16/04/2013
KEBIJAKAN Reformasi Birokrasi NASIONAL
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Pengorganisasian Pelaksanaan
Tim Pengarah
Tim Pelaksana
Kementerian/Lembaga / g
Pemerintah Daerah
Ketua: Pimpinan K/L Sekretaris: Sekjen Anggota: Pejabat Eselon I
Ketua: Gubernur/Bupati/Walikota Sekretaris: Sekda Anggota: Pejabat Eselon II
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
Ketua: Sekjen j Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: sesuai kebutuhan
Ketua: Sekda Sekretaris: Pejabat Es. II Anggota: Sesuai kebutuhan
2
1
16/04/2013
LANGKAH‐LANGKAH (2) Menyusun Road Map •
•
Road map Pemda harus disusun sesuai dengan karakteristik , permasalahan yang dihadapi dan kemajuan yang telah diperoleh Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi (decentralized) Road map harus disusun dengan target‐target yang terukur (output dan outcomes), waktu yang jelas serta berdampak strategis dan sejalan dengan target‐target nasional
Sistematika A. Ringkasan Eksekutif B. Pendahuluan C. Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 1. Pencapaian 2. Rencana 3. Kriteria keberhasilan 4. Agenda prioritas 5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja 6. Penanggungjawab 7. Rencana anggaran D. Lampiran
Road Map Reformasi Birokrasi
Program/ Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Waktu pelaksanaan
Kriteria Keberhasilan
Rencana Anggaran
Penanggung jawab
2
16/04/2013
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
Rancangan g induk untuk kurun waktu 2010‐2025 berisi langkah‐langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.
Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan Sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi Sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. 5
Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi GRAND DESIGN ROAD MAP
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ‐ 2025 PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 ‐ 2014 a. PermenPANRB Nomor 9 ‐ 13 Tahun 2011
9. Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 10. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 11. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 12. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) 13. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
PEDOMAN‐ PEDOMAN b. c.
PermenPANRB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PermenPANRB Nomor 31/2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3
16/04/2013
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Kerangka Pikir Visi Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke‐ 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 Misi • membentuk/menyempurnakan peraturan perundang membentuk/menyempurnakan peraturan perundang‐ undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; • melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set; • mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; • mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien 7
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
Tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur negara Sasaran o terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme; bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; o meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; o meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 8
4
16/04/2013
Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) dan Road Map RB (PerMENPANRB 20/2010) dengan Program Percepatan RB
9
G GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Area Perubahan
Hasil yang diharapkan
Organisasi Tatalaksana
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip‐prinsip good governance
Peraturan Perundang‐ undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
10
5
16/04/2013
Indikator Keberhasilan dan Target Reformasi Birokrasi
Sasaran Reformasi Birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Base line (2009)
2010
2011
Target (2014)
2.8
2.8
3.0
5.0
Pusat
42,17%
63%
100%
Daerah
2.73%
9%
60%
Pusat
6,64
6,16
8,0
Daerah
6,46
5,07
8,0
122
122
‐ 0,29
‐0.19
Indikator
OPINI BPK (WTP)
Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)
121
75 0,5
K/L
47,37%
63,29%
Prov
3,70%
31,03%
82,93% 63,33%
Kab/Kota
1.16%
4,26%
12,78%
80%
11
LANGKAH‐LANGKAH PELAKSANAAN RB (1) Melakukan Assessment Organisasi saat ini dan Profil Yang diinginkan 2014 Asesmen Organisasi Saat Ini
• •
Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014
Redefinisi Visi, Misi ,Strategi dan Sasaran Organisasi
Standar Kinerja Organisasi
Mengetahui posisi/kondisi Penguatan organisasi saat ini Perbaikan Unit Kerja Kewenangan/ Organisasi Mengidentifikasi berbagai Fungsi permasalahan organisasi Restrukturisasi Organisasi
• •
Analisis Jabatan
Perbaikan Tatalaksana/ Proses Bisnis
Perbaikan SOP
Analisis Beban Kerja
Penyusunan IKU
Penguatan GAP Unit Kerja Pelayanan
•
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Merumuskan kemana organisasi akan dibawa di masa Penetapan Standar Pelayanan mendatang Target Kinerja Layanan
Perencanaan Pegawai
Rekrutmen dan Seleksi
Mengidentifikasi langkah‐langkah Pengembangan perubahan yang akan harus dilakukan perubahan Pengembangan yang akan harus dilakukan Asesmen Standar Model Kompetensi Kompetensi Kompetensi Individu Mengidentifikasi langkah‐langkah jangka Jabatan pendek yang akan menjadi pemicu Pengembangan Pengembangan perubahan yang lain. Indikator Karir Kinerja Jabatan
Evaluasi Jabatan
Pengembangan e Office dan e
Pemeringkatan Jabatan
Penilaian Kinerja Pegawai
Penetapan Tunjangan
Pemberian Tunjangan
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Database Kepegawaian
6
16/04/2013
LANGKAH‐LANGKAH (3) Merancang Quick Wins
Quick Wins suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai terutama yang berkaitan g y g p p y g dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Langkah‐langkah: 1. Tahap Persiapan Q • Merumuskan Quick Wins • Menetapkan Quick Wins 2. Tahap Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi 3. Pelaporan
LANGKAH‐LANGKAH (4) Merancang Manajemen Perubahan • • •
Dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi pada masing‐masing Pemda dapat berjalan dengan risiko dampak yang dapat dikendalikan Pemda dapat berjalan dengan risiko dampak yang dapat dikendalikan Untuk menjaga agar momentum perubahan melalui reformasi birokrasi tetap konsisten dari waktu ke waktu Membangun komitmen internal melalui upaya sosialisasi dan internalisasi Inti Manajemen Perubahan 1. Melakukan Pemetaan Terhadap Stakehoders (Pemangku Kepentingan) 2. Mengidentifikasi Resistensi Atau Penolakan 3. Mengenali Besaran Perubahan Yang Diinginkan 4. Melakukan Asesmen Kesiapan Organisasi Untuk Berubah 5. Mengembangkan Strategi Perubahan 6. Mengembangkan Strategi Komunikasi 7. Merumuskan dan Mendefinisikan Struktur Baru 8. Mengembangkan Strategi Pelatihan
7
16/04/2013
LANGKAH‐LANGKAH (5) Melakukan langkah‐langkah optimalisasi anggaran Reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara efisien menggunakan alokasi anggaran yang ada. d
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara online dengan berpedoman pada PerMENPANRB No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Model PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model CAF yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia Difokuskan untuk penilaian dan upaya pencapaian Program RB pada masing‐ masing instansi pemerintah sehingga diharapkan terjadi perbaikan secara berkesinambungan. M d l PMPRB mengkaitkan Model k i k penilaian il i atas output dan d outcome pelaksanaan l k program RB di instansi pemerintah, serta pencapaian IKU masing‐masing instansi dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara nasional
16
8
16/04/2013
Model PMPRB KOMPONEN
PENGUNGKIT
HASIL
3. Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Kepemimpinan
2. Perencanaan Strategis
7. Hasil pada SDM Aparatur
5. Proses
6. Hasil pada Masyarakat/ Pengguna Layanan
9. Hasil Kinerja Utama
8. Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional
4. Kemitraan dan Sumber Daya
INOVA SI DAN PEMBELA JAR A N
KRITERIA Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria
9
