Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tim Teknis UPRBN Kementerian PAN dan RB Mataram, 10 – 12 April 2012
PMPRB 1. PerMENPANRB No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Model PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model CAF yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
3. Difokuskan untuk penilaian dan upaya pencapaian Program RB masingmasing instansi pemerintah, Sasaran, Indikator dan Target RB Nasional 4. Model PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program RB di instansi pemerintah, serta pencapaian IKU masing instansi dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara nasional
Mengapa PMPRB Indikator Kinerja Utama RPJMN K/L yang Mendukung Reformasi Birokrasi 350
318
300 250 200 150
115
100
167 137
50 0 Opini BPK (WTP)
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Peringkat Kemudahan Berusaha
3
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Mengapa PMPRB •
Sederhana, mudah dioperasikan dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan
•
Memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia
•
Memberikan sistem penilaian mandiri dan baku yang objektif dan dapat memberikan informasi perkembangan pelaksanaan RB dan program PAN di instansi secara on-line dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan
•
Memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil pencapaian RB nasional secara on-line
•
Mendorong terjadinya kompetisi yang positif di antara instansi pemerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan
•
Mendorong kerjasama internasional dalam komunitas besar pengguna model CAF dengan berbagi pengalaman dengan berbagai institusi di negara lain melalui suatu forum atau pun secara bilateral
•
Dapat memanfaatkan dukungan teknis, konsultasi, dan capacity building dari European Institute of Public Administration (EIPA) CAF Resource Center (CAF RC) yang berkedudukan di O.L. Vrouweplein 22 NL - 6201 BE Maastricht, Belanda.
Monitoring dan Evaluasi
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Monitoring dan Evaluasi Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PENGUNGKIT
HASIL
Kepemimpinan
Perencanaan Strategis Kemitraan dan Sumber Daya
Model PMPRB Hasil Kinerja Utama:
Hasil pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Proses
Hasil pada Masyarakat / Pengguna Layanan Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional
Hasil Kinerja Utama
IKU dari 9 Program RB IKU K/L dalam RPJMN Terkait Indikator Keberhasilan RB Nasional
INOVASI DAN PEMBELAJARAN
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
9 Program Mikro RB
Monitoring dan Evaluasi PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PMPRB dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang : • kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing -masing K/L dan Pemda • profil nasional pelaksanaan RB , dan • keberhasilan pencapaian target nasional reformasi birokrasi Komponen yang dinilai • Komponen Pengungkit (termasuk didalamnya 9 program RB) • Komponen Hasil (termasuk di dalamnya penilaian terhadap ukuran keberhasilan RB ) Metode: • Self assessment • Survey, FGD, observasi, wawancara, check evidence, dll Penilaian:
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Komponen Pengungkit: • Kriteria Kepemimpinan , • Kriteria Perencanaan Stratejik , • Kriteria Sumber Daya Manusia -Aparatur, • Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya , • Kriteria Proses . Komponen Hasil: • Kriteria Hasil pada SDM , • Kriteria Hasil pada Masyarakat dan Pengguna Layanan, • Kriteria Hasil pada Komunitas lokal, nasional dan internasional, • Kriteria Hasil Kinerja Utama
Internal
8 Area Perubahan, 9 Program Mikro Instansi & 9 Program Percepatan RB
Eksternal
• • • •
Opini BPK (WTP); Integritas Pelayanan Publik ; Indeks Kemudahan Berusaha; Instansi Pemerintah Yang Akuntabel
PROFIL NASIONAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Kerangka Pengukuran
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KOMPONEN
KRITERIA Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria
KRITERIA Guiding Questions
Penilaian P D C A PDCA
0 – 10 11 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 90 91 - 100
Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Survey Actionable indicators • Opini BPK • Integritas Pelayanan Publik • Akuntabilitas
Ilustrasi hasil
Kepemimpinan 0
10
20
30
40
50
SK 1.1
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
SK 1.2
SK 1.3
SK 1.4
60 56.2
39.67
45.14
49.4
70
80
90
100
Ilustrasi hasil E nablers
Results
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 1.1 39.67
SK 1.3
45.14
SK 1.4
49.4
48.67
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
70.67
SK 2.3
73.07 53 52 68.44
56.89
SK 5.2
62.11
SK 5.3
66.6
Community and Consumers Results
36.67
Human Resources
SK 3.1 SK 3.2 SK 3.3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 6.1 SK 6.2
36.49
Key Performance Results Internal Indicators Performance
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 9.1.1
SK 7.1 SK 7.2
44
SK9.1.2 SK 9.1.3
33 10
SK 9.1.4
60
SK 9.1.5
60
SK 9.1.6
8 44
Key Performance Results External Indicators Performance
25 31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
28
33
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Human Resources Results
31
55
SK 8.2
SK 9.1.7 0
0
SK 8.1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 5.1
68.44
SK 2.4
46.59
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 2.2
74.17
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Processes
Strategic Planning
SK 2.1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 4.1 SK 4.2 SK 4.3 SK 4.4 SK 4.5 SK 4.6
56.2
SK 1.2
Local, National and International Commun
Partnership and Resources
Leadership
35 45
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 9.2.1
91
SK 9.2.2
55
SK 9.2.3
55
SK 9.2.4
51
Ilustrasi hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0
10
20
30
40
60
Laws and Regulations Restructuring
33
Organization Restructuring and Strengthening
34
80
90
100
68.44 43
Enablers Results
56.89
10
Human Resources Management Improvements
31
40
Supervision Strengthening
73.07
60
Performance Accountability Strengthening
67
45
Public Service Improvements
62.11
25 36.67 40
Monitoring and Evaluation
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
70
39.67 37
Change Management
Business Process Improvements
50
Profil Instansi 0
Leadership Strategic Planning Human Resources Partnership and Resources Processes Community and Consumer Results Human Resources Results Local, National and International Community Results Key Performance Results
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 48.35 56.11 31.83 61.21 61.87 28 40 44 50
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Ilustrasi hasil
Ilustrasi hasil Profile Nasional seluruh KL (Average Enablers and Results Indicators for 75 Central K/Ls) 0
10
20
30
40
50
Leadership
60
49.94
Strategic Planning
52.71
Human Resources
50.58
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Partnership and Resources
56.12
Processes
59.09
Community and Consumer Results
46
Human Resources Results
43.6
Local, National and International Community Results Key Performance Results
46.6 54.3
70
80
90
100
Ilustrasi hasil Profil Nasional Reformasi Birokrasi (Average BR Score for 75 Central K/Ls)
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
0
20
40
60
Change Management
45.67 48
Laws and Regulations Restructuring
44.36 42
Organization Restructuring and Strengthening
38.5 34.75
Business Process Improvements
43
Human Resources Management Improvements Supervision Strengthening Performance Accountability Strengthening Public Service Improvements Monitoring and Evaluation
55.72
55.75 46.75 50.02 49.25 45.5
55
46.28 41.5 51.17 47.25
80
100
Enablers Results
Tindak lanjut • Sedang dibuat sistem online, untuk memudahkan dalam melakukan penilaian secara mandiri, paperless, realtime, ditampilkan dalam dashboard, time series, pembandingan antar unit, antar K/L/Pemda, menjadi bagian dari decision support system
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
• Peran Instektorat Jenderal/Inspektorat – sebagai assessor internal Kementerian/ Lembaga/Pemda. Assessor bertugas mengecek hasil penilaian mandiri masingmasing unit kerja, melakukan klarifikasi dan menilai hasil pengisian setiap unit kerja secara pleno. Menyampaikan hasilnya kepada Kementerian PAN dan RB. • Inspektorat memiliki peran untuk menentukan kode akun setiap unit kerja • Menganalisis hasil-hasil penilaian
Terima kasih Deputi Bidang Program dan RB Kementerian PAN dan RB Mataram, 10 – 12 April 2012
