S. 1188/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

9. Luwu

300

-

S. 624/BPS-2/2014

23 Juni 2014

10. Luwu

280

-

S. 1191/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

11. Luwu

470

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

12. Luwu

310

-

S. 1192/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

13. Luwu

720

-

S. 1187/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

14. Luwu

895

-

S. 1190/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

15. Bone

135

-

SK. 650/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

16. Bone

115

-

SK. 652/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

17. Bone

100

-

SK. 651/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

18. Bone

80

-

SK. 655/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

19. Bone

160

-

SK. 656/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

20. Bone

160

-

SK. 654/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

21. Bone

110

-

SK. 657/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

22. Bone

60

-

SK. 653/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

23. Bone

195

-

SK. 649/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

24. Bone

155

-

SK. 658/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

25. Barru

205

-

SK. 643/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

26. Barru

40

-

SK. 647/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

27. Barru

70

-

SK. 648/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

28. Barru

100

-

SK. 645/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

29. Barru

25

-

SK. 644/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

30. Barru

50

-

SK. 644/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

31. Barru

30

-

SK. 646/Menhut-II/2014 23 Juli 2014

32. Barru

760

-

S. 525/WP3H-3/2014

33. Enrekang

100

-

SK. 699/Menhut-II/2014 20 Agustus 2014

34. Enrekang

100

-

SK. 700/Menhut-II/2014 20 Agustus 2014

2.570

-

S. 549/WP3H-3/2014

11 Desember 2014

23 Juli 2014

28 Sulawesi Tenggara

1. Kolaka

29 Gorontalo

-

-

-

-

-

30 Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

31 Maluku

-

-

-

-

-

32 Maluku Utara

-

-

-

-

-

246

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No

Tahun 2014

PROVINSI

1

Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Fungsi Kawasan

SK Menhut

Tanggal

3

4

5

6

7

2

33 Papua Barat

34 Papua

11.005

HP/HPT/ HPK

SK. 228/Menhut-II/2014 12 Maret 2014

2. Sorong Selatan

1.695

HP/HPT/ HPK

SK. 767/Menhut-II/2014 18 September 2014

3. Sorong Selatan

1.850

HP/HPT/ SK. 768/Menhut-II/2014 HPK

1. Kaimana

-

Jumlah

-

-

-

18 September 2014 -

262.130

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Keterangan/Note: (-) : tidak ada kegiatan/No Activities HPT : Hutan Produksi Terbatas HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Produksi Konversi

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

247

Tabel/Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2010 No

PROVINSI/Province

1

Kabupaten/Kota

2

3

1

Nanggroe Aceh Darussalam

1. Aceh Timur

2

Sumatera Utara

1. Serdang Bedagai

Fungsi Luas

HL

HP

HPT

HPK

NO SK Menhut

Tanggal

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

9

10

7.563

3.964

3.569

-

-

SK.607/Menhut-II/2010

28 Oktober 2010

200

-

200

-

-

SK.589/Menhut-II/2010

18 Oktober 2010

3

Sumatera Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

1. Lampung Tengah

5.745

5.745

-

-

-

SK.53/Menhut-II/2010

21 Januari 2010

2. Lampung Barat

6.490

6.490

-

-

-

SK.58/Menhut-II/2010

21 Januari 2010

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.755

16.755

-

-

-

SK.388/Menhut-II/2010

5 Juni 2010

652

-

652

-

-

SK.658/Menhut-II/2010

23 November 2010

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

19

Nusa Tenggara Timur

1. Sikka

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

1. Palangkaraya

3.590

-

-

-

3.590

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

26

Sulawesi Selatan

1. Jeneponto

2. Ngada

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

SK.518/Menhut-II/2010

27September 2010

-

-

-

-

-

-

890

890

-

-

-

SK.59/Menhut-II/2010

2. Toraja Utara

4.380

4.380

-

-

-

SK.628/Menhut-II/2010

3. Sidrap

1.130

10

-

-

-

SK.679/Menhut-II/2010

9 Desember 2010

160

60

100

-

-

SK.685/Menhut-II/2010

13 Desember 2010

1. Konawe Selatan

21 Januari 2010 11 November 2010

2. Konawe Selatan

360

-

360

-

-

SK.682/Menhut-II/2010

13 Desember 2010

3. Kolaka

515

-

-

-

515

SK.683/Menhut-II/2010

13 Desember 2010

4. Kota Kendari

210

154

-

56

-

SK.678/menhut-II/2010

9 Desember 2010

5. Kota Kendari

35

7

-

28

-

SK.684/Menhut-II/2010

13 Desember 2010

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

Jumlah/Total

248

-

-

-

-

-

-

48.675

38.455

4.881

84

4.105

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

-

Lanjutan....... Tabel/Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2011 No

PROVINSI/Province

1

Kabupaten/Kota

2

3

Fungsi Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

NO SK Menhut

Tanggal

9

10

1

Nanggroe Aceh Darussalam -

-

-

-

-

-

-

-

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Sumatera Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

1. Way Kanan

-

-

-

SK.447/Menhut-II/2011

9

Bangka Belitung

-

1.295 -

1.295 -

-

-

-

-

3 Agustus 2011 -

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

1. Bima

1.999

-

-

SK.357/Menhut-II/2011

-

1.999

7 Juli 2011

2. Lombok Utara

1.284

1.284

-

-

-

SK.352/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

3. Lombok Barat

226

226

-

-

-

SK.358/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

4. Lombok Timur

1.450

1.450

-

-

-

SK.356/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

5. Lombok Timur

360

-

360

-

-

SK.355/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

6. Kota Bima

1.050

-

-

1.050

-

SK.354/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

7. Dompu

4.400

4.400

-

-

214

214

-

1. Sanggau

76.090

32.500

2. Sekadau

2.375

2.375

19

Nusa Tenggara Timur

1. Flores Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

23

Kalimantan Timur

1. Balikpapan

-

24

Sulawesi Utara

-

1.400 -

1.400 -

25

Sulawesi Tengah

1. Sigi

2.630

26

Sulawesi Selatan

1. Bulukumba

2.265

1.365

265

27

Sulawesi Tenggara

-

-

28

Gorontalo

-

-

2. Soppeng

-

-

SK.353/Menhut-II/2011

-

-

SK.10/Menhut-II/2011

-

-

SK.364/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

-

-

-

SK.563/Menhut-II/2011

30September 2011

-

-

-

-

43.590

-

-

-

-

-

-

-

-

SK.129/Menhut-II/2011

-

-

-

-

-

2.145

7 Juli 2011 19 Januari 2011

23 Maret 2011 -

485

SK.574/Menhut-II/2011

3 Oktober 2011

900

-

-

SK.363/Menhut-II/2011

7 Juli 2011

265

-

-

-

SK.589/Menhut-II/2011

10 November 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah/Total

-

97.303

42.374

46.849

7.595

485

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

-

249

Lanjutan....... Tabel/Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2012 No

PROVINSI/Province

1 1

Fungsi

Kabupaten/Kota

2

3

Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

NO SK Menhut

8

9

Tanggal 10

Nanggroe Aceh Darussalam

1. Aceh Timur

6.095

-

6.095

-

-

SK.55/Menhut-II/2012

26 Maret 2012

2. Aceh Tamiang

3.352

-

3.352

-

-

SK.54/Menhut-II/2012

26 Maret 2012

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Sumatera Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

Jumlah/Total

250

-

-

-

-

-

-

9.447

-

9.447

-

-

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

-

Lanjutan....... Tabel/Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 203 No

PROVINSI/Province

1 1

2

2 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara

3

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

NO SK Menhut

Tanggal

9

10

95

-

-

-

-

SK. 541/Menhut-II/2013

30 Juli 2013

Aceh Tamiang

5.148

-

-

-

-

SK. 740/Menhut-II/2013

31 Oktober 2013

Toba Samosir

610

-

-

-

-

SK. 542/Menhut-II/2013

30 Juli 2013 31 Oktober 2013

Mandailing Natal Sumatera Barat

Luas

Bener Meriah

Padang Lawas Utara

3

Fungsi

Kabupaten/Kota

5.963

-

-

-

-

SK. 739/Menhut-II/2013

17.600

-

-

-

-

S. 100/V-BPS/2013

2 Mei 2013

Pasaman

1.635

-

-

-

-

SK.514/Menhut-II/2013

25 Juli 2013

Pasaman Barat

1.360

-

-

-

-

SK. 520/Menhut-II/2013

25 Juli 2013

Pasaman Barat

145

-

-

-

-

SK. 521/menhut-II/2013

25 Juli 2013

Solok

558

-

-

-

-

SK. 522/Menhut-II/2013

25 Juli 2013

Pasaman Barat

1.360

-

-

-

-

S. 103/V-BPS/2013

3 Mei 2013

Solok

558

-

-

-

-

S. 105/V-BPS/2013

8 Mei 2013

Padang Pariaman

400

-

-

-

-

S. 73/V-BPS/2013

4

Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

Lahat

474

-

-

-

-

SK. 540/Menhut-II/2013

Musi Rawas

380

-

-

-

-

S. 206/V-BPS/2013

Bengkulu Selatan

605

-

-

-

-

SK. 543/Menhut-II/2013

30 Juli 2013

Bengkulu Selatan

600

-

-

-

-

SK. 544/Menhut-II/2013

30 Juli 2013

Lampung

30 Juli 2013 11 September 2013

Rejang Lebong

1.165

-

-

-

-

SK. 545/Menhut-II/2013

Bengkulu Tengah

4.325

-

-

-

-

S. 246/V-BPS/2013

4 Oktober 2013

Rejang Lebong

8

22 Maret 2013

30 Juli 2013

310

-

-

-

-

S. 319/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Lebong

3.950

-

-

-

-

S. 321/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Bengkulu Utara

3.842

-

-

-

-

S. 324/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Tanggamus

1.910

-

-

-

-

SK. 588/Menhut-II/2013

29 Agustus 2013

Tanggamus

665

-

-

-

-

SK. 589/Menhut-II/2013

29 Agustus 2013

Pringsewu

1.412

-

-

-

-

SK. 708/Menhut-II/2013

25 Oktober 2013

Pringsewu

2.230

-

-

-

-

SK. 709/Menhut-II/2013

25 Oktober 2013

Lampung Tengah

7.343

-

-

-

-

SK. 761/Menhut-II/2013

1 Nopember 2013

545

-

-

-

-

SK. 762/Menhut-II/2013

1 Nopember 2013

Lampung Utara Lampung Timur

920

-

-

-

-

SK. 763/Menhut-II/2013

1 Nopember 2013

Tanggamus

2.306

-

-

-

-

SK. 628/Menhut-II/2013

11 Oktober 2013

Tanggamus

4.834

-

-

-

-

SK. 683/Menhut-II/2013

11 Oktober 2013

Lampung Selatan

3.132

-

-

-

-

SK. 934/Menhut-II/2013

18 Desember 2013

Tanggamus

926

-

-

-

-

SK. 935/Menhut-II/2013

18 Desember 2013

Way Kanan

6.116

-

-

-

-

S. 4/V-BPS/2013

7 Januari 2013

Tanggamus

8.959

-

-

-

-

S. 61/V-BPS/2013

Tanggamus

10.835

-

-

-

-

S. 118/V-BPS/2013

25 Februari 2013 21 Mei 2013

Way Kanan

4.352

-

-

-

-

S. 323/V-BPS/2013

12 Nopember 2013 12 Desember 2013

Lampung Barat

16.055

-

-

-

-

S. 363/V-BPS/2013

Lampung

12.036

-

-

-

-

S. 10/V-BPS/2013

9 Januari 2013

3.717

-

-

-

-

S. 10/V-BPS/2013

9 Januari 2013

16.474

-

-

-

-

S.166/V-BPS/2013

27 Juni 2013

Lampung Selatan Lampung Barat

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

251

Tahun / Year 203 No

PROVINSI/Province

1 9

2 Bangka Belitung

Fungsi

Kabupaten/Kota

3

Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

NO SK Menhut

8

9

Tanggal 10

Belitung

115

-

-

-

-

SK. 627/Menhut-II/2013

18 September 2013

Belitung

120

-

-

-

-

SK. 628/Menhut-II/2013

18 September 2013

Belitung Timur

1.550

-

-

-

-

SK. 663/Menhut-II/2013

29 September 2013

Belitung Timur

3.062

-

-

-

-

S. 10/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Bangka Belitung

210

-

-

-

-

S. 73/V-BPS/2013

22 Maret 2013

295

-

-

-

-

S. 102/V-BPS/2013

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

Bintan

11

DKI Jakarta

-

3 Mei 2013 -

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

Lombok Barat

1.800

-

-

-

-

S. 322/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Sumbawa

2.100

-

-

-

-

S. 343/V-BPS/2013

2 Desember 2013

Bima

585

-

-

-

-

S. 10/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Bima

1.600

-

-

-

-

S. 10/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Dompu

2.242

-

-

-

-

S. 175/V-BPS/2013

9 Juli 2013

Sumbawa

1.002

-

-

-

-

S. 175/V-BPS/2013

9 Juli 2013

431

-

-

-

-

S. 175/V-BPS/2013

9 Juli 2013

Sumbawa Barat

2.444

-

-

-

-

S. 267/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Manggarai

2.570

-

-

-

-

S. 267/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

391

-

-

-

-

S. 267/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

2.754

-

-

-

-

S. 267/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Lombok Barat

19

Nusa Tenggara Timur

Ngada Sumba Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Selatan

Alor

4.000

-

-

-

-

S. 267/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Sambas

1.400

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Kubu Raya

4.700

24 Oktober 2013

Tabalong Hulu Sungai Selatan Tapin Tabalong Tanah Bumbu Hulu Sungai Utara

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

Minahasa Tenggara

Sulawesi Tengah

-

-

S. 266/V-BPS/2013

-

-

-

730

-

-

-

-

S. 115/V-BPS/2013

15 Mei 2013

5.550

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

800

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

527

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

4.460

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013 9 Januari 2013

860

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

SK. 688/Menhut-II/2013

-

-

-

-

S. 167/V-BPS/2013

27 Juni 2013

Bolaang Mangondow

846

-

-

-

-

S. 167/V-BPS/2013

27 Juni 2013

Sigi

590

-

-

-

-

SK. 515/Menhut-II/2013

2.598

-

-

-

-

SK. 171/V-BPS-/2013

Morowali

21 Oktober 2013

25 Juli 2013 5 Juli 2013

Banggai Kepulauan

3.250

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Banggai

3.200

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Poso

3.800

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

Buol

800

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2013

24 Oktober 2013

1.350

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

Sigi

252

-

3.298

Bitung

25

-

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

9 Januari 2013

Tahun / Year 203 No

PROVINSI/Province

1 26

2 Sulawesi Selatan

Fungsi

Kabupaten/Kota

3

Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

Bantaeng Luwu

29

Sulawesi Barat

10

-

-

SK. 591/Menhut-II/2013

8.630

-

-

-

-

S. 111/V-BPS/2013

15 Mei 2013

110

-

-

-

-

S. 117/V-BPS/2013

21 Mei 2013

Pangkajene Kepulauan

505

-

-

-

-

S. 226/V-BPS/2013

27 September 2013

Sidenreng Rappang

2.570

-

-

-

-

S. 316/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Barru

1.165

-

-

-

-

S. 369/V-BPS/2013

18 Desember 2013

Majene

1.500

-

-

-

-

S. 70/V-BPS/2013

Sinjai

Gorontalo

9

-

21 Maret 2013

700

-

-

-

-

S. 167/V-BPS/2013

2.600

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

475

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

1.827

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Pangkajene Kepulauan

28

8

-

Pare-pare

Sidenreng Rappang

Sulawesi Tenggara

7

Tanggal

270

Barru

27

6

NO SK Menhut

27 Juni 2013

Konawe Selatan

930

-

-

-

-

SK. 689/menhut-II/2013

21 Oktober 2013

Kota Kendari

210

-

-

-

-

SK. 690/Menhut-II/2013

21 Oktober 2013

Boalemo

1.580

-

-

-

-

S. 318/V-BPS/2013

12 Nopember 2013

Gorontalo

1.023

-

-

-

-

S. 167/V-BPS/2013

27 Juni 2013

Pohuwato

1.950

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Boalemo

1.900

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Polewali Mandar

1.980

-

-

-

-

SK. 516/Menhut-II/2013

Polewali Mandar

2.020

-

-

-

-

SK. 517/menhut-II/2013

Polewali Mandar

4.000

-

-

-

-

S. 80/V-BPS/2013

25 Juli 2013 25 Juli 2013 27 Maret 2013

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

Ternate

290

-

-

-

-

SK. 426/Menhut-II/2013

-

Halmahera Timur

600

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

Halmahera Barat

500

-

-

-

-

S. 11/V-BPS/2013

9 Januari 2013

25 Juli 2013

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

259.469

-

-

-

-

Jumlah/Total

-

-

-

Keterangan / Note : (-)

: tidak ada kegiatan/ No Activities

HPT

: Hutan Produksi Terbatas

HL

: Hutan Lindung

HP

: Hutan Produksi

HPK

: Hutan Produksi Konversi

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

253

Lanjutan....... Tabel/Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2014 No

PROVINSI/Province

1 1

Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

1. Kota Sabang

1.100

1.100

-

-

-

SK. 503/Menhut-II/2014

2. Aceh Tengah

20.928

-

-

-

-

S. 249/V-BPS/2014

2 Oktober 2014

3. Aceh Barat Daya

200

-

-

-

-

S. 1056/BPS-2/2014

27 Oktober 2014

4. Aceh Barat Daya

441

-

-

-

-

S. 685/VII-WP3H/2014

1.845

-

-

-

-

S. 264/V-BPS/2014

-

-

-

-

-

-

400

2 Nanggroe Aceh Darussalam

3

5. Simeuleu 2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

1. Padang Pariaman

30 Mei 2014

7 Juli 2014 27 Oktober 2014 -

-

-

-

SK. 210/Menhut-II/2014

-

-

-

ND. 358/BPS-2/2014

3 Desember 2014

3. Pasaman Barat

2.000

-

-

-

-

S. 316/V-BPS/2014

8 Desember 2014

4. Sijunjung

1.635

-

-

-

-

S. 521/BPS-2/2014

2 Juni 2014

5. Pasaman

1.000

-

-

-

-

S. 546/BPS-2/2014

3 Juni 2014

1. Muaro Jambi

6

Sumatera Selatan

1. Musi Rawas

-

-

-

-

-

-

-

-

S. 1211/VII-WP3H/2014

380

-

-

-

SK. 34/Menhut-II/2014

-

-

-

-

ND. 315/BPS-2/2014

310

310

-

-

-

SK. 19/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

2. Lebong

3.950

3.950

-

-

-

SK. 21/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

1. Rejang Lebong

-

4 Maret 2014

-

2. Kota Pagar Alam

2.764 380 2.750

11 Desember 2014 10 Januari 2014 24 Oktober 2014

3. Bengkulu Tengah

4.325

4.325

-

-

-

SK. 20/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

4. Bengkulu Utara

3.842

3.842

-

-

-

SK. 18/Menhut-II/2014

9 Januari 2014

5. Bengkulu Utara

3.176

-

-

-

-

S. 157/V-BPS/2014

10 Juni 2014

6. Bengkulu Selatan

5.112

-

-

-

-

S.257/V-BPS/2014

21 Oktober 2014

7. Kepahiang

3.964

-

-

-

-

S.157/V-BPS/2014

10 Juni 2014

8. Seluma

14.808

-

-

-

-

S. 157/V-BPS/2014

10 Juni 2014

9. Seluma

14.478

-

-

-

-

S. 1010/VII-WP3H/2014

7.055

-

-

-

-

S. 215/VII-WP3H/2014

27 Februari 2014

10. Kaur

24 September 2014

1. Tanggamus

288

288

-

-

-

SK. 81/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

2. Tanggamus

917

917

-

-

-

SK. 80/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

3. Tanggamus

1.507

1.507

-

-

-

SK. 82/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

4. Tanggamus

2.340

2.340

-

-

-

SK. 78/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

5. Tanggamus

3.382

3.382

-

-

-

SK. 76/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

6. Tanggamus

1.514

1.514

-

-

-

SK. 77/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

7. Tanggamus

887

887

-

-

-

SK. 79/Menhut-II/2014

22 Januari 2014

8. Lampung Barat

6.130

6.130

-

-

-

SK. 53/Menhut-II/2014

16 Januari 2014

9. Lampung Barat

1.590

1.590

-

-

-

SK. 52/Menhut-II/2014

16 Januari 2014

620

620

-

-

-

SK. 54/Menhut-II/2014

-

-

-

-

S. 315/V-BPS/2014

10. Lampung Barat 11. Pringsewu

254

10

-

Riau

Lampung

9

400

Jambi

8

Tanggal

4.050

4

Bengkulu

NO SK Menhut

2. Pasaman Barat

5

7

Fungsi

Kabupaten/Kota

1.116

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

16 Januari 2014 8 Desember 2014

Tahun / Year 2014 No

PROVINSI/Province

1 9

Fungsi

Kabupaten/Kota

2

3

Bangka Belitung

Luas

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

NO SK Menhut

9

Tanggal

10

1. Belitung

757

-

-

-

-

S. 1056/BPS-2/2014

27 Oktober 2014

2. Belitung

902

-

-

-

-

S. 255/V-BPS/2014

14 Oktober 2014

1.038

-

-

-

-

S. 157/V-BPS/2014

10 Juni 2014

295

-

-

-

SK. 114/Menhut-II/2014

-

-

-

-

-

3. Bangka Tengah 10

Kepulauan Riau

1. Bintan

11

DKI Jakarta

-

295 -

30 Januari 2014 -

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

370

-

-

-

SK. 500/Menhut-II/2014

2. Lombok Barat

1. Lombok Tengah

1.800

-

-

-

-

SK. 32/Menhut-II/2014

3. Lombok Barat

477

-

-

-

-

SK. 469/Menhut-II/2014

4. Lombok Barat

166

-

-

-

-

ND. 311/BPS-2/2014

5. Sumbawa

2.100

-

-

-

-

SK.36/Menhut-II/2014

6. Sumbawa

1.035

-

-

-

-

SK. 495/Menhut-II/2014

28 Mei 2014

7. Kota Bima

585

-

-

-

-

SK. 120/Menhut-II/2014

7 Februari 2014

1.983

-

-

-

-

SK. 486/Menhut-III/2014

21 Mei 2014

9. Bima

965

-

-

-

-

SK. 504/Menhut-II/2014

30 Mei 2014

10. Lombok Timur

450

-

-

-

-

SK. 497/Menhut-II/2014

28 Mei 2014

11. Lombok Utara

750

-

-

-

-

ND. 310/BPS-2/2014 S. 333/VII-WP3H/2014

8. Dompu

19

Nusa Tenggara Timur

21

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

30 Mei 2014 10 Januari 2014 12 Mei 2014 23 Oktober 2014 10 Januari 2014

23 Oktober 2014

12. Sumbawa Barat

2.405

-

-

-

-

1. Sumba Timur

2.120

-

-

-

-

SK. 610/Menhut-II/2014

8 Juli 2014

2. Manggarai

915

-

-

-

-

SK. 524/Menhut-II/2014

11 Juni 2014

3. Manggarai

1.525

-

-

-

-

S. 206/V-BPS/2014

14 Juli 2014

4. Manggarai Barat

5.332

-

-

-

-

S. 242/V-BPS/2014

24 September 2014

400

-

-

-

-

S. 1056/BPS-2/2014

27 Oktober 2014

5. Ngada

20

370

8 April 2014

6. Flores Timur

7.125

-

-

-

-

S. 512/BPS-2/2014

30 Mei 2014

7. Timur Tengah Utara

1.003

-

-

-

-

S. 157/V-BPS/2014

10 Juni 2014

1. Sambas

1.375

-

-

-

-

SK. 713/Menhut-II/2014

27 Agustus 2014

2. Sambas

600

-

-

-

-

ND. 358/BPS-2/2014

3 Desember 2014

3. Sambas

1.400

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

4. Kubu Raya

4.400

-

-

-

-

S. 515/BPS-2/2014

30 Mei 2014

5. Kubu Raya

3.690

-

-

-

-

S. 177/V-BPS/2014

12 Juni 2014

6. Kubu Raya

4.700

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

1. Gunung Mas

1.890

-

-

-

-

S. 199/V-BPS/2014

8 Juli 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

255

Tahun / Year 2014 No

PROVINSI/Province

1 22

2 Kalimantan Selatan

3

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

25

26

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

NO SK Menhut

9

Tanggal

10

730

-

-

-

-

SK. 41/Menhut-II/2014

10 Januari 2014

2. Tabalong

765

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

3. Hulu Sungai Selatan

765

-

-

-

-

SK. 334/Menhut-II/2014

27 Maret 2014

4. Hulu Sungai Selatan

5.550

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

5. Hulu Sungai Selatan

8.365

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

16.245

-

-

-

-

S. 1222/BPS-2/2014

8 Desember 2014

7. Tanah Bumbu

600

-

-

-

-

S. 649/BPS-2/2014

2 Juli 2014

8. Tapin

855

-

-

-

-

S. 436/BPS-2/2014

7 Mei 2014

-

-

-

-

500

-

-

-

-

SK. 501/Menhut-II/2014

30 Mei 2014

2. Bitung

3.190

-

-

-

-

S. 454/BPS-2/2014

13 Mei 2014

3. Bolaang Mongondow

6.330

-

-

-

-

S. 1207/VII-WP3H/2014

10 Desember 2014

1. Bolmon Timur

1. Morowali Utara

1.165

-

-

-

-

SK. 605/Menhut-II/2014

8 Juli 2014

2. Poso

1.550

-

-

-

-

S. 437/BPS-2/2014

7 Mei 2014

3. Poso

3.800

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

4. Banggai

3.200

-

-

-

-

S. 612/VII-WP3H/2014

24 Juni 2014

5. Banggai Kepulauan

3.250

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

6. Banggai Kepulauan

3.150

-

-

-

-

S. 545/VII-WP3H/2014

9 Desember 2014

7. Buol

800

-

-

-

-

S. 266/V-BPS/2014

24 Oktober 2014

8. Buol

715

-

-

-

-

S. 1195/VII-WP3H/2014

10 Desember 2014

9. Toli-toli

7.101

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

10. Toli-toli

4.405

-

-

-

-

S. 1051/VII-WP3H/2014

15 Oktober 2014

1. Pangkajene Kepulauan

505

-

-

-

-

SK. 33/Menhut-II/2014

10 Januari 2014

2. Pare-pare

110

-

-

-

-

SK. 105/Menhut-II/2014

29 Januari 2014

3. Barru

1.165

-

-

-

-

SK. 121/Menhut-II/2014

7 Februari 2014

4. Barru

790

-

-

-

-

S. 1186/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

5. Sinjai

1.845

-

-

-

-

S. 1189/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

6. Sinjai

1.845

-

-

-

-

S. 548/WP3H-3/2014

11 Desember 2014

7. Luwu Utara

3.007

-

-

-

-

ND. 375/BPS-2/2014

15 Desember 2014

640

-

-

-

-

S. 1188/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

8. Maros 9. Soppeng

256

Luas

1. Tabalong

6. Tanah Laut

23

Fungsi

Kabupaten/Kota

1.090

-

-

-

-

S. 624/BPS-2/2014

23 Juni 2014

10. Soppeng

100

-

-

-

-

S. 1191/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

11. Soppeng

250

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

12. Takalar

160

-

-

-

-

S. 1192/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

13. Bone

3.830

-

-

-

-

S. 1187/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

14. Bone

405

-

-

-

-

S. 1190/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

15. Bone

400

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

16. Wajo

1.728

-

-

-

-

S. 256/V-BPS/2014

14 Oktober 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tahun / Year 2014 No

PROVINSI/Province

1

2

3 17. Luwu Timur

28

29

30

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

HL

HP

HPT

HPK

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

NO SK Menhut

4

5

6

7

8

Tanggal

9

10

-

-

-

-

S. 317/V-BPS/2014

8 Desember 2014

3.115

-

-

-

-

S. 541/WP3H-3/2014

9 Desember 2014

1. Konawe Selatan

370

-

-

-

-

SK. 502/Menhut-II/2014

30 Mei 2014

2. Konawe Selatan

700

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

3. Buton

425

-

-

-

-

SK. 493/Menhut-II/2014

28 Mei 2014

4. Buton

850

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

5. Kolaka Timur

7.744

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

1. Boalemo

1.580

-

-

-

-

SK. 35/Menhut-II/2014

10 Januari 2014

2. Gorontalo

1.105

-

-

-

-

SK. 336/Menhut-II/2014

27 Maret 2014

3. Gorontalo

860

-

-

-

-

SK. 494/Menhut-II/2014

28 Mei 2014

4. Gorontalo Utara

1.440

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

1. Majene

1.575

-

-

-

-

S. 1189/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

2. Polewali Mandar

12.460

-

-

-

-

S. 21/V-BPS/2014

22 Januari 2014

3. Polewali Mandar

12.910

-

-

-

-

S. 768/VII-WP3H/2014

6 Agustus 201

1. Seram Timur

695

-

-

-

-

S. 1189/BPS-2/2014

27 Nopember 2014

2. Seram Timur

700

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

2.000

-

-

-

-

S. 166/V-BPS/2014

10 Juni 2014

3. Maluku Tengah 31

Luas

680

18. Luwu 27

Fungsi

Kabupaten/Kota

1. Halmahera Barat

205

-

-

-

-

S. 1057/BPS-2/2014

27 Oktober 2014

2. Halmahera Timur

600

-

-

-

-

S. 1010/VII-WP3H/2014

24 September 2014

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

314.272

-

-

-

-

Keterangan / Note : (-)

: tidak ada kegiatan/ No Activities

HPT

: Hutan Produksi Terbatas

HL

: Hutan Lindung

HP

: Hutan Produksi

HPK

: Hutan Produksi Konversi

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

257

258

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

BPDAS Krueng Aceh

BPDAS Wampu Sei Ular

BPDAS Asahan Barumun

BPDAS Agam Kuantan

BPDAS Indragiri Rokan

BPDAS Batanghari

BPDAS Musi

BPDAS Ketahun

BPDAS Way Seputih Sekampung

BPDAS Kepulauan Riau

BPDAS Baturusa Cerucuk

BPDAS Citarum Ciliwung

BPDAS Cimanuk Citanduy

BPDAS Pemali Jratun

BPDAS Serayu Opak Progo

BPDAS Solo

BPDAS Brantas

BPDAS Sampean

BPDAS Kapuas

BPDAS Kahayan

BPDAS Barito

BPDAS Mahakam Berau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

206

244

64

335

278

308

406

240

397

223

267

29

48

362

78

167

69

242

114

376

330

266

Unit

5.150.000

6.100.000

1.600.000

8.375.000

11.120.000

12.320.000

16.240.000

9.600.000

15.880.000

8.920.000

10.680.000

725.000

1.200.000

9.050.000

1.950.000

4.175.000

1.725.000

6.050.000

2.850.000

9.400.000

8.250.000

6.650.000

4

Batang/Trees

2010 5

251

373

109

393

310

444

366

368

364

250

321

56

56

518

268

328

195

341

98

544

368

356

Unit

6.275.000

9.325.000

2.725.000

9.825.000

12.400.000

17.760.000

14.640.000

14.720.000

14.560.000

10.000.000

12.840.000

1.400.000

1.400.000

12.950.000

6.700.000

8.200.000

4.875.000

8.525.000

2.450.000

13.600.000

9.200.000

8.900.000

6

Batang/Trees

2011 7

183

200

96

214

390

477

493

446

517

474

430

74

75

655

384

306

211

433

105

300

227

360

Unit

4.575.000

5.000.000

2.400.000

5.350.000

15.600.000

19.080.000

19.720.000

17.840.000

20.680.000

18.960.000

17.200.000

1.850.000

1.875.000

16.375.000

9.600.000

7.650.000

5.275.000

10.825.000

2.625.000

7.500.000

5.675.000

9.000.000

8

Batang/Trees

2012

Tahun/Year

9

200

200

100

248

280

300

400

366

500

200

400

76

75

667

300

300

293

250

150

300

295

175

Unit

5.000.000

5.000.000

2.500.000

6.200.000

11.200.000

12.000.000

16.000.000

14.640.000

20.000.000

8.000.000

16.000.000

1.900.000

1.875.000

16.675.000

7.500.000

7.500.000

7.325.000

6.250.000

3.750.000

7.500.000

7.375.000

4.375.000

10

Batang/Trees

2013 11

80

82

40

99

112

120

160

200

200

80

200

20

40

240

120

80

117

100

60

120

120

70

Unit

Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010-2013/Development of Community Nursery in 2010-2013

BPDAS

5.3.3.

No

Tabel/Table

12

2.000.000

2.050.000

1.000.000

2.475.000

2.800.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

2.000.000

5.000.000

500.000

1.000.000

6.000.000

3.000.000

2.000.000

2.925.000

2.500.000

1.500.000

3.000.000

3.000.000

1.750.000

Batang/Trees

2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

259

147 8.016

BPDAS Tondano

BPDAS Bone Bolango

BPDAS Palu Poso

BPDAS Lariang Mamasa

BPDAS Saddang

BPDAS Jeneberang Walanae

BPDAS Sampara

BPDAS Ake Malamo

BPDAS Wae Hapu Batu Merah

BPDAS Remu Ransiki

BPDAS Memberamo

Jumlah/Total

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 232.185.000

3.675.000

3.200.000

2.475.000

2.200.000

5.500.000

11.550.000

5.325.000

4.400.000

4.250.000

2.200.000

5.325.000

15.050.000

6.150.000

2.875.000

4

Batang/Trees

2010

192

123

152

157

379

464

268

195

214

150

296

600

292

111

10.270

5

Unit

293.095.000

4.800.000

3.075.000

3.800.000

3.925.000

9.475.000

11.600.000

6.700.000

4.875.000

5.350.000

3.750.000

7.400.000

15.000.000

7.300.000

2.775.000

6

Batang/Trees

2011

200

128

100

109

247

282

221

279

238

166

224

352

300

157

10.053

7

Unit

299.730.000

5.000.000

3.200.000

2.500.000

2.725.000

6.175.000

7.050.000

5.525.000

6.975.000

5.950.000

4.150.000

5.600.000

8.800.000

7.500.000

3.925.000

8

Batang/Trees

2012

470

152

125

150

400

307

250

350

152

175

378

600

300

167

10.051

9

Unit

287.965.000

11.750.000

3.800.000

3.125.000

3.750.000

10.000.000

7.675.000

6.250.000

8.750.000

3.800.000

4.375.000

9.450.000

15.000.000

7.500.000

4.175.000

10

Batang/Trees

2013

150

60

50

90

160

145

100

140

61

70

191

210

120

69

4.076

11

Unit

Keterangan/Note : ( - ) tidak ada kegiatan/No Activities

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry

128

99

88

220

462

213

176

170

88

213

602

BPDAS Benain Noelmina

246

115

25

BPDAS Unda Anyar

23

3

BPDAS Dodokan Moyosari

2

1

Unit

24

BPDAS

No

Tahun/Year

3.750.000

1.500.000

1.250.000

2.250.000

4.000.000

3.625.000

2.500.000

3.500.000

1.525.000

1.750.000

4.775.000

5.250.000

3.000.000

1.725.000

101.900.000

12

Batang/Trees

2014

V.4. HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN Forest Products Community

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

263

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

19

20

21

22

23

24

DI Yogyakarta

14

18

Jawa Tengah

13

Bali

Jawa Barat

12

17

DKI Jakarta

11

Jawa Timur

Kepulauan Riau

10

Banten

Bangka Belitung

9

15

Lampung

8

16

Bengkulu

7

Riau

4

Jambi

Sumatera Barat

3

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

2

5

Nanggroe Aceh Darussalam

1

6

2

PROVINSI/Province

-

-

-

769

-

-

-

-

-

-

60

-

8.634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

3

4

-

-

9,03

-

0,20

-

-

-

-

-

-

1,94

4,21

-

-

-

-

1.052

-

-

-

-

200

-

1.188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.634

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,94

-

-

-

-

-

106

-

-

-

-

-

-

Produksi Koloni/ Madu/ Colony Madu (Box) Production (Ton) 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181

-

8.634

-

-

-

-

-

106

9

-

-

JUMLAH/Total

2012

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Produksi Jumlah Koloni/ Madu/ Kepala Colony Madu Keluarga/ (Box) Production householder (Ton)

-

-

-

-

-

1.188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

JUMLAH/Total

JUMLAH/Total

Koloni/ Produksi/ Colony Production (Box) (Ton)

2011

2010

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produksi Jumlah Koloni/ Madu/ Kepala Colony Madu Keluarga/ (Box) Production householder (Ton)

JUMLAH/Total

2013

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8.637

15

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produksi Koloni/ Madu/ Colony Madu (Box) Production (Ton)

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.188

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

JUMLAH/Total

2014

Hasil Kegiatan Perlebahan Tahun 2010-2014/The Result of bee colonies and honey production in 2010- 2014

1

No

Tabel/Table 5.4.

264

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

31

32

33

15,40

10.043

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

480

3

Koloni/ Produksi/ Colony Production (Box) (Ton) 5

2.525

-

-

-

-

-

-

-

-

85

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.634

6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

107,94

7

Produksi Koloni/ Madu/ Colony Madu (Box) Production (Ton) 8

1.188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

JUMLAH/Total

JUMLAH/Total

-

-

-

-

-

-

20

-

-

8.941

9

10 -

1,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1.190

11

Produksi Jumlah Koloni/ Madu/ Kepala Colony Madu Keluarga/ (Box) Production householder (Ton)

JUMLAH/Total

2012

12 -

64

-

-

-

-

-

-

-

10

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Produksi Jumlah Koloni/ Madu/ Kepala Colony Madu Keluarga/ (Box) Production householder (Ton)

JUMLAH/Total

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.644

15

16

1,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produksi Koloni/ Madu/ Colony Madu (Box) Production (Ton)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.203

17

Jumlah Kepala Keluarga/ householder

JUMLAH/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry

Jumlah/Total

Sulawesi Barat

Maluku

Gorontalo

28

29

Sulawesi Tenggara

27

30

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

25

2

1

26

PROVINSI/Province

No

2011

2010

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

265

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

21

22

23

-

-

-

-

-

-

Kalimantan Barat

Bali

17

-

20

Banten

16

-

-

Jawa Timur

15

-

Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta

14

-

Nusa Tenggara Timur

Jawa Tengah

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Jawa Barat

12

3

Penanaman Murbei (Ha)

266

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

9

-

4

-

-

-

23

-

-

-

237

-

115

-

23

-

36.680

3.337

-

-

-

-

-

172

-

-

247

167

-

-

5

Produksi Kokon (Kg)

-

9

4

-

1.501

4

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

2010

774

-

-

-

-

-

21

-

-

30

20

-

3

-

-

-

28

-

14

-

3

-

4.310

6

Produksi Raw Silk (Kg)

7

-

-

-

-

170

-

98

-

-

134

636

945

-

-

-

-

-

-

-

-

31

22

-

Jumlah Kepala Keluarga

8

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penanaman Murbei (Ha)

138

-

-

-

-

-

2

-

-

4

5

-

1

-

-

-

-

-

20

-

-

-

1.116

9

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

-

-

-

-

-

49

-

-

109

176

-

-

-

-

-

-

-

643

-

67

-

31.651

3.881

10

Produksi Kokon (Kg)

2011

TAHUN/Year

569

-

-

-

-

-

5

-

-

14

22

-

-

-

-

-

-

-

79

-

8

-

3.756

11

Produksi Raw Silk (Kg)

12

-

-

-

-

170

-

98

-

-

134

636

945

-

-

-

-

-

-

-

-

31

22

-

Jumlah Kepala Keluarga

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penanaman Murbei (Ha)

131

-

-

-

-

-

65

117

-

595

-

110

-

4

4

-

17

-

4

-

44.890

4.016

-

-

-

-

-

-

-

-

133

544

-

-

15

Produksi Kokon (Kg)

-

-

-

-

-

-

-

4

18

-

1.527

14

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

2012

446

-

-

-

-

-

-

-

-

15

58

-

-

-

-

7

13

-

74

-

11

-

4.641

16

Produksi Raw Silk (Kg)

Hasil- Hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2010-2014 /The Result of natural silk activities in 2010-2014

19

DKI Jakarta

11

7

Kepulauan Riau

Bengkulu

6

10

Sumatera Selatan

5

Lampung

Jambi

4

Bangka Belitung

Riau

3

8

Sumatera Barat

2

9

Sumatera Utara

1

2

PROVINSI /Province

Nanggroe Aceh Darussalam

1

No

Tabel/Table 5.4.1.

17

-

-

-

-

170

-

118

-

-

134

636

945

-

-

-

-

-

-

-

-

14

22

-

Jumlah Kepala Keluarga

266

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Papua

33

Jumlah

Papua Barat

32

Sulawesi Barat

29

Maluku

Gorontalo

28

Maluku Utara

Sulawesi Tenggara

27

30

Sulawesi Selatan

26

31

Sulawesi Tengah

25

15,00

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

3

2

Sulawesi Utara

Penanaman Murbei (Ha)

PROVINSI /Province

24

1

No

2

-

6.402,00

-

-

-

-

34

-

-

4.568

4

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

20

-

158.545,31

89

-

-

-

1.005

-

-

116.431

5

Produksi Kokon (Kg)

2010

-

-

20.349,70

11

-

-

-

134

-

-

15.004

6

Produksi Raw Silk (Kg)

25

22

3.606,00

-

-

-

-

135

-

10

1.378

7

Jumlah Kepala Keluarga

-

-

-

-

-

-

-

97

-

-

110,00

8

Penanaman Murbei (Ha)

14

-

5.385,50

-

-

-

-

24

-

-

4.062

9

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

311

-

159.766,50

-

-

-

-

724

-

-

122.156

10

Produksi Kokon (Kg)

2011

TAHUN/Year

39

-

17.601,50

-

-

-

-

82

-

-

13.026

11

Produksi Raw Silk (Kg)

25

22

3.731,00

-

-

-

-

179

-

10

1.459

12

Jumlah Kepala Keluarga

-

-

-

-

1

-

-

-

3

3

10,00

13

Penanaman Murbei (Ha)

2

-

4.968,88

-

-

-

-

68

-

-

3.192

14

Penyerapan Telur Ulat (Boks)

20

-

163.118,50

-

-

-

-

1.775

-

-

110.854

15

Produksi Kokon (Kg)

2012

2

-

19.056,17

-

-

-

-

183

-

-

13.606

16

Produksi Raw Silk (Kg)

25

37

3.773,00

-

-

-

-

179

-

10

1.483

17

Jumlah Kepala Keluarga

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

267

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kalimantan Timur

Nanggroe Aceh Darussalam

1

23

2

PROVINSI/Province

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penana- man Murbei (Ha)

123,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

2,00

-

-

-

-

-

7,00

-

9,00

-

12,50

-

1.548,50

4

Penyera- pan Telur Ulat (Boks)

-

-

-

-

-

-

-

-

203,00

65,00

-

-

-

-

-

239,00

-

296,00

-

414,00

-

52.550,00

4.132,00

5

Produksi Kokon (Kg)

2013

480,00

-

-

-

-

-

-

-

-

22,00

7,00

-

-

-

-

-

26,50

-

34,00

-

48,50

-

5.841,00

6

Produksi Raw Silk (Kg) 7

-

-

-

-

170,00

15,00

77,00

-

-

134,00

614,00

360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

-

-

Jumlah Kepala Keluarga 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-

5,00

0,50

1.204,50

175,00

-

-

-

4,00 -

-

-

-

-

18,00

2,00

-

-

9

Penyera- pan Telur Ulat (Boks)

-

-

-

-

-

-

-

Penana- man Murbei (Ha)

TAHUN/Year

61,00

-

-

-

-

-

-

-

147,00

-

181,00

15,00

39.834,00

6.339,00

-

-

-

125,00

-

-

-

-

669,00

10

Produksi Kokon (Kg)

2014

-

-

-

12,00

-

-

-

-

72,00

6,00

-

-

-

-

-

-

-

16,00

-

20,00

1,00

4.377,00

709,50

11

Produksi Raw Silk (Kg)

Hasil- Hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2010-2014 /The Result of natural silk activities in 2010-2014

1

No

Tabel/Table 5.4.1.

Lanjutan....

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

-

-

-

-

-

47,00

30,00

67,00

-

15,00

-

274,00

360,00

12

Jumlah Kepala Keluarga

268

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

28

29

30

31

32

33

3

20,00

-

-

-

-

-

-

-

15,00

-

-

Penana- man Murbei (Ha)

-

-

4.636,13

-

-

-

-

44,00

-

-

2.884,13

4

Penyera- pan Telur Ulat (Boks)

-

-

160.744,00

-

-

-

-

1.490,00

-

-

101.355,00

5

Produksi Kokon (Kg)

2013

-

-

18.713,00

-

-

-

-

177,50

-

-

12.076,50

6

Produksi Raw Silk (Kg)

36,00

42,00

2.702,00

-

-

-

-

95,00

-

12,00

1.137,00

7

Jumlah Kepala Keluarga 8

9,00

-

-

-

-

-

-

-

5,00

-

-

Penana- man Murbei (Ha)

4,00

-

4.229,00

3,00

-

-

-

123,00

-

12,00

2.673,50

9

Penyera- pan Telur Ulat (Boks) -

152.807,00

92,00

-

-

-

4.343,00

-

142,00

100.733,00

126,00

10

Produksi Kokon (Kg)

2014

14,50

Keterangan/Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/No Activities

-

16.890,00

9,00

-

-

-

483,00

-

16,00

11.154,00

11

Produksi Raw Silk (Kg)

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry

Jumlah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

25

26

Sulawesi Utara

24

27

2

PROVINSI/Province

1

No

TAHUN/Year

36,00

42,00

2.087,00

-

-

-

-

113,00

-

10,00

1.073,00

12

Jumlah Kepala Keluarga

Tabel/Table 5.4.2. Realisasi Pembangunan Budidaya Tanaman Rotan Tahun 2010-2014 / Realization of development rattan cultivation in 2010-2014 TAHUN/Year 2010

PROVINSI/ No

Province

1

2

2011

2012

2013

2014

LUAS/ Area (Ha)

Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group

LUAS/ Area (Ha)

Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group

LUAS/ Area (Ha)

Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group

LUAS/ Area (Ha)

Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group

LUAS/ Area (Ha)

Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Nanggroe Aceh Darussalam

-

2

Sumatera Utara

10

-

3

Sumatera Barat

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Sulawesi Tenggara

10

-

-

-

-

-

-

-

40

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

43.933

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua Jumlah/Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

40

-

30

-

10

-

43.973

-

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/No Activities

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

269

Tabel/Table 5.4.3. Realisasi Pembuatan Tanaman Bambu Tahun 2010- 2014 /Realization of bamboo area in 2010-2014 TAHUN/Year No

PROVINSI/Province

1

2

2010

2011

2012

2013

2014

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

5

6

7

8

8

1

Nanggroe Aceh Darussalam

-

-

-

-

-

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

-

3

Sumatera Barat

1

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

-

-

-

39

13

Jawa Tengah

-

-

60

-

280

14

DI Yogyakarta

5

20

61

50

30

15

Jawa Timur

30

30

50

-

31

16

Banten

-

-

-

-

-

17

Bali

50

-

-

5

-

18

Nusa Tenggara Barat

1

-

-

-

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

10

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

10

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

-

27

Sulawesi Tenggara

2

-

-

-

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

-

-

30

Maluku

-

-

1.080

-

1.821

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

99

50

1.261

55

2.200

Jumlah/Total

Sumber/Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/No Activities

270

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

V.5. SATU MILIAR POHON One Billion Indonesia Trees

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

273

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kalimantan Barat

1.081.317

Riau

4

20

1.109.044

Sumatera Barat

3

7.014.697

760.803

2.445.440

5.199.305

410.346

9.960.757

9.475.665

-

998.139

66.543

8.977.705

6.287.166

1.330.851

571.157

3.910.043

5.724.325

4.791.842

Sumatera Utara

2

2.226.847

3

1

2

Provinsi/Province

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.445.164

4.674.645

7.788.393

4.296.246

1.437.114

12.035.327

5.504.911

27.014.326

4.622.314

-

-

1.471.330

2.876.241

1.769.220

514.262

-

54.345

3.145.933

4.116.103

1.692.736

5

RHL Sumber Dana RHL Sumber APBD Dana DAK/ Provinsi, DBHDR Kab/ (Batang) Kota (Batang)

17.372.360

62.257.681

-

4.767.972

3.836.301

38.034.182

3.945.909

40.335.959

15.619.225

-

2.192.171

1.424.911

18.688.265

6.083.278

12.002.141

1.698.933

6.960.744

10.029.186

30.854.817

22.140.935

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

45.335

-

-

-

-

-

-

-

1.015.274

-

-

-

3.328.293

7 -

-

-

-

-

19.941

-

3.162.616

2.204.249

526.438

-

-

-

99.882

-

-

-

-

-

138.131

8

-

74.114

-

-

5.558

12.729

-

7.407

5.519

1.112

7.938

18.528

18.529

1.482

-

-

33.088

30.017

3.706

8.660

9

74.903

631.704

1.899.314

902.652

21.018

2.938.779

2.401.086

8.324.882

1.138.061

-

-

205.600

874.373

194.135

222.796

-

-

1.079.973

668.773

26.751

10

Reklamasi Hutan Penghijauan Hutan Hutan Rakyat Lingkungan Bekas Kota Kemitraan (APBN) Tambang (Batang) (Batang) (Batang) (Batang)

11.538.057

1.798.293

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415.961

10.963.826

-

112.420.976

40.181.805

239.642.854

-

57.351.911

66.554

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.370.497

52.261.618

-

27.123.271

21.382.876

13

Perhutani (Batang)

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lain-lain (Batang)

37.445.181

70.517.754

10.842.086

10.727.673

9.135.869

110.481.940

15.424.868

114.970.851

52.770.098

1.112

4.213.522

3.602.873

42.498.821

14.335.281

129.819.319

42.451.895

250.601.074

20.009.434

97.925.283

26.162.483

15

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2010 (Forestry Activity)

Nanggroe Aceh Darussalam

1

No

Tabel/Table 5.5.1

274

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Keterangan/Note :

Sumber/Source :

113.240.072

1.355.256

2.248.030

4.347.450

1.109.043

1.109.043

1.389.187

2.384.442

4.602.530

1.170.374

1.552.660

5.683.847

4.574.803

9.371.415

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.385.000

724.597

226.453

340.157

1.194.575

521.306

1.352.578

4.708.863

5.481.769

1.770.226

1.881.934

-

1.049.656

674.276

5

RHL Sumber Dana RHL Sumber APBD Dana DAK/ Provinsi, DBHDR Kab/ (Batang) Kota (Batang)

403.250.000

5.535.233

6.686.125

4.767.974

4.548.757

9.700.361

4.932.387

11.508.901

22.688.976

-

11.344.490

7.179.362

12.440.575

3.671.889

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

-

4.990.803

80.609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328.712

192.580

7

6.902.400

-

-

-

-

-

66.472

-

-

285.834

-

-

-

398.837

8

422.000

22.975

3.476

13.860

7.412

5.182

9.265

5.559

11.117

7.523

7.412

29.794

3.706

66.332

9

25.100.000

166.619

-

30.572

483.810

121.526

29.808

972.204

886.604

222.033

529.287

-

4.968

47.769

10

Reklamasi Hutan Penghijauan Hutan Hutan Rakyat Lingkungan Bekas Kota Kemitraan (APBN) Tambang (Batang) (Batang) (Batang) (Batang)

550.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.104.755

53.631.885

8.120.931

7.762.192

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

12

13

Perhutani (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 102.138.262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

14

(-) : *) :

tidak ada kegiatan/No Activities tanggal SK belum terlaporkan

7.885.289

9.164.084

9.500.013

7.343.597

11.457.418

7.779.697

19.579.969

33.670.996

3.455.990

21.420.538

66.853.600

26.387.219

21.992.710

15

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

- 1.310.428.537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lain-lain (Batang)

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry

2

1

Jumlah/Total

Provinsi/Province

No

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

275

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D. I. Yogyakarta

Jawa timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

Provinsi/Province

Nanggroe Aceh Darussalam

1

No

Tabel/Table 5.5.2

1.381.220

972.000

5.502.000

2.572.035

2.640.000

22.000

1.918.270

673.560

1.523.410

264.450

1.225.130

2.258.031

3.850.000

2.817.500

262.190

9.131.940

3.074.600

2.774.000

2.404.030

7.124.300

1.283.990

3.593.040

2.822.000

3

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

224.452

2.926.605

-

255.424

3.534.242

-

234.000

973.990

11.202.756

380.756

2.243.136

13.835.026

1.750

-

44.000

857.900

600.000

256.861

62.771

6.056.624

23.525

435.900

2.902.841

4

RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/Kota (Batang)

-

165.000

56.000

2.896.075

2.611.578

-

924.067

1.076.150

5.291.837

303.595

5.102.779

1.285.796

-

-

534.230

2.331.813

255.200

122.798

25.984

-

1.438.890

642.594

1.329.352

5

RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang)

2.177.622

17.550.000

6.050.000

13.550.000

29.950.000

4.610.000

5.108.000

4.200.000

70.547.004

4.211.289

44.302.754

10.879.000

-

2.176.800

1.109.804

27.920.000

3.961.186

16.400.000

1.600.000

10.050.000

10.500.000

38.396.444

17.800.000

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.793.338

8.243.455

-

-

-

71.509

-

40.000

-

-

20.200

249.733

-

-

744.656

7

Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang)

-

-

146.400

61.600

-

-

467.492

-

5.120.528

55.200

14.831.529

2.638.516

-

-

297.800

1.267.100

-

387.500

-

4.013.968

-

253.300

11.000

8

Hutan Rakyat (Batang)

17.160

14.960

25.960

17.600

880

-

-

-

5.419

-

23.760

61.776

8.800

8.800

22.000

16.280

149.600

-

27.720

41.600

16.000

13.200

33.000

9

Hutan Kota (Batang)

-

-

7.077

983.248

2.578.850

115.000

1.099.705

559.790

6.253.095

438.416

7.127.078

1.859.782

12.000

342.075

277.878

2.344.310

1.000.000

1.653.458

650.000

-

917.478

2.928.268

1.339.288

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

29.662.148

19.614.615

4.900.040

12.796.265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.436.505

7.093.482

-

85.030.660

41.091.725

131.869.200

2.171.457

24.443.160

51.860

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

-

2.623.248

-

7.580.700

3.612.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.400

50.744

13.600

12

IUPHHK Hutan Alam ( Batang)

-

-

1.685.146

-

12.330.898

419.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.040

13

Silvikultur Insentif (Batang)

4.400

-

-

-

-

600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

140.800

299.282

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

50

670

-

-

560.000

6.660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276.459

2.101.705

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502.408

43.766.114

-

19.414.783

14.579.557

16

Perhutani (Batang)

-

-

-

381.797

-

25.236.350

-

-

27.528.355

44.966

13.416.553

8.071.065

294.412

4.500

107.365

360.200

57.750

378.052

28.223.676

-

76.829

385.499

12.400

17

Lain-lain (Batang)

40.568.734

50.046.635

36.605.735

37.545.774

41.315.550

30.654.859

9.751.534

8.025.898

171.238.518

5.698.672

107.707.702

55.718.282

4.166.962

5.349.675

5.112.887

53.424.730

9.098.336

107.003.329

74.110.906

159.168.092

16.483.003

71.246.475

26.601.023

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2011 (Forestry Activity)

276

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sumber/Source :

Jumlah/Total

Sulawesi Utara

2

1

24

Provinsi/Province

No

49.088.689

125.500

-

-

404.540

133.600

417.984

140.000

573.816

12.140

228.550

4

RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/Kota (Batang)

36.242.375

495.130

-

181.981

-

957.943

284.024

558.536

3.229.785

1.984.561

2.156.677

5

RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang)

446.021.871

5.950.000

6.150.000

7.850.000

7.543.330

8.841.171

4.951.000

8.100.000

37.666.116

8.500.000

7.420.351

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

5.875

-

12.691.398

301.712

-

-

-

-

-

-

220.920

7

Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang)

31.473.079

26.950

-

51.556

206.000

19.567

274.800

-

50.000

17.600

1.274.673

8

Hutan Rakyat (Batang)

741.275

6.600

13.200

-

50.600

17.600

42.680

16.000

32.400

48.000

9.680

9

Hutan Kota (Batang)

39.701.203

1.086.110

53.120

10.000

70.359

927.400

369.900

-

3.028.787

1.000.000

668.731

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362.080.504

1.919.387

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

200

18.073.792

1.532.680

2.647.820

12

IUPHHK Hutan Alam ( Batang)

-

-

-

-

-

-

-

14.868.670

178.868

400

249.988

13

Silvikultur Insentif (Batang)

1.601.963

-

-

-

-

-

-

-

340.000

-

192.481

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perhutani (Batang)

2.945.544 78.262.862

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

107.548.845

-

983.940

1.000

-

2.200

1.320

-

1.860.216

50.000

70.400

17

Lain-lain (Batang)

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry

83.170.404

3.393.800

2.289.161

2.470.767

1.320.000

1.158.300

2.840.880

2.038.000

4.100.004

1.433.996

2.035.800

3

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

1.284.512.474

15.016.737

12.137.641

10.815.292

9.594.829

12.057.781

9.182.588

10.852.536

51.102.044

13.052.172

14.057.543

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

277

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I.Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sumatera Barat

3

5

Sumatera Utara

2

4

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Provinsi/Province

1

1

No

Tabel/Table 5.5.3

887.160

1.116.244

623.444

3.200.400

2.594.407

2.468.800

1.224.404

463.654

211.712

584.682

104.200

1.164.046

1.749.762

888.800

563.500

52.438

5.940.888

2.614.920

2.754.800

3.866.806

1.681.440

1.886.738

4.122.094

2.764.400

3

859.744

83.600

110.805

4.579.394

288.691

304.180

1.438.650

2.109.912

470.371

6.537.281

323.902

1.071.372

3.994.888

760.000

5.000

7.800.340

1.516.557

1.000.000

58.235

430.123

201.161

88.200

570.000

218.000

4

658.507

184.650

251.043

872.669

5.459.495

561.895

1.742.673

1.930.190

457.560

6.005.474

778.178

3.589.911

1.459.260

-

237.450

666.229

1.567.096

304.250

73.000

135.470

907.000

1.385.370

256.100

1.909.994

5

5.625.000

4.575.000

4.325.000

3.150.000

5.350.000

8.800.000

9.570.000

3.925.000

6.960.000

43.480.000

3.960.000

39.720.000

26.560.000

-

1.875.000

1.875.000

13.900.000

9.600.000

7.650.000

3.025.000

7.300.000

7.400.000

11.200.000

10.975.000

6

-

-

235.994

19.608.930

4.018.454

1.965.382

266.497

-

549.560

-

-

1.169.000

320.300

10.000

13.530

-

-

8.205

19.000

298.628

2.378.519

-

7.416

221.661

7

RHL APBN RHL Sumber Reklamasi RHL Sumber Kawasan Kebun Bibit Dana APBD Hutan Bekas Dana DAK/ Konservasi/ Rakyat (KBR) Provinsi, Tambang DBHDR Lindung/ (Batang) Kab/Kota (Batang) (Batang) Mangrove (Batang) (Batang)

-

-

-

257.000

388.888

516.000

963.728

72.200

455.000

-

16.059.128

1.070.480

2.076.396

13.078.803

-

10.010

291.190

1.270.000

989.600

486.000

306.752

62.700

-

22.400

8

Hutan Rakyat (Batang)

18.000

6.000

14.000

24.000

18.800

19.200

4.400

-

10.500

23.049

-

12.536

24.220

3.000

4.000

22.000

-

14.000

5.000

4.440

14.520

9.520

-

6.000

9

Hutan Kota (Batang)

500.000

2.860.121

209.378

633.164

266.693

4.308.999

384.300

254.561

225.130

4.782.113

451.992

1.646.236

59.944.396

32.000

219.100

119.743

100.000

943.050

1.318.250

17.840

135.286

600.968

152.620

181.145

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

76.800

-

70.974.320

11.128.000

10.915.472

20.632.816

-

287.200

-

-

-

-

-

-

-

-

393.600

3.084.800

-

132.319.776

64.961.280

210.976.592

3.069.520

28.848.000

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

-

-

-

-

-

14.116.776

107.679

8.392.615

3.105.432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000

12

IUPHHK Hutan Alam ( Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.672

-

-

-

2.168.134

-

13.974.631

1.342.250

13

Silvikultur Insentif (Batang)

-

200.000

-

-

63.903

88.000

-

148.250

-

4.675.860

210.000

32.000

3.800.819

5.323.498

-

-

-

561.000

-

-

-

2.500.719

146.000

50.000

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

66.696

-

-

33.373

-

480.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.071.705

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.184.093

45.869.794

522.099

25.610.215

24.823.293

16

Perhutani (Batang)

1.106.500

700

81.210

5.672.717

144.396

-

10.009.965

376.073

304.820

22.528.355

175.000

3.459.989

32.363.759

55.500

75.709

94.000

2.315.000

204.895

37.500

15.449

33.960

-

51.600

15.000

17

Lain-lain (Batang)

10.090.905

115.761.171

21.126.013

53.833.235

40.106.850

17.426.802

25.912.102

9.514.390

15.500.046

147.248.876

7.738.151

82.161.520

169.335.409

1.739.300

2.989.769

11.322.745

57.346.046

15.969.343

147.081.080

72.983.160

223.820.794

14.815.649

45.272.814

16.146.339

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2012 (Forestry Activity)

278

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

26

27

28

29

30

31

32

33

Sumber/Source :

Jumlah/Total

Sulawesi Tengah

2

Provinsi/Province

25

1

No

38.771.395

120.310

375.000

20.000

404.540

861.850

270.650

486.275

1.145.864

266.500

4

40.682.403

450.690

-

394.510

1.145.388

497.390

1.060.472

379.600

4.324.662

1.036.227

5

287.675.000

3.025.000

3.200.000

2.725.000

2.500.000

7.800.000

4.500.000

6.225.000

11.750.000

5.150.000

6 -

33.838.579

285.571

-

1.216.446

-

-

-

105.886

1.139.600

7

41.707.767

26.100

-

6.000

76.000

2.886.435

30.000

26.757

240.200

40.000

8

Hutan Rakyat (Batang)

419.935

26.000

16.000

3.800

21.600

8.800

24.200

16.000

18.350

28.000

9

Hutan Kota (Batang)

84.979.157

1.135.000

200.000

220.400

73.830

810.150

482.600

59.691

1.191.396

519.005

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

-

24.000

-

-

-

559.476.176

1.676.800

-

-

107.200

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

29.791.171

55.000

3.793.669

12

IUPHHK Hutan Alam ( Batang)

-

-

-

-

-

-

17.853.858

124.699

-

236.472

13

Silvikultur Insentif (Batang)

18.341.749

-

-

-

-

-

-

-

352.500

189.200

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

27.789.774

-

-

-

-

-

-

-

-

137.500

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.009.494

16

Perhutani (Batang)

83.211.528

-

-

44.100

11.530

34.000

1.789

8.696

1.330.919

2.658.397

17

Lain-lain (Batang)

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry

60.821.760

2.678.760

2.658.272

610.753

1.464.000

441.660

1.734.176

2.977.600

3.240.001

1.486.799

3

RHL APBN RHL Sumber Reklamasi RHL Sumber Kawasan Kebun Bibit Dana APBD Hutan Bekas Dana DAK/ Konservasi/ Rakyat (KBR) Provinsi, Tambang DBHDR Lindung/ (Batang) Kab/Kota (Batang) (Batang) Mangrove (Batang) (Batang)

1.424.369.746

9.603.930

10.242.941

5.477.481

5.804.088

13.340.285

8.127.887

10.285.505

24.733.492

11.511.628

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

279

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I.Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kalimantan Timur

537.792

Riau

4

23

5.226.400

Sumatera Barat

3

4.835.664

591.648

3.717.600

6.538.000

904.625

2.335.600

4.171.884

2.500

1.019.430

6.097.027

80.000

432.500

-

2.767.250

3.330.000

1.534.500

4.954.750

16.251.620

3.281.300

11.595.600

Sumatera Utara

2

4.095.500

3

Nanggroe Aceh Darussalam

2

Provinsi/Province

1

1

No

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

227.888

132.160

76.611

309.324

26.000

1.594.400

3.002.430

17.469.812

7.336.318

-

1.850.033

4.424.179

-

1.586.800

39.800

978.964

329.645

213.903

801.180

562.815

21.447

1.343.780

553.289

4

RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/Kota (Batang)

40.000

182.420

3.843.282

4.253.154

539.171

2.089.039

1.657.474

-

7.328.062

17.520

4.037.966

2.515.896

-

50.284

65.000

2.031.683

386.000

809.306

502.210

2.235.120

646.800

1.971.961

1.963.801

5

RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang)

3.457.992

1.633.849

2.742.349

5.880.686

1.625.000

10.792.500

4.175.000

7.080.000

51.094.965

2.000.000

25.865.207

29.401.079

-

1.483.691

775.000

14.787.246

7.752.210

4.925.675

3.887.052

6.937.680

7.203.972

8.996.270

11.578.163

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

750

-

7.025.087

1.810.481

70.700

151.419

-

3.127.500

-

-

15.769

-

490.000

30.238

-

-

5.450

-

169.675

2.014.116

13.294

89.900

451.888

7

Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang)

100.500

741.500

139.880

368.930

50.880

445.360

542.800

-

16.414.650

49.500

3.900.540

11.410.026

-

-

-

2.225.510

286.000

621.620

25.000

765.100

277.500

276.700

144.600

8

Hutan Rakyat (Batang)

26.550

35.690

110.600

57.640

-

20.800

1.000

-

91.960

-

115.639

912.560

-

88.000

-

14.500

-

3.200

800

90.740

86.154

16.500

35.200

9

Hutan Kota (Batang)

804.354

23.660

616.476

95.748

74.025

1.669.200

968.903

-

4.317.650

-

668.570

36.881.958

-

61.000

10.700

1.104.184

58.150

61.406

67.822

1.643.789

270.480

761.360

218.196

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

-

2.874.168

35.200

19.904.882

24.048.502

-

100.000

-

-

1.047.917

-

264.000

-

-

-

473.336

17.026.175

-

148.146.238

61.833.767

129.970.954

1.801.840

18.441.756

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IUPHHK Hutan Alam (Batang)

-

-

2.168.134

-

-

1.342.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.672

13

Silvikultur Insentif (Batang)

-

-

-

150.811

-

18.756

246.960

-

-

726.000

17.000

2.725.532

5.541.666

-

1.133.171

-

875.034

-

10.000

-

-

41.600

26.923

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

-

263.095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.800

-

-

134.980

-

-

4.236.221

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

-

-

-

-

-

-

700.000

-

-

-

-

-

831.890

35.146.820

-

18.039.434

51.261.859

-

-

-

-

-

116.040

16

Perhutani (Batang)

318.417

66.155

10.623.640

197.800

998.986

1.554.286

645.840

80.000

28.807.588

84.926

4.552.942

3.552.445

75.500

142.788

-

2.016.135

498.180

604.510

2.700.000

314.710

75.150

155.793

255.630

17

Lain-lain (Batang)

22.141.849

5.952.763

41.996.831

43.243.453

3.870.610

26.866.445

11.898.072

27.797.302

156.499.583

2.171.446

63.529.293

152.039.733

155.500

4.978.234

1.504.266

43.826.681

12.809.860

163.296.735

74.785.875

158.862.428

14.165.803

43.587.393

18.844.379

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

TTabel/Table 5.5.4 Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2013 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2013 (Forestry Activity)

280

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

28

29

30

31

32

33

Sumber/Source :

Jumlah/Total

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

27

Sulawesi Tengah

26

Sulawesi Utara

25

2

Provinsi/Province

24

1

No

-

46.109.429

99.297

321.264

275.441

141.823

103.000

226.000

800

162.395

1.854.631

44.000

4

RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/Kota (Batang)

46.415.614

291.474

691.535

1.800.420

781.994

133.000

659.100

1.397.400

2.538.379

850.463

105.700

5

RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang)

262.956.785

2.511.750

3.427.500

4.027.385

763.704

5.233.100

5.230.000

6.783.200

12.928.059

6.428.047

1.548.454

6

Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang)

20.826.456

-

24.444

1.471.545

-

1.675.000

-

-

2.055.112

-

134.088

7

Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang)

43.623.830

27.600

47.670

142.556

2.800

-

-

3.926.724

468.300

191.584

30.000

8

Hutan Rakyat (Batang)

800

2.145.078

12.000

23.200

180.750

24.587

13.800

-

17.265

62.743

102.400

9

Hutan Kota (Batang)

51.888.032

23.355

55.490

119.644

9.675

65.150

206.844

367.500

436.491

56.050

170.202

10

Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

1.000

9.000

-

425.978.735

11

Hutan Tanaman Industri (Batang)

-

-

-

-

201.000

-

60.000

-

-

-

141.000

12

IUPHHK Hutan Alam (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

3.879.227

124.699

-

236.472

13

Silvikultur Insentif (Batang)

17.771.670

-

27.500

-

-

5.606.567

-

150.000

128.000

174.150

172.000

14

Hutan Tanaman Rakyat (Batang)

-

-

-

-

-

4.693.096

-

-

-

-

48.000

15

Inhutani I s/d IV (Batang)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.096.043

16

Perhutani (Batang)

67.091.324

-

28.844

419.750

7.000

48.000

-

1.064.545

709.065

360.149

6.132.550

17

Lain-lain (Batang)

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry

140.246.210

185.000

33.961.633

1.344.307

80.500

5.606.567

2.309.750

1.953.070

6.335.920

4.168.273

3

RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ Mangrove (Batang)

1.239.922.529

3.275.175

38.669.080

10.018.270

1.812.083

18.532.184

8.772.694

15.660.504

25.825.464

14.194.747

8.337.794

18

Jumlah Tiap Provinsi (Batang)

Tabel/Table 5.5.5 Rekapitulasi Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010-2014 /Recapitulation of planting one billion trees in 2010 - 2014 Tahun/Year No

Provinsi/Province

1

2

2010

2011

2012

2013

2014*)

(Batang/Trees)

(Batang/Trees)

(Batang/Trees)

(Batang/Trees)

(Batang/Trees)

3

4

5

6

7

1

Nanggroe Aceh Darussalam

26.515.712

43.480.973

26.596.808

46.254.654

-

2

Sumatera Utara

98.867.680

83.310.009

51.953.702

149.963.386

-

3

Sumatera Barat

20.265.292

25.271.567

21.457.352

20.303.764

-

4

Riau

264.056.794

162.696.292

224.376.144

203.068.136

-

5

Jambi

42.680.433

76.378.732

77.688.348

92.569.350

-

6

Sumatera Selatan

135.171.178

119.315.390

153.688.339

213.198.467

-

7

Bengkulu

14.598.424

14.318.473

17.921.869

22.511.800

-

8

Lampung

43.209.014

64.459.571

63.204.517

68.546.279

-

9

Bangka Belitung

5.174.011

5.635.306

11.382.188

2.878.074

-

10

Kepulauan Riau

3.658.653

5.359.947

3.241.022

8.051.471

-

11

DKI Jakarta

710.144

6.486.948

3.063.251

63.527.910

-

12

Jawa Barat

55.044.543

64.280.027

175.917.443

209.989.056

-

13

Jawa Tengah

116.446.468

121.610.799

86.248.480

94.271.730

-

14

D.I. Yogyakarta

12.381.950

6.151.325

11.419.753

2.337.076

-

15

Jawa Timur

115.369.160

187.667.123

197.890.682

206.961.617

-

16

Banten

9.258.058

9.085.902

16.799.753

32.116.551

-

17

Bali

11.365.963

12.773.122

14.161.492

12.517.951

-

18

Nusa Tenggara Barat

13.131.529

35.560.415

28.520.315

30.613.756

-

19

Nusa Tenggara Timur

69.443.761

48.539.340

20.249.585

4.165.083

-

20

Kalimantan Barat

48.922.993

39.427.802

53.536.407

58.755.711

-

21

Kalimantan Tengah

34.842.346

36.863.532

54.913.154

54.414.712

-

22

Kalimantan Selatan

29.504.723

50.699.802

22.220.235

21.846.866

-

23

Kalimantan Timur

74.766.883

53.659.392

116.940.228

29.654.207

-

24

Sulawesi Utara

21.811.953

16.303.078

11.098.046

12.667.250

-

25

Sulawesi Tengah

9.207.631

28.025.236

16.826.443

16.717.600

-

26

Sulawesi Selatan

38.567.605

74.113.770

39.850.689

30.792.865

-

27

Sulawesi Tenggara

24.433.289

34.789.424

15.770.632

15.855.036

-

28

Gorontalo

8.195.314

10.204.041

8.836.836

9.622.456

-

29

Sulawesi Barat

14.848.690

25.053.263

21.722.726

26.070.791

-

30

Maluku

7.809.356

11.054.928

6.441.013

1.914.883

-

31

Maluku Utara

9.924.838

13.319.676

6.364.201

10.319.023

-

32

Papua Barat

9.961.784

12.826.793

10.532.969

38.011.753

-

33

Papua

8.406.295

17.870.333

13.413.330

4.691.272

-

Jumlah/Total

Sumber/Source : Keterangan/Note :

1.398.552.467

1.516.592.331

1.604.247.952

1.815.180.535

-

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry (-) : *) :

tidak ada kegiatan/No Activities tanggal SK belum terlaporkan

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

281

6 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

VI.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

287

529/Menhut-II/2012

718/Menhut-II/2014

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung

Lampung

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

D.I Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

733/Menhut-II/2014

3911/Menhut-VII/KUH/2014

598/Menhut-II/2009

433/Kpts-II/1999

395/Menhut-II/2011

171/Kpts-II/2000

359/Menhut-II/2004

419/Kpts-II/1999

195/Kpts-II/2003

220/Kpts-II/2000

256/Kpts-II/2000

798/Menhut-II/2012

866/Menhut-II/2014

784/Menhut-II/2012

863/Menhut-II/2014

463/Menhut-II/2013

878/Menhut-II/2014

35/Menhut-II/2013

Sumatera Barat

3

579/Menhut-II/2014

865/Menhut-II/2014

SK

Sumatera Utara

D. I. Aceh

Provinsi

29 Agustus 2014

25 September 2012

02 September 2014

14 Mei 2014

02 Oktober 2009

15 Juni 1999

21 Juli 2011

29 Juni 2000

01 Oktober 2004

15 Juni 1999

04 Juli 2003

02 Agustus 2000

23 Agustus 2000

27 Desember 2012

29 September 2014

27 Desember 2012

29 September 2014

27 Juni 2013

29 September 2014

15 Januari 2013

24 Juni 2014

29 September 2014

Tanggal

5.045.879,00

3.317.461,00

2.132.398,00

173.979,00

286.700,00

6.719,26

0,00

0,00

183.930,00

49.439,00

190.152,00

0,00

33.358,00

0,00

208.724,00

173.280,00

258.285,00

164.208,87

1.031.600,00

233.211,00

641.769,00

141.771,00

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

4.077.346,00

3.881.817,00

2.127.365,00

296.064,00

150.609,00

1.907,10

782.772,00

13.851,28

362.360,00

26.998,00

202.965,00

158,35

191.732,00

432.884,00

1.713.531,00

25.873,00

963.792,00

49.441,04

2.331.891,00

360.608,00

704.452,00

598.365,00

Hutan Produksi Tetap (HP)

179.699,00

2.543.535,00

197.918,00

113.604,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693,00

176.694,00

11.763,00

11.399,00

265.805,87

1.268.767,00

187.629,00

75.684,00

15.409,00

Hutan Produksi Konversi (HPK)

Luas Kawasan Hutan Produksi

Luas Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Tahun 2014

2

1

No

Tabel 6.1.

9.302.924,00

9.742.813,00

4.457.681,00

583.647,00

437.309,00

8.626,36

782.772,00

13.851,28

546.290,00

76.437,00

393.117,00

158,35

225.090,00

433.577,00

2.098.949,00

210.916,00

1.233.476,00

479.455,78

4.632.258,00

781.448,00

1.421.905,00

755.545,00

Jumlah

288

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sumber : Direktorat BRPUK

Kalimantan Selatan

Provinsi

23

No

783/Menhut-II/2014

782/Menhut-II/2012

302/Menhut-II/2013

854/Menhut-II/2014

862/Menhut-II/2014

434/Menhut-II/2009

465/Menhut-II/2011

869/Menhut-II/2014

325/Menhut-II/2010

734/Menhut-II/2014

435/Menhut-II/2009

SK

22 September 2014

27 Desember 2012

01 Mei 2013

29 September 2014

29 September 2014

23 Juli 2009

09 Agustus 2011

29 September 2014

25 Mei 2010

02 September 2014

23 Juli 2009

Tanggal

2.188.160,00 29.265.409,77

26.843.748,13

4.739.327,00

481.730,00

643.699,00

71.859,00

124.024,00

401.581,00

401.814,00

89.879,00

64.367,00

762.188,00

Hutan Produksi Tetap (HP)

1.778.480,00

5.961.240,00

666.851,00

894.258,00

330.700,00

494.846,00

466.854,00

1.390.971,00

251.097,00

208.927,00

126.660,00

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

13.133.579,87

1.474.650,00

4.116.365,00

564.082,00

1.324.866,00

22.597,00

22.976,00

93.571,00

217.322,00

82.431,00

14.696,00

151.424,00

Hutan Produksi Konversi (HPK)

Luas Kawasan Hutan Produksi

69.242.740,77

5.441.290,00

14.816.932,00

1.712.663,00

2.862.823,00

425.156,00

641.846,00

962.006,00

2.010.107,00

423.407,00

287.990,00

1.040.272,00

Jumlah

VI.2. LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

291

Sumatera Utara

Riau

Kepulauan Riau

Sumatera Barat

Jambi

Kep. Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Lampung

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

308.810 941.524

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Jumlah

15

16

123.435

393.314

Kalimantan Tengah

14

115.965

225.140

141.230

83.910



47.375

208.627

50.375

41.385

67.010

129.375

4.385

192.826

120.260

141.770

Kalimantan Barat

3

Kawasan HP Tidak Dibebani Izin Dalam 120 KPHP/L Model (ha)

13

Jumlah

-XPODK

Aceh

2

Provinsi

4

1.118.220

589.645

1.390

379.365

147.820

106.120

13.090

93.030



2.280

22.310

2.940

9.170

28.220

5.380

3.195

423.175

63.930

2.850

Hutan Primer dan Gambut (ha)

308.920

-

155.035

159.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

623.755

0



19.775

168.555

54.405

UPHHK-HA

18.150

99.550

101.435

99.840

573.824

330.080

104.830

1.327.438

521.050

32.825

456.723

316.840

241.665

127.615

114.050



-

-

-

6

UPHHK-RE

164.465

94.935

870.260

290.010

170.005

159.655

10.350



9.830

57.630

2.340

119.900

100.880

31.380

6.180

67.201

433.780

42.480

1.419.670

7

UPHHK-HTI/HTR

8.290

40.480

45.845

14.145

28.360

34.570

51.168

85.440

13.430

64.850

16.800

7.680

15.560

24.810

34.300

10.400

23.900



-

8

HD/HKm

ALOKASI ARAHAN PEMANFAATAN (ha)

9

3.435.713

1.011.235

135.440

1.497.578

791.460

445.970

297.670

148.300



18.120

116.260

48.185

119.900

214.575

180.950

140.590

692.193

1.017.855

215.145

JUMLAH (5+6+7+8)

Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2014

1

1

No.

Tabel 6.2.

292

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Papua Barat

Papua

26

Sumber : Direktorat BRPUK

Total

Jumlah

25

Jumlah

-XPODK

Maluku

Sulawesi Tenggara

22

24

Sulawesi Selatan

21

Maluku Utara



Sulawesi Barat

20

23

159.735

Sulawesi Tengah

19



243.390

206.925

36.465

124.450

60.350

64.100

177.625

112.215

454.645

182.785

Gorontalo

31.945

18

3

Kawasan HP Tidak Dibebani Izin Dalam 120 KPHP/L Model (ha)

Sulawesi Utara

2

Provinsi

17

1

No.

4



4.692.340

3.382.240

1.310.100

127.710

66.400

61.310



72.735

92.120

14.075

197.720

31.220

40.815

Hutan Primer dan Gambut (ha)

623.115





1.534.640

1.341.970

192.670

301.455

321.660

315.165

47.510

21.360

289.575

40.730

60.770

5

UPHHK-HA

166.657

52.490



60.790

189.160

32.625

79.650

5.470

55.090



372.050

334.890

37.160

219.147

6

UPHHK-RE

270.711

237.076

33.635

256.626

163.000

93.626



90.545

22.135

4.100

85.600

2.000

8.805



7

UPHHK-HTI/HTR

28.495

8.425

20.070

24.360

12.745

11.615



11.570

13.330

1.235

20.560

830

8.655



8

HD/HKm

ALOKASI ARAHAN PEMANFAATAN (ha)

9



2.205.896

1.922.361

283.535

1.123.248

643.857

479.391



478.070

272.135

59.320

475.385

49.030

133.320

JUMLAH (5+6+7+8)

VI.3. LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

295

D. I. Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Sumatera Selatan

Kep. Bangka Belitung

Lampung

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

D.I Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PROVINSI

9.742.813,00

4.457.681,00

583.647,00

437.309,00

8.626,36

782.772,00

13.851,28

546.290,00

76.437,00

393.117,00

158,35

225.090,00

433.577,00

2.098.949,00

210.916,00

1.233.476,00

479.455,78

4.632.258,00

781.448,00

1.421.905,00

755.545,00

Ha

LUAS HUTAN PRODUKSI

4.042.201,37

1.169.430,00

0,00

28.644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

56.070,00

56.045,00

0,00

229.228,00

183.705,00

343.603,00

249.161,16

Ha

IUPHHK-HA

0,00

0,00

0,00

145.406,00

14.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.470,00

12.672,00

46.385,00

0,00

149.807,00

Ha

IUPHHK-RE

HUTAN ALAM

623.884,43

1.901.491,00

54.175,00

68.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.834,00

214.912,00

1.303.010,00

0,00

694.657,00

0,00

1.653.184,00

51.464,90

368.650,00

237.204,00

Ha

IUPHHK-HTI

2.074,96

826,00

413,77

3.122,55

0,00

0,00

327,73

0,00

0,00

0,00

0,00

16.651,00

1.607,36

2.799,36

22.177,00

5.327,25

21.530,00

2.792,00

2.246,89

12.478,61

3.545,40

Ha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.706,00

Ha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.620,00

Ha

IUPHHBK-HT

IUPHHBK

IUPHHK-HTR IUPHHBK-HA

HUTAN TANAMAN

LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK

Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak Per Propinsi sampai dengan Tahun 2014

1

No

Tabel 6.3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

0,00

IUPK SYLVOPASTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.800,00

Ha

IUPJL

4.839.366,76

3.085.827,00

54.588,77

100.356,55

0,00

0,00

327,73

0,00

0,00

0,00

0,00

133.028,00

216.519,36

1.445.079,36

90.919,00

802.414,25

21.530,00

2.064.631,00

237.416,79

724.804,61

498.616,56

Ha

JUMLAH

296

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

5.441.290,00

69.242.740,77

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

JUMLAH

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 20.174.149,09

2.476.948,00

3.823.340,00

611.659,00

692.645,00

163.205,00

0,00

0,00

610.125,00

0,00

26.800,00

231.066,00

5.124.273,56

Ha

IUPHHK-HA

515.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.450,00

Ha

IUPHHK-RE

HUTAN ALAM

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen BUK (2014)

14.816.932,00

1.712.663,00

2.862.823,00

425.156,00

641.846,00

962.006,00

2.010.107,00

423.407,00

287.990,00

1.040.272,00

9.302.924,00

Ha

PROVINSI

No

LUAS HUTAN PRODUKSI

10.539.210,33

178.980,00

233.450,00

65.908,00

66.205,00

47.610,00

18.350,00

29.865,00

73.320,00

75.920,00

7.500,00

552.255,00

1.902.791,00

Ha

IUPHHK-HTI

92,75

196.615,46

0,00

16.892,35

19.438,00

0,00

6.005,06

7.302,17

10.219,01

3.198,70

707,01

28.104,01

6.736,52

Ha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570.842,00

165.055,00

389.081,00

Ha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177,00

Ha

IUPHHBK-HT

IUPHHBK

IUPHHK-HTR IUPHHBK-HA

HUTAN TANAMAN

LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK

616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IUPK SYLVOPASTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.600,00

Ha

IUPJL

32.067.099,88

2.820.983,00

4.462.763,35

697.005,00

758.850,00

216.820,06

25.652,17

40.261,01

686.643,70

76.627,01

62.404,01

790.057,52

7.113.607,31

Ha

JUMLAH

VI.4. PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

299

Nama KPH

2

KPHP Mandailing Natal

KPHP Dharmasraya

KPHP Pesisir Selatan

KPHP Lalan

KPHP Lakitan Unit VI

KPHP Unit XIV Benakat Revisi

KPHP Meranti

KPHP Rawas

KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)

KPHP Tasik Besar Serkap

KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)

KPHP Minas Tahura

KPHP Sungai Sembulan

KPHP Rambat Menduyung

KPHP Gunung Duren

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung

Riau

Riau

Riau

Riau

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Sumatera Barat

Sumatera Utara

3

Provinsi

Kab. Belitung Timur

Kab. Bangka Barat

Bangka Tengah

Kab. Siak, Kab. Kampar dan Kota Pekanbaru

Kampar

Pelalawan, Siak

Kepulauan Meranti

Kab. Musi Rawas

Kab. Musi Banyuasin

Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat

Mus Rawas

Musi Banyuasin

Kab. Pesisir Selatan

Kab. Dharmasraya

Mandailing Natal

4

Kabupaten/Kota

LOKASI

Penetapan Wilayah KPHP Model

NO,

Tabel 6.4.

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

SKPD

SKPD

UPTD

SKPD

UPTD

UPTD

UPTD

5

Kelembagaan 7

Nomor SK

SK.827/Menhut-II/2013

SK. 509/MenhutII/2010

SK.765/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.764/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.763/Menhut-II/2012

Kabupaten SK. 329/MenhutII/2010

Lintas

Kabupaten SK. 640/MenhutII/2011

Lintas

Kabupaten SK.343/MenhutII/2011

Kabupaten SK.688/MenhutVII/2012

Kabupaten SK.689/MenhutVII/2012

Lintas

Kabupaten SK. 790/Menhutll/2009

Kabupaten SK. 789/Menhutll/2009

Kabupaten SK.696/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.695/Menhut-II/2013

26 Desember 2012

26 Desember 2012

25 Mei 2010

26 Desember 2012

07 Nopember 2011

21 September 2010

28 Juni 2011

29 Nopember 2012

29 Nopember 2012

19 Nopember 2013

07 Desember 2009

07 Desember 2009

21 Nopember 2013

21 Nopember 2013

25 Mei 2010

8

Tanggal

SK KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kabupaten SK. 332/MenhutII/2010

6

Kendali

STATUS

12.615

8.803

5.185

24.028

0

412

20.082

0

0

9.091

12.681

9

HL

45.620

50.819

34.228

0

491.768

0

89.511

134.597

256.594

76.776

265.953

4.563

17.721

14.704

10

HP

-

140.562

119.755

2.660

69.335

32.074

97.588

-

-

46.274

15.829

131.781

11

HPT

0

0

0

0

0

0

18.848

12

HPK

LUAS (HA)

6.172

13

Tahura

58.235

59.622

39.413

146.734

143.783

513.276

69.747

121.585

252.267

256.594

76.776

265.953

59.928

33.550

159.166

14

Jumlah

B

B

A

B

B

B

B

C

B

C

A

A

C

C

A

15

TIPOLOGI

300

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KPHP SigambirKotawaringin

KPHP Muko-Muko

KPHP Bengkulu Utara

KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai

KPHP Limau unit VII

KPHP Kerinci

KPHP Register 47 Way Terusan

KPHP Gedong Wani (Unit XVI)

KPHP Muara Dua

KPHP Bukit Punggur

KPHP Sungai Buaya

KPHP Yogyakarta

KPHP Batulanteh (Unit IX)

KPHP Maria Unit XXIII

KPHP Tambora Utara

KPHP Sejorong

KPHP Rote Ndao

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

Nama KPH

16

1

NO,

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat

DI Yogyakarta

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Lampung

Jambi

Jambi

Jambi

Bengkulu

Bengkulu

Kep. Bangka Belitung

3

Provinsi

Rote Ndao

Sumbawa Barat

Bima, Dompu

Kab. Bima dan Kota Bima

Sumbawa

Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo

Mesuji

Kab. Way Kanan

Tulang Bawang, Way Kanan

Lampung Selatan, Lampung Timur

Lampung Tengah

Kerinci

Sarolangun

Merangin

Bengkulu Utara

Muko-Muko

Bangka

4

Kabupaten/Kota

LOKASI

SKPD

UPTD

UPTD

UPTD

SKPD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

SKPD

UPTD

5

Kelembagaan 7

Nomor SK

SK.236/MenhutII/2011

SK.427/MenhutII/2011

SK. 721/MenhutII/2011

970/Menhut-II/2013

SK.752/Menhut-II/2012

Kabupaten SK. 333/MenhutII/2010

Kabupaten 971/Menhut-II/2013

lintas

Lintas

Kabupaten SK.342/MenhutII/2011

Lintas

Kabupaten 996/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.439/Menhut-II/2012

Lintas

Lintas

Kabupaten SK. 794/Menhutll/2009

Kabupaten 960/Menhut-II/2013

Kabupaten SK. 714/MenhutII/2011

Kabupaten SK.43/MenhutII/2012

Kabupaten 995/Menhut-II/2013

Kabupaten SK. 330/MenhutII/2010

25 Mei 2010

27 Desember 2013

27 Desember 2013

26 Desember 2012

28 Juni 2011

20 Desember 2011

27 Desember 2013

09 Agustus 2012

10 Mei 2012

27 Juli 2011

07 Desember 2009

27 Desember 2013

19 Desember 2011

02 Februari 2012

27 Desember 2013

25 Mei 2010

27 Desember 2013

8

Tanggal

SK KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kabupaten 962/Menhut-II/2013

6

Kendali

STATUS

15.509

15.762

-

8.515

14.303

2.313

-

19.131

0

0

0

-

54.793

36.088

165

0

4.769

9

HL

25.221

5.274

14.769

4.554

14.842

13.412

44.249

21.995

49.134

30.243

12.500

34.250

43.807

9.944

9.546

11.937

30.169

10

HP

-

-

19.952

12.151

14.563

3.631

-

-

-

-

-

-

22.502

30.105

42.640

66.337

11

HPT 12

HPK

LUAS (HA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Tahura

40.730

40.988

26.920

27.632

32.776

15.725

44.249

41.126

49.134

30.243

12.500

34.250

121.102

76.137

52.351

78.274

34.938

14

Jumlah

A

B

C

C

A

A

C

B

A

A

A

C

A

B

C

A

C

15

TIPOLOGI

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

301

KPHP Berau Barat

KPHP Malinau

KPHP Kayan

KPHP Meratus

KPHP Kendilo

KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)

KPHP Tanah Laut

KPHP Banjar

KPHP Tabalong

KPHP Seruyan (Unit XXI)

KPHP Kota Waringin Barat

KPHP Lamandau

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

KPHP Murung Raya

KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)

36

49

KPHP Kendawangan

35

KPHP Manggarai Barat

33

KPHP Sungai Merakai

2

1

34

Nama KPH

NO,

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

3

Provinsi

Murung Raya

Kab. Lamandau

Kab. Kotawaringin Barat

Seruyan

Tabalong

Banjar

Tanah Laut

Kota baru

Paser

Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan

Bulungan

Malinau

Berau

Kapuas Hulu

Dibang

Sintang

Manggarai Barat

4

Kabupaten/Kota

LOKASI

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

5

Kelembagaan 7

Nomor SK

SK.768/Menhut-II/2012

Kabupaten 965/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.717/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.749/Menhut-II/2012

Kabupaten SK. 716/MenhutII/2011

Kabupaten 997/Menhut-II/2013

Kabupaten SK. 793/Menhutll/2009

Kabupaten SK.440/MenhutII/2012

Kabupaten SK.226/MenhutII/2012

Kabupaten 966/Menhut-II/2013

Lintas

Kabupaten SK.223/MenhutII/2012

Kabupaten SK.224/MenhutII/2012

Kabupaten SK. 649/Menhutll/2010

Kabupaten SK.380/MenhutII/2011

Kabupaten SK.680/MenhutII/2012

Kabupaten SK. 791/Menhutll/2009

27 Desember 2013

26 Desember 2012

19 Desember 2011

19 Desember 2011

27 Desember 2013

07 Desember 2009

09 Agustus 2012

04 Mei 2012

27 Desember 2013

26 Desember 2012

04 Mei 2012

04 Mei 2012

22 Nopember 2010

18 Juli 2011

23 Nopember 2012

07 Desember 2009

27 Desember 2013

8

Tanggal

SK KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kabupaten 973/Menhut-II/2013

6

Kendali

STATUS

103.578

25.432

9.672

38.970

48.776

42.090

15.862

12.863

44.152

168.198

220.723

247.025

224.522

16.268

10.420

27.113

9

HL

205.729

19.906

257.160

6.112

44.759

72.513

71.490

99.395

61.051

274.159

9.776

110.518

118.261

83.241

162.583

46.473

18.613

10

HP

598.948

180.951

49.303

328.827

23.822

25.354

5.289

-

34.032

113.329

309.868

384.271

410.253

150.262

-

-

14.571

11

HPT 12

HPK

LUAS (HA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Tahura

908.255

226.289

316.135

373.909

117.357

139.957

92.641

112.258

139.235

387.488

487.842

715.512

775.539

458.025

178.851

56.893

60.297

14

Jumlah

C

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

15

TIPOLOGI

302

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KPHP Gunung Mas

KPHP Poigar

KPHP Bolaemo (Unit V)

KPHP Gorontalo Utara

KPHP Gorontalo

KPHP Dampelas Tinombo

KPHP Sintuwu Maroso/ Rano Patanu

KPHP Dolago Tanggunung

KPHP Pogogul

KPHP Balantak

KPHP Toili Baturube

KPHP Unit XVII Tojo Una-Una (Sivia Patuju)

KPHP Mamasa Barat (Unit VII)

KPHP Budong-Buddong

KPHP Unit III Lakompa

KPHP Unit XXIV Gularaya

KPHP Tina Orima bombana

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

2

Nama KPH

50

1

NO,

Konawe Selatan, Kota Kendari

BOMBANA

Sulawesi Tenggara

Buton

Mamuju, Mamuju Tengah

Mamasa

Tojo Una-Una

Banggai, Tojo Una-Una Morowali

Kab. Banggai

Kab. Buol

Kab. Parigi Moutong, Kab.Sigi, Kab. Donggala dan Kota Palu

Poso

Donggala, Parigi, Moutong

Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Boalemo

Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan

Gunung Mas

4

Kabupaten/Kota

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Gorontalo

Gorontalo

Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah

3

Provinsi

LOKASI

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

SKPD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

5

Kelembagaan 7

Nomor SK

SK. 788/Menhutll/2009

SK. 792/Menhutll/2009

SK.755/Menhut-II/2012

967/Menhut-II/2013

998/Menhut-II/2013

SK. 61/MenhutII/2011 Kabupaten SK.426/Menhut-II/2011

Lintas

Kabupaten SK. 795/Menhutll/2009

lintas

Kabupaten SK.341/MenhutII/2011

Kabupaten 968/Menhut-II/2013

lintas

Kabupaten SK.754/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.756/Menhut-II/2012

Lintas

Kabupaten SK. 639/MenhutII/2011

Lintas

Kabupaten 976/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.766/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.402/MenhutII/2011

Lintas

27 Juli 2011

28 Februari 2011

07 Desember 2009

27 Desember 2013

27 Juni 2011

27 Desember 2013

27 Desember 2013

26 Desember 2012

26 Desember 2012

26 Desember 2012

07 Nopember 2011

07 Desember 2009

27 Desember 2013

26 Desember 2012

21 Juli 2011

07 Desember 2009

27 Desember 2013

8

Tanggal

SK KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kabupaten 974/Menhut-II/2013

6

Kendali

STATUS

23.659

41.405

12.432

5.463

17.352

39.921

126.447

30.418

44.257

67.794

46.341

21.017

13.126

18.632

29.383

5.265

57.337

9

HL

74.514

89.343

11.880

36.461

0

10.827

55.389

28.049

54.008

19.008

28.740

10.244

17.781

15.759

12.403

19.739

50.107

10

HP

17.953

3.671

6.288

86.172

36.203

61.744

94.800

58.936

101.268

57.548

62.349

69.651

40.775

71.417

55.140

16.594

187.291

11

HPT 12

HPK

LUAS (HA)

0

0

0

0

0

0

0

13

Tahura

116.126

134.419

30.600

128.096

53.555

112.492

276.636

117.403

199.533

144.350

137.430

100.912

71.682

105.808

96.926

41.598

294.735

14

Jumlah

C

A

C

C

C

C

C

B

B

A

A

A

C

C

A

A

C

15

TIPOLOGI

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

303

KPHP Bacan

KPHP Wae Sapalewa

KPHP Wae Apu

KPHP Wae Tina

KPHP Wae Bubi

KPHP Sorong

KPHP Sorong Selatan

KPHP Yapen

KPHP Keerom

KPHP Waropen

KPHP Mamberamo

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Papua

Papua

Papua

Papua

Papua Barat

Papua Barat

Maluku

Maluku

Maluku

Maluku

Maluku Utara

Maluku Utara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

3

Provinsi

Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura

Kab. Waropen

Kab. Keerom

Kepulauan Yapen

Kab. Sorong Selatan

Sorong

Seram Bagian Timur

Prov. Maluku

Kab. Buru

Maluku Tengah

Halmahera Selatan

Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan

Wajo

Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto

4

Kabupaten/Kota

LOKASI

Keterangan : A : RPHJP Telah disyahkan (19 KPHP) B : RPHJP sedang dinilai (21 KPHP) C : RPHJP sedang disusun ( 40 KPHP)

KPHP Gunung Sinopa

69

KPHP Jeneberang (Unit IX)

67

KPHP Awota

2

1

68

Nama KPH

NO,

SK. 337/MenhutII/2010

SK.829/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.760/Menhut-II/2012

Kabupaten SK.828/Menhut-II/2013

Kabupaten SK. 786/Menhutll/2009

Kabupaten SK.771/Menhut-II/2012

Kabupaten SK. 701/MenhutII/2010

Kabupaten 978/Menhut-II/2013

977/Menhut-II/2013

Kabupaten SK.770/Menhut-II/2012

Kabupaten SK. 336/MenhutII/2010

Kabupaten 969/Menhut-II/2013

Lintas

Belum Lintas Berlembaga

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

SK. 715/MenhutII/2011

7

Nomor SK

JUMLAH

19 Nopember 2013

26 Desember 2012

19 Nopember 2013

07 Desember 2009

26 Desember 2012

20 Desember 2010

27 Desember 2013

27 Desember 2013

26 Desember 2012

25 Mei 2010

27 Desember 2013

25 Mei 2010

27 Desember 2013

19 Desember 2011

8

Tanggal

SK KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kabupaten 979/Menhut-II/2013

Lintas

6

Kendali

Belum Lintas Berlembaga

SKPD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

UPTD

5

Kelembagaan

STATUS

2.743.638

50.492

83.372

49.196

15.100

121.361

11.789

12.666

51.599

73.478

4.545

62.836

21.056

5.539

60.451

9

HL

4.776.111

46.105

97.691

30.330

90.767

73.189

111.444

11.059

86.938

62.921

34.609

7.760

9.604

13.532

45.471

10

HP 12

HPK

0

0

0

0

0

5.344.094 18.848

159.217

5.899

93.930

-

88.710

100.136

42.739

65.847

96.033

27.903

70.212

13.917

-

54.932

11

HPT

LUAS (HA)

255.814

186.962

173.456

105.867

283.260

223.369

66.464

204.384

232.432

67.057

140.808

44.577

19.071

160.854

14

Jumlah

6.172 12.888.863

13

Tahura

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

A

15

TIPOLOGI

7 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

VII.1. JUMLAH DAN SEBARAN PEGAWAI Number and Distribution of Personne

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

309

Balai Persuteraan Alam [ 1 ]

BPTH. [ 6 ]

BPH. Mangrove [ 2 ]

Balai Besar KSDA. [ 8 ]

BKSDA. [ 19 ]

Balai Besar Taman Nasional [ 8 ]

Balai Taman Nasional [ 42 ]

BPKH. [ 22 ]

BB. Penelitian Biotek. & PTH. [ 1 ]

BB. Penelitian Dipterokarpa [ 1 ]

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah I :

BPDAS. [ 36 ]

Badan Luhbang. SDM. Kehutanan

8

2

Badan Litbang. Kehutanan

7

BPPHP. [ 18 ]

Direktorat Jenderal Planologi

6

1

Direktorat Jenderal PHKA.

5

Unit Pelaksana Teknis

75

Direktorat Jenderal BPDAS & PS

4

II

6

Direktorat Jenderal BUK.

3

5

3

2

1

3

30

4

6

7

3

1

Inspektorat Jenderal

2

18

Sekretariat Jenderal

1

3

Kantor Pusat

2

1

(L)

S3

I.

Lokasi

NO 4

3

1

3

3

6

1

1

2

26

4

15

(P)

49

70

49

68

49

66

50

98

12

16

84

134

55

65

71

6

21

3

139

72

499

5

(L)

S2

11

69

35

44

27

20

18

50

5

14

21

33

11

35

18

1

8

52

16

274

6

(P)

14

19

221

613

204

350

257

13

89

11

487

221

682

32

65

101

109

55

84

78

158

7

(L)

18

19

97

159

63

171

116

15

33

4

229

99

494

47

65

74

73

50

51

19

115

8

(P)

S1/D4

8

7

17

23

1

15

19

44

2

72

157

44

49

35

2

1

23

24

134

9

(L)

D3

2

26

38

352

64 2

1.698

568

1.043

776

19

70

10

620

161

647

44

122

99

84

33

41

23

201

11

(L)

88

20

41

37

2

26

17

158

18

9

27

23

10

10

17

44

10

(P)

SLTA

2

9

94

109

56

171

107

3

19

6

142

44

290

16

44

40

61

22

19

12

76

12

(P)

2

2

6

44

16

56

37

3

4

14

2

52

3

9

4

8

3

1

24

13

(L)

SLTP

14

(P)

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

7

15

21

49

21

1

2

14

25

2

66

4

18

6

7

5

5

5

16

15

(L)

SD

16

(P)

1

2

1

3

2

1

55

85

742

2.664

908

1.614

1.198

39

187

43

1.311

482

2.155

146

321

280

305

153

215

176

559

17

(L)

30

50

276

390

152

419

282

19

62

11

451

177

1.248

99

204

179

202

109

101

66

288

18

(P)

Jumlah

85

135

1.018

3.054

1.060

2.033

1.480

58

249

54

1.762

659

3.403

245

525

459

507

262

316

242

847

19

Total

Tabel/Table 7.1.1. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/ 1XPEHUDQG'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\(GXFDWLRQDQG*HQGHULQ

310

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 111

Balai Lit. Tek. KSDA. [ 1 ]

Balai Diklat Kehutanan [ 7 ]

SMK. Kehutanan [ 5 ]

Jumlah II :

Jumlah I + II :

19

20

21

Jumlah I s/d III :

Badan Usaha Milik Negara

20

36

Balai Lit. Tek. Perbenihan TH. [ 1 ]

18

III

0

Balai Lit. Tek. Serat Tnm. Hut [ 1 ]

17

111

-

7

2

1

46

-

46

2

2

2

Balai Lit. Tek. HH. Bukan Kayu [ 1 ]

16

1

Balai Lit. Tek. Pengel. DAS. [ 1 ]

15

5

Balai Lit. Tek. Agroforestry [ 1 ]

7

4

14

3

(P)

Balai Penelitian Kehutanan [ 7 ]

2

1

(L)

S3

13

Lokasi

NO

8

64

8

5

4

9

14

15

57

1.362

1

1.361

862

5

(L)

S2

4

25

3

4

1

10

7

35

577

-

577

303

6

(P)

3.544

3

3.541

2.859

64

87

9

7

10

17

18

13

135

7

(L)

41

28

6

14

6

9

7

6

58

1.694

2

1.692

1.198

8

(P)

S1/D4

7

9

4

3

1

2

2

6

577

-

577

443

9

(L)

D3

1

5

1

3

1

3

486

-

486

328

1

14

10

(P)

6.508

-

6.508

5.861

59

168

24

18

14

7

17

17

156

11

(L)

886

33

44

5

4

6

1

2

3

26

12

(P)

1.178

2

1.176

SLTA

3

1

6

284

-

284

232

7

29

13

(L)

SLTP

8

2

2

11

-

11

14

(P)

284

-

284

218

6

21

2

3

2

2

2

19

15

(L)

SD

9

2

1

1

1

12

-

12

16

(P)

12.670

4

12.666

10.511

151

385

49

39

32

34

58

49

386

17

(L)

4.004

4

4.000

2.752

83

116

16

29

15

11

23

17

123

18

(P)

Jumlah

16.674

8

16.666

13.263

234

501

65

68

47

45

81

66

509

19

Total

Tabel/Table 7.1.2. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Kementerian Kehutanan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/Number and Distribution of Forestry 2IÀFHRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\*UDGHDQG*HQGHU8SWR NO

Lokasi

1

2

Golongan IV

Golongan III

(L)

(P)

(L)

(P)

(L)

(P)

(L)

(P)

(L)

(P)

Total

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Golongan II

Golongan I

Jumlah

I

Kantor Pusat

1

Sekretariat Jenderal

92

37

326

217

119

34

22

559

288

847

2

Inspektorat Jenderal

34

3

115

47

26

16

1

176

66

242

3

Direktorat Jenderal BUK

48

12

149

80

17

9

1

215

101

316

4

Direktorat Jenderal BPDASPS

41

18

104

87

8

4

153

109

262

5

Direktorat Jenderal PHKA

42

23

207

164

56

15

305

202

507

6

Direktorat Jenderal Planologi

35

26

211

124

30

29

4

280

179

459

7

Badan Litbang Kehutanan

85

43

153

143

72

17

11

321

204

525

8

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

42

13

81

69

22

17

1

146

99

245

419

175

1.346

931

350

141

40

1

2.155

1.248

3.403

II

Unit Pelaksana Teknis

1

BPPHP. [ 18 ]

27

4

363

145

90

27

2

1

482

177

659

2

BPDAS. [ 36 ]

58

16

963

393

272

42

18

1.311

451

1.762

3

Balai Persuteraan Alam [ 1 ]

22

9

19

2

1

43

11

54

4

BPTH. [ 6 ]

2

187

62

249

5

BPH. Mangrove [ 2 ]

39

19

58

6

Jumlah I :

1

1

11

3

142

49

32

10

4

1

23

16

12

2

Balai Besar KSDA. [ 8 ]

27

7

739

212

410

61

22

2

1.198

282

1.480

7

BKSDA. [ 19 ]

23

8

861

311

655

99

75

1

1.614

419

2.033

8

Balai Besar Taman Nasional [ 8 ]

32

7

523

107

335

38

18

908

152

1.060

9

Balai Taman Nasional [ 42 ]

46

4

1.525

250

1.071

135

22

2.664

390

3.054

10

BPKH. [ 22 ]

31

8

524

193

182

75

5

742

276

1.018

11

BB. Penelitian Biotek. & PTH. [ 1 ]

13

9

38

34

31

7

3

85

50

135

12

BB. Penelitian Dipterokarpa [ 1 ]

7

2

31

27

15

1

2

55

30

85

13

Balai Penelitian Kehutanan [ 7 ]

27

8

232

96

115

17

12

386

123

509

14

Balai Lit. Tek. Agroforestry [ 1 ]

4

1

33

12

10

4

2

49

17

66

15

Balai Lit. Tek. Pengel. DAS. [ 1 ]

12

5

34

15

11

3

1

58

23

81

16

Balai Lit. Tek. HH. Bukan Kayu [ 1 ]

4

23

10

7

1

34

11

45

17

Balai Lit. Tek. Serat Tnm. Hut [ 1 ]

2

16

9

11

6

3

32

15

47

18

Balai Lit. Tek. Perbenihan TH. [ 1 ]

6

8

14

17

15

4

4

39

29

68

19

Balai Lit. Tek. KSDA. [ 1 ]

25

10

21

5

2

1

49

16

65

20

Balai Diklat Kehutanan [ 7 ]

61

20

165

61

134

34

25

1

385

116

501

21

SMK. Kehutanan [ 5 ]

9

2

81

55

56

24

5

2

151

83

234

Jumlah II :

406

113

6.377

2.031

3.504

597

224

11

10.511

2.752

13.263

Jumlah I + II :

825

288

7.723

2.962

3.854

738

264

12

12.666

4.000

16.666

0

0

4

2

0

2

0

0

4

4

8

825

288

7.727

2.964

3.854

740

264

12

12.670

4.004

16.674

III

Badan Usaha Milik Negara Jumlah I s/d III :

1

1

2

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

311

Tabel/Table 7.1.3. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti Tahun 2010-2014/ Number and Distribution of Researcher in 2010-2014 Tahun No

Jenjang Peneliti/ Researcher Level

1

2

1

Peneliti Utama/ Principal Researcher

2

2010

3

2011

2012

2013

Jumlah

2014

L

P

L

P

L

P

L

P

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32

28

11

28

13

29

13

31

17

202

Peneliti Madya/ Senior Researcher

117

80

31

90

36

86

46

88

44

618

3

Peneliti Muda/ Junior Researcher

128

81

69

81

77

84

71

88

83

762

4

Peneliti Pertama/ Assistant Researcher

101

55

55

47

46

45

57

59

56

521

5

Calon Peneliti/ Candidate Researcher

107

47

46

42

41

20

22

10

23

358

485

291

212

288

213

264

209

276

223

2461

Jumlah/Total

312

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

VII.2. PELATIHAN PEGAWAI Staff Training

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

315

'LNODW3UDMDEDWDQPre-Service Training

Prajabatan Gol.II/PUH6HUYLFHWUDLQLQJIRUUDQN,,RIÀFHUV

Prajabatan Gol.III/3UH6HUYLFHWUDLQLQJIRUUDQN,,,RIÀFHUV

A.

1

2

Diklat Struktural/Structural Leadership Training

Diklat Kepemimpinan Tk. I/Training on leadership level I

Diklat Kepemimpinan Tk. II/Training on leadership level II

Diklat Kepemimpinan Tk. III/Training on leadership level III

Diklat Kepemimpinan Tk. IV/Training on leadership level IV

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1.136 1.231

Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Forest Area and Land Rehabilitation

KSDA Hayati dan Ekosistemnya/Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems

Perlindungan dan Pengamanan Hutan/Forest Protection

Administrasi dan Kepemimpinan Organisasi/Administrative and Organizational Leadership

2,3

2,4

2,5

2,6

JUMLAH/Total B.2

739

Pemanfaatan Hutan/Forest Utilization

2,2

5.405

1.511

185

Perencanaan Kehutanan/Forestry Planning

2,1

603

Diklat Teknis/Technical Training

263

137

120

5

1

276

195

81

3.462

645

507

691

1.094

155

370

93

40

40

10

3

829

24

805

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2

JUMLAH/Total B.1

'LNODW'DODP-DEDWDQIn Service Training

B.

JUMLAH/Total A

DIKLAT PEGAWAI/TUDLQLQJIRU2IÀFHUV

Bidang Pelatihan/Target of Activities

2007

2006

1.939

542

87

437

468

148

257

248

158

80

10

-

1.135

375

760

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2008

2.029

319

222

450

456

107

475

90

40

40

10

-

579

186

393

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2009

2.450

456

170

653

534

111

526

168

118

40

10

-

1.149

618

531

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2010

Tahun/Year

2.554

401

118

389

915

119

612

85

40

40

5

-

600

380

220

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2011

2.294

340

247

404

592

269

442

42

40

2

-

0

0

0

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2012

2.501

547

120

290

610

195

739

248

160

80

8

-

0

0

0

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2013

1.639

593

151

60

328

143

364

70

30

30

10

0

0

0

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2014

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2006-2012/Forestry Education and Training in 2006-2014

I

No

Tabel/Table 7.2.1.

316

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 253 316

Pembentukan Kemampuan Calon Guru

Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan/Training for Forestry Ecosystem Supervisor

Pembentukan Penyuluh Kehutanan/Training for Forestry Extension Offocers

Pembentukan Polisi Kehutnan/Training for Rangers

3,3

3,4

3,5

3,6 815 6.483 6.759

JUMLAH/Total B.3

JUMLAH/Total B (B1+B2+B3)

JUMLAH/Total (A+B)

246

-

-

Peneliti

3,2

-

Widyaiswara

3,1

5.534

4.705

1.150

662

390

30

-

-

68

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

Diklat Fungsional/Functional Training

Bidang Pelatihan/Target of Activities

3

No

2007

2006

3.719

2.584

397

59

134

188

-

-

16

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2008

3.004

2.425

306

138

99

60

-

9

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2009

4.536

3.387

769

335

160

232

42

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2010

Tahun/Year

2.847

2.847

511

150

198

159

-

-

4

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2012

3.684

3.684

935

147

706

82

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2013

2.049

2.049

340

90

180

30

40

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2014

NIP.19570516 198502 1 001

Drs. Antonius Tumidja Tjahjana

Mengetahui : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,

4.082

3.482

843

54

318

418

-

-

53

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2011

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

317

'LNODW3UDMDEDWDQ3UH6HUYLFH7UDLQLQJ

'LNODW'DODP-DEDWDQ,Q6HUYLFH7UDLQLQJ

A.

B.

KSDA Hayati dan Ekosistemnya/Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems

Perlindungan dan Pengamanan Hutan/Forest Protection

JUMLAH/Total II

2,4

2,5

3.364

360

30

60

270

5.190

654

90

181

383

9.231

5.149

-

60

5.089

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2011

3.036

189

-

-

189

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2012

4.667

983

30

63

890

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2013

2.720

711

179

60

442

30

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2014

NIP.19570516 198502 1 001

Drs. Antonius Tumidja Tjahjana

Mengetahui : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,

5.480

4.185

466

30

28

408

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2010

JUMLAH/Total (I+II+III)

5.979

445

29

86

330

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2009

2.720 7.857

320

509

-

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

2008

Tahun/Year

JUMLAH/Total III

DIKLAT KERJASAMA

1.098

Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Forest Area and Land Rehabilitation

2,3

III

209

Pemanfaatan Hutan/Forest Utilization

2,2

60

Perencanaan Kehutanan/Forestry Planning

-

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons)

-

2007

2006

2,1

'LNODW7HNQLV7HFKQLFDO7UDLQLQJ

',./$71213(*$:$,7UDLQLQJIRU1RQ2IÀFHUV

Bidang Pelatihan/ Target of Activities

II

No

Tabel/Table 7.2.1 (Lanjutan/Continued)

318

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

1. Dalam Negeri/In Country

5

10

1. Dalam Negeri/In Country

2. Luar Negeri/Overseas

15

Doktor (S-3)/Doctor

7

0

0

0

40

6

15

21

10

119

129

4

3

16

19

11

131

142

0

0

168

5

4

12

16

13

67

80

0

0

292

6

4

23

27

16

177

193

0

0

303

7

4

21

25

12

125

137

0

0

299

8

4

9

13

10

149

159

0

0

320

9

1

20

21

18

133

151

0

0

461

10

3

6

9

23

93

116

0

0

474

11

34

132

166

120

1.119

1.239

0

0

2.397

12

29 25

23

54

23

194

217

5

0

122

14

14

37

23

135

158

104

93

121

13

Ket: * Karyasiswa yang sedang pendidikan adalah keadaan pada bulan Desember

5

125

Magister (S-2)/Master

4

2. Luar Negeri/Overseas

132

Sarjana (S-1)/Bachelor

3

0

Diploma IV (D-IV)/Diploma IV

2

40

1

3

2

Menengah Kehutanan (SMKK)/ Forestry High School

1

Bidang Pelatihan/Target of Activities

No

Karyasiswa Sedang Pendidikan/In Training *

Karyasiswa Lulus Pendidikan/Graduate

24

44

68

27

269

296

0

0

250

15

24

56

80

28

224

252

0

0

461

16

26

72

98

34

276

310

0

0

774

17

24

83

107

38

286

324

0

0

1.055

18

20

79

99

31

318

349

0

0

1.190

19

15

90

105

33

311

344

0

0

1.383

20

13

77

90

40

249

289

0

0

1.451

21

3

0

3

6

43

49

99

93

33

22

4

0

4

10

60

70

0

0

33

23

4

1

5

7

56

63

5

0

37

24

4

0

4

12

112

124

0

0

38

25

2

6

8

10

125

135

0

0

37

26

0

0

0

3

8

11

8

111

119

27

8

13

21

17

116

133

0

0

158

28

6

9

15

16

140

156

0

0

267

29

3

8

11

12

122

134

0

0

296

30

31

37

45

82

98

885

983

104

93

899

Jumlah 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karyasiswa 2006 orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ Lulusan Th orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ Baru Th. persons persons persons persons persons persons persons persons persons 2006 s.d persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons 2006 s.d 2014 2014

Karyasiswa Baru Pendidikan/New Enrollment

Tabel/Table 7.2.2 Jumlah Karya Siswa Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2011/2IÀFHULQ7UDLQLQJE\/HYHORI(GXFDWLRQLQ

8 SARANA PRASARANA INFRASTRUCTURES AND FACILITIES

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

321

LAPANGAN

2.01.03

UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR

ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA

3.08.03

PERALATAN PEMANCAR

3.06.03

UNIT ALAT LABORATORIUM

ALAT KOMUNIKASI

3.06.02

3.08.02

ALAT STUDIO

3.06.01

3.08.01

ALAT RUMAH TANGGA

3.05.02

PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI

ALAT KANTOR

3.05.01

ALAT KEDOKTERAN

ALAT PENGOLAHAN

3.04.01

3.06.04

ALAT UKUR

3.03.03

3.07.01

ALAT BENGKEL BERMESIN

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA

3.02.05

3.03.01

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR

3.02.03

3.03.02

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR

3.02.01

ALAT BANTU

3.01.03

3.02.02

ALAT BESAR DARAT

3.01.01

PERALATAN DAN MESIN

TANAH NON PERSIL

2.01.02

132111

TANAH PERSIL

TANAH

2

URAIAN

2.01.01

1 131111

KODE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

M2

3

SAT

87,805,000 3,208,179,580 2,345,405,736 97,185,800 85,880,950

575 1 23

907,836,872

59 7

9,156,581,156

1,011

316

8,621,756,908

418

319,705,900

67 8,581,247,818

190,313,650

65

19,049,305,259

23,287,000

13

8,090

62,569,130

24

3,454

167,135,000 5,517,177,000

66,654,796

38 3

64,626,437,841

664 4

12,928,000 4,286,249,065

27

154,716,316,633

17,894 35

77,880,000 2,261,385,981

4,757

96,772,508,945

5 99,111,774,926

200,380

2,305,627

4 2,510,764

NILAI

SALDO PER 1 JANUARI 2014 KUANTITAS

Nama UAPPB-E1 : 029.01 Sekretariat Jenderal

6

0

0

1

0

16

3

0

3

47

23

136

52

2

20

1

1

0

7

0

4

15

0

559

45,639,000

0

596,689,000

29,910,000

0

6,610,909

254,128,750

75,694,782

967,289,609

1,425,072,100

2,398,000

82,075,000

21,282,500

68,900,000

0

291,765,000

0

1,000,013,076

199,725,000

0

6,835,110,359

0

0

0 0

0

7

NILAI 8

0

0

0

0

0

0

5

1

53

19

0

10

0

0

0

0

0

5

0

0

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,532,000

478,682,233

104,363,000

90,714,000

0

2,210,000

0

0

0

0

0

339,125,500

0

0

1,631,178,543

9

NILAI

BERKURANG KUANTITAS

MUTASI

0

KUANTITAS

BERTAMBAH

Tabel 8.1. Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan Intrakomp Tabel Rincian Per Kelompok Barang Tahun Anggaran 2014

24

1

591

319

7

62

1,053

440

8,173

3,487

69

75

14

25

3

11

38

663

42

35

18,319

4,757

200,380

2,305,627

10 2,510,764

KUANTITAS

131,519,950

97,185,800

2,942,094,736

3,238,089,580

87,805,000

914,447,781

9,374,177,906

8,218,769,457

19,912,231,868

9,915,605,918

322,103,900

270,178,650

44,569,500

131,469,130

5,517,177,000

458,900,000

66,654,796

65,287,325,417

4,485,974,065

12,928,000

159,920,248,449

2,261,385,981

77,880,000

96,772,508,945

11 99,111,774,926

NILAI

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

322

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN

KOMPUTER UNIT

PERALATAN KOMPUTER

ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA

ALAT BANTU EKSPLORASI

ALAT SAR

ALAT KERJA PENERBANGAN

UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI

PERALATAN OLAH RAGA

TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA Buah

3.09.04

3.10.01

3.10.02

3.11.02

3.14.01

3.15.03

3.15.04

3.17.01

3.19.01

6.02.03

TUGU/TANDA BATAS

4.04.01

BANGUNAN AIR IRIGASI

BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

5.02.01

5.02.04

IRIGASI

JEMBATAN

5.01.02

134112

JALAN

5.01.01

JALAN DAN JEMBATAN

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

4.01.02

134111

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

4.01.01

GEDUNG DAN BANGUNAN

ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI

3.08.08

133111

PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA

3.08.07

Unit

Unit

M2

M2

Unit

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

34,980,000 75,439,672 19,860,000 1,865,729,789 1,330,000

1 13 16 215 38

4

463,212,813

204,837,836

970,684,621

18 10

144,575,000

3,839,812,455

3,984,387,455

1,942,457,133

24,523,373,570

84

84,118

84,202

14

45

175,077,277,551

0

0

56

0

0

201,543,108,254

8,027,849,775

1,375

115

16,718,725,858

1,269

11,799,000

1 466,100,078

68,860,000

23

45

12,000,000

5

NILAI

4

4

3 Buah

2

ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

1

KUANTITAS

SALDO PER 1 JANUARI 2014

URAIAN

SAT

3.08.06

KODE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

4

0

4

1

50

90

69

0

0

0

KUANTITAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,740,600,975

4,740,600,975

0

199,500,000

190,950,000

48,967,273

0

14,740,000

6,127,000

218,567,402

875,390,958

213,675,000

7

NILAI

BERTAMBAH

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,525,992

42,525,992

0

0

0

0

0

0

0

39,154,000

540,397,810

9

NILAI

BERKURANG KUANTITAS

MUTASI

14

45

56

115

38

217

24

17

1

4

1

1,402

1,341

114

1

23

4

4

10

18

84

84,118

84,202

10

KUANTITAS

463,212,813

204,837,836

970,684,621

144,575,000

3,839,812,455

3,984,387,455

1,942,457,133

24,523,373,570

179,775,352,534

206,241,183,237

1,330,000

2,065,229,789

210,810,000

124,406,945

34,980,000

14,740,000

6,127,000

8,207,263,177

17,053,719,006

679,775,078

11,799,000

68,860,000

12,000,000

11

NILAI

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

323

INSTALASI GARDU LISTRIK

INSTALASI LAIN

JARINGAN AIR MINUM

JARINGAN TELEPON

5.03.06

5.03.10

5.04.01

5.04.03

GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI

ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI

6.07.03

6.07.05

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

ALAT BENGKEL BERMESIN

3.02.01

3.03.01

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN

6.02.02

166112

KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN

BARANG BERCORAK KESENIAN

6.01.03

BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO

6.01.02

6.02.01

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

6.01.01

ASET TETAP LAINNYA

PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI

6.07.02

135121

TANAH DALAM RENOVASI

6.07.01

ASET TETAP DALAM RENOVASI

INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK

5.03.05

135111

INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU

INSTALASI AIR KOTOR

5.03.01

5.03.02

JARINGAN

BANGUNAN AIR KOTOR

5.02.07

134113

BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH

2

1

5.02.05

URAIAN

KODE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG

Buah

Unit

Buah

Buah

Buah

Unit

Unit

Unit

Unit

3

SAT

783,686,745 458,777,715 414,274,200 1,623,630,196 18,506,934,161 9,991,667 56,409,875 1,273,063,046 35,250,598 13,801,563

4 5 3 2 8 1 2 11 1 1

108,150,500 102,129,000 247,378,500 1,065,084,770 210,000,000

34 482 340 260 1

3,000,000

29,685,925

9,066

1

5,661,111,951

48,309

203,108,750 6,148,455,876

1

1,020,902,135

21,853,704,559

25

8

82,395,175

220,238,797

2

2

5

NILAI

58,231

4

KUANTITAS

SALDO PER 1 JANUARI 2014

6

0

5

133

0

0

0

0

65

65

1

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KUANTITAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339,125,500

1,060,436,310

0

0

0

0

28,783,500

28,783,500

178,152,500

150,475,860

0

0

328,628,360

7

NILAI

BERTAMBAH

8

0

6

189

0

0

0

0

0

0

2

7

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

549,125,500

1,867,739,310

0

0

0

0

0

0

381,261,250

814,202,135

0

0

1,195,463,385

9

NILAI

BERKURANG KUANTITAS

MUTASI

0

3

1

1

5

2

1

8

2

3

5

4

25

2

2

1

0

204

340

482

34

9,066

48,374

58,296

10

KUANTITAS

3,000,000

0

257,781,770

247,378,500

102,129,000

108,150,500

29,685,925

5,689,895,451

6,177,239,376

0

357,175,860

13,801,563

35,250,598

406,228,021

56,409,875

9,991,667

18,506,934,161

1,623,630,196

414,274,200

458,777,715

783,686,745

21,853,704,559

82,395,175

220,238,797

11

NILAI

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

324

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

ALAT KANTOR

ALAT RUMAH TANGGA

ALAT STUDIO

ALAT KOMUNIKASI

ALAT KEDOKTERAN

ALAT KESEHATAN UMUM

UNIT ALAT LABORATORIUM

KOMPUTER UNIT

PERALATAN KOMPUTER

UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI

PERALATAN OLAH RAGA

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

3.05.01

3.05.02

3.06.01

3.06.02

3.07.01

3.07.02

3.08.01

3.10.01

3.10.02

3.17.01

3.19.01

6.01.01

TOTAL

ALAT UKUR

2

1

3.03.03

URAIAN

KODE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

3

SAT

4

9

1

2

35

20

6

490,666,580,140

23,500,000

1,576,000

34,000

79,062,000

474,382,000

126,000

15,000

1

20,000,000

8 13,561,000

38,044,000

23

16

121,227,020

98

582,000 79,975,750

5

NILAI

37

2

KUANTITAS

SALDO PER 1 JANUARI 2014

6

0

0

0

23

17

0

0

0

5

1

53

19

10

KUANTITAS

12,993,559,504

0

0

0

39,154,000

438,537,810

0

0

0

36,532,000

9,800,000

104,363,000

90,714,000

2,210,000

7

NILAI

BERTAMBAH

8

0

0

0

34

35

0

0

0

5

2

60

37

10

4,736,907,230

0

0

0

103,911,000

889,215,810

0

0

0

36,532,000

19,600,000

129,022,000

138,123,000

2,210,000

9

NILAI

BERKURANG KUANTITAS

MUTASI

10

9

1

2

24

2

6

1

16

8

22

91

19

2

KUANTITAS

582,000

498,923,232,414

23,500,000

1,576,000

34,000

14,305,000

23,704,000

126,000

15,000

13,561,000

20,000,000

28,244,000

96,568,020

32,566,750

11

NILAI

SALDO PER 31 DESEMBER 2014

Tabel 8.2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 Nama UAPB : 029 Kementerian Kehutanan AKUN NERACA

JUMLAH

KODE

URAIAN

NILAI BMN

AKM PENYUSUTAN

NILAI NETTO

1

2

3

4

5

117111

Barang Konsumsi

13,323,595,341

0

13,323,595,341

117112

Amunisi

2,336,012,545

0

2,336,012,545

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

389,788,869

0

389,788,869

117114

Suku Cadang

1,834,594,847

0

1,834,594,847

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

3,279,756,641

0

3,279,756,641

117122

Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

25,498,956,726

0

25,498,956,726

117123

Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada

10,056,400,451

0

10,056,400,451

117124

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada

22,744,439,346

0

22,744,439,346

117125

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat

0

0

0

117126

Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat

381,694,929

0

381,694,929

117127

Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

1,142,646,708

0

1,142,646,708

117128

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke

2,919,465,242

0

2,919,465,242

117131

Bahan Baku

848,523,946

0

848,523,946

117191

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga

411,016,764

0

411,016,764

117199

Persediaan Lainnya

2,422,949,951

0

2,422,949,951

131111

Tanah

2,219,590,248,042

0

2,219,590,248,042

132111

Peralatan dan Mesin

2,304,388,044,093

1,512,488,574,669

791,899,469,424

133111

Gedung dan Bangunan

1,793,447,883,029

243,021,432,404

1,550,426,450,625

134111

Jalan dan Jembatan

100,054,430,989

49,631,640,599

50,422,790,390

134112

Irigasi

48,532,848,655

15,856,737,353

32,676,111,302

134113

Jaringan

53,662,052,545

15,971,113,784

37,690,938,761

135111

Aset Tetap dalam Renovasi

7,589,111,718

0

7,589,111,718

135121

Aset Tetap Lainnya

59,921,495,776

651,467,575

59,270,028,201

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

53,873,308,768

0

53,873,308,768

162151

Software

31,619,578,453

0

31,619,578,453

162161

Lisensi

568,017,250

0

568,017,250

162171

Hasil Kajian/Penelitian

17,570,456,828

0

17,570,456,828

162191

Aset Tak Berwujud Lainnya

31,103,954,307

0

31,103,954,307

162311

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan J U M L A H

0

0

0

98,707,641,401

76,560,563,953

22,147,077,448

6,908,218,914,160

1,914,181,530,337

4,994,037,383,823

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

325

9 RINGKASAN PENGELUARAN KEMENTERIAN LHK

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri .HXDQJDQVHODNXSHQJHORODÀVNDOGDODPUDQJNDSHQ\XVXQDQ/DSRUDQ.HXDQJDQ3HPHULQWDK Pusat (LKPP).

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

329

IX.1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

333

423738

Ganti Rugi Nilai Tegakan

5

-

423732

423735

423736

423739

PIPPA

Pungutan Masuk Obyek Wisata (PMOWA)

IHUPPA

Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam

8

9

10

11

423731

IMMMSL/TA

7

-

638,00

25.680,14

1.056,37

71.500,00

-

PNBP LAINNYA

100.000,00

-

421441

33.869,83

135,24

-

1.076,86

19.453,73

294,32

6.174,10

-

-

175.859,25

7

(dalam jutaan)

TA. 2011

TARGET PNBP

-

8

(dalam jutaan)

TA.2011

REALISASI

-

97.295,16

4.254,46

119.261,87

868.554,32

102.629,64

-

168,79

75,75

27,86

8,64

175,86

-

638,00

17.155,26

1.056,37

10.036,69

-

-

175.018,70

-

118,21

26.679,14

102,92

6.201,58

-

-

432.550,63

101,80 2.733.124,24 2.912.284,33

-

-

94.894,43

71,00 1.359.053,34

75.500,00

-

100,23 1.203.676,48 1.720.288,87

6

%

271.527,60 1.375,45

797.324,74

86.062,55

-

2.774.416,00 2.824.255,64

-

-

19.741,00

Piutang PNBP PKH

Penggunaan Kawasan Hutan

Jumlah

421751

DPEH

4

421433

IIUPH

3

-

DR dari Pengembalian Pinjaman/kredit

421421 1.123.025,00

-

PSDH

6

-

5

(dalam jutaan)

(dalam jutaan)

4

TA.2010

TA. 2010

REALISASI

421411 1.631.650,00 1.635.335,68

3

MAP

Piutang DR

Dana Reboisasi

PNBP SDA

2

JENIS PNBP

2

1

1

NO

TARGET PNBP

10

(dalam jutaan)

TA. 2012

TARGET PNBP

-

11

(dalam jutaan)

TA. 2012

REALISASI

-

75.500,00

-

-

38.083,30

157.288,85

13.432,69

102.557,11

986.268,94

105.737,23

-

18,53

155,52

9,74

61,79

247,15

-

95,40

22.138,07

3.019,90

6.571,83

-

-

227.293,59

-

188,26

20.040,16

358,42

6.430,98

-

-

472.956,98

106,56 2.847.592,60 2.856.684,46

125,68

63,91 1.304.885,76

135,93

-

142,92 1.429.123,55 1.491.399,65

9

%

Tabel 9.1 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2010 SD 2015

13

(dalam jutaan)

TA. 2013

-

14

(dalam jutaan)

TA. 2013

REALISASI

-

75.500,00

-

2,00

12.550,00

86.893,77

197,34

90,52

11,87

97,86

208,08

-

124,13

29.347,06

102,30

6.511,66

-

-

495.168,49

-

241,62

36.073,74

55,79

6.887,57

-

-

582.413,14

16

(dalam jutaan)

TA. 2014

TARGET PNBP

-

17

(dalam jutaan)

TA. 2014

REALISASI

-

130.000,00

840,07

290.278,32

18.990,85

195.937,40

827.472,11

87.808,22

-

194,66

122,92

54,53

105,77

117,62

-

273,36

46.395,58

1.761,73

9.533,54

-

-

640.322,00

-

287,26

50.409,55

6.567,14

8.856,34

-

-

738.483,64

68,21 4.376.694,00 3.126.612,68

-

-

146.250,00

36,76 1.790.444,00

231,13

-

84,24 2.310.000,00 1.706.125,77

15

%

5.703,99 285.199

105.428,36

697.368,08

174.505,22

-

100,32 3.758.790,57 2.563.893,56

269,30

75,58 1.897.252,90

140,05

-

104,36 1.773.485,67 1.493.994,14

12

%

TARGET PNBP

19

(dalam jutaan)

TA. 2015

-

20

(dalam jutaan)

2015 (sd. Okt)

REALISASI

-

113.404,34

-

-

162.000,00

368.417,85

50.589,76

57.196,13

909.012,98

56.926,77

-

105,09

108,65

372,77

92,90

115,33

-

392,04

35.794,47

2.500,70

5.220,84

-

-

849.588,38

-

641,28

82.827,69

2.978,89

10.093,21

-

-

664.138,42

71,44 3.869.711,62 2.826.184,42

133,97

46,22 1.071.550,00

67,54

-

73,86 2.522.757,28 1.384.040,93

18

%

TARGET RAPBN P

163,58

231,40

119,12

193,33

78,17

73,03

35,31

84,83

50,20

-

54,86

21

%

334

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

11

JUMLAH

BLU

424911

423773

12

Jumlah

3

2

MAP

Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam

JENIS PNBP

1

NO

-

26.999,00

-

2.973.290,51 3.027.113,89

98.874,51

5

(dalam jutaan)

(dalam jutaan)

4

TA.2010

REALISASI

TA. 2010

TARGET PNBP

-

3.007,38

28.886,33

7

(dalam jutaan)

TA. 2011

-

33.101,85

8

(dalam jutaan)

TA.2011

REALISASI

101,81 2.940.036,65 3.377.936,80

27,31

6

%

TARGET PNBP

-

-

31.825,20

10

(dalam jutaan)

TA. 2012

-

101.194,22

27.017,82

11

(dalam jutaan)

TA. 2012

REALISASI

114,89 3.106.711,39 3.457.853,48

-

114,59

9

%

TARGET PNBP

-

103.947,52

36.085,14

13

(dalam jutaan)

TA. 2013

-

134.676,81

43.258,73

14

(dalam jutaan)

TA. 2013

REALISASI

111,30 4.393.991,71 3.324.242,24

84,89

12

%

TARGET PNBP

-

107.396,76

57.964,21

16

(dalam jutaan)

TA. 2014

-

221.421,02

66.120,30

17

(dalam jutaan)

TA. 2014

REALISASI

75,65 5.182.376,97 4.152.637,63

129,56

119,88

15

%

TARGET PNBP

-

100.839,65

43.908,05

19

(dalam jutaan)

TA. 2015

-

135.836,73

96.541,08

20

(dalam jutaan)

2015 (sd. Okt)

REALISASI

80,13 4.864.047,70 3.722.700,64

206,17

114,07

18

%

TARGET RAPBN P

76,54

134,71

219,87

21

%

7$5*(7'$15($/,6$6,31%36'$.(0(17(5,$1/+.² GDODPMXWDDQ

*UDÀN7DUJHWGDQ5HDOLVDVL3QESSDA Kementerian LHK 2010 – 2015 (dalam jutaan)

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

335

10 ITJEN KEMENHUT TAHUN 2014

Tabel 10.1.

Realisasi Audit Reguler Tahun 2010-2014 (Kinerja/Tematik/Dana Dekonsentrasi )

No.

Tahun

Target

Realisasi

%

1

2010

240

262

109,16

2

2011

275

342

124,36

3

2012

273

285

104,40

4

2013

281

306

108,89

5

2014

170

170

100,00

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : Berdasarkan jumlah auditan

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

339

Tabel 10.2.

Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Target

Realisasi

%

1

2010

25

25

100,00

2

2011

27

31

114,81

3

2012

25

26

104,00

4

2013

25

23

92,00

5

2014

20

22

110,00

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Berdasarkan jumlah kasus

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

341

Tabel 10.3.

Rekapitulasi Realisasi Auditan Per Provinsi Berdasarkan PKPT (Audit Kinerja/ Operasional/Tematik/Dana Dekonsentrasi*) TAHUN 2010 – 2014 TAHUN

No

PROVINSI

1

Aceh

2

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

4

7

4

3

2

20

Sumut

12

16

11

0

6

45

3

Sumbar

4

5

3

4

2

18

4

Riau

7

9

7

8

6

37

5

Kep. Riau

1

4

2

0

2

9

6

Jambi

6

12

1

6

3

28

7

Bengkulu

3

4

2

2

2

13

8

Sumsel

8

13

7

8

6

42

9

Bangka Belitung

3

4

2

0

2

11

10

Lampung

7

4

5

5

4

25

11

DKI Jakarta **)

43

8

2

0

2

55

12

Banten

3

6

3

1

1

14

13

Jabar

14

10

6

11

6

47

14

D I Yogya

1

10

6

5

3

25

15

Jateng

14

11

4

6

4

39

16

Jatim

11

12

9

6

6

44

17

Kalbar

10

10

7

8

2

40

18

Kalteng

7

15

0

5

10

37

19

Kalsel

8

8

6

3

6

31

20

Kaltim

13

18

6

4

13

54

21

Gorontalo

2

5

3

2

2

14

22

Sulut

8

9

7

5

5

34

23

Sulsel

14

14

8

7

11

54

24

Sultra

7

9

5

3

5

29

25

Sulteng

7

11

7

6

6

37

26

Sulbar

1

4

2

1

0

8

27

Bali

7

11

7

8

6

39

28

NTT

5

14

2

0

3

24

29

NTB

4

9

4

4

3

21

30

Maluku

6

12

7

6

6

37

31

Maluku Utara

7

10

1

0

2

20

32

Papua

7

8

6

6

8

35

33

Papua Barat

8

8

7

4

4

31

34

Pusat

0

32

0

28

18

78

262

342

159

165

170

1.098

TOTAL

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan **) dari tahun 2010 s/d 2011 termasuk pusat

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

343

Tabel 10.4.

Rekapitulasi 2010 - 2014

No

Realisasi

PROVINSI

Auditan

Audit

Khusus/Investigasi

Per

Provinsi

Tahun

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

1

Aceh

0

0

0

0

0

0

2

Sumut

0

0

0

0

0

0

3

Sumbar

0

0

0

1

0

1

4

Riau

3

5

0

0

1

9

5

Kep. Riau

0

0

0

0

0

0

6

Jambi

2

3

2

1

1

9

7

Bengkulu

0

0

0

0

1

1

8

Sumsel

0

1

0

0

1

2

9

Bangka Belitung

0

1

0

0

0

1

10

Lampung

0

2

1

0

0

3

11

DKI Jakarta

3

2

0

0

1

6

12

Banten

0

0

0

0

1

1

13

Jabar

1

4

2

1

1

9

14

D I Yogya

0

0

1

0

0

1

15

Jateng

0

1

1

0

0

2

16

Jatim

1

1

0

1

1

4

17

Kalbar

2

0

1

0

0

3

18

Kalteng

3

1

1

0

0

5

19

Kalsel

0

0

2

0

1

3

20

Kaltim

5

2

9

10

1

27

21

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

22

Sulut

0

0

0

1

0

1

23

Sulsel

0

0

0

4

1

5

24

Sultra

1

0

1

0

0

2

25

Sulteng

1

0

0

0

1

2

26

Sulbar

0

1

2

1

1

5

27

Bali

0

0

1

0

0

1

28

NTT

1

2

1

0

0

4

29

NTB

1

0

1

0

1

3

30

Maluku

0

1

0

0

0

1

31

Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

32

Papua

0

0

0

2

1

3

33

Papua Barat

1

1

0

1

1

4

34

Pusat

0

1

0

0

0

1

25

29

26

23

16

119

TOTAL

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

345

LAMPIRAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.103/MenLHK-II/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/MenhutII/2013 tanggal 23 Desember 2013, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3 .557.916 (tigajuta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: 1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.131 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) hektar; 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.744.240 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh) hektar; 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar; 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 598.365 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar; 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas + 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

349

c.

bahwa Gubernur Aceh dengan surat Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015, mohon pencermatan kembali atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014;

Mengingat :

d.

bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.268/VIIKUH/2015 tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan hasil pencermatan kembali pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, terdapat kesalahan teknis mapping yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagai akibatnya terdapat Kawasan Hutan Lindung pada Peta Lampingan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tergambar sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, sehingga perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan peta lampirannya;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

350

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah N asional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernen terian Negara; 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas ± 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Memperhatikan:

Surat Gubernur Aceh Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

351

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH.

Pasal I Mengubah Amar KESATU dan Amar KEDUA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, sehingga Amar KESATU dan Amar KEDUA berbunyi sebagai berikut:

KESATU

:

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3.557.928 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: 1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.144 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) hektar; 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.788.265 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) hektar; 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar; 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 554.339 (lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar; 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar.

KEDUA

:

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

Pasal II (1) Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42 .616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan;

352

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

c.

Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6 . Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7 . Menteri Agraria dan Tata Ruang. 8 . Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Kepala Badan Informasi Geospasial. 10. Gubernur Aceh. 11. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup. 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 13. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 15. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 16. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. 17. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh. 18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. 19. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Aceh. 20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

353

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982, telah ditunjuk areal hutan {Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)} di Provinsi Sumatera Barat seluas ± 3.380.602 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua) hektar;

b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Nomor 422/KptsII/ 1999 tanggal 15 Juni 1999, menunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat;

c.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011, mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, mengubah antar fungsi kawasan hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar, menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar, hasil penelitian Tim Terpadu;

d.

bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan dengan surat Nomor PW.02/ 11069/DPR-RI/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, menyetujui perubahan kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Sumatera Barat yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 29.382 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

355

Mengingat :

e.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15 Maret 2012, telah diubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/ Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011, yang menyangkut luas perubahan peruntukan kawasan hutan yang semula seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar menjadi seluas ± 126.286 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar;

f.

bahwa selain perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, terdapat perubahan kawasan hutan akibat tata batas dan perubahan kawasan hutan secara parsial;

g.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KptsII/ 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

8.

Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor .60 Tahun 2012; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 356

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

13. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I; 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diu bah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40 /Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/ KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

357

Pasal I Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, diubah menjadi sebagai berikut : 1.

Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PERTAMA: Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas ± 2.380.057 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh tujuh) hektar.

2.

Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KEDUA : Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dirinci dengan fungsi dan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas : ± 806.939 Hektar. Terdiri dari : 1. Daratan seluas : ± 769.775 Hektar. 2. Perairan seluas : ± 3 7. 164 Hektar. b. Hutan Lindung (HL) seluas : ± 791.671 Hektar. c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas : ± 233.211 Hektar. d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas : ± 360.608 Hektar. e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas : ± 187.629 Hektar.

3.

Ketentuan Amar KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KETIGA Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan lnl.

4.

Ketentuan Amar KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : KEEMPAT: Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan masih berlaku.

5.

Ketentuan Amar KELIMA dihapus.

Pasal II (1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15 Maret 2012, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan ini. (2) Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar.

358

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6 . Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Bad an Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Barat. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

359

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, di Provinsi Sumatera Utara;

b.

bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, Nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011, dan Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012, mengusulkan perubahan peruntukan clan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan;

c.

bahwa berdasarkan hasil Penelitian Terpadu sesuai laporan Tim Terpadu ReviewRTRWPSumatera Utara kepada Menteri Kehutanan Nomor 001/RTRWSumut/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, di Provinsi Sumatera Utara;

d.

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penataan batas dan/ atau penetapan kawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

e.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/ HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012: 1. Memerintahkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia urituk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, tanggal 16 Pebruari 2005;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

361

2.

Mengingat :

Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penunjukan. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara;

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan dl Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Menten Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pernberantasan Perusakan Hutan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009’,

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 362

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SKA4/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.320/Menhut-VII/2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Sumatera Utara; Memperhatikan: 1.

Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, Nomor 522/8939 tangga19 September 2011 dan Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012;

2.

Laporan Tim Terpadu, Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/RTRW-Sumut/2012 tanggal 18 Oktober 2012; 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal2 Mei 2012;

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA. :

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. awasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TBl, seluas 2: 427.008 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.206.881 (satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 641.769 (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

363

d. e.

Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 704.452 (tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh dual hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas .:!=. 75.684 (tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar.

KEDUA

:

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN KRISNA RYA Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Menteri Dalam Negeri. 5. Menteri Pertanian. 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Menteri Perhubungan. 8. Menteri Pekerjaan Umum. 9. Menteri Lingkungan Hidup. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 12. Kepala Badan Informasi Geospasial. 13. Gubernur Sumatera Utara. 14. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 15. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara. 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 17. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. 18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. 364

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 76/MenLHK-II/20 15 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Provinsi Riau seluas ± 23.430 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar;

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 November 2011 telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 739.902 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) hektar;

d.

bahwa dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor 0224/KDhKepri.520/ 04.09 tanggal 14 April 009, Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/ KDhKepri/ 12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/ KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/ KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nopem_ber 2012, mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau kepada Menteri Kehutanan;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

365

366

e.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/MenhutVII/2009 tanggal 15 Oktober 2009, sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalarn Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau;

f.

bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, dan berdasarkan Laporan Tim Terpadu yang dipaparkan di hadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, tanggal 3 Desember 2012, direkomendasikan: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 367.635 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enarn ratus tiga puluh lima) hektar, terdiri dari: a) Berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 147.826 (em pat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar; b) Tidak berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 319.809 (tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan) hekatr; 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 147.161 (seratus ernpat puluh tujuh ribu seratus enarn puluh satu) hektar; 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar;

g.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/MenhutII/2013 tanggal 27 Juni 2013, telah ditetapkan perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh ernpat) hektar;

h.

bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan dengan surat Nomor PW /09502/DPR RI/ IX/2014 tanggal 24 September 2014, menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk Indonesia rnenyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 6. 734 (en am ribu tujuh ratus tiga puluh ernpat) hektar;

i.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 jMenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 590.020 (lima ratus sembilan puluh ribu dua puluh) hektar, dengan menetapkan hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunJukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g, menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

sebagaimana dimaksud pada huruf h, dan perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial serta hasil penataan batas; j.

bahwa berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/ REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan keputusan baru pengganti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan hasil penelitian secara utuh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/ Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.115/Menhut-VII/2012 tanggal 22 Februari 2012, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

k.

bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.161 /VIIRen/2015 tanggal 23 Februari 2015, menyampaikan: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 /Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf i, termasuk perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 4.685 (empat ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan oleh Tim Terpadu, dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar, yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan fungsi oleh Tim Terpadu; 2. Mengingat kriteria yang dibangun bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berasal dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung, maka perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 17.220 (tuju belas ribu dua ratus dua puluh) hektar masuk kategon non yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, karena berasal dari Hutan Produksi TerbatasfHutan Produksi/Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; dengan demikian yang dapat ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar;

l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, dan untuk menjamin kepastian hukum atas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 60.299 (enam puluh

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

367

ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar di Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

10. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah N omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/20 10; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalarn Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 368

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enrun ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 /Menhut-II/20 14 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau; Memperhatikan: 1.

Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri. 520/04.09 tanggal 14 April 2009, Nomor 0012/KDhKepri/0 1.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/ KDhKeprif 12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/ KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/ 11.12 tanggal 12 Nopember 2012;

2.

Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014; 4.

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/REK/0906.2013/ PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;

5.

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor Nomor 8.80/VII-Ren/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Nomor 8.161/VII-Ren/2015 tanggal 23 Februari 2015; MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. :

Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

369

No

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

1

HPT meniadi APL

2

HP menjadi APL

3

HPK meniadi APL

Luas (Ha) ± 52.427 ± 8.743 ± 146.399

Jumlah

KEDUA

:

± 207.569

Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: No

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Luas (Ha)

1

KSA meniadi HPT

± 45

2

KSA/TB meniadi HL

± 3.655

3

HL menjadi HPT

± 2.231

4

HL menjadi HP

± 8.518

5

HL meniadi HPK

± 984

6

HPT meniadi HL

± 1.231

7

HPT menjadi HP

± 10.250

8

HPT meniadi HPK

9

HP menjadi HPT

± 269

10 HPK meniadi HL

± 299

± 3.638

11 HPK menjadi HPT

± 18.369

12 HPK meniadi HP

± 10.783 Jumlah

KETIGA

:

± 60.299

Mengubah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar, dengan fungsi sebagai berikut: No

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Luas (Ha)

1

APL menjadi HL

± 274

2

APL menjadi HP

± 262

Jumlah

KELIMA

370

:

± 536

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami peru bah an perun tukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

b.

c.

d.

KEENAM

:

dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut; hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku; izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut: a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut; c. memberi peran kepada pemerintah kabupatenjkota dalam optimalisasi SHPDQIDDWDQ SHQJJXQDDQ NDZDVDQ KXWDQ GDQ VROXVL NRQ¿LN SHQJHORODDQ sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; d. mengoptimalisasikan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang; e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah GDQDLUSDGD$3/GHQJDQ¾VLRJUD¾EHUDWPHODOXLSHQGHNDWDQYHJHWDWLIGDQ atau pendekatan sipil teknis; g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan danjatau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya; h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/ perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

371

i.

j.

k.

l. KETUJUH

menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan ·posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum; menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan irnplementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah; mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP; melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

:

Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

KEDELAPAN :

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

KESEMBILAN :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, tidak menghilangkan proses hukum yang ada.

KESEPULUH :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

372

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KESEBELAS

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Kepulauan Riau. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

373

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410 /Kpts-II/ 1986 tanggal 29 Desember 1986, telah ditu njuk areal hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 5.214.652 (lima juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua) hektar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar, hasil padu serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan dengan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; c.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/MenhutII/2013 tanggal 19 November 2013, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 8.673/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 19.645 (sembilan betas ribu enam ratus empat lima) hektar, di Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 12.574 (dua Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

375

betas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar dan Kawasan Hutan Lindung seluas ± 7.071 (tujuh ribu tujuh puluh satu) hektar;

Mengingat :

376

e.

bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan Nomor PW /09557/DPR Rl/IX/2014 tanggal 25 September 2014 hal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR Rl dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Komisi IV menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan, sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor 8.673/MenhutII/2013 tanggal 19 November 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 19.645 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima) hektar;

f.

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

g.

bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan / atau penetapan kawasan hutan;

h.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/ Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh cempat ribu dua ratus sembilan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

377

puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tala Batas Kawasan Hutan; Memperhatikan: 1.

Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/1297/Bappeda/2011 tanggal 2 Mei 2011, Nomor 522/3519/Bappeda/2011 tanggal 20 Desember 2011, Nomor 522/0912/Bappeda/2012 tanggal 24 Januari 2012, Nomor 522/1409/Bappeda/2012 tanggal 9 Mei 2012, Nomor 593/1516/1/2012 tanggal 22 Mei 2012, Nomor 522/522/ Bappeda/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Nomor 522/3188/Bappeda/2012 tanggal 13 Nopember 2012;

2.

Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

3.

Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09557 /DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014. MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU

:

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 3.466.901 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus satu) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 790.625 (tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima) hektar, terdiri dari: 1. Daratan, seluas ± 741.918 (tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas) hektar; 2. Perairan, seluas ± 48.707 (empat puluh dclapan ribu tujuh ratus tujuh) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 577.327 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 208.724 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar; d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 1.713.581 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar; e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 176.694 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar.

KEDUA

:

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

378

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

a.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam betas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hulan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan. KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

379

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 863/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/Kpts/Um/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982 sebagaimana Lelah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/Kpts-II/1987 Langgal 12 Pebruari 1987, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Jambi seluas ± 2.947.200 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) hektar;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/ Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar, hasil paduserasi antara Rencana rata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi dengan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/MenhutII/2012 tanggal 10 Desember 2012, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua betas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar di Provinsi Jambi, dalam rangka penycsuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d.

bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.558/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang bcrdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 336 (Liga ratus tiga puluh enam) hektar, di Provinsi Jambi;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

381

Mengingat :

e.

bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan Nomor PW/ 09502/ DPR Rl / lX/ 2014 tanggal 24 September 2014 rnenyampaikan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi RTRW Provinsi Jambi, Pimpinan DPR RI memutuskan meneruskan surat Pimpinan Komisi IV DPR Rl Nomor 123/Kom IV/DPR Rl/IX/2014 tanggal 22 September 2014, untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan;

f.

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan perubahan peruntukan dan Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

g.

bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;

h.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

382

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatenl Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pcnyelengga raan Penataan Ruang; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor SOIP Tahun 2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) di Provinsi Jambi; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

383

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; Memperhatikan: 1.

Surat Gubernur Jambi Nomor 522/1275/III/Bappeda tanggal 16 Maret 2007, Nomor 522/269/III/Bappeda tanggal 10 Desember 2009, Nomor 522/Dishut/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Nomor 522/4065/III/Bappeda tanggal 1 Desember 2011, Nomor 522/4109/4-Ekbang dan SDM tanggal 14 Desember 2011, Nomor 522/2052/BAPPEDA-4.1/IV/2012 tanggal 9 April 2012, Nomor 522/2268/Dishut/ BIPH-I/TV/2012 tanggal 24 April 2012;

2.

Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, bulan Agustus 2012;

3.

Surat Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTER! KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI.

KESATU

:

Kawasan Hutan Provinsi Jambi seluas ± 2.098.535 (dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 685.471 (enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh salu) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 179.588 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 258.285 (dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar; d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 963.792 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar; e. Kawasan Hutan Produksi yang dapal Dikonversi (HPK), seluas ± 11.399 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar.

KEDUA

:

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar;

384

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

b.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar di Provinsi Jambi; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan. KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Jambi. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Jambi. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

385

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 784/Menhut-II/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/ 1985 tanggal 27 Desember 1985 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu seluas ± 1.157.045 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu empat puluh lima) hektar;

b.

bahwa berdasarkan hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, telah dilakukan penunjukan kembali kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;

c.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka telah dilakukan penelitian terpadu yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 31.013 (tiga puluh satu ribu tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu;

d.

bahwa selain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat perubahan kawasan hutan yang diakibatkan penataan batas dan perubahan kawasan hutan secara parsial serta pemutahiran data;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

387

e.

Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

9.

Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I; 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011; 388

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 31.013 (tiga puluh satu ribu tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 /Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar, diubah menjadi sebagai berikut : 1.

Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KESATU Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar.

2.

Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KEDUA Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan fungsi dan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas : ± 462.965 hektar. b. Hutan Lindung (HL) seluas : ± 250.750 hektar. c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas : ± 173.280 hektar. d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas : ± 25.873 hektar. e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas : ± 11.763 hektar.

3.

Ketentuan Amar KETIGA diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KETIGA Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

389

4.

Ketentuan Amar KEEMPAT diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KEEMPAT Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.

5.

Ketentuan Amar KELIMA dihapus.

Pasal II (1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan ini. (2) Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar. (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Bengkulu. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. 390

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 256/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TlGA PULUH LIMA) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Mcnimbang :

Mengingat :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanun dan Perkebunan Nomor 4 16/ Kpts-II/1999 telah ditetapkan Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingknt I Lampung Seluas ± 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) hektar;

b.

bahwa sehubungan dengan perkembangan arahan tata gunu hutan maka Keputusan Menheri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut butir a, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;

c.

bahwa Gubernur Lampung melalui surat Nomor 522.11/1753/Bappedu/2000 tanggal 15 Agustus 2000 telah mengajukan usulan Penataan Ulang Kawasan hutan di Propinsi Lampung:

d.

bahwa sehubungan hal tersebul di atas, maku dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hulan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas ± 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) hektar;

1.

Undang-undang Nmnor 5 Tahun 1960 tentang Peraturun Dasar Pokok-Pokok Agmria:

2.

Undang-undung Nomor 5 Tahun 1990 tentnng Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dau Ekosistemnya;

3.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang:

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

5.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

391

8.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tabun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

9.

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisosi:

10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasionul; 11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan :

Surat Gubernur Lampung Nomor 522. II/1753/Bappeda/2000 tanggal 15 Agustus 2000 tentang Usulan Penataan Ulang Kawasan Hutan di Propinsi Lampung. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA) HEKTAR.

PERTAMA

:

Menunjuk dan atau menetapkan kembali kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Lampung seluas ± 1.004.735 (satujuta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.

KEDUA

:

Kawasan hutan sebagairnana dimaksud amar PERTAMA di rinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut : A

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan), Tamam Buru

: 462.030 hektar

B

Hutan Lindung

: 31 7.6 15 hektar

&

Hutan Produksi Terbatas

: 33.358 hektar

D

Hutan Produksi Tetap

: 191.732 hektar

-XPODKKHNWDr

KETIGA

:

Lokasi kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana rerlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. c. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan di bidang kehutanan, tetap menjadi kewenangan Mcnteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

392

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KEENAM

:

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas ± 1.144.512 (satu jura seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua betas) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. 2. Sdr. Ketua Badan Pemerluasa Keuangan; 3. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 4. Sdr. Menteri Pertanian: 5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 7. Sdr. Menteri Perhubungan; 8. Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Pengembangan Wilayah; 9. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional: 10. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 11. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; 12. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 13. Sdr. Gubernur lampung; 14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehmanan dan Perkebunan Propinsi Lampung; 15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung; 16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung; 17. Sdr. Bupati/Wali kota di wilayah Propinsi Lampung; 18. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung; 19. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Lampung.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

393

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 419/Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang:

Mengingat :

a.

bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditujuk kawasan hutan secara Partial (Register) seluas 968.100 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus) hektar;

b.

bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan Hutan tersebut telah dilakukan perataan batas di lapangan;

c.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian amara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut;

d.

bahwa sehubungan hal tersebur, untuk menjamin kepastian Hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu menunjukan kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.04 5.071 (satu juta empat puluh lima ribu tujuh puluh satu) hektar, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrnria;

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

3.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tertang Perencanaan Hutan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

395

8.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

9.

Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

10. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/ 1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 035/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tara Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dau Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan : 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I jawa Barat.

2.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan dengan Rencana Tata Rencana Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I jawa Barat.

3.

Peta Revisi Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1996 tentatng Pemaduserasian Guna Hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Barat. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR

PERTAMA

:

Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.045.071 (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Satu) Hektar

KEDUA

:

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTERTAMA di rinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut : A

B C D KETIGA

396

:

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan), Tamam Buru Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Jumlah

: 252 .604 hektar

: 240.402 hektar : 213.4 12 hektar : 338 653 hektar : 1.045.071 hektar

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Per Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat, Skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian takterpisahkan dengan keputusan ini.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

KEENAM

:

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Tata Guna Hutan tentang Penunjukan secara Partial (Register) areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 968.100 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

YB. WIDODO SUTOYO. SH. MM.MBA NIP. 080023934.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, ttd Dr.lr. MUSLIMIN NASUTION.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Ketua Badan Pemerluasa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 3. Sdr. Menteri Pertanian: 4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 5. Sdr. Menteri Perhubungan; 6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal. 7. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 8. Sur. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Bappenas. 9 Sdr. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. 10. Sdr. Pejabat eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 11. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat. 12. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani. 13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Barat. 14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat 15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II diwilayah Propinsi Jawa Barat. 16. Sdr. Kepala Unit III Pcrum Perhutani Jawa Barat. 17. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Barat. 18. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Pehutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

397

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANA DAN PERKEBUNAN Nomor: 220/Kpte-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475,45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR. MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan secara Partial (Register), dan sebagian kawasan hutan tersebut telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan tetap;

b.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TOHK), perlu di tunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c.

bahwa sehubungun dengan hal tersebut untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kawasan hutan dan perairan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka, dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan dan perairan seluas 108.475,45 (seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima, empat puluh lima perseratus) hektar di wilanyah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisiemnya;

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 41 Tabun I 999 tentang Kehutanan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

399

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 12. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/l996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 14 . Keputusan Memeri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan: 1.

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2.

Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107/Kunwil-IV/2000 tentang Resume Rapat Pembahasan Konsep Surat Keputusan Penujukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN:

menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN Dl WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475.45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LlMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR.

PERTAMA

:

Menunjuk atau menetapkan kembali wilayah kawasan hutan dan perairan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 108.475,45 (seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima empat puluh lima perseratus) hektar sebagai kawasan hutan dan perairan.

KEDUA

:

Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi dan luas sebagai berikut :

400

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

A. Kawasan Polostariun Alam 1. Taman Nasional Kepulauan Seribu Darutun (Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur). Perniran 2. Taman Wisata Alam Angke Kapuk B. Kawasan Suaka Alam 1. Cagar Alam Pulau Bogor 2. Suaka Margasatwa a). Pulau Rambut • Daratan • Perairan b). Muara Angke C. Hutan Lindung Angke Kapuk D. Hutan Produksi Angke Kapuk Jumlah Daratan Jumlah Perairan Jumlah Daratan dan Perairan

39.50 hektar 108.000,00 hektar 99.82 hektar 18.00 hektar

45,00 hektar 45,00 hektar 44,6 hektar 158,35 hektar 430,45 hektar 108.045.00 hektar 108.475.45 hektar

KETIGA

:

Lokasi kawasan hutan dan perairan sehagaimana dimaksud dalam amar KEDUA dalam sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang beerjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta skala 1 : 100.000 yang merupakan bagian yang tak terpisahknn tenngan Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. c. Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang telah dibebani hak utau izin pengusahaan, sepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi maka hak atau izin pengusahaan dimaksud masih tetap berlaku. d. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Izin Pemanfaatan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap munjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengarur pelaksanaan pengukuhan pada kawasnn hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

401

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3. Sdr. Menteri Pertanian: 4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 5. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6. Sdr. Menteri Perhubungan; 7. Sdr. Menteri Pariwisata dan Kesenian. 8. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; 9. Sdr. Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Sdr. Kepala Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Sdr. Kepala Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Sdr. Walikota di Wilayah Propinsi Daerah Klmsus Ibukota Jakarta. 16. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

402

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 195 /Kpts-II/2003 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah menunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1:1.045.071 (satu juta empat puluh lima ribu tujuh puluh satu) hektar;

b.

bahwa berdasarkan perkembangan saat ini dengan terbentuknya Provinsi Banten menyebabkan berkurangnya luas wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat perlu disesuaikan;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menunjuk kembali Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;

2.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Pelindungan Hutan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

8.

Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Undung;

9.

Keputusan Presiden R.I. Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

403

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Memperhatikan : 1.

2.

Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat No. 522.81/3497/Bappeda tanggal 4 Desember 2002 tentang tanggapan atas Surat Menteri Kehutanan berkaitan dengan usulan kawasan hutan lindung dalam kawasan hutan. Peta hasil rescoring Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat. MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Dl WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR.

PERTAMA

:

Menunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar.

KEDUA

:

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berlkut : FUNGSI

LUAS (HEKTAR)

%

A

Hutan Konservasi

± 132.180

3,57

B

Hutan lindung - Lereng > = 40 % - Tinggi > = 2000 m - Skor > = 175 - P. Miyawak - H. Payau

± 291.306 244.234 6.535 4.723 1.161 34.653

7,86 6,59 0,94 0,12 0,03 0,94

C

Hutan Produksi - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Produksi Tetap

± 393.117 190.152 202.965

10,60 5,13 5,47

Jumlah kawasan hutan

± 816.603

22 03

Luas daratan Provinsi Jawa Barat

3 .706.021

100

KETIGA

:

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Pera iran Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan secara partial sebelum keputusan ini tetap berlaku dengan fungsi hutan mengikuti Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat dalam keputusan ini.

404

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

b.

Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis karena luasannya tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

KEENAM

:

(1) Dalam hal terdapat areal atau kawasan hutan dengan tanaman pinus atau tanaman sejenis lainnya yang berdasarkan penilalan teknis tidak cocok untuk hutan lindung, dan berdasarkan keputusan ini ditunjuk sebagai hutan lindung, maka tanaman pinus atau tanaman yang sejenis tersebut dapat diganti secara bertahap dan hati-hati dengan jenis tanaman lokal campuran yang cocok dengan fungsi hutan lindung. (2) Penggantian hutan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang dltetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

KETUJUH

:

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dinyatakan : a. Tetap berlaku untuk Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Banten. b. Tidak berlaku untuk Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

KEDElAPAN

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2003 MENTERI KEHUTANAN

MUHAMMAD PRAKOSO Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Pehubungan; Menteri Permukiman dan Prasa rana Wilayah; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Kepala Badan Koordinasl Survey dan Pemetaan Nasional; Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Jawa Barat; Direktur Utama PT. Perhutani (Persero); Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Bupati/Walikota di seluruh Jawa Barat; Kepala Unit III PT. Perhutani (Persero) Jawa Barat; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Barat; Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Jawa Barat. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

405

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK. 359 /Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/ Kpts-II/ 1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas ± 761.560 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar; b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, Gubernur Jawa Tengah mengusulkan adanya peninjauan kembali fungsi hutan di Jawa Tengah; c. bahwa sehubungan butir b tersebut telah dilakukan peninjauan kembali (rescoring) terhadap fungsi kawasan hutan dengan menggunakan data dasar (kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan) yang lebih akurat; d. bahwa berdasarkan hasil scoring tersebut butir c terjadi perbedaan luas fungsi hutannya; e. bahwa kawasan hutan dan perairan di Provin di Jawa Tengah setelah dihitung secara digital terhadap hasil scoring fungsi hutan tersebut pada butir c, maka terjadi perubahan luas yang semula ± 761.560 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar menjadi ± 757.250 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektar; f.

Mengingat :

bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai status, batas dan luas kawasan hutan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mengubah penunjukan kawasan hutan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

407

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; 10. Keputusan Presiden R.I Nornor 32 Tahun 1990; 11. Keputusan Presiden R.I Nomor 165 Tahun 2000; jo Keputusan Presiden R.I Nomor 177 Tahun 2000; 12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001. Memperhatikan :

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/11959 tanggal 4 Agustus 2003 perihal perubahan fungsi kawasan hutan negara Jawa Tengah. MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

PERTAMA

:

Menunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah seluas ± 757.250 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektar.

KEDUA

:

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut :

FUNGSI

LUAS (HEKTAR)

%

Hutan Konservasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Konservasl Perairan Hutan lindung

± 126.530 ± 16.413

0,51

± 110.117 ± 84.430

2,59

Hutan Produksi - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Produksi Tetap

± 546.290 ± 183.930 ± 362.360

16,78 5,65 11,13

Jumlah kawasan hutan

± 647,133

19,88

Jumlah Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

± 757.250

-

± 3.254.900

100,00

A

B C

Luas Daratan Provensi Jawa Tengah

KETIGA

:

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

408

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tan9gal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2004 MENTERI KEHUTANAN

MUHAMMAD PRAKOSO

Salinan Keputusan disampalkan kepada Yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Negara Lingkungan Hidup. 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala Bappenas. 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 6. Gubernur Jawa Tengah. 7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan. 8. Direktur Utama Perum Perhutani. 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 10. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah. 11. Kepala Balal Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

409

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 171 /Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR MENTERJ KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditunjuk kawasan hutan secara Partial (Register); b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan hutan telah dilakukan penataan batas di lapangan; c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut; d. bahwa sehubungan hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 16.819,52 (enam belas ribu delapan ratus sembilan belas, lima puluh dua perseratus) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

411

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi; 10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2221/Bangda tanggal 9 September 1998 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.44/227 tanggal 26 April 1999 perihal persetujuan Pemaduserasian Tata Guna Hutan Pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992; 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan

412

:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PERTAMA

:

Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 16.819,52 (enam belas ribu delapan ratus sembilan belas, lima puluh dua perseratus) hektar.

KEDUA

:

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut: A. Kawasan Suaka Alam dan : Kawasan Pelestarian Alam 1. Cagar Alam 2. Suaka Margasatwa 3. Taman Wisata Alam

175,08 hektar. 615,60 hektar. 119,66 hektar.

B. Hutan Lindung

2.057,90 hektar.

C. Hutan Produksi

13.851,28 hektar.

JUMLAH

16.8 19,52 hektar.

KETIGA

:

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, skala 1:250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a.

Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.

b.

Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KELIMA

:

Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

KEENAM

:

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Tata Guna Rutan tentang Penunjukan Secara Partial (Register) areal hutan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

413

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 3. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 4. Sdr. Menteri Perhubungan; 5. Sdr. Menteri Pertanian; 6. Sdr. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan; 7. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 8. Sdr. Kepala Badan Pertanahan N asional; 9. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 10. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 . Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 14. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II wilayah Propinsi D.I Yogyakarta. 15. Sdr. Kepala Unit Pelaksana teknis lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

414

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.395/Menhut- II/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417 /Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/ Kpts-II/1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar; b. bahwa kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodasikan perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan kawasan hutan secara parsial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

415

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 8. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.34/7495/202.6/2010 tanggal 20 Menetapkan Oktober 2010 hal Permohonan Persetujuan Substansi Kehutanan; 2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 581/Menhut-VII/2010 tanggal 11 November 2010 hal Persetujuan Substansi Kehutanan. MEMUTUSKAN : Menetapkan :

416

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417/KPTS-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN 01 WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar, diubah sebagai berikut : 1.

Ketentuan Amar PERTAMA diubah sehingga keseluruhan Amar PERTAMA berbunyi sebagai berikut: PERTAMA : Kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.361. 146 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar.

2.

Ketentuan Amar KEDUA diubah sehingga keseluruhan Amar KEDUA berbunyi sebagai berikut: KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a.

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) 1) Daratan : ± 230.126 hektar (4,80 %) 2) Perairan : ± 3.506 hektar (0,07 %)

b.

Hutan Lindung (HL)

c.

Hutan Produksi Tetap (HP) : ± 782.772 hektar (16,31 %)

: ± 344.742 hektar (7,18 %)

Jumlah Kawasan Hutan

: ± 1.361.146 hektar (28,36 %)

Areal Penggunaan Lain

: ± 3.438.923 hektar (71,64 %)

Luas Jawa Timur

: ± 4.800.069 hektar (100 %)

3.

Ketentuan Amar KEEMPAT diubah sehingga keseluruhan Amar KEEMPAT berbunyi sebagai berikut: KEEMPAT : a. kawasan hutan yang telah ditatabatas dan atau ditetapkan secara parsial sebelum Keputusan ini tetap berlaku. b. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. c. dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan proses pinjam pakai kawasan hutan yang telah disetujui/ditunjuk/dilepaskan yang secara teknis tidak dapat dilukiskan dalam peta lampiran keputusan ini, maka sebagai acuannya digunakan dokumen yang terkait Perjanjian Tukar Menukar/Berita Acara Tukar Menukar/ Perjanjian Pinjam Pakai/Berita Acara Serah Terima. d. dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.

4.

Ketentuan Amar KELIMA diubah sehingga keseluruhan Amar KELIMA berbunyi sebagai berikut: KELIMA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas dan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

417

Pasal II (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Keputusan ini. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Krisna Rya, S.H., M.H. NIP.19590730 199003 1 001

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum. 8. Menteri Lingkungan Hidup. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. 11. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. 12. Gubernur Jawa Timur. 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 14. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan. 15. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 16. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 17. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. 18. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. 21. Para Bupati di Provinsi Jawa Timur. 22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 23. Para Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Jawa Timur. 24. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.

418

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014