KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR. P.01/ITJEN-SETITJEN/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTUR JENDERALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.26/ITJEN-SETITJEN/2015 tentang Program Kerja Audit Tahunan, telah ditetapkan audit kinerja atas penyelenggaraan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu fokus audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. bahwa pembangunan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan startegi mengatasi permasalahan pengelolaan kawasan hutan tingkat tapak dan merupakan kegiatan startegis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan KPH sebagaiman dimaksud pada huruf a dan b perlu disusun petunjuk pelaksanaan; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); /2. Peraturan ... 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANLINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk di dalamnya atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang terdiri atas audit aspek ekonomis (kehematan), efisiensi, dan audit aspek efektifitas. 3. Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 4. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. /5. Efektivitas… 2
5. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat (outcome) yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. 6. Masukan (input) adalah jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. 7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 9. Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. 10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya di sebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintahanInspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan. 11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP 12. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP. 13. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung 15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
/16. Rencana...
3
16. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 17. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 18. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 19. Satuan kerja (Satker) pusat adalah unit eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya membantu menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan eselon I 20. Satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21. Inspektorat pemerintah Kehutanan
Jenderal adalah aparatur pengawasan intern pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 23. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 24. Pejabat Eselon I adalah pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 2 Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan KPH ini meliputi latar belakang pentingnya audit kinerja atas penyelenggaraan KPH, maksud dan tujuan, ruang lingkup, gambaran tugas dan fungsi KPH, metode dan teknik audit serta laporan hasil kegiatan. Pasal 3 Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaran KPH adalah dalam rangka mengawal pembangunan dan pengelolaan KPH agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. /Pasal 4… 4
Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan Audit kinerja atas penyelenggaran KPH sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 28 Maret 2016 INSPEKTUR JENDERAL
IMAM HENDARGO ABU ISMOYO NIP 19580305 198703 1 001
5
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.01/ITJEN-SETITJEN/2016 TENTANG : 23 MARET 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannnya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disingkat dengan KPH, meliputi KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP) dan KPH Konservasi (KPHK). Adapun strategi pembentukan KPH dalam rangka mewujudkan pegelolaan hutan secara efisien dan lestari meliputi : a. manajemen kawasan (pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan); b. manajemen kelembagaan (penataan organisasi, sumber daya manusia, keuangan); c. pengelolaan hutan (kelola produksi, kelola lingkungan dan sosial). Keberadaan KPH diharapkan mampu mengatasi kelemahan pengelolaan pada tingkat tapak yang selama ini dianggap masih lemah dan menjadi akar permasalahan dalam pengelolaan hutan. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, pembangunan KPH dilakukan secara intensif mulai dari membentuk rancang bangun penetapan lokasi KPH disetiap provinsi yang dilanjutkan dengan pembentukan organisasi dan perangkat kerja. Sampai dengan Januari 2014, telah ditetapkan 120 KPH seluas ± 16.358.276 ha yang terdiri dari 42 KPHL seluas ± 3.990.456 ha dan 78 KPHP seluas ± 12.367.820 ha. Selain itu dalam RPJMN 2015 – 2019 telah dicanangkan operasional KPH sebanyak 529 yang terdiri dari KPHP sebanyak 347 unit, KPHL sebanyak 128 unit dan KPHK sebanyak 50 unit. Guna mendorong operasional KPH, dan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional KPH,pada tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengalokasikan anggaran untuk operasional KPH dengan nilai yang cukup besar.Sebagai contoh, untuk operasinal KPHP di Provinsi Maluku, dalam DIPA BPPHP Ambon Tahun Anggaran 2015, telah dilakokasian anggaran untuk 6 KPHP senilai Rp19.520.782.000,00(satu KPHP rata-rata mendapat alokasi anggaran operasional senilai ± Rp3.000.000.000) 6
Atas dasar tersebut di atas, pembangunan dan pengelolaan KPH merupakan salah satu kegiatan stategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang perlu didukung dan dikawal melalui kegiatan audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena : a. pembangunan dan pengelolaan KPH merupakan salah satu strategi mengatasi permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak; b. pembangunan dan pengelolaan KPH merupakan program kementerian; c. alokasi anggaran untuk pembangunan KPH cukup besar. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk menjadi panduan praktis bagi tim audit dalam dalam melaksanakan audit kinerja atas penyelenggaraan KPH. Tujuannya adalah untuk menyamakan arah, sudut pandang dan fokus audit audit, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi Eselon I terkait, dalam rangka mengawal pembangunan dan pengelolaan KPH.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini adalah pelaksanaan audit KPH terhadap aspek manajemen kawasan (pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan), manajemen kelembagaan (penataan organisasi, sumber daya manusia, keuangan) dan pengelolaan hutan (kelola produksi, kelola lingkungan dan sosial).
7
BAB II GAMBARAN UMUM KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN A. Progres Pembangunan KPH Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2019, progres pembangunan KPH adalah sebagai berikut : No 1 2
Tahun 2015 2016
Progres Persiapan KPH yang akan dioperasikan Setidaknya 229 KPH mulai diinvetarisasi secara langsung berdasarkan RPHJP untuk mendorong produksi kayu, HHBK dan jasa lingkungan air.
3
2017
4
2018
229 KPH yang dioperasikan tahun 2016 mulai memberikan gambaran penurunan degradasi hutan, peningkatan produksi hutan. 100 KPH lagi dioperasikan dan diberikan inventarisasi secara langsung. 329 KPH yang dioperasikan tahun 2016 – 2017 dan 50 Taman Nasional mampu memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan dukungan terhadap akselerasi pembangunan ekonomi nasional.
5
2019
429 KPH dan 50 Taman Nasional serta peningkatan akses masyarakat telah dapat di artikulasikan sebagai dukungan kemeterian terhadap pembangunan nasional.
Adapun bentuk kebersamaan eselon I dalam pembangunan KPH (KPHP, KPHL dan KPHP) dapat dilihat dari salah satu sasaran dan indikator kinerja progam, sebagai berikut : No
Direktorat Jenderal
Sasaran Program
1
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
2
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pelastarian Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber-sumber plasma nutfah serta pemanfaatan secara lestari Tersedianya data dan informasi SDH
3
4
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL)
Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat
Indikator Kinerja Program (Terkait dengan pembangunan KPH) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit Sistem data dan informasi mendukung KPH di 34 Provinsi
SDH
Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun Jumlah unit pengelolaan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun
8
B. Tugas dan Fungsi KPH Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapka tugas pokok dan fungsi KPH (terutama untuk KPHP dan KPHL). Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut; 1. Menyelenggaran pengelolaan hutan, meliputi : a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan, pengendalian terhadap pemegang izin; c. penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin; d. pemanfaatan hutan di wilayah tertentu; e. rehabilitasi hutan dan reklamasi; f. perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan; 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilyahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; 4. Melaksanakan pembentukan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. C. Struktur Organisasi KPH Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Organisasi KPHL dan KPHP di Daerah, terdapat dua struktur organisasi KPHP/KPHL, yaitu : Tipe A dengan KKPH (eselon IIIa) dan Tipe B (eselon IVa) sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini : 1. Struktur Organisasi KPHP/KPHL Tipe A
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
RESORT
KPH
9
2. Struktur Organisasi KPHP/KPHL Tipe B KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
RESORT
KPH
D. Rincian Jumlah KPH Sesuai data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014, diketahui bahwa sampai dengan 2014 telah ditetapkan KPH Model sebanyak 120 Unit dan KPHK sebanyak 50 Unit, dengan rincian sebagai berikut. 1. KPH Model (KPH Produksi / KPH Lindung) No A
Provinsi // KPH BPKH INSPEKTORAT WILAYAH I Aceh KPHL Unit III Aceh BPKH XVIII
I 1
II 1
Sumatera Utara KPHP Mandailing Natal
BPKH I
2
KPHL Unit XXII
BPKH I
3
KPHL Tobasamosir
BPKH I
1
Sumatera Barat KPHL Solok (unit VI)
BPKH I
III
2
BPKH I
3
KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) KPHL Sijunjung
4
KPHP Dharmasraya
BPKH I
5
KPHP Pesisir Selatan
BPKH I
6
KPHL Bukit Barisan
BPKH I
1
Sumatera Selatan KPHP Lalan
BPKH II
2
KPHP Lakitan Unit VI
BPKH II
3
BPKH II
4
KPHP Unit XIV Benakat Revisi KPHP Meranti
5
KPHP Rawas
BPKH II
IV
BPKH I
BPKH II
Nomor dan Tanggal SK
992/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Luas (Ha)
682.391
SK. 332/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 993/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 866/Menhut-II/2013 Tanggal 05 Desember 2013
159.166
SK.42/MenhutII/2012 Tanggal 02 Februari 2012 SK.44/MenhutII/2012 Tanggal 02 Februari 2012 SK. 331/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 SK.695/Menhut-II/2013 Tanggal 21 November 2013 SK.696/Menhut-II/2013 Tanggal 21 November 2013 867/Menhut-II/2013 Tanggal 05 Desember 2013
130.346
SK. 789/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 790/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.827/Menhut-II/2013 Tanggal 19 November 2013 SK.689/Menhut-VII/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 SK.688/Menhut-VII/2012
265.953
116.227 87.247
117.552 150.492 33.550 59.928 86.508
76.776 256.594 252.267 121.585
10
No
Provinsi // KPH
BPKH
6
KPHL Banyuasin
BPKH II
1
Bengkulu KPHP Muko-Muko
BPKH II
2
KPHL Bukit Balai Rejang
BPKH II
3
KPHP Bengkulu Utara
BPKH II
V
VI 1 2 3
Lampung KPHP Register 47 Way Terusan KPHL Batu Tegi
BPKH XX BPKH XX
KPHP Gedong Wani (Unit XVI) KPHP Muara Dua
BPKH XX
BPKH XX
7
KPHL Kotaagung Utara (Unit X) KPHL Rajabasa (Unit XIV) KPHP Bukit Punggur
8
KPHL Pesawaran
BPKH XX
9
KPHP Sungai Buaya
BPKH XX
4 5 6
VII 1 2 3
Riau KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV) KPHP Tasik Besar Serkap
4
KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII) KPHP Minas Tahura
1
Kepulauan Riau KPHL Karimun
VIII
IX
3
Jambi KPHL Sungai Beram Hitam KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai KPHP Limau unit VII
4
KPHP Kerinci
1
Bangka Belitung KPHP Sungai Sembulan
1 2
X
2 3
KPHP Rambat Menduyung KPHP Gunung Duren
BPKH XX
BPKH XX BPKH XX
BPKH XIX BPKH XIX BPKH XIX BPKH XIX
Nomor dan Tanggal SK Tanggal 29 Nopember 2012 961/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Luas (Ha) 74.807
SK. 330/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 994/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 995/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
78.274
SK. 794/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 650/Menhutll/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 SK.427/MenhutII/2011 Tanggal 27 Juli 2011 SK.236/MenhutII/2011 Tanggal 10 Mei 2012 SK.379/MenhutII/2011 Tanggal 18 Juli 2011 SK.367/MenhutII/2011 Tanggal 07 Juli 2011 SK.439/Menhut-II/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 SK.438/Menhut-II/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 996/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
12.500
SK.343/MenhutII/2011 Tanggal 28 Juni 2011 SK. 509/MenhutII/2010 Tanggal 21 September 2010 SK. 640/MenhutII/2011 Tanggal 07 Nopember 2011 SK.765/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012
69.747
16.059 52.351
58.162 30.243 49.134 56.020 5.160 41.126 11.204 44.249
513.276 143.783 146.734
BPKH XII
SK.442/MenhutII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012
17.607
BPKH XIII
SK. 787/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.43/MenhutII/2012 Tanggal 02 Februari 2012 SK. 714/MenhutII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 960/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
15.965
BPKH XIII BPKH XIII BPKH XIII
BPKH XIII BPKH XIII BPKH XIII
SK. 329/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 SK.763/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.764/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012
76.137 121.102 34.250
39.413 59.622 58.235
11
No 4
B
Provinsi // KPH KPHP SigambirKotawaringin
BPKH BPKH XIII
1
INSPEKTORAT WILAYAH II D.I. Yogyakarta KPHP Yogyakarta BPKH XI
1
Bali KPHL Bali Barat
XI
XII
2 3
XIII 1 2
KPHL Bali Timur (Unit III) KPHL Bali Tengah (Unit II) Nusa Tenggara Barat KPHL Rinjani Barat
BPKH VIII BPKH VIII BPKH VIII
BPKH VIII BPKH VIII
3
KPHP Batulanteh (Unit IX) KPHL Rinjani Timur
4
KPHL Ampang
BPKH VIII
5
KPHP Maria Unit XXIII
BPKH VIII
6
KPHP Tambora Utara
BPKH VIII
7
KPHP Sejorong
BPKH VIII
8
KPHL Tastura
BPKH VIII
1
Nusa Tengara Timur KPHP Rote Ndao
BPKH XIV
XIV
2
BPKH VIII
BPKH XIV
3
KPHL Mutis Timau (Unit XIX) KPHL Alor Pantar
4
KPHL Flores Timur
BPKH XIV
5
KPHP Manggarai Barat
BPKH XIV
1
INSPEKTORAT WILAYAH III Kalimantan Barat KPHP Sungai Merakai BPKH III
2
KPHP Kendawangan
BPKH III
3
KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)
BPKH III
C XV
XVI
BPKH XIV
1
Kalimantan Timur KPHL Tarakan
BPKH IV
2
KPHP Berau Barat
BPKH IV
3
KPHP Malinau
BPKH IV
Nomor dan Tanggal SK 962/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Luas (Ha) 34.938
SK. 721/MenhutII/2011 Tanggal 20 Desember 2011
15.725
Sk. 784/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 621/MenhutII/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 SK. 620/MenhutII/2011 Tanggal 01 Nopember 2011
63.350
SK. 785/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.342/MenhutII/2011 Tanggal 28 Juni 2011 SK.225/MenhutII/2012 Tanggal 04 Mei 2012 SK.751/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.752/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 970/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 971/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 963/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
40.963
SK. 333/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 SK.41/MenhutII/2012 Tanggal 02 Februari 2012 SK.767/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 972/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 973/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
40.730
SK. 791/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.680/MenhutII/2012 Tanggal 23 Nopember 2012 SK.380/MenhutII/2011 Tanggal 18 Juli 2011
SK. 783/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 649/Menhutll/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 SK.224/MenhutII/2012 Tanggal 04 Mei 2012
22.978 14.651
32.776 37.589 38.681 27.632 26.920 40.988 16.153
115.380 104.334 55.408 60.297
56.893 178.851 458.025
4.623 775.539 715.512
12
No 4
Provinsi // KPH KPHP Kayan
BPKH BPKH IV
5
KPHP Meratus
BPKH IV
6
KPHP Kendilo
BPKH IV
XVII
Nomor dan Tanggal SK SK.223/MenhutII/2012 Tanggal 04 Mei 2012 SK.768/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 966/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Luas (Ha) 487.842 387.488 139.235
2
Kalimantan Selatan KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III) KPHP Tanah Laut
3
KPHP Banjar
BPKH V
4
BPKH V
5
KPHL Hulu Sungai Selatan KPHP Tabalong
1
Kalimantan Tengah KPHP Seruyan (Unit XXI)
BPKH XXI
SK. 716/MenhutII/2011 Tanggal 19 Desember 2011
373.909
2
KPHL Kapuas
BPKH XXI
105.372
3
BPKH XXI
4
KPHP Kota Waringin Barat KPHP Lamandau
5
KPHL Gerbang Barito
BPKH XXI
6
KPHP Murung Raya
BPKH XXI
7
KPHP Gunung Mas
BPKH XXI
SK. 247/MenhutII/2011 Tanggal 02 Mei 2011 SK.749/Menhut-II/2012 Tanggal 19 Desember 2011 SK.717/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 964/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 965/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 974/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
1
Papua KPHL Biak Numfor
BPKH X
206.016
2
KPHP Yapen
BPKH X
3
KPHP Keerom Revisi
BPKH X
4
KPHP Waropen
BPKH X
5
KPHP Mamberamo Revisi
BPKH X
SK. 648/Menhutll/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 SK. 786/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.828/Menhut-II/2013 Tanggal 19 November 2013 SK.760/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.829/Menhut-II/2013 Tanggal 19 November 2013
1
Papua Barat KPHP Sorong
BPKH XVII
223.369
2
KPHP Sorong Selatan
BPKH XVII
3
KPHL Kota Sorong (remu)
BPKH XVII
SK. 701/MenhutII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 SK.771/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 999/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
SK. 715/MenhutII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 SK. 722/MenhutII/2011 Tanggal 20 Desember 2011
160.854
1
XVIII
XIX
XX
D XXI 1 2
BPKH V BPKH V
BPKH V
BPKH XXI
INSPEKTORAT WILAYAH IV Sulawesi Selatan KPHP Jeneberang (Unit BPKH VII IX) KPHL Larona Malili (Unit BPKH VII I)
SK.226/MenhutII/2012 Tanggal 04 Mei 2012 SK.440/MenhutII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 SK. 793/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.750/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 997/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
112.258 92.641 139.957 32.803 117.357
316.135 226.289 154.667 908.255 294.735
105.867 173.456 186.962 255.814
283.260 12.775
241.992
13
No XXII 1
Provinsi // KPH Sulawesi Barat KPHL Mapili
BPKH VII
2
KPHL Unit II Lariang
BPKH VII
3
BPKH VII
5
KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII) KPHP Mamasa Barat (Unit VII) KPHL Ganda Dewata
6
KPHL Malunda
BPKH VII
7
KPHP Budong-Buddong
BPKH VII
1
Sulawesi Tenggara KPHP Unit III Lakompa
BPKH XXII
2
KPHP Unit XXIV Gularaya
BPKH XXII
3
KPHL Konawe
BPKH XXII
4
BPKH XXII
5
KPHP Tina Orima bombana KPHL Peropa'Ea Gantara
1
Sulawesi Utara KPHP Poigar
BPKH VI
SK. 788/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009
41.598
1
Sulawesi Tengah KPHP Dampelas Tinombo
BPKH XVI
SK. 792/Menhut-ll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 639/MenhutII/2011 Tanggal 07 Nopember 2011 SK.755/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.756/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.754/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 967/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 968/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
100.912
SK. 336/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 SK.770/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 977/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 978/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
67.057
4
BPKH
BPKH VII BPKH VII
Nomor dan Tanggal SK SK. 651/Menhutll/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 SK. 60/MenhutII/2011 Tanggal 28 Februari 2011 SK.340/MenhutII/2011 Tanggal 27 Juni 2011 SK.341/MenhutII/2011 Tanggal 27 Juni 2011 SK.441/Menhut-II/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 SK.753/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 998/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Luas (Ha) 77.196 57.916 37.962 53.555 157.598 52.071 128.096
Jumlah XXIII
XXIV
XXV
2
BPKH XXII
BPKH XVI
4
KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu KPHP Dolago Tanggunung KPHP Pogogul
5
KPHP Balantak
BPKH XVI
6
KPHP Toili Baturube
BPKH XVI
7
KPHP Unit XVII Tojo Una-Una
BPKH XVI
3
XXVI
BPKH XVI BPKH XVI
1
Maluku KPHP Wae Sapalewa
BPKH IX
2
KPHP Wae Apu
BPKH IX
3
KPHP Wae Tina
BPKH IX
4
KPHP Wae Bubi
BPKH IX
Maluku Utara KPHP Gunung Sinopa
BPKH VI
KPHP Bacan
BPKH VI
XXVII 1 2
SK. 795/Menhutll/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK. 61/MenhutII/2011 Tanggal 28 Februari 2011 SK.762/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 SK.426/Menhut-II/2011 Tanggal 27 Juli 2011 975/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
SK. 337/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 969/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
30.600 134.419 140.627 116.126 17.728
137.430 144.350 199.533 117.403 276.636 112.492
232.432 204.384 66.464
44.577 140.808
14
No
Provinsi // KPH
BPKH
XXVIII 1
Gorontalo KPHL Unit III Pohuwato
BPKH XV
2
KPHP Bolaemo (Unit V)
BPKH XV
3
KPHP Gorontalo Utara
BPKH XV
4
KPHP Gorontalo
BPKH XV
Nomor dan Tanggal SK
SK. 334/MenhutII/2010 Tanggal 25 Mei 2010 SK.402/MenhutII/2011 Tanggal 21 Juli 2011 SK.766/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 976/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
JUMLAH TOTAL
Luas (Ha)
116.275 96.926 105.808 71.682
16.439.718
2. Rincian KPH Konservasi a. Kawasan Taman Nasional No 1
TN. Berbak
Unit KPHK Jambi
Provinsi
2
TN Ujung Kulon
Banten
3
TN Gunung Halimun Salak
4
TN. Tanjung Puting
Banten dan Jawa Barat Kalimantan Tengah
5
TN. Kutai
Kalimantan Timur
6
TN. Merubetiri
Jawa Timur
7
TN. Bali Barat
Bali
8
TN. Gunung Rinjani
Nusa Tenggara Barat
9
TN. Alas Purwo
Jawa Timur
10
TN. Bunaken
Sulawesi Utara
11
TN. Bukit Dua Belas
Jambi
12
TN. Way Kambas
Lampung
13
TN. Gunung Merapi
14
TN. Laiwangi Wanggameti
Jawa Tengah dan DIY Nusa Tenggara Timur
15
TN. Danau Sentarum
Kalimantan Barat
16
TN. Boganinani Wartabone
17
TN. Bantimurung Bulusaraung
Sulawesi UtaraGorontalo Sulawesi Selatan
18
TN. Baluran
Jawa Timur
19
TN. Wanupeu Tanahdaru
Nusa Tenggara Timur
20
TN. Gunung Palung
Kalimantan Barat
21
TN. Sembilang
Sumatera Selatan
22
TN. karimunjawa
Jawa Tengah
23
TN. Bukit Baka Bukit Raya
Kalimantan BaratKalimantan Tengah
Nomor dan Tanggal SK SK.774/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.775/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.776/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.777/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.778/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.779/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.780/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.781/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.801/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.782/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 SK.720/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.712/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.713/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.714/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.715/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.716/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.717/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.718/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.719/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.721/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Desember 2010 SK.748/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.749/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.750/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011
15
No 24
Unit KPHK TN. Gunung Merbabu
Provinsi Jawa Tengah
25
TN. Kayan Mentarang
Kalimantan Timur
26
TN. Komodo
Nusa Tenggara Timur
27
TN. Kelimutu
Nusa Tenggara Timur
28
TN. Rawa Aopa Watumohai
Sulawesi Tenggara
29
TN. Manusela
Maluku
30
TN. Aketajawe Lolobata
Maluku Utara
31
TN. Siberut
Sumatera Barat
32
TN. Batang Gadis
Sumatera Utara
33
TN. Tesso Nilo
Riau
34
TN. Bukit Tiga Puluh
Riau
35
TN. Gunung Ciremai
Jawa Barat
36
TN. Sebagau
Kalimantan Tengah
37
TN. Lorentz
Papua
38
TN. Wasur
Papua
Nomor dan Tanggal SK SK.751/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.752/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.753/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.754/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.755/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.756/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.757/Menhut-II/2011 Tanggal 30 Desember 2011 SK.787/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.786/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.788/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.789/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.790/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.791/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.792/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 SK.793/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012
b. Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam No 1
Unit KPHK KPHK Rawa Singkil ( SM Rawa Singkil)
Provinsi Aceh
2
KPHK Air Terusan-Barisan (HSA Air Trusan, HSA Barisan I, HSA Arau Ilir) KPHK Kerumutan (SM Kerumutan)
Sumatera Barat
KPHK Dangku Bentayan (SM Dangku, SM Bentayan) KPHK Guntur –Papandayan (TWA Guntur, CA Kawah Kamojang, CA Papandayan, TWA Papandayan) KPHK Tambora ( CA Gunung Tambora, SM Gunung Tambora, TWA P. Satonda) KPHK Ruteng (CA Moeowali)
Sumatera Selatan Jawa Barat
3 4 5 6 7 8
Riau
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat
SK.985/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.986/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.987/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Sulawesi Selatan
SK.989/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
Sulawesi Tengah
SK.988/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.990/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.991/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
10
KPHK Gunung Melintang ( TWA Sungai Liku, TWA Asuasang, TWA Tanjung Belimbing, TWA Gunung Melintang, TWA Dungan) KPHK Towuti ( TWA Danau Towuti, TWA Danau Mahalono, CA Faruhumpenai, TWA Danau Matano) KPHK Morowali ( CA Morowali)
11
KPHK Nantu ( SM Nantu)
Gorontalo
12
KPHK Jayawijaya (SM Jayawijaya)
Papua
9
Nomor dan Tanggal SK SK.980/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.982/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.981/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.983/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 SK.984/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013
16
BAB III METODE DAN TEKNIK AUDIT A. METODE AUDIT 1. Arah / Fokus Audit Arah/fokus audit merupakan gambaran hasil yang hendak dicapai serta merupakan ruang lingkup audit yang wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit. Arah/fokus audit KPH terbagi dalam 3 tahap yaitu : a. Tahap audit terhadap pondasi/dasar operasional KPH Tahapan ini dilaksanakan pada tahun pertama, dan merupakan tahap audit terhadap manajemen kawasan (pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan) dan manajemen kelembagaan (penataan organisasi dan sumber daya manusia). Adapun yang menjadi fokus/arah audit adalah sebagai berikut: 1) mengawal kepastian kawasan KPH; 2) mengawal pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar sesuai dengan peruntukannnya; 3) memastikan bahwa KPH telah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai; 4) memastikan kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP,RPHJPd, Peta Blok, dan Peta Tingkat Tapak) ; 5) memastikan kelengkapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk kegiatan teknis. Manfaat dari tahap audit terhadap pondasi/dasar operasional KPH adalah: 1) menekan potensi konflik kawasan KPH dengan masyarakat atau pihak lain; 2) organisasi dan BMN sudah siap dalam rangka operasional KPH; 3) pengalokasian anggaran dan kegiatan KPH didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai; 4) kegiatan kegiatan teknis di KPH sudah dilengkapi dengan NSPK. b. Tahap audit terhadap efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran. Tahapan ini dilaksanakan pada tahun kedua, dan merupakan tahap audit terhadap manajemen kelembagaan khususnya pengelolaan keuangan. Adapun yang menjadi fokus/arah audit adalah sebagai berikut: 1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan RPHJP dan RPHJPd; 2) mengawal efektifitas kegiatan di KPH; 3) mengawal pengelolaan angggaran telah sesuai dengan peraturan. Manfaat dari tahap audit terhadap efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran adalah: 1) kegiatan KPH telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah 3 E. 2) pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
17
c. Tahap audit / pemantauanprogres kinerja KPH menuju unit kerja mandiri. Tahapan ini dilaksanakan pada tahun ketiga, dan merupakan tahap audit terhadap aspek pengelolaan hutan (kelola produksi, kelola lingkungan dan sosial). Fokus evaluasi adalah untuk memastikan bahwa KPH sudah memilki produk unggulan, adapun manfaatnya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPH telah menuju unit kerja mandiri sesuai denga arahan yang dituangkan dalam RPHJP.
18
Gambaran umum arah audit tahap I, II dan III di sajikan dalam Tabel di bawah ini. Audit Tahap I Audit terhadap fondasi/dasar operasional KPH
Audit Tahap II Audit terhadap efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran
Audit terhadap progres kinerja KPH menuju unit kerja mandiri
Tahun II
Tahun III
Tahun I Kriteria Wilayah
Indikator Penetapan KPHP/KPHL/KPHK
Output Penetapan KPH sesuai target (kawasan clear and clean) BA Tata Batas SK Organisasi Semua peralatan di gunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung operasioanal KPH
Tata Batas Kawasan Organisasi Sarpras Roda 4 Roda 2 Peralatan Kantor Peralatan Teknis Lapangan Sumber Kursus atau belum Opersional KPH di dukung Daya oleh SDM yang kompeten Manusia Perencanaan Tata Hutan Dokumen Tata Hutan (Peta Blok dan Peta Tingkat Tapak) RPHJP Dokumen RPHJP RPHJPd Dukumen RPHJPd selaras dengan RPJHP Peraturan teknis NSPK kegiatan teknis Selurah kegiatan teknis pendukung kegiatan didukung oleh NSPK Kelembagaan
Arah Tahap I a. b.
c.
d.
e.
Audit Tahap III
Arah audit tahap II adalah :
mengawal kepastian a. kawasan; mengawal pemanfaatan BMN agar b. sesuai dengan peruntukannnya; c. memastikan KPH di dukung SDM yang memadai memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP dan RPHJPd, Peta Blok dan Peta tingkat tapak) ; memastikan kelengkapan NSPK kegiatan teknis.
Arah tahap III yaitu pada progres kinerja KPH menuju/menjadi unit mengawal kesesuaian kerja mandiri (kelola produksi, kelola jasa lingkungan dan sosial) pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPd memastikan efektifitas kegiatan di KPH memastikan pengelolaan angggaran telah susuai dengan peraturan
(lain- lain) 1 2 3 4
Manfaat Hasil Audit Menekan potensi konflik kawasan KPH dengan masyarakat atau pihak lain Organisasi dan BMN sudah siap dalam rangka operasional KPH Pengalokasian anggaran dan kegiatan KPH didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai Kegiatan-kegiatan teknis di KPH telah dilengkapi NSPK
Manfaat Hasil Audit Manfaat Hasil Audit 1 Kegiatan KPH telah dilaksanakan Memastikan bahwa kegiatan yang sesuai dengan kaidah 3 E telah dilaksanalan oleh KPH telah 2 Pengelolaan anggaran telah sesuai menuju unit kerja mandiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan dengan arahan yang dituangkan dalam RPHJP yang berlaku
19
2. Objek Audit Objek audit (auditi) adalah instansi menjadi objek audit kinerja atas penyelenggaraan KPH. Sesuai arah audit, maka auditi yang terkait yang dengan audit KPH adalah sebagai berikut: No A
Tahap dan Arah Audit Audit terhadap infrastruktur operasional KPH 1 Arah audit dalam rangka mengawal a. kepastian kawasan KPH. b. 2 Arah audit dalam rangka mengawal a. pemanfaatan BMN agar sesuai dengan b. peruntukannya. c. d. e. f. g. 3 4
5
B
C
Memastikan bahwa KPH telah didukung oleh SDM yang memadai. Arah audit dalam rangka memastikan kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP, RPHJPd, Peta Blok dan Peta Tingkat Tapak). Arah audit dalam rangka memastikan kelengkapan NSPK untuk kegiatan teknis di KPH.
Auditi
Ditjen Planhut dan Tata Lingkungan. BPKH Ditjen PSDAS HL. Ditjen KSDAE. Ditjen PHPL. BPKH. BPPHP. BKSDA/BTN. KPH Model (KPHP/KPHL) dan KPHK. KPH Model (KPHP/KPHL)dan KPHK. a. BPKH. b. BKSDA/BTN. c. KPH Model (KPHP/ KPHL) dan KPHK. a. Ditjen PDASHL. b. Ditjen KSDAE. c. Ditjen PHPL. d. BPPHP. e. BPDAS. f. BKSDA/BTN. dan tertib pengelolaan
Audit terhadap efektivitas kegiatan KPH anggaran 1 Arah audit dalam ragka mengawal a. BPPHP. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan b. BPDAS. dokumen RPHJP dan RPHJPd c. BKSDA/BTN. d. KPH Model (KPHP/KPHL) dan KPHK 2 Arah audit dalam rangka mengawal a. BPPHP efektivitas kegiatan. b. BPDAS e. BKSDA/BTN c. KPH Model (KPHP/KPHL) dan KPHK 3 Arahaudit dalam rangka mengawal a. BPPHP pengelolaan angggaran telah sesuai dengan b. BPDAS peraturan c. BKSDA/BTN d. KPH Model (KPHP/KPHL) dan KPHK Audit terhadap progress kinerja KPH menuju unit kerja mandiri 1 Arah audit dalam rangka mengawal progres KPH Model (KPHP/KPHL) dan kinerja KPH menuju unit kerja mandiri. KPHK
20
B. Teknik Audit 1. Tahap I (Audit Pondasi Pembangunan KPH) a. Tata Waktu dan Rincian Kegiatan No A
Pelaksanaan Audit Tahap I
1
Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan 1) Penyusunan PKA 2) Penyusunan RAB 3) Penerbitan SPT
B
Pelaksanaan 1) Survey Pedahuluan 2) Audit Pusat 3) Uji Petik Lapangan
C
Pelaporan 1) Survey Pedahuluan 2) Audit 3) Penyusunan LHA Kompilasi
b. Teknik Audit Tahap I No 1
Teknik Audit
Output / Data yang Dihasilkan
Arah audit dalam rangka mengawal kepastian kawasan KPH Audit 1. Desk Analisis (Survey a. Peta hasil tumpang susun peta Kawasan KPH Pedahuluan KPHdengan Peta hasil tata batas kawasan hutan, skala 1 : 50.000. a. Melakukan overlay (tumpang b. Data dan informasi perihal tertib susun) peta dokumen hasil tata batas (BA dan Peta KPH ditumpang susun Peta). dengan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan c. Data progres tata batas kawasan KPH (temu gelang atau belum). provinsi dan peta hasil tata batas kawasan hutan. b. Melakukan overlay (tumpang a. Peta hasil tumpang susun peta KPHdengan peta penutupan lahan susun) peta dan peta izin pemanfaatan dan Peta KPH ditumpang susun izin pinjam pakai kawasan hutan, dengan peta penutupan skala 1 : 50.000. kawasan dan lahan serta peta pemanfaatan dan izin b. Data kondisi penutupan lahan dalam kawasan hutan. penggunaan kawasan hutan c. Data jumlah IPPKH,IUPHHK serta dan izin-izin lainnya. izin-izin lainnya yang terdapat dalam kawasan KPH. d. Data masalah tenurial kawasan KPH. Peta hasil tumpang susun peta a c. Melakukan overlay (tumpang dengan peta b, skala 1 : 50.000. susun) peta Peta a di tumpang susun dengan peta b. 2.
Uji Petik Lapangan terhadap : a. kawasan yang terindikasi dirambah (baik oleh masyarakat maupun pemegang izin pemanfaatan/penggun an) b. kawasan IPPKH dan IUPHHK serta izin-izin
a. b.
Dokumen/Data yang Dibutuhkan a.
b.
c. d.
Surat Keputusan (SK) dan Peta 120 KPH Model dan KPHK. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta Peta Hasil Tata Batas. Peta Penutupan Kawanan Hutan dan Lahan. SK pemegang Izin pemanfaatan /penggunaan kawasan hutan, beserta petanya.
Peta hasil kegiatan lapangan, skala 1 : 50.000. Data posisi / letak permasalahan tenurial kawasan KPH.
21
No
Teknik Audit
Dokumen/Data yang Dibutuhkan
Output / Data yang Dihasilkan
lainnya yang masuk dalam kawasan KPH namun tidak masukan dalam blok pemanfaatan
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut: a.
Data kemantapan kawasan KPH
No
Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK
1
KPH xxxx SK...............
...
KPH xxxx SK............... Jumlah
Panjang yang harus di tata batas (Km)
Tata Batas Kekurangan (Km)
Dokumen Tata Batas
...
...
Ada/tidak dan dimana
... ...
... ...
Realisasi (Km)
...
Kawasan yang Dirambah (Ha) Masyarakat IPPKH /IUPHHK-HA Titik Titik Luas Luas KoorKoor(Ha) (Ha) dinat dinat
...
...
...
...
... ...
...
... ...
...
b.
Data jumlah IPPKH dan IUPHHK serta izin-izin lainnya yang terdapat dalam kawasan KPH
c.
Peta permasalahan tenurial KPH
d.
dll
Jenis – Jenis rekomendasi yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:
2
a.
tata batas kawasan KPH menjadi skala prioritas;
b.
tertib pengarsipan dokumen hasil tata batas (BA dan peta hasil tata batas);
c.
KPH memiliki arsip / dokumen tata batas;
d.
kegiatan-kegiatan patroli pengamanan difokuskan pada kawasan bermasalah;
e.
audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran kawasan oleh IPPKH, IUPHHK serta izin-izin lainnya;
f.
dll.
Arah audit dalam rangka mengawal pemanfaatan Audit BMN Desk Analisis a. a. Melakukan inventarisasi BMN yang sudah atau akan b. diserahkan (BASTO) b. Melakukan inventarisasi BMN yang sudah dihibahkan c. (di BASTO). c. Menjumlah nilai BMN yang d. sudah di BASTO dan dihibahkan. d. Dll. Uji Petik Lapangan
a. b. c. d. e.
BMN agar sesuai dengan peruntukannnya Nilai BMN yang sudah BASTO dan a. Berita Acara sudah hibah, Serah Terima Data dan informasi apakah BMN Operasional yang telah di BASTO-kan telah di (BASTO) audit BMN atau belum (untuk b. Berita Acara proses hibah), Hibah BMN Nilai BMN untuk operasional KPH c. Laporan BMN Dll. d. POK
Pihak yang memanfaatkan BMN KPH, Kondisi BMN (hilang/rusak berat), Kesuaian jumlah BMN yang diserahkan dengan dokumen BASTO BA Hibah, Ada atau tidak ada biaya pemelharaan BMN, Dll.
22
No
Teknik Audit
Dokumen/Data yang Dibutuhkan
Output / Data yang Dihasilkan
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut : a.
Data nilai aset : Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK
No 1
KPH xxxx SK..................
.....
KPH xxxx SK................... Jumlah total
BMN Yang Sudah di Hibahkan No dan Tanggal BA Hibah ..................
Jenis dan Jumlah Bangunan Peralatan dan mesin a. ......... b. ........ Total
Nilai (Rp) .........
BMN Yang Sudah di BASTO Nomor dan Tanggal BASTO ...................
...... ...... .....
..................
Jenis dan Jumlah
Nilai (Rp)
Bangunan Peralatan dan mesin a. ......... b. ......... Total
........
Audit / Belum
........ .........
...................
b.
Data dan informasi apakah BMN yang telah di BASTO-kan telah di audit BMN (untuk proses hibah)
c.
Pihak yang menggunakan BMN KPH (pihak KPH atau bukan)
d.
BMN terpelihara atau tidak (biaya pemeliharaan)
e.
Kesesuaian jumlah dan kondisi BMN (hilang/rusak berat)
f.
Barang yang diserahkan sudah dimanfaatkan/tidak
g.
Dll
Jenis – jenis rekomendasi yang akan dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:
3
a.
audit BMN dalam rangka proses hibah BMN;
b.
menerbitkan kebijakan terkait pemanfaatan BMN yang bersumber dari hibah kementerian KLHK;
c.
menerbitkan kebijakan agar barang yang akan diserahkan disesuaikan dengan kebutuhan;
d.
dll
Memastikan bahwa KPH telah didukung oleh SDM yang memadai Audit SDM Uji Petik Lapangan a. Data dan Informasi kompetensi KPH (sudah diklat atau belum) struktural KPH; Melakuan inventarisasi dan konfirmasi keikusertaan b. Struktur organisasi dan jumlah pegawai; struktural KPH dalam kegiatan c. Data sudah ada atau belum pendidikan dan pelatihan (diklat) penetapan pejabat struktural KPH pengelolaan KPH. secara definitif.
a. b.
SK penetapan Struktur Organisasi KPH Dokumen keikutsertaan diklat KPH
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut : a.
Data kompetensi struktural KPH
No
Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK
Kepala KPH Kursus Nama/ KPH/ NIP belum
Struktural KPH Kepala Seksi... Kursus Nama/ KPH/ NIP belum
Kepala Seksi... Kursus Nama/ KPH/ NIP belum
Nomor dan Tanggal SK Penetapan Personil KPH
1
KPH xxxx SK.................. .... KPH xxxx SK.................. b. Struktur organisasi dan jumlah pegawai. c.
dll.
Jenis – Jenis Rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a.
mengusulkan pelatihan pengelolaan KPH untuk pejabat struktural KPH;
b.
kebijakan untuk segera menunjuk/menetapkan personil KPH;
c.
dll.
23
No 4
Dokumen/Data yang Dibutuhkan Arah audit dalam rangka memastikan kuantitas/kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP, RPHJPd, Peta Blok dan Peta Tingkat Tapak) Teknik Audit
Audit dokumen perencanaan
Output / Data yang Dihasilkan
Desk Analisis a.
a.
Mencermati kuantitas/kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan RPHJP dan RPHJPd, peta Blok dan tingkat Tapak, b. Peta blok di tumpang susun dengan peta hasil audit kawasan (huruf c). Uji Petik lapangan a. Terhadap potensi kesesuaian kriteria dalam penyusun peta blok KPH, b. dll.
b.
data kelengkapan dokumen perencanaan KPH (RPHJP, RPHJPd, peta blok dan tingkat tapak). Data kelemahan substansi dokumen perencanaan (RPHJP, RPHJPd, peta blok dan tingkat tapak).
a. b. c. d.
RPHJP RPHJPd Peta Blok Peta Tingkat Tapak
Peta hasil lapangan, skala 1 :50.000
Jenis – Jenis Rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a.
5
melengkapi dokumen perencanaan (RPHJP/ RPHJPd/ Peta Blok/ Peta Tingkat Tapak)
b.
merevisi dokumen perencanaan (RPHJP/ RPHJPd/ Peta Blok/ Peta Tingkat Tapak)
c.
dll.
Arah audit dalam rangka memastikan kelengkapan NSPK kegiatan teknis Audit Desk analisis a. Data Informasi jenis-jenis kegiatan kelengkapan a. melakukan inventarisasi teknis KPH yang belum memilki NSPK jenis-jenis kegiatan teknis di NSPK, kegiatan KPH b. dll. teknis b. melakukan inventarisasi dan konfirmasi kelengkapan NSPK kegiatan c. dll.
a. b. c.
POK Surat Tugas personil KPH Laporan Hasil Kegiatan
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut: a. Data jenis kegiatan yang tidak didukung Juklak/Juknis/Pedoman Biaya (Rp) No 1 ....
b.
Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK KPH xxxx SK.................. KPH xxxx SK.................. Jumlah
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
..................
..................
Keterangan (ADA /TIDAK ADA NSPK)
dll.
Jenis – jenis rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a.
menyusun NSPK kegiatan teknis KPH
b.
dll.
24
2. Tahap II (Audit Kegiatan KPH dan Tertib Pengelolaan Anggaran) a. Tata Waktu dan Rincian Kegiatan No A
B
Pelaksanaan Audit Tahap I
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
12
Perencanaan 1) Penyusunan PKA 2) Penyusunan RAB 3) Penerbitan SPT Pelaksanaan Audit 1) Daerah
C
Pelaporan 1) Laporan Tim 2) Penyusunan LHA Kompilasi Catatan : 1. Tata waktu pelaksanaan kegiatan, disesuaikan dengan tata waktu pelaksanaan audit di PKPT 2. Teknik Penyusunan PKA, disesuaikan dengan Peraturan Inspektur Jenderal tentang juklak audit kinerja.
b. Teknik Audit Anggaran No 1
Efektivitas Kegiatan KPH dan Tertib Pengelolaan
Dokumen/Data yang Dibutuhkan Arah audit dalam rangka mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPd Audit Kinerja membandingkan jenis kegiatan Informasi jenis-jenis kegiatan yang tidak a. POK yang telah dilaksanakan dengan selaras dengan RPHJP dan RPHJPd b. RPHJP dokumen RPHJP dan RPHJPd c. RPHJPd d. dll. Teknik Audit
Output
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut: a.
Data jenis kegiatan yang tidak selaras dengan dokumen perenanaan No
Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK
Biaya (Rp)
Jenis Kegiatan
Anggaran 1 ....
b. c.
KPH xxxx SK.................. KPH xxxx SK.................. Jumlah
Realisasi
Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan RPHJP RPHJPd Sesuai Sesuai /tidak /tidak
.............
Keterangan
.............
Besarnya anggaran/biaya yang telah dikeluarkan namun tidak sejalan dengan rencana pengelolaan dll.
Jenis – Jenis Rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a.
melakukan revisi POK
b.
melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan;
c.
dll.
25
No 2
Teknik Audit
Dokumen/Data yang Dibutuhkan
Output
Arah Audit dalam rangka mengawal efektivitas kegiatan Audit Kinerja a. Membandingkan jenis-jenis a. Informasi jenis kegiatan yang sudah kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum didukung dilakukan dengan NSPK ketersediaan NSPK; b. Informasi tertib atau tidaknya kualitas b. Tertib kualitas dan kuantitas dan kuantitas laporan hasil kegiatan laporan hasil kegiatan c. Pemanfaatan data laporan hasil kegiatan. d. dll.
a. b. c.
POK RPHJP RPHJPd Laporan realisasi DIPA
Uji Petik lapangan
Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut: a.
Jenis kegiatan teknis yang tidak didukung oleh pedoman; Biaya (Rp) No
1 .... b. c.
Nama KPH/ Nomor dan Tanggal SK
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Dokumen Perencanaan Peoman NSPK /Juklak /Juksi
Keterangan
KPH xxxx SK.................. KPH xxxx SK..................
Informasi tertib kualitas dan kuantitas laporan hasil kegiatan; dll.
Jenis – jenis rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:
3
a.
eselon I menyusun NSPK kegiatan teknis;
b.
perbaikan prosedur pelaporan hasil kegiatan;
c.
dll.
Mengawal pengelolaan angggaran agar susuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Audit Pengujian terhadap Informasi ketaatan pertanggungjawaban Surat Ketaatan pertanggunjawaban keuangan keuangan Pertanggungjawa ban keuangan Penyajian data hasil kegiatan audit adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
Pemborosan keuangan Negara; Keterlanjuran bayar; Penatausahaan keuangan; dll.
Jenis – Jenis Rekomendasi yang mungkin dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pengembalian keuangan negara; b. Teguran pembinaan; c. dll.
26
3. Audit Terhadap Progres KPH Menjadi Unit Kerja Mandiri a. Tata Waktu dan Rincian Kegiatan N o A
B
Pelaksanaan Audit Tahap I
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Perencanaan 1) Penyusunan PKA 2) Penyusunan RAB 3) Penerbitan SPT Pelaksanaan Audit 1) Daerah
C
Pelaporan 1) Laporan Tim 2) Penyusunan LHA Kompilasi Catatan : 1. Tata waktu pelaksanaan kegiatan, disesuaikan dengan tata waktu pelaksanaan audit di PKPT 2. Teknik Penyusunan PKA, disesuaikan dengan Peraturan Inspektur Jenderal tentang juklak audit kinerja.
b. Teknik Audit Tahap III No 1
Dokumen/Data yang Dibutuhkan Arah audit dalam rangka mengawal progres kinerja KPH menuju unit kerja mandiri Audit Kinerja a. Analisis persyaratan a. Informasi sejauhmana dukungan a. Dokumen substansi, teknik dan Pemerintahan Daerah terhadap dukungan administrasi KPH Pemerintahan b. dll b. Informasi mengenai produk Daerah unggulan KPH b. Dll c. Informasi apakah KPH sudah dapat menjadi BLUD atau belum d. dll Jenis – Jenis Rekomendasi yang akan dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Kebijakan kementerian /eselon I agar pemerintahan daerah mendukung secara penuh keberadaan KPH (SDM, Dana, dll) b. Dll Teknik Audit
Output
C. Teknik Pelaksanaan Teknik pelaksanaan merupakan gambaran rangkaian kegiatan audit KPH yang bertujuan agar pelaksanaan audit KPH dapat berjalan dengan efektif. Sebagaimana di uraikan dalam bab – bab sebelumnya bahwa audit KPH terbagi dalam 3 tahap, sebagimana gambar di bawah ini.
27
ESELON I PLANHUT TL
PDAS HL
PHPL
PUSAT Insp I Insp I
KSDAE (TAHAP I = AUDIT) T
Insp II
Insp III
Insp IV
T
A
A
H
H A
A DAERAH = BPKH / BPPHP/ BPDAS BKSDA /BTN
Insp I
Insp II
(TAHAP I = SURVEY PENDAHULUAN) (TAHAP II = AUDIT)
Insp III
Insp IV
P
I
P II
T A H A
DAERAH = KPHP /KPHK/KPHL
(TAHAP I = UJI PETIK LAPANGAN) (TAHAP II dan III = AUDIT )
P III
1. Audit Terhadap Infrastruktur Operasional KPH Audit terhadap infrastruktur operasional KPH terdiri dari kegiatan yaitu survey pendahuluan, audit pusat dan uji petik lapangan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Suvey Pedahuluan Survey pendahuluan dimaksudkan untuk memperoleh data awal sebagai bahan analisis untuk menentukan langkah-langkah audit. Survey pendahuluan dilaksanakan selama ± 12 hari kalender (untuk KPH Model), sedangkan untuk KPHK disesuaikan dengan kebutuhan / kondisi lapangan. Adapun pelaksana kegiatan suvey pendahuluan adalah auditor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan personil dan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Susunan Tim Survey Pendahuluan - Penanggung Jawab : Inspektur - Ketua Tim : Auditor - Anggota : Auditor 2) Untuk KPH Model, satu tim survey pendahuluan menangani minimal 3 KPH, sedangkan untuk KPHK satu satu tim survey pendahuluan menangani minimal 1 KPHK. Dimana KPH-KPH tersebut telah difasilitasi dalam menyusun dokumen perencanaan oleh satu BPKH dan menjadi KPA kegiatan KPH. 3) Kegiatan yang dilakukan oleh tim survey pendahuluanadalah mendapatkan data dari BPKH/ BPPHP/ BPDAS/BKSDA/ BTN. Tim survey pendahuluan melakukan desk analisis sebagaimana yang dijelaskan dalam teknik audit. 28
4) Hasil kegiatan survey pendahuluan, menjadi bahan informasi kegiatan audit pusat dan dan kegiatan uji petik lapangan. 5) Ilustrasi tim survey pendahuluan Inspektur ..... (Penanggungjawab)
Tim S P I
Tim S PII
Tim S PIII
Tim S PIV
Tim S PV
BPKH,BPPHPBPDAS ,BKSDA/BTN
BPKH,BPPHP,BPKH, BKSDA/BTN
BPKH,BPPHP,BPKH, BKSDA/BTN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5.
KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ Dst........
KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ Dst........
Tim S P VI
KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ KPH P/L/K........ Dst........
b. Audit Audit tahap I dilakukan pada Ditjen Planhut dan TL, Ditjen PHPL, Ditjen PDAS HL dan kemudian dilakukan uji petik ke lapangan (KPH), kegiatan audit dilaksanakan selama ± 24 hari yaitu selama ± 12 hari di Pusat dan dilanjutkan dengan uji petik lapangan selama ± 12 hari. Rincian kegiatan dan susunan tim audit sebagai berikut 1) Audit Pusat Tim audit pusat terdiri dari 4 Tim yaitu : a) Inspektorat IV sebanyak 1 tim, dengan auditee Ditjen Planhut dan TL b) Inspektorat III sebanyak 1 tim, dengan auditee Ditjen PHPL c) Inspektorat II sebanyak 1 tim, dengan auditee Ditjen PDAS HL d) Inspektorat I sebanyak 1 tim, dengan auditee Ditjen KSDAE 2) Uji petik lapangan Uji petik lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data lapangan, memperkuat data-data hasil survey pendahuluan dan audit pusat sehingga diperoleh bukti yang Relevan, Kompeten, Material Dan Cukup (REKOMACU) terhadap kelemahan-kelemahan dalam manajemen kawasan (pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan) dan manajemen kelembagaan (penataan organisasi, SDM). Susunan tim uji petik lapangan adalah sebagai berikut - Penanggung Jawab : Inspektur Wilayah I/II/III/IV - Pengendali Teknis : Auditor Utama / Madya - Ketua Tim : Auditor Madya/ Auditor Muda - Anggota : Auditor
29
2. Audit Terhadap Efektivitas Kegiatan KPH dan Tertib Pengelolaan Anggaran Pelaksanaan audit difokuskan pada manajemen kelembagaan (khusunya keuangan dan efektifitas kegiatan). Dalam pelasanaannya, audit dilaksanakan selama ± 12 hari kalender. Susunan tim audit adalah sebagai berikut - Penanggung Jawab : Inspektur Wilayah I/II/III/IV - Pengedali Teknis : Auditor Utama / Madya - Ketua Tim : Auditor Madya/ Auditor Muda - Anggota : Auditor 3. Tahap Terhadap Progres KPH Menjadi Unit Kerja Mandri Pelaksanaan audit difokuskan pada pengelolaan hutan (kelola produksi, kelola lingkungan dan sosial). Dalam pelasanaannya, audit dilaksanakan minimal selama ± 12 hari kalender. Susunan tim audit adalah sebagai berikut - Penanggung Jawab : Inspektur Wilayah I/II/III/IV - Pengedali Teknis : Auditor Utama / Madya - Ketua Tim : Auditor Madya/ Auditor Muda/ Sekretariat - Anggota : Auditor
30
BAB IV LAPORAN HASIL KEGIATAN A. Gambaran/Rangkaian Pelaporan Hasil Audit Laporan hasil audit merupakan ouput dari suatu kegiatan audit, sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa kegiatan audit KPH dilaksanakan dalam 3 tahap kegiatan audit yaitu : 1. Audit terhadap infrastruktur operasional KPH 2. Audit terhadap evektifitas kegiatan KPH dan tertib pengelolaan anggaran 3. Audit terhadap progress KPH menjadi unit kerja mandiri Sesuai tahapan audit tersebut diperoleh gambaran/rangkaian pelaporan hasil audit sebagai berikut : 1. Audit Tahap I (Audit Pondasi Pembangunan KPH) ESELON I DITJEN PLANHUT DAN TL Insp IV
a. b. c.
Survey Pendahuluan Audit Pusat Uji Petik Lapangan
ESELON I DITJEN PHPL Insp III
a. b. c.
Survey Pendahuluan AuditPusat Uji Petik Lapangan
ESELON I DITJEN PDAS HL Insp II
a. b. c.
Survey Pendahuluan Audit Pusat Uji Petik Lapangan
ESELON I DITJEN KSDAE Insp I
a. b. c.
Survey Pendahuluan Audit Pusat Uji Petik Lapangan
T E M U A N
Tanggapan : a. Pemantapan Kawasan KPH b. Kelengkapan Dokumen Perencanaan c. Permaalahan tenurial KPH d. dll
Rekomendasi a. Kebijakan Tata Batas KPH b. Kebijakan penyelesaian Dokumen Perencanaan c. Kebijakan penyelesaian masalah tenurial KPH d. dll
T E M U A N
Tanggapan terhadap permasalaan : a. Kelengkapan NSPK b. Kelengkapan pedoman teknis kegiatan c. Pengadaan Sarpras KPH d. dll
Rekomendasi a. Kebijakan.......... b. Kebijakan.......... c. Kebijakan.......... d. dll
T E M U A N
Tanggapan terhadap permasalaan : a. Kelengkapan NSPK b. Kelengkapan pedoman teknis kegiatan c. Pengadaan Sarpras KPH d. dll
Rekomendasi a. Kebijakan.......... b. Kebijakan.......... c. Kebijakan.......... d. dll
T E M U A N
Tanggapan terhadap permasalaan : a. Kelengkapan NSPK b. Kelengkapan pedoman teknis kegiatan c. Pengadaan Sarpras KPH d. dll
Rekomendasi a. Kebijakan.......... b. Kebijakan.......... c. Kebijakan.......... d. dll
2. Audit Tahap II (Audit efektivitas kegiatan KPH dan tertib pengelolaan anggaran) BPPHP /BPDAS/BKSDA/TN Audit
T E M U A N
Tanggapan terhadap kegiatan KPH dan tertib pengelolaan anggaran
Rekomendasi
31
3. AuditTahap III (Audit terhadap progres KPH menjadi unit kerja mandiri) KPHP/KPHA/KPHL Audit/Pemantauan
T E M U A N
Tanggapan terhadap progres KPH menjadi unit kerja mandiri
Rekomendasi
B. Format Laporan Hasil Kegiatan 1. Laporan Suvey Pendahuluan Laporan hasil suvey pendahuluan paling lambat 5 hari setelah kegiatan survey pendahuluan selesai. Format laporan hasil survey pendahuluan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup (Kegiatan desk analisis pada kegiatan audit terhadap infrastruktur KPH) C. Maksud dan Tujuan D. Pelaksana Kegiatan E. Jumlah Hari Pelaksanaan BAB II Analisis Hasil Kegiatan A. KPH xxxxxx 1. Strukrur Organisasi KPH 2. Data dan Analisis (urutan data dan alisis disajikan disesuaikan dengan hasil kegiatan desk analisis pada kegiatan audit terhadap infrastruktur operasional KPH) B. KPH xxxxxx 1. Strukrur Organisasi KPH 2. Data dan Analisis (urutan data dan alisis yang disajikan disesuaikan dengan hasil kegiatan desk analisis pada kegiatan audit terhadap infrastruktur operasional KPH) C. KPH xxxxxx 1. Strukrur Organisasi KPH 2. Data dan Analisis (urutan data dan alisa yang disajikan disesuaikan dengan hasil kegiatan desk analisis pada kegiatan audit terhadap infrastruktur operasional KPH) BAB IV Kesimpulan dan Saran
32
2. Laporan Hasil Audit 1. Laporan hasilaudit tim Laporan hasil audit paling lambat 5 hari setelah kegiatan audit selesai. Adapun teknis penyusunan Laporan Hasil Audit mengikuti Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. 2. Laporan kompilasi hasil audit Kompilasi laporan hasil audit merupakan penggabungan LHA seluruh KPH yang telah di audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kompilasi laporan hasil audit disesuaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan audit yaitu : a. Kompilasi analisis atas laporan hasil audit terhadap infrastruktur operasional KPH b. Kompilasi analisis atas laporan hasi audit terhadap efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran c. Kompilasi analisis atas laporan hasil audit terhadap progress kinerja KPH menuju unit kerja mandiri Penyusunan LHA kompilasi dan analisis hasil audit ini bertujuan untuk memperoleh gambaran progres dan permasalahan-permasalahan pembangunan dalam pembangunan KPH dan berfungsi sebagai data base dalam melakukan evaluasi progres pembangunan KPH serta bahan masukan kepada eselon I terkait dalam rangka efektivitas pembangunan KPH. Kompilasi dan analisis laporan hasil audit dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Ditetapkan pada tanggal
: di Jakarta : 28 Maret 2016
INSPEKTUR JENDERAL
IMAM HENDARGO ABU ISMOYO NIP 19580305 198703 1 001
33
