Kementerian Perdagangan RI Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Kementerian Perdagangan RI Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Telp: (021) 2352 8441 Fax: (021) 2352 8451 http://www.depdag.go.id

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Diterbitkan Oleh: BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERDAGANGAN Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Telp : (021) 2352 8441 Fax : (021) 2352 8451 http: //www.depdag.go.id

Laporan Akuntabilitas Kinerja

KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2010

KATA PENGANTAR Jajaran Kementerian Perdagangan RI bertekad mengerahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di bidang perdagangan. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis 2010−2014 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai visi Kementerian Perdagangan yaitu ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”. Renstra 2010-2014 memiliki sejumlah IKU (Indikator Kinerja Utama) yang relatif lebih komprehensif dan tajam dibandingkan Renstra 2005-2009. Akuntabilitas menunjukkan bahwa kinerja perdagangan menunjukkan peningkatan yang menggembirakan pada tahun 2010 ini. Sasaran pembangunan perdagangan tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian Perdagangan hampir seluruhnya menunjukkan capaian kinerja optimal. Empat belas kelompok sasaran sebagaimana tercantum pada Renstra 2010-2014, dan telah disempurnakan menjadi 15 kelompok sasaran dalam Kontrak Kinerja(penambahan butir sasaran menyangkut urgensi perlindungan konsumen untuk masyarakat luas), telah dapat dicapai target-targetnya hingga akhir tahun 2010. Kinerja ekspor Indonesia tumbuh baik disertai membaiknya daya saing produk Indonesia. Posisi Indonesia dalam kancah perdagangan global dan ekonomi dunia juga menunjukkan kinerja yang positif. Saat ini, Indonesia dianggap memegang peranan penting dalam percaturan perdagangan internasional. Sementara di dalam negeri inflasi nasional 2010 relatif berhasil dapat ditekan walaupun sempat bergejolak akibat fluktuasi harga-harga internasional. Tingkat produksi dan harga pasokan bahan pokok relatif stabil, dan program sektor perdagangan umumnya dapat berjalan sesuai arahan rencana strategis. Berbagai pencapaian pembangunan perdagangan pada tahun 2010 perlu dipertahankan dan beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target optimal diharapkan dapat diperbaiki di tahun berikutnya. Misalnya dominasi komoditi primer pada ekspor nonmigas perlu dirubah dengan ekspor produk olahan yang memiliki nilai tambah besar. Tentunya dengan kerja keras pemasaran Indonesia Incorporated, dari tingkat lokal hingga ke luar negeri, dari eksportir UKM hingga Atase Perdagangan dan ITPC (Indonesia Trade Promotion Centre). Di dalam negeri, pembenahan masih perlu dilanjutkan terus menerus untuk menekan ekonomi biaya tinggi, untuk mewujudkan sarana dan prasarana distribusi, sistem logistik, menurunkan disparitas harga antar provinsi, serta pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang UKM. Akhir kata, diharapkan laporan akuntabilitas kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perdagangan, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan perdagangan nasional yang tepat dan berkelanjutan, memantapkan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Maret 2011. a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I. SEKRETARIS JENDERAL

ARDIANSYAH PARMAN

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang bernilai tambah dan berkelanjutan di pasar lokal dan global. Penilaian capaian kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2010 dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi nasional. Kontribusi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun pertumbuhan ekonomi global cenderung mengalami penurunan dan berpotensi menciptakan instabilitas perekonomian nasional, namun kinerja sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional relatif tetap stabil, bahkan di beberapa domain mengalami perkembangan positif.

Indikator Makro Sektor Perdagangan REALISASI 2005-2009

INDIKATOR 2005

2006

2007

2008

2010

2009

*)

PDB Nilai PDB (triliun, harga konstan 2000) Perdagangan, Hotel, Restoran (triliun, harga konstan 2000) Peranan Perdagangan, Hotel, Restoran (%) Peranan Ekspor Barang dan Jasa (%) Peranan Impor Barang dan Jasa (%) Pertumbuhan PDB (%) Pertumbuhan Perdagangan, Hotel, Restoran (%) Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa (%) Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa (%) Kontribusi Pertumbuhan Perdagangan, Hotel, Restoran (%) PDB per kapita (IDR jt) (harga berlaku) PDB per kapita (USD) (harga berlaku) INFLASI Umum Bahan Makanan PERKEMBANGAN EKSPOR-IMPOR BARANG Pertumbuhan ekspor (%) Pertumbuhan ekspor non migas (%) Pertumbuhan impor (%) Pertumbuhan impor non migas (%) Ekspor (juta USD) Ekspor migas (juta USD) Ekspor nonmigas (juta USD) Impor (juta USD) Impor migas (juta USD) Impor nonmigas (juta USD) Neraca Perdagangan (juta USD) Pertumbuhan neraca perdagangan (%) CADANGAN DEVISA Cadangan Devisa (USD juta) POPULASI Tenaga Kerja Sektor Perdagangan (juta jiwa) Pertumbuhan TK Perdagangan Populasi nasional (juta Jiwa) INVESTASI PMDN Perdagangan (Rp Miliar) PMDN Hotel dan Restoran (Rp Miliar) PMDN Total (Rp Milliar) PMA Perdagangan (USD juta) PMA Hotel dan Restoran (USD juta) PMA Total (USD juta)

1.750,7 293,9 15,4 33,6 29,3 5,6 8,6 8,6 12,4 n.a 12,7 1.320,6

1.846,7 311,9 14,9 31,0 25,6 5,5 6,1 9,2 7,6 1,0 15,0 1.663,0

1.964,3 340,4 15,0 29,4 25,4 6,3 8,5 8,0 8,9 1,4 17,5 1.942,1

2.082,3 363,8 14,0 29,8 28,7 6,1 7,2 9,5 10,0 1,2 21,4 2.245,2

2.177,0 367,9 13,3 24,2 21,4 4,5 1,1 (9,7) (15,0) 0,2 23,9 2.349,6

2.310,7 400,6 13,7 24,6 23,0 6,1 8,7 14,9 17,3 1,5 27,0 3.004,9

17,1 13,9

6,6 12,9

6,7 11,3

11,1 16,4

2,78 3,88

6,96 15,64

19,66 18,75 24,02 15,67 85.660 19.232 66.428 57.701 17.458 40.243 27.959 11,57

17,67 19,81 5,83 4,62 100.799 21.210 79.589 61.066 18.963 42.103 39.733 42,11

13,20 15,61 21,96 24,79 114.101 22.089 92.012 74.473 21.933 52.541 39.628 (0,27)

20,09 17,26 73,48 87,75 137.020 29.126 107.894 129.197 30.553 98.644 7.823 (80,26)

(14,98) (9,66) (25,03) (21,06) 116.490 19.018 97.472 96.856 18.989 77.867 19.634 151%

35,38 33,02 40,05 39,04 157.733 28.053 129.680 135.606 27.363 108.243 22.127 13%

34.724

42.586

56.920

51.639

69.562

96.207

16,7 n.a 220

17,4 4,19 223

14,7 -15,52 226

15,3 4,08 229

15,9 3,92 231

16,4 3,14 238

85,7 28,4 30.724,2 383,6 180,3 8.911,0

345,8 180,2 20.649,0 434,3 111,2 5.991,7

143 127,7 34.878,7 482,9 136,4 10.341,4

594,8 238,6 20.363,4 582,2 156,9 14.871,4

29,2 1,7 37.799,8 111,5 42,6 10.815,2

111,2 306,9 38.334,8 461 1.081,7 12.150,5

*) Sumber: BPS, BI, PidPres 17-8-2010, Renstra TK Sektor Perdagangan (perkiraan 2010), Data Perkembangan Pananaman Modal (Jan-Sep 2010)

Ringkasan pencapaian IKU pembangunan perdagangan tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Renstra 2010-2014 dan Kontrak Kinerja Kemendag 2010 disampaikan di bawah ini. Adapun uraian pencapaian sasaran (15 sasaran) pembangunan perdagangan dielaborasi lebih jauh pada Bab III.

iv RINGKASAN EKSEKUTIF |


2010

Pencapaian Pembangunan Perdagangan 2010 Sesuai Sasaran 2009 Capaian

Target

Realisasi

1

Meningkatnya pertumbuhan ekspor nonmigas • Persentase pertumbuhan ekspor non migas nasional

-9,64%

7%

33,02%

2

Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik • Concentration ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

48%

47%

47%

Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik • Persentase kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

49%

53%

52,4%

26 ijin 8 hari

40 jenis

53 jenis

4 hari

4 hari

589 komoditi

590 komoditi

887 komoditi

Skor 44

Skor 47,7

140 perundingan

140 perundingan

12 jenis

12 jenis

6 hari

6 hari

-

3,4%

8,7%

-

2%

7,3 %

No

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13

14

15

Indikator Sasaran

Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri • Jumlah perizinan online • Jumlah hari waktu pelayanan Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global • Jumlah komoditi dengan RCA > 1 Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global • Skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Meningkatnya kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (Agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri • Jumlah perizinan online perdagangan dalam negeri • Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian perdagangan dalam negeri Meningkatnya output sektor perdagangan • Persentase pertumbuhan PDB sektor perdagangan Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB nasional • Persentase konstribusi industri kreatif pada PDB Akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) • Jumlah BPSK yang berfungsi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa • Jumlah produk ber SNI wajib yang diawasi Peningkatan kinerja logistik • Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 Stabilitas sejumlah harga bahan pokok yang terkendali • Persentase rata-rata penurunan koefisien variasi harga komoditi • Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri

-

2010

-

7 hari

45 BPSK 2,76

2,8% 1,21

Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi • Penurunan disparitas harga antar provinsi & nasional

2,9

50 BPSK

50 BPSK

14 produk

22 produk

0,5 poin

0,49

5%

4,5%

<1

0,22

1,5

1,8

Perdagangan Luar Negeri Perbaikan kinerja perdagangan luar negeri itu menghasilkan neraca perdagangan Indonesia yang surplus terus menerus. Ekspor tumbuh cepat melampaui target, bahkan menorehkan sejarah baru dengan capaian sebesar US$ 15,3 miliar pada bulan Nopember 2010, yang merupakan nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekspor non migas Januari-Desember 2010 sebesar 33,8%, jauh melampaui target Renstra sebesar 7-8,5%.

v RINGKASAN EKSEKUTIF |


2010

Pencapaian ekspor yang relatif membaik juga dicerminkan dengan perbaikan pada kualitas ekspor, diversifikasi produk dan diversifikasi pasar. Daya saing produk-produk di luar 10 produk utama semakin meningkat. Diversifikasi produk di luar 10 utama kembali terjadi di banyak pasar. Pada periode Januari – Desember 2010, kinerja impor didominasi kelompok bahan baku dan penolong, diikuti barang modal dan barang konsumsi. Hal ini menggambarkan peningkatan investasi dan produksi nasional yang tinggi.

Kinerja Diplomasi Perdagangan Dalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia dilakukan multitrack strategy di forum multilateral, regional, dan bilateral. Indonesia adalah anggota G-20 yang saat ini menjadi salah satu negara dengan kondisi ekonomi yang semakin diperhitungkan dunia pasca krisis finansial. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa). Pada tahun 2010 telah dihasilkan 140 dokumen hasil perundingan yang terdiri dari 123 hasil perundingan di Luar Negeri dan 17 hasil perundingan berupa agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, dan lainnya dalam memperjuangkan akses pasar. Secara bilateral, kesepakatan penting adalah MoU on Combating Illegal Logging and Associated Trade yaitu perjanjian penanganan pemberantasan illegal logging antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Promosi Perdagangan Dua puluh lima pameran internasional terkemuka telah diikuti oleh Kementerian Perdagangan dengan membawa produk-produk baru. Pameran Internasional yang terbanyak diikuti adalah pameran di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Misi dagang 2010 dilakukan ke negara Belgia, Rusia dan Belarus, Kanada, dan India. Kegiatan instore promotion dilaksanakan di Harrods Department Store, London, Inggris selama sebulan penuh dengan tema kegiatan “Remarkable Indonesia”. Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2010 berhasil mencapai transaksi US$ 369,3 juta.

Harga Pangan dan Pengawasan Barang Beredar Target stabilisasi harga pada tahun 2010 adalah rata-rata koefisien variasi harga di dalam negeri berada pada kisaran 5–9%. Koefisien variasi daging ayam merupakan yang tertinggi diantara komoditi yang dilakukan kalkulasi, dengan koefisien variasi 13,2%. Hal tersebut menunjukkan adanya sebaran harga tidak merata selama periode Januari hingga September 2010 dan melampaui target rata-rata koefisien variasi. Dari pantauan Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah komoditi pangan pokok hingga September 2010, stabilitas harga komoditi seperti susu kental manis, kedelai dan tepung terigu tetap terjaga. Namun, fluktuasi harga musiman terjadi pada komoditi beras dan daging terutama pada puncak hari raya lebaran. Di akhir September 2010, harga beras dan daging sapi kembali mengalami penurunan. Selanjutnya dalam rangka kelancaran arus barang dan mengurangi disparitas harga, Kementerian Perdagangan secara lintas sektoral mengembangkan sistem logistik nasional, menggabungkan sistem transportasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah konektivitas nasional dalam jalur distribusi intra pulau, antar pulau, dan jalur perdagangan internasional. Target penurunan disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai adalah penurunan rata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional sejumlah komoditi, pada kisaran 1,5–2,5 di tahun 2010.

vi RINGKASAN EKSEKUTIF |


2010

Dari 10 komoditas yang dipantau, komoditas yang disparitas harganya di bawah target minimal (1,5%) ada 4 komoditi yakni: Gula (1,4%), Minyak Goreng (1,3%), Telur Ayam Ras (1,4%) & Daging Ayam Ras (1,3%). Sedangkan komoditas yang disparitas harganya di atas target maksimal (2,5%) ada 2 komoditi yaitu: Tepung Terigu (2,6%) dan Susu Bubuk (3,7%). Sisanya, 4 komoditi disparitas harganya masih berada pada rentang target yakni: Beras (1,6%, Kedelai (1,9%), Jagung Pipilan (1,8%) dan Daging Sapi (1,5%). Kementerian Perdagangan juga bekerjasama dengan pemda telah melakukan revitalisasi terhadap 128 pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen. Pada tahun 2010 ini juga, telah membangun gudang sebanyak 11 buah di 11 kabupaten sentra produksi pangan.Kementerian Perdagangan juga melaksanakan penguatan kelembagaan perlindungan konsumen dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya. Untuk mengamankan pasar produk dalam negeri (trade defense), Kementerian Perdagangan telah mengenakan tindakan anti dumping terhadap 7 produk impor yang melakukan unfair trade pada. Produk yang telah dikenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah aluminium mealdish, polyester staple fiber dan H & I section, sedangkan yang masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan adalah wheat flour, hot rolled coil dan uncoated writing paper. Selanjutnya pengawasan terhadap barang beredar dan jasa dilakukan terhadap 15 komoditi SNI Wajib dan 5 produk jasa di 15 daerah, distribusi 3 komoditi, yaitu Gula, Bahan Berbahaya (B2) dan Minuman Beralkohol, serta melakukan proses penarikan terhadap komoditi selang gas, lampu hemat energi, dan semen.

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dilakukan melalui penyederhanaan perijinan impor, peningkatan pelayanan perijinan perdagangan dengan pembentukan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan percepatan waktu penerbitan ijin. Pada tahun 2010 telah dilakukan penyederhanaan jenis perijinan impor dari 78 menjadi 53 jenis sehingga total perijinan perdagangan luar negeri turun dari 108 jenis menjadi 89 jenis.Jumlah perijinan perdagangan luar negeri yang dapat diakses melalui UPP (Inatrade) sebanyak 89 perijinan dengan seluruh 53 perijinan impor diantaranya telah online dan rata-rata waktu pelayanan 4 hari, sedangkan perijinan perdagangan dalam negeri telah online sebanyak 12 perijinan dari 21 perijinan dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari.

Pengembangan Citra dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Citra Indonesia secara luas ditujukan untuk meningkatkan rasa cinta dan bangga sebagai Masyarakat dan Bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain di dunia. Citra suatu negara di dunia internasional diukur menurut Nation Branding Index (NBI) yang disusun oleh Anholt. Ranking persepsi estimated Indonesia pada tahun 2010 adalah posisi 38 dimana tercapai perbaikan dari tahun 2009 yang berada di posisi 43, dengan skor 47,7. Dengan skor tersebut maka realisasinya sebesar 108,4 dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan, antara lain: 1. Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI), Wahana Indonesia Is Creative, platform komunikasi digital Ekonomi Kreatif Indonesia. 2. Aktivasi Aku Cinta Indonesia melalui kampanye di berbagai media massa cetak dan elektronika.

3. Partisipasi Indonesia dalam World Expo Shanghai China 2010, sebagai ajang komunikasi produk, budaya dan tujuan wisata Indonesia sekaligus pembangunan nation branding. Paviliun Indonesia juga meraih penghargaan perunggu untuk displai kreatif kategori-A dan menu nasi goreng Indonesia meraih penghargaan kuliner favorit keempat dari 192 negara.

vii RINGKASAN EKSEKUTIF |


2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................ iv DAFTAR ISI.............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 A.

Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan.................. 2

B.

Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan.................................................................. 5

C.

Isu Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2010..................................... 6

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA ..................................................11 A.

Perencanaan Strategis Kementerian Perdagangan.......................................................... 12

B.

Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan...................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010 ..................................................22 A.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan Tahun 2010 ................. 23

B.

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2010.......... 25 MISI I: PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS BERKUALITAS ..................26 Sasaran 1 Pertumbuhan Ekspor Non Migas .................................................27 Sasaran 2 Diversifikasi Pasar Ekspor ........................................................44 Sasaran 3 Diversifikasi Produk Ekspor.......................................................49 Sasaran 4 Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri .......................54 Sasaran 5 Keunggulan Komparatif Produk Ekspor.........................................66 Sasaran 6 Pencitraan Indonesia (Anholt-Export) ..........................................71 Sasaran 7 Peran Indonesia Di Forum Internasional .......................................76 MISI II: PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI............................................ 110 Sasaran 8 Penyerdehanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri ................... 111 Sasaran 9 Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan ...................................... 118 Sasaran 10 Kontribusi Ekonomi Kreatif ................................................... 126 Sasaran 11 Akumulasi Jumlah BPSK Yang Dibentuk .................................... 138 Sasaran 12 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ...................................... 144

viii DAFTAR ISI |


2010

MISI III: PENYEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL ..................................................................................... 150 Sasaran 13 Peningkatan Kinerja Logistik ................................................. 151 Sasaran 14 Gejolak Harga Bahan Pokok Dalam Negeri ................................. 154 Sasaran 15 Disparitas Harga Antar Provinsi .............................................. 173 C.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010 ................................................................................ 175

BAB IV PENUTUP..................................................................................... 183 LAMPIRAN.............................................................................................. 187 1.

Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan (Struktur Baru).................................188

2.

Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan (Struktur Lama) ................................189

3.

Lembar Kontrak Kinerja .....................................................................................................190

4.

Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) .............................................................195

5.

Daftar Peraturan di Bidang Perdagangan Luar Negeri ..................................................202

6.

Waktu Pelayanan Perizinan Online Berdasarkan Permendag Nomor : 40/M-DAG/PER/10/2010.....................................................................................203

7.

Rekapitulasi Nilai Penerbitan SKA Tahun 2010 ..............................................................205

ix DAFTAR ISI |


2010

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KETERKAITAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN .................................15 GAMBAR 2 EKSPOR NON MIGAS DARI JAN 2009 - DESEMBER 2010 .....................................................28 GAMBAR 3 PERAN TERHADAP TOTAL EKSPOR (PANGSA EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS) TAHUN 2004 - 2010 ........30 GAMBAR 4 POSISI EKSPOR INDONESIA DI ASIA (2005 - 2009) ..........................................................32 GAMBAR 5 KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA TAHUN 2004 - 2009 .....................33 GAMBAR 6 EKSPORTIR TERDAFTAR (ET) BERDASARKAN JENIS DAN PENGAJUAN .........................................36 GAMBAR 7 KOMPOSISI SURAT PERSETUJUAN EKSPOR BERDASARKAN JENIS KOMODITI....................................37 GAMBAR 8 PERKEMBANGAN HARGA KARET 2009 - 2010...............................................................39 GAMBAR 9 IMPOR MENURUT PENGGUNAAN BARANG ....................................................................43 GAMBAR 10 EKSPOR INDONESIA PADA LIMA NEGARA TUJUAN UTAMA TAHUN 2010 ....................................45 GAMBAR 11 TREN PASAR EKSPOR BARU INDONESIA ....................................................................46 GAMBAR 12 NILAI KONTRAK DAGANG ITPC TAHUN 2006-2010 (JUTA USD) .........................................48 GAMBAR 13 PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS PRODUK UTAMA TAHUN 2009 - 2010 ...............................51 GAMBAR 14 NILAI EKSPOR 10 PRODUK POTENSIAL (US$ JUTA)........................................................52 GAMBAR 15 KOMPOSISI EKSPOR PRODUK UTAMA DAN PRODUK LAINNYA TAHUN 2009 - 2010 .........................53 GAMBAR 16 TRADE BALANCE 2010....................................................................................67 GAMBAR 17 KASUS TUDUHAN DUMPING, SUBSIDI DAN SAFEGUARD TERHADAP INDONESIA S.D. DESEMBER 2010........83 GAMBAR 18 JUMLAH IJIN BIDANG PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI S.D. DES 2010 ................................ 112 GAMBAR 19 JUMLAH IJIN BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN S.D. DES. 2010 ............. 113 GAMBAR 20 JUMLAH IJIN BIDANG KEMETROLOGIAN S.D.DES 2010................................................... 113 GAMBAR 21 PERKEMBANGAN PENILAIAN KEMUDAHAN DOING BUSINESS DI INDONESIA SELAMA TAHUN 2008 - 2011 .. 117 GAMBAR 22 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDB 2005 – 2010 ..................................... 120 GAMBAR 23 SUB SEKTOR DALAM EKONOMI KREATIF .................................................................. 129 GAMBAR 24 TRIPLE HELIX EKONOMI KREATIF ........................................................................ 134 GAMBAR 25 PENYELESAIAN KASUS YANG DITANGANI BPSK TAHUN 2009 - 2010 (SEPTEMBER) ...................... 139 GAMBAR 26 ILUSTRASI SISTEM RANTAI PASOK KOMODITAS MINYAK GORENG .......................................... 153 GAMBAR 27 PERKEMBANGAN HARGA KOMODITI TERTENTU JAN-SEPT 2010 .......................................... 156 GAMBAR 28 PERKEMBANGAN HARGA BERAS UMUM DAN TERMURAH .................................................. 160 GAMBAR 29 PERBANDINGAN HARGA BERAS UMUM DOMESTIK DAN PARITAS IMPOR ECERAN ........................... 161 GAMBAR 30 PERBANDINGAN HARGA GULA DOMESTIK DAN PARITAS IMPOR TAHUN 2010 ............................. 163 GAMBAR 31 PERBANDINGAN HARGA MINYAK GORENG KEMASAN DAN CURAH TAHUN 2010 .......................... 164 GAMBAR 32 PERKEMBANGAN HARGA CPO DAN RBD OLEIN INTERNASIONAL S.D. DESEMBER 2010.................... 165 GAMBAR 33 PERKEMBANGAN HARGA TERIGU DOMESTIK DAN PARITAS IMPOR TAHUN 2010 .......................... 166 GAMBAR 34 PERKEMBANGAN HARGA KEDELAI INTERNASIONAL TAHUN 2007 - 2010................................. 169

x DAFTAR GAMBAR |

DAFTAR TABEL TABEL 1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2010 .............................23 TABEL 2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 .....................................................................27 TABEL 3 KINERJA EKSPOR INDONESIA (2009-2010) ...................................................................29 TABEL 4 PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA MENURUT SEKTOR TAHUN 2009 - 2010.................................30 TABEL 5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 .....................................................................44 TABEL 6 PERUBAHAN PASAR TUJUAN EKSPOR ..........................................................................46 TABEL 7 NEGARA TUJUAN EKSPOR BARU TAHUN 2009 – 2010 ........................................................47 TABEL 8 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 .....................................................................49 TABEL 9 PERTUMBUHAN GDP ASIA ....................................................................................50 TABEL 10 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 ....................................................................54 TABEL 11 REALISASI PERIJINAN IMPOR YANG DITERBITKAN MELALUI UPP/INATRADE TAHUN 2010 ..................58 TABEL 12 JUMLAH PERIJINAN DAN WAKTU PENYELESAIAN .............................................................59 TABEL 13 TOTAL DATA CEPT FORM D TERKIRIM KE PORTAL NSW MELALUI INATRADE ..............................62 TABEL 14 PERIJINAN YANG DITERBITKAN MELALUI UPP/INATRADE TAHUN 2010 ....................................63 TABEL 15 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 ....................................................................66 TABEL 16 PERKEMBANGAN DAYA SAING EKONOMI 2010 ...............................................................66 TABEL 17 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 6 ....................................................................71 TABEL 18 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 7 ....................................................................76 TABEL 19 JUMLAH HASIL KESEPAKATAN KERJASAMA TAHUN 2010 .....................................................77 TABEL 20 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA HASIL-HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TAHUN 2008-2010 ........................................................................................77 TABEL 21 PERKEMBANGAN HASIL KESEPAKATAN KERJASAMA TAHUN 2008-2010......................................78 TABEL 22 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PARTISIPASI PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TAHUN 2008 - 2010.......................................................................................82 TABEL 23 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 8 .................................................................. 111 TABEL 24 PERKEMBANGAN PELAYANAN/PERIJINAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI TAHUN 2009 - 2010 ............ 111 TABEL 25 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 9 .................................................................. 118 TABEL 26 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN (%) .................................................... 118 TABEL 27 PDB PERDAGANGAN ...................................................................................... 119 TABEL 28 PERKEMBANGAN PENERBITAN RESI GUDANG DARI TAHUN 2008-2010..................................... 122 TABEL 29 PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN RESI GUDANG TAHUN 2008 – 2010 ........................................ 122 TABEL 30 PEMBIAYAAN SUBSIDI SISTEM RESI GUDANG (S-SRG) ...................................................... 123 TABEL 31 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 10 ................................................................ 126 TABEL 32 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 11 ................................................................ 138

xi DAFTAR TABEL |


2010

TABEL 33 14 PRODUK SNI WAJIB YANG DIAWASI TAHUN 2010 ...................................................... 141 TABEL 34 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 12 ................................................................ 144 TABEL 35 INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN INDONESIA ..................................... 145 TABEL 36 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 13 ................................................................ 151 TABEL 37 LOGISTIC PERFORMANCE INDEX INDONESIA ................................................................ 151 TABEL 38 LOGISTIC PERFORMANCE INDEX............................................................................ 152 TABEL 39 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 14 ................................................................ 154 TABEL 40 KOEFISIEN VARIASI HARGA BAHAN POKOK DALAM NEGERI (%) ............................................. 155 TABEL 41 PERKEMBANGAN REALISASI REVITALISASI PASAR TAHUN 2005 - 2010 ..................................... 156 TABEL 42 RASIO KOEFISIEN VARIASI HARGA KOMODITI DI DALAM DAN LUAR NEGERI JAN-DES TAHUN 2010 ......... 159 TABEL 43 ANDIL BEBERAPA KOMODITI TERHADAP INFLASI/DEFLASI NASIONAL TAHUN 2010 (INFLASI JANUARI - DESEMBER 6,96%) ................................................................... 171 TABEL 44 PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA PANGAN POKOK TAHUN 2010 ....................................... 172 TABEL 45 PERKEMBANGAN TREND HARGA PANGAN POKOK TAHUN 2010............................................ 172 TABEL 46 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 15 ................................................................ 173 TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KOEFISIEN VARIASI PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2006 – 2010 ................ 173 TABEL 48 REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENURUT UNIT ORGANISASI ESELON I TAHUN 2010 . 176 TABEL 49 REALISASI ANGGARAN MENURUT MISI DAN SASARAN STRATEGIS ............................................ 177 TABEL 50 REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN 2010.................................................. 180

xii DAFTAR TABEL |


xiv DAFTAR TABEL |

2010

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan

B. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

C. Isu Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan


A.

2010

Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan negara di bidang perdagangan

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua periode 2009-2014 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 84/P Tahun 2009, semakin menegaskan peran Kementerian Perdagangan sebagai salah satu organisasi yang berperan penting dalam pencapaian target-target nasional. Langkah kemajuan yang dicapai sektor perdagangan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 sekaligus mengukuhkan Kementerian Perdagangan sebagai ujung tombak perekonomian nasional, dan sangat mempengaruhi dinamika perekonomian nasional. Kementerian Perdagangan tetap menjalankan fungsinya secara khusus (terpisah dengan sektor industri) mengingat sektor perdagangan memiliki tingkat kompleksitas permasalahan dan tantangan yang tinggi sehingga memang perlu untuk dikelola oleh menteri yang khusus menangani perdagangan. Sektor perdagangan senantiasa dihadapkan pada tantangan perdagangan global dan dalam negeri, dengan tetap memperhatikan tantangan untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M.DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka tugas Kementerian Perdagangan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan negara di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan secara umum menyelenggarakan fungsi menetapkan kebijakan nasional di bidang perdagangan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, mengawasi pelaksanaannya, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, serta mewakili pemerintah dalam berbagai bentuk kerjasama dengan negara dan lembaga internasional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas unsur: 1. 2. 3. 4. 5.

Pemimpin, yaitu Menteri; Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal; Pelaksana, yaitu Direktorat Jenderal; Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal; dan Pendukung, yaitu Badan dan/atau Pusat.

2 BAB I PENDAHULUAN


2010

Postur strategis perdagangan: Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar lokal dan global. Membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan memanfaatkan peluang yang ada. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa tugas utama Kementerian Perdagangan adalah terkait dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 1 Dalam UU tersebut, termuat postur strategis Perdagangan nasional yang diharapkan terbangun pada tahun 2025, yaitu: Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Tiga fokus prioritas Peningkatan Ekspor

Tugas strategis Kementerian Perdagangan merujuk pada postur strategis perdagangan nasional dalam RPJPN 2005−2025 dan telah dijabarkan dalam RPJMN 2010−2014, yaitu meningkatkan ekspor non-migas dan berperan dalam peningkatan daya beli masyarakat. 2 RPJMN 2010−2014 menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010−2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkahlangkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Mengacu pada tugas strategis tersebut, ada tiga fokus prioritas dalam RPJM 2010-2014 dalam upaya peningkatan ekspor, yaitu (i) Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor, (ii) Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor, dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor.

Tiga fokus prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan terkait dengan bidang perdagangan dalam negeri, ada tiga fokus prioritas, yaitu: (i) Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional, (ii) Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi, dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

1

Lihat UU No. 17 tahun 2007, delapan misi pembangunan nasional. Lihat Lampiran Perpres No. 5 tahun 2010, Buku II Bab 3.

2

3 BAB I PENDAHULUAN


2010

Empat program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi teknis yang diemban Kementerian Perdagangan

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan fungsi teknis pembangunan perdagangan dalam dan luar negeri, Kementerian Perdagangan memiliki program-program penunjang. Program-program ini didesain khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas kerja seluruh SDM dan elemen organisasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatankegiatan teknis. Program-program tersebut adalah: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan, (2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan, dan (4) Program Penelitian dan Pengembangan. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan didalam organisasi Kementerian Perdagangan. Selain itu yang sangat berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menciptakan arah kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri yang inovatif melalui penyediaan hasil kajian penelitian yang mampu menjawab tantangan masa depan. Program pertama dan kedua yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal. Unit ini bertanggung jawab terhadap seperti penyusunan dan kepatuhan standard operating procedure (SOP) yang prima, redefinisi visi dan misi serta restrukturisasi berkelanjutan terhadap organisasi Kementerian Perdagangan. Lebih lanjut, pelaksanaan rekrutmen pegawai yang transparan, penegakan disiplin dan regulasi, dan penyusunan laporan yang baik juga menjadi bagian tanggung jawab unit ini. Tahun 2010 ini, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan sebanyak 2.458 SOP dari pekerjaan yang telah dilakukan unit, penyusunan rencana strategi Kementerian Perdagangan 2010-2014, proses rekrumen pegawai CPNS tahun 2010 yang transparan, dan salah satu produk disiplin hukum dan regulasi melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/M-DAG/KEP/8/2010 tentang pembentukan organisasi koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka pengawasan internal. Program ketiga, yakni yang berkaitan dengan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur pada prinsipnya dikoordinasikan oleh unit Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal melakukan investigasi dan evaluasi terhadap anggaran dan kinerja yang dilaksanakan seluruh unit yang berada dalam internal Kementerian Perdagangan. Tahun 2010 ini, nilai strategis yang telah dicapai Inspektorat Jenderal adalah mengantarkan Kementerian Perdagangan memperoleh opini BPK dengan hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2009 yang mendapatkan hasil “CC”. Selaku unit pengawas, untuk tahun 2011, harapannya dapat mempertahankan prestasi yang ada melalui pengawalan dalam penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas dengan melakukan reviu bersama unit-unit secara teratur.

4 BAB I PENDAHULUAN


B.

2010

Program keempat berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh unit Badan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Perdagangan (BP2KP). Dalam kinerja tahun 2010 ini, Kementerian Perdagangan sangat intensif mengkaji perlindungan konsumen, ekonomi kreatif, dan logistik nasional sebagai bagian pembangunan perdagangan dalam negeri dan pengembangan iklim investasi perdagangan. Di lain sisi, unit ini juga aktif untuk mengkaji pengelolaan impor, kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Hasil kajian-kajian ini memberikan rekomendasi terhadap Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada visi-misi 2010-2014.

Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

Tujuh pilar Reformasi Birokrasi untuk good governance and clean government

Langkah Reformasi Birokrasi secara internal telah dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penataan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan sebagai upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN (good governance and clean government). Langkah tersebut dilakukan melalui tujuh pilar untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, yaitu (i) kepemimpinan, (ii) perencanaan, (iii) organisasi, (iv) manajemen SDM, (v) penganggaran berbasis kinerja, (vi) proses bisnis, dan (vii) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Unit organisasi baru:

1. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,

2. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,

3. Badan Pengkajian

dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Kementerian Perdagangan telah melakukan redefinisi visi dan misi (Renstra Perdagangan 2010-2014) serta penyempurnaan struktur organisasi melalui Penajaman struktur organisasi dan tupoksi dalam rangka mendukung visi dan misi yang baru dengan menyusun organisasi sesuai dengan fungsi yang diemban masing-masing unit. Perubahan struktur organisasi tersebut dilatarbelakangi dengan tanggung jawab Kementerian Perdagangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan ditetapkannya Permendag Nomor 31/M.DAG/PER/7/2010, sebagai langkah Restrukturisasi organisasi yang dilakukan dengan regrouping berdasarkan fungsi yang dijalankan Kementerian Perdagangan sehingga terdesain 1 unit eselon I baru yaitu “Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen”, kemudian disempurnakannya Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) menjadi “Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional”, serta penyempurnaan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan menjadi “Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan”.

5 BAB I PENDAHULUAN


2010

Pembentukan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan komitmen Kementerian untuk menguatkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perubahan nomenklatur BPEN menjadi “Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional” mengintegrasikan setiap jenis pelayanan kedalam satu unit, sehingga memiliki keunggulan dalam spesialisasi pelayanan dan akumulasi keahlian. Perubahan nomenklatur Badan Pengembangan dan Penelitian Perdagangan menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan dalam rangka mewujudkan suatu lembaga analisa kebijakan perdagangan yang lebih fokus dan profesional sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang artikulatif, antisipatif, komprehensif dan tepat waktu serta mampu mendukung perumusan kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Harapan penajaman fungsi birokrasi melalui struktur organisasi baru

Desain atau struktur organisasi baru Kementerian Perdagangan hasil penajaman fungsi birokrasi sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi sebagai berikut: 1.

Menteri Perdagangan;

2.

Sekretariat Jenderal;

3.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

4.

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

5.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

6.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;

7.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;

8.

Inspektorat Jenderal;

9.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Bagan struktur organisasi Kementerian Perdagangan pasca penataan organisasi, dapat dilihat pada Lampiran 1

C.

Isu Strategis Organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Sektor perdagangan sebagai mesin perekonomian global

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional sepanjang 2010. Kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, sampai kepada bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia merubah pola suplai dan harga, serta turut mempengaruhi sektor perdagangan nasional. Isu tersebut bahkan sudah dimulai sejak akhir tahun 2009.

6 BAB I PENDAHULUAN


2010

Dalam tahun berjalan, ekonomi global kembali pulih yang ditandai dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia, meskipun aktifitas perdagangan dunia masih bergerak perlahan. Pemulihan ekonomi global lebih baik dari perkiraan semula, dimana di banyak negara, the strength of the rebound berlangsung moderat dengan akselerasi pemulihannya berbeda-beda. Growth Domestic Product (GDP) dunia tumbuh positif di tahun 2010, dimana tren kinerja negara berkembang sangat berpengaruh positip. Sektor perdagangan dunia yang menjadi mesin perekonomian global dengan pertumbuhan melebihi pertumbuhan output sempat mengalami penurunan global demand. Negara-negara yang postur ekonominya didominasi oleh kekuatan ekspor terpukul karena pasar di negara-negara tujuan ekspor mengalami kontraksi, penurunan tingkat output, defisit neraca perdagangan, dan transaksi berjalan dan meningkatnya pengangguran. Hal ini berimbas pada lemahnya permintaan. Selain penurunan permintaan ini, negara-negara tujuan ekspor juga memiliki tendensi proteksionis melalui penutupan akses pasar atau pendistorsian kompetisi, sehingga mempersulit akses ke pasar-pasar tujuan ekspor. Pada masa yang akan datang perkembangan ekspor Indonesia harus berbasis pada peningkatan keragaman produk

Sementara itu, melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berakibat pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global memaksa tingkat persaingan produk ekspor di pasar global semakin ketat dan harga komoditas berfluktuasi. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang kemudian dialihkan ke pasar Indonesia. Dengan melemahnya permintaan dunia, harga komoditas di pasar internasional pada 2010 tercatat moderat kecuali minyak bumi dan pangan. Pada masa yang akan datang perkembangan ekspor Indonesia harus berbasis pada upaya peningkatan keragaman produk dan penciptaan nilai tambah termasuk peningkatan volume. Namun demikian, secara keseluruhan perekonomian dunia di tahun 2010 tetap lebih baik dari tahun 2009. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya sebesar 1,9 persen, namun di akhir 2010 tercatat sebesar 3,1 persen. Kinerja perekonomian emerging markets Asia menguat dan terus menguat sehingga menjadi jangkar stabilisasi sekaligus dorongan pemulihan ekonomi bagi negara-negara lain. WTO mencatat pertumbuhan ekspor global 2010 sebesar 1,1 persen, sedangkan IMF secara mengejutkan mencatat angka pertumbuhan ekspor global sebesar 2,47 persen.

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung

7 BAB I PENDAHULUAN


2010

sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 juta peti kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, stabilisasi harga, sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan, dan pengembangan inovasi dagang melalui entrepreneurship kreatif. Tantangan-tantangan baru pembangunan infrastruktur perdagangan

Infrastruktur perdagangan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan (advancement). Namun hal ini tidak hanya terlepas dari peran Kementerian Perdagangan semata. Dukungan dari instansi terkait perlu diakselerasi, diharmonisasi, termasuk, kebijakan di pusat dan di daerah, lintas regional, lintas geografis, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah terpencil (remote area). Lambatnya pembangunan infrastruktur perdagangan hampir dapat dipastikan berujung pada rendahnya pelayanan suplai barang dan jasa, menambah cost, dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara itu, lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat dapat berdampak positif dengan terciptanya berbagai peluang pasar, tetapi dapat juga berdampak negatif dengan munculnya berbagai tantangan atau ancaman. Kecenderungan bisnis global menunjukkan beberapa hal seperti keterbukaan perdagangan (trade openness), keterkaitan secara global, kecenderungan proteksionistik, liberalisasi perdagangan melalui blok-blok perdagangan; proses transnasionalisasi (multi national corporations-MNCs), perkembangan teknologi informasi yang super cepat diikuti terciptanya gap-gap informasi perdagangan, serta mengedepannya isu lingkungan dan nonperdagangan lainnya.

Tetap mewaspadai proteksionisme melalui instrumen non-tariff barrier (NTB)

Keterkaitan secara global baik dalam aspek produksi, keuangan, pemasaran, dan aspek lainnya dalam berbisnis secara global saat ini memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kelangsungan bisnis dalam negeri. Munculnya proteksionisme melalui instrumen non-tariff barrier (NTB), terutama yang dilakukan oleh negara-negara maju namun diikuti oleh sementara Negara berkembang seperti India dan China, menjadi ancaman bagi Indonesia dalam hal akses pasar produk ekspor ke negaranegara tersebut. Sedangkan liberalisasi perdagangan melalui pembentukan blok perdagangan yang terus berlangsung saat ini akan menciptakan peluang dan sekaligus ancaman riil bagi Indonesia dalam upaya peningkatan perdagangan luar negeri. Di satu sisi liberalisasi perdagangan di dunia meningkatkan peluang pasar ekspor Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan akses pasar produk impor ke pasaran dalam negeri karena Indonesia membutuhkan barang atau bahan

8 BAB I PENDAHULUAN


2010

baku yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hal ini harus diamati secara proporsional sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia.

Munculnya raksasa ekonomi baru seperti China, di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas serta menganekaragamkan tujuan ekspor, namun di sisi lain membuka kran impor dalam volume dan pertumbuhan yang sangat berbeda dengan masa lalu sehingga menciptakan defisit. Begitu pula munculnya negara-negara dengan perekonomian yang bertumpu pada ekspor yang berkembang pesat seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand merupakan tekanan terhadap produk domestik, baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Kecenderungan negara-negara dagang meningkatkan hambatan nontarif menuntut aspek kualitas dan standar produk Indonesia, umumnya produk pertanian dan perikanan memperhatikan penjagaan lingkungan dan kesehatan. Sebagai bagian upaya penetrasi ekspor terutama pada pasar nontradisional, peluang masih terbuka peluang pemanfaatan berbagai skema perdagangan seperti imbal dagang atau alternatif perdagangan lainnya, yang perlu lebih dioptimalkan. Sektor penunjang perdagangan seperti perbankan dan asuransi Indonesia diharapkan menyediakan pelayanannya di pasar-pasar berkembang. Efektifitas sistem logistik, sarana prasarana perdagangan, serta kelancaran arus distribusi

Di sisi perdagangan dalam negeri, isu terbesar yang dihadapi adalah terkait dengan efektifitas sistem logistik, sarana prasarana perdagangan, serta kelancaran arus distribusi antar wilayah di Indonesia. Disamping itu, penguatan kelembagaan perdagangan dalam negeri untuk upaya perlindungan konsumen, kemetrologian, dan persaingan usaha yang sehat masih perlu optimalisasi. Peran sektor perdagangan bertambah penting dengan ditandai munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Koridor-koridor ekonomi di bagian timur pulau Sumatera, bagian utara pulau Jawa, poros Jawa-BaliNusa Tenggara, wilayah kepala burung Papua, Sulawesi Utara, dan poros Kalimantan-Sulawesi pada umumnya merupakan tantangan strategis pembangunan perdagangan. Dalam konteks penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, diharapkan semua sektor atau lapangan usaha termasuk sektor perdagangan mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga sasaran yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan angka pengangguran sampai pada kisaran 5-6 persen pada akhir tahun 2014 dapat tercapai (sasaran RPJMN 2010-2014).

Kendala sektor perdagangan dan tangan pelayanan publik

Secara umum sektor perdagangan masih menghadapi berbagai kendala, yaitu: tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha yang akhirnya mempengaruhi daya saing produk ekspor, lemahnya sistem

9 BAB I PENDAHULUAN


2010

jaringan koneksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekpor, meningkatnya nilai tukar rupiah riil efektif, penurunan investasi, keterbatasan dan penurunan kualitas infrastruktur serta masih belum memadainya perangkat hukum di sektor perdagangan. Berbagai masalah di atas jelas relatif mempengaruhi kinerja sektor perdagangan. Oleh sebab itu berbagai kendala harus dipecahkan sehingga kinerja sektor perdagangan dapat meningkat. Dari sisi internal kementerian, perbaikan kinerja manajemen Kementerian Perdagangan pada tahun 2010 mengalami akselerasi melalui reformasi birokrasi. Otomasi perizinan dan optimalisasi pelayanan terhadap dunia usaha menjadi tantangan besar yang harus diwujudkan secara berkelanjutan. Hal ini terkait dengan strategi nasional ke arah efektifitas dan efisiensi bisnis yang diharapkan mampu mengangkat performa perdagangan dan investasi nasional, serta membuka kemakmuran masyarakat.

10 BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. Perencanaan Strategis Kementerian Perdagangan

B. Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan


A.

2010

Perencanaan Strategis Kementerian Perdagangan

VISI

Perencanaan strategis Kementerian Perdagangan telah menghasilkan renstra yang menjadi pedoman pencapaian kinerja optimal Kementerian Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program Utama Kementerian Perdagangan, dengan uraian sebagai berikut: Visi Kementerian Perdagangan adalah: ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) Misi organisasi, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. 2. Menguatkan pasar dalam negeri. 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional

TUJUAN

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010−2014 yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.

4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas.

5. Perbaikan

iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.

6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan.

7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar

12 BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA


2010

dari praktek perdagangan tidak sehat.

8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga.

9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi mendukung dan sinergis.

SASARAN

serta

layanan

logistik

yang

Sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan organisasi Kementerian Perdagangan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan sebagaimana telah dipaparkan di atas dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut:

TUJUAN 1 PENINGKATAN AKSES PASAR EKSPOR DAN FASILITASI EKSPOR, sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor nonmigas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik; dan

3. Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang.

TUJUAN 2 MELAKUKAN PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN LUAR NEGERI AGAR MENJADI LEBIH KONDUSIF, sasaran yang ingin dicapai antara lain:

4. Membaiknya

layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

TUJUAN 3 PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR, sasaran yang ingin dicapai adalah:

5. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produkproduk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global; dan

6. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor.

TUJUAN 4 MELAKUKAN PENINGKATAN PERAN DAN KEMAMPUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL,



2010

sasaran yang ingin dicapai adalah:

7. Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional.

TUJUAN 5 PERBAIKAN IKLIM USAHA PEDAGANGAN DALAM NEGERI, sasaran yang ingin dicapai adalah:

8. Membaiknya

layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

TUJUAN 6 PENINGKATAN KINERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, SERTA EKONOMI KREATIF, sasaran yang ingin dicapai adalah:

9. Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya.

10. Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB nasional, sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional.

TUJUAN 7 PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, sasaran yang ingin dicapai adalah:

11. Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun. 12. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa TUJUAN 8 PENCIPTAAN JARINGAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG EFISIEN sasaran yang ingin adalah:

13. Peningkatan kinerja logistik Indonesia. TUJUAN 9 STABILISASI DAN PENURUNAN DISPARITAS HARGA BAHAN POKOK sasaran yang ingin dicapai antara lain:

14. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat, dan

15. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi.



2010

Gambar 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2010 – 2014

KEBIJAKAN

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010−2014 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010−2014. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di fora internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.

2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.


2010


3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antardaerah.

4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

5. Menata

kelembagaan perdagangan yang masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

STRATEGI

mendorong

prakarsa

Berdasarkan lima pokok pikiran tersebut di atas, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan SDA nasional dilakukan melalui: a. Peningkatan partisipasi multilateral dan regional.

dan

kepemimpinan

dalam

forum

b. Peningkatan kemitraan ekonomi dan perdagangan bilateral yang strategis. c. Peningkatan dan pengamanan akses pasar luar negeri. d. Pengamanan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait lainnya.

2. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dilakukan melalui: a. Peningkatan konsumsi produk dalam negeri. b. Peningkatan dan pengembangan ekspor. c. Pengelolaan impor dengan baik. d. Penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif. e. Optimalisasi belanja pemerintah. f.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan perdagangan bebas seperti kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

g. Peningkatan perlindungan pengamanan pasar domestik

konsumen

dalam

negeri

serta

3. Pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menurunkan kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antardaerah dilakukan melalui: a. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi disparitas harga antar daerah. b. Fasilitasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain melalui: revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor bagi UMKM, fasilitasi produk UMKM untuk masuk dalam distribusi pasar ritel


2010


modern, fasilitasi desain, branding dan kemasan, dan promosi.

4. Pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui: a. Aktivasi secara intensif gerakan Aku Cinta Indonesia yang akan memacu rasa percaya diri bangsa untuk berkarya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri dengan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. b. Pencitraan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar negeri. c. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan dilakukan melalui penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, trading house, eksportir, dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan.

PROGRAM didukung 66 kegiatan

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perdagangan 2010−2014, maka Kementerian Perdagangan akan melaksanakan sembilan program utama yang didukung oleh 66 kegiatan. Dari 66 kegiatan yang akan diimplementasikan terdapat 27 kegiatan prioritas bidang dengan 5 kegiatan diantaranya akan mendukung prioritas nasional. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka dilakukan program-program kementerian yang terdiri dari sembilan program utama, yaitu: 1. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; 2. Pengembangan Ekspor; 3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; 4. Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri; 5. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi; 6. Dukungan Manajemen dan Kementerian Perdagangan; 7. Peningkatan Sarana Perdagangan;

dan

Pelaksanaan Prasarana

8. Pengawasan dan Peningkatan Kementerian Perdagangan, dan

Teknis

Aparatur

Akuntabilitas

9. Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.


Tugas

Lainnya

Kementerian

Aparatur

Negara


B.

2010

Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, Kementerian Perdagangan menyusun Kontrak Kinerja sebagai acuan dalam mengimplemetasikan kegiatan pada tahun 2010. Rincian Kontrak Kinerja yang meliputi program, indikator kinerja outcome dan output, serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Kontrak Kinerja diuraikan sebagai berikut. 1.

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (trade facilitation) dan peningkatan daya saing. Program ini memiliki sasaran strategis untuk meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan nasional dan penyerdehanaan perijinan perdagangan luar negeri. Pada tahun 2010 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7%, jumlah perijinan online sebanyak 40 jenis, dan Jumlah hari waktu pelayanan menjadi selama 4 (empat) hari. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menargetkan Jumlah pengguna (hak akses) perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE mencapai sebanyak 1500 pengguna.

Pengembangan Ekspor

2.

Pengembangan Ekspor Program ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekspor Nasional dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan produk yang berdaya saing, promosi dan penyediaan informasi pasar yang akurat dan terpercaya. Program ini memiliki sasaran strategis yaitu untuk Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2010 ini, Kementerian perdagangan menargetkan skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) mencapai angka 44 dan Concentration Ratio pada 5 (lima) negara tujuan besar (CR) mencapai 47%, dan jumlah penyelenggaran ITPC menjadi sebanyak 20 ITPC.

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

3.

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program ini dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang menitikberatkan pada peningkatan diplomasi perdagangan (trade diplomacy) dan pengamanan perdagangan (trade defense). Beberapa arah program ini ditujukan untuk Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional, Peningkatan kerjasama di bidang perdagangan jasa, Peningkatan kerjasama dan perundingan, dengan mengoptimalkan, Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar, dan Peningkatan tatakelola yang baik.



2010

Sasaran strategis program ini yaitu untuk Meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Pada tahun 2010 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Jumlah hasil Perundingan Perdagangan Internasional (Agreement, Kerjasama Komoditi, MRA, MOU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) mencapai 140 perundingan.

Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

4.

Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Pada program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri ini, Kementerian Perdagangan memiliki 2 (dua) fokus perhatian yakni untuk pertama, menunjang penguatan perdagangan dalam negeri, dan kedua mendukung standarisasi dan perlindungan konsumen. • Program ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri yang menitikberatkan pada pengembangan sistem distribusi nasional dan penguatan kelembagaan perdagangan serta pengamanan pasar dalam negeri. Program ini memiliki sasaran strategis yakni Penyerdehanaan Perijinan Perdagangan Dalam Negeri. Pada tahun 2010 ini, untuk mendukung program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Jumlah Perijinan Online yang dapat diterbitkan sebanyak 12 Jenis dan Jumlah hari waktu penyelesaian pelayanan selama 6 (enam) hari. • Program ini memiliki kesamaan dengan program Perdagangan Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, namum terdapat perbedaan penakanan, yaitu fokus pada aspek Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Program ini memiliki sasaran strategis terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Dengan program ini, Kementerian perdagangan menargetkan pada tahun 2010 ini, Jumlah BPSK yang terbentuk dan berfungsi sebanyak 50 BPSK.

Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

5.

Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi Program ini dilakukan untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi dan pasar komoditi yang efisien melalui optimalisasi pemanfaatan kegiatan pengelolaan resiko dan pembentukan harga bagi dunia usaha; peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem resi gudang; dan peningkatan kapasitas pasar lelang dan pasar fisik terorganisir. Pada tahun 2010 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan adanya peningkatan jumlah Gudang yang masuk skema SRG menjadi sebanyak 45 Gudang dan Jumlah cakupan komoditi sebanyak 7 (tujuh) komoditi, daerah menjadi 7 (tujuh) cakupan daerah dan kontributor dalam



sistem informasi harga sebanyak 160 orang.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

6.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Perdagangan. Program ini memiliki (usulan) sasaran strategis yakni Meningkatnya kontribusi PDB Industri kreatif terhadap PDB nasional sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional. Untuk mencapai sasaran program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pada tahun 2010 Prosentase kontribusi industri kreatif pada PDB sebesar 2%. Melalui target ini, program ini mengedepankan arah pelaksanaannya pada Pengembangan standar bidang perdagangan, Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.


2010

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Perdagangan

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010


A.

2010

Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Kinerja perdagangan tahun 2010 menunjukkan hasil yang optimal.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kementerian Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010 di lingkungan Kementerian Perdagangan. Indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Perdagangan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014, serta dengan mengakomodasikan keinginan stakeholder. Kinerja Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan hasil pengukuran yang cukup baik terhadap target hampir diseluruh indikator kinerja utama yang menjadi indikator sasaran pembangunan perdagangan tahun 2010. Kilas capaian sasaran kinerja Kementerian Perdagangan dari Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2010 sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan Tahun 2010 No

Misi Perdagangan dan Indikator Kinerja Utama

a. Prosentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas b.

Concentration ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5) c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama d. e.

Prosentase Capaian (%)

7 % - 8.5 %

33,02% *)

471,7%

43% – 47%

48,80%

96,31%

53%-60%

52,4%

98,8%

40 ijin

53 ijin

132,5%

590 – 605 komoditi

887 komoditi

146,6%

140 Perundingan

140 Perundingan

100%

Jumlah Perijinan online Jumlah Komoditi dengan RCA >1 komoditi

f. Jumlah hasil perundingan internasional

3

Realisasi 2010

MISI I: Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas

1

2

Target 2010

MISI II: Menguatkan Pasar Dalam Negeri

a. Jumlah Perijinan online Perdagangan Dalam Negeri b. Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian perdagangan dalam negeri c. Prosentase Kontribusi Industri Kreatif pada PDB d. Jumlah BPSK yang berfungsi

9 jin

12 ijin

133%

6 hari

6 hari

100%

2%

7,3%

365%

50 BPSK

54 BPSK

108%

MISI III: Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi Nasional

a. Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 b. Prosentase Rata-rata Penurunan Koefisien Variasi Harga (KVH) Komoditi c. Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri d. Penurunan disparitas harga antar provinsi

23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010

0,5 poin

0,49 poin

99,7%

5%-9%

4,3%

86%

<1

0,3

100%

1,5 – 2,5

1,74

100%


2010

Dari capaian indikator kinerja utama tersebut dalam tabel, terlihat bahwa hampir semua indikator kinerja Kementerian Perdagangan sesuai dengan yang ditargetkan pada awal tahun, maupun yang telah ditetapkan dalam Renstra. Capaian indikator kinerja utama ini bersama dengan indikatorindikator kinerja lainnya akan dibahas lebih lanjut di bagian evaluasi.

ungan Menteri Perdagangan di pelabuhan

Kebijakan Kementerian Perdagangan selalu mengupayakan antisipatif terhadap isuisu perdagangan

Kunj

Kementerian Perdagangan telah berusaha untuk merumuskan kebijakan yang mengantisipasi perubahan faktor-faktor ekonomi dunia yang terjadi selama tahun 2009 – 2010, serta menampung aspirasi-aspirasi pelaku usaha dalam negeri sehingga dapat mendukung iklim usaha yang kondusif. Pada tabel di atas, diketahui jumlah kebijakan yang diterbitkan kementerian perdagangan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan kesan positip, bahwa Kementerian Perdagangan mengupayakan secara teratur dan responsif terhadap isu-isu perdagangan. Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah dengan menyederhanakan prosedur perijinan bidang perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri secara online. Berdasarkan dari target tahun 2010 sebanyak 9 (Sembilan) ijin harus telah online, bahkan capaian yang terlaksana melebihi target yaitu 12 ijin. Seiring dengan konsep penyederhanaan ijin ini, capaian dan target penyelesaian waktu perijinan juga ditetapkan selama 6 (enam) hari telah tercapai. Capaian lain juga juga ditunjukkan adanya target pembangunan 50 BPSK pada tahun 2010 telah tercapai melebihi target yakni 54 BPSK. Pembangunan ini untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan perlindungan konsumen yang semaksimal mungkin. Setelah mengalami penurunan ekspor non-migas pada tahun 2009, ratarata pertumbuhan ekspor non migas telah kembali meningkat pada Agustus 2009–Agustus 2010 sebesar 26,32 %, melampaui target Renstra sebesar 78,5%. Perbaikan kualitas produk ekspor Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk ekspor diluar 10 produk utama. Perbaikan kualitas ini mendorong peningkatan persentase jumlah(nilai) produk ekspor diluar 10 produk utama yang mencapai 52,4% pada tahun 2010, dari 52% pada tahun



2010

2009. Pencapaian tersebut masih 98,87% dari target yang ditetapkan pada RENSTRA 2010-2014 sebesar 53%-60%, namun lebih tinggi dari capaian 2009. Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah mencatat bahwa pencapaian target koefisien variasi harga (KVH) bahan pokok, yakni indikator disparitas harga bahan pokok, berada mendekati target 5%-9%, yakni 4,3%. Artinya perbedaan harga diupayakan relatif sama antara daerah yang satu dengan yang lain, sehingga dapat mencegah terjadinya ketimpangan pasokan bahan pokok antara daerah yang satu dengan yang lain. Selain itu juga, untuk Logistic Performance Index (LPI) menunjukkan capaian kinerja yang sesuai target yaitu 2,67, sehingga dapat mendukung distribusi perdagangan yang efisien. Kementerian Perdagangan sangat optimis bahwa target 2014, seperti yang telah tertuang dalam Renstra, akan tercapai melihat kondisi awal kinerja tahun 2010 ini mempunyai kecenderunga yang baik. Dukungan keinginan yang kuat dari Pemerintah secara keseluruhan, memberikan peluang bagi Kementerian Perdagangan untuk mencapai visi-misi pembangunan perdagangan yakni menjadikan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

B.

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Hasil evaluasi indikator kinerja menggambarkan perkembangan capaian sasaran

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Kementerian menurut sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya. Subbab ini juga mengulas kembali capaian IKU yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terlihat keterkaitan antara IKU dan indikator lainnya dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan dua jenis rumus yang tersedia 3, yang dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Penggunaan rumus pertama, akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear. Sedangkan rumus kedua akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik. Adapun Evaluasi dan analisis secara rinci dari masing-masing sasaran yang terdapat di dalam 3 (tiga) misi Kementerian Perdagangan yang diuraikan sebagai berikut.

3

Diambil dari Pedoman Sakip Kementerian Perdagangan Tahun 2010


MISI I: PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS BERKUALITAS


2010

TUJUAN 1: Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor

Sasaran 1 Pertumbuhan Ekspor Non Migas “Meningkatnya pertumbuhan ekspor nonmigas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional” Kinerja pertumbuhan ekspor nonmigas jauh melampaui target

Secara umum, kinerja Kementerian Perdagangan pada sasaran pertama ini telah memberikan capaian yang baik terlihat dari angka realisasi rata-rata yang mendekati target. Bahkan realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 33,02% atau sekitar 3,5 kali lipat dari yang ditargetkan sebesar 7%. Capaian masing-masing indikator-indikator kinerja sasaran pertama ini -selanjutnya disingkat menjadi IK- dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 No

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Capaian

Realisasi

% pertumbuhan ekspor non migas nasional

7%

33,02%

471,7%

2

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan investasi

1 rekomendasi

1 rekomendasi

100%

3

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus

1 PP

2 PP

200%

4

Jumlah peraturan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK

1 peraturan

0 Peraturan

0%

5

Jumlah penerbitan eksportir terdaftar

243 ET

456 ET

187,65%

6

Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor

900 SPE

887 SPE

98,56%

7

Jumlah partisipasi pada forum kerjasama komoditas ekspor di dalam dan luar negeri

22 partisipasi forum

20 Forum

90,90%

8

Jumlah komoditi yang diberikan bimbingan teknis di bidang ekspor

14 komoditi

13 Komoditi

92,86%

9

Jumlah rumusan kebijakan ekspor dan impor

19 kebijakan

25 kebijakan

131,8%

10

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

2000 IP

1593 IP

79,65%

(%)

1

Capaian


Comment [c1]: Draft


2010

IK-1 Prosentase Pertumbuhan Ekspor Non-migas Nasional

Posisi ekspor Indonesia pada paruh pertama 2010 lebih tinggi kenaikannya dibanding ekspor dunia, yaitu sekitar 45 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya total ekspor 2010 sebesar US$ 157,7 miliar merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia, naik 35% dibanding ekspor 2009 yang hanya sebesar US$ 116,5 miliar. Ekspor nonmigas 2010 mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 129,7 miliar, meningkat 33,02% dibanding 2009, yang berarti 3,5 kali lipat di atas target RPJM sebesar 7%-8,5%. Ekspor non migas Desember 2010 mencapai rekor tertinggi untuk ekspor bulanan sebesar US$ 13,5 miliar, meningkat 24,6% dibandingkan Desember 2009. Rata-rata ekspor non migas bulanan meningkat bila dibandingkan dari tahun 2009 sebesar US$ 9,0 miliar menjadi US$ 10,8 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini tampaknya akan terus cenderung meningkat (lihat Gambar 2), seiring dengan semakin bergairahnya ekonomi dan investasi dalam negeri yang dapat memacu perkembangan ekspor non migas Indonesia.

Gambar 2 Ekspor Non Migaspdari Jan 2009 - Desember 2010 g US$ Miliar

Persen 200

15.0

12.5

Rata ‐ rata nilai ekspor non migas bulanan 2010 sebesar US$ 10,8 miliar

Rata ‐ rata nilai ekspor non migas bulanan 2008 sebesar US$ 9,0 miliar

150

10.0 100 7.5

Growth rate (yoy) 50

5.0

Moving p.a growth rate 0

2.5

Growth rate m to m

-50

0.0 Jan'09Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov DesJan'10Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Sumber: BPS (diolah)

Surplus perdagangan 2010 Mencapai US$ 22.0 miliar

Total ekspor selama 2010 adalah sebesar US$ 157,7 miliar dimana dari nilai tersebut Ekspor non-migas mencapai US$ 129,67 miliar. Total impor selama 2010 adalah sebesar US$ 135,6 miliar dengan nilai impor nonmigas sebesar US$ 108,24 miliar. Surplus perdagangan 2010 mencapai US$ 22.1 miliar, terdiri dari surplus non-migas US$ 21.4 miliar dan migas US$ 0,6 miliar. Surplus perdagangan non migas tahun 2010 adalah tertinggi sejak memasukkan nilai impor kawasan berikat di tahun 2008. Nilai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan surplus perdagangan non-migas 2009 yang mencapai US$ 19,6 miliar. Pada paruh pertama 2010, neraca perdagangan menunjukkan surplus di atas 1 miliar USD, kecuali pada bulan April dan Juni. Selanjutnya pada paruh kedua, bulan Juli terjadi defisit namun surplus kembali di bulan



2010

Agustus. Pada bulan September hingga Desember 2010, surplus bulanan menembus 2 miliar USD, dengan catatan bulan Desember 2010 mencapai angka 3,7 miliar USD.Dibandingkan dengan kinerja tahun 2009, surplus perdagangan bulan September dan November masih di bawah 2 miliar USD. Sedangkan di bulan Desember 2009 sekalipun menembus 3 miliar USD namun masih di bawah capaian surplus perdagangan Desember 2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekspor non-migas Indonesia tahun 2010 menunjukkan kinerja yang sangat baik yang akhirnya memiliki dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia tahun 2010. Meskipun hal ini bukan hanya hasil kinerja Kementerian Perdagangan, namun Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor non-migas tersebut. Tabel di bawah menunjukkan neraca perdagangan Indonesia secara bulanan pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel 3 Kinerja Ekspor Indonesia (2009-2010) TAHUN

2010

2009

BULAN

EKSPOR

Dec Nov Oct Sept Aug Jul Jun May April Mar Feb Jan Jan-Dec Dec Nov Oct Sept Aug Jul Jun May April Mar Feb Jan Jan-Dec

16.783,4 15.338,2 14.399,6 12.181,6 13.706,2 12.486,9 12.293,5 12.656,6 12.035,2 12.774,4 11.166,5 11.595,9 157.732,6 13.382,5 10.775,4 12.242,7 9.842,6 10.545,4 9.684,1 9.381,5 9.253,0 8.454,0 8.614,7 7.080,4 7.153,3 116.510,0

Ekspor nonmigas 13.511,0 12.586,3 11.557,7 10.098,7 11.766,1 10.605,5 10.392,0 10.287,4 9.830,6 10.605,8 8.991,2 9.251,0 129.679,9 10.826,0 8.438,0 10.131,2 8.092,9 8.913,0 8.195,2 7.929,4 8.157,3 7.200,0 7.333,1 6.056,0 6.206,2 97.491,7

IMPOR 13.089,5 13.071,0 12.120,0 9.654,1 12.220,8 12.625,9 11.713,2 9.980,4 11.235,8 10.972,6 9.498,1 9.490,5 135.606,1 10.326,6 8.814,7 9.430,1 8.516,6 9.297,6 8.683,3 7.935,5 7.846,7 6.706,8 6.554,1 5.815,5 6.600,6 96.829,2

IMPOR nonmigas 10.496,2 10.124,0 9.735,6 7.653,9 10.014,0 10.518,0 9.323,7 8.003,8 8.712.8 8.720,6 7.452,6 1.936,9 108.243,2 8.223,2 6.983,8 7.514,0 6.145,3 7.818,9 6.846,5 6.493,7 6.546,1 5.474,5 5.624,1 5.044,9 5.319,1 77.848,5

(juta USD)

Neraca Perdagangan 3.693,9 2.267,2 2.279,6 2.527,5 1.485,4 (139,0) 580,3 2.676,2 799,4 1.801,8 1.668,4 2.105,4 22.126,5 3.001,9 1.960,7 2.812,6 1.326,0 1.247,8 1.000,8 1.446,0 1.412,3 1.747,2 2.060,6 1.264,9 552,7 19.680,8

Keterangan Desember 2010 adalah angka sementara Sumber: BPS

Kontribusi ekspor nonmigas 2010 mencapai 82,22% terhadap total ekspor Indonesia

Berdasarkan Tabel 4, kontribusi ekspor non-migas rata-rata 2010 sangat tinggi terhadap total ekspor Indonesia, yaitu sebesar 82,22% dibandingkan dengan rata-rata kontribusi ekspor migas 2010 sebesar 17,78%. Kinerja ekspor Indonesia saat ini mengalami diversifikasi dengan mulai



2010

meningkatnya ekspor produk non migas tidak hanya produk utama tetapi produk lainnya. Penguatan ekspor non migas selama tahun 2010 didorong oleh peningkatan ekspor dari seluruh sektor. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan naik sebesar 35,36% disusul peningkatan ekspor di sektor industri sebesar 33,47%, peningkatan pertanian 14,90% dan di sektor lainnya sebesar -8,33%.

Tabel 4 Perkembangan Ekspor Indonesia Menurut Sektor Tahun 2009 - 2010 Periode Migas

2009

Perub '10/'09 (%)

2010

Peran thd Total Ekspor (%) 2009

2010

19.018,0

28,052.7

47,50

16,32

17,78

- Minyak Mentah

7.820,3

10395.0

32,92

6,71

6,59

- Gas Alam

8.935,7

13706.3

53,39

7,67

8,69

- Minyak Olahan

2.262,3

3951.4

74,66

1,94

2,50

97.491,7

129,679.9

33,02

83,68

82,22

4.352,8

5,001.3

14,90

3,74

3,17

73.435,8

98,013.2

33,47

63,03

62,14

Non Migas - Pertanian - Industri - Pertambangan Total

19.703,1

26,655.5

35,36

16,91

16,90

116.510,0

157,732.6

35,38

100,00

100,00

Sumber: BPS

Gambar 3 Peran Terhadap Total Ekspor (Pangsa Ekspor Migas dan Non Migas) Tahun 2004 - 2010 Comment [P2]:

18%

16%

21%

19%

21%

80

22%

100

22%

120

78%

79%

81%

79%

84%

82%

40

78%

60

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

20 0

% NONMIGAS Sumber: BPS, (diolah)


% MIGAS


2010

Pangsa ekspor nonmigas Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2010 terus meningkat

Berdasarkan Gambar 3, Komposisi pangsa ekspor nonmigas dan ekspor migas selama 2004-2010 menunjukkan persentase ekspor nonmigas (dengan pembulatan) berturut-turut 78% (2004), 78% (2005), 79% (2006), 81% (2007), 79% (2008), 84% (2009), dan 82% (2010). Rata-rata pangsa ekspor nonmigas selama tahun 2004 – 2009 adalah 80,14%. Kecenderungannya adalah ekspor non migas akan stabil dan tetap perlu dipertahankan pada perolehan nilai pangsa rata-rata.

Peluncuran ekspor perdana kopi ke Dubai oleh Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan meninjau pabrik pulp & paper di Riau pada saat peluncuran ekspor Pulp & Paper



2010

Indonesia di urutan ke 30 eksportir dunia

Keberhasilan ekspor Indonesia selama ini telah menempatkan Indonesia di urutan ke 30 (berdasarkan nilai ekspor) eksportir dunia dengan kecenderungan mengalami peningkatan sejak tahun 2007. Sedangkan di sektor regional (berdasarkan nilai ekspor), pada tahun 2009 Indonesia berada pada posisi di urutan ke-10 eksportir di Asia dengan nilai US$ 131,68 miliar tumbuh dengan trend sebesar 7.99% selama periode 2005-2009. Posisi pertama (berdasarkan nilai ekspor) ditempati oleh China dengan niai US$ 1,338 miliar trend pertumbuhan sebesar 10.04%. Secara rinci, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar ....

Tabel 1 Posisi Ekspor Indonesia di Asia (2005 - 2009) No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2005 3,507 976 638 291

2006 4,126 1,187 692 341

2007 4,750 1,436 765 380

2008 5,524 1,643 826 416

2009 4,154 1,338 606 337

Trend (%) 05‐09 6.51 10.04 0.76 5.02

241

276

309

316

247

1.86

‐21.79

169 159 103 115 137 105

192 200 125 135 158 123

212 215 158 158 178 141

237 320 196 184 190 168

188 171 150 149 140 132

4.38 6.47 12.77 8.59 2.26 7.99

‐20.64 ‐46.46 ‐23.41 ‐19.20 ‐26.43 ‐21.49

Nilai (juta USD)

Negara Total China Japan Korea, Rep. Taiwan, China Malaysia Saudi Arabia India Thailand Singapore Indonesia

Sumber: Kementerian Perdagangan

Gambar 4 Posisi Ekspor Indonesia di Asia (2005 - 2009)



Perubahan (%) '09/08 ‐24.80 ‐18.58 ‐26.57 ‐18.98


2010

Gambar 5 Kecenderungan Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia Tahun 2004 - 2009 1.1

15,000.0

1.1

15,000.0

1.0

12,000.0

1.0

12,000.0

0.9

9,000.0

0.9

9,000.0

0.8

6,000.0

0.8

6,000.0

0.7

3,000.0

0.7

3,000.0

0.6

0.0

0.6

0.0

2004

2005

2006

Nilai Ekspor Dunia

2007

2008

(%)

18,000.0

US$ Miliar

US$ Miliar

1.2

2009

Pangsa Ekspor Indonesia

(%)

Impor

Ekspor 18,000.0

0.5 2004

2005

Nilai Impor Dunia

2006

2007

2008

2009

Pangsa Impor Indonesia

Sumber: BPS (diolah)

IK-2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Investasi

Kegiatan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi merupakan kegiatan yang lintas sektoral dan mencakup bidang yang sangat luas Dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, kementerian Perdagangan tergabung dalam Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) yang juga dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian. Beberapa hasil yang telah dicapai selama tahun 2010 antara lain terkait dengan perubahan kelembagaan dan penetapan kebijakan yang sifatnya lintas sektoral. Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan yaitu yang terkait dengan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi. Dalam hal ini terkait dengan koordinasi penetapan kebijakan Bea Keluar Kakao dengan Kementerian Keuangan serta koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun (BBK). Terkait dengan kelembagaan, perubahan struktur Timnas PEPI yang pada tahun sebelumnya terdiri dari 4 (empat) Pokja menjadi 2 (dua) Pokja yaitu Pokja Ekspor dimana Kementerian Perdagangan menjadi leading sector, dan Pokja Investasi dengan leading sector BKPM. Dengan demikian, capaian peningkatan ekspor dan peningkatan investasi pada tahun 2010 menghasilkan capaian 100% yang menunjukkan keberhasilan yang cukup baik. Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi juga telah dilaksanakan pada tahun 2009 yang menghasilkan satu laporan kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi. Dengan demikian, maka realisasi dan capaian peningkatan ekspor dan peningkatan investasi pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja yang sama. Hal ini dapat dibuktikan melalui peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2009 dan 2010 sebagaimana telah dijelaskan melalui indikator pertumbuhan Ekspor non-migas.



2010

IK-3 Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Jika pada tahun 2009, Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian telah berhasil menyusun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka pada tahun 2010 ini, masih di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagagan bersama-sama dengan kementerian atau lembaga lainnya (Dewan Nasional KEK) telah berhasil menyusun beberapa peraturan pelaksana tentang KEK. Beberapa peraturan pelaksana yang telah diterbitkan adalah: 1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan 2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, Dewan Nasional KEK juga telah menyiapkan draft peraturan pelaksana lainnya yaitu RPP Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Draft ini memuat ketentuan-ketentuan mendasar tentang pembentukan dan penyelenggaraan KEK seperti persyaratan pengusulan KEK, ketentuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pendelegasian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Administrator KEK dan lain-lain. Draft PP tersebut sudah final di tingkat Dewan Nasional dan telah diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani. Terbitnya beberapa peraturan pelaksana sebagaimana tersebut di atas tentu saja menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam kelancaran tugas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini juga mencerminkan keberhasilan Dewan Nasional KEK dalam pelaksanaan pengembangan KEK. Jika pada tahun 2010, indikator pengembangan KEK dalam upaya peningkatan Ekspor non-migas adalah jumlah PP tentang KEK, maka pada tahun 2009, indikator pengembangan KEK adalah terbitnya Undang-Undang tentang KEK yang merupakan dasar hukum awal terbentuknya KEK di Indonesia. Hal ini telah terealisasi melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sehingga menunjukkan capaian kinerja 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2010 sebesar 200% adalah sangat baik jika dibandingkan capaian tahun 2009. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif kementerian perdagangan dan instansi lainnya dalam pengembangan KEK.

IK-4 Jumlah Peraturan Perdagangan yang Dilimpahkan ke KEK

Dalam rangka mendukung pengembangan KEK dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor investasi, Kementerian Perdagangan pada tahun 2010 menargetkan penetapan 1 (satu) kebijakan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK. Kementerian Perdagangan dalam hal ini sangat pro-aktif dalam menyusun konsep peraturan (Permendag) dimaksud dengan melakukan penyusunan



2010

Draft Permendag sejalan dengan penyusunan konsep RPP Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Penyusunan Draft Permendag tersebut telah final di tingkat Kementerian Perdagangan dan juga sudah dibahas pada rapat sinkronisasi peraturan yang terkait dengan KEK dengan instansi terkait di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Draft final peraturan tersebut sebenarnya sudah dapat ditetapkan sebagai peraturan menteri, namun demikian salah satu dasar hukum peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa peraturan tersebut masih dalam bentuk RPP dan belum dapat ditetapkan sebagai PP karena masih menunggu ditandatangani Presiden. Dengan demikian, maka draft Permendag tersebut belum dapat ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Perdagangan. Meskipun realisasi terhadap indikator kinerja ini masih 0 (nol) karena belum ditetapkannya peraturan menteri tersebut, namun kementerian perdagangan telah memiliki final draft yang akan ditandatangani segera setelah ditetapkannya RPP Tentang Penyelenggaraan KEK. Meskipun capaian ini masih 0% namun tidak dapat katakan bahwa hal ini mutlak kelalaian kementerian, karena hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang ada di luar kendali Kementerian Perdagangan. Secara keseluruhan, capaian pengembangan KEK selama tahun 2010 lebih baik dibandingkan tahun 2009 mengingat beberapa capaian yang telah diperoleh. Jika pada 2009, capaian yang diperoleh adalah penetapan UU 39 Tahun 2009 Tentang KEK sementara capaian tahun 2010 adalah 2 (dua) peraturan pelaksana yang terkait dengan pengembangan KEK dan 1 (satu) draft peraturan menteri.

IK-5 Jumlah Penerbitan Eksportir Terdaftar

Penerbitan Eksportir Terdaftar (ET) bertujuan untuk menginventarisir, mengawasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor, baik ekspor produk pertanian dan kehutanan serta industri dan pertambangan yang ditataniagakan. Selain itu, penerbitan eksportir terdaftar juga ditujukan untuk mengetahui perkembangan ekspor komoditi yang dianggap sangat strategis. Penerbitan ET terdiri dari ETPIK, ETK/EKS, ETR, ET Timah dan ET Prekursor. Penerbitan ET selama tahun 2010 merupakan penerbitan RT untuk beberapa komoditi yaitu komoditi Timah, Prekursor, Kopi, Rotan dan Kayu serta produk industri kehutanan. Penetapan ET, selain dikategorikan berdasarkan komoditi juga dikategorikan berdasarkan ET yang baru maupun ET yang sifatnya Perpanjangan. Total Penerbitan ET pada tahun 2010 adalah sejumlah 493 ET. Dari jumlah tersebut 93 % merupakan ET komoditi pertanian dan kehutanan dan 62 % merupakan Penetapan ET baru.



2010

Gambar 6 Eksportir Terdaftar (ET) Berdasarkan Jenis dan Pengajuan


Penerbitan ET sejumlah 456 ET pada tahun 2010 melampaui target yang ditetapkan sebesar 243 ET sehingga capaian kinerja Tahun 2010 adalah sebesar 187,65% yang mencerminkan keberhasilan yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kementerian Perdagangan dalam menginventarisir dan mengawasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor menunjukkan kinerja yang baik sehingga mampu mendorong upaya peningkatan ekspor non-migas. Meskipun pencapaian Tahun 2010 sangat baik jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, namun pencapaian tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 681 ET. IK-6 Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor

Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan ekspor terutama untuk produk sumber daya alam seperti produk pertambangan dan produk pertanian dan kehutanan. SPE merupakan persyaratan bagi para eksportir pada saat melakukan ekspor beberapa komoditi yang diatur. Pada tahun 2010, realisasi penerbitan SPE berjumlah 1022 SPE dari 900 SPE yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang cukup baik yang menghasilkan capaian sebesar 98,56%. Dari 887 SPE, 491 SPE (55,4%) diterbitkan untuk komoditi pertanian dan kehutanan dan 396 SPE (44,6) diterbitkan untuk komoditi industri dan pertambangan. Penerbitan SPE pada tahun 2010 sedikit lebih kecil (98,56%) target yang ditetapkan yaitu sejumlah 900 SPE. Meskipun pencapaian Tahun 2010 cukup baik meskipun sedikit lebih kecil dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut juga lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang berjumlah 951 ET. Meskipun jumlah SPE yang diterbitkan pada tahun 2010 lebih kecil dibandingkan dengan penerbitan SPE pada tahun 2009, namun nilai ekspor non-migas tahun 2010 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan nilai/harga komoditi ekspor pada tahun tersebut.Hal ini menunjukkan keberhasilan Kementerian Perdagangan dalam memenuhi komitmen dalam peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas melalui



2010

Ekspor produk bernilai tambah tinggi.

Gambar 7 Komposisi Surat Persetujuan Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi

IK-7 Jumlah Partisipasi pada Forum Kerjasama Komoditas Ekspor di Dalam dan Luar Negeri

Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi aktif dalam forum kerjasama komoditi ekspor di dalam dan luar negeri. Kerjasama sebagaimana dimaksud merupakan kerjasama lintas sektoral yang terkait dengan beberapa komoditi ekspor seperti kopi, lada, karet, perikanan, CPO, pupuk, alas kaki, tekstil serta komoditi produk pertambangan seperti timah dan batubara. Forum kerjasama yang diikuti Kementerian Perdagangan pada tahun 2010 ini sebanyak 20 forum dari 22 forum yang ditargetkan dengan tingkat hasil capaiannya sebesar 90,90%. Forum kerjasama komoditas ekspor yang dilakukan antara lain bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme ekspor pupuk urea, timah dan batubara. Terkait dengan produk pertambagan kerjasama ini ditujukan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekspor produk pertambangan sesuai amanat Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Terkait dengan komoditi alas kaki dan tekstil, partisipasi dalam forum kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk melakukan brainstorming terhadap kebijakan ekspor di India (Alas Kaki) dan Taiwan (TPT) serta pengembangan desain produk dan teknik produksi. India dan Taiwan merupakan Negara yang sangat maju dalam hal produksi tekstil dan alas kaki. Melalui kegiatan brainstorming ini diharapkan agar para produsen alas kaki dan TPT Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan desain produk serta efisiensi produksi kedua komoditi tersebut. Terkait dengan komoditi pertanian dan kehutanan, partisipasi dalam forum kerjasama ekspor dilakukan antara lain untuk memperbaiki image Indonesia di negara tujuan ekspor CPO terutama Uni Eropa (EU) akibat adanya negative campaign EU terhadap CPO Indonesia. Dengan kata lain Indonesia melakukan positive campaign terhadap produk CPO di Negara tujuan Ekspor Indonesia untuk memperbaiki image negative para pembeli di luar negeri. Bentuk partisipasi lainnya adalah keterlibatan Indonesia dalam International Tri-Partite Rubber Council (ITRC) bersama dengan Malaysia dan Thailand dalam rangka menjaga kestabilan harga komoditi karet di pasar internasional yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor



2010

non-migas.

Selain itu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga mengikuti beberapa forum internasional yang terkait dengan peningkatan kualitas mutu komoditi ekspor antara lain Sidang EEE (Electrical and Electronic Equipment) ASEAN, Sidang CODEX, Sidang ISO/TC 45 Rubber and Rubber Product. Secara total, dengan target sejumlah 22 partispasi forum dan realisasi sebesar 20 partisipasi forum, menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,90%. Dalam hal ini, secara garis besar Kementerian Perdagangan sudah dapat dinyatakan berhasil dalam pencapaian sasaran dimaksud, terutama dengan kemampuan menjaga kestabilan harga karet dan image produk CPO Indonesia di pasar global. Pada tahun 2009, target partisipasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam Forum Kerjasama Komoditas Ekspor ditargetkan sebesar 19 negara/forum sedangkan realisasinya adalah 16 negara/forum sehingga capaiannya sebesar 84,2%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian Tahun 2010 lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2009. Hal ini tentu saja merupakan keberhasilan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam berpartisipasi aktif pada forum komoditas ekspor di dalam dan luar negeri. Hal ini tentu saja untuk memenuhi tuntutan perdagangan global dalam mempertahankan pertumbuhan ekspor Indonesia pasca krisis finansial Tahun 2008. Keterlibatan dalam ITRC mampu menjaga kestabilan harga dan suplai karet dunia sehingga mampu meningkatkan nilai Ekspor karet Indonesia

ITRC merupakan badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pengurangan ekspor dan supply karet alam melalui mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dan Supply Management Scheme (SMS). Sejak tanggal 1 Januari 2002 pengurangan supply karet alam sebesar 4% melalui SMS dan pengurangan ekspor sebesar 10% melalui AETS. Pelaksanaan AETS dan SMS telah terbukti mampu mengangkat kembali harga karet alam dunia pada saat krisis global yang terjadi pada kuartal ketiga 2008. Harga karet dunia pada Januari 2009 adalah sebesar US$ cents 146.09/kg, bahkan pada Desember 2010 harga karet alam sudah mencapai US$ cents 466,40/kg. Perkembangan harga karet pada 2009 – 2010 dapat dilihat secara rinci pada Gambar berikut. Kestabilan harga karet sebagaimana dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mencerminkan keberhasilan Kementerian Perdagangan partisipasinya di Forum Kerjasama Komoditas Ekspor (Dalam dan Luar Negeri) dalam meningkatkan ekspor non-migas.



2010

Gambar 8 Perkembangan Harga Karet 2009 - 2010

Sumber: IRCo.

IK-8 Jumlah Komoditi yang Diberikan Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor

Bimbingan teknis di bidang ekspor diberikan kepada para pelaku usaha, dalam hal ini para eksportir. Dalam bimbingan teknis, para pelaku diberikan informasi update tentang kebijakan di bidang ekspor yang dapat menunjang kelancaran proses ekspor. Kebijakan di bidang ekspor tersebut bukan hanya yang terkait dengan regulasi di dalam negeri, tetapi juga ketenetuan di negara tujuan ekspor. Selain itu, melalui bimbingan teknis, Kementerian Perdagangan dapat mengetahui permasalahan ekspor yang ada di masingmasing daerah sehingga dapat dijadikan bahan masukan penyusunan kebijakan yang dapat memperlancar dan meningkatkan nilai ekspor nonmigas Indonesia.



2010

Kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jawa Tengah Selama Tahun 2010, bimbingan teknis yang telah dilakukan adalah bimbingan teknis untuk komoditi Kulit, Beras, Pala, Kopi, Hasil Hutan, Perikanan, Pelatihan Manajemen Ekspor Produk Makol, alas kaki, TPT, otomotif dan komponen, produk kimia, pertambangan serta kerajinan kulit kayu. Kegiatan ini dilakukan di masing-masing daerah yang dominan melakukan ekspor komoditi. Secara umum, dari 14 komoditi yang ditargetkan, tercapai 13 komoditi. Dengan demikian, capaian keberhasilan indikator ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor non-migas adalah sebesar 92,86%. Tidak berhasilnya satu komoditi ekspor untuk diberikan bimbingan teknis disebabkan adanya alasan teknis. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini diperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha terkait produksi dan pelaksanaan ekspor. Kendala yang paling banyak dihadapi adalah keterbatasan permodalan khususnya pelaku usaha berskala UKM dan bahan baku khususnya untuk alas kaki kulit. Dengan penyampaian informasi terkait kegiatan ekspor dari Pusat ke daerah dan sebaliknya, tentu saja akan memperlancar kegiatan ekspor yang akhirnya meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia sebagaimana tercermin pada Tabel Perkembangan Ekspor Indonesia Menurut Sektor Tahun 2009 – 2010. Bimbingan teknis komoditi ekspor juga dilakukan pada tahun 2009 antara lain terhadap komoditi lada, bahan jamu, ikan dan produk ikan serta beberapa pertemuan teknis lainnya. Kegiatan ini belum dijadikan sebagai indikator pencapaian sasaran pada tahun 2009.

IK-9 Jumlah Rumusan Kebijakan Ekspor dan Impor

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan penetapan 25 Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan ini terdiri dari 12 kebijakan ekspor, dan 13 kebijakan impor. Kebijakan ekspor yang ditetapkan adalah kebijakan yang terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk beberapa komoditi yaitu CPO dan produk turunananya, Rotan, Kayu, Kulit, dan Kakao dengan tujuan sebagai bahan perhitungan dalam penentuan besarnya Bea Keluar. Tujuan dari penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) dilakukan dengan mempertimbangkan : 1. Pemenuhan kebutuhan bahan baku di dalam negeri 2. Kelestarian sumber daya alam 3. Stabilitas harga barang di dalam negeri Penetapan HPE tahun 2010 mencakup komoditi Kakao yang belum ditetapkan pada tahun 2009. Dengan demikian, kinerja penetapan kebijakan HPE tahun 2010 dapat dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kebijakan HPE ditetapkan secara rutin setiap bulan selama satu tahun. Penetapan HPE tahun 2010 mencakup komoditi Kakao yang belum ditetapkan pada tahun 2009. Kebijakan HPE ditetapkan secara rutin setiap



2010

bulan selama satu tahun. Dapat ditambahkan pula bahwa beberapa kebijakan ekspor masih dalam tahap finalisasi yaitu kebijakan ekspor yang terkait dengan perdagangan timah dan Verifikasi atau Penelusuran Ekspor Produk Pertambangan Tertentu. Kebijakan impor yang ditetapkan sejumlah 13 kebijakan yang secara garis besar ditujukan untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, dan Moral Bangsa (K3LM); mendorong penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor nonmigas, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tertib administrasi di bidang impor. Secara lebih spesifik, kebijakan yang ditetapkan selama tahun 2010 antara lain terdiri dari kebijakan yang terkait dengan impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), API, impor Produk Tertentu dan impor barang modal dan bahan baku. Daftar kebijakan ekspor impor yang telah ditetapkan dapat dilihat secara lebih rinci pada Lampiran 4. Dengan target 19 kebijakan Ekspor impor dan realisasi sejumlah 25 kebijakan, menunjukkan capaian kinerja sebesar 131,8%. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dalam menetapkan kebijakan Ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan Ekspor non-migas. Keberhasilan penetapan kebijakan ini dapat dilihat pada peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas sebagaimana telah dibahas pada IK-1.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Pada Saat Press Conference Kebijakan Di Bidang Impor Dari beberapa indikator yang terkait dengan penetapan kebijakan (IK-6, IK7, IK-8, dan IK-16) maka dapat dilihat bahwa penetapan maupun koordinasi penyusunan kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan ekspor non-migas mencakup sektor yang luas dan bervariasi serta dari level yang lebih tinggi dan bersifat umum seperti Perpres dan PP ke level yang lebih spesifik yaitu Peraturan Menteri. Penetapan kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang memiliki dampak langsung kepada sektor Perdagangan maupun dampak tidak langsung terhadap sektor-sektor



2010

terkait ekonomi lainnya, seperti investasi. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan juga mencakup kurun waktu jangka pangjang maupun yang sifatnya jangka pendek. Semua kebijakan tersebut mendukung kepada peningkatan ekspor non-migas dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kebijakan-kebijakan tersebut di atas juga diharapkan mampu menciptakan iklim perdagangan luar negeri yang lebih kondusif serta iklim investasi yang mendukung kepada percepatan dan pembangunan sektor perdagangan.

IK-10 Jumlah Penerbitan Pengakuan Sebagai Importir Produsen

Importir Produsen (IP) adalah Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan. Selama tahun 2010, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen perdagangan Luar Negeri telah menerbitkan sebanyak 1593 IP yang terdiri dari 14 Jenis IP yaitu: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

IP Bahan Berbahaya (B2) IP Besi atau Baja IP Etilena IP Gula IP Nitrocellulose (NC) IP Pelumas IP Prekursor Non Pharmasi

95 305 13 130 2 15 46

-

IP Beras IP BPO IP Garam IP Limbah Non B3 IP PCMX IP Plastik IP Tekstil

44 5 48 168 1 164 557

Pada tahun 2009, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sejumlah 2955 IP. Dengan demikian maka realisasi penerbitan IP pada tahun 2010 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Namun demikian, capaian 2010 dapat dikatakan sangat baik meskipun hanya mencapai 79,65 %. Ketidakberhasilan dalam mencapai target 100% tentu saja bukan merupakan kegagalan kementerian, tetapi lebih karena faktor eksternal dimana jumlah produsen yang mengajukan permohonan pengajuan IP tidak sebanyak jumlah yang ditargetkan. Pelaksanaan tertib administrasi impor melalui penerbitan IP bagi produsen yang mengimpor bahan baku juga dapat dilihat melalui grafik Impor Menurut Penggolongan Barang. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa impor bahan baku pada 2010 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 33 % dengan nilai impor sebesar US$ 9,4 Miliar. Sedangkan nilai impor bahan baku pada tahun 2009 adalah sebesar US$ 7,0 Miliar.



2010

Gambar 9 Impor Menurut Penggunaan Barang Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang (US$ Miliar)

15.4

2.1

Barang Modal

‐16.0

1.8

33.7

9.4

Bahan Baku/Penolong

Barang Konsumsi

Pertumbuhan (%)

‐2.4

7.0

1.0 0.6

64.8

Jan'2011 Jan'2010

3.6

Sumber: BPS (diolah Puska Daglu BP2KP)

Jumlah penerbitan ET, SPE dan IP merupakan ketentuan pemerintah yang ditetapkan dalam rangka tertib administrasi serta pelaksanaan pengawasan kegiatan ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekspor nonmigas. Kegiatan inventarisir dan pengawasan ekspor bertujuan untuk peningkatan komoditi ekspor yang memiliki nilai tambah (value-added) yang lebih baik sehingga memiliki nilai dagang yang lebih tinggi. Dengan demikian maka ekspor Indonesia bukan lagi merupakan ekspor komoditi yang bernilai tambah rendah. Kegiatan impor yang medukung ekspor nonmigas dimaksudkan untuk memudahkan importir produsen dalam hal ini yang berorientasi ekspor untuk melakukan impor bahan baku yang membantu kelancaran dan peningkatan ekspor non-migas. Hal ini juga tercermin melalui realisasi ekspor non-migas Indonesia menurut sektor sebagaimana tercantum pada Tabel 1 (dari IK-1). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan ekspor di semua sektor non-migas dengan pertumbuhan di atas 10 %. Hal ini juga tercermin melalui realisasi ekspor non-migas Indonesia menurut sektor sebagaimana tercantum pada Tabel ... (dari IK-1). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan ekspor di semua sektor non-migas dengan pertumbuhan di atas 10 %.


Comment [d3]: Tabel akan diurutkan kembali P Salman


2010


Sasaran 2 Diversifikasi Pasar Ekspor “Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik” Penetrasi pasar tujuan ekspor non tradisional

Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor, Kementerian Perdagangan terus mengupayakan penajaman strategi penetrasi pasar. Hal tersebut bertujuan untuk terus mengembangkan dan menjaga kesinambungan ekspor dengan memasuki negara tujuan ekspor baru, dalam hal ini, yaitu pasar non tradisional, dengan tentunya tidak meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspor di pasar tradisional. Pangsa ekspor non migas Indonesia terhadap pasar ekspor tradisional tahun 2010 mengalami kenaikan sekitar 1% dibandingkan nilai ekspor non migas pada tahun 2009 yaitu dari 47,87% menjadi 48,80%, dan demikian juga dengan terhadap pangsa pasar ekspor non tradisional yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2009. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peluang pasar ekspor produk Indonesia baik ke negara tradisional maupun non tradisional masih terbuka dan memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 No 11 12

Indikator Kinerja

Realisasi

47%

47,20%

99,57%

20 ITPC

19 ITPC

95%

Concentration ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5) Jumlah penyelenggaraan ITPC

IK-11 Concentration Ratio Pada 5 (lima) Negara Tujuan Ekspor Terbesar (CR5)

Capaian


(%)

Sepanjang 2010 konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama yakni Jepang, RRT, Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura, mencapai angka 47,20%. Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yakni sebesar 47%, realisasi tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian sebesar 99,57% dari target yang ditetapkan. Namun, realisasi ini telah cukup menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor Indonesia tidak terkonsentrasi kepada lima pasar utama tersebut atau dengan kata lain ekspor non migas Indonesia telah terdiversifikasi ke pasar lainnya. Diharapkan tingkat konsentrasi 5 pasar utama tersebut terus menurun hingga 43-47% selama periode 2010-2014. Konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan dengan konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama pada



2010

tahun 2009 yang besarnya sebesar 48,9%. Adapun untuk perbandingan realisasi dan capaian rasio konsentrasi ekspor nin migas Indonesia di lima negara tujuan utama tidak dapat dilakukan karena pada LAKIP tahun 2009 tidak mencantumkan target dan pencapaian CR5.

Gambar 10 Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama Tahun 2010


Diversifikasi pasar ekspor Indonesia mengarah pada negaranegara emerging market

Pada tahun 2010, Jepang dan AS masih menjadi negara tujuan utama ekspor non migas Indonesia dengan pangsa pasar masing – masing sebesar 12,72% dan 10,28%. Namun peningkatan pangsa ekspor ke RRT menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik, dari 9,15% pada tahun 2009 menjadi 10,85% pada tahun 2010. Pertumbuhan ini sejalan dengan realisasi Asean – China Free Trade Agreement yang efektif berlaku di awal tahun 2010. Kedepannya, Indonesia menargetkan pengembangan pasar baru sebagai emerging market yaitu beberapa negara antara lain Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, intensifikasi ekspor ke negara Brasil, Rusia, India dan China perlu untuk lebih ditingkatkan.

Perjalanan perdagangan ekspor-impor dengan transportasi laut



2010

Tabel 6 Perubahan Pasar Tujuan Ekspor Negara Tujuan

Jepang Rep. Rakyat Cina Amerika Serikat India Singapura Malaysia Korea Selatan Thailand Belanda Taiwan Pilipina Jerman Hongkong Italia Australia Spanyol Vietnam Inggris Uni Emirat Arab Brasilia Belgia Saudi Arabia Perancis Turki Bangladesh

Nilai: Juta USD 2007 2008

2005

2006

9.562 3.960 9.508 2.865 7.069 3.309 2.595 1.918 2.234 1.786 1.393 1.782 1.485 1.002 1.126 1.205 678 1.291 904 403 997 524 624 543 353

12.199 5.467 10.683 3.326 7.824 3.790 3.415 2.054 2.518 2.285 1.377 2.026 1.703 1.213 1.604 1.641 1.022 1.432 1.013 626 1.136 672 724 724 427

13.093 6.664 11.311 4.885 8.990 4.593 3.746 2.647 2.749 2.338 1.829 2.316 1.687 1.380 1.868 1.906 1.355 1.454 1.325 786 1.332 944 803 1.045 633

13.795 7.787 12.531 7.061 10.105 5.984 4.660 3.215 3.881 2.901 2.051 2.465 1.809 1.864 2.107 1.665 1.673 1.547 1.651 993 1.349 1.192 939 872 836

2009

JAN‐NOV 2009 2010

11.979 8.920 10.470 7.351 7.948 5.636 5.174 2.598 2.903 2.875 2.357 2.326 2.112 1.651 1.712 1.830 1.454 1.431 1.265 888 1.048 956 870 678 781

10.729 7.713 9.426 6.443 7.234 4.906 4.475 2.324 2.547 2.583 2.131 2.059 1.874 1.448 1.565 1.707 1.298 1.304 1.151 761 945 863 756 590 674

Perub. % 10/09

Trend % 05‐09

37,75 60,47 27,59 35,22 20,21 39,47 39,70 58,48 27,66 13,67 34,10 28,83 21,77 48,26 36,92 11,31 30,57 18,61 15,77 73,55 14,72 24,05 35,54 62,20 39,10

5,91 21,87 3,59 30,17 5,02 16,44 18,42 11,13 10,04 12,65 15,60 7,57 7,94 15,37 11,75 8,87 22,37 2,87 12,31 22,68 2,75 19,42 9,68 6,51 25,33

14.779 12.377 12.026 8.712 8.696 6.842 6.252 3.683 3.252 2.936 2.857 2.653 2.282 2.147 2.143 1.900 1.694 1.547 1.332 1.320 1.084 1.071 1.025 957 937


Tren Pasar Ekspor Baru Meningkat sebagai keberhasilan ekspor Indonesia

Gambar 11 Tren Pasar Ekspor Baru Indonesia

Beberapa pasar tujuan ekspor nonmigas Indonesia khususnya ke negara nontradisional, dalam enam tahun terakhir mengalami tren perubahan di atas 10%. Hal ini menunjukkan keberhasilan diversifikasi ekspor, yang didukung dengan program promosi ekspor tahun 2010 yang lebih memfokuskan pada pasar-pasar ekspor non tradisional. Kemajuan dapat terlihat di pasar-pasar India, Korea Selatan, Thailand,Taiwan, Pilipina, Vietnam, Uni Emirat Arab, Brasilia, Saudi Arabia, dan Bangladesh. Negara Tujuan

Dalam upaya mengurangi konsentrasi ekspor non migas ke lima negara tujuan



Ekspor Baru upaya mengurangi konsentrasi ekpor ke Negara tujuan utama

2010

utama, pada tahun 2010, Indonesia telah melakukan ekspor ke beberapa negara tujuan baru. Negara-negara tersebut antara lain Vatikan, Chrismast Island, US Minor Outlying, Montserrat, Niue, Kep. Cook dan Kep. Marshall.

Tabel 7 Negara Tujuan Ekspor Baru Tahun 2009 – 2010 Negara Tujuan Ekspor Baru

No 1 2 3 4 5 6 7

Vatikan Christmas Islands US Minor Outlying Montserrat Niue Kep. Cook Kep. Marshall

Nilai Ekspor (US$ Ribu) 2009 262,7 219,1 37,7 30,4 11,6 582,1 99,2

Volume Ekspor (Ton)

2010

2009

2010

238,0 141,9 31,1 3,6 701,7 1.602,7

121,0 33,0 5,6 17,2 0,2 29,4 88,2

80,6 37,1 29,8 0,1 28,9 2.118,7

Sumber: BPS (diolah) IK-12 Jumlah Penyelenggaraan ITPC

Tahun 2010, nilai kontak dagang yang dihasilkan mencapai US$ 183,5 juta

Selama tahun 2010, terselenggara 19 kantor ITPC di berbagai kota dagang dunia, yakni Sidney-Australia, Sao Paulo-Brazil, Vacouver-Canada, SantiagoChile, Lyon-Prancis, Hamburg-Jerman, Budapest-Hongaria, Chennai-India, Milan-Italian, Osaka-Jepang, Busan-Korea Selatan, Mexico City-Mexico, Lagos-Nigeria, Jeddah-Arab Saudi, Johannesburg-Afrika Selatan, BarcelonaSpanyol, Dubai-PEA, Los Angeles_Amerika Serikat, dan Chicago-Amerika Serikat. Kantor-kantor ITPC di berbagai negara telah berhasil mendorong kunjungan pembeli ke Indonesia melalui partisipasi pada pameran dangan internasional, penyelenggaraan pameran/promosi produk Indonesia di Showroom ITPC dengan mengundang pengusaha setempat, menghubungkan pembeli dengan pengusaha Indonesia (trade inquiries) dan mendiseminasikan informasi peluang-peluang pasar luar negeri baik melalui surat, e-mail maupun secara langsung di daerah-daerah, sehingga mampu menghasilkan nilai kontak dagang sebesar US$ 183.541.993,-; melayani 3.669 permintaan hubungan dagang (inquiries), serta menghasilkan 284 judul informasi pasar. Hasil kinerja penyelenggaraan ITPC mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 menunjukan adanya peningkatan nilai kontak dagang yang signifikan (Gambar 7). Capaian ITPC selama tahun 2010 merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2009, realisasi tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 79,75%. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan permintaan ekspor dari negara-negara non tradisional, antara lain dari Persatuan Emirat Arab (PEA), Nigeria, India, dan lain-lain.



Gambar 12 Nilai Kontrak Dagang ITPC Tahun 2006-2010 (juta USD)



2010


2010


Sasaran 3 Diversifikasi Produk Ekspor “Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang” Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 No 13 14

Indikator Kinerja % kontribusi ekspor di luar 10 produk utama Jumlah laporan hasil identifikasi komoditi pertanian dan kehutanan

Startegi diversifikasi produk ekspor nonmigas terbukti mampu meningkatkan ketahanan ekspor nonmigas Indonesia


Realisasi

Capaian (%)

53%

52,4%

98,9%

5 Laporan

5 Laporan

100%

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan diversifikasi produk ekspor. Hal ini telah dilakukan Indonesia sejak beberapa tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi 1998. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu sehingga berdampak positif terhadap ketahanan ekspor Indonesia. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Strategi diversifikasi produk ekspor nonmigas ini terbukti mampu menjaga daya saing dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat krisis di tahun 2008 dan 2009. Indonesia terbukti sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan negara lainnya pada tahun 2009. Berdasarkan data dari IMF dalam World Economic Forum Asia Outlook (Oktober 2010), pertumbuhan PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Growth Domestic Product) Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar 4.5% dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 adalah sebesar 1,7%. Untuk tahun 2010, berdasarkan projeksi terakhir dari IMF, pertumbuhan PDB Indonesia adalah sebesar 6,0% dimana pertumbuhan PDB ASEAN adalah sebesar 6,6%.



2010

Tabel 9 Pertumbuhan GDP Asia

IK-13 Prosentase Kontribusi Ekspor di Luar 10 Produk Utama

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan menargetkan bahwa kontribusi ekspor di luar 10 produk utama sebesar 53%. Realisasi kontribusi ekspor di luar 10 Produk Utama tersebut hanya 52,5% sehingga capaian kinerjanya hanya 99,05%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2009, realisasi yang dicapai pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi ekspor di luar 10 produk utama pada tahun 2010 mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan tahun 2009 yang berkontribusi sebesar 52,7%. Namun jika ditinjau dari besarnya kontribusi produk ekspor di luar 10 produk utama berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010 yang menunjukkan angka lebih dari 52%, hal ini menunjukkan bahwa saat ini kinerja ekspor Indonesia telah cukup terdiversifikasi. Permintaan untuk ekspor produkproduk Indonesia di luar 10 produk utama menunjukkan kontribusi yang cukup baik. Kontribusi ekspor diluar 10 produk utama pada tahun 2010 mengalami sedikti penurunan dibandingkan dengan kontribusi pada tahun


2010


sebelumnya. Namun apabila dilihat dari nilai ekspor produk diluar 10 produk utama periode Januari-November 2010 mengalami kenaikan sebesar 33,18% dibandingkan dengan peride yang sama tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa program Kementerian Perdagangan sudah tepat sasaran, namun masih perlu untuk ditingkatkan dalam upaya menggenjot ekspor diluar 10 produk utama (produk potensial) untuk mengurangi ketergantungan kepada 10 produk utama. Angka tersebut menunjukkan pada waktu mendatang, akan semakin banyak komoditi potensial, termasuk produk yang masih tradisional dan belum diolah secara modern yang kompetitif di pasar global seperti makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempahrempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor dan tanaman obat. Meskipun capaian kinerja ini tidak mencapai 100%, namun capaian ini dapat dikatakan cukup baik karena mengingat upaya yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan Ditjen Perdagangan Luar Negeri antara lain melakukan identifikasi potensi produk-produk potensial di luar 10 produk utama khususnya untuk komoditi pertanian dan kehutanan. Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga memberikan bantuan peralatan antara lain mesin untuk pengembangan komoditi baik secara horizontal maupun secara vertikal sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi komoditi tersebut. Selain itu, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional telah berupaya dengan malakukan seminar, workshop dan pelatihan mengenai pengembangan produk maupun pengembanan pasar ekspor kepada para pelaku usaha baik di pusat maupun didaerah. Ditjen PEN juga telah melakukan uapaya untuk mempromosikan produk diluar 10 produk utama dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pameran (di dalam maupun di luar negeri), misi dagang, maupun dengan melalui instore promotion.

Gambar 13 Pertumbuhan Ekspor Non Migas Produk Utama Tahun 2009 - 2010 Nilai Ekspor (US$ Miliar)

Pertumbuhan (%) 6.6

10.11

TPT

13.0

8.35 3.7

9.68

ELEKTRONIK

7.94 11.73

SAWIT

37.9

8.41

17.8 12.4

7.88 6.00 6.1

2.24

ALAS KAKI

34.1 44.1 37.6

1.53 1.38 1.17

50.1

UDANG

0.85 0.77

KOPI

0.73 0.78

23.0 5.2

Nilai Satuan Volume

18.5

Januari‐November '09

Nilai ‐2.5

11.2 9.6 9.6

‐18.7

Sumber: BPS (Diolah)

31.2

6.3

2.30 Januari‐November '10

93.9

1.56

OTOMOTIF

KAKAO

67.3

16.3

4.34

PRODUK HASIL HUTAN

22.0 25.7

4.3

8.51

PRODUK KARET

21.0

17.1


‐6.1


2010

Produk kulit, medis, herbal, minyak atsiri, ikan, kerajinan, perhiasan, rempahrempah.

Kontribusi produk ekspor di luar 10 produk utama pada periode Januari – November 2010 salah satunya disumbang oleh 10 produk potensial, yang meliputi kulit & produk kulit, peralatan medis,obat-obatan herbal, makanan olahan, minyak atsiri, ikan & produk perikanan, kerajinan, perhiasan, rempah-rempah, serta peralatan kantor bukan kertas. Produkproduk potensial tersebut berkontribusi sebesar 5,84% dari total ekspor non migas Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US$ 6,78 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 22,60% jika dibandingkan dengan nilai ekspor kelompok produk ini pada periode yang sama tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa 10 produk potensial tersebut dapat dikembangkan lebih besar pada tahun–tahun mendatang.

Gambar 14 Nilai Ekspor 10 Produk Potensial (US$ Juta)


IK-14 Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Komoditi Pertanian dan Kehutanan

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan indikator kinerja ini adalah Monitoring dan Evaluasi, Identifikasi, Verifikasi terhadap komoditi Pisang dan Nanas, Tanaman Obat, Teh, Mete, Karet, Perikanan, Kulit, Kayu Olahan, Rotan. Selain itu, dilaksanakan pula pelaksanaan identifikasi kebijakan ekspor yang terkait dengan komoditi Rumput Laut, Tanaman Hias, Bunga Potong, Issue Dibdg Ekspor, Maniok, Buah Tropis, Sayur Mayur, rempahrempah di 93 daerah. Hal ini ditujukan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan ekspor. Dalam rangka meningkatkan kontribusi komoditi pertanian dan kehutanan diluar 10 produk utama, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan upaya identifikasi potensi-potensi yang mungkin untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan keberagaman jenis produk ekspor. Komoditi pertanian dan kehutanan yang diidentifikasi adalah komoditi rumput laut, maniok, buah tropis, sayur mayur dan rempah-rempah (jahe). Melalui identifikasi ini dapat diketahui secara lebih rinci tentang kondisi



2010

ekspor, daerah penghasil masing-masing komoditi, serta potensi dan peluang ekspor masing-masing komoditi dan daerah penghasil.

Stakeholder terkait dengan diversifikasi produk ekspor nonmigas

Pemilihan komoditi yang akan dilakukan identifikasinya tentu saja disesuaikan dengan sasaran Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor non-migas. Laporan hasil identifikasi ini selanjutnya akan diinformasikan kepada para stakeholders terkait sebagai informasi penting yang dapat membantu para eksportir maupun pejabat pemerintah yang terkait dengan promosi ekspor komoditi, terutama untuk komoditi di luar 10 Produk Utama. Informasi ini terutama diberikan kepada perwakilan perdagangan di luar negeri baik kepada ITPC maupun Atase Perdagangan di negara akreditasi untuk dipromosikan kepada para calon buyer di negara akreditasi. Hasil ini tentu saja mendukung sasaran Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor non-migas. Hal ini tercermin dari komposisi ekspor di luar produk utama yang sampai dengan Tahun 2010 adalah sebesar 52,5 % sebagaimana terlihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Komposisi Ekspor Produk Utama dan Produk Lainnya Tahun 2009 - 2010




2010

TUJUAN 2: Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri Agar Menjadi Lebih Kondusif

Sasaran 4 Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri “Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan” Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 No 15 16 17 18 19 20

Indikator Kinerja Jumlah perizinan online Jumlah hari waktu pelayanan Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Jumlah sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Jumlah pengguna (hak akses) perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan

IK-15 Jumlah Perizinan Online

Rencana Tingkat Capaian 40 jenis 4 hari

53 jenis 4 hari

Capaian (%) 132,50% 100%

4 kebijakan

4 kebijakan

100%

2 sistem

2 sistem

100%

1500 pengguna

1536 pengguna

102%

5 bimbingan teknis

5 bimtek

100%

Realisasi

Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif maka peningkatan kualitas pelayanan perijinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan luar negeri menjadi perhatian serius Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan telah membangun pelayanan perijinan ekspor dan impor secara elektronik (e-licensing) yang disebut dengan “INATRADE” dan telah beroperasi sejak tanggal 17 Desember 2008, yang waktunya bersamaan dengan peluncuran National Single Window (NSW) tahap pertama. Sistem INATRADE merupakan bentuk dukungan Kemententerian Perdagangan terhadap NSW.



2010

Presiden RI pada saat peluncuran Sistem NSW

Launching pelayanan perijinan perdagangan baik perijinan luar negeri maupun perijinan dalam negeri secara online dengan sistem elektronik melalui website INATRADE dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 10 Agustus 2010.

Menteri Perdagangan RI pada saat launching Inatrade



2010

Pembangunan sistem perijinan secara elektronik (e-licensing) dimaksud adalah sejalan dengan Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, serta ketentuan Pasal (16) Perpres Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka National Single Window (NSW).

Beberapa pejabat dari kementerian terkait dalam launching INATRADE

Sampai dengan akhir tahun 2010, sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik (e-licensing) telah dapat melayani permohonan sebanyak 53 jenis perijinan impor termasuk pengiriman Surat Pendaftaran Barang (SPB) secara online dan selebihnya sebanyak 36 perijinan ekspor (28 jenis perijinan ekspor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, 7 berupa Laporan Surveyor (LS) dan 1 Laporan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan)), proses permohonan perijinannya belum dapat dilaksanakan secara online. Namun demikian, seluruh perijinan tersebut (89 perijinan ekspor dan impor) sudah dapat disampaikan secara elektronik ke Ditjen Bea dan Cukai, untuk selanjutnya diteruskan ke portal NSW. Hal tersebut tentu sangat membantu dalam kelancaran flow of documents dalam proses customs clearance sehingga sangat membantu pelaku usaha ekspor dan impor. Hal ini juga sangat mendukung tujuan terwujudnya perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri sehingga menjadi lebih kondusif bagi sektor perdagangan. Pada tahun 2010, dari 40 jenis perijinan impor yang ditargetkan dapat dilakukan secara online, realisasi perijinan adalah sebanyak 53 perijinan impor telah dilakukan secara online. Dengan demikian capaian tahun ini adalah sebesar 132,5% yang menunjukkan keberhasilan yang cukup baik. Keberhasilan ini tentu saja merupakan hasil kerja keras seluruh unit kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan tentu saja komitmen yang kuat dari pimpinan beserta jajarannya.



2010

Perijinan ekspor dan impor yang telah diterbitkan melalui UPP/Inatrade dari tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 menunjukan perkembangan yang cukup baik karena mengalami kenaikan jumah penerbitan setiap tahunnya. Diharapkan dengan adanya ketentuan bahwa perijinan secara online dapat diakses oleh seluruh importir dengan terlebih dahulu harus memiliki password dan user-name maka dalam tahun tahun mendatang pengguna sistem Inatrade dan jumlah perijinan melalui INATRADE akan terus meningkat:

IK-16 Jumlah Hari waktu Pelayanan

Pada saat ini, pelayanan perijinan perdagangan luar negeri kepada pelaku usaha dapat dilakukan melalui sistem INATRADE (on line) dan melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Luar Negeri. Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada Tahun 2010 telah berhasil menerapkan jumlah hari waktu pelayanan perizinan melalui sistem INATRADE dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 4 (empat) hari kerja. Hal ini berarti capaian untuk indikator ini mencapai 100%. Hal ini merupakan keberhasilan yang cukup baik bagi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam rangka memberikan pelayanan perijinan perdagangan luar negeri yang efisien dan efektif kepada pelaku usaha melalui sistem INATRADE (online) Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2010 Tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi standar (Standard Operating Procedur), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement). Di dalam Permendag tersebut ditetapkan standar pelayanan untuk 53 perijinan yang telah dapat dilakukan secara online. Waktu penyelesaian perijinan berdasarkan Permendag ini dikategorikan kepada proses secara manual dan proses secara elektronik yang dilakukan oleh Importir Jalur Prioritas (IJP), MITA NonPrioritas, dan Importir Umum. Secara rinci, janji layanan (SLA) ini dapat dilihat pada Lampiran. Perlu diketahui pula bahwa target waktu penyelesaian perizinan dan pendaftaran melalui UPP ataupun secara elektronik melalui website INATRADE sangat tergantung kepada kelengkapan dari keseluruhan syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Realisasi pelayanan perijinan ekspor dan impor pada tahun 2010 adalah sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.


2010


Tabel 11 Realisasi Perijinan Impor yang Diterbitkan Melalui UPP/INATRADE Tahun 2010

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Perijinan

Importir Produsen Besi atau Baja Importir Produsen Beras Importir Produsen Gula Importir Produsen Pelumas Importir Produsen Tekstil Importir Produsen Etilena Importir Produsen Garam Importir Produsen Plastik Importir Produsen Bahan Berbahaya Importir Bahan Perusak Ozon Importir Produsen Limbah Non B3 Importir Produsen Nitrocellulose

13

Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi

14 15

Importir Produsen PCMX Importir Terdaftar Besi atau Baja Importir Terdaftar Produk Tertentu

16 Dst.

Dst....

53

Daftar Produsen Yang Dapat Mengimpor Barang Jadi

Rata‐rata Pelayanan

Manual/UPP Rata-Rata Total Hari (Pelayanan Perijinan Perizinan)

Online Rata-Rata Total Hari (Pelayanan Perijinan Perizinan)

1,92

305

‐‐‐

‐‐‐

2 2,63 3 2 2 2,25 2

44 130 15 557 13 48 164

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 1 1

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 3 3 5

2

95

1

2

2

5

‐‐‐

‐‐‐

2,08

168

1

3

2

2

‐‐‐

‐‐‐

2

46

‐‐‐

‐‐‐

2

1

‐‐‐

‐‐‐

2

229

‐‐‐

‐‐‐

2,67

1479

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

3

222

2,40

1,48

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata waktu pelayanan perijinan melalui UPP adalah selama 2,4 hari untuk perijinan melalui UPP dan 1,48 hari untuk perijinan secara elektronik. Hal ini tentu saja menunjukkan keberhasilan yang cukup baik bagi Kementerian Perdagangan khususnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam memenuhi komitmen untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada para pelaku usaha ekspor dan impor. Secara rinci, realisasi pelayanan perizinan ekspor dan impor pada tahun 2008, 2009, 2010 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Lampiran.



2010

Pada tahun 2009, janji pelayanan perbaikan perizinan di bidang perdagangan luar negeri adalah rata-rata waktu penyelesaian perijinan untuk Importir Jalur Prioritas (IJP) adalah 8 jam (1 hari kerja). Hal ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Dengan demikian, capaian keberhasilan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam meningkatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penyediaan sejumlah perizinan online melalui inatrade yang mendukung NSW dan upaya penyederhanaan waktu pelayanan permohonan perizinan ekspor dan impor memegang peranan yang sangat vital dalam proses debirokratisasi dan pernyederhanaan perijinan untuk memperbaiki layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri. Perkembangan capaian jumlah perijinan dan waktu penyelesaian pelayanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Jumlah Perijinan dan Waktu Penyelesaian Perbaikan iklim usaha perdagangan Total ijin Jumlah ijin melalui UPP (INATRADE) Jumlah perijinan On-line Rata-rata waktu penyelesaian

2009 Capaian

2010 Target Capaian

108 ijin

-

89 ijin

78 ijin 26 ijin 8 Hari

40 ijin 4 Hari

89 ijin 53 ijin 4 Hari

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa proses deregulasi dan penyederhaaan perijinan untuk meningkatkan pelayan perijinan berlangsung dengan baik. Terkait dengan penyederhaanaan perijinan, dapat dilihat melalui penurunan jumlah ijin, dari 108 pada tahun 2009 menjadi 89 ijin di tahun 2010 (turun sebesar 17,59%). Yang mengalami peningkatan menggembirakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah rata-rata waktu penyelesaian, dimana tahun 2009 rata-rata perijinan di bidang perdagangan luar negeri dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari maka pada tahun 2010 dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah perijinan yang dapat dilayani secara on-line, dimana pencapaian 2010 melebihi target yang ditetapkan sejumlah 40 perijinan dan realisasi perijinan online sebesar 53 perizinan impor. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan pencapaian sebesar 132,50%. IK-17 Jumlah Penerbitan Kebijakan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Guna meningkatkan kinerja pelayanan perijinan perdagangan luar negeri secara elektronik kepada dunia usaha dengan efektif, efisien, mudah dan transparan melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dan pengajuan/penerimaan permohonan dan pemrosesan perijinan secara elektronik (e-Licensing) sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka perlu diterbitkan kebijakan yang mengatur Prosedur Operasi Standar



2010

(Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 2 (dua) kebijakan Menteri Perdagangan, yaitu: 1. Kebijakan/Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 32/M-DAG/PER/8/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dan struktur organisasi UPP guna meningkatkan kinerja layanan UPP kepada dunia usaha. 2. Kebijakan/Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 40/MDAG/PER/10/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi standar (Standard Operating Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Rangka Indonesia National Single Window. Demikian pula, dengan memperhatikan perkembangan ketentuan perjanjian internasional dan peraturan perundangan – undangan serta perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam proses penerbitan SKA maka Kementerian Perdagangan telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang terkait dengan penerbitan SKA, yaitu : 1) Kebijakan/Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 24/MDAG/PER/5/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Intansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/MDAG/PER/10/2007 tentang Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia. 2) Kebijakan/Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 33/MDAG/PER/8/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan penerbitan SKA sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/10/2007. Dengan diterbitkannya empat kebijakan ini, maka setiap aktifitas yang mendukung kegiatan fasilitasi ekspor maupun impor telah memiliki landasan hukum. Dari 4 target kebijakan yang ditetapkan, telah diterbitkan 4 kebijakan sehingga capaian indikator ini adalah 100% yang menunjukkan kinerja keberhasilan yang cukup baik. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari semua pihak dan komitmen yang cukup baik dari pimpinan. Pada tahun 2009, telah ditetapkan sejumlah 3 (tiga) Peraturan Menteri Perdagangan yang terkait fasilitasi ekspor dan impor. Beberapa peraturan tersebut adalah yang terkait dengan tarif SKA, ketentuan pelayanan perijinan ekspor dan impor melalui Inatrade dan jenis peraturan ekspor dan impor terkait dengan SLA (Service Level Arrangement) dan SOP (Standard Operating Procedure).



2010

IK-18 Jumlah Sistem Elektronik Bidang Fasilitasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan iklim usaha perdagangan luar negeri agar menjadi lebih kondusif, maka Kementerian Perdagangan secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri. Pengembangan terhadap sistem layanan publik secara elektronik tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan jumlah perizinan yang permohonan dapat di akses secara on line dan berkurangnya waktu layanan kepada pelaku usaha. Pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya adalah terhadap sistem penerbitan SKA atau SKA On Line, yang dimulai sejak tahun 2006 di 23 (dua puluh tiga) IPSKA, dan pada tahun 2007 dikembangkan dengan jumlah IPSKA yang dapat memanfaatkan sistem ini menjadi 28 (dua puluh delapan) IPSKA dari 85 (delapan puluh lima) IPSKA di seluruh Indonesia. Sementara itu, sampai dengan tahun 2009 di 57 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) lainnya masih melakukan penerbitan SKA secara manual. Dengan dilakukan pengembangan terhadap sistem penerbitan SKA On Line maka saat ini, seluruh jenis SKA dapat diterbitkan secara elektronik (otomasi) pada 28 IPSKA Otomasi. Pengembangan terhadap sistem layanan publik yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan sistem penerbitan SKA secara elektronik (On Line) di 57 (lima puluh tujuh) IPSKA yang merupakan kegiatan lanjutan berupa pengembangan sistem sarana perekaman (recording) dan transfer data SKA di 57 (lima puluh tujuh) IPSKA pada tahun 2009. Dengan sistem tersebut, maka data penerbitan SKA di 57 IPSKA tersebut akan dapat disampaikan melalui jaringan publik (internet) ke Kementerian Perdagangan setiap hari untuk melengkapi database SKA Nasional. Database nasional tersebut untuk selanjutnya akan ditukarkan dengan data SKA antar negara ASEAN. 2) Pengembangan sistem dan aplikasi permohonan perijinan ekspor dan impor secara elektronik (e-licensing) antara lain adalah pengembangan sistem inhouse untuk perijinan ekspor-impor di lingkungan Kementerian Perdagangan dan penambahan fasilitas serta fitur-fitur lainnya yang belum berfungsi dengan baik pada tahun 2009. Dengan penambahan fitur document tracking akan memudahkan pelaku usaha yang ingin mengetahui secara real time proses pengurusan dokumennya. Dengan pengembangan sistem tersebut pada tahun 2010 maka, proses pengajuan dan penerbitan SKA di daerah yang belum memiliki sistem otomasi pada tahun 2011 dapat dilakukan secara melalui website: http://www.e-ska.kemendag.go.id. Selain itu, terkait dengan SKA, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan ASEAN Single Window, melalui sistem Inatrade sejak tanggal 1 Juli 2009 telah dilakukan pertukaran data CEPT Form D dengan Malaysia. Total data CEPT Form D yang telah dikirim ke portal NSW melalui INATRADE selama tahun 2010 adalah sebanyak 36.135 SKA dengan perincian sebagai berikut:



2010

Tabel 13 Total Data CEPT Form D Terkirim ke Portal NSW Melalui INATRADE No.

Nama Negara

Terkirim

Proses Kirim

Total

1

Brunei Darussalam

143

2

145

2

Cambodia

69

2

71

3

Laos

19

-

19

4

Malaysia

11.181

185

11.366

5

Myanmar

124

1

125

6

Philippines

6.076

132

6.208

7

Singapore

2.896

33

2.929

8

Thailand

8.571

148

8.719

9

Vietnam

6.463

90

6.553

35.542

593

36.135

Total Sumber: Kementerian Perdagangan

IK-19 Jumlah Pengguna (hak akses) Perijinan Ekspor dan Impor Online yang Dilayani Melalui INATRADE

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/MDAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window, ditetapkan bahwa pelayanan perijinan perdagangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki hak akses (hak pengguna). Untuk lebih memaksimalkan pelayanan perijinan ekspor dan impor secara on line, maka Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2010, menargetkan sebanyak 1500 perusahaan telah memiliki pengguna hak akses (hak pengguna). Adapun realisasi perusahaan yang telah memiliki hak akses sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebanyak 1.536 perusahaan/pengguna. Tercapainya target hak akses sebesar 102% ini menggambarkan bahwa baik perusahaan maupun Pemerintah sangat antusias dalam usaha untuk memperbaiki layanan perijinan dan non-perijinan khususnya di bidang perdagangan luar negeri. Disamping itu, tersedia kemudahan berupa fasilitas bagi perusahaan untuk mendapatkan hak akses melalui http://inatrade.depdag.go.id dan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar serta menyampaikan hasil pencetakan kepada petugas INATRADE. Namun demikian, apabila memperhatikan data yang ada dengan masih kecilnya jumlah perusahaan yang benar-benar memanfaatkan dan menggunakan hak akses dalam rangka permohonan perijinan secara online dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang telah memiliki hak akses, maka untuk periode yang akan datang perlu dilakukan telaah/kajian yang lebih mendalam agar pemanfaatan layanan perijinan ekspor dan impor secara on line (e-licensing) oleh perusahaan yang telah



2010

memiliki hak akses dapat meningkat secara signifikan. Kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini belum dijadikan sebagai indikator sasaran. Selain itu, landasan hukum terkait hak akses (pengguna) baru diterbitkan pada pertengahan tahun 2009. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian Perdagangan cq. Ditjen Perdagangan Luar Negeri sangat baik mengingat pada tahun pertama sudah berhasil mensosialisasikan dan meyakinkan 1.536 pelaku usaha untuk memperoleh hak akses (pengguna) online dalam pengajuan permohonan perijinan perdagangan luar negeri khususnya perijinan di bidang impor. Perijinan elektronik dengan fitur document tracking dan pemenuhan Service Level Arrangement merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memudahkan pelaku usaha yang ingin mengetahui secara real time proses pengurusan dokumennya. Dengan penyederhanaan proses perijinan di bidang perdagangan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor. Fasilitas ini dapat digunakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki hak akses. Untuk mendapatkan hak akses, pelaku usaha dapat melakukan permohonan dengan mendaftar melalui http://inatrade.depdag.go.id dan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar serta menyampaikan hasil pencetakan kepada petugas INATRADE. Dalam perijinan secara elektronik ini diberlakukan prinsip perijinan ”single entry dan single exit point” sehingga tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses dapat dihindari dalam proses perizinan khususnya perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Hal-hal diatas merupakan upaya penyerderhanaan proses perijinan serta perbaikan fungsi pelayanan perizinan (ekspor dan impor) agar pelayanan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, transparan, dan terprediksi (good governance) kepada publik secara terpadu. Jumlah layanan perijinan ekspor dan impor yang diterbitkan melalui UPP/INATRADE Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Perijinan yang Diterbitkan Melalui UPP/INATRADE Tahun 2010 No

Jenis Perizinan

2010

1

Nomor Pengenal Importir

3.170

2

Importir Terdaftar (IT)

4.338

3

Persetujuan Impor (PI)

3.597

4

Importir Produsen (IP)

1.625

5

API-K

6

Pengecualian Persetujuan Impor


40 30


2010

No

Jenis Perizinan

2010

7

Persetujuan Ekspor (PE) Produk Pertanian & Kehutanan

513

8

Eksportir Terdaftar (ET) Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan

493

9

Perijinan Ekspor (PE) Produk Pertanian & Kehutanan Lainnya

42

10

Persetujuan Ekspor (PE) Produk Industri & Pertambangan

439

11

Eksportir Terdaftar (ET) Ekspor Produk Industri & Pertambangan

20

12

Perijinan Ekspor (PE) Produk Industri & Pertambangan Lainnya

5

13

Surat Pendaftaran Barang (SPB) Total Perijinan

10.931 23.144


IK-20 Jumlah Bimbingan Teknis bidang Fasilitasi Perdagangan

Guna mendukung visi dan misi Kementerian Perdagangan maka pada tahun 2010 telah pula dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini diberikan kepada para pelaku usaha di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan penyelenggaraan fasilitasi ekspor dan impor antara lain : 1) Bimbingan teknis skema imbal dagang di 2 (dua) daerah yaitu : Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta sebanyak 140 orang; 2) Bimbingan teknis SKA di 5 (lima) daerah yaitu : Bengkulu, NTB, Jambi, Lampung dan DI. Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 375 orang; 3) Bimbingan teknis aplikasi Inatrade di 7 (tujuh) daerah yaitu : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam dan DKI Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 560 orang, khusus untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan pengulangan dari kegiatan tahun sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk memperdalam materi yang diberikan serta mengakomodir munculnya beberapa isu-isu baru yang terjadi di propinsi; 4) Dalam rangka pemberdayaan UKM khususnya yang berorientasi ekspor melalui kegiatan ini telah pula diberikan pengetahuan mengenai tatacara dan prosedur penyusunan laporan keuangan dan sistem pembiayaan perdagangan (Trade Fiancing) di 12 (dua belas) daerah yaitu : Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Lampung dan Sulawesi Selatan) dengan peserta sebanyak 720 orang.



2010

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan fasilitasi ekspor dan impor tersebut, maka pelaku usaha di bidang perdagangan luar negeri dapat memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak negara tujuan ekspor. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah bimbingan teknis yang diberikan berjumlah total 27 Bimbingan teknis dengan perincian sebagai berikut: 1) Bimbingan teknis Penggunaan Aplikasi Inatrade di 9 (sembilan) daerah yaitu Sumut, Pekanbaru, Sumbar, Palembang, DKI, Jateng, Jatim, Batam dan Jabar dengan jumlah peserta 720 orang; 2) Bimbingan teknis verifikasi Pengguna Jasa Inatrade di 5 wilayah Propinsi DKI Jakarta; 3) Bimbingan teknis kebijakan tatacara penerbitan SKA di 6 (enam) daerah; 4) Bimbingan teknis SKA dalam rangka FTA (CEPT-AFTA, ACFTA, AKFTA, IJEPA Dan AANZ) di 8 (delapan) daerah yaitu Ambon, Bengkulu, Gorontalo, Sulteng, Jateng, Batam, Sulsel, dan Kaltim; 5) Bimbingan teknis Penyusunan Dasar-Dasar Laporan Keuangan di 5 (lima) daerah yaitu Bengkulu, Palu, Manado, Aceh dan Jawa Barat. Perbedaan pada tahun 2009 dengan 2010 terletak pada jenis Bimtek yang dilaksanakan, dimana pada tahun 2009 terdapat 11 Bimtek berfokus pada SKA dan 9 Bimtek berfokus pada pengembangan Inatrade, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 12 Bimtek berfokus pada sistem pembiayaan perdagangan (Trade Financing) dan penyusunan laporan keuangan. Secara umum, seluruh indikator yang terkait dengan penyederhanaan perizinan perdagangan luar negeri adalah untuk membaiknya layanan perijinan dan non-perijinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Hal ini sebagaimana dilihat pada uraian sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Hal ini tentu saja mendukung terhadap tujuan akhir dari sasaran ini adalah untuk perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri agar menjadi lebih kondusif. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari iklim investasi yang membaik yang dilihat dari realisasi investasi dari dalam negeri (PMDN=Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun realisasi investasi dari luar negeri (PMA=Penanaman Modal Asing) pada tahun 2009. Selain itu perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri juga dapat dilihat melalui hasil survei yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).



2010

TUJUAN 3: Peningkatan Daya Saing Ekspor

Sasaran 5 Keunggulan Komparatif Produk Ekspor “Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global” Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 No 21 22 23

24

25 26 27 28 29

Indikator Kinerja

Realisasi

590 komoditi ekspor

887

150,34%

3 komoditi

1 komoditi

33,3%

650 NPB

985 NPB

151,54%

100 NRP

695 NRP

695%

1 road map

0 road map

0%

20 LPK

50 LPK

250%

11 Kerjasama

15 Kerjasama

136%

28 Sertifikat

27 Sertifikat

96,43%

9 komoditi

10 komoditi

101%

Jumlah komoditi dengan RCA > 1 Jumlah komoditi ekspor yang diawasi mutunya melalui preshipment inspection Jumlah penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dalam kerangka pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar Jumlah penerbitan Nomor Regristrasi Produk (NRP) dalam kerangka pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor Jumlah road map kerjasama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau Jumlah kerjasama bidang pengujian mutu barang dengan pihak dalam dan luar negeri Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan Jumlah penambahan ruang lingkup komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi

IK-21 Jumlah Komoditi Dengan RCA > 1

Capaian


(%)

Tabel 16 Perkembangan Daya Saing Ekonomi 2010 C o u n t ry

In d u s tr ia l P ro d u c ti o n (c h a n g e ,% )

T ra d e B a l a n c e

C u rr e n t - a c c o u n t B a la n c e

(l a t e s t 1 2 m o n t h s ) $ B U SA In d o n e s ia B rit a i n M alaysia A u s t ra li a T h a i la n d B ra z il P h i lip p in e s S i n g a p o re Hong Kong In d ia

2 ,8 4 ,2 3 ,3 4,2 2,7 -2, 5 2,7 29,2 9,0 5,4 2 ,7

Q4 Nov Nov D ec Q4 D ec D ec D ec D ec Q3 Nov


-643 22 -150 34 43 18 20 - 3 ,2 41 - 43 -116

D ec D ec D ec D ec D ec D ec D ec Nov D ec D ec D ec

-46 1 8,7 - 42 28,4 -43, 4 14,8 -47, 5 9 ,6 41,7 14,8 - 5 3 ,1

Q3 Q3 Dec Dec Q3 Dec Dec S ep Dec Q3 Q3


2010

Sumber: Economist

Perkembangan daya saing ekonomi pada tabel di atas, di sisi industrial production, trade balance (neraca perdagangan), dan current account balance (neraca pembayaran) sesungguhnya bercerita kekuatan daya saing Indonesia yang tak pernah terbayangkan yang relatif hanya tersaingi oleh Singapura dan Malaysia. Dari bingkai tersebut, (terutama di sisi keunggulan neraca perdagangan dan neraca pembayaran), kekuatan daya saing produk ekspor Indonesia berbicara. Indonesia memiliki surplus perdagangan barang sebesar 22 miliar USD, dan neraca pembayarannya surplus 8,7 miliar USD yang jauh lebih beruntung ketimbang Inggris, AS, India sebagaimana tabel di bawah ini.

Gambar 16 Trade Balance 2010

Diukur dengan RCA (Revealed Comparative Advantage), sebenarnya hingga tahun 2009, komoditi Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif di pasar global, atau memiliki RCA>1 sebanyak 887 komoditi dari 5238 komoditi HS-6 tahun 1996. Data ini diperkirakan kuat bertahan di 2010. Dalam menopang peningkatan daya saing itulah, Kemendag terus melakukan pemetaan komoditi, pembinaan kualitas, serta disain produk melalui kerjasama pelaku usaha besar kecil di daerah, pemerintah daerah, asosiasi, dan trade intelligence.



2010

IK-22 Jumlah Komoditi Ekspor yang Diawasi Mutunya Melalui Preshipment Inspection

Sampai dengan tahun 2010, sesuai dengan Permendag No. 10/M-DAG/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri, telah dilakukan pengawasan mutu terhadap 1 (satu) komoditi ekspor yaitu komoditi SIR. Pengawasan mutu tersebut dilakukan melalui preshipment inspenction dengan skema penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) terhadap para eksportir produsen karet SIR. Jumlah TPP yang telah diterbitkan pada tahun 2010 adalah sebanyak 6 (enam) TPP. Selain itu, pada tahun 2010 telah disusun 2 (dua) draft kebijakan pengawasan mutu komoditi ekspor untuk kakao dan kopi, dan telah disosialisasikan kepada para stakeholder untuk mendapatkan masukan (Regulatary Impact Assesment). Capaian untuk jumlah komoditi ekspor yang diawasi mutunya melalui Preshipment Inspection adalah 33,33%. Sebagaimana telah disampaikan diatas pengawasan melalui Preshipment Inspection baru dilakukan untuk komoditi karet melalui skema TPP, sedangkan dua komoditi lainnya, yaitu kakao dan kopi dasar hukumnya masih berbentuk draft kebijakan.

IK-23 Jumlah Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dalam kerangka pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan prapasar

Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra pasar telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan skema penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Pengawasan mutu barang impor tersebut, ditujukan untuk dapat mendukung kenggulan komparatif produk ekspor dengan cara menjaga mutu bahan baku produk impor yang telah diberlakukan SNI-nya secara wajib. Capaian untuk tahun 2009 adalah sebesar 137,8 %, dengan target 500 NPB dan realisasinya adalah 689 NPB. Pada tahun 2010, untuk 54 komoditi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, terdapat kenaikan penerbitan NPB sebesar 142,96% yaitu dari 689 NPB pada tahun 2009 menjadi 985 NPB pada tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 151,54%.



2010

IK-24 Jumlah penerbitan Nomor Regristrasi Produk (NRP) dalam kerangka pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor

IK-25 Jumlah road map kerjasama lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri

IK-26 Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau

IK-27 Jumlah kerjasama bidang pengujian mutu barang dengan pihak dalam dan luar negeri

Sesuai dengan kesepakatan WTO, dimana terdapat ketentuan untuk penerapan non-diskriminasi terhadap standar mutu produk impor dengan produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri, untuk itu Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan mutu produk dalam negeri melalui pengawasan pra pasar dengan skema penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) baik untuk produk yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun yang akan di ekspor. Capaian untuk tahun 2009 adalah sebesar 250 %, dengan target 100 NRP dan realisasinya adalah 250 NRP.Pada tahun 2010, terdapat kenaikan penerbitan NRP sebesar 278% yaitu dari 250 NRP pada tahun 2009 menjadi 695 NRP pada tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 terdapat kenaikan sebesar 695%. Roadmap kerjasama dengan LPK luar negeri belum dapat terealisasi karena masih adanya kendala dengan pihak LPK luar negeri yang belum siap melakukan kerjasama di bidang sertifikasi dalam rangka mendukung pengawasan mutu barang. Roadmap yang dimaksud dalam indikator ini adalah untuk mewujudkan kerjasama antara LPK di Indonesia dengan LPK di luar negeri melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA). Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka capaian untuk IK ini adalah 0%, dimana Road Map kerja sama LPK baik dalam maupun luar negeri tidak terealisasi. Meskipun realisasi hanya 0%, namun hal ini dikarenakan hal yang ada di luar kendali Kementerian Perdagangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan dukungan pelaksanaan pengawasan mutu barang di daerah, pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan telah melakukan pemantauan kompetensi LPK di daerah, dengan jumlah LPK yang telah dipantau adalah sebanyak 50 LPK dari 26 daerah. Capaian untuk tahun 2009 adalah sebesar 100 %, dengan target 20 LPK dan realisasinya adalah 20 LPK. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009 maupun target pada tahun 2010, terdapat peningkatan jumlah LPK yang dipantau sebesar 250% yaitu dari 20 LPK di 20 daerah menjadi 50 LPK dari 26 daerah. Hingga tahun 2010, Kementerian Perdagangan telah menandatangani 15 MoU dengan sejumlah instansi baik dari dalam dan luar negeri (LSPro PPMB, LSPro Pustand, Modern Testing Service, LSPro Chempack, LSPro PPMB (CB Test), Intertek Testing Utama, Pasific Indo Dairy, BPSMB Bali, TUV Internastional Indonesia, TUV Nord Indonesia, Raflindo Agung Surveyor, BPSMB Palembang, PT Beckjorindo Paryaweksana, Pasific Jaya Niaga, dan Indo Surya Kencana) guna meningkatkan pelayanan pengujian mutu barang di Direktorat PPMB. Tercapainya penandatangan 15 MoU tersebut berarti capaian untuk IK ini melampaui target yang direncanakan, dimana pada Tahun 2010 ditargetkan terdapat 11 kerja sama bidang pengujian mutu bang dengan pihak dalam dan luar negeri.

IK-28 Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan

Sertifikat mutu Barang/Produk adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang mendapat akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan atau yang ditunjuk oleh Kementerian Teknis. LSPro PPMB pada tahun 2010 selain telah memperoleh Akreditasi KAN juga mendapat



2010

penunjukan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM untuk melakukan pelayanan sertifikasi produk. Sertifikat Produk dikeluarkan setelah melalui proses audit dokumen sistem mutu dan implementasinya dilapangan (pabrik) serta kelulusan hasil uji mutu produk. Pada tahun 2010 LSPro di Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sertifikat sebanyak 23 sertifikat, yang terdiri dari 14 sertifikat produk kelistrikan (kipas angin, lampu hemat energi, tusuk kontak dan kotak kontak serta sakelar), 4 sertifikat produk BAN Kendaraan Bermotor, 3 sertifikat produk Tepung Terigu, 1 sertifikat produk Gula dan 1 sertifikat produk Pupuk. Dengan demikian, capaian untuk IK ini sebesar 82,14%, dari sebanyak 28 sertifikat yang ditargetkan, terdapat 23 sertifikat mutu barang yang mampu direalisasikan.

IK-29 Jumlah penambahan ruang lingkup komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi

Hingga tahun 2010, Kementerian Perdagangan telah mengajukan proses penambahan ruang lingkup pengujian untuk 10 komoditi yakni Pupuk Haspramin, Pupuk SP 18, kosmetik, HSD, MFO, batu bara, korek api, helm, korek api kayu, dan sepatu pengaman. Kesembilan komoditi tersebut sedang dalam proses akreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan tercapainya 10 komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi dari 9 komoditi yang ditargetkan, maka capaian untuk IK ini sebesar 101%.



2010

TUJUAN 3: Peningkatan Daya Saing Ekspor

Sasaran 6 Pencitraan Indonesia (Anholt-Export) “Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor” Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 No 30 31 32

Indikator Kinerja Skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI estimated) Jumlah pameran dagang dalam negeri Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti

IK-30 Skor Dimensi Anholt Nation Brand Index (NBI)

Capaian


Realisasi

Skor 44

Skor 47,7

108,4%

21 pameran

21 pameran

100%

57 kegiatan

46 kegiatan

80,7%

(%)

Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melalui peringkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yang disusun oleh Anholt. Pencitraan Indonesia ke Luar Negeri melalui (a) pengembangan strategi komunikasi Nation Branding yang dilakukan secara holistik; (b) Optimalisasi keikutsertaan Indonesia pada World Expo Shanghai China 2010 (WESC 2010) dan mengupayakan keikutsertaan dalam World Expo berikutnya; dan (c) penguatan posisi Indonesia di pameran dagang internasional potensial. Ranking persepsi ekspor Indonesia pada tahun 2010 berada pada posisi 38 dimana tercapai perbaikan dari tahun 2008 yang berada di posisi 43, dengan skor 47,7. Dengan skor sebesar 47,7, maka realisasi adalah sebesar 108,4 dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni skor 44. Capaian tersebut paling kurang merefleksikan upaya terpadu yang dilakukan berbagai pihak terkait dalam memperbaiki citra bangsa Indonesia, termasuk melalui keikutsertaan pada berbagai event internasional, salah satunya WESC 2010 tersebut. Adapun mengingat tidak tersedianya data secara regular, maka tidak dilakukan perbandingan dengan capaian tahuntahun sebelumnya.



2010

Paviliun Indonesia pada World Expo Shanghai China (WESC 2010)

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, untuk rangking persepsi Indonesia pada tahun 2008 berada di bawah Singapura (rangking 24), Thailand (rangking 34), dan Malaysia (rangking 39). Hal ini cukup beralasan dikarenakan negara-negara tersebut telah lebih dulu memiliki konsep pencitraan, misalnya Singapura dengan “Uniquely Singapore” (yang kini berubah menjadi “Yours Singapore”), Malaysia dengan “Malaysia Truly Asia” dan Thailand dengan konsep “Amazing Thailand”-nya. Salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan dan memperbaiki pencitraan terhadap masyarakat global adalah melalui optimalisasi keikutsertaan pada World Expo Shanghai China (WESC) 2010. WESC 2010 merupakan bagian dari World Expo yang telah diselenggarakan dari satu negara ke negara lainnya sejak tahun 1800-an. Pada penyelenggaraan tahun 2010, WESC mengambil tema “BETTER CITY, BETTER LIFE” yang merepresentasikan harapan umum sebagian besar umat manusia untuk dapat hidup lebih baik di lingkungan perkotaan pada masa depan. Untuk itu diharapkan pada Expo 2010 dapat dibangun suatu proyek percontohan dari kehidupan perkotaan yang harmonis dan berkesinambungan. Selama penyelenggaraan, Paviliun Indonesia telah menarik perhatian jutaan pengunjung World Expo Shanghai China dan telah melampaui target awal sebanyak 3 juta pengunjung selama 6 bulan pelaksanaan. Sampai dengan berakhirnya WESC 2010, Paviliun Indonesia telah dikunjungi oleh 8.15 juta pengunjung yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari China maupun mancanegara. Selain itu, hal yang sangat membanggakan lainnya adalah Paviliun Indonesia pada penyelenggaraan WESC 2010 adalah Indonesia termasuk dalam tipe A (kategori tertinggi), mendapatkan bronze award categori CREATIVE DISPLAY.



2010

IK-31 Jumlah Pameran Dagang Dalam Negeri

Selama tahun 2010, terselenggara sebanyak 21 partisipasi maupun penyelenggaraan pameran dagang dalam negeri. Pameran dagang tersebut adalah Trade Expo Indonesia, Pameran Pangan Nasional "Feed The World" Exhibition & Conference, Agrinex International Expo 2010, Pameran IFFINA 2010, Pameran Adi Wastra Nusantara 2010, Pameran Inacraft 2010, Batam Expo 2010, Pameran Produk Hak kekayaan Intelektual (HKI), Bengkulu Expo 2010, Sriwijaya Fair 2010, International Halal Business and Food Expo 2010, The 6th Texcraft, Sail Banda 2010, NTB Expo 2010, Surabaya International Jewelry Fair 2010, Pekan Batik Nusantara 2010, Pameran International Pelayanan Publik, Cosmobeaute Indonesia 2010, Celebes Expo 2010, SIKIB Expo 2010, dan Pameran Mutumanikam Nusantara 2010. Adapun dari penyelenggaraan dan partisipasi pada 21 pameran dagang dalam negeri selama tahun 2010 berhasil mengumpulkan transaksi dagang sebesar USD 369,5 juta dan mengikutsertakan 1.034 UKM/perusahaan potensial ekspor. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang dalam negeri di tahun 2009, dari sisi jumlah tidak terdapat perubahan. Pada tahun 2009 juga diselenggarakan dan diikuti sebanyak 21 pameran dagang dalam negeri. Namun, transaksi tahun 2009 hanya sebesar USD 285,77 juta dan mengikutsertakan 926 perusahaan/UKM. Adapun untuk indikator jumlah pameran dalam negeri, capaian tahun 2009 yakni sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2009, mengingat pada tahun 2009 jumlah pameran dalam negeri bukan merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja Kementerian Perdagangan. Peningkatan capaian partisipasi dan penyelenggaraan pameran dagang dalam negeri salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya apresiasi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terhadap produkproduk dalam negeri. Selain itu, pada tahun 2010 minat UKM/perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi pada sejumlah pameran dagang dalam negeri melalui Kementerian Perdagangan mengalami peningkatan.

IK-32 Jumlah Promosi Dagang Internasional yang Diikuti

Selama tahun 2010, tercatat sebanyak 46 kegiatan promosi dagang internasional yang diikuti maupun diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan tersebut meliputi 41 partisipasi pada pameran dagang luar negeri, 4 kegiatan misi dagang, dan 1 kegiatan in-store promotion. Adapun kegiatan pameran dagang luar negeri yang diikuti Kementerian Perdagangan selama tahun 2010 yakni China ASEAN Expo (CAEXPO) 2010; Pameran Seoul Food and Hotel 2010; The 6th Fukuoka International Gift Show 2010; Medical Fair Australia 2010; Tokyo International Gift Show 2010; Agri Pro ASIA 2010; Saudi Building and Interior Expo 2010; Tripoli International Fair; Gulf Bid Bahrain 2010; Foire International D’Alger 2010; Dar es Salaam International Trade fair (DITF) 2010; Baghdad International Trade Fair; The 5th International Hotel, Restaurant and Food Exhibition for Qatar (DIYAFA 2010); International Furniture & Design Exhibition and Awards 2010 (INFDEX 2010); The Big Five Show 2010; Pasar Malam Tong



2010

Tong 2010; Pameran Foire de Paris; Pameran Alimentaria Mexico; Pameran JA Show New York; 41st House & Gift Fair Brasil; Pameran Vicenzaoro Autumn 2010; BNV-Budapest International Fair; World Food Moscow 2010; Accenta – Flanders Expo; Alimentaria Barcelona; International Fisaldo Las Palmas, Spanyol; Fancy Food, New York; Misi Budaya dan Promosi, Istambul – Turki; Gifts Show - Moscow, Rusia; FIM, Madrid – Spanyol; HighPoint, Amerika Serikat; Stylemax; Cairo International Fair 2010; Food, Hotel & Propac Arabia; Beautyworld Middle East; Inter Build Egypt 2010; Asian Pacific Food Expo 2010; Korea International Jewellery & Watch Fair 2010; Bangkok International Fashion Fair; The 7th China International Small & Medium Enterprise Fair; dan Pameran Taste of Indonesia & Handicraft.

Pameran instore promotion di Harrods, London

Selain partisipasi pada sejumlah pameran dagang internasional, kegiatan promosi dagang yang juga dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2010 adalah menyelenggarakan misi dagang di 4 negara yakni Misi Dagang ke Brussel – Belgia (26-27 April 2010), misi dagang Vancouver – Canada (29 Juni 2010), misi dagang Rusia dan Belarus (15-18 September 2010), dan misi dagang India (15-17 Desember 2010). Di samping kegiatan promosi berupa partisipasi pada pameran dagang internasional dan misi dagang, salah satu kegiatan promosi lain yang diselenggarakan selama tahun 2010 adalah In-store Promotion yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret – 1 Mei 2010, dengan mengikutsertakan 16 pengusaha bertempat di Harrods, London. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2010, jumlah realisasi partisipasi pada kegiatan promosi dagang internasional hanya mencapai 80,7%. Salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target sebanyak 57 partisipasi pada kegiatan promosi luar negeri antara lain karena terjadinya penyesuaian kebijakan penetrasi



2010

pasar yang lebih dikhususkan kepada pasar-pasar nontradisional, antara lain di wilayah Afrika, Timur Tengah dan Emerging Asia. Penyesuaian kebijakan penetrasi pasar ini merupakan salah satu upaya mengurangi dependensi terhadap pasar-pasar tradisional. Pengalihan target pasar ini juga mengakibatkan penyesuaian pada besarnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk partisipasi pada berbagai kegiatan pameran dagang internasional.

Pada tahun 2009, terdapat sebanyak 25 kegiatan serupa yang dilakukan di berbagai negara terdiri dari 15 pameran luar negeri, 7 kegiatan misi dagang, dan 3 kegiatan instore promotion. Akan tetapi tidak dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian tahun 2010 dengan tahun 2009 dikarenakan pada tahun 2009 jumlah pameran dalam negeri bukan merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja Kementerian Perdagangan.



2010

TUJUAN 4: Peningkatan Peran dan Kemampuan Kementerian Perdagangan Dalam Diplomasi Perdagangan

Sasaran 7 Peran Indonesia Di Forum Internasional ” Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional” Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 No

33

34 35 36 37 38 39

Indikator Kinerja Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (Agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral Jumlah partisipasi perundingan kerjasama regional Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

IK-33 Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (Agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Munutes, Declaration, Chair Report)


Realisasi

Capaian (%)

140 hasil perundingan

140

100%

40 perundingan

41

102,5%

10 perundingan

10

100%

30 perundingan

30

100%

62 perundingan

62

100%

20 perundingan

20

100%

12 perundingan

12

100%

Dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional, maka Kementerian Perdagangan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama perdagangan internasional. Pendekatan diplomasi dalam menghadapi perundingan perdagangan internasional tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) pilar negosiasi perdagangan yang meliputi: Multilateral yang bertumpu pada sistem perdagangan Multilateral (WTO), Regional yang berfokus pada ASEAN + Mitra Dialog dan APEC, Bilateral yang berorientasi pada penjajakan pengembangan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Free Trade Agreement (FTA). Dengan latar belakang tersebut, maka target yang telah dicapai pada tahun 2010 adalah 140 (seratus empat puluh) hasil perundingan perdagangan internasional, dengan kata lain pencapaian Kementerian



2010

perdagangan adalah 100%, dan hasilnya berupa Agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, dan dokumen perundingan lainnya (Annotated agenda, Minutes of Meeting, Summary report, Agreed Conclusions, Agreed Record of the Meeting, Joint Statement, Conclusion and Recommendation, Protocol, Record of Discussions, dan Joint Press Release). Berikut adalah tabel jumlah hasil kesepakatan yang telah dicapai Kementerian Perdagangan pada tahun 2010:

Tabel 19 Jumlah Hasil Kesepakatan Kerjasama Tahun 2010 No

Tahun

Bentuk Kesepakatan

2010

1

MoU

2

2

Agreement

0

3

Ratifikasi

7

4

MRA

0

5

Agreed Minutes

10

6

Chair Report

3

7

Declaration

1

8

kesepakatan kerjasama komoditi

1

10

Dokumen lainnya

116 TOTAL

140


Kinerja Kementerian Perdagangan mengenai hasil kesepakatan yang telah dicapai dapat dilihat secara kumulatif dari tahun ketahun. Berikut adalah bagan perbandingan capaian hasil kesepakatan jika dibandingkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010:

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2008-2010 No 1

Indikator Kinerja Jumlah hasil‐hasil perundingan perdagangan internasional

2008 50 Hasil Perundingan

Tahun 2009 57 Hasil Perundingan

2010 140 Hasil Perundingan

Sumber: Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil-hasil perundingan perdagangan internasional pada tahun 2008, 2009, dan 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 telah dicapai 140 hasil kesepakatan dari beberapa perundingan perdagangan internasional di fora (multilateral, regional, dan bilateral) yang diikuti oleh Kementerian Perdagangan dan telah berjalan secara optimal. Kenaikan hasil kesepakatan



2010

pada tahun 2010 dari tahun 2009 dikarenakan pemfokusan Kementerian Perdagangan pada beberapa kesepakatan yang belum mencapai kesepakatan pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun timbul konsekuensi dari pemfokusan ini yaitu menurunnya total partisipasi dari 178 menjadi 175. Pada tahun 2009 IK hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu: MoU, Agreement, Ratifikasi, dan MRA, oleh sebab itu berikut adalah tabel perbandingan beberapa hasil kesepakatan yang telah dicapai pada tahun 2008-2010:

Tabel 21 Perkembangan Hasil Kesepakatan Kerjasama Tahun 2008-2010 No

MoU yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perdagangan

Bentuk Kesepakatan

Tahun 2008

2009

2010

1

MoU

‐

4

2

2

Agreement

7

6

0

3

Ratifikasi

1

3

7

4

MRA

0

4

0

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan: a) Pencapaian MoU pada tahun 2010, antara lain: 1.

Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade the Republic of Indonesia and the Ministry of Industry and Trade of the Republic of Mozambique on Trade Promotion Cooperation ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2010 di Jakarta, Indonesia. MoU ini dibentuk dalam rangka kesepakatan untuk mempromosikan perdagangan dan skema investasi termasuk melalui pemrosesan bahan baku. Kerja sama ini akan dibentuk berdasarkan pengaturan preferensi. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan perdagangan melalui kerja sama bahan baku (tekstil dan produk tekstil) dan bidang perbankan.

2.

The Memorandum of Understanding between the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and the Ministry of Trade of Republic of Indonesia on Mutual Cooperation in the Field of Trade, Investment, and Economy ditandatangani pada tanggal 10 November 2010 di Yokohama, Jepang. MoU ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Ruang lingkup dari kerangka kerja sama tersebut adalah (i) eksplorasi dan studi mengenai peluang dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia; (ii) memberikan bantuan kepada badan usaha dari kedua negara dalam membangun kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi, identifikasi dan harmonisasi



2010

bidang perspektif kerja sama; dan (iii) mempersiapkan penyusunan proposal yang bertujuan untuk menghapuskan kendala yang menghambat perkembangan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Ratifikasi Perjanjian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan

b) Pencapaian ratifikasi: 1. “Framework Agreement on TPS-OIC” (WTO). TPS-OIC adalah kerangka persetujuan pertukaran penurunan konsesi tarif. Dokumen dasar, yang menetapkan atas prinsip-prinsip umum menuju pembentukan sistem preferensial perdagangan di antara negaranegara anggota OKI. Bertujuan untuk meningkatkan perdagangan di antara mereka melalui pertukaran preferensi perdagangan. Preferensi ini meliputi para-tarif dan non-tarif konsesi, dan perlakuan perdagangan lain untuk semua komoditas, termasuk pertanian dan preferensial produk-produk hewani, dan produksi dan semi-produk manufaktur. Sebagai tindak lanjut hasil sidang The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of Islamic Conference (COMCEC) pada tanggal 5-8 Oktober 2010 di Istanbul, Turki, Kementerian Perdagangan telah mengajukan permohonan kepada Presiden RI melalui surat Mendag tertanggal 6 September 2010 dan surat ratifikasi ke Kementerian Luar Negeri melalui tertanggal 2 September 2010. 2. “Preferential Trade Agreement Among D-8 (PTA D-8)”. Dengan adanya ratifikasi PTA D-8, Indonesia akan banyak mengambil manfaat dengan saling memberikan preferensi perdagangan dan memberlakukan tarif dan non tarif secara efektif dengan menurunkan tarif bea masuk bagi barang-barang yang berasal dari Indonesia. Secara progresif membebaskan dan mendorong perdagangan barang dan jasa, menciptakan transparansi, liberalisasi dan memfasilitasi investasi. Dengan disepakatinya kesepakatan preferensi perdagangan diantara negara anggota D-8 dan OKI, banyak manfaat yang diperoleh Indonesia. Pemberian preferensi tarif akan saling melengkapi dan mendukung pertukaran produk di antara negara-negara anggota D-8 dan OKI. Melalui peningkatan perdagangan akan tercipta sejumlah lapangan kerja, peningkatan devisa dan peningkatan investasi. Penciptaan peluang baru dalam bidang perdagangan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat ratifikasi kepada Kementerian Luar Negeri, pada bulan November 2010. 3. “ASEAN-India Free Trade Agreement”. Status entry into force Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN-India FTA, aturan-aturan spesifik produk, serta mencapai kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut atas berbagai prinsip, modalitas dan elemen-elemen yang akan menjadi dasar perdagangan jasa dan investasi sebagaimana yang dituangkan dalam draft teks Persetujuan Jasa dan Persetujuan



2010

Investasi AIFTA beserta lampirannya telah berlaku per 1 Januari 2010 untuk Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore, Thailand, dan India. Sedangkan Indonesia meratifikasi persetujuan ini pada tanggal 15 Juni 2010 dengan penerbitan legal enactment pada tanggal 24 Agustus 2010 dan telah diimplementasikan sejak 1 Oktober 2010. Komitmen Indonesia memberikan perlindungan cukup signifikan bagi industri nasional karena hanya 46,17% pos tarif Indonesia yang akan dihapuskan pada tahun 2016 (meskipun sesuai kesepakatan akan di-review bersama secara timbal-balik).

4. The Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods ASEAN-China FTA. Perjanjian ASEAN-China mencakup perjanjian dalam bidang-bidang Perdagangan Barang, Jasa, Investasi dan Penyelesaian Sengketa yang disusun secara terpisah antara satu dan lainnya. Perdagangan Barang saat ini akan melaksanakan perundingan paket ke-2. Protokol pertama merupakan bagian dari proses pengintegrasian sektor jasa di ASEAN secara bertahap, sementara protokol kedua merupakan penyesuaian terhadap beralihnya kesepakatan Common Effective Preferential Tariff for AFTA (CEPT-AFTA) ke perjanjian barang yang lebih komprehensif dan berlaku efektif sejak 17 Mei 2010, yakni ASEAN Trade in Goods Agreement. Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat ratifikasi kepada Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 31 Desember 2010. 5. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam perdagangan barang (trade in goods), baik dalam CEPT Agreement maupun keputusan-keputusan penting lainnya oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN dan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment), liberalisasi tarif, pengaturan tarif dan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), dan kebijakan pemulihan perdagangan (safeguards, anti-dumping, dan countervailing measures). Agreement ini telah diratifikasi Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010. 6. Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Kuwait. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kuwait tentang Kerja Sama Perdagangan ditanda tangani Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait pada tanggal 30 Mei 2007 di Jakarta. Persetujuan perdagangan ini bertujuan untuk memfasilitasi, mempromosikan perdagangan, dan



2010

memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara sesuai dengan ketentuan dan hukum domestik masing-masing negara. 7. Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mesir ini ditanda tangani pada saat sidang komisi bersama ke-5 pada tanggal 3-4 April 2007 di Jakarta. Pelaksanaan diadakan persetujuan ini adalah untuk memaksimalkan kerja sama serta pengembangan potensi masing-masing terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, di mana Indonesia sedang menggalakkan usaha untuk menembus pasar-pasar non-tradisional di kawasan Afrika, Timur Tengah sebagai alternatif tujuan pemasaran produk-produk Indonesia, termasuk meningkatkan pangsa pasar Mesir.

IK-34 Jumlah Partisipasi Dalam Perunding-an Perda-gangan Internasio-nal Dalam Rangka Pembukaan, Pening-katan dan Pengaman-an Akses Pasar

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral yang dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO) telah membuat komposisi kekuatan negara-negara berkembang dengan negara maju dalam forum tersebut menjadi berimbang. Kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kelompok inti (misal: G33, G20 di WTO dan ASEAN) membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan di forum internasional dan regional. Dalam melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan bertindak sebagai koordinator untuk posisi Indonesia dan selalu berpegang kepada prinsip kepentingan nasional. Perkembangan kerja sama di forum multilateral, bilateral, dan regional perlu mendapatkan perhatian kita tidak saja karena pertumbuhannya yang begitu pesat dalam 10 tahun terakhir, tetapi juga karena komitmennya bersifat WTO-Plus sehingga perlu disikapi dengan hati-hati. Upaya-upaya untuk memajukan kepentingan perdagangan Indonesia dalam hubungannya dengan negara lain adalah dengan diplomasi perdagangan (trade diplomacy). Partisipasi aktif di perundingan perdagangan internasional sangat penting karena ada kepentingan Indonesia di dunia internasional dalam rangka pembukaan dan peningkatan akses pasar. Pada tahun 2010 ini, Indonesia telah mengikuti sebanyak 175 (seratus tujuhpuluh lima) perundingan lebih besar dari yang sudah kita targetkan sebelumnya yaitu sebesar 174 (seratus tujuhpuluh empat) perundingan baik di dalam negeri maupun di dalam negeri dalam merumuskan strategi dan posisi runding Indonesia baik dalam forum kerjasama multilateral, regional maupun bilateral. Hal ini disebabkan pada akhir tahun ada partisipasi dalam rangka perundingan perdagangan internasional yang belum terjadwal sebelumnya sehingga terjadi penambahan jumlah partisipasi perundingan perdagangan internasional. Berikut adalah bagan perbandingan pencapaian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010:



2010

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Partisipasi Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2008 - 2010 Tahun No

Indikator Kinerja 2008

1

Jumlah partisipasi perundingan perdagangan Internasional

2009

2010

185 Perundingan 178 Perundingan 175 Perundingan

Sumber: Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2008-2010 terdapat penurunan jumlah partisipasi perundingan perdagangan Internasional, hal ini disebabkan pada tahun 2010 Indonesia lebih memfokuskan partisipasi pada sidang yang berpotensi lebih besar untuk menghasilkan kesepakatan. Pada tahun 2009 jumlah partisipasi perundingan perdagangan internasional tidak dicantumkan dalam IK Kementerian Perdagangan, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan. Kasus tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard terhadap Indonesia yang ditangani pada tahun 2010

Selain melakukan perundingan perdagangan internasional Kementerian Perdagangan juga melakukan pembelaan atas tuduhan dumping, subsidi, dan safeguard. Tindakan pembelaan tersebut sangat penting seiring dengan meningkatnya ekspor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan terasa dalam satu tahun terakhir karena krisis global dunia yang membuat negara-negara cenderung menjaga pasar dalam negerinya dengan lebih ketat. Indonesia telah menjadi target pengenaan antidumping, subsidi, dan safeguard di pasar negara tujuan ekspor. Jumlah kasus tuduhan terhadap Indonesia yang ditangani sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 204 kasus, yang terdiri dari 166 kasus tuduhan dumping, 13 kasus tuduhan subsidi dan 25 kasus tindakan safeguards. Dari berbagai tuduhan tersebut, sekitar 49,51% telah dihentikan karena tidak terbukti melakukan dumping, subsidi dan tindakan safeguard. Namun masih terdapat 94 kasus (46,08%) yang dikenakan, dan sekitar 4,41% masih dalam proses penanganan kasus. Pemerintah memfasilitasi para eksportir menghadapi kasus dumping atau pengenaan safeguard serta melakukan diplomasi perdagangan internasional bila diperlukan.



2010

Gambar 17 Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Indonesia s.d. Desember 2010

Sumber: Kementerian Perdangangan

Dalam rangka melakukan pengamanan pasar di dalam negeri, telah dilakukan beberapa langkah pengamanan yaitu: 1. Sistem peringatan dini dengan melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap barang impor. 2. Melakukan penyelidikan anti dumping dan subsidi terhadap produk impor yang merugikan industri sejenis di dalam negeri. Hasil penyelidikan anti dumping dan subsidi pada tahun 2010 adalah: 1 produk aluminium dari Malaysia dinyatakan terbukti dumping dan dikenakan BMAD, 3 produk (polyester staple fiber dari India dan H section dari RRT; Hot Rolled Coil dari Malaysia dan Korea) sudah selesai diproses dan 2 produk (uncoted writing paper dari Finlandia dan hot rolled plate dari RRT) dalam proses penyelidikan. IK-35 Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti

Di bawah ini adalah beberapa perundingan di bidang jasa yang mengalami perkembangan pada tahun 2010: Sidang Jasa WTO Sepanjang tahun 2010, telah diselenggarakan sidang jasa dalam bentuk cluster sidang (services week) di WTO sebanyak 5 kali. Sidang-sidang tersebut terdiri atas Sidang Working Party on Domestic Regulations (WPDR), Working Party on GATS Rules (WPGR), Committee on Specific Commitments (CSC), Committee on Trade in Financial Services (CTFS), Council for Trade in Services (CTS), dan Council for Trade in ServicesSpecial Session (CTS-SS). Kemudian pada sidang cluster jasa pada bulan November 2010, terdapat satu sesi tambahan dari sidang CTS yang membahas khusus mengenai pelaksanaan MFN-Excemption negara-negara anggota WTO.



2010

Selain dari rangkaian sidang-sidang tersebut, seringkali juga dilakukan beberapa pertemuan bilateral dan plurilateral yang dilakukan dalam rangka membahas akses pasar jasa (mekanisme request-offer). Sepanjang tahun 2010, Indonesia telah melakukan pertemuan bilateral antara lain dengan Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Kanada, Swiss, dan Australia. Beberapa dokumen yang telah dihasilkan sepanjang perundingan jasa pada tahun 2010 antara lain Draft Waiver untuk negara-negara Least Developed Countries (LDC) serta WPDR Chairman Annotated Text on Draft Text of Disciplines on Domestic Regulations. Sementara itu agenda pembahasan yang menjadi kepentingan Indonesia seperti Emergency Safeguard Mechanism (ESM) belum mengalami kemajuan berarti karena pada tahun 2010, negara-negara proponen isu ini (kelompok ASEAN-minus Singapura) masih menunggu pembahasan statistik perdagangan jasa yang background notes-nya akan dikeluarkan oleh Sekretariat WTO pada awal tahun 2011. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Sidang CCS ke 64 berlangsung pada tanggal 9–11 November 2010 di Manila, Philipina. Sidang membahas isu-isu penting, seperti komitmen ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 7 yang membahas penggunaan unbound* pada Schedule of Commitments Philipina. Selain itu juga dibahas mengenai pemenuhan threshold AFAS Paket 8, dan isu-isu pada pertemuan sectoral working groups yang dilaksanakan secara backto-back dengan pertemuan CCS leaders, yaitu Pertemuan Logistic and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG), Business Services Sectoral Working Group (BSSWG) dengan fokus pembahasan pada sub sektor arsitektur dan engineering, dan Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG) dengan fokus pembahasan pada subsektor medical, dental, dan nursing. Hasil pertemuan Business Services Sectoral Working Group (BSSWG): (1) Pertemuan mencatat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada MRAs di bawah sektor Business Services. Khusus di sektor akuntan, pertemuan meng-highlighted keputusan mengenai pembentukan Sekretariat ASEAN Federation on Accountant (AFA) secara permanen di Jakarta, Indonesia. Hal ini akan dilakukan secara bertahap, dan diharapkan, proses transisi dimaksud dapat selesai dan difinalisasikan pada pertemuan AFA Council berikutnya di Kuala Lumpur pada bulan November 2010; (2) Pertemuan juga mencatat program-program Professional Exchange di sektor arsitek dan engineer. Dibicarakan pula mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam implementasi exchange programme ini, terutama yang berkaitan dengan peraturan domestik masing-masing ASEAN Member States (AMS), dan pertemuan mendiskusikan perlu adanya standar akreditasi dan sertifikasi serta harmonisasi dari professional requirement standard khususnya yang terkait dengan program dimaksud; (3) Pertemuan juga menyampaikan pandangan mengenai WTO negotiating proposal on Professional Service, dan disepakati bahwa perlu dilakukan diskusi lebih



2010

lanjut mengenai proposal ini pada pertemuan-pertemuan MRA terutama yang terkait dengan impediments to the trade liberalisation. Selain itu ASEAN Architect Council (AAC) Chairman menawarkan kepada pertemuan untuk membantu menyediakan dokumen-dokumen WTO sektor jasa arsitek yang lebih update untuk disirkulasi dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Hasil Pertemuan Logistic and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG): (1) Dalam pertemuan ASEC meminta ASEAN Member States (AMS) yang belum menyerahkan daftar identifikasi Impediment dan Domestic Rules and Regulations sektor logistik karena masih melakukan konsultasi internal untuk dapat menyampaikan laporan hasil konsultasi tersebut sebelum 31 Desember 2010; (2) Pertemuan juga membahas kompilasi dari the Qualification of Profession yang akan digunakan untuk menyusun mekanisme fasilitasi movement of natural person dalam jasa logistik. Pertemuan sepakat untuk menyusun daftar minimum requirements yang diberlakukan bagi sektor jasa logistik, dan AMS diminta untuk menyampaikan daftar dimaksud kepada ASEC sebelum tanggal 31 Desember 2010; (3) Terkait dengan definisi ASEAN mengenai courier services/ express delivery services (EDS), AMS mendapat kesulitan untuk membuat definisi bersama tentang courier services/ express delivery services, karena terdapat perbedaan definisi dan interpretasi di antara AMS. Pertemuan sepakat untuk menggunakan definisi yang ada pada peraturan nasional setiap AMS yang akan disampaikan pada pertemuan LTSSWG ke-5; (4) Indonesia sebagai country coordinator dalam outreach programmes menyampaikan preliminary concept paper tentang program dimaksud. AMS meminta waktu untuk mempelajari concept paper dan akan memberikan feedback kepada Indonesia paling lambat tanggal 17 Desember 2010. Indonesia akan menyampaikan concept paper kepada ASEC pada tanggal 31 Desember 2010. AMS meminta waktu untuk mempelajari concept paper dan akan menyampaikan masukan, serta nominasi pembicara yang merupakan pakar dalam bidang logistik dan transportasi pada tanggal 17 Desember 2010 kepada Filipina. Hasil Pertemuan Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG): (1) Pertemuan mengusulkan meng-update kontak detail setiap tiga bulan dan pertemuan juga menyetujui penawaran Indonesia untuk menjadi koordinator komunikasi dalam AMS koordinator HSSWG; (2) Selanjutnya, uploading dan updating website akan dilakukan oleh ASEC, namun mengupdate ASEC website merupakan tanggung jawab masing-masing AMS coordinator. Pada sectoral working groups dibahas antara lain mengenai mutual recognations agreements pada jasa accoutancy, land surveying, architecture, engineering, dental, medical practioners, dan nurse. Selain itu juga dibahas mengenai domestic regulations pada sektor-sektor tersebut. MRA on Engineering berdasarkan total dari ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPEs) saat ini mencapai 346 orang yang berasal dari Indonesia



2010

93 orang, Malaysia 104 orang, dan Singapura 149 orang. MRA on Architectural Services, Indonesia dalam pertemuan menyampaikan mengenai aplikasi ASEAN Architect (AA) baru sebanyak 17 orang, sehingga total AA dari Indonesia berjumlah 27 orang. MRA on Nursing Services, Indonesia terpilih menjadi koordinator untuk mengumpulkan data dari semua negara anggota ASEAN dan mengirimkannya ke Sekretariat ASEAN. MRA on Medical Practioners, Indonesia telah menyampaikan peraturan nasional terkait pengaturan tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan asing. MRA on Dental Practioners, Indonesia menyatakan sudah mempunyai kode etik dan pedoman-pedoman dalam bahasa (ethical code and guideline) sehingga perlu diterjemahkan. Indonesia juga telah memasukkan daftar regulasi domestik terkait dokter gigi dalam bentuk soft copy. Pertemuan sepakat bahwa perlu dibuat matriks persyaratan masuk (entry requirements) untuk dokter gigi yang akan bekerja di negara ASEAN sebagai bahan perbandingan di antara AMS. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Sesuai dengan Chapter 6, Article 50 Persetujuan AJCEP, Sub-Komite Perdagangan Jasa akan dibentuk setahun setelah entry into force AJCEP untuk menegosiasikan aturan dan komitmen liberalisasi perdagangan jasa. Sub-komite untuk bidang jasa dan investasi telah terbentuk pada tanggal 15 Desember 2009 pada saat seluruh parties telah menyampaikan namanama wakilnya. Pertemuan Sub-Komite Jasa AJCEP dilaksanakan pertama kali di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 Juni 2010. Pada pertemuan tersebut Jepang menyatakan bersedia untuk melakukan perundingan jasa di fora regional (AJCEP) dan mengindikasikan akan menggunakan pendekatan negatif dalam perundingan. Enam sektor jasa yang menjadi perhatian Jepang kepada ASEAN adalah : (i) computer-related, (ii) telekomunikasi, (iii) konstruksi, (iv) distribusi, (v) finansial dan (vi) maritim. ASEAN belum mempunyai common position untuk memulai negosiasi jasa AJCEP, maka dilaksanakan pertemuan Sub-Komite Jasa AJCEP Caucus ASEAN pada tanggal 2-3 Agustus 2010 di Bangkok, Thailand. Beberapa negara ASEAN memberikan indikasi bahwa perundingan AJCEP tidak akan lebih liberal dari kesepakatan EPA dengan Jepang dan Indonesia memotori tingkat ambisi seperti kesepakatan di tingkat ASEAN-China dan ASEANKorea (setingkat AFAS IV). Sedangkan Myanmar menyatakan basis perundingan dengan Jepang adalah EPA plus komitmen terkait lainnya. Pertemuan Sub-Komite Jasa yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 5-8 Oktober 2010 di Krabi, Thailand. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu agenda Cost and Benefit untuk melakukan negosiasi jasa AJCEP di tingkat regional dihapus dari pembahasan karena



2010

negosiasi ASEAN-Jepang di bidang jasa sudah merupakan mandat dari perjanjian AJCEP, terkait Negotiation general principles, modalities dan procedures, Jepang menyampaikan keinginannya agar AJCEP di bidang jasa memberikan tingkat ambisius yang tinggi melebihi perjanjian bilateral (EPA) Jepang dengan 7 negara ASEAN dengan alasan hal tersebut akan membawa hasil yang lebih baik bagi pelaku bisnis kedua pihak, Jepang menyatakan keinginan untuk menggunakan pendekatan negative list dalam schedulling services committment dan juga tidak menginginkan dimasukkannya chapter of Movement of Natural Persons (MNP) pada agreement. Sementara itu pihak ASEAN menyatakan bahwa pendekatan positive list sudah merupakan mandat dari para Menteri ASEAN dan kesepakatan seluruh AMS dalam modalitas perjanjian yang dilakukan oleh ASEAN dalam seluruh perundingan dengan mitranya. Mengingat hasil dari pertemuan ini belum mencapai kesepakatan secara substantif, untuk itu pihak ASEAN menekankan pentingnya dalam agenda berikutnya untuk menghasilkan kesepakatan dalam principle dan modalities untuk negosisasi ini. Pada tahun 2009 hingga September 2010 koordinasi perundingan bidang jasa masih terbagi sesuai fora perundingannya, oleh sebab itu Indikator Kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan.

IK-36 Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO). Agriculture Negosiasi isu pertanian di WTO pada semester I 2010 adalah terkait tentang Special Safeguard Mechanism (SSM) pada Committee on Agriculture Special Session/COA-SS) membahas masalah Draft Modalitas. Pembahasan telah memasuki tahap penyusunan roadmap draft Schedule of Concessions Putaran Doha untuk pilar market access, domestic support, dan export subsidies. Sepanjang tahun 2010, posisi Indonesia dalam perundingan bidang pertanian membahas dan menyelesaikan seluruh isu pending pertanian, diantaranya adalah Template Schedule of Concession on Market Access, Domestic Support dan Export Competition, Value of Agriculture Production (VOP) & Data, dan isu-isu klarifikasi dalam ”CIA Paper”; Isu-isu pending draft modalitas termasuk SP (Special Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism).



2010

Kementerian Perdagangan selalu aktif dalam fora perdagangan internasional

Non-Agricultural Market Access (NAMA) Sidang NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 September 2010 membahas proposal yang berisi scope, registration, data quality requirement sebagai penerapan good laboratory practice dan akreditasi laboratorium, labelling, assessment, S&D Treatment and Technical Cooperation, and Annex A. Sedangkan untuk pembahasan Proposal NTBs on Remanufactured Goods, difokuskan pada isu definisi remanufactured goods dan kaitannya dengan durability dan warranty. Kesimpulan Chairman sidang NG NAMA tanggal 26 November 2010 menyatakan bahwa meskipun dapat diterima untuk menyelesaikan masalah secara horisontal, tetapi diskusi secara horisontal terkait lebih dari 4 (empat) sektor yang diindentifikasikan dalam persetujuan tidak dapat diterima. Terkait dengan hal tersebut, maka lebih baik melakukan diskusi secara prosedural untuk membahas tentang proposal tersebut.



2010

Sebuah sudut kegiatan dari kerjasama perdagangan internasional

Rules a. Dispute Settlement Body (DSB) Indonesia-AS (Tobacco Act) Terkait dengan penyelesaian sengketa, pada tanggal 13-14 Mei 2010 telah dilaksanakan konsultasi antara Indonesia dan AS di kantor WTO Jenewa terkait dengan keberatan Indonesia atas dikeluarkannya kebijakan Family Smoking Prevention and Tobacco Act AS. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa industri rokok kretek mempunyai peranan penting bagi perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, terutama bagi petani tembakau dan cengkeh serta masyarakat yang bekerja pada industri rokok kretek. Pada tanggal 22 Juni 2010, Indonesia telah menyampaikan request pembentukan panel sidang DSB dan ditolak oleh pihak AS. Selanjutnya Indonesia kembali mengajukan request pada tanggal 20 Juli 2010 yang tidak dapat ditolak pihak AS dan Indonesia sedang melakukan peninjauan terhadap anggota dan pihak ketiga dalam panel DSB untuk kasus Tobacco Act AS. Untuk mengamankan kepentingan nasional, dalam sidang DSB pada tanggal 20 Juli 2010 di WTO, Jenewa, Indonesia menyampaikan kembali permintaan pembentukan panel untuk yang kedua kalinya. Dalam sidang tersebut, DSB menyetujui permintaan RI untuk membentuk panel guna memeriksa pelanggaran US Family Tobacco Act. Pada tanggal 9 September 2010, RI dan Amerika Serikat menyetujui komposisi anggota panel. Komposisi panel tersebut telah secara resmi dimuat dalam dokumen WTO WT/DS406/3 yang tidak bersifat rahasia



2010

dan dapat diakses oleh semua Anggota WTO. Pada tanggal 14 Oktober 2010, sesuai dengan proses panel DSB di mana Indonesia sebagai penggugat utama harus menyerahkan executive summary dari gugatannya, maka Indonesia telah mengirimkan First Written Submission yang kemudian disampaikan kepada oleh PTRI Jenewa kepada Panel DSB – WTO tanggal 20 Oktober 2010. First Written Submission tersebut disusun berdasarkan hasil rapat antara Tim dari Kemendag dan Lawyer Indonesia Duane Layton. Tanggal 13-14 Desember 2010 telah diadakan sidang panel DSB–WTO di Jenewa yang akan menghadirkan Indonesia sebagai penggugat utama, serta pihak AS sebagai tergugat. Agenda sidang antara lain akan membacakan opening statement, membahas written submission kedua belah pihak yang bersengketa, dan Q&A session dari panel terhadap kedua belah pihak serta pandangan third parties. b. Negotiating Group on Rules (NG on Rules) Sidang NG on Rules sampai saat ini masih membahas beberapa isu utama, antara lain seperti zeroing, circumvention, dan product underconsideration. Untuk isu ini, Indonesia pada dasarnya keberatan dengan penerapan zeroing dalam menentukan dumping margin. Karena dengan metode ini akan meningkatkan dumping margin dan dianggap merugikan bagi negara-negara berkembang. Sedangkan untuk fisheries subsidies, Indonesia tengah mempersiapkan proposal baru dengan tetap berbasis pada proposal Indonesia yang lama serta mengakomodir perkembangan perundingan. Perundingan NG on Rules saat ini terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi plurilateral, bilateral dan wrap up. Namun, tidak semua negara diundang dalam sesi plurilateral maupun bilateral. Indonesia juga tidak ikut andil di dalam sesi plurilateral anti dumping dalam sidang dimaksud. Trade Facilitation Dalam rangka menindaklanjuti mandat Pertemuan Trade Negotiating Commitee (TNC). Chairperson Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF), Duta Besar Guatemala, Mr. Eduardo Ernesto Spreisen-Yurt melakukan inisiatif dengan mengadakan pertemuan Informal Brainstroming Trade Facilitation pada tanggal 17 Desember 2010 di WTO. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Delegasi/Duta besar negara proponen dalam isu-isu pembahasan NGTF. Secara khusus Indonesia termasuk dalam proponen bersama dengan China dan Korea terhadap Artikel 7.4 (PCA/Customs Audit). Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 29 November-1 Desember 2010, Indonesia telah melakukan trilateral informal meeting dengan Korea dan China sebagai langkah untuk memperjelas posisi dari para proponen mengingat terdapat perbedaan definisi dan implementasi antara ketiga negara proponen.



2010

Selanjutnya para proponen sepakat untuk melakukan komunikasi lebih lanjut terkait definisi dan implementasi audit yang dilakukan masingmasing customs officer. Selama ini Indonesia berperan aktif dalam perundingan trade facilitation. Indonesia juga telah lebih maju dengan upaya dan pengalaman dalam memberikan fasilitasi perdagangan. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa untuk mendapatkan market access yang lebih luas maka Indonesia dapat mendorong terselesaikannya perundingan trade facilitation. Terdapat perkembangan penanganan isu trade facilitation, yaitu: sebelum tahun 2010 dari keseluruhan 60 isu, masih terdapat 33 isu yang belum mempunyai rekomendasi posisi dasar. Selama tahun 2010, penyelesaian 60 isu TF dapat dirinci sebagai berikut: a.

Isu yang sudah memiliki posisi dasar " 23 isu sudah disetujui oleh instansi terkait, antara lain: internet publication, consultation, notification, detention, dan risk management; " 26 isu sudah disetujui namun masih perlu klarifikasi dari instansi terkait, antara lain: advance ruling, right of appeal, Coordination of activities and requirements of [all] border agencies, expedited shipment dan use of international standards; " 1 isu masih belum/ tidak disetujui yaitu test procedur (second confirmatory test).

b.

Isu yang belum memiliki posisi 10 isu masih memerlukan kajian lebih lanjut, antara lain: import alerts/rapid alerts, declaration of transhipped goods, consular fees, same borders procedures within a customs union, dan basic freedom of transit. Hal penting yang memerlukan keputusan dan arahan di tingkat nasional adalah usulan dalam penyusunan Draft Agreement mengenai kewajiban untuk membentuk Komite Nasional/ National Enquiry Point untuk bidang trade facilitation. Anggota tim teknis/ perunding pada umumnya belum memiliki keseragaman gambaran tentang keterkaitan focal point (Komite Nasional/ National Enquiry Point) bidang trade facilitation dengan nofication bodies lainnya khususnya BSN dan Badan Karantina Pertanian. Sementara itu di sisi lain terdapat pemikiran untuk mengintegrasikan kewenangan dengan Tim Nasional Indonesia National Single Window (TIM NAS INSW).

Trade and Environment Untuk bidang trade and environment, secara spesifik terdapat tiga mandat perundingan dalam kerangka pembahasan di Committee on Trade and Environment–Special Session (CTE-SS) WTO, khususnya terkait dengan para 31 DDA. Pembahasan paragraf 31 (i) mengenai hubungan antara existing WTO rules



2010

dengan Specific Trade Obligations (STOs) yang digariskan oleh Multilateral Environmental Agreements (MEAs) belum terdapat suatu perkembangan yang berarti. Adapun posisi Indonesia adalah: y Pemerintah Republik Indonesia mendukung pandangan bahwa tidak ada konflik antara STOs dalam MEAs dengan aturan WTO; y Pemerintah Republik Indonesia siap untuk memulai pembahasan textnegotiation untuk isu ini. pembahasan paragraf 31 (ii) mengenai kerja sama pertukaran informasi antara WTO dengan Sekretariat MEAs, hingga saat ini tidak terdapat perkembangan yang berarti. Posisi Indonesia adalah mendukung adanya prosedur pertukaran informasi secara reguler antara Sekretariat MEAs dengan WTO yang selama ini sudah berjalan baik dan memadai. Perundingan paragraf 31 (iii) mengenai penurunan atau eliminasi environmental goods and services. Perundingan paragraf ini bersifat sangat contentious. Masalah utama dalam pembahasan isu ini adalah mengenai: 1. Cakupan barang environmental goods(EGs); dan 2. Treatment penurunan/ penghapusan tarif EGs. Hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan diantara anggota WTO dalam menentukan definisi, kriteria, pendekatan, dan kategori EGs. Perdebatan terfokus pada upaya identifikasi EGs, yang apabila dipetakan terdapat tiga pendekatan (approach), yaitu: (1). List Approach; (2). Integrated/Project Approach; dan (3). Request-Offer Approach. Posisi Indonesia adalah menekankan bahwa penetapan EGs tidak dapat dilakukan hanya dengan salah satu approach, tetapi dengan menggunakan multiple approaches yang menurut Indonesia adalah gabungan antara List Approach (barang sangat terbatas dan fungsi barang mayoritas untuk lingkungan hidup) dan pendekatan rekomendasi untuk barang yang memiliki fungsi ganda. Dalam kaitan ini, tim teknis perunding CTE belum dapat menyusun daftar produk dalam EGs, namun mengindikasikan Indonesia tetap pada posisi bahwa kriteria EGs adalah yang single environmental use dan non-production process method (Non-PPM). Pengertian Indonesia adalah bahwa EGs adalah barang yang memiliki kegunaan utama bagi pelestarian lingkungan hidup, bukan barang yang dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan (environmentally product). Di samping perundingan CTE-SS, terdapat pula CTE Reguler yang membahas mengenai beberapa paragraf dari Deklarasi Doha, yaitu paragraf 32 mengenai isu eco-labelling untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup. Posisi Indonesia adalah mendukung penerapan ecolabelling yang tidak bersifat mandatory (voluntary basis), karena dikhawatirkan akan bisa menjadi penghambat perdagangan Pada SOM tanggal 7-8 Juli 2010, terdapat perkembangan menarik terutama terjadi pada pembahasan EGs, dalam rangka mengedepankan prinsip triple



2010

win: trade, development, environment. Tanpa prejudice terhadap posisi anggota yang bersangkutan, beberapa proposal untuk mendorong perundingan telah disampaikan beberapa negara seperti Singapura (list of Goods), Brasil (biofuel), Argentina (clean development mechanism) dan Argentina-Brasil (development issues). Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Sidang Council for TRIPs dan Council for TRIPs-Special Session dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2010. Sidang TRIPs Council membahas isu-isu antara lain: Notifikasi, Non-Violation and Situation Complaints (NVSC), Relationship between TRIPs and CBD, dan Protection of Traditional Knowledge, dan IP Enforcement trends. Council for TRIPs secara khusus pada tanggal 27 Oktober 2010 membahas review atas Implemention of Para 6 System. Untuk Sidang Council for TRIPs-Special Session, dibahas isu yang menjadi mandat perundingan isu TRIPs yaitu pembentukan sistem registrasi dan notifikasi multilateral untuk wines and spirits. Dalam sidang TRIPs kali ini, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa point of intervention, yaitu pada mata agenda Relationship between TRIPs and CBD, dan Protection of Traditional Knowledge, dan IP Enforcement trends dan Review atas Implemention of Para 6 System. Kemudian Indonesia (Kementerian Kesehatan) berkeinginan untuk mengadakan National Workshop terkait Para 6 System dan Public Health. IP Director WTO menyambut baik inisiatif Indonesia dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan prioritas bagi WTO. Untuk tema workshop, diusulkan 2 (dua) tema besar, yaitu: i) pembahasan spesifik mengenai Para 6 System; dan ii) Public Health. Terkait waktu pelaksanaan, pihak WTO mengusulkan workshop dilaksanakan pada bulan Februari 2011. Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral pada tahun sebelumnya bukan merupakan IKU Kementerian Perdagangan, jadi indikator tersebut pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

IK-37 Jumlah Partisipasi Perundingan Kerjasama Regional

Indonesia berperan dalam implementasi cetak biru AEC mengkonsolidasikan semua perjanjian ASEAN menjadi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS ke-7); dan Mutual Recognition Agreement (MRA) di beberapa sektor.



2010

Kegiatan Sidang KTT ASEAN ke‐16 Tanggal 8 April 2010 di Hanoi, Vietnam

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China yang efektif 1 Januari 2010 untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dalam perdagangan Indonesia-RRT, pemanfaatan preferensi tarif oleh kedua pihak cukup tinggi dan perdagangan antara kedua pihak terus ditingkatkan. Perkembangan perdagangan Indonesia-RRT periode Januari-November 2010, mencatat surplus pada perkembangan ekspor non-migas sebesar 12.377,2 juta



2010

USD jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 8.920,1 juta USD. (Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan) Masih dalam kerangka ACFTA, pada tanggal 7 Januari 2010 di Nanning, RRT dalam Forum on the ASEAN-China Free Trade Area telah diluncurkan ACFTA Business Portal (BIZ Portal). Kemudian pada tanggal 1-2 Juli 2010, di Kunming, China, dilaksanakan seminar dan kunjungan ke host dari ACFTA Business Portal. Indonesia tercatat sebagai pengunjung BIZ Portal keempat terbesar di dunia dengan 63 ribu visitors dan lebih dari 3 juta hits setelah RRT, Amerika Serikat, dan Singapura. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) merupakan kesepakatan antara ASEAN dengan Jepang berlaku efektif sejak 1 Desember 2008 untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Hingga saat ini Indonesia merupakan satu-satunya Pihak yang belum dapat mengimplementasikan Persetujuan AJCEP karena permasalahan transposisi HS 2002 ke HS 2007. Indonesia dan Jepang sedang dalam proses penyelesaian transposisi HS agar Indonesia dapat segera mengimplementasikan Persetujuan AJCEP. Persetujuan Perdagangan Jasa dan Investasi masih dalam tahap perundingan, dijadwalkan akan diselesaikan pada pertemuan AEM-METI ke-17 bulan Agustus 2011.

ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA) AKFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan Korea. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Investasi AKFTA pada tanggal 18 Maret 2010. Berdasarkan Pasal 31 ayat 3 Persetujuan tersebut, tanggal mulai berlakunya persetujuan investasi AKFTA bagi Indonesia adalah 30 hari setelah tanggal notifikasi kepada seluruh pihak. Pada tanggal 8-9 Desember 2010 bertempat di Sekretariat ASEAN telah berlangsung pertemuan Special Session of the AKFTA Implementing Committee



2010

(AKFTA-IC). Pertemuan ini secara khusus ditujukan untuk mendengarkan laporan sementara dari Joint Impact Study of the ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement (Joint Study) yang dilakukan oleh konsultan yang telah ditunjuk. Dalam pertemuan AEM-ROK Consultations di Da Nang, Vietnam pada bulan Agustus 2010 dilaporkan bahwa tingkat utilisasi ASEAN adalah sekitar 50% sementara utilisasi di pihak Korea adalah sekitar 20% dari total perdagangan di antara kedua pihak. Hasil sementara kajian yang terbagi ke dalam dua periode yakni sebelum dan sesudah berlakunya AKFTA-Goods dapat diketahui bahwa ekspor Korea ke ASEAN mengalami peningkatan dari sebelum dan sesudah berlakunya AKFTA-Goods. Khusus untuk periode berlakunya AKFTA-Goods dalam tiga tahun terakhir (2007-2010), ekspor Korea ke ASEAN mengalami penurunan pada periode Juni 2008-Mei 2009 sebelum meningkat kembali pada periode Juni 2009-Mei 2010. Kecenderungan serupa berlaku pula untuk ekspor ASEAN ke Korea untuk periode pengamatan yang sama. Kecenderungan penurunan ekspor pada tahun 2008-2009 tersebut di atas sejalan dengan kecenderungan ekspor Korea dan ASEAN ke dunia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa krisis keuangan dunia pada tahun 2008-2009 mempunyai dampak baik pada perdagangan berbasis MFN maupun perdagangan di bawah skim FTA. Berdasarkan kajian di atas maka tingkat utilisasi AKFTA-Goods selama tiga tahun implementasi sesungguhnya cukup baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Tingkat utilisasi ini merupakan perhitungan jumlah impor yang menggunakan preferensi dibagi dengan total impor yang produk yang "eligible" untuk mendapatkan preferensi. ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) Entry Into Force (EIF) Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2010 untuk negara yang telah menyelesaikan ratifikasinya. Indonesia meratifikasi persetujuan ini pada tanggal 15 Juni 2010 dengan penerbitan legal enactment pada tanggal 24 Agustus 2010 dan telah diimplementasikan sejak 1 Oktober 2010. Komitmen Indonesia memberikan perlindungan cukup signifikan bagi industri nasional karena hanya 46,17% pos tarif Indonesia yang akan dihapuskan pada tahun 2016 (meskipun sesuai kesepakatan akan di-review bersama secara timbal-balik). ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZ-FTA) Persetujuan AANZFTA telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010, dan Indonesia merupakan satu dari tiga pihak yang belum mengimplementasikan AANZFTA karena masalah transposisi HS 2002 ke HS 2007 yang belum tuntas. Selanjutnya telah dibentuk Joint Committee ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (JCM-AANZFTA). JCM ini sendiri telah mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 24-28 Mei 2010 di Makati City, Filipina yang membahas isu-isu Persetujuan Perdagangan Barang, Intellectual Property,



2010

Rules of Origin (RoO). Pada pertemuan ke-2 FTA Joint Committee of AANZFTA (FJC-AANZFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 November 2010 mencatat bahwa Laos dan Kamboja telah menyelesaikan proses ratifikasinya dan akan enter into force masing-masing pada tanggal 1 dan 4 Januari 2011. Dalam kesempatan ini Indonesia menyatakan telah memasuki fase kedua proses ratifikasi dan diharapkan dapat segera menyelesaikan ratifikasi perjanjian ini. Indonesia juga menambahkan bahwa penyelesaian segera atas masalah transposisi akan ikut mempercepat bergabungnya Indonesia ke dalam AANZFTA, dan untuk itu Indonesia akan terus bekerja sama dengan Australia dan New Zealand menyelesaikan masalah ini. Pada pertemuan trilateral Indonesia, Australia, dan New Zealand pada tanggal 23 November 2010 (sebelum pelaksanaan Pertemuan ke-2 JCM AANZFTA) membahas masalah transposisi HS 2002 ke HS 2007. Pada Pertemuan dimaksud, Australia, dan New Zealand (ANZ) mengajukan 2 (dua) proposal baru, yaitu (i) pembahasan transposisi di fokuskan pada 20 (duapuluh) pos tarif yang menjadi kepentingan Pihak ANZ; dan (ii) pembulatan pecahan pada submisi Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Pertemuan Para Menteri Perdagangan APEC tanggal 5-6 Juni 2010 di SapporoJepang, digelar dengan mengusung tema “Change and Action”. Para Menteri melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO dan sepakat bahwa proses “review” terhadap kebijakan proteksionis tetap perlu dilanjutkan baik di WTO maupun di lingkungan APEC. Selaras dengan hal tersebut, diperlukan dorongan politis yang lebih kuat untuk menggulirkan kembali Perundingan Putaran Doha menuju penyelesaian pada tahun 2011, dan para Menteri sepakat bahwa momentum G20-Summit di Toronto dan Seoul, serta APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) di Yokohama, dapat dimanfaatkan untuk memberikan dorongan politik yang diperlukan. Para Menteri secara intensif juga membahas berbagai program kerja APEC tahun ini yang hasilnya dilaporkan pada AELM 2010, diantaranya Report on the Assessment of Bogor Goal Achievement. Sejumlah bidang kerjasama yang mencatat kemajuan antara lain adalah investasi, standar dan ketentuan teknis, ketentuan asal barang, supply-chain connectivity, fasilitasi perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual, environmental goods and services, dan Ease of Doing Business. Pada tanggal 10-11 November 2010, pelaksanaan APEC Ministerial Meeting ke22 di Yokohama, Jepang telah membahas beberapa agenda, yaitu Supporting the Multilateral Trading System, Bogor Goals and Regional Economic Integration, the Way Forward of APEC, APEC Leaders’ Growth Strategy, Human Security, ECOTECH, dan APEC Reform. Pada pembahasan Supporting Multilateral Trading System and Preventing Protectionism dibahas mengenai isu penyelesaian Perundingan Putaran Doha WTO dan langkah yang harus dilakukan dan disepakati untuk tetap berusaha



2010

menyelesaikan perundingan pada tahun 2011, mengingat tahun 2012 akan diwarnai oleh political event yang terjadi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Untuk pembahasan Bogor Goals, tetap masih relevan dan menjadi prioritas utama bagi terciptanya free and open trade and investment di kawasan Asia Pasifik, dan pada pembahasan ini disepakati bahwa para ekonomi yang dinilai kemajuannya telah mencapai tremendous progress, namun masih banyak hal yang masih harus dilakukan di berbagai bidang, seperti tariff, non-tariff barriers (NTB), investasi, jasa, dan structural reforms. Selain itu, para ekonomi juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di APEC dan unilateral efforts dari masing-masing ekonomi.

Kemudian, untuk pembahasan Regional Economic Integration (REI), Ekonomi APEC menyepakati bahwa Free Trade Area of the Asia and Pacific (FTAAP) merupakan salah satu cara dalam mencapai REI dengan pathways antara lain melalui kerja sama FTAs/RTAs seperti ASEAN+3, ASEAN+6 dan Trans Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), serta sectoral initiatives antara lain di bidang jasa, investasi, structural reforms dan supply-chain connectivity. Pada pembahasan The Way Forward of APEC, terdapat kesamaan pandangan bahwa APEC perlu memperkuat kerja sama khususnya di bidang trade and investment liberalization and facilitation (TILF), guna melanjutkan amanat Bogor Goals dan mempercepat REI dengan memperhatikan kualitas pertumbuhan di kawasan melalui pengimplementasian Growth Strategy dengan mengedepankan kerja sama ekonomi dan teknis yang berkualitas. Pada pembahasam APEC Leaders’ Growth Strategy, tiap ekonomi APEC memiliki prioritas masing-masing terkait Growth Strategy, oleh karenanya pengimplementasian tujuan Growth Strategy tersebut diwujudkan dalam action plan yang akan terdiri dari proyek-proyek APEC. Jepang mengusulkan tahun 2015 sebagai target tahap pertama untuk melaporkan kepada Leaders mengenai kemajuan APEC dalam mempromosikan Growth Strategy. Kemudian,Amerika Serikat menyampaikan salah satu key deliverables penyelenggaraan APEC 2011, yaitu reformasi struktural. Pada pertemuan para pemimpin APEC ke-18 di Amerika Serikat, para pemimpin APEC akan menyatakan “pledge” tujuan yang akan dicapai masing-masing ekonomi pada tahun 2015. Pada pembahasan Human Security, beberapa ekonomi menyampaikan prioritasnya terutama terkait food security dan emergency preparedness dan menyampaikan pentingnya ketersediaan dan akses terhadap pangan, serta membuka sistem perdagangan dan menghindari food export restrictions. Juga disampaikan pentingnya capacity building di bidang teknologi pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Selain itu diharapkan bahwa Friends of the Chair on Food Security akan meneruskan inisiatif APEC di bidang ketahanan pangan. Rusia mengindikasikan akan melanjutkan agenda human security terutama food security di tahun 2012 saat Rusia menjadi tuan rumah APEC. Selain itu Indonesia menggarisbawahi tiga dimensi Human Security yang



2010

merupakan prioritas Indonesia. Pertama, terkait Indonesia menyampaikan bahwa isu bencana alam merupakan isu yang dialami oleh beberapa ekonomi APEC. Oleh karenanya, Indonesia menyambut baik pengangkatan isu emergency preparedness ke tingkat working group (Emergency Preparedness Working Group, EPWG). Dalam mengimplementasikan human security, APEC harus mensinergikan dengan forum internasional terkait lainnya, salah satunya adalah ASEAN Regional Forum (ARF) di mana Indonesia dan Jepang menjadi co-chairs ARF Disaster Relief Exercises (ARF DiREX) pada tahun 2011. Kedua, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan inisiatif APEC di bidang ketahanan pangan. Ketiga, relevansi counter terrorism pada perdagangan dan investasi.

Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu bersama para Menteri anggota APEC menghadiri pertemuan tahunan para menteri anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tanggal 10‐11 November 2010 di Yokohama, Jepang.

Pada pembahasan APEC Reform, para Menteri sepakat untuk mengkaji persoalan keanggotaan baru APEC (tidak ada penambahan hingga dicapai konsensus). Rusia mengindikasikan akan mengangkat persoalan keanggotaan APEC pada tahun 2012. Para Menteri mengeluarkan dua dokumen, yaitu APEC Joint Ministerial Statement 2010 dan AMM’s Standalone Statement on Advancing WTO Doha Development Agenda Negotiations and Resisting Protectionism. Pada pertemuan tersebut, dilakukan juga pertemuan bilateral dengan Rusia dan Jepang. Pertemuan Bilateral dengan Rusia, kedua negara berupaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara, dan membahas beberapa isu yang menjadi agenda utama pembahasan APEC serta menyepakati untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Cooperation in the Field of Trade, Investment, and Economy dalam bentuk Joint Dialogue. Kedua pihak juga sepakat untuk menindaklanjuti Joint Dialogue tersebut dengan melakukan



2010

pertemuan setiap tahunnya melalui kunjungan kerja sama yang dilakukan secara bergantian antara kedua negara. Pertemuan Bilateral dengan METI Jepang, kedua pihak membahas mengenai East Asia Economic Integration, Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan isu-isu dalam forum APEC seperti Bogor Goals dan TPP. Indonesia menyatakan mendukung sepenuhnya ERIA dan CEPEA, namun prioritas pertama Indonesia adalah untuk menyelesaikan perundingan WTO-DDA. Selain pelaksanaan APEC Ministerial Meeting ke-22, di sela-sela pertemuan tersebut juga dilaksanakan APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Leaders pada tanggal 13 November 2010, di Yokohama, Jepang. Pertemuan ini membahas rekomendasi ABAC kepada Para Pemimpin yaitu komitmen untuk merealisasikan kawasan perdagangan bebas di Asia-Pasifik yang menjadi wahana dalam mencapai free and open trade and investment di Asia-Pasifik sebagaimana Bogor Goals; akselerasi pertumbuhan micro and Small and Medium Enterprises (MSME’s) melalui kebijakan peningkatan capacity building dan peningkatan kesejahteraan sosial; dan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan melalui ketahanan pangan dan energi. Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah partisipasi perundingan kerjasama regional pada tahun sebelumnya bukan merupakan IKU Kementerian Perdagangan, jadi indikator tersebut pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

IK-38 Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pasar ekspor, Indonesia diharapkan berpartisipasi aktif pada sidang-sidang International, salah satunya adalah melakukan negosiasi secara bilateral yang intensif dengan negara-negara mitra dagang utama dan negara-negara yang menjadi pasar non-tradisional Indonesia. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang di wilayah Asia Timur dan Tenggara, Amerika Utara, Tengah dan Selatan, Australia dan Pasifik merupakan hal yang sangat penting karena negara-negara di wilayah tersebut adalah negara yang potensial bagi produk Indonesia untuk lebih meningkatkan pasar ekspor. Berikut adalah beberapa negosiasi bilateral yang dilakukan Indonesia sepanjang tahun 2010:

Indonesia telah mengirimkan nurses dan caregivers sebanyak 116 kandidat pada tahun 2010

Indonesia–Jepang Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) saat ini, antara lain pemenuhan akses pasar ke Jepang di bidang kesehatan (nurse dan caregivers). Pengiriman nurses dan caregivers telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, tahun 2009 Indonesia mengirimkan sebanyak 368 kandidat (177 nurses dan 191 caregivers), tahun 2010 sebanyak 116 kandidat (39 nurses dan 77 caregivers). Indonesia juga memperoleh program dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing, yaitu



2010

antara lain melalui program Manufacturing Industry Development Centre (MIDEC). Sampai saat ini dari 13 bidang kerja sama MIDEC, 11 bidang telah berjalan, yaitu: Metal working; Mold and Dies; Welding; SME; NAFED; Automotive; Electronic; Steel; Textile; Food and Beverages; dan Non Ferrous. Namun, masih terdapat 2 (dua) sektor kerja sama MIDEC yang belum berjalan yaitu: Energy Conservation dan dan Petrochemical & Oleo-chemical.

Sosialisasi IA-CEPA dilakukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara

Indonesia-Australia Terkait peluncuran negosiasi Indonesia-Australia Free Trade Agreement (IAFTA), dalam pertemuan bilateral di Canberra pada tanggal 10 Maret 2010 disampaikan perubahan format kerjasama bilateral kedua negara menjadi Economic Partnership Agreement (EPA). Hubungan kerja sama perdagangan kini menjadi IA-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Telah diadakan sosialisasi mengenai IA-CEPA di berbagai kota di Indonesia yang dihadiri oleh instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi untuk mendapatkan dukungan dan masukan atas rencana IA-CEPA. Pada tanggal 2 November 2010 di Jakarta, Indonesia, telah dilaksanakan peluncuran IA-CEPA oleh pemimpin kedua negara (Presiden RI dan PM Australia). Kerja sama tersebut mencakup kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi yang diharapkan mampu meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara yang saling menguntungkan. Pada tanggal 13-15 Desember 2010, telah diadakan pertemuan antara Chief Negotiator kedua negara serta bilateral meeting pada tingkat Senior Official dalam rangka membahas preliminary discussion on IA-CEPA. Indonesia-RRT Komisi Bersama Indonesia–RRT atau Joint Commission Meeting (JCM) merupakan wadah formal bilateral tahunan yang menindaklanjuti Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) yang telah ditandatangani oleh kedua Kepala Negara pada tahun 2005, di bidang ekonomi perdagangan dan investasi. JCM terakhir (ke-10) diadakan pada tanggal 3 April 2010 di Yogyakarta. Kedua pihak telah menyepakati Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade yang salah satu isi pentingnya adalah pembentukan Working Group on Trade Resolution dan Working Group on Economic Cooperation. Pihak RRT sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi buah-buahan tropis (Pisang, Nanas, Rambutan) dan sarang burung walet dari Indonesia untuk dapat memasuki pasar RRT (saat ini pihak RRT telah mengijinkan masuknya buah Salak dan Manggis Indonesia ke RRT). Selain itu, pihak RRT akan membantu mempercepat proses pembukaan Cabang Bank Mandiri di RRT dengan telah ditandatangani Cross Border Supervision Agreement antara Bank Sentral kedua negara. Untuk menindaklanjuti hal tersebut,



2010

maka pada saat kunjungan Wapres RI ke CA Expo pada tanggal 21 Oktober 2010, ditandatangani MoU by and between Indonesia Exim Bank and Industrial and Financial Cooperation between Republic of Indonesia and the People’s Republic of China.

Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk membina kemitraan yang lebih komprehensif

Indonesia–Amerika Serikat Sebagai tindak lanjut dari MoU on Combating Illegal Logging and Associated Trade, AS telah memberikan bantuan penyelenggaraan Workshop on the Socialization of Integrated Laws, Regulations and Agreements for Indonesian Provinces Affected by Illegal Logging and Associated Trade. Selain itu, sejak tahun 2009 Indonesia dan AS menyelenggarakan secara bersama (co-host) suatu Regional Dialogue (RD) to Promote Legally Harvested Timber Products, yang diadakan secara bergantian di Indonesia dan AS. RD pertama diselenggarakan pada tanggal 2 September 2009 dan RD kedua pada tanggal 19-21 Juli 2010 di Seattle, Washington. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk membina kemitraan komprehensif di masa mendatang yang akan diwujudkan melalui kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, perubahan iklim, keamanan serta people-to-people contacts. Pada pertemuan Trade and Investment Council ke-10 yang diadakan di Bali pada tanggal 30 September–1 Oktober 2010 membahas perkembangan isu kebijakan perdagangan dan investasi pada kedua negara seperti kerjasama Trans Pacific, industri film, Angka Pengenal Impor (API), labelisasi untuk berbagai produk, impor daging sapi AS ke Indonesia dan pemutakhiran daftar negatif investasi. Indonesia–Argentina Pada tanggal 21-22 September 2010 telah dilaksanakan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-5 Indonesia-Argentina di Buenos Aires, Argentina. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu penting terkait perkembangan hubungan kerja sama bilateral kedua negara dan upaya untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pertanian, energi (Compressed Natural Gas/CNG), kerjasama teknik, ilmiah dan teknologi, olah raga, pariwisata, pendidikan, farmasi, dan kekonsuleran. Di antara isu penting yang menjadi concern Indonesia di bidang perdagangan adalah upaya untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Argentina selama 5 (lima) tahun terakhir (2005 - 2009) dan permintaan agar Argentina mempertimbangkan kembali dan bekerja sama untuk mengatasi kebijakan dan ketentuan perdagangan yang merugikan Indonesia seperti tuduhan dumping, under invoice dan safeguards measures yang menghambat ekspor Indonesia ke Argentina. Untuk mengurangi hambatan perdagangan bilateral kedua negara,



2010

Indonesia mencoba mengadakan persuasi agar Argentina mempertimbangkan penggunaan bahasa Inggris dalam dokumen perdagangan, terutama dalam merespon tuduhan dumping dan under invoice dari yang selama ini menggunakan bahasa Spanyol. Terhadap hal ini Argentina menyatakan akan mempertimbangkannya dan berharap dapat memberikan solusi terbaik bagi meningkatnya hubungan perdagangan bilateral kedua negara di masa yang akan datang. Indonesia berhasil meyakinkan Argentina untuk membuka pasarnya lebih lebar terhadap jenis produk ekspor Indonesia yang siap masuk pasar Argentina seperti tekstil, elektronik, peralatan listrik, minyak kelapa sawit, produk hortikultura, kertas dan produk kertas, kayu olahan, karet, alas kaki, suku cadang sepeda motor, sepeda motor, coklat, udang, ikan beku, kopi, buah yang diawetkan, mesin pencetak, furnitur, kerajinan tangan, perhiasan, kimia, dan perlengkapan rumah tangga. Indonesia–Bangladesh Pada tanggal 8-9 Agustus 2010 telah dilaksanakan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 Indonesia-Bangladesh di Bukit Tinggi. Pertemuan telah membahas agenda kerja sama di bidang perdagangan antara lain: ‐

Mendorong pelaku usaha untuk menindaklanjuti hasil Business MatchMaking;

‐

Mendorong pertukaran delegasi dagang kedua negara dengan mempertimbangkan pembentukan kebijakan visa on arrival bagi para pelaku usaha kedua negara;

‐

Mendorong Promosi produk masing-masing melalui penyelenggaraan pameran dagang maupun pameran tunggal di kedua negara;

‐

Mengintensifkan fungsi Indonesia-Bangladesh Joint Business Council.

Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia pada tahun sebelumnya bukan merupakan IKU Kementerian Perdagangan, jadi indikator tersebut pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IK-39 Jumlah Partisipasi Perundingan Kerjasama Bilateral di Kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Berikut ini adalah beberapa hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang di wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Indonesia-Uni Eropa Dalam rangka meningkatkan potensi perdagangan bilateral Indonesia-Uni Eropa telah dilaksanakan beberapa rangkaian pertemuan bilateral antara Indonesia-UE, yaitu European Union-Indonesia Business Dialogue (EIBD), Working Group Trade and Investment (WGTI) serta Vision Group. EIBD merupakan forum tahunan yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah. Pada pertemuan EIBD yang ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2010, telah dihasilkan paket rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah R.I dan UE untuk memastikan terwujudnya



2010

peluang bisnis dan investasi. WGTI adalah suatu forum pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) yang khusus membahas isu perdagangan dan investasi kedua negara. Forum ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu WGTI ke1 diadakan pada tanggal 24-25 Maret 2009 di Jakarta, dan WGTI ke-2 pada tanggal 25-26 Maret 2010 di Brussels, Belgia. Dalam WG tersebut dihasilkan Agreed Conclusions and Follow Up Actions yang menjadi kesepakatan kedua negara. Pada WGTI ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010, yang membahas isu Renewable Energy Directive (RED), Registration Evaluation Authorization Restriction of Chemical (REACH), dan market access, namun fokus utama UE antara adalah investasi, Sanitary Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT). Kedua pihak sepakat untuk saling bertukar informasi dan mengadakan pertemuan tingkat teknis secara reguler. Kemudian, pertemuan Vision Group yang berupa pertemuan antara para expert untuk melakukan joint study sebagai bagian dari Long Term Vision antara Indonesia–UE telah dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2010. Vision Group sepakat agar rekomendasi yang dihasilkan bersifat konstruktif dan meningkatkan kerja sama bilateral secara inonvatif. Selain itu implementasi yang efektif dan komitmen politis merupakan sebagai faktor penting dalam menjalankan reformasi kebijakan/aturan.

Suasana sidang kerjasama perdagangan Indonesia-Uni Eropa

Indonesia–European Free Trade Association (EFTA) Menindaklanjuti “Record of Understanding For A Possible Future Trade Agreement Between Indonesia and The EFTA States” tahun 2005, pada tanggal 24-25 Februari 2010 telah dilakukan perundingan informal mempersiapkan perundingan kerja sama perdagangan antara IndonesiaEFTA. Pada tanggal 5-9 Juli 2010, disepakati oleh kedua negara untuk memulai proses perundingan dan mengganti nama perjanjian kerjasama tersebut



2010

dari Comprehensive EFTA-Indonesia Free Trade Agreement (CEITA) diganti menjadi Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Kedua pihak juga sepakat bahwa perjanjian yang akan dihasilkan adalah perjanjian kemitraan ekonomi yang bentuknya strategis bagi Indonesia karena lebih komprehensif. Dalam perundingan ini yang ditekankan bukan hanya penghapusan tarif dan pembukaan akses pasar, akan tetapi mencakup penghapusan hambatan non tarif, di mana penekanan diletakkan pada peningkatan kapasitas SDM, investasi dari EFTA dan kerjasama ekonomis/teknis yang merupakan bagian integral dari kemitraan ekonomi ini. Pada tanggal 28-29 September 2010, telah dilaksanakan konsultasi pra negosiasi oleh Tim Perunding Indonesia kepada Sekretariat EFTA, untuk melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan ekonomi dan hubungan perdagangan, serta membahas isu substansi dan prosedur dalam rangka mempersiapkan perundingan Comprehensive EFTA-Indonesia Trade Agreement (CEITA). Menteri Perdagangan RI mengharapkan agar Swiss juga dapat bekerja sama dengan Indonesia di sektor infrastruktur, Swiss dalam hal ini memiliki ABB Switzerland, holding company di bidang investasi.

Telah dilaksanakan sosialisasi II-CECA untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara

Indonesia–India (CECA)

Comprehensive

Economic

Cooperation

Agreement

Tim Joint Study Group telah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali, dan pertemuan terakhir dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 untuk menandatangani JSG Report. Di bidang perdagangan barang, studi tentang II-CECA menunjukkan potensi untuk lebih ditingkatkan mengingat tren perdagangan kedua negara sangat pesat dan dinamis. Dengan simulasi model Detailed Computable General Equilibrium (CGE), bila tarif bea masuk diturunkan sebesar 50%, maka kesejahteraan penduduk India akan meningkat sebesar 0,5% dan penduduk Indonesia sebesar 0,7% dari GDP. Di samping itu, ekspor Indonesia ke India akan meningkat sebesar 16,04% dan ekspor India ke Indonesia juga akan meningkat sebesar 15,49%. Tingkat kesejahteraan dan ekspor akan meningkat dua kali lipat bila tarif bea masuk diturunkan menjadi 100%. Di bidang perdagangan jasa, studi mengidentifikasi beberapa sektor jasa yang dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yaitu antara lain: Teknologi Informasi, Telekomunikasi, Keuangan, Audio Visual, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Konstruksi, Jasa Professional dan Transportasi. Di bidang investasi, terungkap beberapa sektor yang menjadi minat investor Indonesia di India adalah antara lain meliputi Hybrid-seeds, Processed Food, Electrical and Non-electrical machinery, Chemicals, Infrastructure, Hotel, Hospitality and Tourism. Sebaliknya, India berminat pada sektor Food Processing, Textile fibre, Plastics, Wood Products, Agribiotech, Pharmaceuticals, Light engineering, Audio-visual,



2010

Telecommunications, IT and Education di Indonesia. Indonesia dan India telah melaksanakan sosialisasi Indonesia-India CECA. Hal yang dibahas dalam sosialisasi adalah untuk mengevaluasi kemungkinan bagi Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dan menghasilkan kesimpulan bahwa antara Indonesia dan India layak untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi melalui kerangka II-CECA. Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Kemendag dengan KADIN Komite India dan Economic Association of Indonesia and India (ECAII). Indonesia–Iran Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) Pada tanggal 12-15 Oktober 2003, Menteri Perdagangan Iran berkunjung ke Indonesia melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dilakukan penandatanganan Joint Statement dengan salah satu isinya menyebutkan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan pengkajian kemungkinan diadakannya “Gradual Trade Liberalization yang nantinya diharapkan berkembang menjadi Comprehensive Economic Partnership (CEP)”. Pada tanggal 14-18 Februari 2004, Memperindag RI berkunjung ke Iran untuk menghadiri KTT D-8 di Iran. Dalam kesempatan tersebut Memperindag RI dan Mendag Iran melakukan pertemuan bilateral. Dengan merujuk kepada Joint Statement yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 2003 di Jakarta, kedua Menteri sepakat menandatangani MoU on the Establishment of Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP) Indonesia-Iran. MoU tersebut memuat kesepakatan: ‐

‐

‐

Untuk segera membentuk Tim Teknis guna mengidentifikasi produkproduk yang akan diajukan untuk memperoleh Preferensi Tariff dan melakukan pembahasan draft PTA; Kedua pihak sepakat paling lambat 3 (tiga) bulan dari sejak penandatanganan MoU akan saling mempertukarkan list of products yang diusulkan untuk memperoleh konsesi tarif dari masing-masing pihak; Tim Teknis kedua negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani MoU akan melakukan pertemuan untuk membahas list of products dan draft PTA serta Framework Agreement dalam rangka pembentukan FTA yang merupakan tujuan akhir dari CTEP.

Pada saat SKB ke-9 RI-Iran di Teheran 20-21 Juni 2005, draft Framework Agreement tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Sedangkan pada SKB ke-10 RI-Iran yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Juni 2008 di Jakarta, Indonesia telah menyampaikan proposal untuk modalitas penurunan tarif sebagai berikut : ‐ ‐ ‐

Tarif 0%-15% dikenakan Margin of Preference (MOP) = 25%; Tarif di atas 15%-25% dikenakan MOP = 50%; Tarif di atas 25%-75% dikenakan MOP = 75%.



2010

The First Trade Negotiating Committee (TNC-1) Indonesia-Iran diselenggarakan pada tanggal 25-26 November 2010 di Medan. Pada TNC-1 disepakati hasil-hasil sebagai berikut: 1. Mengacu pada pasal 13 FACTEP, Indonesia telah meratifikasi CTEP pada tanggal 12 Desember 2006, untuk itu Indonesia meminta Iran untuk segera meratifikasi FACTEP. Iran akan menginformasikan perkembangan CTEP melalui saluran diplomatik, dan meminta Indonesia untuk mengkomunikasikan instrumen ratifikasi kepada Iran melalui saluran diplomatik; 2.

Pada SKB ke-10 Indonesia telah menyampaikan modalitas penurunan tarif dengan Margin of Preference (MOP), sedangkan Irak mengusulkan penurunan tarif dengan menggunakan line by line. Kedua pihak akan membahas modalitas penurunan tarif secara rinci pada pertemuan yang akan datang;

3.

Kedua pihak sepakat untuk melengkapi request list dengan kode HS pihak lain. Oleh karena itu, Indonesia akan melengkapi request list sementara dengan HS 8 digit sesuai sistem pengkodean Iran, dan Iran juga akan melengkapi request list dengan HS 10 digit sesuai dengan sistem pengkodean Indonesia. Untuk melakukan hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk tukar-menukar buku tarif versi terbaru melalui saluran diplomatik;

4.

Indonesia mengusulkan tingkat dasar untuk pengurangan tarif menggunakan tarif MFN Applied per 1 Januari 2009 bagi kedua pihak;

5.

Berdasarkan pada Minutes of Meeting of the Second Session of the Iran-Indonesia Consultation Committee on PTA, pihak Iran telah menyampaikan draft PTA dan Indonesia akan menyampaikan counter draft PTA melalui saluran diplomatik;

6.

Iran telah menyampaikan draft ROO kepada Indonesia pada tanggal 27 November 2006, dan Indonesia akan segera menyampaikan counter draft ROO tidak lebih dari pertemuan TNC berikutnya pada bulan Maret 2011.

Penandatanganan kerjasama perdagangan Indonesia-Iran



2010

Pertemuan JSG-TEC Indonesia-Tunisia bertujuan mengkaji perdagangan, investasi, dan hambatan serta peluang peningkatan perdagangan kedua negara

Indonesia-Tunisia Pembentukan Joint Study Group for Trade and Economic Cooperation (JSG-TEC) didasarkan pada keputusan Joint Commission Indonesia-Tunisia ke-8 yang dilaksanakan di Bali pada 21-23 November 2006. Tugas dari JSG adalah mengkaji peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi serta peluang dan hambatan dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua negara. Pertemuan pertama JSG telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2009 di Tunis, Tunisia. Kemudian pada tanggal 16-17 Juni 2010 telah dilaksanakan the Second Meeting of Joint Study Group for Trade and Economic Cooperation Indonesia-Tunisia di Denpasar, Bali. Adapun hasil-hasil pertemuan adalah sebagai berikut : 1.

Dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan perdagangan bilateral, pihak Tunisia menyampaikan draft rancangan PTA yang akan dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Pihak Indonesia menyambut baik inisiatif Tunisia dan diinformasikan bahwa perjanjian perdagangan harus didasarkan pada studi kelayakan terlebih dahulu untuk menilai manfaat dan berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk proses negosiasi. Keputusan untuk mendirikan PTA akan diambil oleh masing-masing otoritas yang relevan melalui saluran diplomatik;

2.

Sehubungan dengan studi kelayakan PTA, pihak Tunisia setuju dengan studi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan hasilnya akan dinilai oleh kedua belah pihak;

3.

Kedua pihak telah melakukan pertukaran daftar produk potensial untuk diperdagangkan oleh kedua negara;

4.

Kedua pihak telah mendiskusikan kebijakan dan hambatan perdagangan, dan melakukan pertukaran informasi tariff duties yang diterapkan oleh kedua negara. Pihak Tunisia menyampaikan bahwa tarif yang diterapkan pada tahun 2010 akan diturunkan menjadi ratarata 15% pada tahun 2014;

5.

Merujuk pada Agreement on Promotion and Protection of Investment, kedua negara mendorong peningkatan investasi sebagai sarana untuk memajukan perdagangan bilateral. Dengan pembentukan PTA, diharapkan perdagangan bilateral dapat lebih maju lagi. Dalam pertemuan JSG ke-2 Indonesia menyampaikan peraturan investasi kepada pihak Tunisia;

6.

Isu lain yang dibahas dalam JSG ke-2, yaitu kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama di bidang investasi, promosi perdagangan, bea cukai, zona ekonomi khusus, perikanan, industry dan handicraft;

7. Pertemuan JSG ke-3 disepakati untuk dilaksanakan di Tunisia pada awal tahun 2011, untuk membahas kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan dan studi kelayakan tentang promosi perdagangan.



2010

Telah ditandatangani MoU on Mutual Cooperation in the Field of Trade, Investment, and Economy

Indonesia–Rusia Pada tanggal 15-18 September 2010 telah dilaksanakan pertemuan bilateral dengan Chairman of the Russian–Indonesian Business Council and members, President of the Russian Business Academy dan President of Russian Chambers of Commerce. Dalam pertemuan bilateral tersebut membahas berbagai peluang kerjasama yang mana diharapkan dapat meningkatkan potensi serta peluang sektor perdagangan dan investasi antara kedua negara. Kerjasama ini diusulkan dapat bergerak pada kerja sama eksplorasi dan pengolahan bidang pertambangan untuk biji tembaga dan nikel, pengadaan peralatan militer dan alutsista, perkapalan, perhotelan, kendaraan transportasi, special economic zones, transportasi, energi dan perbankan. Untuk menangani hal tersebut di atas, diusulkan pembentukan Joint Website Business to Business (B2B) dan mengaktifkan rencana pembentukan Joint Trade and Investment Forum (JTIF). Terkait perkembangan MoU on the Mutual Cooperation in the Field of Trade, Investment, and Economy antara Indonesia-Rusia, pada tanggal 29 September 2010, Indonesia telah berinisasi untuk menyampaikan draft pertama kepada Rusia dan Rusia telah membahas counter draft dimaksud. Pada tanggal 3 November 2010, draft MoU telah disepakati kedua pihak dan dapat ditandatangani oleh kedua Menteri pada pertemuan APEC Ministerial Meeting di Yokohama. MoU tersebut merupakan hasil dari pertemuan SKB Indonesia-Rusia VI pada tanggal 18-20 Oktober 2009 di Jakarta, kedua negara menyepakati untuk membentuk forum khusus dalam kerangka Komisi Bersama RI-Rusia untuk membahas bidang perdagangan dan investasi yang lebih fokus dan mendalam. The Memorandum of Understanding between the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and the Ministry of Trade of Republic of Indonesia on Mutual Cooperation in the Field of Trade, Investment, and Economy telah ditandatangani pada tanggal 10 November 2010 di Yokohama, Jepang. MoU ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah pada tahun sebelumnya bukan merupakan IKU Kementerian Perdagangan, jadi indikator tersebut pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.


MISI II: PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI


2010

TUJUAN 5 : Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran 8 Penyerdehanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri “Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan” Perijinan bidang perdagangan dalam negeri berkaitan dengan pembinaan pasar dan distribusi, pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan, dan kemetrologian, serta yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang.

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 No

Indikator Kinerja

40

Jumlah perizinan online perdagangan dalam negeri

41

42

Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian perdagangan dalam negeri Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun

IK-40 Jumlah perizinan online perdagangan dalam negeri


Realisasi

Capaian (%)

12 jenis

12 jenis

100%

6 hari

6 hari

100%

10 kebijakan

10 kebijakan

100%

UPP perdagangan dalam negeri memberikan layanan perizinan dengan prinsip ”single entry dan single exit point” sehingga proses perijinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses. Saat ini terdapat 21 jenis perijinan yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan 12 jenis perijinan yang sudah dapat dilayani secara online. Target jumlah perijinan perdagangan dalam negeri dapat tercapai sesuai Renstra.

Tabel 24 Perkembangan Pelayanan/Perijinan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2009 - 2010 No

Tahun 2009 29

Tahun 2010 30

103

46

-

0

∆%

1 2

Jasa Surveyor Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (MLM):

3

SIUP P4

11

101

918

STP Waralaba Asing

27

22

(-122)

4

Jenis Perizinan


Keterangan Pindah Ke BKPM Jasa ini baru dilaksanakan pada akhir tahun 2009

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN No

Jenis Perizinan

5 6 7 8 9 10 11 12

STP Keagenan/Distributor SIUP3A SIUP-Minuman Beralkohol PKAPT PGAPT SPPGAP SPPGRAP Pameran, Konvensi dan Seminar Int’l

Tahun 2009 1911 310 120 117 119 338 402

Tahun 2010 1853 738 182 122 181 162 451

(-103) 238 151 104 152 (-208) 112

22

29

131

∆%

2010

Keterangan


Perijinan terkait dengan pembinaan pasar dan distribusi, antara lain: (i) ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), (ii) ijin distributor importir terdaftar minuman beralkohol, (iii) persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, (iv) ijin pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT), dan (v) ijin pedagang gula antar pulau terdaftar (PGAPT).

Gambar 18 Jumlah Ijin Bidang Pembinaan Pasar dan Distribusi s.d. Des 2010

Seperti yang ditunjukkan pada di atas jumlah ijin bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan hingga Desember 2010 didominasi oleh Surat Persetujuan Penjualan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) , sebanyak 451 ijin usaha. Hal tersebut menunjukkan Permendag yang mengatur tata niaga gula dalam rangka menjaga stabilitas pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Surat Ijin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol sebanyak 182 ijin usaha hingga Desember 2010. Hal tersebut menunjukkan Permendag yang mengatur tata niaga impor minuman beralkohol memicu ekspektasi positif dari dunia usaha yang ingin berkecimpung di usaha tersebut.



2010

Gambar 19 Jumlah Ijin Bidang Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan s.d. Des. 2010

Sementara itu, jumlah ijin bidang pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan hingga Desember 2010 sebanyak 1.853 yang menggambarkan iklim berusaha di Indonesia semakin kondusif, dilihat dari kacamata investor, terutama oleh pelaku usaha perdagangan asing.

Gambar 20 Jumlah Ijin Bidang Kemetrologian s.d.Des 2010

1.524 2.494

Kalibrasi alat ukur Sertifikat kalibrasi 557

Penelitian UTTP Tera

171 986

Tera ulang

Komposisi ijin bidang kemetrologian hingga September 2010, didominasi oleh ijin kalibrasi sebanyak 2.494 alat ukur, diikuti dengan ijin tera ulang 1.524 alat ukur dan ijin-ijin lainnnya. Indikasi ini menunjukkan bahwa geliat dunia usaha untuk memaksimalkan peran kemetrologian relatif besar dan meningkatnya kesadaran pentingnya berusaha secara jujur (fair trade) sehingga iklim usaha semakin kondusif.



2010

Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan terus memantau perkembangan komposisi ijin di bidang kemetrologian ini pada tahun-tahun berikutnya.

IK-41 Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian

Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Sebelumnya, penyelesaian perijinan memakan waktu antara 5-15 hari kerja, tetapi dengan penerapan sistem online, waktu persetujuan permohonan perizinan menjadi sekitar 1−5 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan telah berhasil mengurangi waktu pelayanan penyelesaian perijinan. Untuk pengurusan ijin bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang , rata-rata waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat, dari sebelumnya memakan waktu 45 hari kerja menjadi 32 hari kerja. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014

IK-42 Jumlah Rumusan Kebijakan Pembinaan Usaha, Lembaga Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan yang Disusun

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan Kementerian Perdagangan pembinaan dunia usaha melalui :

tertib,

‐

Pembinaan kelembagaan dan lembaga perdagangan: eksportir, importir, perdagangan besar (wholesaler), perdagangan eceran (retailer).

‐

Pembinaan terhadap kewajiban pelaku usaha.

‐

Pembinaan dalam peningkatan SDM di bidang perdagangan melalui penyelenggaraan pelatihan, penyusunan standar profesi usaha dan profesi jasa, serta sertifikasi usaha dan profesi jasa.

‐

Kewajiban pendaftaran perusahaan bagi setiap perusahaan,

‐

Kewajiban melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) kepada setiap perseroan terbatas (PT), perusahaan asing yang ada di Indonesia, Persero, Perum dan Perusahaan Daerah.

Kesemuanya itu memerlukan rumusan kebijakan di bidang Pembinaan Usaha, Lembaga Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan. Rumusan kebijakan yang telah disusun Kementerian Perdagangan selama tahun 2010 terdapat 10 kebijakan yang berkaitan dengan Pembinaan Usaha, Lembaga Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan. Rumusan kebijakan tersebut antara lain : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2010 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.



2010

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIUP bagi Provinsi DKI Jakarta 3. Nota Kesepahaman 3 (Tiga) Menteri, berisikan tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro. Dari segi perdagangan, Kementerian Perdagangan akan mengambil peran untuk melakukan fasilitasi sarana usaha produktif, bimbingan teknis dan pelatihan kewirausahaan kepada usaha mikro dan PKL setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah. Salah satu program pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro yang dimiliki Kementerian Perdagangan adalah kemitraan dengan usaha besar dan mikro atau PKL. 4. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan di bidang usaha yang terkait dengan lingkungan. 5. Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Daya Saing, Pemanfaatan dan Pemenuhan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Periode 2010 – 2011. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Syarat-syarat Perdagangan Antara Pemasok Barang dan Toko Modern. 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kepada Seluruh Kepala Dinas Propinsi maupun Kabupaten dan Kota yang membidangi Perdagangan, Nomor 104 Tahun 2010, tentang Penjelasan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Identifikasi, Monitoring dan Supervisi Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Memulai Usaha Bidang Perdagangan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uang Jaminan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Nota Kesepahaman 3 (Tiga) Menteri, berisikan tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro. Dari segi perdagangan, Kementerian Perdagangan akan mengambil peran untuk melakukan fasilitasi sarana usaha produktif, bimbingan teknis dan pelatihan kewirausahaan kepada usaha mikro dan PKL setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah. Salah satu program pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro yang dimiliki Kementerian Perdagangan adalah kemitraan dengan usaha besar dan mikro atau PKL.



2010

Penandatanganan Nota Kesepahaman 3 (tiga) Menteri tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro

Berbagai Rumusan Kebijakan Pembinaan Usaha, Lembaga Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan berdampak positip dan berhasil mengurangi jumlah hari yang dibutuhkan dalam memulai usaha di Indonesia dari 105 hari pada awal tahun 2008, turun menjadi 60 hari di akhir tahun 2009, dan di akhir tahun 2010 menjadi 47 hari. Sesuai amanat Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014, Indikator kinerja ini baru diterapkan dan dilaksanakan dalam kerangka tugas untuk menyederhanakan perijinan perdagangan. Rumusan dan kebijakan ini disusun dan ditetapkan menyesuaikan perkembangan zaman di tahun-tahun mendatang, agar dapat mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Sebagai contoh perkembangan memulai usaha di Indonesia melalui penilaian doing business dapat dilihat pada gambar berikut ini.



2010

Gambar 21 Perkembangan Penilaian kemudahan Doing Business di Indonesia Selama Tahun 2008 - 2011

Sumber : Doing Business 2011 ,“Making a Difference for Entrepeneurs”

Jumlah Hari Penyelesaian Perijinan Pelaku Usaha PBK & SRG

Sementara itu, terkait dengan perijinan bidang perdagangan berjangka komoditi antara lain: (i) ijin usaha Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, (ii) ijin Wakil Pialang, (iii) Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, dan (iv) Persetujuan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA dan Peserta SPA, serta Bank Penjamin. Bappebti telah berhasil meningkatkan kualitas layanan perizinan dari 45 hari menjadi maksimal 32 hari. Jenis-jenis perizinan yang diterbitkan antara lain: • 1 Izin Usaha Pialang Berjangka Penanaman Modal Asing (PMA) • 563 Izin Wakil Pialang Berjangka • 2 Persetujuan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif • 19 Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka • 41 Penetapan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka

Jumlah Hari Pemrosesan Persetujuan Kontrak Komoditi Yang Diajukan Oleh Bursa

Pada tahun 2010 Bappebti telah berhasil mempercepat jumlah hari pemrosesan persetujuan kontrak komoditi yang diajukan bursa menjadi maksimal 32 hari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pengajuan proposal kontrak, verifikasi data, masukan penilaian oleh Biro Hukum & Biro Perniagaan, pembuatan rekomendasi untuk Kepala Bappebti, persetujuan kontrak. Untuk Tahun 2010, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mengusulkan 2 kontrak baru yaitu kontrak Mini Emas 250 gram dan kontrak Mini Olein, 2 kontrak untuk direvisi yaitu kontrak Emas dan Olein. Sementara Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) mengusulkan 4 kontrak baru yaitu kontrak GOLDUD, GOLDID, GOLDTI, GOLDTU, dan 1 kontrak untuk direvisi yaitu CPOTR.



2010

TUJUAN 6: Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Ekonomi Kreatif

Sasaran 9 Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan ”Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya” Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 No 43 44

45 46 47

Indikator Kinerja % Pertumbuhan PDB sektor perdagangan Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kemendag) Jumlah waralaba lokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab/Kota) Jumlah Gudang Yang Masuk Dalam Skema SRG Jumlah cakupan komoditi, daerah dan kontributor dalam sistem informasi harga

IK-43 Prosentase Pertumbuhan PDB sektor perdagangan


Realisasi

Capaian (%)

3,4%

8,7%

255,9%

126 waralaba asing

143

118%

51 waralaba lokal

0

0%

45 Gudang

24

7 komoditi, 7 daerah, 160 orang


53,33 % 100 %

Kinerja perdagangan, selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia, juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi Indonesia sendiri. Pertumbuhan PDB ASEAN (regional) tahun 2010 sebesar 7,8%, sedangkan PDB Indonesia tumbuh 6,1% di bawah tetangga terdekat Singapura, Malaysia. Di sisi lain dinamika ekonomi dan faktor geografis Indonesia mempengaruhi kinerja perdagangan, antara lain stabilitas makro, kondisi infrastruktur, kebijakan iklim usaha dan investasi, serta juga climate change.

Tabel 26 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asean (%) Negara

2006

2007

2008

2009

2010

Brun ei

4,4

0,2

- 1,9

- 1,8

2,0

Indon esia

5,5

6,3

6,0

4,6

6,1

Sin gapura

8,6

8,8

1,5

- 0,8

14,5

M alaysia

5,8

6,5

4,7

- 1,7

7,2

Thailand

5,1

5,0

2,5

- 2,3

7,8

Vietnam

8,2

8,5

6,3

5,3

6,8

Filipina

5,3

7,1

3,7

1,1

7,3

Laos

8,1

7,9

7,2

7,3

7,5

M yanmar

7,0

5,5

3,6

5,1

5,3

Kambo ja

10,8

10,2

6,7

0,1

6,3

6,1

6,7

4,2

1,2

7,8

ASEAN Sumber: ADB



2010

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk mendukung sektor lain seperti sektor industri, telekomunikasi, transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, peningkatan iklim usaha, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis, penurunan disparitas harga antar provinsi serta stabilisasi harga dengan harga yang layak untuk konsumsi masyarakat.

PDB sektor perdagangan pada tahun 2008 sebesar 363,8 triliun (atas harga konstan 2000), namun pada tahun 2010 nilai PDB sektor perdagangan sebesar 400,6 triliun. Sektor perdagangan adalah sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang paling besar. Laju pertumbuhan ekonomi 2010 adalah 6,1%, sedangkan sektor perdagangan menyumbang 1,5% atau angka tertinggi dibangdingkan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa lainnya yang menyumbang berturut-turut 0,4%; 0,3%; 1,2%; 0,0%; 0,4%; 1,2%; 0,5%;dan 0,6%.

Tabel 27 PDB Perdagangan Perdagangan, Hotel dan Restoran

Harga Berlaku (triliun rupiah) 2008 2009 2010

Harga Konstan 2000 (triliun rupiah) 2008 2009 2010

691,5

363,8

744,1

881,1

Sumber: BPS


368,6

400,6

Laju (Persen)

Sumber (Persen)

8,7

1,5

2010


Gambar 22 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDB 2005 – 2010

Ket: Termasuk Hotel dan Restoran Sumber: BPS

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2009

Nilai tambah sektor perdagangan selama periode 2005−2010 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp 293,9 triliun pada tahun 2005, Rp 691,5 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp 881,1 triliun pada tahun 2010 (harga berlaku). Adapun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDB selama periode tersebut meningkat. Pada tahun 2010, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar 8,7%. Sementara itu, pertumbuhan sektor perdagangan juga mengalami fluktuasi dari tahun 2005-2010. Tingkat pertumbuhan sektor perdagangan mencapai penurunan terendah pada tahun 2009, yaitu sebesar 1,1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa memburuknya kinerja ekspor juga memberikan pengaruh negatif terhadap dukungan perdagangan terhadap perekonomian. Walaupun tumbuh dengan nilai pertumbuhan kecil, namun hal tersebut tetap menggembirakan karena tetap tumbuh positif, berbeda dengan sejumlah negara maju dan berkembang yang justru mengalami pertumbuhan negatif.

IK-44 Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kemendag)

Kementerian Perdagangan hingga akhir tahun 2010 telah menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dengan jumlah 143 STPW. Hal ini mengambarkan bahwa minat pengusaha dalam berbisnis waralaba memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2009 Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan STPW sebanyak 121 STPW. Kenaikan jumlah penerbitan STPW tahun 2010 melebihi target yang ditetapkan sebesar 118% yaitu 126 STPW. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014.



2010

IK-45 Jumlah waralaba lokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab/Kota)

IK-46 Jumlah pengelola Sistem Resi Gudang (SRG)

Pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan belum menerima laporan penerbitan Surat Tanda Penerbitan Waralaba Lokal yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum dapat diimplementasikannya Permendag No.31/M-DAG/PER/8/2008 di daerah. Pemda belum menerbitkan Perda maupun SK Bupati/Walikota yang mengatur mengenai penerbitan STPW, sehingga usaha waralaba lokal belum dapat diberikan STPW. Kementerian perdagangan menyarankan agar selama Peraturan Daerah yang mengatur tentang waralaba belum diterbitkan, Pemerintah Daerah dapat menginisiasi untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang mengacu kepada Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Di Indonesia, Sistem Resi Gudang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Pengertian tentang resi gudang menurut undang-undang tersebut adalah "dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Ketentuan tentang pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan telah diterbitkannya pada 22 Juni 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Resi Gudang. Disamping peraturan pemerintah tersebut, pada tanggal 29 Juni 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/MDAG/PER/6/2007 yang telah menetapkan delapan komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Kedelapan komoditi itu adalah: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada , Karet, Rumput laut. Pada tahun 2010 jumlah Gudang yang telah masuk dalam skema SRG sebanyak 24 unit atau sebesar 53 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan dalam pelaksanaan/implementasi SRG di daerah ditemui adanya beberapa ketidaksiapan daerah terutama mengenai masalah kelembagaan dalam SRG, yang meliputi pengelola gudang, LPK, perbankan, serta pelaku usaha di daerah sendiri.

Resi Gudang total telah diterbitkan sebanyak 86 resi dengan volume sebanyak 3.022 ton

Daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan Sistem Resi Gudang hingga tahun 2010 yaitu Indramayu, Subang, Karanganyar, Jombang, Banyumas, Banyuwangi, Barito Kuala, Sidrap, Pinrang dan Gowa. Secara total, Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 86 resi dengan total volume komoditi sebanyak 3.022 ton (2.896 ton gabah dan 126,25 ton jagung) atau total senilai Rp. 10,67 milyar. Berikut adalah tabel perkembangan penerbitan Resi Gudang dari Tahun 2008 – 2010.


2010


Tabel 28 Perkembangan Penerbitan Resi Gudang Dari Tahun 2008-2010 PENERBITAN TAHUN

Resi Gudang Jumlah

2008 2009 2010

16 13 57

TOTAL

86

Komoditi

%

Volume (ton)

-19% 338%

508.83 214.11 2,299.94

% -58% 974%

3,022.88

Nilai Barang (Rp) 1,431,616,200 552,962,240 8,678,733,500

% -61% 1469%

10,663,311,940


Untuk pembiayaan Resi Gudang hingga saat ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, dan lembaga keuangan non-bank seperti BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM. Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sejak mulai dilaksanakannya SRG tahun 2008 hingga tahun 2010 sebesar Rp. 4,6 milyar atau rata-rata 70 % dari nilai Resi Gudang yang diagunkan.

Tabel 29 Perkembangan Pembiayaan Resi Gudang Tahun 2008 – 2010 TAHUN

Jumlah RG

Nilai

PEMBIAYAAN %

2008

6

Rp

313,900,000

2009

5

Rp

136,800,000

2010

33

TOTAL

44

Rp Rp

4,185,892,350

44% 2960%

Lembaga Keuangan BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim BRI BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB

4,636,592,350


Untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG, khususnya bagi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi Tani, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Untuk pelaksanaan skema Subsidi Resi Gudang tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Subsidi Bunga ini akan disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Beban bunga kepada peserta (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi) S-SRG ditetapkan sebesar 6%. Sedangkan selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga Peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu S-SRG paling lama 6 bulan. Bank-bank yang saat ini telah ditetapkan oleh



2010

Kementerian Keuangan sebagai Bank Penyalur S-SRG adalah Bank Jabar dan Bank Jatim, Bank BRI, Bank Jateng, Bank Kaltim sedangkan untuk Bank DIY masih dalam proses Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Bank tersebut dengan Kementerian Keuangan.

Tabel 30 Pembiayaan Subsidi Sistem Resi Gudang (S-SRG) NO

BANK PENYALUR

JUMLAH RESI GUDANG DIBIAYAI S-SRG

2

NILAI PEMBIAYAAN S-SRG (Rp)

1

Bank BRI

775.493.600

2

Bank BJB

7

829.000.000

3

Bank Kalsel

4

119.031.500

4

Bank Jateng

0

-

5

Bank Jatim

4

TOTAL

17

632.205.000 2.355.730.100


Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk dapat ikut serta sebagai lembaga dalam Sistem Resi Gudang (SRG), maka pelaku Sistem Resi Gudang harus mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, adapun Persetujuan Kelembagaan yang telah dikeluarkan hingga saat ini sebanyak 48 persetujuan, terdiri dari: -

Pusat Registrasi

:

1

Persetujuan

-

Pengeloa Gudang

:

6

Persetujuan

-

Gudang

:

24

Persetujuan

-

LPK Inspeksi Gudang

:

3

Persetujuan

-

LPK Manajemen Mutu

:

1

Persetujuan

-

LPK Uji Mutu Komoditi

:

13

Persetujuan

Dalam perkembangannya selama 5 tahun terakhir ini Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) belum berjalan seperti yang diharapkan, karena adanya beberapa kendala antara lain: a) Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Dunia Perbankan Terhadap Mekanisme SRG; b) Pemanfaatan Gudang Belum Optimal; c) Kualitas Produk Belum Sepenuhnya Memenuhi Standard Mutu Yang Diharapkan; d) Sinergi Antar Instansi Terkait, Pemda & Sektor Swasta Serta Pelaku SRG Belum Maksimal; e) Minimnya Pengkajian dan Penelitian tentang Sistem Resi Gudang; f) Pihak yang Memanfaatkan Sistem Resi Gudang masih sangat terbatas; g) Belum ada kesepahaman dalam proses pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) di lapangan sehingga proses pencairan kredit S-SRG relatif lebih lama.



2010

IK-47 Jumlah Cakupan Komoditi, Daerah dan Kontributor Dalam Sistem Informasi Harga

Dalam Rangka mendukung Sistem Resi Gudang, kementerian perdagangan melalui Bappebti telah mengembangkan sistem informasi harga komoditi. Latar belakang pengembangan sistem informasi harga ini karena Indonesia sebagai negara produsen utama komoditi primer hingga saat ini belum memiliki referensi harga yang dapat mewakili harga komoditas unggulan Indonesia. Pihak-pihak yang berkepentingan masih mengacu harga komoditasnya kepada pasar Internasional maupun pada Bursa Komoditi yang diharapkan menjadi sarana pembentukan harga. Akan tetapi karena hal tersebut belum sepenuhnya berjalan, maka harga yang terbentuk di bursa saat ini belum mencerminkan harga riil di pasar, sehingga para petani/produsen masih kesulitan untuk mendapatkan harga jual yang wajar bagi komoditi yang akan dipasarkan. Keberhasilan pengembangan Sistem Resi Gudang tergantung dukungan dari instansi-instansi terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha SRG. Dengan telah dibangunnya 41 gudang SRG melalui Dana Stimulus Fiskal di tahun anggaran 2009 dan 11 gudang lagi di tahun 2010 di beberapa daerah sentra produksi, diharapkan dapat mempercepat penerapan SRG. Dengan meningkatnya jumlah gudang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan jumlah pelaku usaha, apalagi didukung dengan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Perdagangan. Sistem informasi harga ini telah diterapkan pada 7 komoditi yaitu kakao, kopi, lada putih, gabah, beras, jagung dan kedelai di 8 daerah sentra produksi yaitu Makassar (sentra kakao dan jagung),Lampung(sentra kopi), Pangkalpinang(sentra lada), Indramayu(sentra gabah dan beras), Banyumas(sentra gabah dan beras), Jombang(sentra gabah), Gowa dan Surabaya(sentra kedelai) dengan 20 orang kontributor pada tiap daerah. Empat daerah diantaranya adalah pilot project penerapan sistem resi gudang (makassar, indramayu, banyumas, jombang). Mekanisme kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut: para kotributor bertugas mengirimkan informasi harga secara riil yang terjadi pada masingmasing level melalui SMS ke nomor yang telah ditetapkan Bappebti, 2 kali setiap hari, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Sesi pagi mulai pukul 8.00 s/d pukul 12.00 WIB. Sedangkan sesi sore mulai pukul 13.00 s/d pukul 17.00. Informasi harga komoditi yang dikirimkan kontributor akan diproses dengan cara verifikasi format SMS dan harga komoditi yang masuk akan dibandingkan dengan indeks harga sesi sebelumnya secara otomatis oleh sistem aplikasi, sehingga dapat terbentuk harga referensi yang valid, reliable, dan transparan baik ditingkat petani/produsen, pedagang pengumpul/perantara dan eksportir. Dari hasil diskusi yang pernah dilakukan dengan konsultan dari IFC, diketahui bahwa harga yang terbentuk dari sistem informasi harga bappebti kementerian Perdagangan memiliki pola (patern) yang tidak jauh berbeda dengan pola harga komoditas secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang terbentuk adalah wajar sesuai dengan permintaan pasar. Untuk melihat harga yang terbentuk, calon pengguna dapat mengakses ke alamat website: http//infoharga.bappebti.go.id/



Diharapkan harga referensi yang terbentuk dapat membantu para petani untuk menentukankan harga jual komoditinya, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan para mereka melalui peningkatan posisi tawar pada level petani/produsen, sekaligus menjadi harga referensi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

2010


2010


TUJUAN 6: Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Ekonomi Kreatif

Sasaran 10 Kontribusi Ekonomi Kreatif “Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB nasional, sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional” Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 No 48 49 50 51 49 50 51 52

Indikator Kinerja % Kontribusi industri kreatif pada PDB Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan

Rencana Tingkat Capaian 2%

Jumlah promosi produk dalam negeri

7,3 %

Capaian (%) 300,%

100 UKM

227 UKM

227%

400 UKM

464 UKM

116%

26 brand

26

100%

100 UKM

227 UKM

227%

400 UKM

464 UKM

116%

26 brand

26

100%

4 kegiatan

67 kegiatan

1.675%

Realisasi

Di Indonesia, Ekonomi Kreatif muncul ketika pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kemudian membentuk tim Indonesia Design Power 2006 – 2010 yang bertujuan untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang diterima di pasar internasional dengan karakter nasional.



2010

Produk budaya Indonesia menarik perhatian masyarakat luas

Tampil an halaman rumah website indonesiakreatif.net

IK-48 Prosentase Konstribusi industri kreatif pada PDB

Kontribusi ekonomi kreatif berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah oleh tim riset Pengembangan Ekonomi kreatif Kementerian Perdagangan sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 7,3%. Dari hasil pengolahan data tersebut kontribusi Industri Kreatif (IK) menurut nilai ratarata 2002-2008: Kontribusi PDB IK (berdasar harga berlaku) Rp 360 trilyun; Penyerapan tenaga kerja 7,68 juta orang; Penciptaan lapangan kerja di bidang kreatif sebesar 3 juta usaha; dan kontribusi terhadap total ekspor Indonesia sebesar 7,5 % (setara dengan Rp 114 triliun).



2010

Data yang digunakan masih merupakan data tahun 2008, mengingat sampai dengan saat ini belum dilakukan pengolahan data kontribusi IK tahun 2010. Selanjutnya secara periodik akan dilakukan pengolahan data terhadap IK. Secara umum pencapaian sasaran melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini merupakan indikasi keberhasilan semua Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, termasuk Kementerian Perdagangan.

IK-49 Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN

Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN telah memberikan fasilitasi berupa kepesertaan pada berbagai pameran dagang di dalam maupun luar negeri kepada 227 UKM yang bergerak di industri kreatif antara lain di Pameran IFFINA, Inacraft, Java Jazz, Pameran Produk Industri Berbasis HKI, Adiwastra, Pameran Foire de Paris (Perancis), Tripoli International Fair (Libya), Fukuoka International Gift Show (Jepang), Bangkok International Fashion Fair (Thailand), dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 100 UKM, capaian jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran dagang di dalam dan luar negeri mencapai 227% dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan hasil dari kontinuitas Kementerian Perdagangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan promosi yang diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi terhadap produk-produk kreatif karya anak bangsa, sehingga produk-produk kreatif Indonesia dapat menjadi pilihan utama konsumen dalam negeri bahkan konsumen mancanegara. Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari Kementerian Perdagangan untuk terus menerus mendukung pertumbuhan industri kreatif. Akan tetapi untuk indikator jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran di dalam maupun luar negeri, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian maupun realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat pada tahun 2009, indikator dimaksud tidak menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja Kementerian Perdagangan, sehingga tidak tersedia data untuk dapat menjelaskan capaian untuk indikator dimaksud pada tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan perusahaan/UKM kreatif yang mengikuti pameran dalam dan luar negeri dapat memperoleh manfaat berupa perluasan akses pasar dan peningkatan product awareness yang pada akhirnya akan membawa kepada peningkatan skala usahanya. Selain itu dengan semakin banyaknya UKM kreatif yang berpartisipasi pada pameran di dalam dan luar negeri dapat membawa pada peningkatan apresiasi masyarakat terhadap produk kreatif karya anak bangsa. Salah satu bentuk lain dukungan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah dengan memfasilitasi masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif melalui Portal Indonesia Kreatif sebagai media informasi, komunikasi dan edukasi tentang ekonomi kreatif di Indonesia dengan menyediakan ruang publik digital bagi para pemerhati ekonomi kreatif Indonesia pada alamat situs www.indonesiakreatif.net. Portal Indonesia Kreatif secara lengkap



2010

memberikan informasi tentang pemahaman ekonomi kreatif, Indonesia kreatif, program pengembangan ekonomi kreatif, serta publikasi hasil penelitian dan statistik terkait ekonomi kreatif. Penyediaan akses Indonesia kreatif diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif Indonesia. Portal Indonesia Kreatif juga menyediakan microsite kreatif yang berisi antara lain tentang bidang arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, periklanan, dan lain-lain. Kementerian Perdagangan juga telah memprakarsai pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, dimana telah diluncurkan cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi 14 sub sektor yaitu:

Gambar 23 Sub Sektor Dalam Ekonomi Kreatif

IK-50 Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan

Secara keseluruhan, pada tahun 2010 terdapat 464 UKM potensial ekspor telah memperoleh fasilitasi dari Ditjen PEN Kementerian Perdagangan berupa promosi, pelatihan, workshop, lokakarya dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh fasilitasi promosi/pemasaran, kemitraan, penghargaan dan akses pembiayaan, pada tahun 2010 dapat direalisasikan sebesar 116% dibandingkan dengan target 400 UKM. Capaian ini menjadi salah satu perwujudan komitmen Kementerian Perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dan sekaligus menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif terhadap berbagai program pemerintah. Selain itu terealisasinya capaian sebesar 116% merupakan hasil dari sosialisasi program kegiatan Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara bersamaan dengan program promosi.



2010

Fasilitasi yang diberikan antara lain Pelatihan Kalkulasi Harga Ekspor & Tehnik Negosiasi Produk Kerajinan, Lokakarya Ekspor "Dukung Creativepreneur utk Menembus Pasar Dunia" (PPKI), Pelatihan Standar Kemasan Mebel dan Handicraft untuk Ekspor, Workshop “Introduction Export to EU for Handicraft Sector”, dan lain-lain. Selain berbagai kegiatan pelatihan dan workshop, pada tahun 2010 juga telah diresmikan Wahana “Indonesia is Creative” yang merupakan showcase berbagai produk UKM kreatif berbasis seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Wahana “Indonesia is Creative” ini terletak di Terminal 2D Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Wahana “Indonesia Is Creative” merupakan bentuk implementasi kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan PT. Bank Negara Indonesia mengenai Kerjasama Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Pengusaha UKM, dimana dalam perwujudannya juga bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura II dan PT. Alun Alun Indonesia Kreasi. Keberadaan Wahana “Indonesia is Creative” ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk-produk unggulan berbasis budaya dan kreativitas anak bangsa Indonesia seperti kerajinan, makanan dan spa yang berkualitas tinggi, berselera dunia, serta dapat mewakili pencitraan Indonesia secara positif, dengan disajikan secara kontemporer, memiliki nilai tambah dan berdaya saing global. Di samping penyelenggaraan Wahana “Indonesia is Creative”, salah satu kegiatan yang telah diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif adalah penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2010. PPKI 2010 mengangkat tema “Eksplorasi Budaya Nusantara Melalui Keanekaragaman Kreativitas Pemuda Untuk Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatif Indonesia” diselenggarakan pada tanggal 23 – 27 Juni 2010 di Jakarta Convention Center (JCC). Ruang lingkup kegiatan Konvensi PPKI 2010 merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari Pameran, Konvensi dan Gelar Seni Budaya. Kementerian perdagangan mengemban tugas sebagai ketua pelaksana Konvensi dalam PPKI 2010 dengan tujuan adalah: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia; (2) Memfasilitasi pelaku kreatif Indonesia agar dapat menjadi creativepreneur; (3) Meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia dan dunia terhadap Ekonomi Kreatif Indonesia; (4) Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Indonesia; (5)Melakukan aktivasi “Aku Cinta Indonesia”; dan (6)Menciptakan jejaring antar pelaku kreatif di Indonesia. Terkait dengan pemberian penghargaan terhadap pelaku ekonomi kreatif, pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2010 diberikan penghargaan Primaniyarta aktegori Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif kepada 3 (tiga) perusahaan/UKM. Perusahaan/ UKM yang memperoleh fasilitasi berupa promosi/ pemasaran, kemitraan, penghargaan dan akses pembiayaan, diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat dalam hal pengembangan usaha. Adapun



2010

manfaat yang dapat dirasakan antara lain perluasan akses pasar, peningkatan product awareness, peningkatan daya saing hingga pengembangan kapasitas produksi. Terkait dengan capaian maupun realisasi di tahun-tahun sebelumnya, realisasi dan capaian indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan pada tahun 2010 tidak dilakukan perbandingan. Hal ini mengingat pada tahun 2009, indikator dimaksud tidak menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja Kementerian Perdagangan, sehingga tidak tersedia data untuk dapat menjelaskan capaian untuk indikator dimaksud pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka pemberdayaan potensi pelaku kreatif, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi pelaku kreatif dalam beberapa kegiatan antara lain pelatihan kewirausahaan, temu usaha serta fasilitasi pendaftaran HKI dan halal. Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi pelaku kreatif dalam event nasional seperti: Festival Musik, Festival Film, penganugerahan award serta event-event lain yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Pelaku kreatif yang telah difasilitasi antara lain: bimbingan teknis dan sosialisasi kepada 2000 pelaku kreatif potensial di 4 perguruan tinggi, penganugerahan 10 award festival ekonomi kreatif yang dikuti 1111 peserta, fasilitasi panggung pada 10 musisi Java Jazz dan 5 sineas yang mengikuti Jakarta International Film Festival (JIFFEST). Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, target Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi 400 pelaku kreatif telah tercapai. Dapat dilihat dari jumlah pelaku kreatif yang telah difasilitasi sebanyak 3126 pelaku kreatif.

IK-51 Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan

Nation branding merupakan identitas, ciri yang unik dan khas dari suatu bangsa, sehingga bangsa itu dikenal di dunia internasional, dan yang paling penting menjadi suatu kebanggaan dari rakyatnya sendiri. Dalam rangka membangun citra merek dan memperkuat merek, khususnya merk Indonesia, Kementerian Perdagangan memfasilitasi beberapa produk UKM binaan PDKM yang potensial untuk difasilitasi pengembangan mereknya. Pengembangan merek produk kreatif telah dilakukan dengan beberapa tahap, yakni identifikasi dan pemilihan merek, penyusunan brand strategy, penyusunan brand Identity, penyusunan buku pengembangan merek, dan pelatihan merek. Saat ini telah dilakukan pencapaian target pada tahun 2010 sebanyak 26 produk dari 325 target yang ditetapkan untuk 5 tahun (periode 2010-2014).

IK-52 Jumlah promosi produk dalam negeri

Sepanjang tahun 2010, telah dilakukan sebanyak 67 kegiatan promosi produk dalam negeri, baik berupa partisipasi pada berbagai pameran dagang skala nasional maupun skala internasional maupun penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2010. Kegiatan promosi



2010

produk dalam negeri di berbagai ajang, baik berskala nasional maupun internasional dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai produk Indonesia di pasar global sekaligus untuk memperluas akses pasar bagi perusahaan Indonesia. Pada kepesertaan di berbagai pameran dalam dan luar negeri, UKM dan perusahaan Indonesia menampilkan berbagai produk Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang tidak kalah dengan produk-produk dari negara-negara maju. Adapun kegiatan pameran dagang luar negeri yang diikuti Kementerian Perdagangan selama tahun 2010 sebanyak 41 kegiatan yakni China ASEAN Expo (CAEXPO) 2010; Pameran Seoul Food and Hotel 2010; The 6th Fukuoka International Gift Show 2010; Medical Fair Australia 2010; Tokyo International Gift Show 2010; Agri Pro ASIA 2010; Saudi Building and Interior Expo 2010; Tripoli International Fair; Gulf Bid Bahrain 2010; Foire International D’Alger 2010; Dar es Salaam International Trade fair (DITF) 2010; Baghdad International Trade Fair; The 5th International Hotel, Restaurant and Food Exhibition for Qatar (DIYAFA 2010); International Furniture & Design Exhibition and Awards 2010 (INFDEX 2010); The Big Five Show 2010; Pasar Malam Tong Tong 2010; Pameran Foire de Paris; Pameran Alimentaria Mexico; Pameran JA Show New York; 41st House & Gift Fair Brasil; Pameran Vicenzaoro Autumn 2010; BNV-Budapest International Fair; World Food Moscow 2010; Accenta – Flanders Expo; Alimentaria Barcelona; International Fisaldo Las Palmas, Spanyol; Fancy Food, New York; Misi Budaya dan Promosi, Istambul – Turki; Gifts Show Moscow, Rusia; FIM, Madrid – Spanyol; High-Point, Amerika Serikat; Stylemax; Cairo International Fair 2010; Food, Hotel & Propac Arabia; Beautyworld Middle East; Inter Build Egypt 2010; Asian Pacific Food Expo 2010; Korea International Jewellery & Watch Fair 2010; Bangkok International Fashion Fair; The 7th China International Small & Medium Enterprise Fair; dan Pameran Taste of Indonesia & Handicraft Selain partisipasi pada sejumlah pameran dagang internasional, kegiatan promosi dagang yang juga dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2010 adalah menyelenggarakan misi dagang di 4 negara yakni Misi Dagang ke Brussel – Belgia (26-27 April 2010), misi dagang Vancouver – Canada (29 Juni 2010), misi dagang Rusia dan Belarus (15-18 September 2010), dan misi dagang India (15-17 Desember 2010). Di samping kegiatan promosi berupa partisipasi pada pameran dagang internasional dan misi dagang, salah satu kegiatan promosi lain yang diselenggarakan selama tahun 2010 adalah In-store Promotion yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret – 1 Mei 2010, dengan mengikutsertakan 16 pengusaha bertempat di Harrods, London.



2010

Pameran Adi Wastra Nusantara untuk produk kreatif di dalam negeri Kementerian Perdagangan sangat antusias untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan

Selama tahun 2010, terselenggara sebanyak 21 partisipasi maupun penyelenggaraan pameran dagang dalam negeri. Pameran dagang tersebut adalah Trade Expo Indonesia, Pameran Pangan Nasional "Feed The World" Exhibition & Conference, Agrinex International Expo 2010, Pameran IFFINA 2010, Pameran Adi Wastra Nusantara 2010, Pameran Inacraft 2010, Batam Expo 2010, Pameran Produk Hak kekayaan Intelektual (HKI), Bengkulu Expo 2010, Sriwijaya Fair 2010, International Halal Business and Food Expo 2010, The 6th Texcraft, Sail Banda 2010, NTB Expo 2010, Surabaya International Jewelry Fair 2010, Pekan Batik Nusantara 2010, Pameran International Pelayanan Publik, Cosmobeaute Indonesia 2010, Celebes Expo 2010, SIKIB Expo 2010, dan Pameran Mutumanikam Nusantara 2010. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 4 kegiatan, capaian tahun 2010 mencapai 1.250% atau sebanyak 67 kegiatan sepanjang tahun. Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan dukungan Kementerian Perdagangan terhadap pengembangan ekspor berbagai produk Indonesia. Pada prinsipnya, seluruh subsektor ekonomi, termasuk ekonomi kreatif, akan berkembang baik apabila terdapat sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Akademisi, dan Pelaku Usaha. Pada subsektor ekonomi kreatif dengan ke-khas-annya yang menghasilkan produk atau jasa spesifik/khusus, kerjasama ke-3 pihak tersebut perlu terus terbina sehingga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya produk-produk ide kreatif. Gambar dibawah ini memberikan suatu ilustrasi tentang koordinasi yang optimal antara Akademisi, Pelaku Usaha, dan Pemerintah yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik.



2010

Gambar 24 Triple Helix Ekonomi Kreatif

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025.

Kondisi persaingan yang semakin tajam antara produk dalam negeri dan produk impor, diperlukan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Upaya menciptakan pemahaman dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri memerlukan waktu yang lama dan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena untuk merubah persepsi masyarakat terhadap produk dalam negeri membutuhkan tahapan yang panjang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, produksi dalam negeri telah menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas, kuantitas dan variasi jenis produk. Pencitraan Indonesia di dalam negeri dilakukan melalui strategi: nation branding, kampanye “Aku Cinta Indonesia”, dan ekonomi kreatif. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyenangi produksi dalam negeri. Persepsi masyarakat terhadap produksi dalam negeri masih rendah, selain masyarakat masih didominasi pemikiran bahwa produk impor jauh lebih baik dari produk domestik. Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Kementerian Perdagangan untuk mendukung peningkatan citra Indonesia, sehingga kampanye program “Aku Cinta Indonesia” semakin digiatkan, salah satunya dengan terus melakukan kampanye di 33 propinsi. Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2010 yang dilakukan Kementerian Perdagangan melalui berbagai kegiatan diantaranya: a) Pameran Pangan Nusa (PPN) 2010 diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 13-17 oktober 2010. Tahun ini, PPN mengangkat tema ‘Cita Rasa Bahari’, yaitu menampilkan kekayaan laut Indonesia dalam bentuk beragam pangan olahan. Tujuan



2010

pameran ini adalah untuk menciptakan nilai tambah atas sumber daya alam Indonesia yang melimpah baik di darat, laut, dan perairan lainnya yang merupakan bahan dasar produk kuliner dan makanan olahan. Lewat PPN, diharapkan citra produk pangan UKM lebih kompetitif.

Wakil Presiden Budiono didampingi Ibu Herawati, Mari Elka Pangestu Wiliam Wongso (Juri Lomba Kuliner), dan Bondan Winarno (presenter kuliner), melihat hasil kreasi para juru masak daerah dalam mengolah makanan rasa bahari

b) Program Aku Cinta Indonesia (ACI) dan 100% Cinta Indonesia yang dikemas dalam tiga acara yang masing-masing bertajuk “Parade Produk Asli Indonesia”, “Bali Creative Festival”, “Pemecahan Rekor Muri pada Pagelaran Busana 250 Perancang dan 250 Peraga”, merupakan rangkaian kesinambungan programpemerintah dalam mengedepankan perekonomian berbasis kreatifitas. Acara ini berlangsung dari 3 hingga 5 Desember 2010 dan dimaksudkan untuk membangun nilai kebaruan yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia dan membangun semangat kewirausahaan yang akan menghasilkan sumber daya yang mandiri, inovatif, serta nilai guna yang berdampak positif bagi kehidupan sosial dan lingkungan.



2010

Wamendag dalam Acara Aktivasi ACI berphoto dengan Kepala Sekolah SMKN 6 Surabaya sebagai pendukung acara pada peragaan busana yang mendapatkan Rekor MURI

c) Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Selasa 26 Oktober 2010 menyelenggarakan Forum Temu Usaha UKM dan Toko Modern serta Misi Dagang Lokal di Semarang. Kegiatan Misi Dagang Lokal diikuti oleh 15 pengusaha dari 3 (tiga) provinsi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Diharapkan Forum Temu Usaha UKM dan Toko Modern serta Misi Dagang Lokal UKM dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk membuka wawasannya dalam menjalin kemitraan dengan toko modern dan meningkatkan daya saingnya agar dapat lebih kompetitif.

Dirjen PDN sedang memperhatikan produk unggulan UKM yang dipamerkan pada acara Forum Temu Usaha UKM dan



2010

Toko Modern serta Misi Dagang Lokal di Semarang

d) Festival Ekonomi Kreatif Tingkat SMU dan Sederajat se-Indonesia Tahun 2010 dengan tema: Wujud Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Lokal yang dilaksanakan pada Rabu 22 Desember 2010 di Auditorium Kementerian Perdagangan. Kegiatan bertujuan untuk menanamkan pondasi awal dari pengembangan pengetahuan ekonomi kreatif sejak dini, sehingga para pelajar SMU dan sederajat dapat memperoleh bekal yang cukup serta wawasan yang memadai dan berkontribusi aktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pelaksanaan FEKSI 2010 secara nasional telah berlangsung dengan lancar, hal ini merupakan refleksi sebuah proses pencerahan dan pemahaman awal bagi para peserta yang notabene pelajar SMU dan sederajat ini, tentang ekonomi kreatif, baik menyangkut aspek kebijakan maupun aspek mikro ekonomi kreatif. Ajang FEKSI 2010 sekaligus merupakan pengalaman baru bagi para peserta untuk mencoba mengenali sekaligus menggeluti aktivitas ekonomi kreatif, mulai dari sekolah mereka masing-masing. Mulai dari hal kecil, sebelum akhirnya kelak mereka menerjuni profesi di bidang ekonomi kreatif ini seusai tamat sekolah. Pada Malam Grand Final FEKSI 2010 diadakan penentuan pemenang dari serangkaian lomba, yaitu lomba debat tentang Ekonomi Kreatif dan Lomba menulis artikel tentang Ekonomi Kreatif sekaligus penyerahan piala bergilir Menteri Perdagangan.

Malam Grand Final FEKSI 2010



2010

TUJUAN 7: Peningkatan Perlindungan Konsumen

Sasaran 11 Akumulasi Jumlah BPSK Yang Dibentuk “Terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen” Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 No 53 54 55

Indikator Kinerja Jumlah BPSK yang berfungsi Fasilitasi pembentukan BPSK Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen

IK-53 Jumlah BPSK yang Berfungsi

Rencana Tingkat Capaian 50 BPSK 5 BPSK 5 rumusan

50 BPSK 9 BPSK

Capaian (%) 100% 100,%

5 Rumusan

100%

Realisasi

Upaya perlindungan konsumen yang semakin baik dapat dicerminkan adanya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja peningkatan perlindungan konsumen adalah akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk setiap tahunnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK mempunyai tugas utama untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak BPSK yang semula berjumlah 23 (tahun 2004) meningkat menjadi 45 (tahun 2010) yang tersebar di Kabupaten/Kota. Apabila dikaitkan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, maka jumlah BPSK yang ada masih sangat minim yaitu hampir 10 % dari 470 Kabupaten/Kota. Padahal jika melihat peranan dan fungsi BPSK sebagai sarana yang sangat penting bagi konsumen dalam memperoleh haknya, maka jumlah tersebut masih sangat minim. Target peningkatan perlindungan konsumen pada periode 2010−2014 adalah pembentukan 5 BPSK setiap tahun. Tahun 2010, jumlah BPSK yang terbentuk telah melebih target yaitu mencapai 9 (sembilan) BPSK. Sehingga realisasi pada tahun 2010 akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk menjadi 54 BPSK, yang pada tahun 2009 telah terbentuk 45



2010

BPSK di berbagai Kabupaten dan Kota. Peranan yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan BPSK yaitu memberikan dukungan baik dalam bentuk dana operasional yang dialokasikan dari APBD setempat, maupun fasilitasi sarana dan prasarana penunjang. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014. Selama tahun 2009-2010, BPSK tercatat telah menyelesaikan kasus sengketa konsumen sebanyak 268 kasus, yang terdiri atas 183 kasus di tahun 2009 dan 85 kasus hingga Agustus 2010. Dari sejumlah kasus tersebut, penyelesaian terbanyak dilakukan melalui mediasi.

Gambar 25 Penyelesaian Kasus yang Ditangani BPSK Tahun 2009 - 2010 (September)


IK-54 Fasilitasi Pembentukan BPSK

Pada tahun 2009, melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2009, telah terbentuk 3 (tiga) BPSK di kota Tebing Tinggi dan Binjai, serta Kabupaten Bogor. Sehingga total BPSK yang terbentuk sampai dengan akhir tahun 2009, sebanyak 45 BPSK. Sementara pada tahun 2010, melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK, terdapat 9 (sembilan) BPSK yang terbentuk di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yakni Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara. Sehingga sampai tahun 2010, telah terbentuk tambahan 9 (Sembilan) BPSK. Dengan demikian total BPSK yang terbentuk mencapai 54 BPSK di seluruh Indonesia. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014.



2010

Disamping target pembentukan BPSK dapat terpenuhi, diharapkan rasio jumlah BPSK yang telah memiliki anggota dan sekretariat akan meningkat. Pendidikan serta pelatihan teknis baik untuk anggota maupun sekretariat BPSK perlu ditingkatkan, agar kasus yang ditangani lebih cepat terselesaikan sehingga upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dapat terpenuhi.

IK-55 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur di Bidang Perlindungan Konsumen

Dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksana pada 5 Oktober 2004, sesuai Keppres Nomor 150 Tahun 2004. BPKN yang dibentuk Pemerintah merupakan lembaga independen yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia Aktivitas BPKN yang menonjol saat ini adalah penyusunan grand scenario kebijakan perlindungan untuk memastikan kecenderungan dan prioritas penanganan perlindungan konsumen yang efektif di masa datang, serta peningkatan dan perumusan amandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk penyempurnaan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hingga Oktober 2010, BPKN telah mengeluarkan 5 (lima) rekomendasi kepada Pemerintah terkait perlindungan konsumen, yaitu:

Jumlah Produk ber-SNI wajib yang diawasi

1.

Saran dan rekomendasi perihal pelabelan tabung gas rumah tangga 3 kg dan 12 kg yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan

2.

Saran dan rekomendasi kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal kebijakan PT. PLN dan sistem Payment Point Online Bank.

3.

Saran dan rekomendasi kepada Presiden dan kepada Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) perihal rekomendasi permasalahan nasabah Bank IFI dengan LPS.

4.

Saran dan rekomendasasi perihal pengunaan tabung gas 3 kg yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Dalam Tahun 2010 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pengawasan terhadap 14 Produk SNI Wajib. Ke-14 Produk SNI Wajib ini telah mendapatkan notifikasi dari World Trade Organization (WTO). Terjadi peningkatan jumlah Produk ber-SNI wajib yang diawasi, dari 9 Produk SNI wajib pada Tahun 2009 menjadi 14 Produk SNI wajib pada Tahun 2010 atau naik 150% terhadap Produk SNI wajib yang diawasi.



2010

Tabel 33 14 Produk SNI Wajib yang diawasi tahun 2010 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Rumusan Kebijakan, Standar, Norma dan Pedoman Pengawasan Barang dan Jasa

Produk SNI Wajib yang diawasi Ban 8 Baja Tulangan Beton Lampu Hemat Energi 9 Semen Tabung Elpiji 10 Air Minum Dalam Kemasan Regulator Gas Elpiji 11 Garam Beryodium Selang Gas Elpiji 12 Baja Lapis Seng MCB / Saklar 13 Kipas Angin Terigu 14 Kompor Gas Satu Tungku

Hingga Desember 2010, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan 11 kebijakan terkait Kebijakan, Standar, Norma dan Pedoman Pengawasan Barang dan Jasa, yaitu: 1. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar. 2. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil industri logam. 3. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil industri mesin. 4. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil industri elektronika dan aneka. 5. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil industri kimia. 6. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil agro. 7. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk hasil hutan. 8. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Pelayanan Purna Jual Telepon Seluler. 9. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perparkiran. 10. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Periklanan. 11. Petunjuk Teknis Pengawasan Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga.

Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa

Untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen dari produk-produk yang tidak dibawah standar mutu serta produk dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Kementerian Perdagangan telah mengadakan beberapa kegiatan yang terkait pengawasan barang dan jasa, antara lainnya: Meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar, dengan dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 732.1/M-DAG/KEP/5/2010 tentang Pembentukan Tim TPBB sudah ditandatangani tanggal 14 Mei 2010. Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dalam Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar, telah dilakukan rapat koordinasi perencanaan pelaksanaan Pengawasan Terpadu



2010

Wujud dari koordinasi pengawasan adalah antara lain telah dilaksanakannya Pengawasan terpadu dengan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian Kesra dan Badan POM. Telah dilaksanakan Pengawasan Berkala pada beberapa daerah untuk produk yang telah diterapkan SNI Wajib yaitu Lampu Swaballast, Regulator, Tabung Baja, Baja Tulangan Beton, Baja Lapis Seng, Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Kipas Angin, Kompor Gas Satu Tungku, Selang Karet, Ban Mobil, Ban Sepedamotor, Air Minum Dalam Kemasan, Tepung Terigu, Semen, dan Garam Beryodium. Pengawasan berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi pada produk: Televisi, Mesin Cuci, Mesin Multifungsi Berwarna, AC, Telepon Seluler, dan Seterika Pengawasan terhadap Jasa diantaranya: Pelayanan Purna Jual Telepon Seluler, Perparkiran, Periklanan, Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga, dan Pasar Moderen.



Aktivitas pengawasan barang oleh Kementerian Perdagangan


2010


2010

TUJUAN 7: Peningkatan Perlindungan Konsumen

Sasaran 12 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa “Semakin intensifnya pengawasan terhadap produk yang diharuskan memiliki SNI wajib, sehingga produk yang dikonsumsi masyarakat semakin terjamin kualitasnya” Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 No

Indikator Kinerja

56 57 58

Jumlah produk ber SNI wajib yang diawasi Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa


Realisasi

Capaian (%)

14 produk

22 produk

157%

11 kebijakan/ petunjuk

16 kebijakan/ petunjuk

145%

7 kegiatan

6 kegiatan

86%

Salah satu unsur perlindungan konsumen adalah pengawasan terhadap barang beredar dan jasa. Pertumbuhan ekonomi 2009 dan 2010 banyak dipicu oleh meningkatnya sisi konsumsi masyarakat dan konsumsi rumah tangga perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pasar meningkat. Indeks tendensi bisnis selalu meningkat setiap triwulan di tahun 2010. Begitu pula indeks tendensi konsumen 2010 dari 103 pada Triwulan I sampai 107 pada Triwulan IV, khususnya di wilayah Jabodetabek (lihat Tabel 28). Hal demikian harus diikuti upaya menjaga kualitas barang dan jasa demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kegiatan-kegiatan pengawasan barang beredar menjadi concern masyarakat umum, wakil masyarakat di DPR dan Pemerintah cq Kementerian Perdagangan. Terlebih memasuki era perdagangan bebas di mana telah tersepakati perjanjian perdagangan regional dan bilateral seperti ASEAN Economic Community, ASEAN plus mitra dialog (al China, Korea Selatan), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang semuanya dapat membawa implikasi terhadap perubahan impor ke pasar domestik. Peran Kementerian Perdagangan secara regular dan teratur untuk mengawasi peredaran barang dan jasa sehingga dapat diperoleh kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan Renstra Kementerian Perdagangan 2010 – 2014, Indikator kinerja ini baru diterapkan dan dilaksanakan pada tahun 2010.



2010

Tabel 35 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Indonesia INDEKS

2007

2008

2009

T-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

TENDENSI BISNIS

112

104

112

111

TENDENSI KONSUMEN

106

95

94

103

2010

T-I

T-II

T-III

T-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

102

97

110

113

108

103

104

107

107

101

102

106

108

105

103

105

111

101

ITB dan ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut: a. Nilai ITB/ITK < 100, menunjukkan kondisi bisnis/konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya. b. Nilai ITB/ITK = 100, menunjukkan kondisi bisnis/konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya. c. Nilai ITB/ITK > 100, menunjukkan kondisi bisnis/konsumen pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya. Sumber: BPS

IK-56 Jumlah produk ber SNI wajib yang diawasi

Untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen dari produk-produk yang tidak dibawah standar mutu serta produk dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, maka dilaksanakan pengawasan terhadap produk ber SNI Wajib, kartu manual dan garansi, penandaan Botasupal, serta pelayanan jasa yang dilakukan di daerah Jambi, Tanjung Pinang, Batam, Bengkulu, Jogya, Semarang, Denpasar, Padang, Surabaya, Manado, Pekan Baru, Banda Aceh, Lampung, Kupang, Bandung, Medan, Pontianak. Pengawasan untuk produk yang telah diterapkan SNI Wajib telah dilaksanakan terhadap produk antara lain Lampu Swaballast, Regulator, Tabung Baja, Baja Tulangan Beton, Baja Lapis Seng, Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Kipas Angin, Kompor Gas Satu Tungku, Selang Karet, Ban Mobil, Ban Sepedamotor, Air Minum Dalam Kemasan, Tepung Terigu, Semen, Garam Beryodium. Selain pengawasan terhadap produk yang telah diberlakukan SNI Wajib, telah dilakukan juga pengawasan berdasarkan Permendag No. 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi terhadap manual, kartu garansi serta penandaan Botasupal yaitu terhadap produk-produk Televisi, Mesin Cuci, Mesin Multifungsi Berwarna, AC, Telepon Seluler, dan Seterika. Selain pengawasan terhadap produk, pengawasan juga telah dilakukan terhadap jasa yang beredar di masyarakat antara lain pengawasan terhadap Jasa Pelayanan Purna Jual Telepon Seluler, Jasa Perparkiran, Jasa Periklanan, Jasa Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga, dan Jasa Pasar Modern. Selama periode renstra sebelumnya, indikator ini belum termasuk sebagai indikator kinerja kementerian perdagangan. Baru setelah tahun 2010 ini, indikator kinerja ini baru diterapkan.

IK-57 Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan barang dan jasa maka telah disusun Petunjuk Teknis Pengawasan produk industry logam, mesin, elektronik, aneka, kimia, agro, hasil hutan dan jasa. Petunjuk Teknis yang



pengawasan barang dan jasa

2010

disusun pada 2010 adalah:

1. Petunjuk Teknis Pengawasan Tepung Terigu 2. Petunjuk Teknis Pengawasan Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua 3. Petunjuk Teknis Pengawasan Produk Perlengkapan Makanan dan Minuman

4. Petunjuk Teknis Pengawasan Sepatu Pengaman 5. Petunjuk Teknis Pengawasan Selang Karet 6. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perbengkelan Kendaraan Roda Dua 7. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perdagangan Properti 8. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua

9. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perparkiran 10. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perhotelan 11. Petunjuk Teknis Pengawasan Iklan 12. Petunjuk Teknis Pengawasan Mesin Multifungsi 13. Petunjuk Teknis Pengawasan Katub Tabung LPG 14. Petunjuk Teknis Pengawasan Setrika Listrik 15. Petunjuk Teknis Pengawasan Monitor Komputer 16. Petunjuk Teknis Pengawasan Regulator Tabung LPG IK-58 Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar, Telah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 732.1/M-DAG/KEP/5/2010 tentang Pembentukan Tim TPBB sudah ditandatangani tanggal 14 Mei 2010. Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dalam Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi perencanaan pelaksanaan pengawasan terpadu. Wujud dari koordinasi pengawasan adalah antara lain telah dilaksanakannya pengawasan terpadu dengan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian Kesra, Badan POM dan Kantor Dinas yang membidangi perdagangan di provinsi dan kabupaten/kota. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut: 1. Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) Untuk meningkatkan pengawasan di pusat dan daerah, maka telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan PPBJ untuk 3 (tiga) angkatan (90 orang). Total PPBJ diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai



2010

dengan saat ini berjumlah 994 orang dan yang masih aktif adalah 710 orang. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan PPNS-PK untuk 3 (tiga) angkatan (88 orang). Total PPNS-PK diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai dengan saat ini berjumlah 906 dan masih aktif adalah 797 orang. 2. Bimbingan Teknis PPBJ dan PPNS-PK Bimbingan Teknis PPBJ telah dilaksanakan untuk 3 (tiga) angkatan di Pusat dan Daerah, Bimbingan Teknis PPNS-PK telah dilaksanakan untuk 3 (tiga) angkatan di Pusat. 3. Penanganan Kasus Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti ketentuan yang berlaku, telah dilaksanakan penanganan kasus terhadap produk dan jasa sebagai berikut Jasa Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga, Jasa Layanan Purna Jual Telepon Seluler, LHE yang tidak memenuhi SNI Wajib, Printer Berwarna yang tidak memiliki tanda hologram BOTASUPAL, Tabung Baja gas Elpiji, Selang tabung gas, Regulator tabung gas. Pelaksanaan Penegakan Hukum akan dilakukan pada tahun 2010 berkoordinasi dengan Biro Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan. 4. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Barang dan Jasa Telah dilaksanakan sosialisasi peraturan/kebijakan dan hasil-hasil pengawasan di beberapa daerah antara lain Bandung, Semarang, Batam, Pekan Baru, Surabaya, Ambon, Gorontalo, Kendari, Manokwari, Bengkulu, Pontianak, Mataram, Medan. Selain sosialisasi dengan aparatur pemerintah, juga dilaksanakan sosialisasi kebijakan pencantuman label yang bekerjasama dengan beberapa asosiasi seperti: APRINDO, APGAI, ADMINKOM, MATAHARI GROUP, ACE HARDWARE GROUP. 5. Pengawasan Distribusi Untuk menjamin agar pendistribusian Gula Kristal Rafinasi tidak mengancam industri gula nasional, maka dilaksanakan pengawasan distribusi terhadap Gula Kristal Rafinasi di wilayah Jawa Timur dan Makassar. 6. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Produk Kemendag telah menyusun petunjuk pengawasan produk industri logam, mesin, elektronik, aneka, kimia, agro, hasil hutan dan jasa.




2010

MISI III: PENYEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL

2010


TUJUAN 8: Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien

Sasaran 13 Peningkatan Kinerja Logistik “Peningkatan kinerja logistik Indonesia” Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 No 59 60

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (%)

0,5 poin

0,49

99,7%

2 rekomendasi

2

100%

Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi

IK-59 Peningkatan Skor Logistic Performance Index (LPI)

Sasaran yang ingin dicapai dalam penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien adalah peningkatan kinerja logistik Indonesia. Pada tahun 2009, LPI Indonesia berada pada peringkat 75 dari 155 negara yang disurvei, dengan skor 2,76, dimana peringkat di masing-masing pilar logistik yang diukur adalah: kepabeanan 72 (skor 2,43), infrastruktur 69 (skor 2,54),pengiriman internasional 80 (skor 2,82), kompetensi logistik 92 (skor 2,47),ketertelusuran 80 (2,77), dan ketepatan waktu 69 (skor 3,46).

Tabel 37 Logistic Performance Index Indonesia Tahun Sasaran

Skor Logistic Performance Index

2007

2009

Skor berdasarkan publikasi tahun 2013

3,01

2,76

3,26

Tahun 2009, rata-rata waktu pelayanan perizinan dan non perizinan perdagangan luar negeri adalah 8 hari, yang akan diturunkan menjadi 5 hari di 2010, dan menjadi 1 hari di 2014. Target peningkatan kinerja logistik ditetapkan dengan mempertimbangkan upaya penyederhanaan perizinan perdagangan luar negeri yang akan dilakukan di atas. Target yang akan dicapai pada periode 5 tahun ke depan adalah peningkatan 0,5 basis poin LPI, dari 2,76 (skor LPI 2009) menjadi 3,26 di tahun 2014. Target ini dicapai berdasarkan publikasi LPI pada tahun 2013, mengingat LPI dipublikasikan dalam periode 2 tahunan. Indikator kinerja ini baru di terapkan pada 2010 sesuai amanat Renstra Kemendag Tahun 2010 – 2014.



2010

Tabel 38 Logistic Performance Index

Rank

Country

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 20 23 27 29 33 35 39 40 41 44 47 53 75

Germany Singapore Sweden Netherland Luxemberg Switzerland Japan United Kingdom Belgium Norway Australia Taiwan Korea, Rep. China Malaysia Lebanon Thailand Turkey Saudi Arabia Brasil Philipines India Vietnam Indonesia

IK-60 Jumlah Rekomen-dasi Penata-an Sistem Distribusi

LPI 4.11 4.09 4.08 4.07 3.98 3.97 3.97 3.95 3.94 3.93 3.84 3.71 3.64 3.49 3.44 3.34 3.29 3.22 3.22 3.20 3.14 3.12 2.96 2.76

Customs

Infrastructure

4.00 4.02 3.88 3.98 4.04 3.73 3.79 3.74 3.83 3.86 3.68 3.35 3.33 3.16 3.11 3.27 3.02 2.82 2.91 2.37 2.67 2.70 2.68 2.43

4.34 4.22 4.03 4.25 4.06 4.17 4.19 3.95 4.01 4.22 3.78 3.62 3.62 3.54 3.50 3.05 3.16 3.08 3.27 3.10 2.57 2.91 2.56 2.54

International Shipments 3.66 3.86 3.83 3.61 3.67 3.32 3.55 3.66 3.31 3.35 3.78 3.64 3.47 3.31 3.50 2.87 3.27 3.15 2.80 2.91 3.40 3.13 3.04 2.82

Logistics Competence 4.14 4.12 4.22 4.15 3.67 4.32 4.00 3.92 4.13 3.85 3.77 3.65 3.64 3.49 3.34 3.73 3.16 3.23 3.33 3.30 2.95 3.16 2.89 2.47

Tracking & Tracing

Timelinesss

4.18 4.15 4.22 4.12 3.92 4.27 4.13 4.13 4.22 4.10 3.87 4.04 3.83 3.55 3.32 3.16 3.41 3.09 3.32 3.42 3.29 3.14 3.10 2.77

4.48 4.23 4.32 4.41 4.58 4.20 4.26 4.37 4.29 4.35 4.16 3.95 3.97 3.91 3.86 3.97 3.73 3.94 3.78 4.14 3.83 3.61 3.44 3.46

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi nasional yang terintegrasi guna mampu menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan merata. Dengan sistem logistik yang efektif dan efisien, suatu barang atau jasa akan berada ditangan penguna jasa dalam bentuk dan kondisi yang sesuai dengan keinginan, dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat serta harga yang terjangkau. Kenyataan yang ada menunjukkan hal yang berbeda. Sistem logistik nasional di Indonesia belum efisien dan efektif. Berberapa permasalahan distribusi komoditi kerap kali menjadi isu strategis di tingkat nasional, yang memperlihatkan lemahnya dukungan sektor logistik nasional. Permasalahan-permasalahan tentang distribusi pupuk, BBM, beras, dan gula, adalah beberapa contoh distribusi barang di tingkat domestik yang kadang bermasalah. Kementerian Perdagangan sesuai dengan amanat yang diemban dalam Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) pada tahun 2010 ini mengeluarkan dua rekomendasi dalam Penataan Sistem Distribusi yaitu Rekomendasi Pengembangan Cetak Biru Sistem Distribusi Nasional dan Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Distribusi Nasional 7 (tujuh) komoditas penentu. Kedua Rekomendasi tersebut terkait dalam tugas stabilisasi harga dan pasokan, penurunan disparitas harga antar provinsi, peningkatan ekspor dari komoditas terpilih yang juga merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Cetak Biru Sistem Logistik yang diintegrasikan dalam percepatan pembangunan enam Koridor Ekonomi.



2010

Gambar 26 Ilustrasi Sistem Rantai Pasok Komoditas Minyak Goreng


Penataan sistem distribusi mampu menghubungkan simpul ekonomi secara efisien

Diharapkan melalui penataan sistem distribusi akan mampu memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di daerah bisa terhubung secara efisien. Hasil analisis peraturan yang terkait dengan peraturan sistem logistik adalah peraturan-peraturan dalam cluster logistik tidak bermasalah bagi pelaku usaha umum dan pelaku yang terkait dengan ekspor-impor dan logistik. Kedepan diharapkan penentuan nasional gateway akan mempengaruhi rute perdagangan internasional barang-barang ekspor dan impor Indonesia. Biaya logistik akan efisien, sehingga ekspor Indonesia dapat semakin bersaing serta juga harga domestik kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng, beras, akan lebih terjangkau. Untuk menjamin kelangsungan usaha jasa logistik, pemerintah perlu mengeluarkan payung hukum yang tegas untuk freight forwarding. Terkait dengan kegiatan ekspor-impor, kebijakan yang ada telah cukup jelas, namun dari sisi transparansi membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif. Terkait dengan karantina dalam sistem logistik, kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang meningkatkan kompetensi SDM logistik.


2010


TUJUAN 9: Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok

Sasaran 14 Gejolak Harga Bahan Pokok Dalam Negeri ”Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat” Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 No 61 62 63 64

Indikator Kinerja % Rata-rata penurunan koefisien variasi harga komoditi Jumlah pengembangan pasar percontohan Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi

IK-61 % Rata-rata Penurunan Koefisien Variasi Harga Komoditi


Realisasi

Capaian (%)

5%

4,5%

90%

13 unit

12 unit

92,31

<1

0,22

6 Jenis

6

100%

Kementerian Perdagangan terus mengamati perkembangan harga di seluruh wilayah Indonesia serta memperhitungkan tingkat pergerakan harga komoditas strategis selama kurun waktu tertentu, diantaranya dengan melakukan estimasi dan kalkulasi perkembangan harga komoditi tersebut menggunakan koefisien variasi. Harga dapat dikatakan stabil jika koefisien variasi harga (persen) (Standar deviasi/rata-rata x 100 persen) berada pada range yang wajar atau koefisien rasio variasi harga di dalam negeri lebih kecil dibandingkan di luar negeri. Oleh karena itu, target stabilisasi harga pada tahun 2010 adalah rata-rata koefisien variasi harga di dalam negeri berada pada kisaran 5–9%. Koefisien variasi daging ayam merupakan yang tertinggi diantara komoditi yang dilakukan kalkulasi, dengan koefisien variasi 13,2%. Hal tersebut menunjukkan adanya sebaran harga tidak merata selama periode Januari hingga September 2010 dan melampaui target rata-rata koefisien variasi. Harga rata-rata daging ayam mengalami peningkatan mulai dari Rp 21.758/kg hingga Rp 27.315/kg. Peningkatan tersebut utamanya terjadi pada saat liburan sekolah dan secara berkelanjutan datangnya bulan Puasa hingga perayaan Idul Fitri. Demikian halnya dengan daging ayam, telur ayam pun memiliki koefisien variasi yang relatif tinggi diantara komoditi lain, dengan koefisien variasi 8,4. Harga telur ayam selama tahun 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan kisaran harga Rp 14.814/kg pada Januari 2010 hingga 16.450/kg pada September 2010. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan tidak langsung antara kedua komoditi tersebut. Pemicu relatif tingginya koefisien variasi tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan di dalam negeri.



2010

Tabel 40 Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Dalam Negeri (%) No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

Komoditas Beras Gula Pasir Jagung Kedelai Tepung Terigu Minyak Goreng Susu Kental Manis Susu Bubuk Daging Ayam Daging Sapi Telur

Rata-rata koefisien variasi (%)

2006 4,5 1,9 4,9 1,9 1,6 5,2 1,7 0,8 8,3 2,2 4,2

2007 2,5 2,7 3,7 4,7 11,7 15,0 6,2 7,1 9,2 3,1 7,7

2008 0,7 0,8 9,8 3,9 3,7 14,3 1,2 4,8 9,7 5,8 9,2

2009 1,0 12,1 2,3 1,3 0,4 5,5 0,5 0,4 2,6 1,6 2,9

2010 4,3 4,0 4,0 3,0 0,8 5,7 1,1 0,6 8,5 2,2 5,7

3,4

6,7

5,8

2,8

3,6

Sumber: Rentra Kemendag Periode 2010-2014, BPS diolah

Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variasi pada kisaran ±1%, seperti susu kental manis, kedelai dan tepung terigu. Relatif stabilnya seluruh komoditi tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan dalam negeri dan stabilnya permintaan konsumen. Secara keseluruhan, rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu pada tahun 2010 adalah 4,3% dan berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Kondisi perekonomian dan pemerintahan yang stabil mendukung konstelasi perkembangan harga komoditi tertentu di Indonesia untuk tetap terjaga dalam pergerakan yang stabil. Sementara untuk daging sapi, bila dibanding tahun 2009, koefisien variasi daging sapi mengalami sedikit peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan kenaikan harga daging sapi selama tahun 2010. Terutama pada bulan Agustus 2010, harga daging sapi sedikit bergerak naik sebagai akibat datangnya hari raya Idul Fitri, yang mencapai harga rata-rata Rp 67.682/kg. Hal menarik ditunjukkan oleh perolehan nilai koefisien variasi untuk komoditi minyak goreng. Selama tahun 2010, koefisien variasi minyak goreng justru mencapai 2,8% (menurun dibanding tahun 2009 yang mencapai 5,5%, bahkan jauh lebih kecil dibanding tahun 2008 yang mencapai 14,3%). Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menetapkan harga patokan ekspor komoditi CPO dan turunannya adalah tepat, disamping memang pada saat yang sama harga CPO dan RBD Olein di dunia relatif stabil, meski cenderung meningkat menjelang hari raya Idul Fitri.



2010

Gambar 27 Perkembangan Harga Komoditi Tertentu Jan-Sept 2010

Sumber: BPS

IK-62 Jumlah Pengembangan Pasar Percontohan

Pada periode 2005−2010, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 1065 pasar tradisional sebagai pasar percontohan, baik revitalisasi fisik maupun revitalisasi manajemen. Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru maupun renovasi. Revitalisasi juga mencakup pelaksanaan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan terhadap pengelola, konsumen, serta melakukan sosialisasi revitalisasi pasar tradisional. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 41 buah di tahun 2009

Tabel 41 Perkembangan Realisasi Revitalisasi Pasar Tahun 2005 - 2010 Tahun

Pembangunan Pasar

Pembangunan Gudang

2005*) 2006*) 2007*) 2008 2009**) 2010**)

Unit 74 67 70 101 473 280

Anggaran (x Rp1000) 20.869.190 51.025.000 103.780.000 136.850.000 465.000.000 137.322.500

Unit 41 00

Anggaran (x Rp1000) 120.000.000 000.000

Jumlah

1065

777.524.190

41

120.000.000

Ket: *)Termasuk pembangunan pasar dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Prop. Maluku dan Prop. Maluku Utara Pasca Konflik **)Termasuk pembangunan pasar yang sumber pembiayaannya berasal dari DAK Perdagangan Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan



2010

Kemampuan Kementerian Perdagangan dalam memenuhi Proposal Permohonan Revitalisasi Pasar Tradisional dari daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN. Karenanya Jumlah pembangunan pasar tradisional setiap tahunnya jumlah tidak tetap dan pada tahun 2009 cukup banyak pasar yang dibangun dikarenakan adanya Program Stimulus Fiskal Pemerintah.

Gambar Pasar Bukit Jaya di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah

Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 266 pasar tradisional, baik revitalisasi fisik, maupun revitalisasi manajemen. Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru, maupun renovasi. Revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan terhadap pengelola, konsumen, serta melakukan sosialisasi revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi dilakukan dalam rangka mengembangkan pasar percontohan sebanyak 12 Pasar dari 13 Pasar yang direncanakan. Pasar yang tidak terbangun adalah Pasar Siteba Kota Padang dimana Pemerintah setempat menyatakan secara resmi perihal ketidaksanggupan dalam pembangunan pasar karena kurangnya waktu yang tersedia sehingga anggaran kemudian dikembalikan ke kas negara



2010

Diagram Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Tahun 2010

Selain revitalisasi dan renovasi pasar tradisional, Kementerian Perdagangan juga telah mengembangkan inisiatif dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional yang khusus atau spesialis, antara lain pasar wisata kuliner dan pasar bunga. Selain memberdayakan UMKM dan pedagang kecil, pasar khusus yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan bisa menyumbang ke PAD. Masih dalam rangka revitalisasi pasar tradisional, Kementerian Perdagangan bersama seluruh mitranya sedang menyusun pedoman untuk pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional yang “ramah dan segar”. Selain itu, terkait dengan pasar lelang, sebagai bentuk guna memperpendek mata rantai perdagangan dan distribusi, telah dikembangkan 3 Pasar Lelang di Propinsi D.I. Yogyakarta dan Gorontalo. IK-63 Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri

Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga terus mengamati perkembangan harga komoditi strategis yang terjadi di luar negeri. Pergerakan harga di luar negeri harus senantiasa dimonitor dan dilakukan penghitungan cermat dengan perbandingan kondisi di dalam negeri untuk mengantisipasi kebijakan yang harus diterapkan selanjutnya. Target indikator rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu tersebut di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri adalah lebih kecil dari 1 (<1). Hal itu mengindikasikan sebaran perkembangan harga rata-rata di dalam negeri lebih terjaga volatilitasnya dibanding dengan tingkat fluktuasi yang terjadi di luar negeri untuk komoditi yang sama. Dari beberapa komoditi strategis yang dilakukan penghitungan, kedelai merupakan komoditi yang koefisien variasinya mendekati 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga kedelai di dalam negeri hampir menyamai tingkat fluktuasi harga kedelai dunia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa harga kedelai di dalam negeri terkait langsung dengan perkembangan harga internasional.



2010

Berbeda dengan beras, gula dan terutama terigu. Rasio koefisien variasi terigu dalam negeri dan terigu luar negeri sangat kecil sekali, yaitu 0,04. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga terigu di dalam negeri relatif lebih stabil bila dibandingkan dengan harga terigu di luar negeri. juga menggambarkan perbedaan tingkat fluktuasi tersebut, meskipun secara nominal harga terigu di dalam negeri 5% lebih mahal. Secara keseluruhan, rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi tertentu di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri adalah 0,22% Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan harga komoditi tertentu di dalam negeri relatif stabil dan terkendali dibandingkan di luar negeri, dengan tetap memperhatikan terjadinya peningkatan dan penurunan harga komoditi tersebut.

Tabel 42 Rasio Koefisien Variasi Harga Komoditi Di Dalam dan Luar Negeri Jan-Des Tahun 2010 No.

Komoditas

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Beras

2,07

0,42

0,03

0,07

0,45

2.

Gula

0,11

0,61

0,11

6,49

0,15

3.

Minyak Goreng

0,47

0,25

0,40

0,14

0,35

4.

Terigu

0,13

0,16

0,32

0,11

0,04

5.

Kedelai

0,20

0,69

0,48

0,04

0,25

6.

Jagung

0,99

3,85

4,47

1,52

0,19

7.

Susu

0,64

0,60

0,50

0,07

0,09

0,66

0,94

0,90

1,21

0,22

Rata-rata rasio koefisien variasi

Perkembangan Beras

Harga beras dunia pada Desember 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan November 2010. Hal ini disebabkan antara lain adanya pembelian dari Bulog Indonesia 230.000 ton untuk Thai 5% broken, selain itu Bulog juga bermaksud membeli 1 juta ton sampai akhir tahun ini untuk pengiriman Februari. Selain itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan dari Indonesia, Asosiasi Makanan Vietnam menaikkan harga dasar beras kualitas 5% broken sebesar 13,7% menjadi $540/ton, dan beras kualitas 25% broken sebesar 7,87% menjadi $480/ton. untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di daerah, Kementerian Perdagangan meminta Bulog untuk melakukan Operasi Pasar Beras: a. Surat No. 111 terbit bulan Januari 2010 dengan harga af gudang Rp.5230/kg di Jawa dan Rp. 5400/kg di luar Jawa b. Surat No. 975 terbit bulan Juli 2010 dengan harga af gudang Rp.5630/kg di Jawa dan Rp. 5730/kg di luar Jawa c. Surat No. 1095 terbit bulan Agustus 2010 dengan harga af gudang Rp.5100/kg di Jawa dan Rp. 5200/kg di luar Jawa



2010

d. Surat No. 1721 terbit bulan November 2010 dengan harga af gudang Rp.5600/kg di Jawa dan Rp. 5700/kg di luar Jawa e. Surat No. 1756.1 bulan November, Mendag juga sudah meminta Bulog untuk melakukan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seharga Rp. 1600/kg dengan mekanisme penyaluran seperti raskin Persetujuan impor beras oleh BULOG sebanyak 1,5 juta ton dengan Surat Mendag No. 1276/M-DAG/9/2010 tanggal 22 September 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan stok beras Pemerintah, karena tahun 2010 adalah merupakan stok terendah selama kurun 5 tahun terakhir. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 2009 ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni GKP = Rp. 2640/kg di petani atau Rp. 2685/kg di penggilingan, GKG = Rp. 3.300/kg di penggilingan atau Rp. 3345/kg di gudang bulog, Beras DN Rp. 5060/kg di gudang Bulog.

Gambar 28 Perkembangan Harga Beras Umum dan Termurah Januari – Desember 2010

10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000

Oct-07 Nov 07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ags 08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Dec-08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09 Agst 09 Sept 09 Okt 09 Nov 09 Des 09 Jan 10 Peb 10 Mar 10 Apr 10 Mei'10 Juni'10 Juli'10 Agst'10 Sept'10 Okt'10 Nov'10 Des I Des II Des III 2007

Umum (Kg)

2008

2009

6,375 6,221 6,132

6,253 6,406 6,405 6,404

6,436 6,440 6,441

6,502 6,594 6,725 6,706

6,643 6,636 6,640

6,640 6,660 6,699 6,705

6,707 6,938 7,495

7,721 7,485 7,393 7,403

7,601 8,037 8,383

8,430 8,493 8,668 9,059

9,098 9,129

Termurah (Kg) 4,766 4,770 4,910 5,105

5,066 4,938 4,876

4,979 5,118 5,123 5,230

5,247 5,247 5,237

5,308 5,396 5,511 5,502

5,471 5,467 5,484

5,487 5,426 5,462 5,451

5,436 5,604 6,079

6,264 6,036 5,951 5,952

6,093 6,417 6,695

6,720 6,756 6,901 7,254

7,279 7,310

Sumber: Disperindag seluruh Indonesia harga harian

2010

5,981 5,985 6,147 6,405



2010

Gambar 29 Perbandingan Harga Beras Umum Domestik dan Paritas Impor Eceran Tahun 2010

Sumber: Reuters (FOB Thailand dan Vietnam)

Perbandingan antar negara sebenarnya disebutkan bahwa produktivitas per hektar gabah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, jauh lebih tinggi dari produktivitas negara-negara pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam, namun ketidakmampuan Indonesia bersaing dengan negaranegara tersebut disebabkan oleh inefisiensi dalam proses produksi gabah menjadi beras, seperti masalah infrastruktur, kondisi pabrik penggilingan padi yang sudah tertinggal teknologinya, kondisi keuangan petani, lahan marginal yang terpaksa menjual gabah sebelum kering untuk mengatasi masalah cashflows dsb sehingga Indonesia tidak memiliki kemampuan bersaing dengan negara pengekspor beras



2010

Menko Ekuin, Mendag dan Kepala Bulog sedang memeriksa Gudang beras Bulog

Perkembangan Gula

Hingga akhir 2009, disaat harga gula dunia bergejolak, harga domestik relatif stabil, namun cenderung meningkat. Stabilitas harga gula tidak terlepas dari peningkatan produksi gula dalam negeri dan terjaganya pasokan serta upaya pemerintah dan pengusaha. Stabilitas harga gula mengalami gangguan memasuki Februari 2010, dan mencapai harga tertinggi dengan harga Rp 11.302/kg. Upaya stabilisasi harga gula berangsur menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tren penurunan mulai ditunjukkan mulai dari bulan Pebruari 2010 dan hingga akhir semester-I tahun 2010, harga gula berhasil ditekan, dengan harga rata-rata mencapai Rp 9.958/kg pada Juni 2010, kembali mendekati harga pada bulan Oktober 2009. Kecenderungan tingginya harga gula di dalam negeri yang pada 2010 disebabkan karena produksi yang tidak tercapai, di samping itu peningkatan harga gula ini juga didukung oleh kondisi hasil panen tebu dan produksi gula di Australia. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kualitas dan kuantitas gula yang dihasilkan menurun. Bahkan sebanyak 18% dari lahan tebu yang ada dibiarkan tidak dipanen akibat curah hujan tinggi. Sementara belum diketahuinya jumlah kerja yang diekspor India, mendorong harga gula dunia terus mengalami peningkatan.



2010

Gambar 30 Perbandingan Harga Gula Domestik dan Paritas Impor Tahun 2010

Sumber BPS, LIFFE, USDA (diolah)

Dalam rangka stabilisasi harga gula dan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, setelah mengintegrasikan dengan perkiraan jumlah produksi tahun 2010, telah diberikan ijin impor Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 450 ribu ton untuk mengisi ketersediaan GKP sebelum memasuki musim giling 2011. Kebijakan yang diterapkan membuat harga gula stabil namun pada level tinggi (di atas Rp. 10.000,-/kg). Hal ini diduga karena tingginya harga lelang gula petani yang mencapai rata-rata Rp. 9.000,- /kg . Disamping itu harga internasional yang juga cenderung mengalami kenaikan turut mempengaruhi kondisi harga gula di dalam negeri. Perkembangan Minyak Goreng

Gejolak harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri terjadi pada awal tahun 2010 dan Juli 2010 ketika harga minyak kelapa sawit internasional mengalami kenaikan tajam pada kedua waktu tersebut. Kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia ini sempat mengakibatkan kelangkaan pasokan minyak kelapa sawit di dalam negeri, yang memicu peningkatan harga minyak goreng. Antisipasi yang dilakukan pemerintah melalui peraturan bea keluar secara progresif, pengurangan harga jual dalam negeri dan pengamanan daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan menjamin kecukupan pasokan di dalam negeri.



2010

Gambar 31 Perbandingan Harga Minyak Goreng Kemasan dan Curah Tahun 2010

Harga minyak goreng kemasan relatif stabil, bahkan menunjukkan penurunan, sedangkan minyak goreng curah cenderung fluktuatif dan meningkat. Pada Januari 2010, harga minyak goreng curah mengalami puncak peningkatan sejak pertengahan tahun 2009, dengan harga ratarata Rp 9.207/kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan relatif bergerak stabil pada kisaran Rp 11.000/620 mL. Harga estimasi eceran minyak goreng berfluktuasi pada kisaran harga Rp. 9.800/kg-Rp. 11.000/kg dan mendekati harga minyak goreng umum. Upaya Kementerian Perdagangan untuk terus menstabilkan harga minyak goreng terus ditingkatkan, utamanya untuk mencegah kelangkaan pasokan minyak goreng di dalam negeri sehingga dapat mengantisipasi gejolak harga yang mungkin terjadi, selain tentunya turut mengamati perkembangan harga CPO internasional. Pelaksanaan pasar murah Minyakita di beberapa propinsi dalam rangka menjelang Hari Besar keagamaan tahun 2010 dan dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng sekaligus memperkenalkan atau mempromosikan MINYAKITA kepada masyarakat sasaran. Pasar murah dalam rangka stabilisasi harga dilakukan di beberapa daerah


2010


(DKI Jakarta, Bodetabek, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Bali, NTB dan NTT), dengan setiap daerah akan melaksanakan Pasar murah di 5 (lima) titik lokasi yang berjumlah minyak goreng sebesar 5.000 liter dengan harga jual Rp. 8.000,-/liter. Pemberian fasilitas PPN DTP untuk Minyakita tahun 2010 sebesar Rp. 240 Milyar melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK/ 011/2010. Penjualan Minyakita ke pasar komersial oleh beberapa produsen. Dari AIMMI dilaporkan telah dilakukan penjualan Minyakita oleh produsen ke pasar komersial di daerah Lampung, Banten dan beberapa wilayah di DKI Jakarta. Kenaikan harga minyak goreng, yang umumnya dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO dunia. Apabila dilihat perkembangan harga CPO dan RBD Olein dunia tahun 2010, cenderung menunjukkan tren peningkatan harga sepanjang tahun 2010. Cenderung meningkatnya harga CPO, khususnya pada pertengahan tahun 2010, terutama dipicu oleh menjelang datangnya bulan Puasa, yang memicu peningkatan permintaan dari negara-negara muslim dunia. Selain itu, cuaca yang sulit terprediksi dan isu stok CPO yang mengalami titik terendah dalam kurun waktu satu tahun terakhir menjadi faktor lain yang mendorong harga CPO mengalami peningkatan.

Gambar 32 Perkembangan Harga CPO dan RBD Olein Internasional s.d. Desember 2010 US$/ton 1.250

1.150

1.050

950

850

750

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul I

Jul II

Jul III

Jul IV

Aug I

Aug II Aug III Aug IV Aug V

Sep I

Sep II Sep III Sep IV

Okt I

Okt II

Okt III

Okt IV

Nov I

Nov II Nov III Nov IV Nov V

Des I

2010 CPO (CIF R'dam)

785

794

829

826

815

803

789

808

828

839

885

916

918

908

908

915

908

925

934

943

998

1.011

1.042

1.074

1.145

1.131

1.110

1.159

1.207

RBD Olein (Malaysia)

782

789

815

818

803

787

770

795

824

834

918

918

922

894

892

919

894

913

925

942

1.000

999

1.029

1.060

1.131

1.106

1.083

1.145

1.189

Sumber: Reuters (diolah)



2010

Perkembangan Terigu

Terigu merupakan komoditas yang bahan bakunya masih mengandalkan impor. Dengan demikian, fluktuasi kenaikan harga gandum dunia akan berdampak langsung pada pembentukan harga terigu di dalam negeri. Hal menggembirakan terlihat dari pergerakan harga terigu sepanjang Oktober 2009 s.d September 2010. Harga terigu periode tersebut relatif stabil bahkan cenderung turun. Harga rata-rata terigu sampai dengan September 2010 masih relatif sama dengan harga pada tahun 2008, dengan kisaran Rp 7.482/kg–Rp 7.664/kg.

Gambar 33 Perkembangan Harga Terigu Domestik dan Paritas Impor Tahun 2010

Sumber: Gandum (CBOT) dan Terigu (Unit Value Impor Turki, Pusdata Perdagangan) (diolah)

Namun, bila dibandingkan dengan harga terigu internasional selama kurun Oktober 2009 hingga September 2010, harga terigu domestik 50% lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya pasokan terigu di dalam negeri. Meskipun harga terigu impor sejak pertengahan tahun 2010 terus mengalami peningkatan, harga terigu di dalam negeri masih relatif stabil. Berbeda dengan harga paritas impor yang justru bergerak naik, dengan tren meningkat sejak Juni 2010. Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk menekan harga terigu domestik dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri. Terdapat penambahan 14 industri baru tepung terigu sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sektor industri Tepung Terigu sebesar > 5500 orang



2010

PPN impor gandum yang diterima negara ± 1 Trilyun. Hingga akhir 2010, kapasitas terpasang untuk pemenuhan kebutuhan nasional mencapai 7 juta ton dengan kelebihan stok 2 juta ton. Sepanjang 2010, pasokan terigu dari impor sebesar 10 s/d 15%. UKM domestik menyerap sekitar 70% total produksi tepung terigu domestik, dimana pertumbuhan UKM thn 2010 meningkat sebesar 3-5% dari 30.000 UKM yg sudah ada. Total investasi industri tepung terigu meningkat menjadi ± 12,9 Trilyun Keberadaan Terigu impor memberikan dampak terhadap menurunnya total produksi terigu domestik sebesar 8,7% dan Penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 2,22% Dengan terjaminnya stok dan pasokan gandum, maka harga tepung terigu sepanjang 2010 menunjukkan kecenderungan stabil tanpa ada fluktuasi harga Perubahan iklim di sentra-sentra produksi gandum seperti di Australia, Ukraina, Moscow dan US mengakibatkan berkurangnya tingkat produksi gandum untuk kebutuhan ekspor serta penurunan kualitas gandum. 1. Harga gandum dunia pada bulan Desember 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan November 2010. Hal ini disebabkan antara lain: 2. Meningkatnya permintaan gandum dunia, seperti permintaan gandum dari Irak sebesar 100.000 ton dan Mesir yang telah melakukan tender sebanyak 110.000 ton U.S hard wheat dan 120.000 ton French soft wheat; 3. Adanya kekhawatiran dari importir akan penurunan tingkat supply gandum di dunia yang diakibatkan oleh tingginya tingkat curah hujan yang terjadi di Australia dan cuaca kering yang melanda sentra produksi gandum di Amerika Serikat; Cuaca kering yang melanda sentra produksi gandum di Amerika juga telah menurunkan kualitas gandum yang dihasilkan.(Reuters, Desember 2010)

Perkembangan Kedelai

Selama kurun waktu Oktober 2009 s.d September 2010, harga kedelai dalam negeri di tingkat eceran mengalami fluktuasi yang tinggi. Hingga Mei 2010, perkembangan harga kedelai di dalam negeri menunjukkan tren penurunan dengan kisaran Rp 8.617/kg–Rp 8.191/kg. Peningkatan harga kedelai mulai terjadi pada bulan Juni 2010, yaitu sebesar Rp 8.217/kg dan terus belanjut hingga Agustus 2010 yang mencapai Rp 8.902/kg. Komoditas kedelai merupakan komoditas yang dapat dibudidayakan di Indonesia. Namun hasil produksi yang dihasilkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar dalam negeri. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas kedelai nasional terus diupayakan sedangkan kekurangan kebutuhan kedelai selama ini masih dilakukan melalui impor. Hal ini menyebabkan harga kedelai di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kedelai dunia.



2010

Apabila dibandingkan dengan harga kedelai impor selama kurun waktu yang sama, harga kedelai domestik masih jauh lebih tinggi dengan harga rata-rata hampir mencapai Rp 9.000/kg. Harga kedelai impor juga berfluktuasi dengan kisaran harga Rp 4.531/kg–Rp 5.112/kg selama periode Oktober 2009–September 2010. Hingga akhir tahun 2010, diperkirakan harga kedelai impor terus merangkak naik, dan hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan harga kedelai di dalam negeri. Tanpa mengabaikan asumsi anomali cuaca yang sedemikian cepat berubah, Kementerian Perdagangan bersama sektor terkait berupaya untuk terus mendorong produksi kedelai. Harga kedele dunia pada bulan Desember 2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan November 2010. Hal ini disebabkan antara lain: Berkurangnya panen karena cuaca kering dan temperatur panas yang melanda daerah sentra produksi kedele di Amerika Selatan yaitu Argentina. Rencana pemerintah RRT untuk meningkatkan permintaannya terhadap bahan pokok khususnya kedele dan jagung.(Reuters, Desember 2010). Stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan selama kurun 2009 hingga paruh pertama tahun 2010 sempat terkendala oleh berbagai gejolak seperti krisis pangan dunia dan efek perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia (kondisi Rusia: musim kering yang paling ekstrim dalam 100 tahun terakhir, kondisi RRT: banjir dan tanah longsor, dan kondisi Pakistan: hujan dan banjir besar melanda). Hal tersebut secara langsung memicu kenaikan harga pangan dunia, khususnya bijibijian (gandum, kedelai, jagung, dan beras). Meskipun masih jauh dari gejolak harga pangan pada tahun 2008, harga internasional beberapa komoditas pangan mulai merangkak naik. Hal tersebut juga berdampak pada pengetatan kebijakan di hampir semua negara untuk mengamankan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kondisi serupa juga dialami Indonesia. Perubahan iklim yang cukup ekstrim terjadi di sepanjang semester-I tahun 2010 sehingga mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. Namun demikian, kendati harga bahan-bahan pangan di dalam negeri berfluktuasi, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Andil inflasi bahan pangan pun cukup rendah dan stabil.



2010

Gambar 34 Perkembangan Harga Kedelai Internasional Tahun 2007 - 2010

Sumber: CBOT (FOB Amerika) dan Pusat Data Perdagangan (Unit Value Impor Kedelai Amerika) (diolah)

IK- 64 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur di Bidang Pembinaan Pasar dan Distribusi

Dalam penanganan stabilisasi harga bahan pokok, Pemerintah menetapkan kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri, terutama meliputi beras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula, tapi juga tetap memperhatikan jagung, telur, ayam, dan daging Salah satu indikator pencapaian stabilisasi harga adalah dengan melihat tingkat inflasi pada periode tertentu. Berkaitan dengan itu, pemerintah menargetkan tingkat inflasi rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 4-6%. Hingga bulan September 2010, inflasi nasional mencapai 5,28%, dan diprediksi akan melampaui target pemerintah. Pengaruh tingkat inflasi bahan makanan sangat mempengaruhi tingkat inflasi secara nasional menunjukkan pergerakan meningkatnya nilai inflasi bahan makanan mendorong tingkat inflasi nasional. Demikian sebaliknya, turunnya inflasi bahan makanan mempengaruhi tingkat inflasi nasional. Hal tersebut mendorong Kementerian Perdagangan untuk semakin ketat dan proaktif mencermati perkembangan harga bahan kebutuhan pokok di dalam negeri, dengan secara bersamaan mencermati kondisi pangan dunia. Secara umum, selama kurun waktu Oktober 2009 s.d September 2010, angka inflasi bulanan berada pada kisaran yang fluktuatif dengan tingkat tertinggi pada bulan Juli 2010 sebesar 1,57% dan bulan Juni 2010 sebesar 0,97%. Inflasi bahan makanan cenderung tinggi khususnya pada pertengahan tahun 2010 yang sempat mencapai 4,69% pada bulan Juli, namun andil inflasi bahan pangan kembali menurun tajam dan relatif stabil pada bulan-bulan berikutnya.



2010

Kementerian Perdagangan dengan Bulog berkoordinasi untuk melakukan Operasi Pasar (OP) dalam mengantisipasi dan mengendalikan harga beras

Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, Menteri Perdagangan sudah meminta Bulog untuk melakukan Operasi Pasar (OP) Beras, melalui surat nomor 1721/M-DAG/SD/11/2010 tanggal 19 Nov 2010 dengan harga penjualan beras af Gudang Bulog adalah Rp. 5.600,-/kg di Pulau Jawa dan Rp. 5.700,-/kg di luar Pulau Jawa. Selain itu juga Menteri Perdagangan sudah meminta Bulog untuk melakukan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras khusus bulan Desember 2010 menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dengan mekanisme penyaluran seperti Raskin terhadap Rumah Tangga sasaran (RTS), melalui surat nomor 1756.1/MDAG/SD/11/2010 tanggal 26 Nov 2010. Adapun langkah tindak lanjut pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga gula dan pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri, serta setelah mengintegrasikan dengan perkiraan jumlah produksi tahun 2010, maka telah direncanakan alokasi impor GKP sebesar 450 ribu ton untuk mengisi ketersediaan GKP sebelum memasuki musim giling 2011. Ijin dan alokasi impor diberikan kepada 6 Perusahaan yaitu PTPN IX (70 ribu ton), PTPN X (90 ribu ton), PTPN XI (90 ribu ton), PT. RNI (50 ribu ton), PT. PPI (90 ribu ton)dan BULOG (60 ribu ton). Namun, sampai saat ini importir gula yang ditunjuk belum melakukan transaksi pembelian gula dari luar negeri karena harga internasional untuk penyerahan Desember 2010-Januari 2011 masih tinggi (US$ 709/ton). Diperkirakan harga internasional akan turun untuk penyerahan pada bulan Maret-April 2011 (US$ 677/ton). Berhubung batas waktu importasi GKP adalah 15 April 2011, maka kemungkinan perlu dilakukan batas waktu perpanjangan waktu impor menjadi 30 April 2011. Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng dilakukan melalui penyaluran MINYAKITA dengan pelaksanaan pasar murah sebagai salah satu upaya memperkenalkan atau mempromosikan MINYAKITA kepada masyarakat sasaran dengan harga jual Rp. 8.000/liter. Pemerintah telah melanjutkan kebijakan PPN DTP Minyak Goreng untuk Minyakita tahun anggaran 2011 dengan pagu anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp. 250 Milyar dan atau perubahannya (usulan perubahan pagu sesuai dengan perkiraan realisasi).



2010

Mendag bersama Para Pabrikan Minyak Goreng dengan PPn DPT

Tabel 43 Andil Beberapa Komoditi Terhadap Inflasi/Deflasi Nasional Tahun 2010 (Inflasi Januari - Desember 6,96%) No

Komoditi Bahan Makanan 1 Beras 2 Minyak Goreng 3 Daging Sapi 4 Daging Ayam Ras 5 Telur Ayam Ras 6 Tepung Terigu 7 Cabe Rawit 8 Cabe Merah 9 Bawang Merah 10 Tahu 11 Tempe 12 Kedelai Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tambahan 1 Gula Pasir

A

B

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEPT

OKT

NOV

DES

0.40 0.35 0.02 0.00 (0.04) (0.02) 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

0.18 0.13 0.00 0.00 0.01 (0.01) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

0.24 (0.16) 0.00 0.00 0.05 0.02 0.00 (0.02) 0.16 0.01 0.00 0.00 (0.16)

(0.07) 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00

0.11 0.01 0.00 0.00 0.01 (0.03) 0.00 0.02 0.05 (0.01) 0.00 0.00 0.00

0.73 0.13 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00 0.05 0.26 0.07 0.00 0.00 0.00

1.08 0.86 (0.01) 0.01 0.17 0.07 0.00 0.08 0.16 0.07 0.00 0.00 0.00

0.09 0.20 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 (0.19) (0.06) 0.00 0.00 0.00

0.09 0.02 0.01 0.03 0.06 (0.02) 0.00 (0.04) (0.19) (0.02) 0.00 0.01 0.00

(0.19) 0.04 0.01 (0.02) (0.10) (0.02) 0.00 (0.03) (0.07) 0.10 0.00 0.00 0.00

0.38 0.12 0.04 0.00 0.05 0.00 0.00 0.02 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00

0.67 0.23 0.22 0.00 0.03 0.03 0.00 0.12 0.22 0.02 0.00 0.00 0.00

0.33

0.07

0.05

0.04

0.06

0.08

0.12

0.11

0.10

0.08

0.09

0.07

0.06

0.01

(0.01)

(0.03)

(0.01)

(0.03)

0.02

0.01

0.00

0.02

0.01

0.01


Sementara itu, tingginya andil inflasi bahan makanan periode tersebut lebih disebabkan pada memburuknya kondisi pangan dunia dan pergerakan iklim yang cenderung tidak stabil. Apabila dilihat dari komposisi kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi, beberapa komoditi seperti beras, cabe merah, cabe rawit, dan daging ayam ras menyumbang andil tertinggi inflasi bahan makanan.



2010

Tabel 44 Perkembangan Harga Rata-rata Pangan Pokok Tahun 2010

No.

Komoditi

Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beras Umum Beras Termurah Gula Minyak Goreng Kemasan Minyak Goreng Curah Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Tepung Terigu Cabe Merah Cabe Rawit Bawang Merah Sumber: BPS

Kg Kg Kg Liter Liter Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Jan 7.495 6.079 10.661 11.179 9.207 61.124 20.778 12.403 7.611 20.787 15.311 12.554

Feb 7.721 6.264 10.488 11.120 9.110 61.121 21.118 12.258 7.592 22.157 17.095 13.117

Mar 7.485 6.036 10.325 11.072 9.215 61.008 21.959 12.689 7.567 13.755 15.338 13.731

Apr 7.393 5.951 10.012 10.988 9.238 61.000 21.727 12.925 7.539 16.264 13.444 14.996

Mei 7.403 6.082 9.836 10.959 9.129 60.890 22.407 12.233 7.440 19.684 13.412 13.938

Harga Rata-rata Jun Jul 7.601 8.037 6.093 6.417 9.501 9.669 10.950 10.869 9.084 9.125 60.876 62.058 23.993 26.799 13.292 14.891 7.435 7.459 30.115 36.504 23.416 29.640 16.849 19.495

Agst 8.383 6.695 9.708 10.868 9.600 65.349 27.081 14.653 7.462 27.048 27.467 16.209

Sept 8.421 6.720 9.841 10.915 9.868 69.109 28.957 14.440 7.444 21.499 23.136 16.243

Okt 8.493 6.756 10.217 10.923 10.024 64.984 25.495 13.805 7.458 17.393 21.783 20.831

Nov 8.668 6.901 10.419 11.208 10.721 64.932 23.863 13.828 7.494 19.602 22.160 23.175

Des 9.115 7.292 10.402 11.610 11.151 64.884 23.737 14.517 7.523 36.531 41.913 21.407

Tabel 45 Perkembangan Trend Harga Pangan Pokok Tahun 2010 No.

Komoditi

1 Beras Umum 2 Beras Termurah 3 Gula 4 Minyak Goreng Kemasan 5 Minyak Goreng Curah 6 Daging Sapi 7 Daging Ayam 8 Telur Ayam 9 Tepung Terigu 10 Cabe Merah 11 Cabe Rawit 12 Bawang Merah Sumber: BPS

Satuan Kg Kg Kg Liter Liter Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Jan: Peb 3.0 3.0 1.6 0.5 1.1 0.0 1.6 1.2 0.3 6.6 11.7 4.5

Peb: Mar 3.1 3.6 1.6 0.4 1.1 0.2 4.0 3.5 0.3 37.9 10.3 4.7

Mar: Apr 1.2 1.4 3.0 0.8 0.3 0.0 1.1 1.9 0.4 12.2 12.3 9.2

Apr: Mei 0.1 2.2 1.8 0.3 1.2 0.2 3.1 5.4 1.3 21.0 0.2 7.1

Mei: Jun 2.7 0.2 3.4 0.1 0.5 0.0 7.1 8.7 0.1 53.0 74.6 20.9

Perubahan Jun: Jul: Jul Agst 5.7 4.3 5.3 4.3 1.8 0.4 0.7 0.0 0.5 5.2 1.9 5.3 11.7 0.8 12.0 1.6 0.3 0.0 21.2 25.9 26.6 7.3 15.7 16.9

Agst: Sept 0.5 0.4 1.4 0.4 2.8 5.8 7.2 1.5 0.2 20.8 15.8 0.2

Sept: Okt 0.9 0.5 3.8 0.1 1.6 6.0 12.0 4.4 0.2 18.8 5.9 28.2

Okt: Nov 2.1 2.1 2.0 2.6 7.0 0.1 6.4 0.2 0.5 12.7 1.7 11.3

Nov: Des 5.2 5.7 0.2 3.6 4.0 0.1 0.5 5.0 0.4 86.4 89.1 7.6

Sejak awal tahun 2010, peningkatan harga beras yang cenderung tinggi secara konsisten menyumbang tingginya andil inflasi bahan makanan. Bahkan inflasi beras sempat memberikan kontribusi tingkat inflasi 0,35% pada Januari 2010, yang pada saat itu inflasi bahan makanan mencapai 0,40%. Pada pertengahan tahun 2010, harga beras relatif terkendali, namun komoditi cabe merah dan cabe rawit mengalami fluktuasi dengan andil inflasi total sebesar 0,23%, dari laju inflasi bahan makanan hingga semester-1 2010 yang mencapai 1,08%. Perkembangan harga beberapa bahan kebutuhan pokok selama Oktober 2009 s.d September 2010 menunjukkan fluktuasi yang cukup beragam. Peningkatan cukup signifikan ditunjukkan oleh telur ayam ras dengan kisaran harga di atas Rp 16.000/kg. Demikian halnya dengan beras dan kedelai yang menunjukkan tren peningkatan. Sementara itu, beberapa komoditi seperti tepung terigu, susu kental manis, dan minyak goreng curah mengindikasikan tingkatan stabil dan cenderung menurun dalam periode yang sama.


Trend 1.8 1.7 0.2 0.4 1.8 0.6 1.4 1.6 0.1 10.5 13.8 5.7

2010


TUJUAN 9: Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok

Sasaran 15 Disparitas Harga Antar Provinsi ”Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi” Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 No 65 66

Indikator Kinerja Penurunan disparitas harga antar provinsi Jumlah peraturan teknis perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL)

IK-65 Penurunan disparitas harga antar provinsi


Realisasi

Capaian (%)

1,5

1,8

120%

15 peraturan

12 Peraturan

80%

Indikator yang digunakan untuk mengukur disparitas harga bahan pokok antarprovinsi adalah rata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional (standar deviasi/rata-rata harga). Target penurunan disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai adalah penurunan rata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional sejumlah komoditi, pada kisaran 1,5–2,5 di tahun 2010 (dan seterusnya hingga tahun 2014).

Tabel 47 Target dan Realisasi Koefisien Variasi Provinsi dan Nasional Tahun 2006 – 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Komoditas Beras Gula Pasir Kedelai Tepung Terigu Minyak Goreng Jagung Pipilan Susu Bubuk Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras Daging Sapi Rata-rata

2006 1,4 1,4 3,0 2,4 1,3 2,2 2,2 1,6 1,5 1,4

2007 2,2 1,2 1,4 1,0 1,0 2,9 1,1 1,4 1,2 1,2

2008 4,5 2,7 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4 1,1

2009 2,5 1,0 4,7 5,4 1,2 3,3 4,3 2,2 2,7 1,5

2010 1,6 1,4 1,9 2,6 1,3 1,8 3,7 1,4 1,3 1,5

1,8

1,5

1,7

2,8

1,8

Sumber: Rentra Kemendag Periode 2010-2014, BPS diolah

Meskipun rasio koefisien variasi komoditi kedelai, tepung terigu, jagung dan susu bubuk berada di kisaran nilai 2, namun keduanya masih berada dalam target rata-rata rasio koefisien variasi provinsi dan nasional. Hal



2010

tersebut merupakan cerminan semakin membaiknya infrastruktur di daerah dan skala nasional dalam memperlancar distribusi nasional. Selain itu, hal tersebut juga semakin menunjukkan semakin rendahnya disparitas harga antar provinsi di Indonesia. Disparitas harga yang terjadi selama lima tahun terakhir (2006 – 2010) bergerak antara 1,5% sampai 2,8%. Disparitas terendah terjadi pada tahun 2007 (1,5%) dan tertinggi terjadi pada tahun 2009 (2,8%). Ditargetkan disparitas harga pada 2010 antara 1,5 – 2,5%. Trend yang terjadi bersifat fluktuatif, yakni 1,8% (2006) turun menjadi 1,5% (2007) naik ke kisaran 1,7% (2008) dan naik lagi cukup signifikan menjadi 2,8% pada tahun 2009. Tahun 2010 turun ke angka 1,8% sebagaimana terjadi pada tahun 2006. Dari 10 komoditas yang dipantau, pada tahun 2010 ini komoditas yang disparitas harganya di bawah target minimal (1,5%) ada 4 komoditi yakni: Gula (1,4%), Minyak Goreng (1,3%), Telur Ayam Ras (1,4%) & Daging Ayam Ras (1,3%). Sedangkan komoditas yang disparitas harganya di atas target maksimal (2,5%) ada 2 komoditi yaitu: Tepung Terigu (2,6%) dan Susu Bubuk (3,7%). Sisanya, 4 komoditi disparitas harganya masih berada pada rentang target yakni: Beras (1,6%, Kedelai (1,9%), Jagung Pipilan (1,8%) & Daging Sapi (1,5%).

IK-66 Jumlah peraturan teknis perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL)

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan bursa komoditi, pasar lelang, dan sistem resi gudang diperlukan aturan yang jelas untuk menghindari praktek perdagangan yang illegal dan menciptakan fair business. Pada tahun 2010, Bappebti telah mengeluarkan peraturan teknis di bidang PBK, SRG dan PL sebanyak 12 peraturan dengan perincian sebagai berikut: a. 9 Peraturan teknis di bidang PBK b. 1 Peraturan teknis di bidang SRG c. 2 Peraturan teknis di bidang PL Peraturan-peraturan yang telah diterbitkan pada tahun 2010 yaitu:

1.

Peraturan Nomor 87/BAPPEBTI/Per/12/2010 Tentang Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement);

2.

Peraturan Nomor 86/BAPPEBTI/Per/12/2010 Tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;

3.

Peraturan Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 Tentang Penggerak Pasar (Market Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;

4.

Peraturan Nomor 84/BAPPEBTI/Per/09/2010 Tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;


Comment [P4]: Kaitan dengan sasaran?


2010

5.

Peraturan Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan. dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka;

6.

Peraturan Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 Tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri;

7.

Peraturan Nomor 81/BAPPEBTI/Per/02/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 Tentang Persyaratan Calon Dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Bursa Berjangka;

8.

Peraturan Nomor 80/BAPPEBTI/Per/01/2010 Tentang Persyaratan Calon Dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Bursa Berjangka;

9.

Peraturan Nomor 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 Tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 14/BAPPEBTI/PER-SRG/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan(Service Level Arrangement); 11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward); 12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward). Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan teknis tersebut di atas, maka diharapkan akan semakin meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK, PL & SRG dan di lain sisi meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan semakin memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.

C.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010 Pagu Anggaran tahun 2010 Kementerian Perdagangan berjumlah sebesar Rp. 1.470.743.558.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.215.168.778.143,atau 82,62%. Jika dibandingkan dengan Pagu anggaran belanja anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 1.648.481.754.000,-, maka telah terjadi penurunan sebesar Rp. 177.738.196.000,- atau sekitar 10,7%. Anggaran belanja tersebut dialokasikan ke masing-masing unit eselon I (1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp 408 miliar; (2) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Rp 374 miliar; (3) Ditjen Perdagangan Luar Negeri Rp 162 miliar; (4) Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Rp 67 miliar; (5) Inspektorat Jenderal Rp 22 miilar; (6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional Rp 264



2010

miliar; (7) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Rp. 130 miliar, dan (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Rp 40 miliar. Secara rinci, anggaran dan realisasi eselon I berikut ini.

Tabel 48 Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Unit Organisasi Eselon I Tahun 2010 Realisasi S/D 31 Desember 2010 (dalam Rupiah) No.

Unit Organisasi PAGU Sekretariat Jenderal DitJen Perdagangan Dalam Negeri DitJen Perdagangan Luar Negeri DitJen Kerjasama Perdagangan Internasional Inspektorat Jenderal Badan Pengembangan Ekspor Nasional Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

1 2 3

4 5 6

7

8

Total

Realisasi

%

Sisa

%

408.332.894.000

321.255.203.912

78,67

87.077.690.088

21.33

374.012.064.000

342.101.868.628

91.47

31.910.195.372

8.53

162.761.600.000

142.975.778.198

87.84

19.785.821.802

12.15

67.750.000.000

64.311.837.405

95.81

2.838.162.595

4.19

22.726.000.000

21.013.021.846

92.46

1.712.978.154

7.54

264.250 .000.000

189.557.783.814

71.73

74.692.216.186

28.27

130.311.000.000

122.782.420.230

94.22

7.528.579.770

5.78

40.600.000.000

36.621.862.525

90.20

3.978.137.475

9.80

1.470.743.558.000

1.215.168.778.143

82.62

255.574.779.857

17.38

Dari tabel di atas, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2010 sebesar 82.62%. Penyerapan anggaran ini berbanding lurus dengan pelaksanaan kinerja yang secara menyeluruh telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka terdapat sisa anggaran sebesar 17.38%. Sisa anggaran ini didalamnya terkandung muatan kebijakan penghematan anggaran, namun demikian penghematan anggaran harus tetap memperhatikan mutu dari capaian kinerja. Realisasi Anggaran Menurut Unit Organisasi Tingkat Eselon I Tahun 2010

Berdasarkan prosentase realisasi anggaran Kementerian Perdagangan menurut Satuan Kerja Eselon I dapat dilihat pada Tabel 37. Penyerapan anggaran selama tahun 2010 tertinggi adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) dengan prosentase sebesar 95,81%. Sebaliknya, yang terkecil adalah Satuan Kera Badan



2010

Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dengan prosentase sebesar 71,73%. Namun perlu diperhatikan besar kecilnya prosentase penyerapan anggaran tergantung dari besaran angka mutlak dari anggaran Satuan Kerja.

Realisasi Anggaran Menurut Pencapaian Misi dan Sasaran Tahun 2006 – 2010

Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian Misi, Kementerian Perdagangan mengalokasikan sebagian anggarannya untuk ke-3 misi yang diemban. Untuk misi Peningkatan Kinerja Ekspor Nonmigas Berkualitas mempunyai anggaran sebesar Rp.102.023.270.000,-, misi Penguatan Pasar Dalam Negeri mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.030.725.000,- , dan misi Penyediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp.51.783.145.000,-. Secara rinci, penggunaan anggaran menurut Misi dan Sasaran ini dapat dilihat di Tabel di bawah ini.

Tabel 49 Realisasi Anggaran Menurut Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010

No.

MISI

SASARAN

Peningkatan Kinerja Ekspor Nonmigas Berkualitas

% pertumbuhan ekspor non migas nasional

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

1

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan investasi Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah peraturan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK Jumlah penerbitan eksportir terdaftar Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor Jumlah partisipasi pada forum kerjasama komoditas ekspor di dalam dan luar negeri Jumlah komoditi yang diberikan bimbingan teknis di bidang ekspor Jumlah rumusan kebijakan ekspor dan impor

2

Diversifikasi Pasar Ekspor

3

Diversifikasi Produk Ekspor

4

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Concentration ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5) Jumlah penyelenggaraan ITPC % kontribusi ekspor di luar 10 produk utama Jumlah laporan hasil identifikasi komoditi pertanian dan kehutanan Jumlah perizinan online Jumlah hari waktu pelayanan Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Jumlah sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Jumlah pengguna (hak akses) perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE


Realisasi S/D 31 Desember 2010 (dalam ribuan Rupiah) PAGU

Realisasi

%

11.733.226

10,630,800

90,60

816,285

800,000

98,00

937,800

930,800

99,25

1,966,930

1,900,000

96,00

1,035,984

1,000,000

96,53

2,693,011

2,200,000

81,69

3,296,883

3,000,000

91,00

986,333

800,000

81,11

642.380

572,000

89,04

25.582.920

25,575,000

99,97

3.315.122

3,210,664

96,85

35,962

33,864

94,17

1,610,520

1,526,800

94,85


2010

No.

MISI

SASARAN

Keunggulan Komparatif Produk Ekspor

5

6

Pencitraan Indonesia

Peran Indonesia di Forum Internasional

7

INDIKATOR

PAGU

Realisasi

%

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan

1,668,640

1,650,000

98,8

Jumlah komoditi dengan RCA > 1

7.619.392

7,138,800

93,69

4,030,950

3,997,850

99,13

570,400

471,506

82,66

778,740

700,500

89,95

390,500

275,779

70,62

400,400

316,103

78,95

34,000

26,747

78,67

753,472

663,925

99,51

14,943

8,500

56,58

40.627.454

40,599,900

99,93

18,825,150

18,799,900

99,87

21,802,304

21,800,000

99,99

12.502.776

11.838.988

94,69

11.186.366

11.010.383

98.43

425.000

400.618

94,26

2,350,000

2,324.053

98.90

4.350.000

4.320.455

99.32

1.000,000

968.899

96.89

Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

1.800.000

1.784.413

99.13

Jumlah perizinan online

8.100.377

8,000,000

98,76

Jumlah komoditi ekspor yang diawasi mutunya melalui preshipment inspection Jumlah penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dalam kerangka pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra‐pasar Jumlah penerbitan Nomor Regristrasi Produk (NRP) dalam kerangka pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor Jumlah road map kerjasama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau Jumlah kerjasama bidang pengujian mutu barang dengan pihak dalam dan luar negeri Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan Jumlah penambahan ruang lingkup komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi Skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Jumlah pameran dagang dalam negeri Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Munutes, Declaration, Chair Report) Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral Jumlah partisipasi perundingan kerjasama regional Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

Peguatan Pasar Dalam Negeri

8

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

Realisasi S/D 31 Desember 2010 (dalam ribuan Rupiah)

Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian



2010

No.

MISI

SASARAN

Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan

9

10

Kontribusi Ekonomi Kreatif

Akumulasi Jumlah BPSK yang Dibentuk

11

12

Peningkatan Kinerja Logistik

Penyediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi Nasional

13

Gejolak Harga Bahan Pokok Dalam Negeri

Disparitas Harga Antar Propinsi

14

INDIKATOR

Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun % Pertumbuhan PDB sektor perdagangan Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kemendag) Jumlah waralaba lokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab/Kota) Jumlah Gudang Yang Masuk Dalam Skema SRG Jumlah cakupan komoditi, daerah dan kontributor dalam sistem informasi harga % Konstribusi industri kreatif pada PDB

PAGU

Realisasi

%

5,528,990

5,445,850

98,50

2,521,608

2,500,000

99,14

1,149,652

1,125,000

97,86

2,346,890

2,295,628

97.81

1,080,480

1,064,529

98,52

40,830,352

39,815,500

97,15

Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan

5,882,060

5,880,000

99,96

1,306,590

1,305,500

99,92

800,000

790,000

98,75

Jumlah promosi produk dalam negeri

32,841,702

31,840,000

96,95

Jumlah BPSK yang berfungsi

4.270.438

4,260,000

99,75

Fasilitasi pembentukan BPSK

2,443,753

2,440,000

99,85

1,826,685

1,820,000

99,63

20.000.000

19,900,000

99,50

31.783.145

30,776,400

96,83

30,000,000

29,000,000

96,67

1,783,145

1,776,400

99,62

590.900

590,000

99,85

213,127,472

208,895,914

98,01

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi % Rata‐rata penurunan koefisien variasi harga komoditi Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri Jumlah pengembangan pasar percontohan Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi Penurunan disparitas harga antar provinsi Jumlah peraturan teknis perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL)

TOTAL

Realisasi S/D 31 Desember 2010 (dalam ribuan Rupiah)



2010

Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2010

Efektifitas program mencapai sasaran sangat terkait dari cerminan serapan anggaran yang digunakan sebagai sumber daya keuangan. Pada tahun 2010, Kementerian Perdagangan memiliki 7 (tujuh) program, yakni programprogram yang terdapat dalam Kontrak Kinerja tahun 2010. Sementera itu, pada tahun 2009 sebanyak 15 program. Secara perbandingan jumlah program yang dilaksanakan, penurunan jumlah program berbanding lurus dengan penurunan pagu anggaran Kementerian Perdagangan. Penurunan anggaran tersebut sebesar 10,7% terhadap pagu anggaran Tahun 2009 atau setara dengan Rp. 178 milyar. Pada tabel di bawah ini, disajikan dalam bentuk prosentase realisasi anggaran menurut program yang terdapat dalam kontrak kinerja selama tahun 2010 yang menunjukkan penyerapan anggaran rata-rata diantara angka 86%. Tahun 2010, Penyerapan anggaran tertinggi Kementerian Perdagangan terdapat pada program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Penyerapan anggaran kedua terbesar adalah program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan. Sementara itu, penyerapan anggaran terkecil terdapat pada program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.

Tabel 50 Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2010 Realisasi S/D 31 Desember 2010 (dalam ribuan Rupiah)

No.

PROGRAM

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

408.332.894

321.255.204

78,67

2

Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

374.012.064

342.101.869

91.47

3


162.761.600

142.975.778

87,84

4


67.750.000

64.311.837

95.81

5

Pengembangan Ekspor

264.250 .000

189.557.784

71.73

6


130.311.000

122.782.420

94.22

1407.417.558

1.182.984.892

84.05

TOTAL Keterangan:

PAGU

Realisasi

*hanya untuk program pengembangan ekonomi kreatif ** untuk kedua program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri (lihat Tapkin) Sumber: Kementerian Perdagangan


%


182 BAB IV PENUTUP

2010

BAB IV PENUTUP


2010

Target Ke-14 sasaran strategis Kementerian Perdagangan telah berhasil dicapai secara optimal pada tahun 2010.

Kinerja perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri secara bertahap semakin membaik dan penuh harapan akhirnya dapat mencapai visi Kementerian Perdagangan. Tahun 2010 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Kementerian Perdagangan menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi Kementerian Perdagangan terhadap seluruh lini aktifitas seperti kemudahan transaksi, investasi, distribusi dan ekspor, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan yang sehat. Kementerian Perdagangan selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pelayanan, menyadari benar bahwa kinerja sektor perdagangan mengalami banyak tantangan. Termasuk tantangan dalam mengupayakan peningkatan sarana perdagangan, hal-hal penunjang lain seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kinerja sektor perdagangan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014, telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran dan 66 kegiatan yang capaian kinerjanya telah diuraikan pada Bab 3. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2010, Kementerian Perdagangan telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Bahkan untuk indikator kinerja utama (IKU) Pertumbuhan Ekspor Non-migas telah tercapai sebesar 33,2% dari yang ditargetkan sebesar 7% artinya tingkat capaiannya sebesar 471,7%. Begitu juga dengan IKU jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online baik untuk kebutuhan dalam dan luar negeri, kinerjanya telah melebihi target hingga mencapai 133%. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai hampir 100 persen. Walaupun rata-rata pencapaian sasaran meraih hasil yang baik, namun belum semua indikator menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan.

Keberhasilan kinerja perlu dipertahankan, serta meningkatkan kinerja yang targetnya belum tercapai

Ada beberapa sasaran yang capaiannya sesuai dan bahkan melampaui target, namun beberapa sasaran lainnya masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Kementerian Perdagangan tentunya dikaitkan juga dengan upaya Menteri Perdagangan yang secara bersamaan menetapkan program prioritas yang dapat menjadikan Kementerian Perdagangan sebagai core dalam penguatan perekonomian nasional melalui sektor perdagangan. Permasalahan dalam pencapaian kinerja kualitatif ini adalah dalam pemilihan prioritas, sehingga dampak yang dicapai dari suatu pelaksanaan program, dapat menggerakkan institusi lain (khususnya dunia usaha), sehingga terjadi proses berantaimisalnya dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan melaksanakan prosedur perdagangan dan sebagainya.

184 BAB IV PENUTUP


2010

LAK Kementerian sebagai referensi berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan kinerja

Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting berkaitan dengan kinerja perdagangan tahun 2010. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

185 BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan (Struktur Baru)

188 BAB IV PENUTUP

2010

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan (Struktur Lama)

189 BAB IV PENUTUP

2010


2010

3. Lembar Kontrak Kinerja NO

PROGRAM

SASARAN

1


Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan nasional

INDIKATOR KINERJA OUTPUT -

-

-

-

-

-

Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang Penyederhanaa n perijinan perdagangan luar negeri

-

-

-

-

190 BAB IV PENUTUP

URAIAN Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan investasi Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah peraturan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK Jumlah penerbitan eksportir terdaftar

TARGET 1 rekomendasi

Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor Jumlah partisipasi pada forum kerjasama komoditas ekspor di dalam dan luar negeri Jumlah komoditi yang diberikan bimbingan teknis di bidang ekspor Jumlah rumusan kebijakan ekspor dan impor Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Jumlah laporan hasil identifikasi komoditi pertanian dan kehutanan

900 SPE

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Jumlah sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Jumlah pengguna (hak akses) perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan

(dalam ribuan rupiah) INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN URAIAN TARGET 7% % 816,285 pertumbuhan ekspor non migas nasional

1 PP

937,800

1 peraturan

243 ET

1,966,930


1,035,984

14 komoditi

2,693,011

19 kebijakan

3,296,883

2000 IP

986,333

5 komoditi

% kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

4 kebijakan

Jumlah perizinan online Jumlah hari waktu pelayanan

2 sistem

1500 pengguna

5 bimbingan teknis

53%

40 jenis 4 hari

642,380

35,962 1,145,046

465,474

1,668,640


2010

NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

SASARAN

Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global

-

-

-

-

-

-

-

2

Pengembang an Ekspor

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor

-

-

191 BAB IV PENUTUP

URAIAN

TARGET

Jumlah komoditi ekspor yang diawasi mutunya melalui preshipment inspection Jumlah penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dalam kerangka pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan prapasar Jumlah penerbitan Nomor Regristrasi Produk (NRP) dalam kerangka pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor Jumlah road map kerjasama lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau Jumlah kerjasama bidang pengujian mutu barang dengan pihak dalam dan luar negeri Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan Jumlah penambahan ruang lingkup komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi Jumlah pameran dagang dalam negeri

3 komoditi

Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET

Jumlah komoditi dengan RCA > 1

590 komoditi ekspor

650 NPB

778,740

1 road map

390,500

20 LPK

400,400

11 Kerjasama

144,600

28 Sertifikat

753,472

9 komoditi

57 pameran

4,030,950

570,400

100 NRP

21 pameran

ANGGARAN

550,330

Skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

Skor 44

18,825,150

21,802,304


2010

NO

3

PROGRAM



SASARAN Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik

-

Meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional

-

-

-

-

-

-

4

Pengembang an dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Penyederhanaa n perijinan perdagangan dalam negeri

Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya

-

-

192 BAB IV PENUTUP

URAIAN Jumlah penyelenggaraan ITPC

TARGET 20 ITPC

Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral Jumlah partisipasi perundingan kerjasama regional

40 perundingan

10 perundingan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET Concentration 47% ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Munutes, Declaration, Chair Report)

140 hasil perundinga n

ANGGARAN 25,582,920

4,712,776

1,000,000

30 perundingan

2,250,000

62 perundingan

3,100,000

Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

20 perundingan

900,000

12 perundingan

540,000

Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun

10 kebijakan

Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kemendag)

126 waralaba asing

Jumlah perizinan online perdagangan dalam negeri Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian perdagangan dalam negeri % Pertumbuhan PDB sektor perdagangan

12 jenis

8,100,377

6 hari

3,4%

2,521,608


2010

NO

PROGRAM


SASARAN -

5

6

Pengembang an dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri


Terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen

-

Semakin intensifnya pengawasan terhadap produk yang diharuskan memiliki SNI wajib, sehingga produk yang dikonsumsi masyarakat semakin terjamin kualitasnya Peningkatan kinerja logistik Indonesia

-

-

TARGET 51 waralaba lokal

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa

5 rumusan

5 BPSK

11 kebijakan

Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa

-

Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi

Stabilitasi harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat

-

Jumlah pengembangan pasar percontohan

13 unit

-

6 jenis

Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi

-

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi Jumlah peraturan teknis perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL)

-

Jumlah pengelola Sistem Resi Gudang (SRG)

ANGGARAN 1,149,652

Jumlah BPSK yang berfungsi

50 BPSK

2,443,753

1,826,685

Jumlah produk ber SNI wajib yang diawasi

14 produk

Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 % Rata-rata penurunan koefisien variasi harga komoditi Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri

0,5 poin

13,306,920

7 kegiatan

-

193 BAB IV PENUTUP

URAIAN Jumlah waralaba lokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab/Kota) Fasilitasi pembentukan BPSK


2 rekomendasi

15 peraturan

45 pengelola

Penurunan disparitas harga antar provinsi

5%

<1

1,5

20,000,000

30,000,000

1,783,145

590,900

777,250


2010

NO

PROGRAM


SASARAN -

7

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Meningkatnya kontribusi PDB Industri kreatif terhadap PDB nasional sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional

-

-

-

-

194 BAB IV PENUTUP

URAIAN Jumlah cakupan komoditi, daerah dan kontributor dalam sistem informasi harga Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan Jumlah promosi produk dalam negeri

TARGET 7 komoditi, 7 daerah, 160 orang

100 UKM

400 UKM

26 brand

4 kegiatan


ANGGARAN 1,080,480

% konstribusi industri kreatif pada PDB

2%

5,882,060

1,306,590

800,000

32,841,702

2010

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN 4. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

(dalam ribuan rupiah) INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN

1

2

Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan nasional

REALISASI

3

4

7%

26,28%

1 rek.

1 PP

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET

ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

1 rek.

100%

816,285

800,000

1 PP

100% 937,800

930,800

1,966,930

1.900.000

% Pertumbuhan ekspor non migas nasional -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Berdasarkan perhitungan moving p.a.growth rate s.d. Oktober 2010)

Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan investasi Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah peraturan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK Jumlah penerbitan eksportir terdaftar Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor Jumlah partisipasi pada forum kerjasama komoditas ekspor di dalam dan luar negeri Jumlah komoditi yang diberikan bimbingan teknis di bidang ekspor Jumlah rumusan kebijakan ekspor dan impor Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

195 BAB IV PENUTUP

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 peraturan

1 peraturan

100%

243 ET

237 ET

97,53%

900 SPE

900 SPE

98,88%


20 Forum

90,90%

1,035,984

1.000.000

14 komoditi

13 Komoditi

92,86%

2,693,011

2.200.000

19 kebijakan

17 Kebijakan

89,47%

3,296,883

3.000.000

2000 IP

1984 IP

99,20%

986,333

800,000

2010

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN

1

2

Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu mjd berkurang Penyederhanaan perijinan perdagangan luar negeri

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global

-

-

-

-

% kontribusi ekspor di luar 10 produk utama Jumlah laporan hasil identifikasi komoditi pertanian dan kehutanan Jumlah perizinan online Jumlah hari waktu pelayanan Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Jumlah sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Jumlah pengguna (hak akses) perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan Jumlah komoditi dengan RCA > 1 Jumlah komoditi ekspor yang diawasi mutunya melalui preshipment inspection Jumlah penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dalam kerangka pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar

Jumlah penerbitan Nomor Regristrasi

196 BAB IV PENUTUP


REALISASI

3

4

53%

50%

5 komoditi


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

5 komoditi

100%

642,380

572,000

4 kebijakan

4 kebijakan

100%

35,962

33,864

2 sistem

2 sistem

100%

1,145,046

1,137,000

1500 pengguna

1278 pengguna

85,20%

465,474

389,800

5 bimbingan teknis

5 bintek

100%

1,668,640

1,650,000

590 komoditi ekspor

450

3 komoditi

3 komoditi

100%

4,030,950

3,997,000

650 NPB

500 NPB

76,92%

570,400

550,000

100 NRP

95 NPB

95%

778,740

750,000

40 jenis 4 hari

2010


SASARAN

1

2

-

-

-

-

-

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor

-

-

Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik

-

-

Produk (NRP) dalam kerangka pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor Jumlah road map kerjasama lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau Jumlah kerjasama bidang pengujian mutu barang dengan pihak dalam dan luar negeri Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan Jumlah penambahan ruang lingkup komoditi yang diakreditasi atau disertifikasi Skor dimensi dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) Jumlah pameran dagang dalam negeri Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti Concentration ratio pada 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

Jumlah penyelenggaraa n ITPC

197 BAB IV PENUTUP


REALISASI

3

4

1 road map


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

0 road map

0%

390,500

102,000

20 LPK

15 LPK

75%

400,400

350,500

11 Kerjasama

9 Kerjasama

81,81%

144,600

141,700

28 Sertifikat

27 sertifikat

96,43%

753,472

749,800

9 komoditi

7 komoditi

77,78%

550,330

497,800

Skor 44

Skor 44

21 pameran

21 pameran

100%

18,825,150

18,799,900

57 pameran

57 pameran

100%

21,802,304

21,800,000

47%

47%

100%

20 ITPC

20 ITPC

100%

25,582,920

25,575,000

2010


SASARAN

1

2

Meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (agreement, kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Munutes, Declaration, Chair Report) Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral Jumlah partisipasi perundingan kerjasama regional Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia Jumlah partisipasi perundingan kerjasama bilateral di kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah Jumlah perizinan online perdagangan dalam negeri Jumlah hari waktu pelayanan penyelesaian perdagangan dalam negeri

-

-

-

-

-

-

-

Penyederhanaan perijinan perdagangan dalam negeri

-

-

198 BAB IV PENUTUP


REALISASI

3

4



40 perundingan


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

41

102,5

11.186.366

11.010.383

10 perundingan

10

100

425.000

400.618

30 perundingan

30

100

2,350,000

2,324.053

62 perundingan

62

100

4.350.000

4.320.455

20 perundingan

20

100

1.000,000

968.899

12 perundingan

12 Perundingan

100

1.800.000

1.784.413

12 jenis

6 hari


2010

INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN

1

2

-

Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya

-

-

-

-

-

Meningkatnya kontribusi PDB Industri kreatif terhadap PDB nasional sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional

-

-

-

Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun % Pertumbuhan PDB sektor perdagangan Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kemendag) Jumlah waralaba lokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Disperindag Kab/Kota) Jumlah Gudang yang Masuk dalam Skema SRG Jumlah cakupan komoditi, daerah dan kontributor dalam sistem informasi harga % Konstribusi industri kreatif pada PDB Jumlah UKM kreatif yang mengikuti pameran DN dan LN Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/ pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan

199 BAB IV PENUTUP


REALISASI

3

4

10 kebijakan


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

10

100%

8,100,377

8,000,000

126 waralaba asing

125

100%

2,521,608

2,500,000

51 waralaba lokal

50

98,04%

1,149,652

1,125,000

45 gudang

24 gudang

53,33%

2,346,890

2,295,628



100%

1,080,480

1,064,529

2%

2%

100 UKM

100 UKM

100%

5,882,060

5,880,000

400 UKM

398

99,5%

1,306,590

1,305,500

3,4%

2010


SASARAN

1

2

-

Terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen

-

-

Semakin intensifnya pengawasan terhadap produk yang diharuskan memiliki SNI wajib, sehingga produk yang dikonsumsi masyarakat semakin terjamin kualitasnya

-

-

Peningkatan kinerja logistik Indonesia

-

Stabilitasi harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat

-

-

-

Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan Jumlah promosi produk dalam negeri Jumlah BPSK yang berfungsi Fasilitasi pembentukan BPSK Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen Jumlah produk ber SNI wajib yang diawasi Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa Peningkatan skor Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2009 Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi % Rata-rata penurunan koefisien variasi harga komoditi Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan luar negeri Jumlah pengembangan pasar percontohan

200 BAB IV PENUTUP


REALISASI

3

4

26 brand


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

26

100%

800,000

790,000

4 kegiatan

4 Kegiatan

100%

32,841,702

31,840,000

50 BPSK

50

5 BPSK

5

100%

2,443,753

2,440,000

5 rumusan

5

100%

1,826,685

1,820,000

14 produk

14

11 kebijakan

11

13,306,920

13,300,000

100%

20,000,000

19,900,000

92,3%

30,000,000

29,000,000

7 kegiatan

7

0,5 poin

0,49

2 rekomendasi

2

5%

4,3%

<1

0,3

13 unit

12

100%

100%

2010

LAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

2

3

4

-

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi

6 jenis

6

-

Penurunan disparitas harga antar provinsi

1,5 - 2,5

1,74

-

Jumlah peraturan teknis perdagangan berjangka komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL)

15 peraturan

12

INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN

1

Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi

201 BAB IV PENUTUP


ANGGARAN RENCANA

REALISASI

5

6

7

100%

1,783,145

1,776,400

80%

590,900

584,456


2010

5. Daftar Peraturan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Jumlah

Peraturan

12

Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Harga Patokan Ekspor

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

1

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 52/M-DAG/PER/12/2010 Nomor: PB. 02/MEN/2010 Tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-DAG/PER/10/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 38/M-DAG/PER/10/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

1

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 26/M-DAG/PER/6/2010 Nomor: PB.01/MEN/2010 Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 23/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API).

1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 05/M-DAG/PER/2/2010 tentang Pencabutan Permendag Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/2/2010 tentang Larangan Sementara Impor Babi dan Produk Turunannya.

1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 02/M-DAG/PER/1/2010 tentang perubahan atas Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

202 BAB IV PENUTUP


2010

6. Waktu Pelayanan Perizinan Online Berdasarkan Permendag Nomor : 40/MDAG/PER/10/2010 No

Jenis Perijinan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Importir Produsen Besi atau Baja Importir Produsen Beras Importir Produsen Gula Importir Produsen Pelumas Importir Produsen Tekstil Importir Produsen Etilena Importir Produsen Garam Importir Produsen Plastik Importir Produsen Bahan Berbahaya Importir Bahan Perusak Ozon Importir Produsen Limbah Non B3 Importir Produsen Nitrocellulose Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi Importir Produsen PCMX Importir Terdaftar Besi atau Baja Importir Terdaftar Produk Tertentu Importir Gula Kristal Putih Importir Cakram Optik Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna Importir Terdaftar Intan Kasar Importir Terdaftar Minuman Beralkohol Importir Terdaftar Sacharin dan Garamnya Importir Terdaftar Garam Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC) Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO) Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Persetujuan Impor Barang Hibah Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Persetujuan Impor Barang Sementara Persetujuan Impor Tidak Re ‐ Ekspor Barang Ex ‐ Impor Sementara Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

203 BAB IV PENUTUP

SLA (Service Level Arrangement = Hari) Non Manual IJP Umum Prioritas

7 5 10 7 5 5 10 7 5 10 5 10

1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6

10

4

5

6

7 7 5 10 7

4 1 1 1 1

5 3 3 3 3

6 5 5 5 5

10

1

3

5

10 5 5 10 10

1 1 1 1 4

3 3 3 3 5

5 5 5 5 6

10

4

5

6

10

4

5

6

7

4

5

6

5 5

1 1

3 3

5 5

5

1

3

5

5

1

3

5

5

1

3

5

10

1

3

5


2010

No

Jenis Perijinan

34 Persetujuan Impor Beras 35 Persetujuan Impor Cengkeh Persetujuan Impor Gula Kristal Putih 36 (Plantation White Sugar) 37 Persetujuan Impor Cakram Optik Persetujuan Impor Mesin Multifungsi 38 Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna 39 Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi 40 Persetujuan Impor Minuman Beralkohol Persetujuan Impor Sacharin dan 41 Garamnya 42 Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi 43 Persetujuan Impor Garam Industri 44 Persetujuan Impor Intan Kasar 45 Persetujuan Impor Siklamat 46 Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2) Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri 47 (Komersial) Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon 48 (BPO) 49 Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC) Persetujuan Impor Prekursor Non 50 Pharmasi 51 Persetujuan Impor Tanpa API Persetujuan Impor Tanpa NPIK Untuk 52 Barang Kiriman Daftar Produsen Yang Dapat Mengimpor 53 Barang Jadi

204 BAB IV PENUTUP

SLA (Service Level Arrangement = Hari) Non Manual IJP Umum Prioritas

5 10

1 1

3 3

5 5

10

1

3

5

7

1

3

5

10

1

3

5

7 5

1 1

3 3

5 5

7

1

3

5

7 10 10 10 10

1 1 1 1 4

3 3 3 3 5

5 5 5 5 6

10

4

5

6

10

4

5

6

10

4

5

6

10

4

5

6

5

1

3

5

5

1

3

5

5

1

3

5


2010

7. Rekapitulasi Nilai Penerbitan SKA Tahun 2010 (Ribu US$)

NO

IPSKA

T A H U N 2010

Total

1

D.I. Yogyakarta

Jan-Mar 37,500.13

Apr-Jun 34,735.89

Jul-Sep 33,348.03

Okt-Des 35,111.84

2 3 4

Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Selatan

475,497.35 641,021.67 350,137.23

547,905.71 651,587.42 392,155.85

528,246.97 697,557.79 461,943.74

595,210.75 821,833.36 601,983.71

2,146,860.79 2,812,000.24 1,806,220.53

140,695.89

5

Jakarta Timur

419,247.50

438,016.79

489,416.98

591,688.59

1,938,369.86

6

Jakarta Utara

415,673.22

449,380.51

525,891.46

732,116.84

2,123,062.03

7

Kab. Bandung

44,195.36

49,982.65

59,353.83

59,625.39

213,157.24

8

Kab. Bekasi

459,275.31

453,278.52

399,095.84

427,613.25

1,739,262.92

9

Kab. Bogor

111,265.50

131,895.53

113,267.14

131,404.67

487,832.84

10

Kab. Cirebon

41,033.73

56,402.47

58,124.39

48,000.24

203,560.82

11

Kab. Tangerang

211,480.90

237,785.10

251,593.19

356,057.93

1,056,917.12

12

Kbn. Cakung

134,967.12

117,691.33

107,421.11

100,771.69

460,851.25

13

Kbn. T. Priok

22,759.16

19,746.20

19,763.11

24,934.11

87,202.57

14

Kota Batam

16,384.04

16,369.06

13,287.83

13,560.40

59,601.33

15

Kota Surakarta

105,463.63

124,549.63

111,001.89

119,100.82

460,115.98

16

Otorita Batam

272,844.17

316,344.50

345,580.40

395,156.58

1,329,925.65

189,961.13

101,781.76

97,075.84

90,779.40

479,598.13

1,306,963.13

1,347,315.70

1,231,303.24

1,228,100.32

5,113,682.39

328,962.80

339,983.62

337,764.80

342,938.98

1,349,650.20

572,784.81

591,394.82

2,195,052.03

1,909,478.29

2,279,464.42

8,308,619.79

707,935.35

821,391.44

3,409,714.78

17

Prop. Bali

18

Prop. DKI Jakarta

19

Prop. Jabar

20

Prop. Jateng

509,154.20

521,718.19

21

Prop. Jatim

2,246,745.35

1,872,931.73

Prop. Kalsel

1,071,351.28

809,036.71

22 23

Prop. Kalitim

793,819.86

787,543.07

895,964.70

1,019,345.32

3,496,672.95

24 25 26

Prop. Lampung Prop. Riau Prop. Sulsel

397,814.03 196,072.17 212,125.93

480,529.44 237,758.79 121,381.70

736,935.69 243,356.71 274,439.74

798,674.96 338,212.73 165,473.18

2,413,954.12 1,015,400.40 773,420.55

27 28

Prop. Sumbar Prop. Sumut TOTAL

369,615.37 1,540,827.85

554,689.88 2,087,099.47 12,922,159.13

418,011.11 1,649,674.68 13,299,597.21

547,950.53 2,368,357.92 13,289,618.69

1,890,266.89 7,645,959.91 15,646,254.18

205 BAB IV PENUTUP

Kementerian Perdagangan RI Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2010

Recommend Documents