Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh : Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hotel Aria Barito – 5 November 2015
Pendahuluan: Perencanaan Hutan UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, beserta Peraturan Pelaksanaannya
URUSAN Pilar Dasar Sektor PEMERINTAHAN Lingkungan Hidup BIDANG dan Kehutanan KEHUTANAN
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, beserta Peraturan Pelaksanaannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 2 Hutan.
Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999): • Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, • Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan, • Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN Penunjukan Tahapan/proses SEJARAH KAWASAN HUTAN
Kawasan Hutan
Hutan register Penunjukan partial
Paduserasi RTRWP Batas TGHK
TGHK Penataan Kawasan Hutan
< 1980
Pemetaan Kawasan 1992 - 1999 1980 - 1992 Hutan
UU No. 5/1967
Penetapan Kawasan UU No. UU No. Hutan 24/1992 5/1990
pengukuhan bukan tahapan level/tingkatan Usulan Perubahan Penunjukan status. Kawasan Hutan dalam Kawasan Hutan
Review RTRWP/K dan Pemekaran
Merupakan proses penyelesaian hak-hak atas lahan/tanah di 2004 - 2007 1999 - 2005 dalam dan atau di sepanjang batas kawasan hutan yang UU No. UU No. 32/2004 telah ditunjuk. 41/1999 UU No. 26/2007
PEMBAGIAN TATA RUANG NASIONAL
KW. BUDIDAYA
KW. LINDUNG
Perubahan Peruntukan KH (Pelepasan dari MenLHK (HPK)
HP HPK
APL
KSA KPA HL
1.Pemanfaatan (IUPHHK) 2. Penggunaan KH (IPPKH)
UU Bidang KEHUTANAN
1. IPPA, Jasling, LK 2.Tambang KPA/KSA-> dilarang; 3. Lindung IPPKH terbuka : dilarang
Hutan
Hutan Negara
Hutan Hak (Titel Hak)
Pemda /BPN
Kawasan Hutan
Areal Pengguna an Lain
IPJL, IIPA
HK Tambang dgn pola tertutup
HL HPT
HP
HP
HPK
IUPK IUPJL IUPHHK IUPHHBK IPPKH
PENGURUSAN HUTAN
Perencanaan Kehutanan PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Pengurusan Hutan
Pengelolaan Hutan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008
Litbangdiklatluh PP Nomor 12 Tahun 2010
Pengawasan
a. b. c. d. e.
Inventarisasi hutan; Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; Penyusunan Rencana Kehutanan
a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1. Dasar Hukum: 1) Pasal 19 UU 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan; 2) PP 10 Tahun 2010 Jo PP 60 Tahun 2012 Ttg Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 3) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 Ttg Tukar Menukar Kawasan Hutan; 4) Permenhut P. 33/Menut-II/2010 jo Permenhut P.28/Menhut-II/2014 Ttg Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan;
9
Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan: secara parsial; atau 2. untuk wilayah provinsi. 1.
Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui: tukar menukar kawasan hutan; atau 2. pelepasan kawasan hutan. 1.
Persyaratan Adm
Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota/ Pimp Bdn Usaha
Pertek Es I Terkait
Penyampaian Permohonan
MenLHK melalui BKPM
Sekjen-Dirjen PKTLT
Penelaahan
Penerbitan persetujuan prinsip pelepasan KH
BKPM
Penelaahan
Ya
Persetujuan Prinsip Pelepasan
DITOLAK
SK Pelepasan KH
Tata Batas Permohonan Dispensasi
Tdk
Penyiapan SK Pelepasan KH
10
1. Pasal 38 UU No. 41 1999 tentang Kehutanan 2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Jo PP 61 Tahun 2012. 3. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah. 4. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Skema pemberian Izin PPKH Eksplorasi Permohonan
Syarat-syarat
OP
Persetujuan Prinsip
Pemenuhan Kewajibankewajiban
Izin-PPKH
Monitoring
Evaluasi Ok
Ok Ok
Perpanjangan
1. Paket Deregulasi Tahap I NO 1.
JUDUL REGULASI
AMANAT PENGATURAN
PP Nomor 10 Tahun 2010 Tindak Lanjut Pasal 19 UU tentang Tata Cara Perubahan Nomor 41 Tahun 1999 Fungsi dan Peruntukan Kawasan tentang Kehutanan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012.
MATERI SUBSTANSI YANG DIATUR 1. Untuk pembangunan bendungan yang sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme IPPKH (dibiayai oleh APBN/D). 2. Untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti. 3. Untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan pelepasan kawasan hutan tanpa persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan.
PROGRES
2.
PP Nomor 24 Tahun 2010 Tindak Lanjut Pasal 38 UU tentang Penggunaan Kawasan Nomor 41 Tahun 1999 Hutan, sebagaimana telah tentang Kehutanan diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2012.
1. Untuk pembangunan infrastruktur (bendungan) dengan skema IPPKH (dibiayai oleh APBN/D)
2. Kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan IPPKH untuk kawasan hutan dibawah 30%, diubah menjadi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS. 3. Untuk proses pemberian IPPKH langsung diberikan IPPKH tanpa persetujuan prinsip dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan.
3.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PP Nomor 24 Tahun 2010 1. Penyederhanaan proses tentang Penggunaan perizinan dengan mengubah Kawasan Hutan, Permenhut P.16/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah tentang Pedoman Pinjam Pakai dengan PP Nomor 61 Kawasan Hutan: Tahun 2012. a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
4.
Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.
PP Nomor 6 Tahun 2007 1. Mengatur kembali penambahan tetang Tata Hutan dan luasan IUPHHK dalam Hutan Rencana Penyusunan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Pengelolaan Hutan, serta Industri atau IUPHHK Restorasi Pemanfaatan Hutan, Ekosistem pada Hutan Produksi. sebagaimana telah diubah 2. Mengatur untuk permohonan dengan PP Nomor 3 Tahun perpanjangan IUPHHK sesuai 2008. luasan sebelumnya.
1. Paket Deregulasi Tahap II NO 1.
BIDANG USAHA Bidang Usaha Perkebunan di HPK
JENIS PERIZINAN Pelepasan Kawasan Hutan
KETENTUAN PERATURAN
PENYEDERHANAAN PERATURAN
Permenhut P.33/Menhut1. Penamaan : Pelepasan Kawasan Hutan. II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 2. Penyederhanaan proses pelepasan dengan Produksi yang dapat mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2010 dikonversi, jo. P.28/Menhuttentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan II/2014. Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/Menhut-II/2014: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan. c. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
PROGRES
2.
Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKHA). 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI). 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHKRE). 4. Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Permenhut P.9/MenhutII/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.
1. Penamaan izin menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu. 2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.9/Menhut-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi Kerangka Acuan Amdal. c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
3.
Bidang Industri Kehutanan
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun. 2. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun.
Permenhut P.13/Menlhk1. Penamaan izin tetap Izin Industeri Primer Telah disiapkan draft II/2015 tentang Izin Usaha Hasil Hutan. Peraturan Menteri LHK. Industeri Primer Hasil Hutan 2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.13/Menlhk-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
4.
Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar.
1. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. 2. Izin Pemanfataan Jasa Wisata Alam 3. Izin Pemanfataan Air dan Energi Air. 4. Izin Pemanfaatan Panas Bumi.
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam:
1. Nama izin : Izin pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.
1. Permenhut 2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: P.48/Menhuta. Tata waktu disederhanakan menjadi II/2010 tentang paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau Pengusahaan penolakan. Pariwisata Alam di b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan SM, TN, Tahura dan administrasi dipenuhi. TWA, jo. c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat P.4/Menhut-II/2012. izin ditegaskan pada Diktum keputusan. 2. Permenhut d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan P.64/Menhutsyarat-syarat baru kecuali laporan rencana II/2013 tentang kerja untuk pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan Air dan e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin Energi Air di SM, TN, dicabut. Tahura dan TWA 3. Program lanjut mengubah PP Nomor 36 3. RPermenLHK Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parwisata tentang Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, PP Nomor Pemanfaatan Panas 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan Bumi di Kawasan KPA Konservasi.
5.
Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
Izin Lembaga Konservasi
Permenhut P.31/MenhutII/2012 tentang Lembaga Konservasi
1. Nama izin : Izin Lembaga Konservasi. 2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan. b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan. d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan. e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
