19/10/2012
Paparan Ketua Muda Pembinaan MA RI
REFORMASI BIROKRASI DAN MODERNISASI PENGADILAN Rapat Kerja Nasional 2012 MA RI. Manado, 29 Oktober 2012
AGENDA I. Reformasi Birokrasi dan Reformasi Peradilan – Hasil penilaian TQA RB – Tindak lanjut – Reformasi Peradilan: visi ke depan
II. Modernisasi Pengadilan Berbasis TI Terpadu – Teknologi informasi di pengadilan – Perubahan kultur dan cara berpikir
1
19/10/2012
I
REFORMASI BIROKRASI
Sekilas Reformasi Birokrasi AREA PERUBAHAN 4
HASIL YANG DIHARAPKAN
TUJUAN RB
Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, & perubahan perilaku yang diinginkan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih & bebas KKN
1. Bersih dan Bebas KKN
1
Mind set & culture Set Aparatur
6
Pengawasan
7
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3
Organisasi
Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size & right function)
5
Sumber daya Manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
2
Peraturan Per-UU-an
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsipprinsip good governance
8
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
2. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan 3. Kualitas Pengambilan Kebijakan 4. Kualitas Pelayanan Publik
Proses Quality Assurance secara independen telah berlangsung dari 21 Februari – 10 Agustus 2012
2
19/10/2012
Waktu Pelaksanaan QA Reformasi Birokrasi di MA No
Kegiatan
Tanggal Pelaksanaan
1.
Entry Meeting
21 Februari 2012
2.
Pertemuan dengan pihak MA untuk pengumpulan data per area perubahan di BPKP
15 Maret 2012
3.
Uji petik pelaksanaan RB di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta
April 2012
4.
Uji Petik pelaksanaan RB Pengadilan Umum/ Agama/TUN Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Manado, Kota Samarinda, Kota Jambi, Kota Medan, DI Yogyakarta, Pekanbaru
16 – 20 April 2012
5.
Uji Petik pelaksanaan RB di Pusdiklat MA
Mei 2012
6.
Pembahasan hasil QA RB Nasional sementara di Pusdiklat MA
26 – 29 Mei 2012
7.
Pemberian Tanggapan dari MA
28 Mei 2012 s/d 8 Juni 2012
8.
Uji Petik pelaksanaan RB di pengadilan wilayah Banjarmasin
4 s/d 5 Juni 2012
9.
Exit Meeting
10 Agustus 2012
Hasil penilaian terhadap Reformasi Birokrasi di MA Penilaian dilakukan terhadap 24 Target/Sasaran, 42 Indikator, 73 Parameter Penilaian BERSIH & BEBAS KKN
NO AREA PERUBAHAN 1
Pola Pikir dan Budaya Kerja
2
Penataan Peraturan
3
Penataan dan Penguatan Organisasi
4
Penataan Tata Laksana
5
Penataan Sistem SDM Aparatur
6
Penguatan Pengawasan
7.46
7
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6.20
8
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Rentang Skor
EFISIENSI & EFEKTIVITAS
KUALITAS PENGAMBILAN KEBIJAKAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TOTAL
7.40
7.40 7.38
7.38
6.82
6.82 6.48
6.48
13.86
13.86 7.46 6.20 15.00
15.00
Jumlah
21.06
20.68
13.86
15.00
70.59
Nilai Maksimum
30.00
30.00
20.00
20.00
100.00
% Capaian Nilai
70.20
68.93
69.27
75.00
70.59
< 50
50 - 60
SANGAT KURANG
KURANG
60.01 - 75
75.01 - 90
CUKUP
BAIK
> 90 SANGAT BAIK
3
19/10/2012
Kebutuhan Tindak Lanjut • Merespon catatan-catatan yang diberikan oleh Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional – Terdapat banyak catatan di seluruh area perubahan.
• Mendorong berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga peradilan. – Tidak hanya dalam rangka pemenuhan sasaran dalam Program Reformasi Birokrasi Nasional, tetapi juga dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dalam Cetak Biru MA.
• Memastikan terlaksananya Peraturan Permenneg PAN & RB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) • Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah modernisasi pengadilan berbasis teknologi informasi yang terpadu. – Tidak hanya mendorong peningkatan kinerja operasional, tetapi juga mendorong perubahan kultur dan cara berpikir.
Reformasi Birokrasi dan Reformasi Peradilan Aparatur Pengadilan
HAKIM
•
• • •
TENAGA TEKNIS
TENAGA NON TEKNIS
Sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Fasilitas Hakim serta Rancangan Peraturan Presiden mengenai Gaji dan Fasilitas Hakim Ad-hoc, maka para hakim tidak akan lagi menerima remunerasi. Namun hal itu tidak berarti bahwa tidak ada langkah-langkah peningkatan maupun pengukuran kinerja. Reformasi Peradilan juga mencakup pembaruan aspek-aspek teknis yudisial yang berada di luar jangkauan program Reformasi Birokrasi Nasional. Kerangka Reformasi Peradilan dalam Cetak Biru sejalan dengan prinsipprinsip dalam Program Reformasi Birokrasi Nasional
4
19/10/2012
Reformasi Peradilan: Visi ke Depan MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara independen, efektif, dan berkeadilan. Mengelola anggaran berbasis kinerja secara mandiri dan proporsional Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang terukur. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. Memiliki lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan profesional. Memiliki pengawasan yang efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.
II
MODERNISASI PENGADILAN BERBASIS TI TERPADU
5
19/10/2012
Modernisasi Pengadilan dan Penggunaan Teknologi • Penggunaan teknologi merupakan pendorong dalam upaya modernisasi pengadilan • Penelitian Dory Reiling (2009) menyatakan bahwa TI di Pengadilan secara tepat akan menjawab tiga tantangan klasik lembaga peradilan: – Kemampuan, kecepatan dan kualitas proses penanganan perkara – Perilaku yang fair, transparan dan akuntabel; sehingga membantu menegakkan imparsialitas, integritas dan memberantas perilaku koruptif – Meningkatkan akses terhadap layanan pengadilan
• Selain itu pemanfaatan TI di berbagai sektor secara umum telah terbukti mendorong peningkatkan kualitas kinerja operasional organisasi.
Teknologi Informasi di Pengadilan – Saat Ini • Baru sebatas membantu pengolahan data – Secara terbatas mampu membantu dalam pengambilan keputusan, tapi masih bisa lebih dimaksimalkan.
• Masih bervariasi pemanfaatannya dari satu Satuan Kerja ke Satuan Kerja lainnya – Namun terdapat praktek-praktek yang baik dan terbukti sukses meningkatkan kinerja lembaga. – Sesegera mungkin perlu dilakukan adopsi dan perluasan ke seluruh lini organisasi
• Layanan informasi terpadu menjadi keharusan • Ketersediaan data masih menjadi kendala
6
19/10/2012
Teknologi Informasi di Pengadilan – Saat Ini Beberapa contoh yang perlu diperluas penerapannya Satuan Kerja
Keterangan
Kepaniteraan MA
Direktori Putusan Pengadilan Komunikasi Data Elektronik Terhadap Upaya Hukum
Badilag
Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama
Badilum
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Saat ini Badilmiltun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang sama dengan Badilag. Bawas dan Badilum (Binganis) juga melakukan adopsi sistem yang sama. Peradilan Umum terus memperluas dan melengkapi fasilitas pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sistem ini sepenuhnya hak milik MA dalam hak cipta dan penggunaannya, tidak ada biaya lisensi tambahan bagi Pengadilan yang akan mengimplementasikannya. Kepaniteraan MA telah menyediakan “rumah” untuk aliran data perkara secara terpadu.
Contoh: Sistem Informasi Penelusuran Perkara di PN
Selain fungsi dasar untuk merekam perjalanan perkara dan jadwal sidang, kini sudah dilengkapi fasilitas untuk membantu administrasi internal seperti pembuatan dokumen penetapan, penyusunan laporan-laporan, dan pembuatan putusan.
7
19/10/2012
Contoh Keterpaduan yang Diharapkan
Kepaniteraan MA telah menyediakan fasilitas yang memungkinkan seluruh lini pengadilan menelusuri aliran perkara yang sedang dalam upaya hukum banding/kasasi/PK. Berkas elektronik putusan akan dipergunakan untuk mempercepat proses minutasi.
Komitmen MA tentang Pemanfaatan TI di Pengadilan • Cetak Biru Mahkamah Agung telah menyatakan Teknologi Informasi sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi, kualitas pengambilan keputusan, dan kualitas pelayanan pada masyarakat. • Masing-masing Pimpinan Satuan Kerja telah mendorong pemanfaatan TI semaksimal mungkin. – Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian – Penggunaan Sistem Administrasi Perkara di pengadilan-pengadilan – Pemanfaatan data dalam sistem untuk pelaporan secara elektronik
• Dirjen Badilum telah mengeluarkan Surat Edaran No. 559/2011 mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan mendorong peran aktif para Pengadilan Tinggi dalam mewujudkannya. • Sudah ada SEMA Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Persidangan
8
19/10/2012
TI Pengadilan: Beberapa Harapan di 2013/2014 • Administrasi Perkara – Kepaniteraan MA memiliki fasilitas untuk menelusuri aliran perkara di semua titik dan memantau kinerja dalam menyelesaikan kegiatan administrasi perkara di semua lini. – Semua pengadilan merekam register perkara secara elektronik, menyusun jadwal sidang, serta menghasilkan dokumen-dokumen internal pengadilan maupun untuk keperluan pelaporan. – Berkas-berkas elektronik terkait perkara dan putusan tersimpan di Direktori Putusan – Pengadilan-pengadilan tertentu memiliki fasilitas perekaman audio visual.
• Kepegawaian – Seluruh data kepegawaian tersedia secara elektronik dan up to date
• Manajemen Keuangan dan Aset – Data aset dan keuangan terkonsolidasi serta up to date
• Infrastruktur TI – Fasilitas yang ada memberikan jaminan ketenangan dan keamanan dalam memanfaatkan teknologi informasi.
Perubahan Kultur dan Cara Berpikir
• Kendala terbesar dalam pemanfaatan teknologi informasi bukan lah pada penyediaan fasilitas teknologinya. • Melainkan pada perubahan budaya kerja dan cara berpikir (mindset) • Analogi sederhana: – Bagaimana kah kita menyimpan uang dan bertransaksi dengan bank pada saat ini? – Bagaimana teller di Bank melayani para nasabah?
9
19/10/2012
Penutup: Modernisasi Pengadilan, Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Pengadilan • Mahkamah Agung, selaku salah satu dari kementerian/ lembaga yang pertama kali mengikuti program Reformasi Birokrasi Nasional memiliki tanggung jawab dan beban moral untuk menunjukkan peningkatan kinerja operasional dan pelayanan publiknya.
• Modernisasi Pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kunci pendorongnya. • Modernisasi Pengadilan merupakan salah satu wujud dari rumusan pencapaian visi akan Badan Peradilan yang Agung.
Terima Kasih
10
