LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2011

LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERDAGANGAN Pushaka (c) 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF Performa perekonomian Indonesia di tengah gejolak Ekonomi Dunia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan. Meskipun gejolak ekonomi global sedang melanda dunia dengan tantangan yang semakin berat, ekspor Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Optimisme untuk meraih sebagai salah satu negara eksportir dunia semakin menjadi kenyataan. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang telah mencapai ekspor lebih dari US$ 200 miliar pada tahun 2011 sekaligus sebagai negara yang mampu menggandakan ekspornya dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Indonesia dinilai berperan penting dalam forum ekonomi dunia karena Indonesia telah masuk ke dalam kategori "trillion dollar club" yang ditandai dengan PDB Indonesia yang melampaui nilai 1 triliun dolar AS. Hal ini berarti Indonesia telah sejajar dengan China, India, Rusia, Brazil, Korea Selatan, Meksiko, dan Turki. Pada tanggal 15 Desember 2011 Fitch Ratings juga telah melakukan upgrade terhadap peringkat sovereign Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt pada BBBdengan outlook stable pada level investment grade. Upgrade membuktikan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Sasaran pembangunan bidang perdagangan dalam waktu satu tahun telah mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian Perdagangan sebagai berikut: 2010 2011 No Indikator Sasaran Capaian Target Capaian 1

2

3 4 5

6 7

Peningkatan Akses Pasar a. Pertumbuhan Ekspor Non Migas b. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin 2010: 89 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Peningkatan daya saing ekspor • RCA >1 komoditi HS 6 (1996) Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan internasional Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok a. Koefisien Variasi Harga (KVH) b. Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri c. Rasio KVH provinsi dan nasional Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)

33,08% 47,20% 52,46%

11 % - 12 % 43% – 47% 53%-60%

24,88% 49,38% 54,17%

89 ijin 53 ijin 4 hari

-55 ijin 3 hari





887 Komoditi

590 – 605 komoditi

930 Komoditi

140

197

259

4,5%

5%-9%

3,5%

0,30 1,70 54 BPSK

<1 1,5 – 2,5 55 BPSK

0,3 1,90 65 BPSK

2,76

2,76

2,76

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|i

PERDAGANGAN INTERNASIONAL Perbaikan kinerja perdagangan luar negeri terangkum dalam neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama tahun 2011 sebesar US$ 23,9 Miliar atau meningkat tajam sebesar 51,09% dari tahun 2010.

Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia US $ Milliar 20.0

Persen

Non Migas (Jan-Des'11 : US$ 162,0 M, naik 24,8%) Migas (Jan-Des '11 : US$ 41,6 M, naik 48,3%)

70.0

18.0 16.0 14.0 12.0

60.0 Growth rate (yoy) 3.60

50.0 40.0 30.0

Kinerja ekspor Indonesia secara 20.0 total di tahun 2011 masih Growth Rate (m to m) 13.60 10.0 mengalami penguatan. Total Moving p.a. growth ekspor tahun 2011 mencapai US$ (10.0) 203,5 miliar, meningkat 28,98% (20.0) Jan'10 Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan'11 Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agst Sep Okt Nov Des* dari periode yang sama tahun 2010. Peningkatan ekspor di Sumber : BPS (diolah) bulan-bulan terakhir 2011 ini mengalami pelemahan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan dampak krisis yang terjadi di AS dan Uni Eropa terhadap Indonesia. Namun demikian, di tahun 2011 ini, Indonesia berhasil menggandakan ekspornya dalam waktu 5 tahun melampaui USD 200 miliar, seperti yang dialami oleh Rusia, Swiss, AS dan Brazil. 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 -

Kontribusi Ekspor non-migas rata-rata selama tahun 2011 sangat tinggi terhadap total ekspor Indonesia, yaitu sebesar 79,57% dibandingkan dengan rata-rata kontribusi ekspor migas selama tahun 2011 sebesar 20.43%. Ekspor Indonesia di tahun 2011 mencapai US$ 203,6 milyar, meningkat 102 persen dibandingkan dengan ekspor 5 tahun lalu (2006). Pencapaian ini merupakan hal yang membanggakan, mengingat negara-negara lain dapat melipatgandakan ekspornya dari US$ 100 milyar menjadi US$ 200 milyar dicapai dalam waktu lebih dari 5 tahun kecuali Belgia (3 tahun) dan Rusia, Swiss, AS dan Brazil (5 tahun) KINERJA DIPLOMASI PERDAGANGAN Dalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia dan berperan aktif dalam diplomasi perdagangan, Kementerian Perdagangan melakukan multitrack strategy di setiap forum multilateral, regional, dan bilateral. Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2011 secara resmi diumumkan pada Closing Ceremony KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Dalam masa Kepemimpinan tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN, dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya. Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”.Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 memiliki nilai strategis dimana Indonesia harus mampu meningkatkan relasi secara intens dengan para pemimpin tinggi di antara negara ASEAN dan mitra dialog.Di masa keketuaan Indonesia ini dicoba untuk memperkuat fondasi integrasi ekonomi Negara ASEAN yang tercermin dalam ke empat pilar ekonomi dalam rangka menuju terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015. Pada tahun 2011 telah dihasilkan 197 dokumen hasil perundingan yang berupa agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, guidance of principal, dan dokumen perundingan lainnya yang memperjuangkan akses pasar bagi Indonesia dan kepentingan petani yang terkait dengan aspek ketahanan pangan.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|ii

Indonesia juga aktif dalam pertemuan APEC, forum APEC ini menekankan pada isu ekonomi dan perdagangan antara lain para Menteri Ekonomi APEC telah menyepakati aksi spesifik untuk memperkuat implementasi koordinasi internal pembuatan peraturan, penilaian dampak regulasi, dan konsultasi publik, serta melaporkan kemajuan penerapan tersebut pada tahun 2012, penilaian atas hasil laporan pada tahun 2013, serta melaksanakan peningkatan kapasitas untuk membantu ekonomi dalam penerapan aksi spesifik ini. Selain itu, para Menteri juga menyepakati APEC Regulatory Cooperation Plan sebagai prinsip kerja sama regulasi APEC dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada isu teknologi ramah lingkungan yang sedang berkembang melalui rekomendasi standar dan penilaian kesesuaian terkait teknologi smart grid, green building, dan solar technology. Beberapa area kerja sama regulasi lainnya antara lain di bidang kimia, peralatan kesehatan dan jasa. PROMOSI PERDAGANGAN Untuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya pencitraan produk dan jasa Indonesia,dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas. Pada tahun 2011, kegiatan promosi dagang yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi kontak serta kontrak dagang antara eksportir Indonesia dengan pembeli luar negeri, sekaligus meningkatkan peran dunia usaha dalam penetrasi pasar dan promosi ekspor. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdiri dari pameran internasional, pameran dalam negeri, misi dagang, Instore promotion maupun ITPC. Tahun 2011 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan promosi dagang baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 446 kegiatan promosi yang terdiri atas 12 pameran dagang luar negeri, 9 pameran mandiri di luar negeri, 2 Instore Promotion, 3 misi dagang, 139 pameran dagang oleh ITPC, 26 misi pemasaran ITPC dan 12 pameran dagang di dalam negeri. Periode 2010-2014 merupakan masa penguatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai pameran dagang produk Indonesia di dalam negeri yang berskala internasional agar lebih kredibel dan berstandar internasional dengan bertumpu pada B-to-B priority sebagai salah satu upaya Nation Branding. Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2011, tercatat sebanyak 8.311 buyers mancanegara dari 92 negara yang hadir pada arena pameran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,55% buyers berasal dari negara-negara non tradisional dan emerging market seperti India, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Bangladesh dan Iran. Adapun jumlah transaksi yang berhasil diperoleh selama penyelenggaraan TEI 2011 sebesar USD 464,5 juta atau meningkat sebanyak 25,78% dibandingkan nilai transaksi yang berhasil dibukukan pada penyelenggaraan TEI di tahun sebelumnya. PERDAGANGAN DALAM NEGERI Untuk memperkuat jaringan distribusi nasional yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan telah melakukan revitalisasi pasar tradisional yang akan dikembangkan sebagai pasar-pasar percontohan dan pembangunan gudang pangan. Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional, baik fisik maupun manajemen terhadap 174 pasar tradisional melalui Tugas Pembantuan (TP) dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 14 gudang SRG di lima provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, antara lain melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); Peningkatan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ); serta Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu, sebagai upaya perlindungan konsumen, Pemerintah mewajibkan label berbahasa Indonesia dan penerapan SNI.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|iii

PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri baik untuk produk industri dan pertambangan maupun kebijakan perdagangan untuk produk pertanian dan kehutanan. Upaya lain juga diciptakan melalui positive campaign/sosialisasi kepada para stakeholders terhadap kebijakan Bea Keluar beberapa komoditi pertanian dan kehutanan terutama komoditi kakao dan CPO. Kementerian Perdagangan juga meningkatkan pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha melalui peningkatan waktu penyelesaian pelaksanaan perizinan perdagangan luar negeri yang rata-rata waktu penyelesaiannya dapat dilakukan selama 3 (tiga) hari. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memindahkan Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) ke tempat yang lebih luas dan nyaman serta dengan fasilitas yang semakin baik. Upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui perbaikan sistem pelayanan pada Instansi Penerbit Surat keterangan Asal (IPSKA). Dalam hal pengelolaan impor, Kementerian melakukan beberapa penyempurnaan kebijakan yang lebih baik antara lain kebijakan impor barang modal bukan baru. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerbitan IP/IT/SPI, dimana sejumlah 1.724 importir yang telah melanggar aturan dikenakan sanksi pencabutan. Saat ini terdapat 21 jenis perijinan Perdagangan Dalam Negeri yang sudah dilayani secara online sejumlah 12 jenis perijinan. Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya dimana semula antara 5-15 hari kerja menjadi sekitar 1−6 hari kerja. REFORMASI BIROKRASI Secara umum tujuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, berproduktivitas tinggi dan bertanggungjawab, dan berkemampuan memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan tujuan khusus reformasi birokrasi di lingkungan kementerian perdagangan adalah membentuk birokrasi yang bersih; birokrasi yang efisien, efektif dan produktif; birokrasi yang transparan; birokrasi yang melayani masyarakat; serta birokrasi yang akuntabel.Kementerian Perdagangan juga melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan jumlah perijinan impor danpeningkatan kualitas pelayanan perijinan perdagangan dengan membentuk Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai unit khusus yang memberikan pelayanan perijinan perdagangan kepada dunia usaha. Pada tahun 2011, kegiatan utama Kementerian Perdagangan terkait Reformasi Birokrasi, antara lain: Menyusun konsep Reformasi Birokrasi, dimana Pelayanan Publik (Quick Wins) menjadi prioritas pelaksanaan; Menyusun Soft Kompetensi Pegawai; Evaluasi Kinerja Organisasi; Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; Melaksanakan Manajemen Perubahan; Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Sistem Remunerasi (terdapat 22 Peringkat Jabatan di Kemendag) dalam rangka penetapan peringkat jabatan atau job grading sebagai dasar penetapan harga jabatan atau job pricing dan besaran tunjangan kinerja; Analisa Beban Kerja; Penyusunan SOP dalam rangka penataan ketatalaksanaan di Kementerian Perdagangan, dengan menetapkan 15 Business process; Membangun database pegawai; Perbaikan sarana dan prasarana.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|iv

MILESTONE KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2011

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|v

MILESTONE TAHUN 2011 Januari 2011

Mei 2011

26 Januari, Indonesia telah mengambil bagian dalam Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2011 di Davos, Swiss (26-31 Januari 2011) untuk menarik lebih banyak minat di bidang perdagangan dan investasi. Kenaikan peringkat Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s (satu tingkat di bawah investment grade), merupakan daya tarik ekonomiyang dimiliki Indonesia.

4 Mei, Penandatanganan Nota Kesepakatan bilateral Indonesia – Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Februari 2011

6 Mei, Pertemuan the 10th AEM-EU Trade Commissioner Consultations ini dipimpin bersama oleh Menteri Perdagangan selaku AEM Chair dan EU Commissioner for Trade.

11 Februari, Penandatanganan kerjasama dalam pertukaran data Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dan Verifikasi SKA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea di Nusa Dua-Bali.

30 Mei, Menteri Perdagangan meresmikan BT Chocolate Academy di Tangerang Banten, untuk meningkatkan pengetahuan mengolah kakao atau cokelat hingga menjadi makanan dan minuman sebagai program CSR PT BT Cocoa untuk masyarakat.

27 Februari, Serah Terima Ketua ASEAN Economic Ministers kepada Menteri Perdagangan RI dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Vu Huy Hoang.

31 Mei, Inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Barang – barang Beredar di Medan – Sumatera Utara.

Maret 2011 2 Maret Menteri Perdagangan bersama rombongan melakukan perjalanan ke Kabupaten Samosir yang terletak di kawasan Danau Toba untuk melihat dari dekat lokasi pasar tradisional di Kabupaten Samosir, yang akan dijadikan pilot proyek diantara 10 lokasi pasar program pasar percontohan yang dipakarsai Kemendag. 9 Maret, Menteri Perdagangan mencanangkan hari sepatu Indonesia di Auditorium Kemendag Jakarta. Dengan pencanangan ini, diharapkan seluruh pegawai Kementerian Perdagangan mengenakan sepatu buatan Indonesia setiap hari Jumat. 11 Maret, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar bersama Menteri Perindusrian MS Hidayat menghadiri acara pembukaan pameran International Furniture and craft Fair Indonesia (IFFINA) 2011 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 17 Maret Kementerian Perdagangan bersama instansi Pemerintah Pusat terkait dan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) dan Tim Pengawasan pada Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sidak di Kota Semarang.

April 2011 1 April, Menteri Perdagangan melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, tentang Peningkatan Koordinasi Untuk Memajukan Perdagangan Indonesia. 13 April Wamendag melakukan pertemuan dengan pihak Archer Daniels Midland company (ADM) yang merupakan salah satu produsen makanan terkenal di dunia, melakukan ekspansi bisnis kakao mereka di Indonesia dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao. 15 April, Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Surabaya bersama dengan Kepala Badan POM, Dirjen SPK, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta Anggota Tim TPBB.

Juni 2011 12 Juni, Penyelenggaraan World Economic Forum East Asia 2011 ke-20 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. 25 Juni, Menteri Perdagangan melakukan peninjauan pembangunan Pasar Percontohan Perbatasan Skouw di Perbatasan RI-Papua New Guinea. Kunjungan dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi pasar ekspor perbatasan yang dalam tahap pembangunan perluasan menjadi pasar percontohan di kawasan Timur Indonesia.

Juli 2011 3 Juli, Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Perbatasan Matoaain, Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan untuk melihat secara langsung kondisi pasar perbatasan yang telah dibangun tahun 2003 dan baru dibuka pada tahun 2006. 6 Juli, Menteri Perdagangan membuka secara resmi acara Konvensi dan Seminar Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2011 di JCC. 19 Juli, Pengesahan Perubahan UU Sistem Resi Gudang (RUU tentang Perubahan atas UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang / SRG) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 22 Juli, Menteri Perdagangan membuka secara resmi ASEAN Regional Entrepreneurship Summit (RES) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan pengakuan akan makin kuatnya posisi Indonesia sebagai hub kewirausahaan di Asia Tenggara. 27 Juli, Peresmian Pojok Rakyat dan Bazaar Rakyat di Mall Ambarukmo Plaza, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 31 Juli, Penyelenggaraan In Store Promotion di Harrods Department Store, London dengan tema “Remarkable Indonesia”. Pameran ini dilaksanakan dengan pemasangan iklan program “Remarkable Indonesia” pada 50 taksi dan 5 bis di London, Inggris.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|vi

Agustus 2011

November 2011

4 Agustus, Kementerian Perdagangan melaksanakan Launching Pokja Peningkatan Ekspor. Laundhing Pokja ini diikuti dengan pelaksanaan beberapa Forum Ekspor pada bulan-bulan berikutnya.

1November, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi secara resmi membuka Pameran Pangan Nusa 2011 dalam rangkaian kegiatan ASEAN Summit di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali.

8 Agustus, Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem resi Gudang (SRG)menjadi UndangUndang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

11 November, Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri anggota ekonomi APEC memulai pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-23 ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Rodham Clinton dan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Ron Kirk menekankan pada tiga hal, yaitu memperkuat integrasi ekonomi regional dan memperluas perdagangan, mendukung pertumbuhan berkelanjutan (green growth) dan meningkatkan kerjasama dan penyelarasan kebijakan.

14 Agustus, Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers atau AEM) menyelesaikan pertemuan AEM yang ke-43 di Manado, dengan memperkokoh komitmen untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang kompetitif, semakin terintegrasi, inklusif dan merata tepat pada waktunya atau pada tahun 2015.

September 2011 9 September, Kementerian Perdagangan salah satu penerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2010 dengan Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 28 September, Peluncuran dan penyerahan secara simbolis Cetak Biru Pelestarian dan Pengembangan Batik dari Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden pada penyelenggaraan World Batik Summit 2011. 30 September, Cadangan devisa Indonesia per 26 Agustus 2011 sebesar US$ 124,638 miliar tertinggi selama tahun 2011 (setara dengan nilai 7,1 bulan impor). Pada 30 September 2011, cadangan devisa berkurang menjadi US$ 114,502 miliar, penurunan ini diakibatkan oleh krisis global.

Oktober 2011 3 Oktober, Bank Indonesia menerbitkan Tiga Peraturan BI (PBI) yang mengatur tata cara penarikan devisa dari hasil ekspor dan utang luar negeri. PBI ini akan mulai efektif per 2 Januari 2012. 4 Oktober, Indonesia dan India membentuk Bilateral Trade Ministers’ Forum (BTMF) Indonesia-India dengan tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan sebesar US$ 25 miliar pada tahun 2015 dan sepakat membentuk Working Group, dan Working Group on Trade and Investment dan Working Group on Trade Facilitation and Resolution 13 Oktober, Menteri Perdagangan menjadi keynote speaker pada pembukaan Council of Asian Shopping Centers (CASC) Conference 2011 di Pullman Jakarta Centeral Park Mall. Dalam keynote speechnya Mendag sampaikan tentang bagaimana innovasi menjadi kunci bagaian dari sustainable growth perekonomian Indonesia dan kawasan Asia lainnya. Peningkatan hasil penjualan ritel sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia. Dengan berkembangnya dunia ritel, pusat perbelanjaan juga semakin berkembang di Indonesia 24 Oktober, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Fair di Nusa Dua Bali pada Senin 24 Oktober 2011. ASEAN Fair adalah perhelatan seni dan budaya yang merupakan salah satu side event yang menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. 25 Oktober, Pencapaian target jumlah transaksi pada TEI ke-26 tahun 2011 terlampaui yaitu sejumlah US$ 464,5 juta dari tagret awal yaitu sebesar US$ 380 juta.

16 November, Menteri Perdagangan bersama Menteri Hubungan Eksternal Republik Federasi Brazil melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Peningkatan Promosi Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Brazil. 16 November, Menteri Perdagangan membuka secara resmi ASEAN Investment Forum yang merupakan side event dari rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-19. Forum investasi tingkat ASEAN berlangsung di ruang Bougenvil Hotel Westin, Nusa Dua Bali. 16 November, Menteri Perdagangan membuka Pertemuan tingkat menteri ekonomi ini untuk merumuskan agenda yang akan di bahas pada Pertemuan The 6th Meeting of The ASEAN Economic Community Council (AEC Council). Pada pertemuan ini dilakukan penandatanganan Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Good Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of Member Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea.

Desember 2011 1 Desember, Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan pada tanggal 1–2 Desember 2011. Pada kunjungan tersebut Mendag didampingi oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Hesti Indah Kresnarini, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Gusmardi Bustami, beberapa lainnya serta sejumlah pengusaha. 6 Desember, Wakil Menteri Perdagangan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1037/M-DAG/KEP/11/ 2011 tentang Penetapan Kota Singkawang Sebagai Daerah Tertib Ukur pertama di Indonesia 12 Desember, Kementerian Perdagangan menggelar dan mempublikasikan hasil temuan Tim TPBB di Jakarta sebanyak 102 produk yang tidak memenuhi ketentuan. 14 Desember, Menteri Perdagangan melakukan Pertemuan Tingkat Menteri negara G20 di Jenewa, Swiss, Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau state of play Perundingan Putaran Doha dan mendiskusikan peningkatan koordinasi berdasarkan kepentingan bersama isu pertanian diantara negara berkembang. 16 Desember, Menteri Perdagangan bersama Dubes Indonesia untuk WTO dalam Pertemuan Konfrensi Tingkat menteri WTO G-33 membahas tentang Kelompok G-33 yang tetap konsisten menuntut agar perundingan Doha Development Menteri Perdagangan bersama Wakil Menteri Perdagangan, Walikota Denpasar dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan melakukan peninjauan Pembangunan Pasar Agung Desa Paninjauan, Denpasar- Bali.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|vii

KATA PENGANTAR Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi tekanan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Tekanan terhadap perekonomian dunia, antara lain disebabkan kondisi perekonomian Eropa yang semakin rentan, dimana masalah krisis utang nampaknya belum bisa tertangani secara baik; pernyataan The Fed bahwa prospek ekonomi AS tidak terlalu baik; dan downgrade terhadap pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF. Dampak lebih lanjut, munculnya resiko ketidakpastian perekonomian lokal yang meningkat, membuat investor meninggalkan investasi saham serta mengurangi investasinya di negara berkembang untuk mencari tempat yang aman. Akibatnya bursa saham dunia terkoreksi, beberapa mata uang menguat dan rupiah melemah. Indonesia juga terkena dampak dari tekanan perekonomian dunia, namun masih menunjukkan kondisi yang relatif kondusif, dan sentimen market dalam jangka menengah menunjukkan batas Indonesia masih positif. Hal tersebut antara lain diindikasikan dengan rupiah yang masih merupakan best performers currency jika dibandingkan dengan 10 mata uang paling aktif di Asia diluar Jepang sejak 2008. Enam puluh empat persen dari GDP adalah konsumsi domestik yang sangat membantu untuk buffer atas external exposure. Performa perekonomian Indonesia di tengah gejolak Ekonomi Dunia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan karena Indonesia telah masuk ke dalam kategori "trillion dollar club" yang ditandai dengan PDB Indonesia yang melampaui nilai 1 triliun dolar AS. Meskipun gejolak ekonomi global sedang melanda dunia dengan tantangan yang semakin berat, ekspor Indonesia masih menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Optimisme untuk meraih sebagai salah satu negara eksportir terbesar di dunia semakin menjadi kenyataan. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah mencapai ekspor lebih dari US$ 200 miliar dalam tahun 2011 dan sekaligus sebagai negara yang mampu menggandakan ekspornya dalam kurun waktu lima tahun. Dengan kondisi perekonomian sedang menurun, Kementerian Perdagangan harus tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJPN 2005−2025 dan RPJMN 2010−2014, serta diterjemahkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perdagangan 2010−2014. Keberhasilan Kementerian Perdagangan ini tentunya juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan kementerian/instansi Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan antara lain sektor swasta, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi terkait serta media. Disamping itu, keberhasilan yang dicapai juga karena kerja keras dan dukungan seluruh SDM Kementerian Perdagangan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kinerja perdagangan tahunan dalam periode Januari – Desember 2011. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam buku ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan, konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan nasional, bagi generasi kini dan generasi ke depan, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan rakyat yang sejahtera. Jakarta, Desember 2011 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA GITA IRAWAN WIRJAWAN

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|viii

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... i MILESTONE TAHUN 2011 ..................................................................................................vi KATA PENGANTAR .......................................................................................................... viii DAFTAR ISI........................................................................................................................ix DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................................x DAFTAR TABEL ..................................................................................................................xi DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................................... xii BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 BAB 2 SASARAN RENCANA STRATEGIS .............................................................................. 5 BAB 3 KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN ................................................................. 9 3.1 Kilas Capaian Perdagangan ..................................................................................................10 3.2 Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2011.........................................................................11 3.2.1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor ............................................11 3.2.2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan .......................................................................18 3.2.3 Peningkatan Daya Saing Ekspor ...............................................................................25 3.2.4 Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan ............................................................26 3.2.5 Kerja Sama Multilateral ...........................................................................................27 3.2.6 Kerja Sama ASEAN ...................................................................................................28 3.2.7 Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya...........................................31 3.2.8 Kerja Sama Bilateral .................................................................................................34 3.2.9 Perundingan Perdagangan Jasa ...............................................................................39 3.2.10 Pengamanan Pasar ................................................................................................40 3.2.11 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok.....................................43 3.2.12 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.......................................47 3.2.13 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien ....................................53 3.2.14 Reformasi Birokrasi ................................................................................................57

BAB 4 PENUTUP .............................................................................................................. 62 4.1 Prioritas Pembangunan Perdagangan 2012 .....................................................................63 4.2 Program dan Indikator Kinerja 2012.................................................................................64

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Penurunan Belanja investasi, belanja modal dan ekspor barang........................................... 2 Gambar 2. Tabel PergerakanPertumbuhan Ekspor Terus Berada Di Kisaran 30% .................................. 2 Gambar 3. Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas ........................................................................... 3 Gambar 4. Peringkat Daya Saing Negara di Dunia Tahun 2011 .............................................................. 4 Gambar 5. Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard thd Indonesia Selama 2011................... 43 Gambar 6. Perbandingan Pembentukan BPSK Tahun 2001-2011......................................................... 52

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|x

DAFTAR TABEL Tabel 1 Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama........................................................................................ 25 Tabel 2. Realisasi Koefisien Variasi Harga Komoditi Tahun 2011 .......................................................... 45 Tabel 3.Rasio Koefisien Variasi Harga Komoditi Dalam & Luar Negeri Tahun 2011 ............................. 46 Tabel 4.Target & Realisasi Rasio Koefisien Variasi Provinsi & Nasional Tahun 2011 ........................... 46 Tabel 5 Skor Logistics Performance Index tahun 2010 ......................................................................... 53 Tabel 6 Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan ...................................................................................... 54 Tabel 7. Total Nilai Transaksi Pasar Lelang Tahun 2011 ........................................................................ 56

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2007 – 2011 ...................................................... 66 Lampiran 2. Realisasi Ekspor 10 Komoditi Utama Indonesia ke Dunia Periode 2006 – 2011 (Jan – Des) ...................................................................................... 67 Lampiran 3. Realisasi Ekspor 10 Komoditi Potensial Indonesia ke Dunia Periode 2006 – 2011 (Jan – Des) ...................................................................................... 68 Lampiran 4. Perkembangan Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan Periode 2006 – 2011 (Jan – Sep) ...................................................................................... 69 Lampiran 5. Ekspor Non Migas Menurut Sektor Periode 2006 – 2011 (Jan – Des) .............................. 70 Lampiran 6. Realisasi Impor Non Migas Menurut Negara Periode 2006 – 2011 (Jan – Des) ...................................................................................... 71 Lampiran 7. Realisasi Impor Non Migas Menurut Golongan Penggunaan Barang Periode 2006 – 2011 (Jan – Des) ...................................................................................... 72 Lampiran 8. Pasar Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 ................................. 73

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|xii

BAB 1 PENDAHULUAN Pada tahun 2011 Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,7 persen dan diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 9,2 persen.

Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|1

Investasi, belanja manufaktur, dan ekspor barang pada kuartal terakhir 2011 mengalami pelemahan baik di negara maju maupun berkembang dikarenakan krisis di wilayah Eropa. IMF mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2011 sebesar 3,8% lebih kecil dari yang diproyeksikan (4,0%) dan merevisi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2012 dari 4,0% menjadi 3,3%, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat meskipun kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia masih tinggi.

Krisis Ekonomi Eropa Berdampak pada Penurunan Investasi, Belanja Manufaktur dan Ekspor Dunia

Gambar 1 Penurunan Belanja investasi, belanja modal dan ekspor barang

Sumber: WTO.

Pergerakan pertumbuhan total ekspor terus berada kisaran 30%

Namun demikian, Kinerja ekspor Indonesia secara total di tahun 2011 masih mengalami penguatan. Total ekspor tahun 2011 mencapai US$ 203,6 miliar, meningkat 28,98% dibanding tahun 2010. Peningkatan ekspor di bulan-bulan terakhir 2011 ini mengalami pelemahan dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan dampak krisis yang terjadi di AS dan Uni Eropa terhadap Indonesia. Namun demikian, di tahun 2011 ini, Indonesia berhasil menggandakan ekspornya dalam waktu 5 tahun melampaui USD 200 miliar. Pencapaian ini merupakan hal yang membanggakan, mengingat negara-negara lain dapat melipatgandakan ekspornya dari USD 100 miliar menjadi USD 200 miliar dicapai dalam waktu lebih dari 5 tahun kecuali Belgia (3 tahun), Rusia, Swiss, AS dan Brazil (5 tahun). Gambar 2. Tabel PergerakanPertumbuhan Ekspor Terus Berada Di Kisaran 30% Persen

Non Migas (Jan-Des'11 : US$ 162,0 M, naik 24,8%)

US $ Milliar

Migas (Jan-Des '11 : US$ 41,6 M, naik 48,3%)

20.0

70.0

18.0

60.0 Growth rate (yoy)

16.0

3.60

14.0

50.0 40.0

12.0

30.0

10.0

20.0

8.0

Growth Rate (m to m)

13.60

6.0

Moving p.a. growth

4.0

10.0 (10.0)

2.0

(20.0)

-

Jan'10 Feb

Mar

Sumber: BPS

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nov

Des Jan'11 Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Juli

Agst

Sep

Okt

Nov Des*

Kinerja ekspor bulan Desember 2011 yang masih menguat meskipun mulai diterpa dampak krisis UE dan AS, dan masih dapat memberikan surplus. Surplus perdagangan bulan terakhir tahun 2011 mencapai USD 0,86 miliar, turun 76,7 persen dibandingkan surplus periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus tersebut juga lebih rendah dari surplus bulan November yang mencapai USD 1,8 miliar.

Perdagangan Sektor Non Migas Mendorong Peningkatan Surplus Perdagangan

Namun demikian, secara total neraca perdagangan selama 2011 mengalami surplus sebesar USD 26,3 miliar, meningkat 19,0 persen dibanding surplus tahun sebelumnya sebesar USD 22,1 miliar. Peningkatan surplus tersebut, didorong oleh meningkatnya surplus perdagangan non migas. Gambar 3. Neraca Perdagangan Migas dan Nonmigas USD Miliar Non Migas

4.00

3.5

3.50

3.1

3.00

2.4

2.2 1.7

1.50

1.9 1.5 1.1

0.4

2.4

2.0

2.0

1.7

1.5

0.1 -0.1

-0.3

-0.2

-0.5

0.1 -0.2

0.1 -0.1

0.8

0.8

0.6

0.5

0.5

0.2

0.3 0.0

(0.50)

1.8

1.2

1.1 0.4

0.1

3.0

2.6

1.8

1.8

1.00 0.50

3.0

2.8

2.50 2.00

Migas

-0.4

0.3

0.1

-0.4

-0.4

-0.2

(1.00)

Jan'10 Feb Mar Apr Mei Juni

Juli

Ags Sept Okt

Nov Des Jan'11 Feb Mar Apr Mei Juni

Juli

Ags

Sep

Okt

Nov Des

Sumber: BPS (diolah Kemendag)

Peringkat Global Competitiveness

Hasil teranyar peringkat daya saing Indonesia menurut The Competitiveness Report 2011-2012 yang dikeluarkan oleh Economic Forum. Peringkat Indonesia pada posisi 46 dari 142 yang disurvey dan secara umum Indonesia masih menunjukkan yang baik diantara negara-negara Asia.

Global World negara kinerja

Meski masih di bawah Malaysia, namun peringkat Indonesia tahun ini masih di atas Viet Nam, India dan Filipina. Bahkan, diantara negaranegara yang tergabung dalam CIVET (Colombia, Indonesia Viet Nam, Egypt, Turkey), peringkat Indonesia adalah yang tertinggi, dibandingkan Kolombia (68), Viet Nam (65), Mesir (94) dan Turki (59). Sedangkan untuk negara-negara BRICS, hanya RRT yang peringkatnya di atas Indonesia (peringkat 26), sementara Brazil, India dan Rusia masingmasing ada di peringkat 53, 56 dan 66. Perlu dicatat, untuk tahun ini ada 3 negara baru yang ikut disurvey, yakni Suriname, Belize, dan Yaman, sehingga jumlah negara yang disurvey naik dari 139 menjadi 142.


Gambar 4. Peringkat Daya Saing Negara di Dunia Tahun 2011 Country (Rank) Switzerland (1) Singapore (2) Sweden (3) Finland (4) United States (5) Germany (6) Netherlands (7) Japan (9) Australia (20) Malaysia (21) Korea, Rep. (24) China (26) Indonesia (46) South Africa (50) Brazil (53) India (56) Vietnam (65) Russian Federation … 0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Sumber: Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum


BAB 2 SASARAN RENCANA STRATEGIS Visi Kementerian Perdagangan adalah menjadikan ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Perdagangan memiliki empat misi utama yang harus diemban, yaitu: 1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas 2. Menguatkan pasar dalam negeri 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok & penguatan jaringan distribusi nasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi


Visi Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan daya saing ekonomi

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. VISI Kementerian Perdagangan adalah:

”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan” Visi tersebut diwujudkan melalui Misi peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional, dan Optimalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. 11 Tujuan Pembangunan Perdagangan: 1. Peningkatan akses pasar ekspor 2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri 3. Peningkatan daya saing ekspor 4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional 5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri 6. Pengembangan ekonomi kreatif 7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri 8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok 9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien 10. Peningkatan kualitas kinerja organisasi 11. Penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan SDM

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010−2014, meliputi sasaran yang ingin dicapai, yaitu: Tujuan 1: Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor Sasaran yang ingin dicapai: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional; Target tahun 2011: Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 11–12%. 2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik; Target tahun 2011: Pangsa 5 negara tujuan ekspor utama berada pada kisaran 43-47%. 3. Diversifikasi produk ekspor non migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. Target tahun 2011: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama berada pada kisaran 53-60%. Tujuan 2: Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri Sasaran yang ingin dicapai: Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2011: Jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online sebanyak 55 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 3 hari. Tujuan 3: Peningkatan daya saing ekspor Sasaran yang ingin dicapai: 1. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global;


Target tahun 2011: Jumlah komoditi dengan RCA>1 berkisar 590-605 komoditi. 2. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Target tahun 2011: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index berkisar 44-49. Tujuan 4: Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional Sasaran yang ingin dicapai: Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Target tahun 2011: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional yang dihasilkan sebanyak 197 hasil perundingan. Tujuan 5: Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri Sasaran yang ingin dicapai: Membaiknya layanan perijinan dan non perijinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perijinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2011: Jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 15 jenis perijinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 6 hari. Tujuan 6: Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta ekonomi kreatif Sasaran yang ingin dicapai: Meningkatnya kepedulian pelaku kreatif dan masyarakat Indonesia terhadap ekonomi kreatif. Tujuan 7: Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Sasaran yang ingin dicapai: Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri, serta menciptakan perlindungan konsumen. Target tahun 2011: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sampai dengan tahun 2011 sebanyak 55 unit dimana setiap tahun bertambah 5 BPSK. Tujuan 8: Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok Sasaran yang ingin dicapai: 1. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat; Target tahun 2011: Rata-rata koefisien variasi harga komoditi tertentu mencapai 5-9%, dan rata-rata rasio koefisien variasi komoditi tertentu di


dalam dan luar negeri mencapai nilai lebih kecil dari 1 (< 1). 2. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. Target tahun 2011: Rata-rata penurunan disparitas harga antar provinsi mencapai 1,5-2,5%. Tujuan 9: Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien Sasaran yang ingin dicapai: Peningkatan kinerja logistik Indonesia. Target tahun 2011: tidak dapat ditentukan karena publikasi diterbitkan hanya dua tahun sekali. Untuk menunjang pencapaian target sasaran Kementerian Perdagangan didukung oleh pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Cetak biru Postur Birokrasi Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2025 yang berisi time-frame dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan berdasarkan 9 program dan 23 rencana aksi dari Kementerian Negara PAN dan RB, dalam rangka mencapai postur birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2025 sesuai dengan PER/15/ M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi. Tujuan 10: Peningkatan kualitas kinerja organisasi Sasaran yang ingin dicapai: Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi. Target tahun 2011: pencapaian opini BPK dengan status “Wajar Tanpa Pengecualian” dan penilaian terhadap dokumen SAKIP mencapai “B”. Tujuan 11: Penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan SDM Sasaran yang ingin dicapai: 1. Terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome). Target 2011: skor hasil survey berada diatas angka 2,42. 2. Penerapan sistem manajemen SDM yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab. Target 2011: skor hasil survey berada diatas angka 1,90.


BAB 3 KINERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Empat kelompok sasaran pembangunan perdagangan telah tercapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perdagangan 2010-2014, bahkan melampaui target. Target ekspor non migas terlampaui dengan pertumbuhan 24,88%, yang didukung oleh adanya diversifikasi pasar dan produk. Meskipun terjadi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri, namun fluktuasi harga dan pasokan bahan pangan relatif terkendali dan andil inflasi relatif stabil


3.1 Kilas Capaian Perdagangan Kinerja Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan tahun 2011 sebagaimana tercantum pada RENSTRA Kementerian Perdagangan. Kilas capaian sasaran kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2011 sebagai berikut: No

Indikator Sasaran

1

Peningkatan Akses Pasar a. Pertumbuhan Ekspor Non Migas b. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin 2009: 108 ijin 2010: 89 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 21 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Peningkatan daya saing ekspor • RCA >1 komoditi HS 6 (1996)

2

3 4

5

6 7 8

Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan internasional Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok a. Koefisien Variasi Harga b. Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri c. Rasio KVH provinsi dan nasional Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index) Pengembangan Ekonomi Kreatif

2010 Capaian

2011 Target

Capaian

33,08% 48,80%

11 % - 12 % 43% – 47%

24,88% 49,38%

52,46%

53%-60%

54, 17%


-55 ijin 3 hari





887 Komoditi

590 – 605 komoditi

930 Komoditi

140

197

259

4,5%

5%-9%

3,5%

0,30 1,70

<1 1,5 – 2,5

0,3 1,90

54 BPSK

50 BPSK

65 BPSK

2,76

2,76

2,76

Telah dilaksanakan program pengembangan ekonomi kreatif, al : - PPKI - World Batik Summit - Portal Indonesia Kreatif


3.2 Capaian Sasaran Perdagangan Tahun 2011 3.2.1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor Pada tahun 2011, kinerja ekspor Indonesia meningkat 28,98% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari US$ 157,78 Milyar menjadi US$ 203,5 milyar. Ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US$ 41,56 milyar dan ekspor non migas senilai US$ 162,10 milyar. Pertumbuhan ekspor non migas 2011 sebesar 24,88% telah melampaui target tahun 2011 sebesar 11-12%.

Target Ekspor Non Migas tahun 2011 telah terlampaui

Kontribusi Ekspor non-migas rata-rata selama tahun 2011 sangat tinggi terhadap total ekspor Indonesia, yaitu sebesar 79,60% dibandingkan dengan rata-rata kontribusi ekspor migas selama tahun 2011 sebesar 20.40%. Kinerja ekspor Indonesia saat ini mengalami diversifikasi dengan mulai meningkatnya ekspor produk non migas tidak hanya produk utama tetapi produk lainnya. Penguatan ekspor non migas selama 2011 didorong oleh peningkatan ekspor dari seluruh sektor. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan naik sebesar 29,72% disusul oleh peningkatan ekspor di sektor industri sebesar 24,66%, peningkatan pertanian 3,28%. Gambar 5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas Berdasarkan Sektor Tahun 20102011 Ekspor Non Migas Menurut Sektor (US$ Miliar)

29.72

34.7

Pertambangan

35.65

26.7 24.66

122.2

Industri

Pertanian

Pertumbuhan (%)

33.47

98.0 5.2

Jan-Des '11 Jan-Des '10

5.0

3.34 14.91

Sumber: BPS

Kontribusi ekspor 10 produk utama sebesar 46% dari ekspor non migas

Dalam upaya peningkatan ekspor, Kementerian Perdagangan memiliki fokus pada peningkatan dan pengembangan ekspor pada 10 produk utama dan produk lainnya. Produk ekspor non-migas Indonesia di tahun 2011 semakin beragam. Peran 10 produk utama semakin mengecil, dari 47,5% menjadi 46%. Volume dan Nilai ekspor produk utama yang tumbuh signifikan: Karet, Alas kaki dan Otomotif. Pertumbuhan ekspor beberapa produk utama didorong kenaikan harga di pasar internasional: Sawit, Karet, Kopi dan TPT. Kenaikan ekspor tertinggi terjadi pada ekspor produk karet yang naik dari US$ 9,4 milyar menjadi US$ 14,4 milyar, atau tumbuh 53,12%. Nilai ekspor 10 produk utama mengalami kenaikan


kecuali kakao. Indikasi dampak positif dari strategi pemerintah mendorong hilirisasi industri melalui kebijakan Bea Keluar yaitu volume ekspor kakao olahan meningkat 109,3% sedangkan volume ekspor biji kakao menurun 51,4%. Gambar 6. Nilai Ekspor Menurut 10 Produk Utama (US$ juta) Nilai Ekspor (USD Miliar)

Pertumbuhan (%)

SAWIT

13.47

KARET DAN PRODUK KARET

11.22

ALAS KAKI

3.30 2.50

OTOMOTIF

3.04 2.57

UDANG KAKAO KOPI

13.26

53.12 41.76 18.11

-1.38

19.76 2.76 0.63 2.11 2.01 1.35 0.65

8.92 8.75

PRODUK HASIL HUTAN

27.03 8.01

10.84 10.55

ELEKTRONIK

28.16

0.89

14.35

9.37

TPT

17.26

10.43

18.51

7.93 9.80 2011

1.16 0.94

6.78

2010

1.14 1.49

-23.98 -29.61

1.04 0.81

31.98

19.51

23.60 15.75

Nilai Volume Nilai Satuan

7.99 27.31

-20.09

59.31

Sumber: BPS.

Kontribusi ekspor produk lainnya sebesar 54% dari ekspor non migas

Dominasi sepuluh produk utama dalam ekspor non-migas mengalami penurunan menjadi sekitar 46% dari tahun sebelumnya sebesar 48% (Gambar 7). Selama 2011, hampir seluruh ekspor 10 produk utama nonmigas nilainya mengalami peningkatan. Gambar 7. Komposisi Ekspor Produk Utama Dan Produk Lainnya Tahun 20102011

2011

2010

Produk Lain 52%

10 Produk Utama 48%

Produk Lain 54%

10 Produk Utama 46%

Sumber: BPS.

Diversifikasi Pasar Ekspor Tercapai

Kinerja ekspor non migas selama tahun 2011 ini didukung oleh diversifikasi pasar ekspor non migas terutama ke negara mitra FTA dan emerging market lainnya. Saat ini, China merupakan negara tujuan utama ekspor non migas Indonesia selama tahun 2011 dengan pangsa sebesar 13,3%.


Selama tahun 2011 telah terjadi pergeseran pangsa 5 negara utama dimana India menggeser posisi Singapura dan Malaysia menduduki posisi ke-4. Pangsa ekspor ke 5 negara utama tersebut mencapai 49,4% dari total pangsa ekspor Indonesia. Gambar 8. Pangsa Pasar Ekspor Indonesia Tahun 2010-2011

Jan-Des 2011

Jan-Des 2010

FILIPINA 2.40% INGGRIS 1.31%

LAINNYA 21.73%

HONG KONG 1.93%

CHINA 10.85%

5 NEGARA TUJUAN UTAMA 48.80%

SPANYOL 1.79%

AS 10.27% INDIA 7.59%

TAIWAN 2.51% JERMAN 2.30% THAILAND 3.13%

JEPANG 12.72%

SING 7.36%

FILIPINA 2.27%

5 NEGARA TUJUAN UTAMA 49.38%

HONG KONG 1.98% SPANYOL 1.50%

MALAY 5.68%

TAIWAN 2.60% JERMAN 2.04%

BELANDA 2.84%

KORSEL 5.29%

MALAY 5.98%

CHINA 13.33%

LAINNYA 22.45%

INGGRIS 1.06%

THAILAND 3.24%

BELANDA 3.13%

JEPANG 11.31% AS 9.68% INDIA 8.20% SING 6.86%

KORSEL 4.67%

Sumber: BPS

Promosi Ekspor melalui Partisipasi pada Pameran Dagang Internasional

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia melalui kegiatan promosi, Kementerian Perdagangan senantiasa berpartisipasi pada sejumlah kegiatan promosi dagang internasional di sejumlah negara. Kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan antara lain adalah pameran dagang, Misi Dagang, Misi Pemebelian dan In-Store Promotion Partisipasi pada kegiatan promosi ekspor ini melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia dengan beragam kategori produk. Dalam kepesertaannya di berbagai kegiatan dimaksud, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak meliputi sejumlah instansi terkait di pusat dan daerah, asosiasi pengusaha, BUMN, serta pihak swasta. Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan promosi dagang di luar negeri sebanyak 162 kegiatan yang terdiri atas:  Pameran luar negeri: 12 pameran dagang, antara lain yaitu MACEFItalia, The 22nd Communic Asia – Singapura, Hongkong Fashion Week 2011 – Hongkong, Index – UEA, CAEXPO – China, OIC Expo 2011 – UEA, dll.  Pameran Mandiri : 9 pameran dagang, antara lain yaitu Seoul Food & Hotel 2011 – Korea Selatan, Anuga – Jerman, Decorex Johannesburg – Afrika Selatan, BIFF & BIL – Thailand, dll.  Instore Promotion: 2 kegiatan yaitu Instore Promotion Takashimaya – Jepang dan Instore Promotion Harrod – Inggris.  Pameran Dagang ITPC sebanyak 139 pameran dagang antara lain adalah Pameran Alberta Gift Show & Montreal Gift Show Fall/Winter 2011-Kanada, Int’l Travel Fair – Slovakia, Aahar the Int’l Food & Hospitality Fair-India, Londrina Fair 2011 - Brazil, Korea International Furniture and Interior Fair 2011 – Korea Selatan.


Partisipasi pada Pameran MACEF

Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) berpartisipasi pada MACEF Milano 2011, sebuah pameran wholesale terbesar di Eropa yang berlangsung pada tanggal 2730 Januari 2011 di Rho Fiera, Milano, Italia. Peserta dari Indonesia diikuti oleh 6 perusahaan/perajin yang menempati paviliun khusus untuk perusahaan kerajinan internasional (Hall 10) dengan area seluas 108 m2 dengan nuansa merah putih.

Partisipasi pada Pameran India ASEAN Business Fair (IABF) 2011

Pameran India ASEAN Business Fair (IABF) diselenggarakan pada tanggal 2-6 Maret 2010 di Pragati Maidan, New Delhi, India. Pameran ini merupakan salah satu pameran terbesar di India dan diikuti lebih dari 350 perusahaaan dari 10 negara ASEAN dan India. Indonesia menempati area seluas 200 sqm (open space) dengan produk yang dipamerkan antara lain: karet dan produk karet, kertas dan produk kertas, CPO, furniture dan handicraft yang semuanya merupakan produk potensial Indonesia. Desain paviliun yang ditempati dibuat dengan konsep island dengan kepesertaan 12 perusahaan Indonesia. Selain partisipasi pada pameran, Menteri Perdagangan juga memberikan presentasi dan speech pada acara ASEAN-India Business Council yang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret di Hotel Le Meridien, New Delhi.

Partisipasi pada Pameran Communic Asia 2011

Pameran Communic Asia 2011 ini diselenggarakan pada tanggal 21-24 Juni 2011 di Marina Bay Sands, Singapura dimana Paviliun Indonesia menempati area seluas 81 m2 di level B2 Expo and Convention Center. CommunicAsia tahun ini diikuti oleh lebih dari 30 negara dari wilayah Asia, Timur Tengah, Amerika dan Eropa dimana pameran tersebut menampilkan produk – produk yang berkaitan dengan komunikasi seperti Satelit, piranti lunak, storage, aplikasi dan servis, peralatan manufaktur, mobile/wireless, peripherals/components, telekomunikasi servis, IP servis, IPTV, dan lainnya. Dalam partisipasinya, Indonesia diwakili oleh 9 (sembilan) peserta perusahaan yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan dengan menampilkan berbagai produk IT, seperti content web, peripherals, aplikasi, dan lain-lain.

Partisipasi pada Pameran INDEX 2011

Indonesia telah berpartisipasi pada pameran luar negeri bertaraf internasional yaitu International Design Exhibition (INDEX 2011) yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Oktober 2011 di Dubai World Trade Center - Dubai yang merupakan pameran interior dan design terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada partisipasinya di INDEX 2011 yang ke 21 ini, Indonesia menempati Hall 2B dengan menampilkan produk-produk seperti bed room furniture, office furniture, wardrobe, tv stand, computer table, wooden door, furniture, synthetic rattan, tek woods, outdoor furniture, lamp, gift box, indoor furniture, classic, deco style, residential furniture, dining room, living room, handicraft (lamp, candle, vas), raw material (rattan, bamboo, stone, and marble and bathroom assecories. Produk-produk tersebut berasal dari 9 (sembilan) perusahaan Indonesia.


Pengiriman Misi Dagang

Misi dagang dimaksudkan sebagai forum kerjasama antar pemerintah (G2G) yang ditindaklanjuti dengan kerjasama bisnis (B2B) dalam upaya mengembangkan potensi perdagangan antar kedua belah pihak. Tahun 2011 Kementerian Perdagangan telah melakukan 3 (tiga) kegiatan Misi Dagang dan beberapa kunjungan kerja ke sejumlah negara.

Kunjungan Kerja Mendag dan Business Forum ke London

Dalam rangka kunjungan kerja Mendag ke London pada tanggal 29-31 Juli 2011 pada Instore Promotion di Harrod’s Dept. Store, telah dilakukan pertemuan bilateral dengan Minister of State for Trade and Investment, Mr. Stephen Green. Pertemuan tersebut untuk membahas draft Memorandum of Understanding (MoU) antara Ministry of Trade of the Republic of Indonesian and Department of Business, Innovation and Skill on the United Kingdom on Annual Trade Talks. Annual Trade Talks merupakan forum yang diusulkan dilaksanakan pada tingkat Menteri secara berkala setiap tahun dengan tujuan membicarakan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam membuka akses pasar. Pada akhir pertemuan disepakati untuk dilakukan penandatanganan MoU pada bulan November 2011. Selain pertemuan tersebut, juga dilakukan Kegiatan Business Forum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2011, dan diikuti oleh 100 orang peserta terdiri dari pelaku bisnis, trading house, buying agent, perwakilan perusahaan, perwakilan pemerintahan serta wartawan dari Indonesia dan Inggris.

Perdagangan dan Investasi Kunci Penetrasi Pasar Afrika Barat

Wakil Menteri Perdagangan bersama sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang farmasi, makanan dan minuman olahan, kebutuhan rumah tangga, kelapa sawit, telekomunikasi serta keuangan, mengadakan kunjungan kerja ke Nigeria dan Ghana pada tanggal 25-28 September 2011. Kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Selama di Lagos dan Abuja, Nigeria, dilakukan pertemuan dengan Menteri Negara Keuangan, pimpinan Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), Wakil Menteri Perdagangan dan Investasi, Ketua Kadin dan sejumlah pengusaha utama negara tersebut. Di Accra, Ghana dijajaki kemitraan dengan Ghana Cocoa Board. Ghana adalah produsen kakao kedua terbesar di dunia setelah Pantai Gading, dan diikuti Indonesia pada posisi ketiga. Kerja sama antara Ghana dan Indonesia dalam bidang kakao itu diharapkan dapat semakin meningkatkan pembangunan perkakaoan di masing-masing negara, khususnya bagi Indonesia yang semakin diarahkan kepada peningkatan nilai tambah, produktivitas dan kualitas.

Penyelenggaraan Misi Dagang Afrika Selatan

Kegiatan Misi Dagang dilakukan pada tanggal 1-2 Desember 2011 di Afrika Selatan dengan maksud untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan, khususnya terkait kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan dan investasi. Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menteri Perdagangan RI melakukan serangkaian pertemuan dengan mitra kerja di Afrika Selatan, yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan, South Africa Institute Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|15

of International Affairs (SAIIA), Business Unity of South Africa (BUSA); Pertemuan dengan 4 (empat) perusahaan besar di Afrika Selatan yaitu Drakensberg Truck Manufacturers (armored personnel vehicles), DENEL (military aerospace and landward defense equipments), MALAS (automotive tires) dan SASOL (energy); dan Kegiatan Forum Bisnis Indonesia – Afrika Selatan yang dilanjutkan dengan One on One Business Meeting.

Pertemuan bilateral Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perdagangan Afsel, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Afsel, akademisi dan pengusaha-pengusaha Afsel. Promosi Ekspor melalui pameran dagang di dalam negeri

Selain melakukan promosi melalui partisipasi pada pameran dagang di luar negeri, Kementerian Perdagangan juga berupaya mempromosikan produk unggulan Indonesia melalui pameran dagang di dalam negeri. Kegiatan promosi yang dilakukan di dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi kontak serta kontrak dagang antara eksportir Indonesia dengan pembeli luar negeri, sekaligus meningkatkan peran dunia usaha dalam penetrasi pasar dan promosi ekspor. Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan telah mengadakan dan berpartisipasi pada 12 pameran dagang, antara lain adalah 26th Trade Expo Indonesia, ASEAN Fair, IFFINA, INACRAFT, Mutumanikam, dll.

Partisipasi pada INACRAFT 2011

Pameran INACRAFT 2011 berlangsung di Jakarta Convention Center pada tanggal 20 – 24 April 2011 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI dengan tema From Smart Village to Global Market, dimana perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi selain para eksportir dari seluruh propinsi di Indonesia juga perusahaan dari India, Myanmar, Sri Lanka dan Thailand. Pada pameran kali ini total transaksi yang diperoleh perusahaan yang difasilitasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 1.120.435.150, naik 30,67% dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp. 857.484.435.

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke26 tahun 2011

TEI ke-26 yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 Oktober 2011 di JIExpo, Kemayoran – Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI didampingi oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 1.005 peserta berpartisipasi pada TEI 2011, termasuk dari berbagai instansi terkait, BUMN, Pemda, Asosiasi dan sebagainya. Produk-produk yang ditampilkan antara lain komponen otomotif, Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|16

peralatan elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), kakao, alas kaki, karet dan produk karet, kopi, furnitur, CPO, udang, minyak atsiri, perhiasan, makanan olahan, ikan dan produk ikan, kulit dan produk kulit, alat tulis non kertas, kerajinan, peralatan medis, rempah-rempah dan produk herbal serta produk jasa seperti tenaga kerja terampil. Selama 5 (lima) hari penyelenggaraan TEI 2011, tercatat sebanyak 8.311 buyers mancanegara dari 92 negara yang hadir pada arena pameran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,55% buyers berasal dari negara-negara non tradisional dan emerging market seperti India, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Bangladesh dan Iran. Adapun jumlah transaksi yang berhasil diperoleh selama penyelenggaraan TEI 2011 sebesar USD 464,5 juta atau meningkat sebanyak 25,78% dibandingkan nilai transaksi yang berhasil dibukukan pada penyelenggaraan TEI di tahun sebelumnya.

TEI ke-26 tahun 2011 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI didampingi oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Gubernur DKI Jakarta. Pelaksanaan ASEAN Fair 2011

ASEAN Fair 2011 merupakan pameran kebudayaan negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan dalam rangka KTT ke-19 ASEAN dan KTT Asia Timur. Perhelatan ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Oktober 2011 di Grand Hyatt, Nusa Dua – Bali dan berlangsung dari tanggal 1-23 November 2011 di Peninsula Island, bagian barat Nusa Dua, Bali. Tujuan diselenggarakannya ASEAN Fair 2011 adalah untuk mempromosikan kebudayaan ASEAN melalui materi-materi pameran yang menjelaskan sejarah, kebudayaan dan cara hidup masyarakat ASEAN serta untuk menunjukan kekayaan industri kreatif ASEAN melalui musik, film, buku, pertunjukan kebudayaan, barang-barang seni, tekstil. Rangkaian pameran yang dilaksanakan selama penyelenggaraan ASEAN Fair 2011 antara lain adalah    

ASEAN Art Exhibition Pameran Pangan Nusa Pameran Multi Produk Pameran Buku

Dalam penyelenggaraan ASEAN Fair 2011 juga dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain adalah:  Parade Bendera Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|17

   

Indonesia Music Expo (IMEX) 2011 Exhibition of ASEAN Traditional Textiles Peluncuran Buku “Bahasa Musik SBY” Pameran Tekstil

Selain kegiatan-kegiatan di atas, diselenggarakan pula serangkaian acara seperti Gebyar Seni Mutiara Daerah Tertinggal pada tanggal 12-17 November 2011, Diskusi mengenai Bambu Laminasi pada tanggal 12 November 2011, Kampoong Industri pada tanggal 8 – 13 November 2011, ASEAN Small Medium Industry (SMI's) Cassava Product Festival pada tanggal 8 - 12 November 2011, School Program pada tanggal 14 November 2011, Flora Flori Program pada tanggal 19-22 November 2011, ASEAN Equitable Development pada tanggal 10-14 November di Bali, ASEAN Cullinary Festival dan Rock Festival pada tanggal 4-6 November 2011, dan ASEAN Film Festival pada tanggal 16-17 November di Bali Agung Theater, Bali. 3.2.2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Upaya-upaya peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah: reformasi kebijakan investasi; pengembangan kawasan perdagangan bebas & kawasan ekonomi khusus; dan peningkatan pelayanan perijinan perdagangan bagi dunia usaha. Selama beberapa tahun ke depan, Kementerian Perdagangan akan fokus pada kebijakan perdagangan yang mendukung sustainable trade, pengembangan INATRADE, INSW dan SKA Elektronik. Melalui kebijakan ini, diharapkan komoditi ekspor Indonesia akan semakin memenuhi persyaratan yang ditetapkan di negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa yang selama beberapa tahun terakhir sangat concern terhadap produk-produk yang memenuhi standar ramah lingkungan (environmentally friendly) dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Peningkatan pelayanan perdagangan bagi dunia usaha didukung oleh sistem informasi terintegrasi

Untuk meningkatkan pelayanan perijinan perdagangan bagi dunia usaha telah dilakukan: 1. Penerapan otomasi SKA di 28 IPSKA pada tanggal 1 Desember 2011 seluruh IPSKA yang berjumlah 85 menjadi satu sistem penerbitan online. Ketentuan terkait dengan IPSKA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Untuk Barang Ekspor Indonesia. 2. Saat ini, seluruh perijinan impor telah dapat diakses secara online melalui website INATRADE dengan menggunakan hak akses. Seluruh perijinan ini diintegrasikan ke dalam sistem NSW. Hal ini tentu saja merupakan keberhasilan yang sangat baik dalam proses kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing. Target waktu penyelesaian pelayanan perijinan secara online yang diharapkan pada Tahun 2011 adalah selama 3 hari. 3. Mendukung program SPIPISE sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 pada program Penyederhanaan Prosedur, Investasi dan Usaha. Jumlah instansi yang terintegrasi dalam SPIPISE berjumlah 16 instansi, diantaranya adalah Kementerian Perdagangan.


Peningkatan Pelayanan pada Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dengan ruangan dan fasilitas yang lebih baik

Pelayanan Perizinan Perdagangan khususnya di bidang perdagangan luar negeri sudah sangat baik selama beberapa tahun terakhir, antara lain telah menerapkan single entry and exit point, pelayanan perizinan perdagangan secara elektronik melalui INATRADE (e-licencing), kepemilikan hak akses bagi pengguna jasa pelayanan, pengembangan sistem perizinan perdagangan luar negeri yang telah terintegrasi dengan sistem NSW. Total perijinan perdagangan luar negeri yang telah dapat dilakukan melalui INATRADE adalah 91 perizinan yaitu 55 perizinan impor (telah dapat dilakukan secara online, termasuk Perijinan Impor Hewan dan Produk Hewan) dan 36 perizinan ekspor . Kementerian Perdagangan terus meningkatkan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dan dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan. Untuk itu, diperlukan ruangan yang lebih besar dan lebih memadai demi kenyamanan para pelaku usaha, Kementerian Perdagangan telah memindahkan tempat Unit Pelayanan Publik (UPP) yang sebelumnya berada di Lantai Dasar Gedung 2 ke Lantai 2 Gedung Utama Kementerian Perdagangan. UPP tersebut diperlengkap dengan Petugas Pelayanan Pelanggan (Customer Service) yang dapat menjawab berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang mengurus perizinan baik ekspor, impor maupun perizinan di bidang perdagangan dalam negeri. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha dapat lebih cepat, dan lebih informatif.

UPP perdagangan dalam negeri menerapkan prinsip “single entry dan single exit point”

Perbaikan layanan perijinan sektor perdagangan dalam negeri merupakan upaya mendukung penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang akhirnya dapat menguatkan pasar domestik. UPP perdagangan dalam negeri memberikan layanan perijinan dengan prinsip ”single entry dan single exit point” juga sehingga proses perijinan khususnya perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara pemohon dengan pejabat pemroses. Saat ini terdapat 21 jenis perijinan PDN yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan 12 jenis perijinan yang sudah dapat dilayani secara online. Target jumlah perijinan perdagangan dalam negeri dapat tercapai sesuai RENSTRA, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi nasional yang menjamin kepastian berusaha. Lebih lanjut, perijinan-perijinan ini sudah terintegrasi dengan INATRADE, sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai perijinan dari berbagai unit yang berbeda di lingkungan Kementerian Perdagangan, Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Sebelumnya, penyelesaian perijinan memakan waktu antara 5-15 hari kerja, tetapi dengan penerapan sistem ini, waktu persetujuan permohonan perijinan menjadi sekitar 1−6 hari kerja. Perijinan tersebut antara lain: (i) Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), (ii) Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT), (iii) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP), (iv) Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP), (v) Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2), (vi) Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), dan (vii) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang.


85 IPSKA telah menggunakan sistem otomasi dan sudah terintegrasi dengan sistem INATRADE

Peningkatan manajemen layanan bagi para eksportir juga dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di daerah, melalui sarana otomasi dan sistem elektronik. Dari keseluruhan 85 IPSKA yang ada, 28 IPSKA dari tahun 2007 sudah menggunakan sistem otomasi, saat ini sudah dapat terintegrasi dengan sisten INATRADE, sedangkan 57 IPSKA lainnya saat ini sudah dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA secara on-line melalui internet. Hal ini, selain meningkatkan pelayanan bagi para eksportir juga sesuai dengan komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan SKA kepada eksportir, meningkatkan transparansi proses penerbitan SKA, menyiapkan sistem pengawasan penerbitan SKA yang terpadu, menyediakan infrastruktur kebutuhan sistem penerbitan SKA, mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window dan ASEAN Single Window, maka dilaksanakan penyempurnaan sistem penerbitan e-SKA di 85 IPSKA melalui workshop dan training bagi petugas IPSKA dan eksportir, dimana mulai 1 Januari 2012 seluruh IPSKA sudah menggunakan sistem yang sama yaitu e-SKA.

Kebijakan pengelolaan impor dalam mendukung tujuan nasional

Dalam memperkuat dan mengamankan perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk melakukan pengelolaan barang impor antara lain berupa: A. Penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri di dalam negeri Dalam penyediaan barang modal yang dapat terjangkau industri, perlu dilakukan importasi barang modal bukan baru. Kementerian Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian teknis terkait menetapkan Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri untuk dipakai sendiri dan oleh perusahaan remanufacturing yang memiliki izin usaha rekondisi untuk tujuan dijual kembali setelah dilakukan rekondisi. B. Pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong untuk proses produksi yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri Guna pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong untuk proses produksi yang belum dapat dipenuhi didalam negeri, maka Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang impor, antara lain: ketentuan impor gula, beras, garam, prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil, BPO, Bahan Berbahaya, Bahan Peledak, Limbah Non B3, dan Plastik. C. Pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan yang merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, serta untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pada tanggal 7 September 2011 telah Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|20

diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/MDAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor Hewan Dan Produk Hewan. 1.724 importir yang telah melanggar ketentuan dikenakan sanksi pencabutan Penetapan Sebagai IT-Produk Tertentu

Pada tahun 2011, untuk mengetahui ketaatan importir dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan dalam penetapan sebagai IT-Produk Tertentu, Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 1.724 IT-Produk Tertentu dikenakan sanksi pencabutan Penetapan Sebagai IT-Produk Tertentu, karena telah melanggar ketentuan, yaitu: a. 1.591 IT, tidak melakukan penyampaian laporan setiap 3 bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya melalui website http://inatrade.kemendag.go.id sebanyak 2 kali b. 203 IT, tidak melakukan impor produk tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

Kebijakan sustainable trade sebagai upaya untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor

Kebijakan Sustainable Trade (perdagangan berkelanjutan) merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi akan dapat dicapai melalui strategi menjaga keberlangsungan ekspor dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Peranan Kementerian Perdagangan dalam kebijakan sustainable trade adalah memastikan pertumbuhan ekonomi melalui greening of trade untuk meningkatkan perdagangan domestik dan ekspor. Peningkatan dan keberlangsungan ekspor dapat diciptakan melalui kebijakan pengelolaan ekspor yang mendukung atau mendorong proses hilirisasi yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi merupakan upaya untuk memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekspor non migas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi dari sisi harga, standar dan desain sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan diharapkan dapat memperbesar dan memperluas akses ekspor Indonesia di pasar dunia.

Sustainable Trade Pada Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Upaya yang dilakukan untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk ekspor melalui kebijakan sustainable trade khususnya hasil industri dan pertambangan sebagai berikut: a.

Pengaturan ekspor bahan mentah dan setengah jadi baik hasil industri maupun pertambangan yang dilakukan melalui Revisi ketentuan ekspor timah batangan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan;

b. Berperan aktif dalam penyusunan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian. kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku didalam negeri dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi pengolahan barang tambang. c. Pengawasan Surveyor pelaksana verifikasi ekspor produk pertambangan tertentu yang dilakukan sebagai upaya mencegah illegal ekspor pertambangan.


d. Peningkatan daya saing ekspor melalui penyediaan informasi dan pembinaan teknis eksportir dan calon eksportir mengenai regulasi di negara tujuan ekspor dan tatalaksana ekspor serta mendorong eksportir untuk memanfaatkan preferensi yang diberikan negara tujuan ekspor. Sustainable Trade Pada Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Kebijakan perdagangan berkelanjutan pada pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan dilakukan melalui: a. Kampanye penerapan Indonesian Sustainable on Palm Oil (ISPO) baik di dalam maupun di luar negeri ISPO bertujuan untuk membentuk positive image bahwa produk ekspor sawit Indonesia berasal dari lahan yang peduli lingkungan, tidak bertentangan dan melanggar dari lahan hutan, dan menjembatani kepentingan antara konsumen dengan negara produsen agar meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional secara umum dan khusus serta memberikan manfaat keekonomian, sosial/masyarakat Indonesia. Kementerian Perdagangan aktif melakukan rangkaian kampanye positif (Palm Oil Campaign) terhadap kebijakan ini antara lain pada Seminar on Sustainable Palm Oil di Paris dan Madrid. b. Perdagangan Kayu dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pemerintah Indonesia dalam proses pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009. Kementerian Perdagangan berperan aktif dan sangat mendukung pelaksanaan kebijakan SVLK karena hal tersebut sejalan dengan kebijakan sustainable trade yang tengah dilaksanakan. Dengan SVLK, perdagangan kayu di dalam negeri maupun ekspor harus merupakan kayu legal, sehingga memberikan kepercayaan bagi negaranegara mitra dagang yang mengadospi kebijakan importasi kayu legal seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. c. Pelaksanaan Sistem Jaminan dan Traceability/Ketertelusuran Produk Perikanan Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan Indonesia agar bernilai tambah tinggi dan lestari (sustainable), meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan di seluruh mata rantai produksi, dari mulai hulu sampai siap dikonsumsi, melalui prinsip-prinsip HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points) dan traceability dalam pengendalian hasil perikanan, dalam rangka melindungi konsumen dari persaingan pasar global serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya serta kebutuhan dalam negeri melalui Tata Niaga Ekspor Perikanan .

Kebijakan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi ekspor dilakukan melalui program hilirisasi

Hilirisasi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor. Beberapa hal yang dilakukan dalam implementasi program tersebut antara lain: 1. Menerapkan Bea Keluar pada beberapa komoditi antara lain komoditi kakao, kelapa sawit, kulit, dan kayu.


Kebijakan Bea Keluar bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing tinggi, menjaga kestabilan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri dan yang paling penting adalah mendorong para investor untuk berinvestasi mengembangkan industri hilir bagi komoditi yang diatur bea keluarnya. Kementerian Perdagangan mendukung dan berperan aktif dalam penerapan bea keluar salah satunya melalui penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang dilakukan setiap bulan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Selain itu, Kementerian Perdagangan melakukan revisi atas ketentuan Tata Cara Penetapan HPE yang dikenakan Bea Keluar melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 25/MDAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar. Selain itu, kementerian juga aktif melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar dapat lebih memahami tujuan penetapan bea keluar. 2. Revisi Kebijakan Ekspor Produk Pertambangan Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertambangan sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh instansi pemerintah lainnya, Kementerian Perdagangan berencana menyusun revisi kebijakan dan pengaturan baru terhadap ekspor 4 (empat) jenis mineral logam utama. Selain itu, ada kebijakan-kebijakan lain dan masih pada tahap penyusunan serta pembahasan yaitu Revisi Ketentuan Ekspor Timah, Revisi Ketentuan Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu. Forum Ekspor sebagai sasarana komunikasi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Dalam rangka revitalisasi Pokja Ekspor Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) serta peningkatan daya saing ekspor nasional, Menteri Perdagangan selaku Ketua Pokja Ekspor telah meningkatkan komunikasi dan fasilitasi dengan para pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan KADIN No.538/M-DAG/MoU/4/2011 dan MoU/024/IV/2011 Tentang Pembentukan Forum Ekspor Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah Ekspor Seluruh Daerah di Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 369/M-DAG/KEP/4/2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/4/2011 Salah satu tugas forum ekspor adalah menganalisa dan mengidentifikasi hambatan ekspor dan menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkahlangkah penyelesaian masalah sesuai prioritas penyelesaiannya. Kementerian Perdagangan telah melaksanakan beberapa forum ekspor yaitu Forum Ekspor Dialog Menteri Perdagangan dengan Pelaku Usaha dan Jajaran Pemerintah Daerah di Batam Bintan Karimun (BBK), Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan, Forum Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil,


Forum Ekspor Alas Kaki dan Produk Kulit, Forum Ekspor Otomotif & Elektronika, Forum Ekspor Furnitur, Pulp & Kertas, Forum Ekspor CPO, Karet dan Forum Ekspor Produk Makanan Minuman, serta Perhiasan. Melalui forum ekspor, Kementerian Perdagangan telah mendapatkan informasi dari pelaku usaha mengenai isu-isu penting yang menghambat ekspor maupun usaha-usaha peningkatan ekspor. Beberapa isu yang diperoleh antara lain penerapan Regulated Agent terhadap pengiriman barang melalui udara, masalah infrastruktur dan energi, masalah keamanan hasil produksi dan pengiriman barang ekspor. Kementerian Perdagangan akan menindaklanjuti isu dan permasalahan yang telah dihimpun serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan memfasilitasi pelaku usaha untuk membicarakan hambatan ekspor yang terkait dengan kebijakan dari kementerian teknis lainnya. Tingginya Ijin Keagenan mencapai 60% mengindikasikan minat investor asing berusaha di Indonesia.

Pada periode Januari – Desember 2011, jumlah ijin bidang pembinaan usaha dan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 3.069 ijin. Tingginya jumlah ijin keagenan (1.839) menggambarkan bahwa iklim berusaha di Indonesia semakin kondusif bagi investor, terutama oleh pelaku usaha perdagangan asing. Jumlah ijin bidang pembinaan bahan pokok dan barang strategis yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dalam periode Januari – Desember 2011 adalah 947 ijin. Perijinan yang dikeluarkan didominasi oleh Surat Ijin SPPGRAP, sebanyak 488 ijin. Hal tersebut menunjukkan Permendag yang mengatur tata niaga gula dalam rangka menjaga stabilitas pasokan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia cukup efektif.

Penyederhanaan waktu perijinan bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang dari 32 hari menjadi 28 hari

Kementerian Perdagangan juga telah berhasil melakukan penyederhanaan waktu perijinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang dari rata-rata 32 hari kerja menjadi 28 hari kerja.

Perijinan di bidang Perdagangan Berjangka hingga Desember 2011

Sampai saat ini, untuk jenis perijinan tersebut di atas telah diterbitkan sebanyak 2 untuk izin Persetujuan Pialang Berjangka Peserta SPA , 655 untuk izin Wakil Pialang Berjangka, 2 untuk Persetujuan Pialang Berjangka Peserta Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN), 3 untuk Sertifikat Pendaftaran Perdagangan Berjangka, dan 35 untuk Penetapan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.

Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Pialang Berjangka

Kepada perusahaan Pialang Berjangka yang tidak mentaati dan mengikuti aturan, Kementerian Perdagangan telah mengenakan sanksi administratif antara lain :

Perijinan bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang tersebut ada 5 (lima) jenis perijinan yaitu : 1. Ijin usaha Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, 2. Ijin Wakil Pialang, 3. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, 4. Persetujuan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA dan Peserta SPA, serta Bank Penjamin, Pialang PALN; dan 5. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penjamin Kesesuaian, dan Pusat Registrasi.


1. Pembekuan izin usaha pialang berjangka terhadap 3 perusahaan pialang berjangka 2. Pencabutan izin usaha pialang berjangka terhadap 2 perusahaan pialang berjangka 3. Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka terhadap 11 perusahaan pialang berjangka 4. Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka terhadap 350 orang Wakil Pialang. 3.2.3 Peningkatan Daya Saing Ekspor Daya Saing Produk Ekspor Indonesia

Secara umum, 10 komoditi utama ekspor Indonesia masih memiliki daya saing yang relatif tinggi di pasar global. Hal itu dapat dilihat dari nilai RCA yang berada di atas 1 kecuali untuk produk Elektronik dan Otomotif. Produk sawit, kakao, udang, karet, hasil hutan dan kopi Indonesia memiliki tingkat daya saing yang relatif tinggi di pasar internasional. Namun, daya saing produk elektronik dan otomotif Indonesia di pasar dunia menunjukkan trend yang meningkat. Tabel 1 Pertumbuhan Ekspor 10 Komoditi Utama INDONESIA - NILAI : Milliar US$

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN

KOMODITI UTAMA TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK KARET SAWIT PRODUK HASIL HUTAN ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI

TOTAL EKSPOR

2006

2007

2008

2009

2010

9.4 7.9 5.5 4.8 7.8 1.6 1.6 1.1 0.8 0.6

9.8 7.9 6.2 7.9 7.8 1.6 2.0 1.0 0.9 0.6

10.1 8.6 7.6 12.4 8.4 1.9 2.7 1.1 1.2 1.0

9.3 8.7 4.9 10.4 6.7 1.7 1.7 0.8 1.3 0.8

11.2 10.5 9.4 13.5 8.7 2.5 2.6 0.9 1.5 0.8

100.8

114.1

137.0

116.5

157.8

RCA 2006

2.12 0.49 5.57 77.54 4.70 2.77 0.19 9.09 12.70 4.72

RCA 2007

1.98 0.50 5.41 79.94 4.10 2.51 0.20 8.15 12.05 4.28

RCA 2008

1.92 0.50 5.70 77.89 4.00 2.50 0.25 8.82 13.22 5.40

RCA 2009

1.88 0.56 4.18 83.50 3.61 2.34 0.21 6.31 12.14 4.36

RCA 2010

1.66 0.50 5.00 66.08 3.31 2.37 0.20 6.33 21.18 3.00

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Kemampuan eksportir daerah yang andal mendorong peningkatan daya saing

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional, telah dilakukan pemetaan komoditi dan pembinaan kualitas serta disain produk kerjasama bagi pelaku usaha di daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan akademisi.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku Ekspor

Terkait dengan upaya menghadapi pasar global yang semakin kompetitif, diperlukan peningkatan kemampuan bersaing untuk menguasai bisnis pasar nasional maupun internasional. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan mengadakan sejumlah kegiatan pelatihan yang dimaksudkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku ekspor, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing ekspor Indonesia. Kegiatan pelatihan dan pendidikan ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bidang pelatihan yaitu Perdagangan Internasional, Pengembangan Produk, Pembiayaan dan Pembayaran Ekspor, Promosi/Komunikasi Ekspor, Strategi Pemasaran Ekspor, Manajemen Mutu dan Pemilihan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|25

Distributor. Untuk meningkatkan efektifitas penyerapan materi yang diajarkan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui metode tatap muka di kelas dan pembelajaran jarak jauh (Distance Learning) melalui Video Conference, dan juga melalui praktek di kelas melalui internet, simulasi ekspor, praktek di laboratorium dan observasi lapangan/kunjungan keperusahaan (field study). Sedangkan penyelenggaraan pelatihan dilakukan melalui pelatihan reguler, pelatihan kontraktual/swadana, segmented training dilaksanakan di gedung BBPPEI maupun kerjasama dengan pihak lain. Jumlah angkatan pelatihan ekspor untuk pelaku usaha (UKM) dan pembina UKM di pusat dan daerah yang mengikuti pelatihan di bidang ekspor pada tahun 2011 sebanyak 118 angkatan pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 3.218 eksportir/ calon eksportir. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sebagai bentuk perwujudan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan HAM perihal Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta sebagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia, Kementerian Perdagangan secara regular memberikan sosialisasi mengenai HKI kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan di pusat dan daerah sekaligus fasilitas pendaftaran HKI kepada pengusaha Indonesia. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seminar, workshop, dan stand informasi HKI pada berbagai pameran di dalam negeri. Selama tahun 2011, Kementerian Perdagangan telah memberikan fasilitas pendaftaran HKI kepada 75 produk dari 75 perusahaan. Capaian tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan HAM perihal Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

3.2.4 Peningkatan Peran Diplomasi Perdagangan Tercapainya 259 hasil perundingan perdagangan internasional yang bertujuan untuk membuka akses pasar dan memperkuat pasar domestik

Dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional, target yang ingin dicapai pada tahun 2011 adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hasil perundingan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan telah mencapai 259 perundingan atau melampaui target sebesar 130% berupa Agreement, kesepakatan kerja sama komoditi, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, guidance of principal, dan dokumen perundingan lainnya.

Posisi strategis Indonesia dalam forum perdagangan internasional

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral yang dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum World Trade Organization (WTO) telah membuat komposisi kekuatan negara-negara berkembang dengan negara maju dalam forum tersebut menjadi berimbang. Kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kelompok inti (misal: G33, G20 di WTO dan ASEAN)


membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan di forum internasional dan regional. Dalam melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan internasional Kementerian Perdagangan bertindak sebagai koordinator untuk posisi Indonesia dan selalu berpegang kepada prinsip keamanan dan kepentingan nasional. 3.2.5 Kerja Sama Multilateral Pencapaian kerja sama dan diplomasi perdagangan di forum WTO

Perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forum multilateral dilakukan melalui kerja sama dan perundingan internasional di forum WTO. Agriculture Negosiasi isu pertanian di WTO pada awal Januari 2011 adalah terkait tentang Special Safeguard Mechanism (SSM) pada Committee on Agriculture Special Session/COA-SS) membahas masalah Draft Teks ke-5 Pertanian. Pembahasan telah memasuki tahap konsultasi informail baik plurilateral maupun bilateral. Beberapa kemajuan yang dicapai dalam rangkaian sidang adalah tercatat adanya indikasi yang kuat dari para anggota akan terus melakukan konsultasi setelah sidang ini berakhir baik untuk membahas isu outstanding maupun isu teknis lainnya. Arah pendekatan pembahasan isu teknis dan outstanding ke depan akan lebih diserahkan ke negara-negara key players untuk menyelesaikannya baik dalam format small groups maupun konsultasi bilateral. Indonesia terlibat aktif melakukan konsultasi bilateral dan plurilateral mengenai isu SSM dengan beberapa negara yang berkepentingan untuk mengamankan ekspor produk pertanian mereka seperti Australia, Selandia Baru, dan Norwegia. Pada tahun 2011, posisi Indonesia dalam perundingan bidang pertanian akan membahas dan menyelesaikan seluruh isu pending pertanian, diantaranya adalah technical issues serta beberapa bracketed issues di ketiga pilar Domestic Support, Market Access, dan Export Competition. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus berpartisipasi dalam pembahasan problem solving atas isu Special Safeguard Mechanism (SSM). Diharapkan agar sementara waktu proses ini dilakukan secara hati-hati agar Indonesia dapat memperoleh dukungan konstruktif dari para anggota G-33 dalam menyelesaikan perundingan plurilateral/bilateral atas isu SSM. Non-Agricultural Market Access (NAMA) Perundingan NAMA akan menghadapi banyak tantangan terutama kesiapan posisi Indonesia dalam seluruh modalitas NAMA. Untuk perundingan DOHA sendiri akan selesai pada tahun 2011 dengan tahapan Program of Work secara umum yang terdiri dari: i) Pertemuan pada NG on NAMA pada Januari 2011; ii) penerbitan revised draft text pada akhir kuartal pertama tahun 2011; iii) penerbitan seluruh text/modalitas final pada bulan Juni-Juli 2011; iv) proses scheduling dan legal drafting yang memakan waktu 6-7 bulan. Sidang NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2011 membahas sejumlah dokumen baru dan pertemuan informal Product Basket Approach dalam rangka inisiatif sektoral. Adapun proposal-


proposalnya adalah sebagai berikut: Proposal LDCs terkait Rules of Origin (ROO), Proposal Korea terkait standar internasional dan Conformity Assessment Procedures dalam negosiasi NTB produk elektronik, Proposal Israel terkait Request-offer approach dalam negosiasi NAMA, Proposal sejumlah negara terutama Singapura terkait negosiasi sektoral, dan Proposal ACP Group terkait transparansi. 3.2.6 Kerja Sama ASEAN Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2011

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 hingga akhir tahun 2011. Pengumuman resmi Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 tersebut telah dilakukan pada saat Closing Ceremony KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Dalam masa Kepemimpinannya tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN, dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya. Posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 memiliki nilai strategis tersendiri. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia harus mampu menjalin relasi secara intens dengan para pemimpin tinggi negara-negara maju. Indonesia dapat memanfaatkan posisi itu untuk melibatkan diri secara aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global. Namun, pelibatan aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mengokohkan posisi ekonomi Indonesia dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kemampuan dan kecakapan dalam menjalin relasi inilah yang akan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan Indonesia mengemban amanat sebagai Ketua ASEAN 2011. Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan lebih besar lagi. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19

Kegiatan puncak Indonesia sebagai Ketua ASEAN adalah terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 yang secara resmi dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 17 November 2011 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali. Pertemuan KTT ASEAN ke-19 tersebut didahului dengan Pertemuan Keenam Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 16 November 2011. Para Menteri negara-negara anggota ASEAN membahas tingkat implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan ke dalam “kartu penilaian” atau scorecard implementasi langkah-langkah stratejik yang tertuang dalam Cetak Biru MEA. Pencapaian khusus pilar ekonomi ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini adalah penguatan pilar ketiga dari Cetak Biru MEA, sementara tiga pilar lainnya yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan berdaya saing tinggi dan integrasi ke dalam perekonomian dunia telah mencatatkan banyak kemajuan. Setelah melalui proses diskusi panjang, maka para Pemimpin ASEAN dalam KTT ke-19 mendukung sebuah dokumen yang dinamakan ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED). Dokumen ini merujuk pada upaya pengembangan UKM dan pengentasan Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|28

jurang pembangunan ekonomi di ASEAN, yang selama ini dirasakan kurang mendapatkan perhatian dibanding tiga pilar lainnya. Capaian lain adalah disahkannya oleh para Pemimpin ASEAN sebuah dokumen yang diberi nama ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership (AFRCEP). Dokumen ini meletakkan prinsip-prinsip umum bagi proses integrasi ekonomi ASEAN lebih jauh dengan negara-negara mitranya dengan tetap mengedepankan peran sentral ASEAN dalam proses dan formatnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Fair di Nusa Dua Bali pada Senin 24 Oktober 2011 AEC Blueprint and Scorecard

Pada tahun 2011 Indonesia ditargetkan oleh ASEAN untuk memenuhi 178 measures pada AEC Scorecard, sedangkan Indonesia sendiri menargetkan sebanyak 154 measures. Sampai dengan Desember 2011, Indonesia telah mencapai Asean Economic Community (AEC) Scorecard sebesar 64,61% atau 115 measures dari target yang telah di tetapkan yaitu 87% dari 154 measures. Dengan kata lain, Indonesia telah mencapai 74,24% dari target yang di tetapkan sebelumnya. Pemenuhan pelaksanaan AEC Blueprint sesuai target waktu masih menjadi tantangan tersendiri bagi negaranegara anggota ASEAN, terutama adanya keterlambatan ratifikasi, penyesuaian ketentuan domestik dengan kesepakatan yang dicapai dan hambatan lainnya.

ASEAN - Kanada

Pada tanggal 2 Oktober 2011, Minister for International Trade and Minister for the Asia Pacific, Kanada berkunjung ke Indonesia dalam rangka exchange of letters ASEAN – Kanada. Adapun exchange of letters tersebut dimaksudkan untuk menandai telah diadopsinya Joint Declaration between ASEAN and Canada on Trade and Investment. Deklarasi bersama ini pada intinya memuat kesepakatan antara ASEAN dan Kanada untuk mendorong hubungan perdagangan dan investasi kedua pihak dengan cara menyusun program kerja pada waktu yang akan datang. Deklarasi ini bertujuan juga untuk meningkatkan kerja sama perdagangan barang dan jasa, kerja sama industri, investasi, dan peningkatan UKM, koordinasi dalam forum WTO dan APEC, serta pertukaran informasi peluang perdagangan dan investasi.

ASEAN - Jepang

ASEAN dan Jepang berhasil menyepakati ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Project Management Guidelines yang berisi panduan pengajuan proyek dalam kerangka AJCEP, termasuk proses auditnya. Dari 10 proyek yang diusulkan ASEAN, Sub-Committee on Economic Cooperation melakukan pemeringkatan dengan hasil: 4 usulan proyek masuk dalam kategori A (favorable), 4 proposal ke dalam kategori Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|29

B (konsep dasar diterima namun memerlukan perbaikan), dan 2 proposal lainya ke dalam kategori C (konsepnya tidak dapat disetujui antara lain karena “country-specific”). Indonesia dan Filipina menyatakan berminat untuk bergabung dalam proyek “Promotion of Island and Beach Tourism” yang diusulkan Vietnam, namun dengan modifikasi agar mencakup juga negara kepulauan di ASEAN. Indonesia dan Filipina sepakat untuk menyusun masukan atas proposal dimaksud guna disampaikan kepada Vietnam ASEAN - China

Di sela-sela KTT ASEAN ke-19 telah ditandatangani Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitment under the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China. Dengan ditandatanganinya protokol tersebut oleh para menteri ekonomi ASEAN memberikan implikasi: 1)Memberikan komitmen yang lebih tinggi yaitu dengan menghapus ketentuan income tax law pada mode 3 national treatment; 2) Indonesia juga meningkatkan komitmennya di sektor: a) Financial services: Non banking services (limited to factoring services) CPC 8113; b) Air transport services: aircraft repair and maintenance services, computer reservation system services, and selling and marketing; c) Maritime services: (i) passenger transportation, excluding cabotage (CPC 7211); (ii) Freight transportation, excluding cabotage (CPC 7212); (iii) Maritime cargo handling services; (iv) Rental of vessel without crew.

ASEAN - Korea

Sejalan dengan pelaksanaan KTT ASEAN ke-19 telah ditandatangani juga the Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea. Dengan ditandatanganinya protokol tersebut, para pihak ASEAN Korea FTA dapat secara unilateral mempercepat komitmen tarif untuk pos-pos tarif yang berada di jalur normal atau memindahkan pos-pos tarif dari jalur sensitif ke jalur normal, dengan komitmen memberlakukan percepatan atau perpindahan pos-pos tarif dimaksud kepada seluruh pihak.

ASEAN - India

Dalam kerjasama ASEAN-India untuk bidang perdagangan barang, ASEAN belum mencapai kesepakatan terkait dengan 40 Product Specific Rules (PSR) dan 10 PSR tambahan yang diusulkan oleh India pada pertemuan AITNC ke29 (usulan tambahan 10 PSR dari India diambil dari Chapter 32 dan 64). Indonesia baru dapat menyetujui 28 dari 40 daftar PSR tersebut dan mengusulkan 10 PSR tambahan tetapi di luar Chapter 32 dan 64 sebagaimana usulan India. Di bidang jasa, India masih meminta anggota ASEAN untuk meningkatkan offer-nya setara dengan AANZFTA khususnya di Mode 4 dari subsektor yang menjadi kepentingan India (CRS, Construction and Related Engineering, Environmental Consultancy Services, Other Business Services, dan R&D and


Professionals Services), dan sebagai imbalannya India akan memberikan Single MFN Offer kepada seluruh Negara anggota ASEAN. Di bidang investasi, belum dapat difinalisasi karena sikap India yang selalu bersyarat terhadap posisi ASEAN yang terkait pendekatan negative list serta kecenderungan backtracking terhadap isu yang sudah dibahas dan disepakati. ASEAN – Australia & Selandia Baru

Indonesia telah menotifikasi ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) kepada ASEAN Sekretariat, perwakilan negara-negara ASEAN, Kedubes Australia dan New Zealand di Jakarta pada tanggal 11 November 2011. Sesuai dengan Agreement AANZ, peraturan tersebut akan berlaku 60 hari setelah tanggal notifikasi (10 Januari 2012). Masing-masing Negara Anggota ASEAN telah menyampaikan perkembangan transposisi HS 2007 ke 2012 dan telah disepakati untuk: (i) menginformasikan kepada semua AANZ apabila telah mengimplementasikan HS 2012; (ii) mensirkulasikan draft Tariff Reduction Schedule HS 2012 kepada AANZ untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan hasil Pertemuan ke-3 CTG; dan (iii) menotifikasikan kepada ASEAN Sekretariat terhadap perkembangan transposisi masing-masing ASEAN Member States (AMS). Australia dan Selandia Baru telah selesai melakukan transposisi HS 2007 ke HS 2012 dan siap untuk mengimplementasikan pada 1 Januari 2012.

3.2.7 Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya Pada agenda Next Generation on Trade and Investment (NGTI) dibahas Next Generation on Trade bagaimana memajukan kebijakan inovatif yang berorientasi pasar, efektif and Investment (NGTI) dan tidak diskriminatif, serta bagaimana meningkatan partisipasi UKM APEC dalam rantai produksi global. Hal yang mendasar yang menjadi perbedaan pandangan antar ekonomi pada bahasan kebijakan inovatif adalah terkait kewajiban menghilangkan regulasi domestik yang melarang menjadikan lokasi pengembangan atau kepemilikan atas hak atas kekayaan intelektual sebagai preferensi untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah. Asia-Pacific Economic Cooperation

Pada pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-23 para Menteri menyepakati APEC Ministerial Meeting’s Statement berikut lampirannya, yakni: (i) Annex A, Pathfinder to Enhance Supply Chain Connectivity by Establishing a Baseline De Minimis Value; (ii) Annex B, Actions to Address Barriers facing SMEs in Trading in the Region; (iii) Annex C, Facilitating the Diffusion of Advanced Technology and Alternative-Fueled Demonstration Motor Vehicles; (iv) Annex D, Pathfinder on Facilitating Trade in Remanufactured Goods; (v) Annex E, Emerging Green Technologies; (vi) Annex F APEC Regulatory Cooperation Plan. Selain itu para Menteri juga telah mengesahkan dokumen APEC Statement on the WTO Doha Development Agenda Negotiations and Resisting Protectionism, Statement on High Level Policy Dialogue on Open Governance and Economic Growth, dan Statement on High Level Policy Dialogue on Disaster Resiliency.


Peran Indonesia dalam APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-23 di Honolulu, Amerika Serikat. Supply-Chains Connectivity Action Plan APEC

Addressing Barriers to SMEs Trade - APEC

Green Growth - APEC

Advancing Regulatory Convergence and Cooperation - APEC

Dalam rencana aksi konektivitas mata rantai suplai, dibahas bagaimana meningkatkan perdagangan melalui penerapan batas minimal nilai impor barang yang dikirim melalui jasa titipan/kurir dan pos yang dibebaskan dari bea masuk dan prosedur kepabeanan (de minimis value). Selain itu, juga dibahas usulan penerapan batas minimal yang seragam sebesar USD 100 untuk ekonomi APEC. Terkait hal ini ekonomi APEC sepakat bahwa penerapan batas minimal yang sama hanya diperuntukan bagi ekonomi APEC yang telah siap melalui skema pathfinder, sementara ekonomi lainnya menerapkan de minimis value sesuai dengan kebutuhan masing-masing ekonomi. Pada bahasan bagaimana mengatasi hambatan perdagangan bagi UKM terutama meningkatkan akses pasar luar negeri, Para Menteri APEC sepakat berkomitmen untuk melaksanakan aksi untuk mengatasi hambatan perdagangan bagi UKM antara lain terkait akses terhadap keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan hak atas kekayaan intelektual khususnya bagi UKM yang akan melakukan ekspor. Para Menteri APEC membahas beberapa hal pokok, yakni liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan (Environmental Goods and services); pembentukan Kelompok Pakar mengenai Pembalakan Liar dan Perdagangan terkait; perampingan prosedur bagi impor advanced demonstration motor vehicles; pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar; dan pengembangan kerja sama Low Emission Development Strategies. Pada pembahasan Promoting liberalization of trade and investment in environment goods and services (EGS - Annex C, AELM Statement), masih belum tercapai kesepakatan pada isu EGS terkait penurunan tarif menjadi kurang dari 5% pada tahun 2015. Terkait dengan pelaksanaan praktik-praktik peraturan yang baik (good regulatory practices), para Menteri Ekonomi APEC sepakat atas aksi spesifik untuk memperkuat implementasi praktik-praktik tersebut antara lain melalui koordinasi internal pembuatan peraturan, penilaian dampak regulasi, dan konsultasi publik, serta melaporkan kemajuan penerapan tersebut pada tahun 2012, penilaian atas hasil laporan pada tahun 2013, serta melaksanakan peningkatan kapasitas guna membantu ekonomi dalam penerapan aksi spesifik ini. Selain itu, para Menteri juga menyepakati APEC Regulatory Cooperation Plan sebagai prinsip kerja sama regulasi APEC dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada isu teknologi ramah lingkungan yang sedang berkembang melalui rekomendasi standar dan


penilaian kesesuaian terkait teknologi smart grid, green building, dan solar technology. Beberapa area kerja sama regulasi lainnya antara lain di bidang kimia, peralatan kesehatan, jasa, dan anggur. World Economic Forum on East Asia (WEF on EA)

Penyelenggaraan World Economic Forum on East Asia (WEF on EA) dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementeriankementerian terkait serta dunia usaha. WEF on EA sebagai forum internasional resmi dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2011. WEF on EA ke-20 yang bertema “Responding to the New Globalism” dihadiri oleh 624 partisipan dari 40 negara yang mewakili lembaga pemerintah, industri, pengambil kebijakan regional dan global, dan pimpinan lembaga nirlaba serta akademisi. Tujuan WEF on EA adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi suatu negara di dunia dengan melibatkan dunia bisnis, politik, akademisi, dan para pemimpin kelompok masyarakat untuk menyusun agenda industri secara regional dan global.

Pembukaan World Economic Forum on East Asia oleh Presiden RI bersama Dirjen WTO Regional Entrepreneurship Summit (RES)

Pada tanggal 22-24 Juli 2011 telah dilaksanakan Regional Entrepreneurship Summit (RES) di Bali, Indonesia. Pada kesempatan tersebut Kementerian Perdagangan sebagai official host dan pelaksanaannya diatur oleh tim Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI). Regional Entrepreneurship Summit (RES) merupakan langkah lanjutan setelah pelaksanaan Global Entrepreneurship (GEPI) pada bulan April 2010 di Washington DC. Pelaksanaan RES di Indonesia yang mengambil tema “Emerging Entrepreneurs: The Next Big Chapter”, adalah merupakan program regional pertama yang dilaksanakan di wilayah Asia Pasifik. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan pengakuan akan makin kuatnya posisi Indonesia sebagai hub kewirausahaan di Asia Tenggara.

International Tripartite Rubber Council

Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat bahwa kondisi yang paling mempengaruhi ketidakstabilan harga karet saat ini adalah sisi permintaan (demand) dan sentimen negatif karena penurunan perekonomian global. Untuk itu, International Tripartite Rubber Council akan melaksanakan langkah-langkah strategis demi mengantisipasi ketidakstabilan harga karet yang disebabkan melemahnya permintaan dunia.


3.2.8 Kerja Sama Bilateral Indonesia – Uni Eropa

Pada tanggal 4 Mei 2011, Menteri Perdagangan Republik Indonesia bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) di Jakarta, pertemuan dilakukan dengan pendekatan baru ke dalam hubungan perdagangan bilateral. Pembicaraan antara kedua pejabat tinggi difokuskan pada perdagangan bilateral dan isu-isu investasi, termasuk beberapa isu akses pasar dan prospek Doha Round on Trade Liberalization (Putaran Doha tentang Liberalisasi Perdagangan). Pertemuan tingkat tinggi ini mendiskusikan rekomendasi yang dirumuskan oleh “Kelompok Visi” (Vision Group) untuk meningkatkan hubungan komersial Uni Eropa-Indonesia. Salah satu langkah penting yang direkomendasikan oleh Kelompok Visi dalam laporan akhir mereka adalah untuk melakukan konsultasi awal dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan kepentingan bersama yang secara luas diterima dan didukung para pebisnis, pejabat pemerintah, dan masyarakat madani di kedua negara mengenai gagasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) Rl - EU ke-4 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2011 di Brussel. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Selain itu, WGTI juga mengangkat isu-isu spesifik yang terkait dengan akses pasar kedua negara, seperti palm oil, fishery product, cocoa product, daftar negatif investasi, dan peraturan labelling. Kedua pihak sepakat untuk saling memberikan informasi dan menindaklanjuti isu-isu bilateral yang ada dalam tingkat teknis secara regular. Untuk itu, Indonesia menyampaikan perlunya koordinasi dan pertemuan dengan kementerian terkait guna membahas isu-isu yang masih pending dan mencabut isu-isu yang sudah diselesaikan.

Indonesia – European Free Trade Association (EFTA)

Berkenaan dengan hubungan antara chapter trade in goods dengan agreement on agriculture, Indonesia memandang bahwa agreement on agriculture, perlu menjadi bagian integral dari chapter trade in goods, sedangkan EFTA memandang agreement on agriculture dilakukan secara terpisah, namun bersama-sama dengan chapter trade in goods keduanya membentuk kerangka dan instrumen IE-CEPA. Terkait dengan penurunan tarif, EFTA menginginkan tarif kedua belah pihak langsung turun seketika IE-CEPA diberlakukan, Indonesia menginginkan penurunan tarif secara bertahap mengingat perbedaan tingkat ekonomi kedua pihak. Terkait trade remedies, Indonesia menginginkan agar klausul trade remedies merujuk kepada WTO, sedangkan EFTA menginginkan klausul trade remedies disusun secara khusus mengingat prefential IE-CEPA.

Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Pada tanggal 18 April 2011, telah dilaksanakan konsultasi pra-negosiasi IA-CEPA tahap ke II di Jakarta, Indonesia. Pada kesempatan ini telah disepakati mayoritas isi Guiding Principles and Modalities of IA-CEPA. Namun, masih terdapat 2 square brackets yang menjadi pending matters. Selain itu, kedua negara sepakat untuk melaksanakan joint outreach untuk mendapatkan masukan/input dari stakeholders. Pada pertemuan ini, pemerintah Australia telah menyatakan persetujuannya terhadap


usulan Indonesia atas keempat konsep clustering dalam economic cooperation. Hal lain yang patut dicatat dari pertemuan dimaksud ialah kesepakatan kedua negara untuk melibatkan peran serta aktif stakeholders pada proses negosiasi, salah satunya melalui sosialisasi atas perkembangan negosiasi kepada stakeholders. Konsultasi pra-negosiasi IA-CEPA tahap ke 2 dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Australia yang dilaksanakan rutin setiap tahun yakni Trade Ministers’ Meeting. The 9th Indonesia – Australia Trade Ministers’ Meeting (TMM) telah dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 20 April 2011. Beberapa isu-isu penting yang dibahas, yaitu: 1) Akses pasar buah-buah tropis yang sulit menembus pasar Australia, terkait aturan Sanitary and Phytosanitary (SPS) Australia; 2) Holding Order yang dikenakan kepada beberapa produk-produk makanan Indonesia; 3) Akses pasar Australia ke Indonesia terkait Live Cattle, Boxed Beef dan Offal; 4) Ketentuan mengenai labeling di Indonesia.

Bilateral Meeting Indonesia – Australia dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan luar negeri. Trade Negotiating Commitee for Indonesia – Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA)

Pada pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC) ke-7 tanggal 10-11 Juni 2011 di Islamabad, Pakistan membawa proposal baru guna memecah kebuntuan pembahasan request list of products dan sekaligus menyelesaikan perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan. Menanggapi posisi final dari Indonesia, Pakistan tetap pada prinsip “proportionality and equitable reciprocity” dan belum dapat menerima posisi final Indonesia. Dengan tidak fleksibelnya posisi Pakistan maka perundingan diputuskan untuk ditunda. Indonesia menyampaikan kembali proposal Indonesia dan kepastian akan diberikannya perlakuan 0% tarif sepanjang tahun untuk jeruk Kinnow dengan syarat CPO Indonesia disamakan perlakuan tarifnya dengan CPO Malaysia dan tidak ada lagi penambahan permintaan produk dari pihak Pakistan. Pada tanggal 16 September 2011, telah dilaksanakan pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC) ke-8 Indonesia-Pakistan di Jakarta. Pada kesempatan tersebut kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan terkait dengan product list Preferential Trade Agreement. Rencananya, Preferential Trade Agreement Indonesia-Pakistan itu akan ditandatangani pada awal tahun 2012.


Indonesia – India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (II-CECA)

Pada tingkat Ministerial Meeting, Kedua Menteri menyepakati untuk membentuk dua Working Group; yakni (i) Working Group on Trade and Investment yang melibatkan unsur pemerintah serta pengusaha; dan (ii) Working Group on Trade Facilitation and Resolution yang melibatkan unsur pemerintah. Pembentukan kedua Working Group tersebut dilakukan sebagai upaya kedua Negara untuk lebih meningkatkan laju perdagangan bilateral dalam rangka mencapai target volume perdagangan sebesar US$ 25 miliar pada tahun 2015. Kesepakatankesepakatan yang kedua Menteri pada the First Biennial Trade Ministers' Forum (BTMF) dituangkan dalam Joint Statement yang ditandatangani oleh kedua Menteri.

Indonesia – Timor Leste

Pertemuan Bilateral antara Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian Timor-Leste dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus di Timor Leste. Pertemuan dimaksud dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI dalam rangka memenuhi undangan Menteri Pertahanan Timor-Leste untuk menghadiri perayaan Demobilisasi dan Pengakuan terhadap Front Pejuang Perlawanan Bersenjata Timor-Leste. Didasari concern kedua Menteri terhadap kondisi pasar perbatasan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, pada kesempatan ini Kedua Menteri sepakat menandatangani Letter of Intent (LoI) on Border Trade in Regulated Market. Berdasarkan LoI tersebut, kedua negara sepakat untuk: (i) memfasilitasi kebutuhan penduduk perbatasan untuk dapat melaksanakan perdagangan di pasar perbatasan; (ii) mengoptimalisasi penggunaan Pas Lintas Batas; (iii) melaksanakan diseminasi informasi mengenai pasar perbatasan sebelum berakhirnya tahun 2011; dan (iv) secara rutin melakukan monitor dan evaluasi efektivitas pasar perbatasan serta mendukung kebutuhan masyarakat perbatasan melalui capacity building. Adapun hal-hal lain yang menjadi concern kedua negara antara lain: (i) Wacana perluasan cakupan barang yang diperdagangkan di pasar perbatasan; (ii) Penambahan nilai transaksi; (iii) Sea border trade; (iv) Ekspor mobil mewah bekas; (iv) Penjajagan kerja sama peningkatan perdagangan melalui pembiayaan ekspor; dan (v) Rencana pembangunan export centre.

Indonesia – Korea Selatan

Indonesia dan Korea Selatan telah menyelesaikan Joint Study Group (JSG). Dalam recommendation dan JSG Report juga telah disebutkan bahwa beberapa prinsip dasar Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara lain: 1) CEPA harus sesuai dengan peraturan WTO serta mempertimbangkan multilateral dan bilateral arrangement lain yang sudah dibuat oleh Indonesia dan Korea dengan mitra negara lainnya; 2) Untuk menjaga suasana kondusif dalam perundingan Indonesia-Korea CEPA, agar lebih menekankan perhatian khusus pada sektor-sektor sensitif di Negara masing-masing; 3) Arsitektur CEPA meliputi tiga unsur antara lain : (1) Market Access on Trade in Goods and Services, (ii) Facilitation on Trade and Investment;


dan (iii) Economic Cooperation termasuk Capacity Building.

Menteri Perdagangan secara resmi membuka penyelenggaraan Konsultasi Publik mengenai hasil Joint Study Group Indonesia-Korea. Indonesa - RRT

Pada pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri RRT di Jakarta pada bulan April 2011, kedua Kepala Negara telah menyaksikan penandatanganan Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade antara Menteri Perdagangan RI dan RRT di mana salah satu isi pentingnya adalah pembentukan Working Group on Trade Resolution dan Working Group on Economic Cooperation. Agreement tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan mempromosikan perkembangan sosial dan ekonomi masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara. Pada pertemuan ke-3 Expert Working Group (EWG) for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation Indonesia-RRT tanggal 19-20 Juli 2011 di Beijing, RRT telah dibahas draft MOU on External Merchandise Trade Data Exchange. MOU tersebut masih harus melalui proses di Kementerian Luar Negeri masing-masing negara untuk mendapat persetujuan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menandatangani MOU tersebut pada kesempatan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Kedua belah pihak juga membahas berbagai isu terkait dengan implementasi Agreed Minutes for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation. Dalam pertemuan ke-3 EWG tersebut, pihak Indonesia mengharapkan pihak RRT dapat memenuhi komitmen kedua pejabat tinggi negara baik dalam Joint Communique on Further Strengthening China-Indonesia Strategic Partnership maupun Agreed Minutes untuk menciptakan perdagangan yang berimbang dan berkelanjutan. Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak termasuk level teknis di masing-masing negara. Permasalahan perdagangan terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS), technical barriers to trade (TBT), maupun standar lainnya sebaiknya dapat diselesaikan dengan semangat komitmen kedua negara. Untuk menyelesaikan permasalahan teknis dalam hal akses pasar, pihak Indonesia mengusulkan untuk membentuk mekanisme komunikasi (hotline) antara pihak terkait kedua negara.

Indonesia - Jepang

Pertemuan The First Meeting of Working Group under the Sub-committee on Rules of Origin for Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dilaksanakan pada tanggal 11-14 Mei 2011 di Tokyo, Jepang. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|37

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas transposisi HS 2002 ke HS 2007 pada Product Specific Rules (PSR) di bawah IJ-EPA. Indonesia merupakan negara terbesar kedua tujuan SKA ekspor Jepang di antara negara-negara yang memiliki perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang setelah Thailand. Jumlah SKA JI-EPA yang diterbitkan pada tahun 2010 adalah 23.672 atau meningkat hampir 50% dari jumlah SKA pada tahun 2009 yang mencapai 16.013. Indonesia – Amerika Serikat

Pertemuan Trade and Investment (TIC) XI RI-AS di Washington, D.C. pada tanggal 19 September 2011 membahas isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara. Secara umum pihak AS menyatakan apresiasinya atas upaya Pemerintah RI meng-address isu-isu concern AS, dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan dialog antara instansi dengan tujuan penyelesaian isu-isu tertentu dan mencapai saling pengertian sebelum menjadi masalah yang berkepanjangan. Kementerian Perdagangan RI akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta

Indonesia - Brasil

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of External Relations of the Federative Republic of Brazil on Enhancing the Promotion of Trade dilakukan di sela-sela ASEAN Summit pada bulan November 2011. Penandatanganan MoU ini adalah sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk lebih mempererat hubungan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. MoU ini secara umum menegaskan tentang pentingnya peranan promosi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Brasil. Di antara yang menjadi program utama working group adalah meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara pada tingkat bilateral dan multilateral.

Penandatanganan MoU untuk lebih mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Brazil di bidang perdagangan dan investasi. Indonesia - Turki

Pertemuan ketiga Joint Study Group (JSG) Indonesia-Turki, dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari 2011 di Ankara, Turki. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Final Joint Report kedua pihak serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari JSG Indonesia-Turki dimaksud. Indonesia dan Turki telah berhasil menyusun laporan akhir yang berjudul “Turkey-Indonesia Joint Study Group on The Feasibility of a Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement”.


3.2.9 Perundingan Perdagangan Jasa Negara anggota sepakat untuk menjadikan laporan tahunan Committee Council for Trade in on Trade in Financial Services, Committee on Specific Commitments, Services - WTO Working Party on GATS Rules, dan Working Party on Domestic Regulation sebagai annex laporan tahunan Council for Trade in Services. Internal ASEAN - Trade in Services

Penyelesaian ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2011, namun hanya lima negara anggota (Singapura, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Thailand) yang berhasil menyelesaikan komitmen AFAS Paket 8, sedangkan lima negara lainnya masih dalam proses konsultasi internal. Pada pertemuan Asean Summit ke-19 juga ditegaskan kembali agar negara anggota menyampaikan rencana aksinya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam memenuhi target integrasi jasa pada tahun 2015 untuk dilaporkan pada AEM Retreat pada tahun 2012.

APEC - Group on Services

1) Information Exchange of Environmental Services – China Indonesia mendukung kegiatan ini dalan kerangka transfer teknologi seperti disepakati dalam APEC EGS Work Program 2009. Indonesia akan mengawal pembahasan klasifikasi Environmental Services agar sesuai dengan posisi Indonesia dalam perundingan Putaran Doha. 2) APEC Legal Services Project – Japan Indonesia sedari awal mendukung proyek ini termasuk mendorong kerja sama dengan Inter Pacific Bar Association (IPBA). Melalui kerja sama ini diharapkan adanya share of views/expereinces dan capacity buildings yang diharapkan dapat berguna bagi government officials serta stakeholders terkait 3) Workshop on Addressing SME Business Constraints through Services – United States Project completion report (Workshop on Addressing SME Business Constraints through Services) telah disampaikan dalam Sidang oleh Amerika Serikat). Amerika Serikat akan mengusulkan tindak lanjut dari Workshop ini seperti Proposal for GOS Work Program on Regulatory Coherence and Cooperation.

Indonesia - EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA)

Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) telah melakukan pertukaran paper terkait isu Movement of Natural Person. Kedua pihak juga saling mempresentasikan kepentingan dan posisi masing-masing di bidang: maritim, pariwisata, finansial, dan kesehatan. Terdapat kemungkinan untuk melakukan pertukaran request pada perundingan selanjutnya

Joint Study Group (JSG) Indonesia-Korea

Joint Study Group (JSG) Indonesia-Korea memberikan rekomendasi agar trade in services dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat memasukkan komitmen yang lebih spesifik dibandingkan dengan apa yang sudah disepakati dalam ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA) dengan maksud untuk dapat menikmati preferential treatment di berbagai area di Iuar AKFTA.

Council for Trade in Services - WTO

Negara anggota sepakat untuk menjadikan laporan tahunan Committee on Trade in Financial Services, Committee on Specific Commitments, Working Party on GATS Rules, dan Working Party on Domestic Regulation sebagai annex laporan tahunan Council for Trade in Services.


Committee on Trade in Financial Services

Pada agenda Recent Development in Financial Services Trade, delegasi Ekuador melalui komunikasinya (S/FIN/W/80) menyampaikan agar dalam 8th Ministerial Conference dapat dibahas paragraf yang akan memberikan referensi terhadap perlunya negara anggota untuk melakukan review terhadap GATS dan Annex on Financial Services dalam rangka memberikan policy space bagi negara-negara berkembang pada saat menghadapi krisis keuangan.

Working Party on GATS Rules

Telah diterbitkan List of Documents Related to the Negotiations under GATS Article X on Emergency Safeguard Measures (ESM) yang merupakan kompilasi dokumen terkait pembahasan ESM sejak bulan Juli 1995 sampai dengan akhir tahun 2011. Adapun list of documents tersebut terdiri dari empat bagian yaitu: (i) Reports of meetings; (ii) Documents submitted by members; (iii) Notes from Chairperson; dan (iv) Background Documents by the Secretariat.

Working Party on Domestic Regulation

Secara umum, negara anggota telah memiliki kesamaan pandangan tentang isu transparansi, measures of general application, dan prosedur mengenai publikasi. Terkait dengan hal tersebut, negara anggota mengharapkan dilakukannya diskusi yang lebih teknis menyangkut halhal lain di luar transparansi, terutama isu-isu yang belum dapat disepakati.

3.2.10 Pengamanan Pasar Produk Indonesia Dikecualikan dari Safeguard Turki

Produk Polyethylene Telepthalate (PET) Indonesia dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun olehPemerintahTurkikarena share impornyakurang dari 3%. Dengan dikecualikannya Indonesia terhadap pengenaan BMTP oleh Turki, maka kesempatan untuk mengisi dan merebut pasar ekspor produk PET di Turki terbuka kembali bagi eksportir Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2011, Otoritas Safeguard Turki telah mempublikasikan hasil penyelidikan safeguard terhadap produk PET dengan pengenaan BMTP selama 3 (tiga) tahun. Adapun besaran pengenaan BMTP tersebut yaitu: 1) Tahun I 8%; 2) Tahun II 7,5%; dan 3) Tahun III 7%. Penyelidikan safeguard terhadap produk PET ini dimulai pada 11 Maret 2011 dan dilakukan atas permohonan dari industri domestik Turki yaitu Artenius Turkpet Chemicals and Pet Delivery. Comp. San. Inc. Menindaklanjuti tuduhan safeguard Turki ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan perusahaan /eksportir dan asosiasi produk tertuduh dalam penyusunan submisi Pemerintah Indonesia yang disampaikan tanggal 23 Maret 2011. Selain itu, disusun pula bahan concern Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum public hearing yang diadakan oleh Otoritas Safeguard Turki pada 10 Mei 2011. Produk Travel Goods, Handbags and Similar Containers (HS No. 42.02) Indonesia juga dikecualikan oleh Pemerintah Turki dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) karena share impornya kurang dari 3%. Dengan dikecualikannya Indonesia terhadap pengenaan BMTP oleh Turki, maka kesempatan untuk mengisi dan merebut pasar ekspor produk Travel Goods, Handbags and Similar Containers di Turki terbuka kembali bagi eksportir Indonesia.


Turki telah mempublikasikan hasil penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap produk tersebut pada 25 Oktober 2011. Penerapan BMTP ini berlaku segera setelah disetujui oleh Ministerial Council Turki. Menindaklanjuti tuduhan safeguard Turki ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menjawab kuesioner secara tepat waktu serta menyampaikan submisi/concern pemerintah Indonesia secara tertulis pada 8 April 2011, yang menyampaikan bahwa share impor Indonesia kurang dari 3% sehingga berdasarkan aturan WTO harus dikeluarkan dari penyelidikan. Produk Baja Indonesia Tidak Dikenakan Safeguard di Malaysia

Produk Glass Block Indonesia Dikenakan Bea Masuk Tambahan oleh Otoritas Thailand

Pemerintah Australia Hentikan Penyelidikan Dumping Terhadap Produk Canned Pineapple Fruit Asal Indonesia

Pemerintah Australia Hentikan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk clear float glass (CFG) asal Indonesia

Otoritas Malaysia (Ministry of International Trade and Industry Malaysia), pada 22 Agustus 2011, mengumumkan penghentian penyelidikan safeguard terhadap produk baja (Hot Rolled Coils/HRC) asal Indonesia. Penghentian penyelidikan tersebut karena tidak ditemukan adanya kerugian serius (serious injury) terhadap industri dalam negeri Malaysia. Produk baja yang diselidiki adalah yang termasuk dalam kode HS 7208 dan 7211. Otoritas Thailand, Department of Foreign Trade(DFT) Thailand, pada tanggal 18 Agustus 2011, mengumumkan hasil penyelidikan safeguard terhadap produk Glass Block yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun. Adapun besaran pengenaan BMTP yaitu: 1)Tahun I (18 Agustus 2011-14Januari 2012) sebesar 35% CIF atau 11.23 baht per piece ; 2) Tahun II (15 Januari 2012 -14 Januari 2013) sebesar 32% CIF atau 10.23 baht per piece; dan 3) Tahun III (15 Januari 2013 - 14 Januari 2014) sebesar 29% dari CIF atau 9.23 baht per piece. Otoritas Anti Dumping Australia (ACS) mengeluarkan public notice yang memerintahkan penghentian penyelidikan terhadap canned pineapple asal Indonesia karena tidak terbukti melakukan dumping. Produk yang dituduh dumping tergolong dalam HS.2008.20.00; 2008.20.00/27 dan 2008.20.00/28 yaitu canned pineapple. Indonesia setelah berkoodinasi dengan perusahaan tertuduh menyatakan bahwa tuduhan tidak didukung oleh bukti yang kuat terutama terkait dengan kerugian (injury), penentuan normal value tidak sesuai dengan ketentuan WTO, dan kerugian industri dalam negeri lebih banyak disebabkan oleh faktor internal. Pada 1 Oktober 2011, Otoritas Anti Dumping Filipina, Department of Trade and Industry (DTI) menyatakan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) Filipina terhadap produk clear float glass (CFG) asal Indonesia dihentikan. Terkait dengan penyelidikan anti dumping sunset review ini, telah dilakukan permintaan specific hearing dengan Chairman Tariff Commission (TC). Pada pertemuan tersebut pemerintah Indonesia menyatakan keberatannya atas rekomendasi TC kepada DTI yang sangat bertentangan dengan hasil essential fact yang mengemukakan bahwa hampir seluruh indikator ekonomi petisioner (market share, price, production, sales, inventory, profit, cost of production, capacity utilization) tidak menunjukkan kerugian. Alasan TC memperpanjang pengenaan BMAD adalah karena terjadi over capacity produk CFG Indonesia, sehingga dikhawatirkan membanjiri pasar Filipina.


KPPI mulai Penyelidikan Safeguard Measures Terhadap Impor Produk Kawat Besi atau Baja

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah menerima permohonan dari PT. Bevananda Mustika yang meminta Pemerintah RI mengenakan tindakan pengamanan (safe guards measures) atas impor barang yang berbentuk kotak, silinder atau lembaran yang terbuat dari kawat besi atau baja dengan nomor HS7326.20.90.00, memiliki diameter 2-5 mm dan lingkaran berbentuk hexagonal sebesar 50-120 mm. Permohonan tersebut berdasar pada alasan apabila tidak diambil tindakan pengamanan, maka yang bersangkutan akan mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor barang sejenis dengan produksi yang bersangkutan. Pada tanggal 22 Agustus 2011 KPPI menetapkan akan memulai penyelidikan atas dugaan ancaman kerugian serius yang dialami oleh PT.Bevananda Mustika, sebagai akibat dari lonjakan volume impor barang yang bersangkutan.

Sebanyak 21,87% kasus perdagangan (tuduhan dumping,subsidi dan safeguard) telah dihentikan, 18,75%

kasus yang dikenakan,

sementara sisanya masih dalam proses penanganan

Jumlah kasus tuduhan terhadap Indonesia yang ditangani sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 21 kasus tuduhan dumping, 2 kasus tuduhan subsidi dan 9 kasus tindakan safeguards. Dari berbagai tuduhan tersebut, sekitar (7 kasus/ 21,87%) telah dihentikan karena tidak terbukti melakukan dumping dan tindakan safeguard. Namun masih terdapat 6 kasus (18,75%) yang dikenakan, dan 19 kasus (59,37 %) masih dalam proses penanganan. Dari keenam kasus yang telah dikenakan BMAD pada tahun 2011, terdapat dua kasus yang masih perlu dilanjutkan penanganannya di tahun 2012 yaitu Kasus tuduhan dumping produk Fatty Alcohol oleh Unie Eropa dan kasus tuduhan dumping Clear Float Glass (CFG) oleh Australia. Negara yang banyak melakukan tuduhan selama tahun 2011 adalah Turki dan India yaitu masing-masing sebanyak 10 dan 6 kasus. Kasus yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani adalah tuduhan subsidi oleh Brazil untuk produk Viscose Fibre Yarn dan oleh Pakistan untuk porduk Writing Paper. Pemerintah memfasilitasi para eksportir yang menghadapi kasus dumping, pengenaan safeguard atau subsidi serta memonitor peraturan/kebijakan negara mitra dagang terkait hambatan teknis perdagangan yang dimulai sejak dari tahap isu kebijakan sampai pada implementasinya. Pada tahun 2011 dilakukan penyelidikan anti dumping terhadap 9 produk impor. Hasil penyelidikan dari 9 produk tersebut, 4 produk dikenakan BMAD yaitu Polyester Staple Fiber dari RRT, India dan Taiwan, H & I Section dari RRT, Hot Rolled Coil dari Rep. Korea dan Malaysia dan Review Uncoated Writing and Printing paper dari Finlandia, Rep. Korea, India dan Malaysia, 3 produk penyelidikannya telah selesai diproses, menunggu keputusan pengenaan BMAD yaitu Wheat Flour dari Australia, Sri Lanka dan Turki, Hot Rolled Plate dari RRT, Singapura dan Ukraina, Cavendish Bananas dari Filipina dan 2 produk sedang dalam proses penyelidikan yaitu Tableware Ceramic dari RRT dan Cold Rolled Coil/Sheet dari RRT, Taiwan, Korea, Jepang dan Vietnam.

Beberapa kasus pengamanan perdagangan yang masih

Kasus lainnya terkait hambatan teknis perdagangan dimana selama tahun 2011 telah ditangani sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus. Kategori hambatan teknis perdagangan tersebut antara lain: Standar sebanyak 24 Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|42

ditangani terkait dengan Technical Barriers to Trade

kasus, Prosedur Impor sebanyak 1 kasus, dan Surat Keterangan Asal (SKA) sebanyak 1 kasus. Sejumlah kasus tersebut berasal dari 11 negara mitra dagang terutama Australia sebanyak 9 kasus dan China sebanyak 6 kasus. Dari 24 kasus dalam kategori Standar, sebanyak 21 kasus terkait produk makanan dan Food-contact product, 1 kasus terkait produk obat, 2 kasus terkait produk mainan dan pakaian anak-anak. Satu kasus dalam kategori prosedur impor, produk terkait adalah furniture dan satu kasus dalam kategori Surat Keterangan Asal terkait dengan produk seafood. Isu-isu hambatan perdagangan yang dimonitor selama periode tahun 2011 antara lain terkait isu Illegal Logging Prohibition Bill 2011 Australia, isu Plain Tobacco Packaging Bill, 2011 - Australia, isu Draft Resolution No.112 Tahun 2010 – Brazil terkait produk tembakau, isu Kandungan cadmium dalam kakao dan produk kakao oleh Uni Eropa, isu adanya ancaman tuduhan Dumping terhadap produk Biodiesel, isu mengenai New Regulation of Food Safety in Vietnam for Imported Foodstuffs of Plant Origin – Vietnam

Gambar 5. Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard thd Indonesia Selama 2011

Safeguard

Subsidi

Dumping

0

5 Dalam Proses

10 Dihentikan

15

20

Dikenakan Sumber: Kemendag

3.2.11 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Isu yang berkembang di dunia saat ini adalah ketahanan pangan. Jumlah penduduk, Pemerintah Indonesia telah menyikapi dengan berbagai cara, salah permintaan energi dan satunya menjaga stabilitas harga di dalam negeri melalui pengendalian peningkatan stok dan harga pangan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, kesejahteraan secara penggunaan komoditas pangan sebagai bahan bakar, dan kesejahteraan langsung maupun tidak langsung menyebabkan yang meningkat, berdampak pada kenaikan permintaan komoditas harga pangan bergerak pangan. Selain itu, alih fungsi lahan menyebabkan produksi pangan fluktuatif. menjadi tertekan, karena pengaruh perubahan cuaca (anomali) yang menyebabkan perubahan pola produksi dan terhambatnya jalur distribusi. Faktor-faktor tersebut berdampak pada pola pergerakan harga yang berfluktuasi. Di satu sisi, pergerakan harga pangan domestik juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal muncul dari pergerakan harga pangan dunia yang cenderung meningkat selama tahun 2011.


Harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan dan andil inflasi relatif stabil

Faktor internal seperti perubahan iklim dan infrastruktur yang kurang memadai secara simultan berdampak pada keterlambatan arus distribusi barang ke sejumlah wilayah di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga di setiap wilayah di Indonesia. Namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Andil bahan pangan terhadap tingkat inflasi pun cukup rendah dan stabil. Selama periode Januari – Desember tahun 2011, food price index mengalami fluktuasi sampai dengan bulan Juni, selanjutnya sampai dengan Desember 2011 relatif stabil. Food price index periode Januari – Desember 2011 tersebut berada di atas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini harga bahan pangan yang tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan fenomena global.

Kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim dari komoditas pangan dalam negeri

Dalam penanganan stabilisasi harga bahan pokok, Pemerintah menetapkan kebijakan antisipasi gejolak siklus dan musim terhadap komoditas pangan dalam negeri, yang meliputi beras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, gula, telur ayam, daging ayam dan daging sapi tetapi juga tetap memperhatikan komoditas lain seperti jagung dan susu.

Kunjungan kerja Mendag bersama Menko Perekonomian ke pasar tradisional dalam rangka memonitor stabilisasi harga kebutuhan pokok. Suasana menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) turut memicu peningkatan harga beras, daging ayam, minyak goreng dan telur ayam

Seiring dengan terjadinya gejolak harga pangan dunia pada awal tahun 2011 dan masih dalam musim paceklik, harga beras sempat mengalami lonjakan sampai Rp 7.400 per kg yang kemudian menurun dan kembali mengalami peningkatan setelah berakhirnya masa panen raya sampai dengan akhir tahun. Kenaikan harga tersebut juga didorong oleh meningkatnya permintaan terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal ini tercermin dari koefisien variasi harga beras yang menunjukkan tingkat fluktuasi relatif tinggi yaitu sebesar 6,2%. Namun demikian, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Perum Bulog terus melakukan Operasi Pasar (OP) Beras di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, selain upaya untuk terus memperkuat jalur distribusi. Demikian juga dengan daging ayam, minyak goreng dan telur ayam memiliki koefisien variasi yang relatif tinggi. Harga daging ayam dan telur ayam selama tahun 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat dan fluktuatif dengan capaian harga tertinggi menjelang Idul Fitri masingmasing sebesar Rp.27.000,-/kg dan Rp.17.000,-/kg. Hal tersebut menunjukkan adanya pola pergerakan harga yang sama antara kedua komoditi tersebut.


Komoditi yang relatif stabil yaitu daging sapi, jagung, gula pasir, kedelai, susu dan tepung terigu Harga kedelai tahun 2011 lebih fluktuatif dibanding tahun sebelumnya

Perkembangan harga komoditi tertentu lebih stabil dari yang diperkirakan

Antisipasi Perkembangan Harga Internasional

Namun demikian, terdapat beberapa komoditi yang pergerakan harganya relatif stabil yang tercermin dari koefisien variasi harga dibawah 5% yaitu daging sapi, jagung, gula pasir, kedelai, susu dan tepung terigu. Relatif stabilnya komoditi-komoditi tersebut disebabkan oleh terjaganya pasokan di dalam negeri dan relatif stabilnya permintaan dari konsumen. Walaupun harga kedelai relatif stabil, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2010 maka harga kedelai tahun 2011 lebih berfluktuasi dengan koefisien variasi harga 1,5% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa program atau kebijakan yang mendorong pada peningkatan produktivitas kedelai masih sangat diperlukan. Sedangkan secara umum, harga pangan lainnya lebih stabil dibanding tahun lalu. Secara keseluruhan, rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok pada tahun 2011 adalah 3,5%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%. Beberapa bahan pokok yang stabilitas harganya jauh lebih baik adalah daging sapi, jagung, gula pasir, kedelai, susu dan tepung terigu. Kondisi perekonomian dan pemerintahan yang kondusif mendukung terjaganya stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri. Kementerian Perdagangan juga terus memantau perkembangan harga internasional bahan pokok tertentu dan melakukan analisa dampak kenaikan harga internasional terhadap harga domestik. Dengan demikian Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang efektif terutama untuk bahan pokok yang pemenuhannya masih tergantung dari pengadaan luar negeri. Tabel 2. Realisasi Koefisien Variasi Harga Komoditi Tahun 2011

Koefisien Variasi (persen)

Tahun

Target

Realisasi

2010 - 2014

2011

2009

2010

Beras

1,0

6,6

6,2

Gula Pasir

12,1

3,7

1,7

Jagung

2,3

4,6

3,3

Kedelai

1,3

0,5

1,6

Tepung Terigu

0,4

0,8

0,3

Minyak goreng

5,5

7,1

5,6

Susu Kental Manis

0,5

1,1

0,9

Daging Ayam

2,6

11,4

6,9

Daging Sapi

1,6

4,4

3,4

Telur

2,9

7,6

5,5

Rata-rata koefisien variasi (%)

2,8

4,5

5-9

3,5

Sumber : BPS diolah Kemendag

Target rata-rata rasio koefisien variasi harga komoditi di DN dibanding di LN adalah < 1

Target indikator rata-rata rasio koefisien variasi harga bahan pokok tertentu di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri adalah lebih kecil dari 1 (<1). Hal tersebut mengindikasikan pergerakan harga di dalam negeri lebih terjaga volatilitasnya dibanding dengan yang terjadi di luar negeri. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|45

Tabel 3.Rasio Koefisien Variasi Harga Komoditi Dalam & Luar Negeri Tahun 2011

Rasio koefisien variasi harga dalam & luar negeri

Tahun

Target

Realisasi

2009

2010

2010 - 2014

2011

Beras

0,07

0,7

0,6

Gula

6,49

0,2

0,2

Jagung

0,14

0,2

0,2

Kedelai

0,11

0,0

0,0

Terigu

0,04

0,1

0,0

Minyak goreng

1,52

0,5

0,7

Susu

0,07

0,3

0,1

Rata-rata rasio koefisien variasi

1,21

0,3

<1

0,3


Perkembangan harga bahan pokok domestik relatif lebih stabil dibanding harga internasional

Seluruh bahan pokok yang terpantau memiliki rata-rata rasio lebih kecil dari 1 (satu) atau dengan kata lain harga di dalam negeri lebih stabil dibanding harga di luar negeri, yang tercermin dari rata-rata rasio koefisien variasi harga dalam dan luar negeri sebesar 0,3.

Tahun 2010, target rasio provinsi dan nasional adalah 1,5 – 2,5

Target disparitas harga antar provinsi yang ingin dicapai melalui penghitungan rata-rata rasio antara koefisien variasi harga provinsi dibandingkan koefisien variasi harga nasional bahan pokok adalah pada kisaran 1,5–2,5 sesuai dengan Rencana Strategik Kementerian Perdagangan 2010 - 2014. Tabel 4.Target & Realisasi Rasio Koefisien Variasi Provinsi & Nasional Tahun 2011 Rasio koefisien variasi harga provinsi/nasional

Target

Target

Realisasi

2009

2010

20102014

Jan-Nov 2011

1.

Beras

2,5

1,5

1,4

2.

Gula Pasir

1,0

1,2

1,3

3.

Kedelai

4,7

2,9

2,3

4.

Tepung Terigu

5,4

2,4

4,4

5.

Minyak Goreng (curah)

1,2

1,3

6.

Jagung

3,3

1,8

2,0

7.

Susu bubuk

4,3

2,1

1,8

8.

Telur Ayam

2,2

1,3

1,2

1,7


Rasio koefisien variasi harga provinsi/nasional

Target 2009

2010

9.

2,7

1,3

1,8

1,5

1,6

1,4

2,9

1,7

Daging Ayam

10. Daging Sapi Rata-rata

Target

Realisasi

20102014

Jan-Nov 2011

1,5 - 2,5

1,9


Disparitas harga antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar

Walaupun harga tepung terigu secara umum relatif stabil, tetapi masih terjadi disparitas harga antar daerah yang cukup signifikan, hal ini tercermin dari rata-rata rasio variasi harga antar propinsi dan nasional sebesar 4,4 yang lebih besar dari target 1,5 – 2,5. Sedangkan disparitas harga antar propinsi untuk bahan pokok lainnya relatif merata. Hal tersebut merupakan cerminan semakin membaiknya infrastruktur di daerah dalam memperlancar distribusi nasional.

3.2.12 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen melalui penguatan jumlah dan kualitas petugas PPBJ dan PPNS-PK

Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) 4 (empat) angkatan. Total PPBJ diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai dengan Desember 2011 berjumlah 1.218 orang dan yang masih aktif adalah 721 orang. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS‐PK) telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) untuk 4 (empat) angkatan. Total PPNS-PK diseluruh Indonesia yang telah dididik sampai dengan saat ini berjumlah 950 dan masih aktif adalah 838 orang.

Pelaksanaan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dan kepastian hukum bagi palaku usaha PBK dan SRG

Telah dilaksanakan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi melalui evaluasi laporan keuangan, laporan direktur kepatuhan yang dilakukan secara berkala setiap bulannya, serta audit pelaku usaha terhadap 16 Pialang Berjangka, yaitu audit rutin terhadap 5 Pialang Berjangka dan audit sewaktu-waktu terhadap 11 Pialang Berjangka. Sedangkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan penyempurnaan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang pada tanggal 19 Juli 2011, telah dilakukan pengesahan dua RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No, 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Selanjutnya Presiden RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 8 Agustus 2011.

Partisipasi pada forum Standar Internasional

Kementerian Perdagangan aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan di bidang standar Internasional, sehingga dapat mempelajari dan memahami berbagai substansi standardisasi. Adapun pertemuan


tersebut antara lain: 1. Rapat penyelesaian ratifikasi perjanjian-perjanjian ekonomi dalam kerangka kerjasama ASEAN di Kantor Kementerian Luar Negeri pada tanggal 7 Januari 2011. Rapat membahas prosedur dan status ratifikasi perjanjian-perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi; 2. Sidang ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ) ke-36 tanggal 14-18 Maret 2011; 3. Sidang TBT Committee yang diadakan di Jenewa Swiss pada tanggal 15-16 Juni 2011, koordinasi antara Negara Anggota WTO membahas Specific Trade Concerns terkait dengan notifikasi atas rancangan dan regulasi teknis yang disinyalir berpotensi menimbulkan hambatan dalam antar negara; 4. Rangkaian pertemuan ke-37 ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ) diselenggarakan di Da Nang, 8-12 Agustus 2011. Rangkaian pertemuan terdiri dari 2nd Focus Group Meeting on Common Rules for Standards and Conformance pada 8 Agustus 2011, sesi pleno ACCSQ pada 9-12 Agustus 2011 dan ACCSQDialogue Partners Meetings pada 12 Agustus 2011. 5. Sidang ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) ke-4 di Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam, 4-6 Oktober 2011. Dalam sidang ini disepakati draft workplan ACCP 2012-2015 untuk Working Group (WG) RAPEX yang diketuai Indonesia; 6. Sidang Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System (CCFICS) ke-19 di Cairns, Australia, tanggal 17-21 Oktober 2011. Agenda pokok pembahasan mengenai Proposed Draft Principles and Guidelines For National Food Control Systems. 7. Sidang WG3 ACCSQ ke-16 diselenggarakan pada tanggal 2 – 3 November 2011 di Brunei Darussalam. Agenda Sidang WG3 ACCSQ membahas berbagai isu yang berkembang di level SEOM, AEM dan Summit, khususnya terkait dengan proses integrasi ekonomi ASEAN di bidang metrologi legal, maupun kemajuan harmonisasi persyaratan teknis dan sistem metrologi legal di ASEAN, serta kerjasama ASEAN di metrologi legal dengan mitra dialog ASEAN. 8. Sidang JSC EEE (Joint Sectoral Committee on, Electric and Electronic Equipment) ke 12 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 22 – 24 November 2011. Sidang tersebut menjelaskan bahwa Implementasi AHEEERR (ASEAN Harmonize Electric and Electronic Equipment Regulatory Regime) yang antara lain ditandai dengan keberterimaan uji dan sertifikat produk dan ditargetkan pada 1 Januari 2011, belum dapat dilakukan karena: - Thailand belum meratifikasi AHEEERR, namun Peraturan tersebut sudah ada di parlemen untuk mendapat persetujuan. Ratifikasi dimaksud diharapkan sudah selesai pada 2012. - Transposisi AHEEERR menjadi peraturan nasional baru dilakukan oleh Singapura dan Vietnam. Indonesia serta 5 (lima) negara lainnya (Malaysia, Filipina, Myanmar, Kamboja dan Thailand) sedang dalam proses. Sedangkan Brunei dan Laos tidak perlu melakukan transposisi, karena produk EE tidak termasuk produk yang diatur di kedua negara tersebut.


-

Peraturan terkait Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Malaysia dan Filipina baru akan berpartisipasi terkait keberterimaan sertifikat pada 2012. Sedangkan Thailand belum dapat dipastikan waktunya, karena tidak hadir dalam sidang ini. - Sistem sertifikasi produk yang diatur berdasarkan penghitungan analisa resiko serta draft petunjuk pengawasan produk EE di pasar masih dalam proses. Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Sidang JSC EEE ke 14 yang direncanakan di Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2012. Peraturan yang telah disahkan sebanyak 4 (empat) antara lain: 1. Permendag No. 21/M-DAG/PER/8/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/8/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012. 5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1037/M-DAG/Kep/11/2011 tentang Penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur.

Gerakan Konsumen Cerdas

Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP. Gerakan konsumen cerdas dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan aktivitas pengawasan barang beredar guna memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Gerakan konsumen cerdas berupa peningkatan pemahaman hak dan kewajiban konsumen melalui Klinik Konsumen Terpadu, edukasi motivator yang diikuti komunitas masyarakat berupa edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum, Gerakan Kebangkitan Konsumen Muda Cerdas, Tur Edukasi Konsumen Cerdas, talkshow di radio-radio, desiminasi dan publikasi melalui media massa, dan kerjasama dengan instansi terkait (antara lain: Badan POM, Kementan), pelayanan informasi dan pengaduan konsumen. Saat ini telah terpilih pula seorang Duta Konsumen Cerdas bernama Tasya Kamila. Kementerian Perdagangan telah dilaksanakan pengawasan berkala di beberapa daerah untuk produk yang telah diterapkan SNI Wajib yaitu Lampu Swaballast, Regulator, Tabung Baja, Baja Tulangan Beton, Baja Lapis Seng, Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Kipas Angin, Kompor Gas Satu Tungku, Selang Karet, Ban Mobil, Ban Sepeda motor, Air Minum Dalam Kemasan, Tepung Terigu, Semen, dan Garam Beryodium. Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa telah dilakukan antara lain : 1. Semarang (17 Maret 2011) Diperoleh produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku antara lain: a. produk BjTB sebanyak ± 130 ton berbagai ukuran hasil produksi dalam negeri yang diduga belum memenuhi standar SNI.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

b. Selang Karet untuk Kompor Gas LPG sebanyak 662 buah yang diduga belum memenuhi standar SNI. Surabaya (15 April 2011) Hasil temuan sebagai berikut: a. BjLS sebanyak 225.228 lembar berbagai ukuran yang diduga tidak memenuhi standar SNI. b. Produk melamin perlengkapan makan dan minum asal impor, sebanyak 2.117 koli yang tidak dilengkapi dengan penandaan SNI dan NPB. Medan (31 Mei 2011) Hasil temuan sebagai berikut: a. BjLS di daerah Kawasan Industri Medan (KIM) I yang diduga tidak sesuai dengan standar. b. Produk elektronik kipas angin sebanyak 5.000 unit yang siap dipasarkan dengan menggunakan label SNI palsu. c. Produk B2 (formalin) sebanyak 20 drum plastik masing-masing berisi 225 liter di daerah Amplas diduga tidak memiliki ijin sebagai pengecer dan penyimpanan B2 tersebut tidak memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L). d. Di tempat pengawasan produk obat dan makanan, BPOM menemukan 13 produk makanan yang tidak memenuhi standar. Riau (26 Juli 2011) Hasil temuan adalah produk helm sebanyak ± 2.500 buah tanpa merek dan diduga tidak memenuhi persyaratan SNI. Makassar (9 Agustus 2011) Hasil temuan sebagai berikut: a. Besi beton ± 122.100 batang dengan berbagai ukuran yang diduga tidak memenuhi standar baku SNI. b. Produk elektronika berupa 1283 unit televisi dan 386 unit speaker active yang diduga belum memenuhi ketentuan. c. Tepung terigu sebanyak ratusan karung yang tidak ber-SNI dan makanan jeli yang belum mencantumkan kode MD dari Badan POM. Jakarta (3 November 2011) Hasil temuan sebagai berikut: a. Di daerah Kelapa Gading ditemukan Rice Cooker yang tidak memiliki Buku Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Jaminan/Kartu Garansi Dalam Bahasa Indonesia, Kamera Digital yang tidak memiliki Buku Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Jaminan/Kartu Garansi Dalam Bahasa Indonesia serta nomor pendaftaran, Produk Melamin yang tidak mencantumkan NRP untuk produk impor dan tidak mencantumkan tanda SNI. b. Di daerah Sunter ditemukan bermacam – macam produk pangan dari India seperti mie instan, red chili pickles, dan pangan olahan instant yang tidak mencantumkan tanda ML untuk produk impor, dan Ijin Edar (IE) untuk produk pangan tersebut masih belum ada. Singkawang (6 Desember 2011) Hasil temuan sebagai berikut: Produk Setrika Listrik, Melamin, Baja Tulangan Beton (BjTB) diduga Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|50

tidak memiliki SNI dan untuk produk LHE tidak memiliki NRP sedangkan Gula Kristal Putih (GKP) tidak memiliki ijin impor (ilegal). 8. Jakarta (12 Desember 2011) Hasil temuan sebagai berikut: Pangan olahan dan kosmetik, pakaian, garmen dan alas kaki, mainan anak dan kerajinan, elektronik dan alat-alat komunikasi, alat-alat kebutuhan rumah tangga, serta suku cadang kendaraan bermotor. Dari 102 produk tersebut, 28 diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan standar, 49 tidak menggunakan label Bahasa Indonesia, 21 tidak menggunakan petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia, 10 tidak memiliki registrasi (MD/ML, P-IRT, CD/CL), serta 2 tidak memiliki izin impor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku selanjutnya menjadi bukti awal untuk dilakukan penegakan hukum oleh PPNS-PK Daerah sesuai dengan lokasi dilakukannya pengawasan untuk ditindaklanjuti secara aktif dengan klarifikasi kepada pelaku usaha.

Wakil Menteri Perdagangan menyampaikan hasil temuan pengawasan barang beredar kepada media. Kewajiban Pencantuman Label dalam bahasa Indonesia pada barang

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, proses permohonan pencantuman label dan pembebasan label berdasarkan Permendag Nomor 62/M.DAG/PER/12/2009 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 22/M.DAG/PER/3/2010 adalah permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) yang telah diterbitkan sebanyak 4264 permohonan yang terdiri dari 3710 untuk importir dan 554 untuk produsen. Sedangkan untuk permohonan Surat Pembebasan Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI) telah diterbitkan sebanyak 694 permohonan terdiri dari 632 untuk importir dan 62 untuk produsen.

Peresmian Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur

Telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No: 1037/MDAG/Kep/11/2011 tentang Penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur dan Piagam Penghargaan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur, dan telah dilakukan pula peresmian penetapan Kota Singkawang sebagai Daerah Tertib Ukur tanggal 6 Desember 2011 di Dangau Resort, Kota Singkawang yang diresmikan oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan.


Peran BPSK sebagai fasilitator perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen yang semakin baik dapat dicerminkan adanya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja peningkatan perlindungan konsumen adalah akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk setiap tahunnya. Target peningkatan perlindungan konsumen pada periode 2010−2014 adalah pada pembentukan 5 BPSK setiap tahun. Pada tahun 2011 akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk sebanyak 65 BPSK, meningkat dari Tahun 2010 sebanyak 54 BPSK. Gambar 6. Perbandingan Pembentukan BPSK Tahun 2001-2011

Pembentukan BPSK 80 60 40 20 0

23 9

9

27

34

34

42

45

54

65

9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pembentukan BPSK Sumber: Kemendag

Pembangunan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sistem perlindungan konsumen melalui pembangunan sistem pengawasan perlindungan konsumen secara online. Maksud kegiatan adalah: menyediakan informasi yang akurat dan reliable tentang produk yang beredar di masyarakat, memudahkan proses verifikasi dan pengawasan saat terjadi kasus pelanggaran yang bersifat perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, menyediakan database produk, tersedianya pedoman dan Standard Operating Procedures (SOP) perlindungan konsumen.

Control Room Pembangunan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen


Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium BSML Regional I, II, III, dan IV

BSML dibentuk untuk melaksanakan tugas verifikasi standar ukuran laboratorium metrologi legal milik UPTD, fasilitasi tera/tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM, dan penyuluhan di wilayah kerjanya, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan kemetrologian oleh UPTD dapat dilakukan secara optimal. Kemajuan pembangunan gedung masing-masing BSML per Desember 2011 sebagai berikut: a. BSML Regional I Medan 96,75% b. BSML Regional II Yogyakarta 100% c. BSML Regional III Banjarmasin 100% d. BSML Regional IV Makasar 100%

3.2.13 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan Yang Efisien Skor LPI sebagai indikator peningkatan kinerja logistik Indonesia

Pada tahun 2009, LPI Indonesia berada pada peringkat 75 dari 155 negara yang disurvei, dengan skor 2,76 (Tabel 2). Peringkat masing-masing pilar logistik yang diukur adalah: kepabeanan 72 (skor 2,43), infrastruktur 69 (skor 2,54), pengiriman internasional 80 (skor 2,82), kompetensi logistik 92 (skor 2,47), ketertelusuran 80 (2,77), dan ketepatan waktu 69 (skor 3,46). Penilaian terhadap performa logistik dilakukan selama 2 tahun sekali, sehingga untuk tahun 2010, indeks penilaian kinerja logistik Indonesia masih mengacu pada skor LPI tahun 2009. Untuk mendukung penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi pasar tradisional, pengembangan gudang SRG dan pengembangan pasar lelang daerah. Tabel 5 Skor Logistics Performance Index tahun 2010

Sasaran Skor Logistic Performance Index

Tahun 2007

2009

2011*

3,01

2,76

2,76

*Mengacu pada skor LPI publikasi tahun 2009, Sumber: Bank Dunia

Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi Regional,serta Program Pasar Percontohan

Tahun 2011 Kementerian Perdagangan melakukan revitalisasi terhadap 174 pasar tradisional dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Selain merevitalisasi pasar tradisional, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 14 gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di lima provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).


Pasar Cokrokembang salah satu Pasar Percontohan yang direvitalisasi Kementerian Perdagangan tahun 2011.

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan, melakukan revitalisasi terhadap 174 pasar tradisional melalui Tugas Pembantuan (TP), dimana 10 diantaranya merupakan pasar percontohan. Pasar percontohan merupakan pasar yang tak hanya dilihat dari faktor fisik bangunannya, tapi juga ditilik dari pengelolaannya. Kesepuluh Pasar Percontohan yang dibangun pada tahun 2011 adalah: 1) Pasar Agung, Kota Denpasar, Bali. 2) Pasar Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT. 3) Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. 4) Pasar Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 5) Pasar Cokrokembang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 6) Pasar Lambocca, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 7) Pasar Pattalasang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 8) Pasar Panorama, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. 9) Pasar Skow, Kabupaten Jayapura, Papua. 10) Pasar Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pasar percontohan didesain dan dikembangkan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya setempat. Kemudian, pasar ini juga harus menjadi pasar yang bersih, nyaman, segar, aman, jujur, higienis, dan ramah lingkungan. Setiap Pasar Percontohan harus memenuhi syarat khusus dalam Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan sebagai berikut: Tabel 6 Kriteria Pemilihan Pasar Percontohan (1) •

•

•

(3)

•

Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah Kesesuaian visi, ketertarikan, kesiapan, & tanggapan positif dari Pemerintah Daerah terhadap konsep pengembangan pasar percontohan; Dukungan dana APBD dan pemenuhan kelengkapan administrasi pengembangan pasar; Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

(2)

Potensi Sudah ada embrio pasar dengan kriteria: area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah, adanya interaksi jual

(4)

•

•

• •

•

Lokasi & Lahan Pasar Mengacu pada RTRW & Rencana detail Tata ruang Kabupaten/ Kota termasuk peraturan zonasinya dan disertai IMB; Kepemilikan tanah tidak dalam sengketa dan akan lebih baik jika merupakan milik PEMDA dan dapat dibuktikan dengan dokumen legal yang sah; Pasar dengan luas ≥ 2000 m2; Lahan telah siap untuk dibangun.

Kondisi Sarana dan prasarana Pasar Tersedia prasarana: listrik , air bersih, dan transportasi yang memadai;


•

beli/transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus; Potensi ek nomi, pariwisata bahkan potensi dari penguatan nilai sosial dan budaya yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi di pasar itu sendiri.

•

Diutamakan pada pasar dengan kondisi sarana/fasilitas yang sudah tidak memadai.

Sumber: Kemendag

Dukungan Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan pasar tradisional yang khusus atau spesialis

Kementerian Perdagangan mengembangkan inisiatif dan mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tradisional yang khusus/spesialis, misalkan pasar wisata kuliner dan pasar bunga. Selain memberdayakan UMKM dan pedagang kecil, pasar khusus yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan bisa menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peluncuran kontrak berjangka komoditi kakao di bursa berjangka jakarta 15 Desember 2011

Dalam upaya meningkatkan likuiditas di Bursa Berjangka Jakarta telah dilakukan peluncuran kontrak berjangka komoditi kakao di PT BBJ Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011 oleh wakil Menteri Perdagangan. Perdagangan Kontrak Berjangka Kakao di Bursa Berjangka Jakarta diharapkan dapat lebih menggairahkan sektor pertanian/ perkebunan kakao beserta industri kakao dan cokelat sehingga membawa multiplayer effect untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. Indonesia dengan potensi pasar dan potensi komoditi kakao terkemuka di dunia harus bisa memanfaatkan keunggulan yang dimiliki demi peningkatan daya saing Indonesia di kancah global.

Wakil Menteri Perdagangan meresmikan Pasar Fisik Timah Indonesia dan peluncuran Kontrak Berjangka Kakao. Peresmian Perdagangan Pasar Fisik Timah (INATIN) Di PT. Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia

Indonesia sebagai produsen timah yang menguasai 70% dari produksi dunia sudah seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan harga timah dunia. Kontrak fisik timah yang akan diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dengan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi referensi harga timah dunia. Hadirnya Perdagangan Kontrak Fisik INATIN di BKDI dengan peresmian perdagangan pasar fisik timah di PT. BKDI tanggal 15 Desember 2011 diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha, baik produsen timah, pedagang timah maupun industri timah, sehingga akan tercipta pasar yang efisien, wajar, dan transparan. Keberhasilan memperdagangkan kontrak fisik timah INATIN akan mendorong perdagangan fisik maupun perdagangan berjangka pada komoditi primer lainnya untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka. Di


masa yang akan datang diharapkan komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka di Indonesia dapat menjadi referensi harga dunia seperti yang di cita-citakan selama ini. Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Upaya pengembangan di bidang Sistem Resi Gudang (SRG) pada tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Pengawasan dan Monitoring Lembaga SRG (Gudang Pertani) dan Monitoring Pelaksanaan Subsidi SRG, Persetujuan Pemberian Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang. Selain itu di 14 kabupaten (Tanah karo, simalungun, Wonogiri, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Blitar, Lamongan, Situbondo, Probolinggo, Tuban dan Pohuwato) di lima propinsi ( Sumut, Lampung, Jateng, Jatim, Gorontalo) juga telah dan sedang dibangun gudang-gudang SRG melalui Dana Alokasi Khusus 2011. Pada tahun 2011 ini Implementasi Sistem Resi gudang di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik yang ditunjukkan dengan jumlah resi gudang yang terbit sebanyak 268 buah dengan nilai komoditi yang diresigudangkan sebesar Rp. 40.067.723.608 atau meningkat 362 % dari tahun sebelumnya dimana pembiayaan dengan jaminan Resi Gudang tersebut yang telah diberikan oleh perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank kepada pelaku usaha terutama petani; kelompok tani dan koperasi sebesar Rp. 23.926.344.530 yang meningkat 468 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Pasar Lelang pada 2011 dilakukan di 19 (sembilan belas) daerah penyelenggara Pasar Lelang yaitu di Pekanbaru, Jambi, Padang, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Samarinda, Manado, Gorontalo, Kendari, medan dan Makassar. Total keseluruhan nilai transaksi pasar lelang yang terjadi di 19 (sembilan belas) daerah penyelenggara tersebut adalah sebesar Rp. 1. 185.544.518.743. Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pasar lelang melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan lelang, konsolidasi penyelenggara dan pelaku pasar lelang serta pasar fisik, pengembangan dan pemeliharaan sistem transaksi pasar lelang, penyiapan kelembagaan revitalisasi pasar lelang, serta pelatihan sistem informasi pasar lelang di Semarang, Surabaya dan Kendari. Terhadap pasar lelang yang nilai transaksinya terus menurun sehingga tidak optimal yaitu di Sumatera Utara, Bengkulu dan Kalimantan Timur dilakukan penutupan sementara. Tabel 7. Total Nilai Transaksi Pasar Lelang Tahun 2011

NO 1 2 3 4 5 6

PENYELENGGARA Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Lampung

NILAI TRANSAKSI Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.247.300.000 28.977.386.500 709.900.000 14.616.144.468 4.790.300.000 45.629.426.000


NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENYELENGGARA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo

NILAI TRANSAKSI Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

8.705.000.000 134.411.350.000 145.368.611.775 90.718.800.000 399.435.620.000 105.471.100.000 27.537.800.000 10.211.080.000 1.528.675.000 135.906.225.000 10.802.050.000 13.792.400.000 5.685.350.000

Sumber: Kemendag

3.2.14 Reformasi Birokrasi Cetak biru postur Organisasi Kementerian Perdagangan 2025

Cetak biru tersebut berisi time-frame dan rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan berdasarkan 9 program dan 23 rencana aksi dari Kementerian Negara PAN dan RB, dalam rangka mencapai postur birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2025 yaitu: Organisasi Kementerian Perdagangan RI yang tepat fungsi & tepat ukuran; budaya organisasi Kementerian Perdagangan RI dengan integritas dan kinerja tinggi; ketatalaksanaan Kementerian Perdagangan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance; regulasi-deregulasi birokrasi lebih tertib dan tidak tumpang tindih; serta SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Kepmendag Nomor 276/MDAG/KEP/2/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Upaya menggambarkan kondisi reformasi birokrasi saat ini diawali dengan menunjukkan komitmen Kementerian Perdagangan pada proses pelaksanaan reformasi birokrasi. Komitmen reformasi birokrasi didasarkan pada 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran Khusus Reformasi Birokrasi

Sasaran khusus reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan RI mencakup 8 area perubahan, sebagai berikut:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 276/M-DAG/KEP/2/2011 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan.

1.

2.

Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) : terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai. Penataan Peraturan Perundang-undangan : tercapainya peraturan perundang – undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|57

3.

4. 5.

6.

7. 8.

Penataan dan Penguatan Organisasi : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Penataan Tatalaksana : terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur : diperolehnya pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya, terwujudnya profil kompetensi untuk masing – masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat mengenai profil kompetensi individu sesuai dengan uraian tugasnya, sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dan berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel. Penguatan Pengawasan : tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang handal dan terpercaya. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.

Penyampaian Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2011 – 2014

Pada tanggal 11 Oktober 2011 Kementerian Perdagangan menyampaikan kembali Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi beserta Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendag 2011 – 2014 kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Penyampaian Lampiran Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Kementerian Perdagangan telah divalidasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 4 Nopember 2011 dan oleh BKN pada tanggal 15 Nopember 2011. Berdasarkan hasil validasi terdapat sebanyak 754 nama jabatan struktural (kelas 8 – 17) dan 138 nama jabatan fungsional (kelas 3 - 15).

Quick Wins Kementerian Perdagangan

Jenis layanan unggulan yang ada di Kementerian Perdagangan yang ada saat ini adalah perijinan sektor perdagangan dalam negeri, perijinan sektor perdagangan luar negeri, dan perijinan perdagangan berjangka komoditi. Berikut kondisi layanan perizinan di target waktu yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan hingga tahun 2014 : 1. Perijinan Sektor Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2011 memiliki target jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 12 ijin dan dapat diselesaikan selama 6 hari. 2. Perijinan Sektor Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2011 memiliki target jumlah perijinan yang dilayani secara online sebanyak 40 ijin dan dapat diselesaikan selama 4 hari. 3. Perijinan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang, pada tahun 2011 memiliki dengan target waktu penyelesaian 32 hari.


Tahapan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan

Terdapat 3 (tiga) tahapan besar dalam proses reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu: (1). Perencanaan; (2). Pelaksanaan, dan (3). Monitoring dan evaluasi.

Manajemen Perubahan

Pembentukan tim manajemen perubahan sebagai kegiatan pertama dalam program manajemen perubahan dilakukan untuk membantu tugas tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dalam melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain telah tersusun road map dan rencana aksi pokja manajemen perubahan serta hasil self-assessment tentang identifikasi kesiapan organisasi untuk berubah.

Penataan Peraturan Perundangundangan

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan. Kemendag telah berhasil menelaah dan menyusun berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan, Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain telah dilakukan inventarisasi peraturan dari tahun 1996 sampai dengan 2011 dan Evaluasi terhadap peraturan Menteri Perdagangan dengan fokus utama yang terkait dengan perijinan dan non perijinan serta penetapan Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan perijinan dan non perijinan (antara lain: SIUP, SIUP PL, SIUP MB, SIUP B2, STPW, TDP) dan sedang melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Penataan dan penguatan Organisasi

Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi kinerja organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah, guna menilai kinerja organisasi komprehensif untuk dapat memberikan saran perbaikan/pembaharuan berkelanjutan (continuing improvement) terhadap berbagai aspek kinerja organisasi pemerintah yang masih lemah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil/outcome (result oriented government) yang efektif dan efisien.

Penataan Tatalaksana

Penyusunan SOP dalam rangka penataan ketatatalaksanaan di Kementerian Perdagangan dengan menetapkan 15 business process, 83 sub process, 83 CFM dan 116 judul SOP. Dalam rangka pengembangan konsep E-Arsip, Kementrian perdagangan petunjuk teknik yang sudah dibuat dalam kaitannya dengan pengelolaan kearsipan adalah Pedoman Kearsipan Kementerian Perdagangan, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, Pola Klasifikasi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan Kepegawaian yang tahun ini selesai di buat dan kedepannya Biro Umum akan membuat Pedoman Pemindahan Arsip Inaktif, Pedoman Penyusunan Program Arsip Vital, Pedoman Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional, Pedoman Pemusnahan Arsip, Pembuatan JRA fasilitatif non Keuangan dan Kepegawaian serta Pembuatan JRA substantif Kementerian Perdagangan.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sampai dengan tahun 2011, output yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur antara lain hasil Analisa dan Evaluasi jabatan (Peta dan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan serta peringkat dan harga jabatan, dalam proses validasi dengan Menpan & RB), Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Perdagangan meliputi Kompetensi Manajerial Es. II, Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|59

Atase/ITPC dan kompetensi teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Jasa sebanyak 31 unit kompetensi, standar kompetensi jabatan fungsional Penera, seleksi Pejabat Luar Negeri meliputi TOEFL dan asesmen psikologis yang hasilnya akan direkomendasikan untuk diikutkan dalam Diklat Atase/ ITPC, Pelatihan manajemen ISO 9001-2008 untuk rekrutmen CPNS dan telah dilakukan evaluasi kinerja pasca diklat bagi peserta diklat fungsional Penera, Sistem Informasi Kepegawaian online serta penegakan disiplin kehadiran pegawai melalui absensi elektronik yang terintegrasi. Penguatan Pengawasan

Hal-hal yang sudah dicapai pada area perubahan Penguatan Pengawasan antara lain tersusunnya Pedoman Pelaksanaan SPIP, Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan dengan opini WTP dari BPK, Monitoring dan evaluasi SPIP, Juklak dan Juknis WTA, Penilaian WTA di unit Kementerian Perdagangan, Review Laporan Keuangan Seluruh Satker dan Tertib LHKPN, Pedoman pelaksanaan Kormonev, Sosialisasi Inpres 5, dan laporan pelaksanaan Inpres 5; dan SK Menteri Perdagangan tentang LPSE di Kementerian Perdagangan. Sasaran Penguatan Pengawasan adalah agar tujuan organisasi yang efisien, efektif dan taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan yang andal dan terpecaya dapat tercapai.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hal-hal yang telah dicapai pada program area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja antara lain Kepmendag Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP, Buku Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Sosialisasi SAKIP serta Dokumen SAKIP Kementerian Perdagangan, Strategic Map/Arsitektur BSC Kementerian Perdagangan serta Pelatihan BSC bagi operator perwakilan perdagangan di luar negeri dan unit-unit Kementerian Perdagangan serta IKU Kementerian Perdagangan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Unit Pelayanan Perdagangan : Diresmikan tanggal 5 Maret 2007 oleh Menteri Perdagangan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan meningkatkan iklim usaha yang yang kondusif, cepat tepat, efisien dan memiliki prinsip “single entry and single exit point”. b. INATRADE : Sistem perijinan elektronik (e-licensing) untuk pelayanan perdagangan (publik) yang dapat dilakukan secara manual dan online yang menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu, bersih dan transparan. Termasuk di dalamnya tracking document online, laporan realisasi ekspor dan impor dan call centre (7x24).

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masingmasing Pokja Reformasi birokrasi di kementerian Perdagangan, setahun sekali tim pokja Monev Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi pada masingmasing Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksankan oleh masing-masing Pokja sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan, Hal-hal yang telah dicapai pada program ini antara lain Monitoring Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahunan 2011

Kondisi Pelayanan Publik di

Kementerian Perdagangan berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan cara mempercepat waktu pemrosesan perizinan. Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|60

Kementerian Perdagangan

Berikut kondisi layanan perizinan di target waktu yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan hingga tahun 2014 : 1.

Waktu pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri tahun 2011 adalah 6 (enam) hari kerja dengan 6 (enam) jenis perizinan online;

2.

Waktu pelayanan perizinan perdagangan luar negeri pada tahun 2011 adalah 3 (tiga) hari kerja dengan 55 jenis perizinan online;

3.

Waktu pelayanan perizinan perdagangan berjangka komoditi adalah selama 28 hari kerja.

Kondisi Upaya Pemberantasan KKN

Salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam melakukan pemberantasan KKN dengan mengikuti program Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Keikutsertaan Kementerian Perdagangan dalam program PIAK menunjukkan keterbukaan Kementerian untuk diukur oleh pihak eksternal dalam hal sistem dan mekanisme yang telah dilakukan dalam mencegah dan menghilangkan korupsi. Upaya lainnya yang dilakukan terkait pemberantasan KKN adalah telah dibentuknya Satgas SPIP.

Kementerian Perdagangan masuk ke dalam 10 besar peringkat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan masuk ke dalam 10 besar peringkat penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan nilai “B”. Diharapkan di tahun 2012 Kementerian Perdagangan akan mendapatkan penilaian kinerja yang lebih baik dengan secara konsisten berupaya mencapai visi dan misi Kementerian Perdagangan yang telah dijabarkan ke dalam indikator kinerja masing-masing Unit Eselon I.

Penerapan Program WTA

Kementerian Perdagangan melalui Permendag 30/M-DAG/PER/7/2010 telah mencanangkan program Wilayah Tertib Administrasi (WTA) sebagai salah satu langkah kongkrit untuk membangun tata kelola birokrasi yang lebih professional, transparan dan akuntabel sebagai ciri pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Hasil penilaian tahun 2011 telah ditetapkan 11 (sebelas) unit yang memperoleh predikat WTA dan penyerahan piagamdilakukan pada saat Upacara Kemerdekaan HUT RI ke 66 tanggal 17 Agustus 2011.

Mempertahankan Opini WTP dari BPK

Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2010.


BAB 4 PENUTUP Kebijakan perdagangan Indonesia di tahun 2011 berhasil mendorong perekonomian Indonesia. Target kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri tercapai dengan baik. Fokus pembangunan perdagangan ke depan diprioritaskan pada peningkatan daya saing produk ekspor non migas, peningkatan jaringan distribusi dan penguatan pasar domestik.


Dampak berbagai masalah yang dihadapi negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat terhadap perkonomian global memang makin terasa. Perdagangan, konsumsi, dan produksi industri dunia mulai melambat dan telah terjadi revisi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Bahkan IMF melakukan revisi prediksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4%, menjadi 4% di 2011 dan dari 4,5% menjadi 4% di 2012. Mengantisipasi dampak krisis perekonomian global, Kementerian Perdagangan akan fokus pada diversifikasi pasar ekspor, penguatan daya saing produk Indonesia dan penguatan pasar dalam negeri. Tiga langkah atau jurus ini akan semakin diperkuat dan menjadi fokus Indonesia dalam mengantisipasi dampak krisis terhadap perdagangan dunia. Untuk diversifikasi pasar, sejauh ini berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan pemerintah sudah sejalan dengan arah perkembangan peta perdagangan dunia. Sejumlah kebijakan dan langkah untuk mendorong diversifikasi pasar dalam beberapa tahun terakhir ini kian menunjukkan hasilnya. Kini laju pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara emerging market semakin besar, melebihi pertumbuhan ekspor ke pasar-pasar tradisional seperti Jepang dan AS. Kontribusi ekspor ke pasar ASEAN, RRT, India, Jepang dan Korea Selatan saja menyumbang hampir 60% terhadap pertumbuhan ekspor nasional. Indonesia akan terus meningkatkan upaya ke pasar-pasar emerging Asia yang besar. Langkah lain yang juga akan menjadi fokus Kementerian Perdagangan adalah peningkatan daya saing. Secara umum daya saing produk ekspor Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Hal ini tercermin pada peningkatan pangsa Indonesia di pasar dunia yang cukup signifikan. Pada 2006 pangsa ekspor Indonesia dalam perdagangan global baru sekitar 1,2%, namun tahun 2010 lalu sudah naik menjadi 1,7%. Tentu masih sangat terbuka peluang untuk dikembangkan, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia. Terkait dengan penguatan pasar dalam negeri, menekankan hal ini juga perlu menjadi prioritas mengingat dengan populasi 245 juta jiwa Indonesia adalah pasar yang besar dan potensial. Hal ini telah dan akan terus menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Daya beli masyarakatnya pun meningkat seiring dengan pertumbuhan PDB yang relatif lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jika Indonesia mampu memanfaatkan pasar dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia berhasil melewati krisis 2008 karena tingginya konsumsi dalam negeri (domestic consumption).

4.1

Prioritas Pembangunan Perdagangan 2012

Fokus prioritas pembangunan perdagangan tahun 2012

Terkait dengan isu-isu di bidang perdagangan, baik nasional maupun yang bersifat global serta realita tantangan pembangunan perdagangan saat ini dan masa mendatang, maka dalam konteks pembangunan nasional di bidang perekonomian, fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan sesuai yang tercantum RPJM Nasional 2010-2014 diarahkan


pada: 1) Peningkatan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor; dan 2) Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, dan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan. Kegiatan lain sektor perdagangan yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan tahun 2012 yang tidak termasuk kegiatan prioritas nasional maupun prioritas bidang akan menjadi kegiatan prioritas Kementerian Perdagangan.Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP 2012 dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perdagangan, Rencana KerjaKementerian Perdagangan tahun 2012 akan menyelenggarakan 1 dari 11 Fungsi Pembangunan, yaitu Fungsi Ekonomi yang terdiri 10 Program dan 70 Kegiatan.

4.2 No

Program dan Indikator Kinerja 2012 Indikator Sasaran

1

Peningkatan Akses Pasar a. Pertumbuhan Ekspor Non migas b. Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar c. Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama

2

Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Perdagangan Luar Negeri (total ijin2011: 89 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian Perdagangan Dalam Negeri (total 2011 : 21 ijin) • Jumlah ijin UPP (INATRADE) • Jumlah Online • Waktu Penyelesaian

Target 2012 12,3 % - 13,5 % 43% – 47% 53%-60%

70 ijin 2 hari 17 ijin 17 ijin 5 hari

3

Peningkatan daya saing ekspor • RCA >1 komoditi HS 6 (1996)

4

Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional • Jumlah hasil perundingan internasional

5

Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok a. Koefisien Variasi Harga (KVH) b. Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri c. Rasio KVH provinsi dan nasional

5-9% <1 1,5-2,5

6

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

60 BPSK

7

Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien (Skor Logistic Performance Index)

590 – 605 komoditi 221

2,76


Rencana aksi program utama Kementerian Perdagangan Tahun 2012

Perekonomian global dan domestik turut menjadi isu strategis yang mewarnai dinamika kegiatan pembangunan sektor perdagangan. Hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor perdagangan menyusun suatu rencana aksi program utama tahun 2012 yang ditujukan agar dapat memberikan dampak positip seluas-luasnya terhadap kepentingan stakeholder perdagangan. Adapun rencana aksi tersebut telah dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster utama, yakni Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri, Ekspor dan Kerjasama Internasional, dan Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Secara umum, rencana aksi ini ditujukan agar dapat mencapai keadaan-keadaan berikut ini: 1. 85% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri dengan indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. 2. Tercapainya stabilisasi harga bahan pangan utama dengan indikator rata-rata koefisien variasi 10 komoditi pangan utama sebesar 7%. 3. Kontribusi sektor perdagangan meningkat dengan indikator Pertumbuhan PDB Riil tahunan pedagang besar dan eceran minimum 7% 4. Peningkatan total ekspor tahun 2012 sebesar US$ 230 M dan peningkatan sebesar 25% terhadap total ekspor Indonesia ke negara non tradisional 5. Terwujudnya Kemendag yang bersih dan bebas KKN yang disertai laporan keuangan sesuai dengan SAP dan dapat memenuhi target WTP 6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Kemendag, indikatornya adalah efektifitas dan akuntabel. Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah mencanangkan daftar panjang rencana aksi program utama dalam rangka mewujudkan cita-cita diatas, antara lain akan melakukan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi Regional (PDR); mengkampanyekan gerakan 100% Cinta Indonesia; Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan impor; menginisiasi kerjasama dengan swasta dalam menangkal black-campaign di negara tujuan ekspor; Implementasi Kerjasama Pengembangan Ekspor, dan upaya Peningkatan kualitas SDM Kementerian Perdagangan. Masih terdapat banyak lagi rencana aksi selain yang telah disebutkan, dan untuk melihat secara lengkap dapat dilihat pada tabel rencana aksi.


LAMPIRAN

Lampiran I NERACA PERDAGANGAN INDONESIA PERIODE 2007-2011

No.

I.

II.

III.

IV.

URAIAN

2007

2008

Nilai : Ribu US$ 2009

2010

2011

11/10

Trend % 07-11

114.100.890,8

137.020.424,4

116.510.026,1

157.779.103,5

203.496.620,1

28,98

13,86

- Migas - Non Migas

22.088.567,9 92.012.322,9

29.126.274,4 107.894.150,0

19.018.296,9 97.491.729,2

28.039.599,5 129.739.503,9

41.477.035,6 162.019.584,4

47,92 24,88

13,00 14,06

- Impor

74.473.430,1

129.197.306,2

96.829.245,0

135.663.284,0

177.435.555,7

30,79

19,54

- Migas - Non Migas

21.932.822,6 52.540.607,5

30.552.897,8 98.644.408,4

18.980.746,9 77.848.498,1

27.412.657,3 108.250.626,8

40.701.517,3 136.734.038,4

48,48 26,31

11,94 22,21

- Total Perdagangan

188.574.320,9

266.217.730,6

213.339.271,1

293.442.387,5

380.932.175,8

29,81

16,23

- Migas - Non Migas

44.021.390,5 144.552.930,4

59.679.172,1 206.538.558,5

37.999.043,8 175.340.227,2

55.452.256,8 237.990.130,7

82.178.552,9 298.753.622,9

48,20 25,53

12,47 17,28

- Neraca

39.627.460,6

7.823.118,2

19.680.781,1

22.115.819,4

26.061.064,3

17,84

2,03

- Migas - Non Migas

155.745,3 39.471.715,3

-1.426.623,4 9.249.741,6

37.550,0 19.643.231,1

626.942,2 21.488.877,2

775.518,3 25.285.546,0

23,70 17,67

-0,48

- Ekspor

Sumber : BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan ) Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|66

Lampiran II REALISASI EKSPOR INDONESIA KE DUNIA PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOMODITI UTAMA

NILAI (RIBU US$) 2008

2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%) 11/10

PERAN (%) 2011

2006

2007

TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK KARET SAWIT PRODUK HASIL HUTAN ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI

9.446.288 7.883.372 5.526.171 4.817.642 7.803.067 1.599.766 1.615.112 1.067.782 811.479 588.502

9.810.198 7.913.668 6.248.706 7.868.639 7.810.097 1.637.955 2.039.042 992.860 868.980 636.417

10.144.881 8.640.725 7.637.311 12.375.570 8.363.938 1.885.473 2.729.760 1.070.921 1.206.657 991.458

9.263.981 8.677.410 4.912.765 10.367.621 6.679.361 1.736.114 1.725.189 845.223 1.338.503 824.015

11.224.038 10.549.759 9.373.348 13.468.966 8.746.835 2.501.850 2.565.198 939.852 1.494.368 814.311

2,92 6,98 8,50 26,26 0,72 9,99 7,88 -4,08 17,98 9,50

11.224.038 10.549.759 9.373.348 13.468.966 8.746.835 2.501.850 2.565.198 939.852 1.494.368 814.311

13.256.792 10.840.685 14.352.238 17.261.247 8.922.837 3.301.943 3.040.049 1.161.657 1.135.993 1.036.671

18,11 2,76 53,12 28,16 2,01 31,98 18,51 23,60 -23,98 27,31

8,18 6,69 8,86 10,65 5,51 2,04 1,88 0,72 0,70 0,64

SUBTOTAL LAINNYA TOTAL EKSPOR NON MIGAS

41.159.181 38.429.965 79.589.146

45.826.561 46.185.762 92.012.323

55.046.694 52.847.456 107.894.150

46.370.183 51.121.546 97.491.729

61.678.525 68.060.979 129.739.504

8,55 13,25 10,91

61.678.525 68.060.979 129.739.504

74.310.111 87.709.473 162.019.584

20,48 28,87 24,88

45,86 54,14 100,00

Sumber : BPS (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan)


Lampiran III REALISASI EKSPOR INDONESIA KE DUNIA PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOMODITI POTENSIAL

2006

2007

NILAI (US$) 2008

2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%) PERAN (%) 11/10

140.026 127.242 7.831 1.769.401 67.325 575.137 518.676 698.082 189.547 70.309

183.885 149.773 6.365 2.002.881 101.140 730.162 624.180 897.520 267.488 82.056

176.253 171.401 9.448 2.692.404 147.134 895.380 570.568 1.068.795 292.633 75.587

121.074 197.518 11.790 2.785.370 90.648 864.316 568.805 1.191.824 245.423 68.701

123.819 230.767 18.867 3.358.293 124.718 1.075.744 614.309 1.456.502 417.002 89.916

(6) 16 27 17 12 15 2 19 16 3

123.819 230.767 18.867 3.358.293 124.718 1.075.744 614.309 1.456.502 417.002 89.916

137.846 225.868 13.998 4.246.147 161.026 1.277.873 659.578 2.593.503 459.000 119.410

11,33 (2,12) -25,81 26,44 29,11 18,79 7,37 78,06 10,07 32,80

0,09 0,14 0,01 2,62 0,10 0,79 0,41 1,60 0,28 0,07

SUBTOTAL 4.163.576 LAINNYA 75.425.570 TOTAL EKSPOR NON MIGA 79.589.146

5.045.450 86.966.873 92.012.323

6.099.605 101.794.545 107.894.150

6.145.469 91.346.260 97.491.729

7.509.938 122.229.566 129.739.504

15 11 11

7.509.938 122.229.566 129.739.504

9.894.249 152.125.335 162.019.584

31,75 24,46 24,88

6,11 93,89 100,00

KULITPRODUK KULIT PERALATAN MEDIS TANAMAN OBAT MAKANAN OLAHAN MINYAK ATSIRI IKANPRODUK PERIKANAN KERAJINAN PERHIASAN REMPAH-REMPAH PERALATAN KANTOR



Lampiran IV REALISASI EKSPOR INDONESIA KE DUNIA PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NEGARA TUJUAN

2006

2007


2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%) PERAN (%)PERAN (%) 11/10 2010 2011

REP.RAKYAT CINA JEPANG AMERIKA SERIKAT INDIA SINGAPURA MALAYSIA KOREA SELATAN THAILAND BELANDA TAIWAN PILIPINA JERMAN HONGKONG ITALIA AUSTRALIA SPANYOL VIETNAM INGGRIS UNI EMIRAT ARAB BRASILIA

5.466.610 12.198.567 10.682.526 3.326.450 7.824.154 3.789.595 3.414.587 2.054.120 2.518.358 2.284.818 1.377.444 2.025.690 1.703.224 1.212.894 1.603.576 1.641.122 1.021.901 1.432.385 1.012.727 626.136

6.664.100 13.092.846 11.311.339 4.884.961 8.990.373 4.593.117 3.746.445 2.646.900 2.749.460 2.337.794 1.828.524 2.316.013 1.687.451 1.380.002 1.867.874 1.906.223 1.354.955 1.454.165 1.324.811 786.353

7.787.168 13.795.325 12.531.111 7.060.853 10.104.569 5.984.490 4.660.283 3.214.526 3.881.234 2.901.187 2.051.351 2.465.159 1.808.753 1.864.259 2.107.465 1.665.335 1.672.759 1.546.855 1.650.697 992.700

8.920.084 11.978.954 10.470.063 7.351.361 7.947.563 5.636.372 5.174.275 2.598.389 2.902.919 2.875.464 2.356.843 2.326.213 2.111.839 1.651.114 1.711.647 1.830.458 1.453.893 1.431.466 1.265.082 888.403

14.080.950 16.496.477 13.326.463 9.851.207 9.553.572 7.753.591 6.869.694 4.054.360 3.682.138 3.252.284 3.117.006 2.983.345 2.501.411 2.369.981 2.363.368 2.328.696 1.945.838 1.693.164 1.473.930 1.528.241

24,41 5,28 3,72 29,44 2,80 17,78 18,78 14,36 8,48 9,56 20,77 8,10 10,44 16,41 7,13 6,82 14,55 3,24 7,30 21,01

14.080.950 16.496.477 13.326.463 9.851.207 9.553.572 7.753.591 6.869.694 4.054.360 3.682.138 3.252.284 3.117.006 2.983.345 2.501.411 2.369.981 2.363.368 2.328.696 1.945.838 1.693.164 1.473.930 1.528.241

21.595.584 18.330.116 15.684.245 13.278.979 11.113.435 9.200.149 7.565.769 5.242.508 5.076.347 4.205.098 3.678.398 3.304.183 3.215.184 3.168.307 3.078.451 2.427.862 2.272.683 1.719.718 1.715.351 1.702.644

53,37 11,12 17,69 34,80 16,33 18,66 10,13 29,31 37,86 29,30 18,01 10,75 28,53 33,68 30,26 4,26 16,80 1,57 16,38 11,41

10,85 12,72 10,27 7,59 7,36 5,98 5,29 3,13 2,84 2,51 2,40 2,30 1,93 1,83 1,82 1,79 1,50 1,31 1,14 1,18

13,33 11,31 9,68 8,20 6,86 5,68 4,67 3,24 3,13 2,60 2,27 2,04 1,98 1,96 1,90 1,50 1,40 1,06 1,06 1,05

SUBTOTAL LAINNYA TOTAL EKSPOR NON MIGA

67.216.882 12.372.264 79.589.146

76.923.708 15.088.615 92.012.323

89.746.077 18.148.073 107.894.150

82.882.402 14.609.327 97.491.729

111.225.717 18.513.787 129.739.504

11,43 8,05 10,91

111.225.717 18.513.787 129.739.504

137.575.009 24.444.575 162.019.584

23,69 32,03 24,88

85,73 14,27 100,00

84,91 15,09 100,00



Lampiran V REALISASI EKSPOR INDONESIA KE DUNIA PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO

1 2 3 4

SEKTOR

2006

2007


2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%)PERAN (%) 11/10 2011

TOTAL EKSPOR NON MIGAS

79.589.146

92.012.323

107.894.150

97.491.729

129.739.504

10,91

129.739.504

162.019.584

24,88

100,00

Pertanian Industri Hasil Tambang Lainnya

3.374.137 65.014.674 11.191.484 8.852

3.657.785 76.460.828 11.884.905 8.806

4.584.577 88.393.496 14.906.165 9.912

4.352.754 73.435.841 19.692.339 10.795

5.001.899 98.015.076 26.712.581 9.947

10,09 8,12 25,17 4,47

5.001.899 98.015.076 26.712.581 9.947

5.165.794 122.188.727 34.652.027 13.036

3,28 24,66 29,72 31,05

3,19 75,42 21,39 0,01



Lampiran VI REALISASI IMPOR NON MIGAS INDONESIA BY NEGARA PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NEGARA ASAL REP.RAKYAT CINA JEPANG SINGAPURA AMERIKA SERIKAT THAILAND KOREA SELATAN MALAYSIA AUSTRALIA JERMAN TAIWAN INDIA HONGKONG BRASILIA PERANCIS KANADA VIETNAM ARGENTINA INGGRIS ITALIA FEDERASI RUSIA SUBTOTAL LAINNYA TOTAL IMPOR NON MIGAS


2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%)PERAN (%)PERAN (%) 11/10 2010 2011

2006

2007

5.501.983 5.487.974 3.733.429 3.968.208 2.962.339 1.699.772 1.604.747 2.680.292 1.452.575 1.137.692 1.311.672 346.221 515.018 945.945 666.449 212.201 352.769 552.703 551.213 415.965

7.957.254 6.472.661 3.908.340 4.711.783 4.194.789 1.994.509 2.149.891 2.817.101 1.971.305 1.439.723 1.604.402 441.683 686.730 1.436.353 1.055.569 608.919 446.744 653.428 667.331 439.579

14.947.903 14.864.715 11.095.585 7.731.529 6.269.883 4.792.352 3.931.225 3.980.542 3.058.824 2.713.944 2.510.326 2.365.136 1.375.390 1.678.190 1.871.403 567.850 613.804 1.066.678 998.975 1.240.444

13.491.361 9.810.514 9.236.596 7.037.602 4.570.839 3.807.777 3.184.230 3.374.122 2.362.007 2.008.316 2.084.923 1.697.212 1.086.923 1.622.788 924.200 478.152 653.541 843.950 725.761 438.006

19.688.018 16.910.700 10.053.268 9.299.370 7.420.647 5.593.015 4.521.848 4.092.909 2.986.141 2.956.422 2.696.020 1.856.855 1.717.452 1.317.812 1.108.387 1.108.323 941.187 936.990 909.144 904.921

36,04 30,56 32,86 23,42 21,20 35,37 27,95 10,82 17,61 25,14 18,57 60,08 33,22 8,17 9,25 35,86 26,40 14,01 11,46 16,78

19.688.018 16.910.700 10.053.268 9.299.370 7.420.647 5.593.015 4.521.848 4.092.909 2.986.141 2.956.422 2.696.020 1.856.855 1.717.452 1.317.812 1.108.387 1.108.323 941.187 936.990 909.144 904.921

25.456.425 19.320.977 10.548.360 10.696.964 10.248.280 7.440.893 5.745.422 5.173.610 3.381.129 3.854.315 3.979.182 2.463.123 1.898.017 1.970.492 2.015.747 2.311.652 1.579.140 1.173.353 1.218.003 1.285.838

29,30 14,25 4,92 15,03 38,10 33,04 27,06 26,40 13,23 30,37 47,59 32,65 10,51 49,53 81,86 108,57 67,78 25,23 33,97 42,09

18,19 15,62 9,29 8,59 6,86 5,17 4,18 3,78 2,76 2,73 2,49 1,72 1,59 1,22 1,02 1,02 0,87 0,87 0,84 0,84

18,62 14,13 7,71 7,82 7,50 5,44 4,20 3,78 2,47 2,82 2,91 1,80 1,39 1,44 1,47 1,69 1,15 0,86 0,89 0,94

36.099.167 6.003.424 42.102.591

45.658.093 6.882.514 52.540.608

87.674.699 10.969.710 98.644.408

69.438.819 8.409.679 77.848.498

97.019.430 11.231.197 108.250.627

27,08 15,64 25,63

97.019.430 11.231.197 108.250.627

121.760.921 14.973.117 136.734.038

25,50 33,32 26,31

89,62 10,38 100,00

89,05 10,95 100,00



Lampiran VII REALISASI IMPOR NON MIGAS INDONESIA BY GOLONGAN PENGGUNAAN BARANG PERIODE 2006-2011 (JAN-DES) NO

URAIAN TOTAL IMPOR BEC

1 BARANG KONSUMSI 2 BAHAN BAKU PENOLONG 3 BARANG MODAL

2006

2007


2009

2010

TREND(%) 06-10

JAN-DES 2010

2011

PERUB(%) PERAN (%) PERAN (%) 11/10 2010 2011

61.065.466

74.473.430

129.197.306

96.829.245

135.663.284

20,43

135.663.284

177.435.556

30,79

100,00

100,00

4.553.615 47.368.390 9.143.460

6.487.440 56.543.738 11.442.252

8.303.710 99.492.717 21.400.880

6.752.644 69.638.105 20.438.496

9.991.571 98.755.102 26.916.611

17,49 18,27 31,52

9.991.571 98.755.102 26.916.611

13.392.861 130.934.252 33.108.443

34,04 32,58 23,00

7,36 72,79 19,84

7,55 73,79 18,66



Lampiran VIII PASAR TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2011 NO. I

DAERAH Provinsi NAD 1 Kab. Aceh Barat

2

Pasar Gampong Blang Baradang Kec. Johan Pahlawan Pasar Hj. Daud Dariyah II

2 Kab. Aceh Tamiang

3

Pasar Pagi Kuala Simpang

3 Kab. Aceh Besar

4

Pasar Lambaru

5

Pasar Indrapuri

6

Pasar Cot Keung

7

Pasar Kota Jantho

8

Pembangunan landscape Pasar Kota Jantho

9

Pasar Lampakuk

1

10

Pasar Lamteba

11

Pasar Cot Goh

12

Pasar Lampeuneurut

13

Pasar Desa Kutacane

14

Pasar Tradisional Pajak Pagi (Mega Lost)

5 Kab. Bireun

15

Pasar Keude Aceh, Kec. Samalanga

6 Kab. Aceh Utara

16

Pasar Kec. Sawang

7 Kota Banda Aceh

17

Pasar Atjeh Phase II

8 Kota Langsa

18

Pasar Kota Langsa

9 Kab. Bener Meriah

19

Pasar Kec. Bukit

10 Kab. Samosir

20

Pasar Pengururan (Pasar Percontohan)

11 Kab. Tapanuli Selatan

21

Pasar Tradisional Sempurna, Kec. Memancar

22

Pasar Simataniari

23

Pasar Pokem Arba

24

Pasar Pargarutan

25

Pasar Simarpingan

26

Pasar Hutatonga

27

Pasar Hutagodang

28

Pasar Sitinjak

4 Kab. Aceh Tenggara

II

NAMA PASAR/LOKASI

Provinsi Sumatera Utara


NO.

DAERAH 12 Kab. Deli Serdang

29

Pasar Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam

13 Kab. Dairi

30

Pasar Desa Tigalingga Kec. Tinggalingga

31

Pasar Desa Tigabaru Kec. Pegagagan Hilir

32

Pasar Desa Pardomoan Kec. Siempat Nempu Hilir

33

Pasar Desa Pardamaian Kec. Siempat Nempu Hilir

34

Pasar Desa Klau Njuhar Kec. Tanah Pinem

35

Pasar Bahagia

36

Pasar Ngalau Indah

16 Kota Dumai

37

Pasar Kelakap Tujuh

17 Kab. Indragiri Hilir

38

Pasar Pagi Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan

18 Kota Bengkulu

39

Pasar Panorama (Pasar Percontohan)

19 Kab. Bengkulu Utara

40

Pasar Purwodadi Agra Makmur

20 Kab. Rejang Lebong

41

Pasar Tradisional Air Lanang

42

Pasar Tradisional Desa Baru Manis

43 44

Pasar Tradisional Ds. Karanggede Kec. Sikap Dalam (Ulu Musi) Pasar Tradisional Ds. Saleman Kec. Muara Pinang

22 Kota Metro

45

Pasar Tradisional Tejo Agung

23 Kab. Lampung Utara

46

Pasar Tradisional Desa Simpang Propau Kec. Abung Selatan

24 Kab. Bogor

47

Pasar Cariuk

25 Kab. Kuningan

48

Pasar Desa Kramatmulya

49

Pasar Desa Darma

50

Pasar Desa Ancaran

26 Kota Cimahi

51

Pasar Cimindi

27 Kab. Sukabumi

52

Pasar Ciwaru Kec. Ciemas

53

Pasar Trasdisional Bojonegara, Kmp. Pasar, Desa Bojonegara Pasar Ciomas, Kampung Nengger, Desa Panyaungan Jaya

14 Kota Tanjung Balai III

Provinsi Sumatera Barat 15 Kota Payakumbuh

IV

V

VI

Provinsi Riau

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumatera Selatan 21 Kab. Empat Lawang

VII

VIII

VIII

NAMA PASAR/LOKASI

Provinsi Lampung

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Banten 28 Kab. Serang

54


NO.

DAERAH 55

Pasar Banjarsari, Kmp. Banjarsari, Desa Cikade

56

Pasar Panimbang

57

Pasar Picung

58

Pasar Cipeucang

59

Pasar Sodong

60

Pasar Petambakan

61

Pasar & Kuliner Banjarnera

62

Pasar Tradisional Tapen

63

Pasar Tradisional Gumiwang

64

Pasar Tradisional Danakerta

65

Pasar Tradisional karangkobar

66

Pasar Tradisional Punggelan

67

Pasar Indrakila Kec. Alian

68

Pasar Plumbon Kec. Karangsembung

69

Pasar Tradisional Ayah

70

Pasar Tradisional Ambal

71 72

Pasar Grabag Kec. Grabag (Pasar Percontohan) Pasar Jenar Wetan, Kec. Purwodadi

73

Pasar Bringin Desa Beringin Kec. Beringin

74 75

Pasar Warung Lanang Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Pasar Susukan Desa Susukan Kec. Susukan

76

Pasar Sendang Waru Desa Klepu, Kec. Pringapus

77

Pasar Cokro Kec. Tulung, Kab. Klaten (Pasar Percontohan)

78

Pasar Gamping Kec. Gamping

36 Kab. Pacitan 37 Kab. Banyuwangi

79 80

Pasar Minulyo Pacitan (Pasar Percontohan) Pasar Trad. Desa Sempu Kec. Sempu

38 Kab. Bojonegoro

81

Pasar Trad. Desa Dender Kec. Dender

39 Kab. Situbondo

82

Pasar Trad. Panji Kel. Mimbaan, Kec. Panji

40 Kab. Tuban

83

Pasar Jatirogo

84

Pasar Bangilan

29 Kab. Pandeglang

IX

Provinsi Jawa Tengah 30 Kab. Banjarnegara

31 Kab. Kebumen

32 Kab. Purworejo

33 Kab. Semarang

34 Provinsi Jawa Tengah X

Provinsi D.I. Yogyakarta 35 Kab. Sleman

XI

XII

NAMA PASAR/LOKASI

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Kalimantan Barat Laporan Kinerja Menteri Perdagangan Tahun 2011|75

NO.

DAERAH 41 Kab. Landak

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

NAMA PASAR/LOKASI 85

Pasar Putri Dara Itam

86

Pasar Rakyat Kab. Landak

42 Kab. Pontianak

87

Pasar Tradisional Sungai Pinyuh

Provinsi Kalimantan Selatan 43 Kab. Barito Kuala

89

Pasar Tamban

90

Pasar Tradisional Sei Gampa

44 Kab. Minahasa

91

Pasar Tondano Kab. Minasa

45 Kab. Bolaang Mongondow Timur 46 Kab. Minahasa Selatan

92 93

Pasar Tradisonla Bolaang Mongondow Timur Pasar Amurang

47 Kab. Morowali

94

Pasar Induk Kab. Morowali

48 Kab. Donggala

95

Pasar Kec. Benawa

96

Los Ikan Pasar Kec. Labuhan

49 Kab. Gorontalo

96

Pasar Kayu Agung di Kec. Limbato

50 Kab. Pohuwato

97

Pasar Marisa

51 Kab. Boalemo

98

Pasar Tradisional Tilamuta

52 Kab. Gorontalo Utara

99

Pasar Pontolo

100

Pasar Gentula

101

Pasar Atinggola

102

Pasar Moluo

103

Pasar Dulukupa

104

Pasar Bulotio

105

Pasar Tolinggula Tengah

106

Pasar Buladu

107

Pasar Bontojai

108

Pasar Malakaji

109

Pasar Taipa Le'leng

110

Pasar Berttallasa

111

Pasar Biringere

112

Pasar Samaenre

113

Pasar Inrulamung

114

Pasar Matajang

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Selatan 53 Kab. Gowa

54 Kab. Sinjai


NO.

DAERAH 55 Kab. Jeneponto

115

Pasar Kab. Jeneponto

56 Kab. Takalar

116

Pasar Pattallassang (Pasar Percontohan)

57 Kab. Pangkajene Kepulauan

117

Pasar Kab. Pangkajene Kepulauan

58 Kab. Bulukumba

118

Pasar Tanete

59 Kab. Bantaeng

119

Pasar Lambocca (Pasar Percontohan)

120 121

Pasar Tradisional Marina Beach Desa baruga Kec. Pajukuang Pasar Cakke Kec. Anggeraja

122

Pasar Sudu Kec. Alla

123

Pasar Los Ayam

124

Pasar Belopa Kel Sabe Kec. Belopa Utara

125

Pasar Padang Sappa Kec. Ponrang

62 Kab. Sidenreng Rappang

126

Pasar Rappang Kel. Rappang Kec. Pancarijang

63 Kab. Pinrang

127 128

Pasar Amparita Pasar Kampung Jaya

129

Pasar Tradisional Pinrang

130

Pasar Tradisonal Pacongkang

131

Pasar Tradisional Pallapao

132

Pasar Tradisional Panincong

65 Kab. Palopo

133

Pasar Tradisional Kota Palopo

66 Kota Parepare

134

Pembangunan Pusat PKL dan UKM

67 Provinsi Sulawesi Selatan

135

Pusat Distribusi Regional Makassar

136

Pasar Pasangkayu

137

Pasar Randomayang

69 Kab. Majene

138

Pasar Sentral Majene

70 Kab. Mamuju

139

Pasar/Modern Mamuju

71 Kab. Kolaka Utara

140

Pasar Locaria Kec. Lasusua

72 Kota Kendari

141

Pasar Sentral Wua-Wua Kota Kendari

73 Kab. Kolaka

142

Pasar Dawi-Dawi Kec. Polmalaa

143

Pasar Agung Kota Denpasar (Pasar Percontohan)

144

Pasar Labuhan Lalar Kec. Taliwang

60 Kab. Enrekang

61 Kab. Luwu

64 Kab. Soppeng

XVIII

Provinsi Sulawesi Barat 68 Kab. Mamuju Utara

XIX

XX

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Bali 74 Kota Denpasar

XXI

NAMA PASAR/LOKASI

Provinsi Nusa Tenggara Barat 75 Kab. Sumbawa Barat


NO.

DAERAH 76 Kab. Lombok Timur

XXII

145

Pasar Tradisional Jenggik

146

Pasar Tradisional Pohgading

147

Pasar Tradisional Dasan Lekong

148

Pasar Ruteng Kel. Pitak Kec.Langke Rembong

149

Pasar Reo Kel. Reo Kec. Reok

150

Pasar Iteng Desa Paka Kec. Satar Mese

151 152

Pasar langke Majok Desa Nao Kec. Setar Mese Barat Pasar Kewapante (Pasar Percontohan)

153

Pasar Alok

154

Pasar Ole-Ole

155

Pasar Kota Tual

80 Kab. Buru

156

Pasar Kec. Namlea Kab. Buru

81 Kab. Maluku Tenggara Barat

157

Pasar Tradisional/Pasar Sayur Omele Saumlaki

82 Kab. Maluku Tengah

158

Pasar Tradisional Hittulama

159

Pasar Tradisional Kobisonta

83 Kota Ternate

160

Pasar Kota Ternate

84 Kota Tidore Kepulauan

161

Pasar Tradisional Sarimalaha Kec. Tidore

85 Kab. Halmahera Selatan

162

Pasar Baru Kec. Labuha

163

Pasar Desa Masi

164

Pasar Desa Dekai

165

Pasar Desa Kokamu

166

Pasar Desa Moruku

87 Kab. Keerom

167

Pasar di Arso III Distrik Skanto

88 Kab. Mappi

168

Pasar Kepi Distrik Obaa

89 Kab. Jayawijaya

169

Pasar Wamena

90 Kab. Jayapura

170

Pasar Jauwaa Distrik Demta

91 Provinsi Papua

171

Pasar Perbatasan Skow (Pasar Percontohan)

92 Kab. Supiori 93 Kab. Waropen

172 173

94 Kab. Puncak

174

Pasar Tradisional Sorendiweri Pasar Tradisional Kampung Uri Distrik Waropen Bawah Pasar Tradisional Distrik Gome

Provinsi Nusa Tenggara Timur 77 Kab. Manggarai

78 Kab. Sikka XXIII

NAMA PASAR/LOKASI

Provinsi Maluku 79 Kota Ambon (Satker Provinsi) Kota Tual (Satker Provinsi)

XXIV Provinsi Maluku Utara

XXV

Provinsi Papua 86 Kab. Yahukimo


NO.

DAERAH

NAMA PASAR/LOKASI

XXVI Provinsi Papua Barat 95 Kab. Manokwari TOTAL

175

Pasar Wosi 175 unit

Keterangan : 1. Jumlah pasar yang dibangun sebanyak 174 unit pasar dan 1 unit Pusat Distribusi Regional PDR). 2. Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan ketidaksanggupan pembangunan karena gangguan stabilitas keamanan.


LAPORAN KINERJA MENTERI PERDAGANGAN RI TAHUN 2011

Recommend Documents