ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ANGKATAN DARAT TAHUN BAB I PENDAHULUAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ANGKATAN DARAT TAHUN 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum. a. Tuntutan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah dimulai sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Berbagai perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Sejalan dengan perkembangan reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, pemerintah juga memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di bidang birokrasi. Pemerintah berupaya untuk menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. b. Reformasi birokrasi pada dasarnya secara bertahap telah dilaksanakan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dalam implementasinya reformasi birokrasi dilandasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sebagai rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010–2025. Kemudian dioperasionalisasikan dengan Reformasi Birokrasi, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB), yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. c. Guna merealisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Angkatan Darat sehingga perlu disusun Reformasi Birokrasi Angkatan Darat tahun 2010-2014 yang dijadikan pedoman dalam rencana tindak lanjut reformasi birokrasi tahunan agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara terarah dan terukur.

2 2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Memberikan gambaran tentang 2010-2014 di lingkungan Angkatan Darat.

Reformasi Birokrasi tahun

b. Tujuan. Sebagai pedoman dan acuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat.

3.

dalam

melaksanakan

Ruang Lingkup. a.

Pendahuluan.

b.

Road Map Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat 2010-2014.

c. Konsolidasi Rencana Aksi dan Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat.

4.

d.

Monitoring, Sinkronisasi dan Evaluasi.

e.

Penutup.

Dasar. a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI. c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. d. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. e. Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB di Lingkungan Kementrian/ Lembaga. f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI. g. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2315/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Angkatan Darat.

3 BAB II ROAD MAP PROGRAM RB ANGKATAN DARAT TAHUN 2010-2014 5. Umum. Road Map program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Dalam pelaksanaan penjabaran program menjadi kegiatan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku sehingga kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan Angkatan Darat. 6.

Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2010. a.

Program Arahan Strategis. 1)

Kegiatan Program Percepatan (Quick Wins). a) Kesiapan prajurit Angkatan Darat sebagai Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI. (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya kesiapan prajurit TNI AD yang tergabung dalam PPRC TNI untuk dikerahkan di dua Trouble Spot secara bersamaan. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan latihan secara berlanjut berkesinambungan dan periodik sesuai program. (b) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung latihan sesuai program. (c) Meningkatkan kesiapan Alutsista dan sarana pendukung PPRC sesuai dukungan anggaran yang tersedia.

b) Kesiapan prajurit Angkatan Darat sebagai Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI. (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya kesiapan prajurit Angkatan Darat yang tergabung dalam PRCPB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanganan bencana alam. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan sosialisasi mekanisme kerja lintas departemen dan institusi terkait kepada anggota PRCPB. (b) Melaksanakan rapat departemen/institusi terkait.

koordinasi

antar

(c) Menginventarisasi kebutuhan sarana prasarana dan dukungan logistik yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

4 (d) Melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia. (e) Menginventarisasi dan mengkoordinasikan tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan dan gudang logistik. (f) Melaksanakan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal sampai tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi, bantuan medis, psikologi, pendirian Rumkitlap, dapur lapangan dan lain-lain). c)

Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar. (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terjaganya wilayah kedaulatan NKRI dan potensi sumber daya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Membantu penegasan batas wilayah darat berdasarkan data-data yang akurat dengan pemasangan patok-patok di perbatasan. (b) Menempatkan dan meningkatkan kekuatan pertahanan dengan perlengkapan yang optimal secara bertahap di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, guna mencegah masuknya pelaku kejahatan seperti penyelundupan atau teroris dengan membentuk satuan-satuan baru seperti Kodam, Brigade Infanteri, pos-pos pengamanan dan perbatasan dan lain-lain. (c) Meningkatkan perbatasan.

kegiatan

Intelijen

di

daerah

(d) Mengintensifkan patroli di wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar. (e) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar wilayah perbatasan, baik yang bermotifkan ekonomi maupun yang terkait dengan kedaulatan negara dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (f) Melaksanakan Koordinasi dengan departemen/ lembaga/instansi terkait dalam pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. (g) Melaksanakan kerjasama pengamanan perbatasan antar pemerintah negara tetangga dalam bentuk rapat koordinasi, patroli bersama, pengendalian pelintas batas dan latihan bersama.

5 d)

Dokumen Minimum Essential Force (MEF). (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya dokumen kekuatan pokok minimal Alutsista Angkatan Darat untuk periode 3 (tiga) Renstra sesuai Kebijakan Umum Pertahanan Negara. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan perhitungan MEF yang berpedoman pada strategi militer terpilih dan analisa ancaman terutama ancaman faktual seperti titik-titik rawan, wilayah-wilayah vital dan wilayah perbatasan yang paling mungkin timbul konflik (flash point). (b) Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan dokumen MEF dengan melibatkan Mabes TNI, Kemhan RI, Bappenas, dan Kemkeu serta instansi terkait lainnya guna sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. (c) Meningkatkan persentase anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan Alutsista yang diorientasikan pada terwujudnya MEF Angkatan Darat.

2)

Penilaian Kinerja Organisasi Angkatan Darat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya kinerja organisasi Angkatan Darat sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Evaluasi kinerja bidang kekuatan. Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi bidang kekuatan yang meliputi pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan. (a) Pembinaan kekuatan meliputi aspek organisasi, personel, materiil, doktrin, sistem dan metode serta pangkalan. (b) Penggunaan kekuatan meliputi aspek operasi militer untuk perang (OMP) dan aspek operasi militer selain perang (OMSP) (2) Evaluasi kinerja bidang kemampuan. Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi bidang kemampuan yang meliputi; Kemampuan Intelijen, Pertahanan, Keamanan, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan Kemampuan Dukungan. (3) Evaluasi kinerja bidang gelar kekuatan. Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi bidang gelar kekuatan Angkatan Darat, baik terpusat maupun kewilayahan. (a) Kekuatan Terpusat. Merupakan kekuatan pemukul strategis yang disiapkan untuk melaksanakan

6 operasi strategis dan siap diproyeksikan ke setiap trouble spot. (b) Kekuatan Kewilayahan. Kekuatan yang digelar secara kewilayahan untuk melaksanakan fungsi penginderaan dan pencegahan secara dini terhadap setiap ancaman militer maupun nonmiliter di darat. 3)

Postur Angkatan Darat Tahun 2005-2024. a) Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya dokumen Postur Angkatan Darat tahun 2005-2024 yang berisi kemampuan daya tangkal untuk menghadapi setiap kemungkinan ancaman melalui peningkatan kemampuan, pembangunan kekuatan dan gelar kekuatan secara bertahap serta berkesinambungan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumber daya. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pengkajian dan perumusan serta penghitungan secara logis berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ; perkembangan lingkungan strategis dan spektrum ancaman yang akan dihadapi dihadapkan dengan kondisi kekuatan, kemampuan dan gelar Angkatan Darat saat ini serta ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada Angkatan Darat. Dokumen Postur mencakup aspek sebagai berikut : (1)

Aspek Kemampuan. (a) Membangun kemampuan intelijen melalui penataan organisasi, penambahan kekuatan dan peningkatan kualitas personel serta pemenuhan kebutuhan materiil khusus. (b) Membangun kemampuan pertahanan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas latihan setiap satuan sesuai peran maupun jenis tugasnya, secara terukur dan terarah agar setiap prajurit memiliki daya tempur yang tinggi dengan peralatan yang dimiliki. (c) Membangun kemampuan keamanan, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, sehingga mampu menanggulangi dan menghadapi setiap konflik bersenjata di daerah rawan, ancaman terorisme, gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di jalurjalur pelayaran internasional, pelanggaran wilayah perbatasan darat (d) Membangun kemampuan pembinaan teritorial agar pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah sehingga kepentingan pertahanan negara di tiap daerah dapat terwadahi guna kepentingan pembangunan nasional.

7 (e) Membangun kemampuan dukungan, meliputi diplomasi militer, penguasaan teknologi, penelitian dan pengembangan, manajemen, anggaran, pengawasan dan pemeriksaan, survei pemetaan (Surta) topografi dan hidro-oceanografi, lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, psikologi, bantuan kepada Polri dan Pemda sesuai peraturan dan perundang-undangan serta turut mewujudkan perdamaian dunia. (2)

Aspek Kekuatan. (a) Melaksanakan penataan organisasi dan pengembangan struktur serta gelar kekuatan tempur Angkatan Darat dengan melengkapi pos-pos pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta daerah rawan konflik. (b) Membangun Kostrad sebagai Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) dengan meningkatkan ketrampilan dan melengkapi peralatan serta Alutsistanya. (c) Memodernisasi Alutsista Angkatan Darat dan peralatan lain secara bertahap dengan memperhatikan: i) Kemampuan pemerintah.

dukungan

anggaran

ii) Memprioritaskan produk industri dalam negeri. iii) Mengutamakan pengadaan peralatan guna memungkinkan optimalisasi dalam latihan dan operasi di lingkungan Angkatan Darat. (3)

Aspek Gelar. (a) Membangun kekuatan gelar dengan prioritas pembentukan satuan di wilayah daratan baik di tingkat pusat maupun kotama dan balakpus. (b) Membangun satuan Standby Force angkatan Darat. (c) Membangun kekuatan dengan prioritas pembentukan satuan di daerah rawan, konflik dan perbatasan darat dengan negara tetangga.

b.

Program Manajemen Perubahan. 1)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : a) Membentuk watak, sikap dan perilaku prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan isi dari delapan wajib TNI sehingga menjadi prajurit yang profesional serta dicintai rakyat dalam melaksanakan tugas

8 pokok, fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b) Memahami dan melaksanakan program manajemen perubahan TNI yang menyangkut tentang aspek doktrin, struktur dan kultur TNI untuk mendukung peningkatan kinerja (performance). c) Memperoleh kepercayaan (trust), keyakinan (cofindence), dan respek (respect) dari masyarakat luas, karena TNI telah berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pokoknya. 2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a)

Penyusunan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi TNI AD.

b) Sosialisasi Reformasi Birokrasi TNI AD secara internal dan melaksanakan evaluasi. c) Pengumpulan data, fakta serta kondisi sikap dan perilaku anggota TNI AD pada semua strata satuan. d)

Evaluasi hasil temuan dengan klasifikasi 5 aspek meliputi : (1)

Aspek kepemimpinan dan manajemen.

(2)

Aspek pelaksanaan tugas.

(3)

Aspek sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

(4) Aspek respon program Quick Wins.

masyarakat

terutama

menyangkut

(5) Aspek komitmen dan semangat (secara kolektif) terhadap upaya pembaharuan manajemen perubahan TNI. c.

Program Penataan Sistem. 1)

Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya kriteria kompetensi jabatan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas. b)

Kegiatan yang dilaksanakan : (1) Menguraikan jabatan secara rinci dan lengkap mengenai informasi suatu jabatan yang dapat menjadi bahan penilaian jabatan dan pembinaan personel TNI yang disesuaikan dengan FES (Factor Evaluation Sistem) pada level jabatan Perwira. (2) Menentukan profil kompetensi untuk memperoleh daya guna dan tepat guna pembinaan personel TNI AD. (3) Menentukan indeks kinerja utama dengan melaksanakan levelering (kelas jabatan) di semua strata jabatan secara proporsional.

9 (4) Menentukan bobot dan peringkat jabatan dengan penataan sistem penilaian jabatan menggunakan instrumeninstrumen yang berlaku. (5)

Merumuskan jabatan yang piramida.

(6)

Menyiapkan untuk Perwira yang pensiun dini.

(7) Menyiapkan undang-undang tentang pensiun dini atas dasar kehendak pribadi maupun organisasi. 2)

Sistem Remunerasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertatanya sistem pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan bobot jabatan dan bidang penugasan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan : (1) Melaksanakan penyempurnaan sistem remunerasi/ tunjangan kinerja yang diajukan oleh TNI yaitu tunjangan kinerja khusus. (2) Hasil pembobotan jabatan (grading) dan besaran tunjangan kinerja khusus TNI AD telah diselaraskan oleh Kempan dan RB serta BKN. (3) Melaporkan hasil pendataan personel TNI AD riil sesuai dengan peringkat jabatan/grading di seluruh satuan jajaran TNI yang disusun oleh tiap-tiap Unit Organisasi Mabes TNI/Angkatan. (4) Melaporkan kekuatan personel TNI AD riil sesuai peringkat jabatan dan mengajukan besaran tunjangan kinerja kepada Kempan & Reformasi Birokrasi dan BKN. (5) Membuat Surat Telegram Kasad tentang ketentuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat.

d.

Program Penataan Organisasi. 1)

Redefinisi Visi, Misi dan Strategi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak seluruh personel TNI terhadap visi, misi dan strategi TNI yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah merumuskan visi dan misi Angkatan Darat serta strategi kebijakan sehingga mampu menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara, mempertahankan tetap utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 serta menjamin keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah lndonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

10 2)

Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya postur Angkatan Darat yang mampu melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat secara profesional, efektif, efisien dan modern yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah Melaksanakan pembentukan organisasi baru dan validasi organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006.

3)

Analisa beban kerja. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuknya budaya dan etos kerja di lingkungan Angkatan Darat yang diawaki oleh personel Angkatan Darat yang berbasis kompetensi. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menginventarisasi jabatan yang ada di lingkungan TNI sesuai dengan Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. (2) Mengelompokkan jabatan sesuai kelas jabatan berdasarkan Perpres RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di lingkungan Angkatan Darat. (3) Menetapkan jumlah jabatan sesuai dengan Daftar Susunan Personel (DSP) Angkatan Darat yang ditetapkan dalam Pokok- pokok Organisasi dan Prosedur (POP).

e.

Program Penataan Tata Laksana. 1) Penyusunan menghasilkan SOP.

Tata

Laksana

(Business

a) Sasaran strategis yang akan Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan. b)

Process)

yang

dicapai adalah dan standarisasi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan Tahun 2010. (2) Menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai Tahun 2010. (3)

2)

Menyusun laporan dan evaluasi Tahun 2010.

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan (E- Archieve). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertatanya dokumen atau kearsipan di lingkungan TNI secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari

11 serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik. f.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM. 1)

Penataan Sistem Rekruitmen Personel. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarier yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat draf sistem/Model dan Metode penyelenggaraan rekruitmen personel yang terbaik dengan melaksanakan beberapa kali uji materi. (2) Membangun aplikasi sistem seleksi/rekruitmen secara Online (E-Recruitment) dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kampanye yang Iebih optimal guna menjamin terciptanya obyektifitas dan transparansi pelaksanaan rekruitmen personel TNI AD.

2)

Analisis Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya uraian jabatan pada setiap jabatan yang terdapat pada Satker/Unit kerja di lingkungan TNI AD. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Mengumpulkan para pejabat personel dari kotama balakpus. (2)

Penyeragaman format formulir uraian jabatan.

(3) Standarisasi isi uraian jabatan yang meliputi tugas pokok dan tugas tambahan. (4)

Mengumpulkan uraian jabatan dari kotama balakpus.

12 3)

Evaluasi Jabatan. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Dijadikan pedoman dalam menentukan personel menduduki jabatan sesuai Grading di lingkungan TNI AD. (2) Mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1)

Penetapan kelas jabatan promosi dan pemantapan.

(2)

Implementasi kelas jabatan pada penempatan jabatan.

(3) Updating kelas jabatan perkembangan organisasi.

disesuaikan

dengan

4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Memperkuat Pola Rotasi, Mutasi dan Promosi). a) Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode TA. 2010 adalah tersusunnya standar kompetensi jabatan pada setiap level jabatan di lingkungan TNI AD dan tersosialisasi ke seluruh jajaran TNI AD. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan Pokja Standar Kompetensi Jabatan (PSKJ). (a) Pembentukan Pokja Standar Jabatan pada bulan januari 2010. (b)

Kompetensi

Organisasi PSKJ. i) Organisasi PSKJ dibentuk berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. ii) PSKJ bertugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan. iii)

Susunan keanggotaan PSKJ terdiri dari : aa)

Ketua.

bb)

Wakil ketua.

cc)

Sekretaris.

dd)

Anggota.

iv) Jumlah anggota PSKJ disesuaikan dengan kebutuhan, dengan jumlah minimal 10 orang.

13 (c)

Persyaratan. i) Menduduki jabatan struktural serendahrendahnya Pamen atau yang setingkat dan menangani bidang personel. ii) Telah mengikuti bimbingan teknis dan mampu melaksanakan analisis standar kompetensi jabatan berdasarkan penilaian pejabat pembina personel.

(d)

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat. i)

Ketua PSKJ. aa) Membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. bb) Memberikan pengarahan bimbingan kepada anggota PSKJ.

dan

cc) Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan struktural kepada Pejabat Pembina Personel pada Satker dan Balakpus. ii)

Wakil Ketua PSKJ. aa) Membantu Ketua PSKJ dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan. bb) Mengkoordinir pembahasan dan penganalisaan data dan informasi dalam penyusunan daftar kompetensi jabatan. cc) Mewakili tugas-tugas Ketua PSKJ apabila sedang berhalangan.

iii)

Sekretaris PSKJ. aa) Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.

dalam

bb) Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi berkaitan Standar Kompetensi Jabatan. cc) Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. iv)

Anggota PSKJ. aa) Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

14 bb) Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan. cc) Membahas dan mendiskusikan data dan informasi yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan. dd) Menyusun hasil Kompetensi Jabatan.

akhir

Standar

(e) Pendataan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh PSKJ terhadap satuan yang akan dibuat standar kompetensi jabatan. (f) Kebutuhan Data. meliputi :

(g)

Data-data yang dibutuhkan

i)

Struktur organisasi satuan.

ii)

Tupoksi satuan.

iii)

Ikhtisar jabatan.

iv)

Uraian tugas.

v)

Bahan kerja.

vi)

Alat kerja.

vii)

Hasil kerja.

Teknik Pengumpulan Data. i) Dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia seperti struktur organisasi, nama jabatan, uraian tugas, dll. ii) Kuisioner. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan apabila data-data yang dimaksud belum tersedia/mencukupi untuk diolah menjadi kompetensi jabatan. iii) Wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara untuk mencocokkan/menambah/ meyakinkan data-data lain yang diperlukan.

(h) Pengolahan Data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dirumuskan menjadi bahan bujuk standarisasi kompetensi jabatan. (i) Identifikasi Kompetensi Jabatan. Dilakukan untuk menentukan kompetensi dasar dan kompetensi bidang setiap jabatan dengan cara : i) Menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya.

15 ii)

Menuangkan ikhtisar jabatan.

iii) Merinci setiap uraian jabatan menjadi kegiatan-kegiatan utama. iv) Menganalisa kegiatan-kegiatan utama untuk menentukan kata kunci dari tugas pekerjaan sesuai kamus kompetensi dasar dan kompetensi bidang. v) Kata kunci yang diperoleh dari uraian tugas digunakan untuk menentukan kompetensi dan bobot kompetensi dengan berpedoman pada tabel bobot kompetensi dasar dan tabel bobot kompetensi bidang. (j) Penyusunan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan. Daftar Sementara Kompetensi Jabatan (DSKJ) memuat kompetensi dasar dan kompetensi bidang dari suatu jabatan. (k) Konfirmasi Kompetensi Jabatan. Kegiatan konfirmasi dilakukan untuk mengkonfirmasikan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan kepada atasan pemegang jabatan/pimpinan satuan kerja untuk memberikan masukan yang diperlukan, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menetapkan keabsahan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan (DSKJ). (l) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan pada setiap level jabatan di lingkungan TNI AD. (m) Presentasi Hasil. Merupakan kegiatan mempresentasikan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan kepada para unsur pimpinan dan pucuk pimpinan atau komandan satuan. Hasil pokok yang dipresentasikan meliputi syarat, spesifikasi jabatan, uraian tugas-tugas, kompetensi dasar, kompetensi bidang dan rekomendasi atas temuan lapangan. Kegiatan presentasi kepada pimpinan atau komandan satuan bertujuan untuk memperoleh masukan atau penyempurnaan untuk mendapatkan pengesahan atas hasil penyusunan standar kompetensi jabatan yang telah dilakukan. 5)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Penyelenggaraan assessment kompetensi bagi Perwira menengah berdasarkan Petunjuk assessment Kompetensi.

16 (2) Data hasil assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel Perwira di lingkungan TNI AD. (3) Terselenggaranya kenaikan pangkat, penempatan jabatan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja berdasarkan data assessment kompetensi jabatan personel Pamen TNI AD. (4) Pengacaraan personel berdasarkan hasil data pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel hasil assessment kompetensi yang diselenggarakan secara transparan dan obyektif. (5) Terselenggaranya pelayanan personel yang memenuhi syarat dalam bentuk kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah : (1) Menyusun sistem dan metode assessment kompetensi personel.

penyelenggaraan

(2) Melaksanakan assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan TNI AD. (3) Melaksanakan assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja. (4) Mengembangkan program pengelolaan data hasil seleksi guna memperoleh penilaian obyektif dan transparan. (5)

Pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel.

(6) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 44 ayat (2) tentang kenaikan Pangkat Luar Biasa, dan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3) tentang Kepangkatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 27 ayat (5) dengan melaksanakan kegiatan menyusun petunjuk tentang kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Khusus. 6)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan pedoman tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan

17 Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (3) Menyusun Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (4)

Melaksanakan uji coba/aplikasi di lapangan.

(5) Menyempurnakan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (6) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. 7)

Membangun/memperkuat Data Base Personel. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : (1) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya rancang bangun sistem informasi personel yang terpadu berdasarkan system web base. (2) Aspek Fasilitas. Tersedianya rencana kebutuhan minimal fasilitas baik peranti lunak maupun peranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (3) Aspek Personel. Tercapainya rencana kebutuhan personel sebagai pengawak Sistem Informasi Personel TNI AD baik secara kualitas maupun kuantitas. (4) Aspek Sistem dan Metoda. Tersedianya rencana kebutuhan sistem dan metoda sebagai aspek penggerak dalam sistem informasi personel TNI AD meliputi : (a) Batasan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (b) Prosedur dan mekanisme sistem informasi personel TNI AD.

penyelenggaraan

(c) Penggunaan fasilitas dan peralatan sebagai sarana kegiatan sistem informasi personel TNI AD.

18 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Mengindentifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel meliputi : (a ) Identifikasi dan Analisa Permasalahan. Mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dari sistem informasi personel yang ada sebagai bahan dalam rangka penyusunan konsep integrasi sistem. (b) Identifikasi Kebutuhan Informasi. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel. (2)

Menentukan aliran data dan informasi.

8) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan dalam PPPA TNI AD TA. 2010. (2)

Tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan TNI AD.

(3) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan organisasi. (4) Terjalinnya kerjasama yang baik dengan AD Negara lain baik pada tingkatan yang lebih tinggi agar hubungan bilateral kedua negara dapat ditingkatkan dari tahun ketahun. (5) Berjalannya pelaksanaan revisi Kurikulum pendidikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan serdik dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (6) Berjalannya pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2011. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta ketersediaan anggaran yang ditentukan oleh Negara. (2) Menyelenggarakan pendidikan secara berjenjang dan berlanjut melalui pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan umum, spesialisasi dan Iptek melalui proses kompetensi untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas.

19 (3) Menyempurnakan 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas tenaga pendidik, kurikulum pendidikan dan fasilitas pendidikan. (4) Bekerjasama dengan AD Negara lain dalam melaksanakan pendidikan Luar Negeri bagi Personel TNI AD sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan organisasi. (5) Melaksanakan revisi Kurikulum pendidikan khususnya Pendidikan Akmil, Diktukpa dan Dikreg Seskoad sebagai sarana untuk mengisi kemampuan dan pengetahuan personel untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. (6) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2011. g.

Program Penguatan Unit Organisasi. 1)

Penguatan Unit Kerja/Organisasi Personalia. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya peran unit kerja personalia sehingga mampu melaksanakan pernbinaan personel dan tahap penyediaan tenaga sampai dengan tahap pemisahan personel TNI. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kualitas personel pada personalia melalui pendidikan dan pelatihan. (2)

kerja

Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

(3) Melengkapi mengawaki. 2)

unit

peranti lunak

berikut

personel

yang

Penguatan Unit Kerja Kediklatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya peran lembaga pendidikan dan latihan dalam menyiapkan personel TNI sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditentukan. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di Iingkungan TNI adalah : (1) Pendidikan Pertama/Pembentukan. Pola pendidikan diawali dari pendidikan pertama yang merupakan pendidikan pembentukan sikap dan kepribadian masyarakat sipil yang sudah terseleksi menjadi seorang prajurit militer. (2) Pendidikan Dasar. Setelah terbentuk jiwa dan kepribadiannya sebagai seorang prajurit, maka personel tersebut akan mengikuti pendidikan dasar sesuai kecabangannya. (3) Pendidikan Lanjutan. Merupakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai lanjutan dan pendidikan dasar. Pendidikan lanjutan dilaksanakan setelah beberapa tahun seorang prajurit melaksanakan tugas di satuan.

20 (4) Pendidikan Spesialisasi. Merupakan pendidikan yang ditempuh oleh seorang prajurit untuk mendapatkan ketrampilan khusus, dalam rangka melaksanakan tugas secara khusus atau menduduki jabatan tertentu. b)

3)


Meningkatkan mutu tenaga pendidik.

(2)

Meningkatkan fasilitas pendidikan.

(3)

Meningkatkan anggaran.

(4)

Menyempurnakan sistem dan metode.

(5)

Menyempumakan kurikulum pendidikan.

(6)

Melengkapi paket instruksi.

(7)

Melengkapi alins alongins.

(8)

Menyempurnakan sistem evaluasi.

Perbaikan Sarana dan Prasarana. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung penguatan unit organisasi Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Revisi Rencana Strategis Pembangunan Angkatan Darat tahun 2010-2014.

(Renstra)

(2) Menyusun Evaluasi Rencana Angkatan Darat tahun 2005-2009.

(Renstra)

(3)

Strategis

Menyusun Kebijakan Perencanaan tahun 2011.

(4) Menyusun Revisi Kekuatan Pokok Minimal (Minumim Essential Force/MEF) tahun 2010-2024. (5) Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Angkatan Darat tahun 2005-2024. (6) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Angkatan Darat tahun 2005-2024. (7)

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran TNI.

(8) Menyusun Rencana Blue Book pengadaan Alutsista TNI yang didukung anggaran PL/KE. h.

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuk dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron yang mendorong berjalannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat.

21 2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Sosialisasi Perkasad Nomor : 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Pelanggaran kepada seluruh Satker di lingkungan Angkatan Darat. b) ldentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat. c) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi yang berlaku di Lingkungan Angkatan Darat. d) Regulasi Perkasad yang mengatur bidang Operasi, Personel dan Logistik yang ada muatan aspek hukum. e) Pengaturan tentang pensiun dini atas kehendak sendiri maupun kehendak organisasi TNI AD.

i.

Pengawasan Internal. 1)

Menegakkan Disiplin Kerja. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya penegakan disiplin kerja personel TNI AD yang bermuara pada meningkatnya produktifitas kinerja organisasi. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Rencana Menyusun dan merevisi Peraturan Fungsi Pengawasan Internal meliputi : (a) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/430/XI/ 2004 tanggal 25 November 2004 Bujukin tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/9/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 Bujukbin tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. (c) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/492/XII/ 2002 tanggal 31 Desember 2002 Bujukmin tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. (2) Melaksanakan apel mulai dan selesai bekerja secara konsisten. (3)

Mengisi/menandatangani daftar hadir personel.

(4)

Menggiatkan jam komandan.

(5)

Mengadakan apel luar biasa.

(6)

Melaksanakan ceramah pembinaan mental.

(7) Melaksanakan ceramah pembinaan hukum dan tata tertib. (8)

Melaksanakan inspeksi mendadak.

22 (9)

Mengadakan kunjungan staf.

(10) Menyelenggarakan penegakan hukum dan disiplin di satuan. (11) Memberikan reward and punishment secara obyektif dan berkeadilan. (12) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran. (13) 2)

Melanjutkan operasi “Gaktib”.

Menegakkan Kode Etik. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya implementasi kode etik personel TNI AD dengan baik sesuai dengan kode etik prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. b)


Melaksanakan pemberian santiaji secara berkala.

(2)

Melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

(3)

Melaksanakan pembinaan tradisi kejuangan.

(4) Melaksanakan sidang Dewan pelanggaran kode etik Perwira.

kehormatan

untuk

(5) Melaksanakan sidang disiplin untuk pelanggaran kode etik prajurit yang dilakukan oleh Bintara/Tamtama. 7.

Program RB Angkatan Darat Tahun 2011. a.


Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuknya tim manajemen perubahan yang terdiri dari personel yang mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dalam organisasi, baik dalam prestasi kerja maupun dalam perilakunya. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melakukan pemilihan personel yang tepat sebagai agen perubahan. (2) Koordinasi dengan Kasatker/Kabag atau pimpinan organisasi dari calon agen perubahan. (3) Pembentukan organisasi RB Angkatan Darat sesuai dengan perubahan organisasi RB TNI.

2)

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan

23 maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Penyesuaian program dan kegiatan RB Angkatan Darat yang mengacu kepada area perubahan pada RB Nasional dan RB TNI. (2) Merencanakan strategi manajemen perubahan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi tujuan perubahan, perencanaan perubahan dan tim pengelola perubahan. (3) Melakukan evaluasi terhadap strategi manajemen perubahan yang telah dilakukan.

3)

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan prajurit dan PNS Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Sosialisasi RB Angkatan Darat melalui penerbitan surat ke Kotama/Balakpus jajaran TNI AD. (2) Pengumpulan data, fakta serta kondisi sikap dan perilaku anggota Angkatan Darat pada semua strata satuan.

b.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuk dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron yang mendorong berjalannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat. 2)

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Inventarisasi peraturan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menhan, Peraturan Panglima, Peraturan Kasad). b) Inventarisasi peraturan petunjuk (Bujuk) yang merupakan penjabaran dari Doktrin TNI AD (KEP). c) Mengevaluasi peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid. d) Merevisi peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid.

24 e) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Kasad yang berkaitan dengan Angkatan Darat. c.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. 1)

Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan penataan organisasi yang right sizing sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, melalui kegiatan : (a) Pengkajian satuan yang akan di bentuk serta mengajukan validasi organisasi sesuai kebutuhan. (b) Persiapan/peninjauan berkaitan dengan pembentukan satuan baru dan validasi organisasi sesuai kebutuhan. (c) Pembentukan organisasi baru dan validasi organisasi. (d)

Pembangunan perumahan prajurit.

(2) Menyusun peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi di lingkungan Angkatan Darat sesuai dengan kebijakan MEF, Zero Growth Personel dan Right Sizing. 2) Penguatan Unit Kerja Yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menginventarisasi tugas, peran dan fungsi Satker/ Kotama/Balakpus yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat. (2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan lembaga latihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang tepat dan terukur.

25 (3) Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan penentuan skala prioritas pada perencanaan strategis. d.

Program Penataan Tata Laksana. 1)

Standard Operation Procedure (SOP). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya SOP yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk prosedur mekanisme hubungan kerja secara internal dan eksternal. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Bujukmin data-base SOP/Prosmekhubja yang terkoneksi dengan Mabes TNI maupun Kotama/Balakpus sehingga penyelarasan dan optimalisasi hubungan kerja dapat diwujudkan. (2) Penyusunan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur/ Organisasi dan Tugas yang berisi tentang: (a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi/ Satuan. (b) Susunan organisasi meliputi eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana. (c) Tugas dan tanggung jawab pejabat di tiap-tiap eselon. (d) Struktur Personel.

Organisasi

dan

Daftar

Susunan

(e) Rekapitulasi Susunan Personel dan Daftar Susunan Perlengkapan. (3) Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja/Petunjuk Kerja yang berisi tentang : (a) Pembagian tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel. (b) Prosedur dan mekanisme kerja masing-masing personel di organisasi tersebut. (c) Hubungan kerja antar personel baik internal organisasi maupun dengan organisasi lainnya. (4) Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) satuan yang berisi tentang : (a)

Kegiatan yang dilaksanakan.

26 (b) Personel kegiatan. (c)

yang

terlibat

dalam

pelaksanaan

Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel.

(d) Tata cara pelaksanaan kegiatan dan alat peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. 2)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. a) Sasaran strategis Outcomes yang akan dicapai adalah tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi kebutuhan informasi dalam rangka menunjang terselenggaranya manajemen organisasi di lingkungan Angkatan Darat. (2) Melengkapi perangkat lunak, perangkat keras dan komunikasi. (3) Menentukan aliran data dan menentukan pengguna informasi serta elemen data yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. (4) Membangun sistem lingkungan Angkatan Darat.

aplikasi

e-dok

kearsipan

(5) Meningkatkan kemampuan pengawakan informasi, baik kualitas maupun kuantitas.

di

sistem

(6) Melaksanakan updating data secara kontinyu, sehingga informasi yang disajikan selalu cepat, tepat dan terbaru. (7) Mengevaluasi perangkat keras, komunikasi dan sistem aplikasi sehingga selalu mampu memenuhi tuntutan manajemen Angkatan Darat yang selalu berkembang. e.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. 1)

Penataan Sistem Rekruitmen. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.

27 (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem/Model dan Metode serta materi pemeriksaan/ujian dalam kegiatan rekruitmen personel. (2) Melanjutkan penyelesaian pembangunan aplikasi sistem seleksi/rekruitmen secara Online (E-Recruitment). (3) Melakukan sosialisasi/kampanye penerimaan prajurit secara optimal keseluruh tanah air dengan menggunakan media elektronik dan media cetak serta melalui internet/ website TNI AD dalam rangka membangun/menciptakan sistem rekruitmen yang obyektif/terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik dalam proses rekruitmen prajurit mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi dengan menggunakan website secara online. (4) Meningkatkan efektifitas seleksi dengan meniadakan beberapa kelengkapan dokumen persyaratan calon serta perubahan persyaratan tinggi badan. (5) Meniadakan segala bentuk rekomendasi/sponsorship terhadap calon prajurit didalam proses rekruitmen untuk menjamin independensi panitia seleksi dalam menentukan kelulusan calon prajurit sesuai aturan yang berlaku.

2)

Analisa Jabatan. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Tersusunnya uraian kegiatan pada setiap jabatan yang terdapat pada Satker/Unit kerja di lingkungan TNI AD. (2) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus di emban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

28 (1) Mengumpulkan uraian kegiatan dari satker-satker di jajaran TNI AD. (2) Standarisasi SKR (Standar kemampuan rata-rata) dari tiap-tiap satker yang belum terwadahi di dalam petunjuk administrasi penilaian dan perhitungan beban kerja di lingkungan tentara nasional Indonesia. 3)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi. (2) Pengevaluasian jabatan dilingkungan berdasarkan beban kerja semakin meningkat.

TNI

AD

(3) Terukurnya pemberian tunjangan kinerja sesuai beban kerja masing-masing. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melakukan evaluasi jabatan yang ada di lingkungan TNI AD berdasarkan beban kerjanya. (2) Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan TNI AD sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja. (3) Terus melaksanakan Updating kelas disesuaikan dengan perkembangan organisasi.

4)

jabatan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode TA. 2011 adalah tersusunnya buku petunjuk tentang standar kompetensi jabatan di setiap level jabatan di lingkungan TNI AD. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan Jabatan (PBSKJ).

Standar

Kompetensi

(a) Pembentukan Pokja Standar Jabatan pada bulan Januari 2011.

Kompetensi

(b)

Pokja

Bujuk

Organisasi PBSKJ. i) Organisasi PBSKJ dibentuk berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. ii) PBSKJ bertugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data dan informasi

29 yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan. iii) Susunan dari :

keanggotaan

aa)

Ketua.

bb)

Wakil ketua.

cc)

Sekretaris.

dd)

Anggota.

PBSKJ

terdiri

iv) Jumlah anggota PBSKJ disesuaikan dengan kebutuhan, dengan jumlah minimal 10 orang. (c)

Persyaratan. i) Menduduki jabatan struktural serendahrendahnya Pamen atau yang setingkat dan menangani bidang personel. ii) Telah mengikuti bimbingan teknis dan mampu melaksanakan analisis standar kompetensi jabatan berdasarkan penilaian pejabat pembina personel.

(d)


Ketua PBSKJ. aa) Membuat rencana kerja penyusunan Bujuk Standar Kompetensi Jabatan. bb) Memberikan pengarahan bimbingan kepada anggota PBSKJ.

dan

cc) Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan struktural kepada Pejabat Pembina Personel pada Satker dan Balakpus. ii)

Wakil Ketua PBSKJ. aa) Membantu Ketua PBSKJ dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan. bb) Mengkoordinir pembahasan dan penganalisaan data dan informasi dalam penyusunan daftar kompetensi jabatan. cc) Mewakili tugas-tugas Ketua PBSKJ apabila sedang berhalangan.

30 iii)

Sekretaris PBSKJ. aa) Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.

dalam

bb) Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi berkaitan Bujuk Standar Kompetensi Jabatan. cc) Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Bujuk Standar Kompetensi Jabatan. iv)

Anggota PBSKJ. aa) Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Bujuk Standar Kompetensi Jabatan. bb) Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan. cc) Membahas dan mendiskusikan data dan informasi yang berkaitan dengan Bujuk standar kompetensi jabatan. dd) Menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan.

(2) Penyusunan dan Kompetensi Jabatan.

Penetapan

(3) Pengesahan. Merupakan Penyusunan Standar Kompetensi kegiatannya sebagai berikut :

Bujuk

Bujuk Standar

tahap akhir dari Jabatan, dengan

(a) Presentasi Hasil. Merupakan kegiatan mempresentasikan hasil penyusunan bujuk standar kompetensi jabatan kepada para unsur pimpinan dan pucuk pimpinan atau komandan satuan. Hasil pokok yang dipresentasikan meliputi syarat, spesifikasi jabatan, uraian tugas-tugas, kompetensi dasar, kompetensi bidang dan rekomendasi atas temuan lapangan. Kegiatan presentasi kepada pimpinan atau komandan satuan bertujuan untuk memperoleh masukan atau penyempurnaan untuk mendapatkan pengesahan atas hasil penyusunan bujuk standar kompetensi jabatan yang telah dilakukan.

31 (b) Pengesahan Hasil. Hasil bujuk Standar Kompetensi Jabatan yang telah disempurnakan agar segera diajukan untuk mendapat pengesahan melalui penerbitan surat keputusan. Pengesahan Standar Kompetensi Jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Panglima TNI. 5)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Tersedianya Petunjuk tentang Pola Dasar dan aturanaturan lain yang berkaitan sebagai pedoman penyelenggaraan Binkar. (2) Informasi guna penyempurnaan dari hasil umpan balik tentang peranti lunak Pola Dasar pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain melalui kegiatan sosialisasi dan penerapan pedoman Pola Binkar Perwira. (3) Penyelenggaraan Binkar dapat diselenggarakan setiap saat karena tersedianya informasi dalam bentuk data base Elektronik tentang assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel. (4) Penempatan personel untuk jabatan tertentu sesuai kualifikasi dan klasifikasi berdasarkan hasil uji kompetensi. (5) Terselenggaranya penerapan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum dalam pembinaan personel.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : (1) Penerbitan dan pengesahan Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain yang dapat memperkuat sistem Binkar Perwira TNI AD. (2) Menyempurnakan Petunjuk tentang Pola Dasar pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain guna pedoman sistem binkar Perwira TNI AD. (3) Pembangunan jaringan, pembuatan aplikasi dan pembekalan personel yang mengawaki dalam rangka elektronisasi data base terhadap assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (4) Pengacaraan personel guna penempatkan personel melalui uji kompetensi untuk jabatan dan pangkat tertentu. (5) Penegakan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum untuk diperlakukan sama di depan hukum.

32 (6) Terlaksananya implementasi aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku dan berdasarkan assessment kompetensi. 6)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan pedoman tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (2) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (3) Menyusun Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (4)


(5) Menyempurnakan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (6) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. 7)

Membangun/Memperkuat Database Personel. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya data personel TNI AD yang mutakhir dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang benar.

b)

(2) Aspek Fasilitas. Tersedianya kebutuhan minimal fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Penyiapan Struktur Database. Merumuskan dan menyiapkan struktur database secara lengkap sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan informasi personel.

33 (2) Perancangan Sistem. Menyiapkan rancangan sistem integrasi meliputi sistem database personel, tabel-tabel pendukung dan algoritma program aplikasi. (3) Pembuatan Program Aplikasi. modul program aplikasi.

Pembuatan modul-


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan pada PPPA TNI AD TA. 2011. (2) Tercapainya hasil pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (3) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (4) Tersedianya kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD khususnya pendidikan Akmil untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. (5) Berjalannya pelaksanaan pengendaIian dan pengawasan seleksi pendidikan ditingkat daerah maupun pusat. (6) Berjalannya pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2012.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan program pendidikan TA. 2011 sesuai dengan skala prioritas. (2) Menyelenggarakan pendidikan melalui peningkatan seleksi pendidikan. (3) Melaksanakan peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD. (4) Melaksanakan revisi kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD khususnya pendidikan Akmil. (5) Melaksanakan pengendaIian dan pengawasan pelaksanaan seleksi pendidikan ditingkat daerah maupun pusat. (6) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2012.

34 f.

Program Penguatan Pengawasan. 1)

Pengawasan Internal. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kinerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b)


Menegakkan Disiplin Kerja. (a) Melaksanakan apel mulai dan selesai bekerja secara konsisten. (b)

Mengisi/menandatangani daftar hadir personel.

(c)

Menggiatkan jam komandan.

(d)

Mengadakan apel luar biasa.

(e)

Melaksanakan ceramah pembinaan mental.

(f) Melaksanakan ceramah pembinaan hukum dan tata tertib. (g)

Melaksanakan inspeksi mendadak.

(h)

Mengadakan kunjungan staf.

(i) Menyelenggarakan disiplin di satuan.

penegakan

hukum

dan

(j) Memberikan reward and punishment secara obyektif dan berkeadilan. (k) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran. (2)

Menegakkan Kode Etik. (a) Melaksanakan pemberian santiaji dan santi karma secara berkala. (b)

Melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

(c)

Melaksanakan pembinaan tradisi kejuangan.

(d) Melaksanakan sidang Dewan Kehormatan untuk pelanggaran kode etik Perwira. (e) Melaksanakan sidang disiplin untuk pelanggaran kode etik prajurit yang dilakukan oleh Bintara/Tamtama. 2)

Pengawasan APIP. a) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang

35 kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyelenggarakan Wasrik dibidang kesiapsiagaan, pembangunan dan pengembangan sistem dan metoda. (2) Menyelenggarakan Wasrik dibidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus. (3) Menyelenggarakan Wasrik dibidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas Angkatan Darat.

g.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 1)

Penguatan Akuntabilitas. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi Angkatan Darat sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan penyusunan Buku berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.

petunjuk

yang

(2) Melaksanakan penyusunan LAKIP TNI AD yang disusun dan disampaikan secara berjenjang sesuai hirarki. (3)

Melaksanakan Evaluasi terhadap LAKIP TNI AD.

(4) Melaksanakan sosialisasi hasil Evaluasi LAKIP TNI AD. (5) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja (Satker)/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat baik secara langsung di lapangan maupun pemeriksaan terhadap LAKIP yang telah di susun oleh masing-masing Satuan Kerja. 2)

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja.

36 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja Angkatan Darat sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuansatuan Kerja Angkatan Darat. (2) Menyusun Buku Petunjuk Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat. (3) Menentukan dan menyusun buku Rencana Strategis TNI AD yang berisi dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 5 tahun. (4) Menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD.

3)

(5)

Menyusun Dokumen Penetapan kerja.

(6)

Menyusun LAKIP TNI AD secara berkala.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya indikator kinerja utama (IKU) yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan Pemilihan dan Penetapan indikator kinerja Utama TNI AD. (2)

h.

Menetapkan dan memilih karakteristik indikator kinerja.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 1)

Penerapan Standar Pelayanan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRC PB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. b)


Kesiapan operasional PPRC TNI. (a) Mengerahkan personel dan Alutsista unsur darat satuan PPRC TNI dari satuan jajaran Divif-2/Kostrad yang terdiri dari: i) ii) iii) iv) v)

Madivif-2/K. Mabrigif L-18/K. Yonif L 501/K. Yonif L 502/K. Yonif L 503/K.

37 vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv)

1 Ki Yonkav-8/Tank. 1 Rai Yonarmed-8/K. 1 Rai Yonarhanudri-2/K. 1 Ton Yonzipur-10/K. 1 Ki Yonkes-2/K. 1 Ki Yonbekang-2/K. 1 Ton Denpal-2/K. 1 Ton Kihub Divif-2/K. 1 Ton Kipom-2/K.

(b) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran Divif-2/K yang tergabung dalam PPRC TNI (pengajuan ke Mabes TNI). (c) Melengkapi sarana dan prasarana Gedung Puskodal PPRC TNI (anggaran Mabes TNI). (d) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (e) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Posko PPRC TNI dan Latgab TNI Tingkat Yon TA. 2011 sesuai dengan program Mabes TNI sebagai berikut : i) Latihan Satuan PPRC TNI Kilat XXVIII TA. 2011 pada tanggal 13 s.d. 19 November 2011. ii) Geladi Mako PPRC TNI Kilat XXVIII TA. 2011 pada tanggal 21 s.d. 27 November 2011. iii) Latgab TNI Tingkat Yon TA. 2011 pada tanggal 5 s.d. 14 Desember 2011. (f)

Revisi RO PPRC TNI sebagai berikut : i) RO Rencong 2003 dengan sasaran di Obyek Vital LNG Lhok Sukon, Aceh Utara. ii) RO Tombak 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PLN Sigura-gura dan PT. Inalun Kuala Tanjung, Sumatera Utara. iii) RO Panah 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PT Free Port Indonesia Timika, Papua. iv) RO Sumpit 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PT Pusri dan Pertamina UP-III Palembang, Sumatera Selatan.

38 (2)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PRC PB TNI dari satuan jajaran TNI AD sebagai berikut : i)

Wilayah Barat. aa) Yonif 321/K. bb) Yonzipur 9/K.

ii)

Wilayah Timur. aa) Yonif 515/K. bb) Yonzipur 10/K.

(b) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRC PB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. (c) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d. tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI. (e) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar : (a)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. i) Menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2011 s.d TA. 2012 sebagai berikut : aa)

bb)

Pamtas RI – Malaysia. (i) Yonif 621/VI/Mlw. (ii) Yonif 643/XII/Tpr. Pamtas RI – PNG. (i) Yonif Linud 431//3/1/K. (ii) Yonif 142/II/Swj. (iii) Yonif 521/V/Brw. (iv) Yonif 122/I/BB.

39 cc)

Pamtas RI – RDTL. Yonif 744/IX/Udy.

ii) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang disiapkan sebagai Satgas Pamtas. iii) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. iv) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas. v) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI. vi) Melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas.

kesiapan

vii) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas TA. 2010 s.d. TA. 2011 sebagai berikut : aa)

bb)

cc)

Pamtas RI – Malaysia. (i)

Yonif 631/VI/Mlw.

(ii)

Yonif 641/VI/Mlw.

Pamtas RI – PNG. (i)

Yonif Linud 330//17/1/K.

(ii)

Yonif 141/II/Swj.

(iii)

Yonif 405/IV/Dip.

(iv)

Yonif 132/I/BB.

Pamtas RI – RDTL. -

Yonif 743/IX/Udy.

viii) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/ mukim, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. ix) Meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan. x) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan.

40 xi) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. xii) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. i) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI sebagai berikut : aa)

bb)

cc)

(dd)

(ee)

Kodam IM. P. Rondo : 10 orang (Yonif 112). Kodam I/BB. (i) P. Berhala : 10 orang (Yonif 126). (ii) P. Sekatung : 24 orang (Yonif 134). (iii) P. Nipah : 10orang (Yonif 134). Kodam VII/Wrb. (i) P. Miangas : 24 orang (Yonif 712). (ii) P. Marore : 24 orang (Yonif 712). (iii) P. Marampit : 24 orang (Yonif 712). Kodam IX/Udy. (i) P. Dana (Rote) : 10 orang (Yonif 744). (ii) P. Batek : 24 orang (Yonif 744). Kodam XVII/Cenderawasih. (i) P. Fani : 10 orang (Korem 171). (ii) P. Brasi : 10 orang (Korem 173). (iii) P. Fanildo : 10 orang (Korem 173).

41 ii) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. iii) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. iv) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (4)

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI. (a) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi : i) Menyusun pokok-pokok Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja (PMHK) di lingkungan TNI AD dengan melibatkan satuan pengguna barang. ii) Penyusunan analisis beban dan mekanisme kerja pada masing masing satuan yang akan terlibat pada pelaksanaan tugas. iii) Pengajuan pembentukan sistem modifikasi untuk mempermudah pengadaan barang yang melibatkan fungsi terkait. iv) Pengkajian dan evaluasi struktur organisasi TNI AD dengan melibatkan fungsi terkait. v) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi. vi) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja tahun 2011. (b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, adalah sebagai berikut : i) Pembentukan aturan yang sesuai dengan aturan aturan yang sudah di tetapkan. ii) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan.

42 (5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (a) Akreditasi semua Rumah Sakit Tk-II (7 RS) dan Rumkit lain, jumlah total terakreditasi 45 RS. (b) Usulan ke Panglima TNI utk Peningkatan Status Rumkit Tk.II di Kodam IM, VI, IX, XII, XVI dan XVII (c) Kerjasama dengan Kemkes utk mengoperasionalkan Rumah sakit Bergerak di daerah Perbatasan dan Pulau terluar.

(6)

Optimalisasi Peran TNI. (a) Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. (b) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. (c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kerja sama.

i.

Program Monitoring dan Evaluasi. 1)

Monitoring. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya efektivitas pelaksanaan monitoring program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek edukasi yang berkelanjutan guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program tahunan RB Angkatan Darat berpedoman pada Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2010-2014. (2) Melaksanakan monitoring secara periodik guna menghindari terjadinya penyimpangan dan pengabaian program RB Angkatan Darat. (3) Mengolah hasil monitoring guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.

2)

Evaluasi. a) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

43 (1) Melaksanakan evaluasi secara periodik guna mengetahui pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Mengolah hasil evaluasi guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat. 8.




Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyempurnakan jabaran tugas dan tanggung jawab personel Tim Manajemen Perubahan. (2) Peningkatan pemahaman personel Tim Manajemen Perubahan tentang program dan kegiatan RB Angkatan Darat. (3) Mengadakan pelatihan terhadap personel sebagai kader Tim Manajemen Perubahan.

2)

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan kajian atas hasil evaluasi program RB Angkatan Darat yang telah dilakukan. (2) Melaksanakan diskusi dan pembahasan tentang program Manajemen Perubahan RB. (3) Melanjutkan strategi Manajemen Perubahan yang belum selesai pada tahun 2011 dan menyusun strategi Manajemen Perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat jangka sedang dan jangka panjang.

3)

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan prajurit dan PNS Angkatan Darat.

44 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan Tim Sosialisasi dan Internalisasi di Tingkat Mabes Angkatan Darat. (2) Melaksanakan diskusi dan program Manajemen Perubahan RB.

pembahasan

tentang

(3) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi secara terpusat dan tersebar di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan Mabesad. b.


Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Sosialisasi Perkasad Nomor 22/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Angkatan Darat. b) ldentifikasi peraturan perundang-undangan disusun dan diimplementasikan.

yang

telah

c) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan diimplementasikan. d) Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan hasil pemetaan. e) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2012. c.


Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pengkajian satuan yang akan dibentuk mengajukan validasi organisasi sesuai kebutuhan.

serta

(2) Persiapan/peninjauan berkaitan dengan pembentukan satuan baru dan validasi organisasi sesuai kebutuhan. (3)

Pembentukan organisasi baru dan validasi organisasi.

45 2) Penguatan Unit Kerja yang menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menginventarisasi tugas, peran dan fungsi Satker/ Balakpus yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat. (2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan lembaga latihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang tepat dan terukur. (3) Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan penentuan skala prioritas pada perencanaan strategis. (4) Menyusun tahun 2012.

d.

laporan

evaluasi

pelaksanaan

RB



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi Tahun 2012. (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi SOP yang baru Tahun 2012. (3) Menyusun peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi di lingkungan Angkatan Darat sesuai dengan kebijakan MEF, Zero Growth dan Right Sizing.

2)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

46 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kotama. (2) Pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas. (3) Menyusun tahun 2012.

e.

laporan

evaluasi

pelaksanaan

RB



Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melanjutkan dan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekrutmen. (2) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 23 Ayat (2) tentang Ikatan Dinas Prajurit Sukarela dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI pasal 6 ayat 5 dengan menyusun/ merevisi Bujuk tentang pendaftaran, seleksi dan penerimaan pendidikan pertama prajurit sukarela. (3) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 pasal 12 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pendidikan pertama untuk pengangkatan prajurit golongan kepangkatan Pa, Ba dan Ta. (4) Melaksanakan kampanye dan seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas.

47 2)

Analisa Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersedianya Buku petunjuk tentang penilaian dan perhitungan beban kerja dilingkungan TNI AD. b)


Standarisasi SKR di tingkat TNI AD.

(2) Pembentukan pokja dalam rangka standarisasi penentuan SKR yang belum terdapat dalam bujukmin tentang penilaian dan perhitungan beban kerja di lingkungan TNI. (3) Menyusun buku pedoman penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI AD. (4) Sosialisasi buku pedoman penilaian beban kerja dan penyesuaian uraian kegiatan sesuai dengan bujuk analisa jabatan TNI AD. 3)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi. (2) Mempermudah personel TNI AD dalam menjabarkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatanya.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Terus melaksanakan Updating kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi sebagai pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja. (2) Sosialisasi tentang peringkat jabatan Manajerial dan non Manajerial serta SOP tentang pedoman evaluasi jabatan.

4)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah perubahan/revisi bujuk tentang Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan (Dafukaj) serta Bujuk tentang Pola Binkar. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah revisi bujuk tentang Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan (Dafukaj) serta bujuk tentang Pola Binkar periode TA. 2012 meliputi :

48 (1)

Pembentukan Pokja Revisi Bujuk. (a)

Organisasi Pokja. i) Organisasi Pokja dibentuk berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. ii) Pokja bertugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data dan informasi yang diperlukan dalam rangka revisi bujuk tentang Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan (Dafukaj) serta bujuk tentang Pola Binkar. Susunan keanggotaan Pokja terdiri dari : aa)

Ketua.

bb)

Wakil ketua.

cc)

Sekretaris.

dd)

Anggota.

iii) Jumlah anggota Pokja disesuaikan dengan kebutuhan, dengan jumlah minimal 10 orang. (b)

Persyaratan. i) Menduduki jabatan struktural serendahrendahnya Pamen atau yang setingkat dan menangani bidang personel. ii) Telah mengikuti bimbingan teknis dan mampu melaksanakan analisis tentang kepangkatan, jabatan dan pola Binkar di lingkungan TNI AD.

(c)


Ketua Pokja. aa) Membuat bujuk.

rencana

kerja

revisi

bb) Memberikan pengarahan bimbingan kepada anggota Pokja.

dan

cc) Menyampaikan hasil revisi bujuk kepada Pejabat Pembina Personel pada Satker dan Balakpus. ii)

Wakil Ketua Pokja. aa) Membantu Ketua Pokja dalam pelaksanaan kegiatan revisi bujuk.

49 bb) Mengkoordinir pembahasan dan penganalisaan data dan informasi dalam kegiatan revisi bujuk. cc) Mewakili tugas-tugas Ketua Pokja apabila sedang berhalangan. iii)

Sekretaris Pokja. aa) Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.

dalam

bb) Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi berkaitan dengan revisi bujuk. cc) Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan revisi bujuk. iv)

Anggota Pokja. aa) Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam revisi bujuk. bb) Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan data. cc) Membahas dan mendiskusikan data dan informasi yang berkaitan dengan kepangkatan dan jabatan. dd)

(2)

Menyusun hasil akhir revisi bujuk.

Kebutuhan Data. Data-data yang dibutuhkan meliputi : (a) Bujuk tentang Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan (Dafukaj) serta Bujuk tentang Pola Binkar yang akan direvisi. (b)


(c)

Tupoksi satuan.

(d)

Ikhtisar kepangkatan dan jabatan.

(e)

Uraian tugas.

(f)

Bahan kerja.

(g)

Alat kerja.

(h)

Hasil kerja.

50 (3)

Teknik Pengumpulan Data. (a) Dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia seperti struktur organisasi, nama jabatan, uraian tugas, dll. (b) Kuisoner. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan apabila data-data yang dimaksud belum tersedia/mencukupi. (c) Wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara untuk mencocokkan/menambah/ meyakinkan data-data lain yang diperlukan.

(4) Pengolahan Data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dirumuskan menjadi bahan pertimbangan penentuan urutan kepangkatan dan jabatan serta pertimbangan dalam penentuan pola Binkar. (5) Identifikasi Kepangkatan dan Jabatan. Dilakukan untuk menentukan urutan kepangkatan dan jabatan dengan cara : (a)

Menentukan pangkat dan jabatan yang ada.

(b)

Menuangkan ikhtisar pangkat jabatan.

(c) Merinci setiap pangkat dan jabatan menjadi kegiatan-kegiatan utama. (6) Penyusunan daftar sementara urutan kepangkatan dan jabatan. (7)

Penyusunan konsep sementara pola Binkar.

(8) Pengesahan. Merupakan tahap akhir dari revisi bujuk tentang Dafukaj dan Pola Binkar, sebagai berikut : (a) Presentasi Hasil. Merupakan kegiatan mempresentasikan hasil revisi kedua bujuk kepada para unsur pimpinan dan pucuk pimpinan atau komandan satuan. Kegiatan presentasi kepada pimpinan atau komandan satuan bertujuan untuk memperoleh masukan atau penyempurnaan untuk mendapatkan pengesahan atas hasil revisi yang telah dilakukan. (b) Pengesahan Hasil. Hasil revisi bujuk yang telah disempurnakan agar segera diajukan untuk mendapat pengesahan melalui penerbitan surat keputusan. Pengesahan Bujuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Panglima TNI.

51 5)

Assesment Individu Berdasarkan Kompetensi. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Kesamaan pengetahuan, persepsi dan cara bertindak para Dansat, Pejabat personel tentang implementasi Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira. (2) Digunakannya sistem data base elektronik berisi assessment kompetensi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD guna pengacaraan personel dalam pembinaan karier terutama Perwira. (3) Diketahuinya feed back (umpan balik) tentang penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD berdasarkan assessment kompetensi guna penyempurnaan baik peranti lunak maupun keras serta pada tataran pelaksanaannya.

b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penataan subsub sistem dalam penyelenggaraan assesment kompetensi meliputi : (1) Mensosialisasikan dan menerapkan Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira. (2) Melanjutkan kelengkapan peranti lunak, peranti keras elektronisasi data base assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (3) Evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD berdasarkan assessment kompetensi. 6)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang Pedoman penilaian kinerja individu, pedoman tentang rawatan prajurit, pedoman tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum dan pedoman tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas.

52 (2) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (3) Menyusun Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (4)


(5) Menyempurnakan Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (6) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. 7)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya data personel TNI AD yang mutakhir dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang benar. (2) Aspek Fasilitas. Tersedianya kebutuhan minimal fasilitas baik peranti lunak maupun peranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membangun gelar jaring komunikasi data dan memelihara sistem informasi personel terpadu dengan menggunakan sistem Web Base. (2) Uji coba sistem informasi personel terpadu dengan sistem Web Base.

53 8) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan pada PPPA TNI AD TA. 2012. (2) Tercapainya hasil pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (3) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan prioritas peningkatan kualitas Serdik, pelaksanaan evaluasi pendidikan dan anggaran pendidikan. (4) Berjalannya pendidikan pengembangan umum (Dikbangum) sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (5) Berjalannya pendidikan pembentukan (Diktuk) sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (6) Berjalannya pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (7) Berjalannya pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (DikIptek) sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (8) Berjalannya pendidikan Luar Negeri (Dik LN) sesuai dengan alokasi dan kebijakan pendidikan Luar Negeri. (9) Berjalannya Pendidikan mulai dari perencanaan, seleksi dan pelaksanaan pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2013.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA. 2011. (2) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan melalui proses seleksi pendidikan, serta meningkatkan mutu seleksi dengan mengadakan perubahan pola seleksi dan bobot penilaian materi seleksi untuk pendidikan tertentu disesuaikan dengan perubahan tantangan dan kebutuhan organisasi. (3) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Serdik, pelaksanaan evaluasi pendidikan dan anggaran pendidikan.

54 (4) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan pengembangan umum (Dikbangum) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikbangum mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (5) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan pembentukan (Diktuk) sebagai pedoman penyelenggaraan Diktuk mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (6) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikbangspes mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (7) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (DikIptek) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikiptek mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (8) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan Luar Negeri (Dik LN) sebagai pedoman penyelenggaraan Dik LN mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (9) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2013. f.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Rencana Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan Internal meliputi : (a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/430/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 tentang Bujukin Wasrik. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/9/I/2003 Tanggal 28 Januari 2003 Bujukbin tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. (c) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/492/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Bujukmin Wasrik tahun 2002.

55 (2) Meningkatkan kompetensi Parik (APIP) di lingkungan Angkatan Darat secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan antara lain Sus Auditor melalui Irjen TNI kerjasama dengan Badiklat BPKP di Ciawi Bogor. (3) Meningkatkan kualitas para Irdya melalui pendidikan formal Sus/Tar Wasrik intern, program Kemhan dan program TNI. (4) Melaksanakan Review atas laporan keuangan TNI AD diakhir semester-I dan akhir tahun. 2)

Pengawasan APIP. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib administrasi di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. b)


Bidang Intel. (a) Pampers, meliputi tindak lanjut penyelesaian kasus yang terjadi di kesatuan dan pelaksanaan security clearance terhadap prajurit yang menjaga obyek vital maupun pemegang administrasi yang bersifat rahasia. (b) Pammat, meliputi sistem pengamanan gudang senjata api, Muhandak dan gudang bekal/materiil serta administrasi materiil. (c) Pambragiat, meliputi werving, jaringan intel dan pembuatan Renpam.

pembentukan

(d) Min Intel, meliputi Bujuk Intelijen, Intelijen dan protap pengamanan satuan.

produk

(e) Tromol Pos 5000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (f) Kotak Pos 7000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (2)

Bidang Operasi. (a) Operasi, meliputi pemeriksaan kelengkapan Puskodal dan kelengkapan perangkat kendali operasi sesuai ketentuan (RO, PO dan SPRIN).

56 (b) Penyiapan satuan, meliputi pemeriksaan kegiatan Siapsat yang akan berangkat tugas operasi, pembinaan organisasi, pelaksanaan Binsat di daerah operasi serta mekanisme dan korelasi Binsat. (c) Latihan, meliputi penguasaan manajemen latihan, serta uji petik kemampuan Satpur, Banpur, Satintel dan Satkowil. (3) Bidang Personel. Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel yang meliputi : (a) Penyediaan/pengadaan, yaitu penerimaan prajurit (Catar Akmil, Pa PK, Ba PK dan Ta PK) serta pengadaan CPNS. (b) Penggunaan, meliputi penempatan jabatan (TOD/TOA), seleksi karier (talent scoutting), penyelesaian personel LF dan penyelenggaraan sidang Pankar, pendidikan dan kesejahteraan. (c) Perawatan, meliputi pembinaan dan penegakan Kumplintatib serta pemeliharaan kesejahteraan dan moril (BPD TOD/TOA, tanda jasa, KPI/PKS, Karis/ Karsu, KTP/KTA). (d) Pemisahan, meliputi pemberhentian prajurit/ PNS dan penyelesaian Skep Pensiun/Penwari/Janda/ Duda dan anak yatim piatu. (e) Administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip. (4)

Bidang Logistik. (a) Bekang/Watkes meliputi ULP Non Organik, Duklogmat, BMP Rutin, Intensitas dan Pendidikan serta Dukbekkes (DPK, RBK). (b) Materiil Umum/Khusus meliputi data Ranmor, SABMN, Min Gudang, sisa munisi operasi dan latihan dan pendistribusian Sucad serta pendistribusian bekal Alsatri hasil pengadaan Pusat. (c) Fasilitas konstruksi meliputi kualitas pembangunan pangkalan, proses tukar guling, pelepasan tanah/bangunan okupasi, pendataan asset BTB dan penggunaan Alberzi.

57 (d) Pemeliharaan materiil/bangunan meliputi pelaksanaan Har, Minrenlak Harmat, Harbang, Haralangair dan pencatatan penggantian Sucad. (e) Pengadaan barang dan jasa meliputi prosedur pengadaan dan tata cara pengadaan, Wasdal/Giat pengadaan. (f) Lain-lain meliputi tindak lanjut temuan BPK RI dan Riksus. (5)

Bidang Teritorial. (a) Bin Puanter meliputi Binter Terbatas, Lat Nister, pengkajian organisasi Kowil, Bin Siap Apwil dan Evaluasi Koramil Model. (b) Bin Wanwil meliputi pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg dan sosialisasi RUTRW dan RUTRD. (c) Bin Komsos meliputi Wasev Giat Komsos, Gar Komsos KB TNI, Aparat Pemerintah dan Masyarakat. (d) Bin Bhakti TNI meliputi Karya Bhakti Insidentil, operasi Bhakti reguler, Wasev Karya Bhakti dan Wasev Operasi Bhakti.

(6)

Bidang Renproggar. (a)

Bidang Anggaran. i) Renproggar, RKA Satuan dan PPPA TNI AD dihadapkan kepada Renstra TNI AD. ii) Pelaksanaan anggaran dengan mengacu kepada PPPA TNI AD serta dokumen pendukung dihadapkan kepada realisasi kegiatan dan akuntabilitas kinerja satuan. iii) Kegiatan Panproggar untuk mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi Proggar sebagai bahan penilaian/masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan.

(b)

Bidang Pendanaan. i) Realisasi pembiayaan yang mematuhi Ketaatan dan Ketertiban (2K), Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). ii) Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan yang telah diprogramkan (termasuk Renbut dana dan Laporan Mingguan).

58 iii) Kelengkapan keuangan.

pertanggungjawaban

iv) Pembiayaan luar alokasi baik yang bersumber dari anggaran negara, bersumber dari luar anggaran negara dan hibah. v) Intensifikasi penerimaan negara sampai dengan pengadministrasian. vi) Pengujian terhadap tagihan yang memenuhi syarat-syarat tagihan dan keyakinan akan kebenaran pembayaran. (7) Verifikasi keuangan, pencocokan pengelolaan keuangan meliputi :

dan

penelitian

(a) Wabku Belanja Personel, Belanja Barang dan Belanja Modal. (b) Kelengkapan administrasi uang makan pendidikan, biaya operasi, biaya Kodal, administrasi Biaya Perjalanan Dinas/Perjalanan Dinas Pulang Kampung/Evakuasi dan UUDP. (8)

Verifikasi Materiil. (a) Hasil pengadaan Barang pembangunan dan pemeliharaan.

dan

Jasa,

hasil

(b) Materiil Bekang, Materiil Peralatan, Materiil Zeni, Materiil Perhubungan dan Kesehatan. (c) Proses dan hasil dari pengadaan Barang dan Jasa serta produksi dan jasa/kekayaan non struktural. (d) Administrasi pergudangan dan penerapan Sistim Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). g.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan sosialisasi buku berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.

petunjuk

yang

59 (2) Melaksanakan penyusunan LAKIP TNI AD yang disusun dan disampaikan secara berjenjang sesuai hirarki. (3)


(4) Melaksanakan TNI AD.

sosialisasi

hasil

Evaluasi

LAKIP

(5) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja (Satker)/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat baik secara langsung di lapangan maupun pemeriksaan terhadap LAKIP yang telah di susun oleh masing-masing Satuan Kerja. 2)

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja TNI AD sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja TNI AD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi TNI AD. (a) (b)

Perencanaan strategik. Perencanaan kinerja.

(c)

Penetapan kinerja.

(d)

Pengukuran kinerja.

(e)

Evaluasi/pelaporan kinerja.

(2) Menyusun Buku Petunjuk Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, yang sistematis, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program Kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi satuan Kerja. (3) Menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD. (4)


(5)


60 3)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat. b)


h.





Kesiapan operasional PPRC TNI. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PPRC TNI dari satuan jajaran Divif-1/Kostrad yang terdiri dari : i)

Madivif-1/K.

ii)

Mabrigif L-17/K.

iii)

Yonif L 305/K.

iv)

Yonif L 328/K.

v)

Yonif L 330/K.

vi)

1 Ki Yonkav-1/Tank.

vii)

1 Rai Yonarmed-9/K.

viii)

1 Rai Yonarhanudri-1/K.

ix)

1 Ton Yonzipur-9/K.

x)

1 Ki Yonkes-1/K.

xi)

1 Ki Yonbekang-1/K.

xii)

1 Ton Denpal-1/K.

xiii)

1 Ton Denhub Divif-1/K.

xiv)

1 Ton Kipom-1/K.

61 (b) Melaksanakan pengawasan penyerahan tugas dan tanggung jawab disertai dengan penyerahan Alkapsat PPRC TNI dari Divif-2/K kepada Divif-1/K. (c) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran Divif-1/K yang tergabung dalam PPRC TNI. (d) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (e) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Mako PPRC TNI dan Latgab TNI Tingkat Brigade TA. 2012 sesuai dengan program Mabes TNI/Direktif TNI. (2)

Kesiapan Operasional PRCPB TNI. (a) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista yang akan tergabung dalam unsur darat satuan PRCPB TNI TA. 2012 dari satuan jajaran TNI AD. (b) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRCPB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. (c) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d. tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI). (e) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar : (a)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. i) Menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2012 periode I selama 6 bulan sebagai berikut :

62 aa)

bb)

cc)


Yonif 413/6/2/K.

(ii)

Yonif Linud 305/17/1/K.


Yonif 408/IV/Dip.

(ii)

Yonif 144/II/Swj.

(iii)

Yonif 320/III/Slw.

(iv)

Yonif 726/VII/Wrb.


Yonif 312/III/Slw.

ii) Menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2012 periode II selama 6 bulan sebagai berikut : aa)

bb)

cc)


Yonif 407/IV/Dip.

(ii)

Yonif 126/I/BB.


Yonif Linud 432/K.

(ii)

Yonif 321/K.

(iii)

Yonif 310/III/Slw.

(iv)

Yonif 700/R/VII/Wrb.


Yonif 900/R/IX/Udy.

iii) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang disiapkan sebagai Satgas Pamtas. iv) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. v) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas. vi) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI.

63 vii) Melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas.

kesiapan

viii) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas TA. 2012. ix) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/ mukim, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. x) Meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan. xi) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan. xii) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. xiii) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. i) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI sebagai berikut : aa)

Kodam IM. P. Rondo (Yonif 112).

bb)

: 10 orang

Kodam I/BB. (i) P. Berhala (Yonif 126).

: 10 orang

(ii) P. Sekatung (Yonif 134).

: 24 orang

(iii) P. Nipah (Yonif 134).

: 10 orang

64 cc)

dd)

Kodam VII/Wrb. (i) P. Miangas (Yonif 712).

: 24 orang

(ii) P. Marore (Yonif 712).

: 24 orang

(iii) P. Marampit (Yonif 712).

: 24 orang

Kodam IX/Udy. (i) P. Dana (Rote) : 10 orang (Yonif 744). (ii) P. Batek (Yonif 744).

ee)

: 24 orang

Kodam XVII/Cenderawasih. (i) P. Fani (Korem 171).

: 10 orang

(ii) P. Brasi (Korem 173).

: 10 orang

(iii) P. Fanildo (Korem 173).

: 10 orang

ii) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. iii) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. iv) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (4) Proses TNI AD.

Pengadaan

Barang/Jasa

di

Lingkungan

(a) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi : i) Menyusun pokok-pokok PMHK di lingkungan Angkatan Darat dengan melibatkan satuan pengguna barang.

65 ii) Penyusunan analisis beban dan mekanisme kerja pada masing-masing satuan yang akan terlibat pada pelaksanaan tugas. iii) Pengajuan pembentukan sistem kodifikasi untuk mempermudah pengadaan barang yang melibatkan fungsi terkait. iv) Pengkajian dan evaluasi struktur organisasi TNI AD yang melibatkan fungsi terkait. v) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi. vi) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja tahun 2012. (b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, adalah sebagai berikut : i) Pembentukan aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan. ii) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan. (5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (a) Semua Rumah Sakit dari Tk II s.d. Tk IV yang berjumlah 61 Rumah Sakit telah terakreditasi. (b) 14 Rumah Sakit di TNI AD direncanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (Dasar : Surat Edaran Kasad Nomor : SE/1/IX/2011 tanggal 6 September 2011).

(6)

Optimalisasi Peran TNI. (a) Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. (b) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. (c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kerja sama.

66 2)

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. a) Outcomes yang akan dicapai adalah meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat dalam pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRC PB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan sosialisasi pelayanan dilaksanakan oleh Angkatan Darat.

publik

yang

(2) Menyempurnakan peranti lunak yang berkaitan dengan pedoman dan pengaturan pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat baik secara langsung maupun tidak langsung. (4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satker/Kotama/Balakpus guna mensukseskan penyelenggaraan pelayanan publik Angkatan Darat. i.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun rencana monitoring pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Melaksanakan monitoring secara periodik guna menghindari terjadinya penyimpangan dan pengabaian program RB Angkatan Darat. (3) Melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap data pertanggungjawaban penerimaan tunjangan kinerja personel Angkatan Darat. (4) Mengolah hasil monitoring dan memberikan masukan guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.

67 2)

Evaluasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun rencana evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Mengolah dan menyusun hasil peninjauan lapangan dan evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap program RB Angkatan tahun berikut.

9.

Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat Tahun 2013. a.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan pemahaman personel Tim Manajemen Perubahan tentang program dan kegiatan RB Angkatan Darat. (2) Mengadakan pelatihan terhadap personel sebagai kader Tim Manajemen Perubahan.

2)

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. c)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan kajian atas hasil evaluasi program RB Angkatan Darat yang telah dilakukan. (2) Melaksanakan diskusi dan program Manajemen Perubahan RB.

pembahasan

tentang

68 (3) Melanjutkan strategi Manajemen Perubahan yang belum selesai pada tahun 2012 dan menyusun strategi Manajemen Perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat jangka sedang dan jangka panjang. 3)

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan prajurit dan PNS Angkatan Darat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan Tim Sosialisasi dan Internalisasi di Tingkat Mabes Angkatan Darat. (2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi secara terpusat dan tersebar di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan Mabesad.

b.


c.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a)

Melanjutkan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan.

b)

Melanjutkan identifikasi peraturan perundang-undangan.

c)

Melanjutkan pemetaan peraturan perundang-undangan.

d)

Melanjutkan regulasi dan deregulasi.

e)

Menyusun laporan dan evaluasi tahun 2013.


Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

69 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pengajuan pembentukan satuan baru yang melibatkan fungsi terkait. (2) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama / Balakpus.

2) Penguatan Unit Kerja Yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pengembangan Secata B Kodam XII/Tpr menjadi satuan Rindam XII/Tpr di Singkawang, Pembentukan 1 Resimen Bekang di Jakarta dan 1 Resimen Kesehatan di Jakarta. (2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan personel dan sarpras sesuai dengan organisasi TNI AD. (3) Pengembangan organisasi TNI AD pada tingkat Kotama/Balakpus. (4) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD tahun 2013.

d.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi tahun 2013. (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi SOP yang baru tahun 2013.

70 2)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kotama. (2) Pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas. (3)

e.

Menyusun laporan program Tahun 2013.



Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melanjutkan dan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekrutmen. (2) Melakukan evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas. (3) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 pasal 15 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pengangkatan prajurit dan pemberian pangkat pertama. (4) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 pasal 17 ayat 4 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang bentuk dan isi surat perjanjian ikatan dinas khusus.

71 (5) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 pasal 21 ayat 6 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang ikatan dinas lanjutan. 2)

Analisa Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersedianya update uraian beban kerja perorangan dan satuan di jajaran TNI AD yang mudah untuk di input dan digunakan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat aplikasi penilaian-penilaian beban kerja perorangan dan satuan. (2) Input data beban kerja yang telah terkumpul dari Satker-Satker.

3)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi. (2)

b)

Mempermudah akses data di jajaran TNI AD.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Terus melaksanakan Updating kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi sebagai pertimbngan dalam pemberian tunjangan kinerja. (2) Sosialisasi tentang peringkat jabatan Manajerial dan non Manajerial serta SOP tentang pedoman evaluasi jabatan.

4)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode TA. 2013 adalah perubahan/revisi bujuk tentang Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah revisi bujuk tentang Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional periode TA. 2012 meliputi : (1)

Pembentukan Pokja Revisi Bujuk. (a)

Organisasi Pokja. i) Organisasi Pokja dibentuk berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

72 ii) Pokja bertugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data dan informasi yang diperlukan dalam rangka revisi bujuk tentang Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional. Susunan keanggotaan Pokja terdiri dari : aa)

Ketua.

bb)

Wakil ketua.

cc)

Sekretaris.

dd)

Anggota.

iii) Jumlah anggota Pokja disesuaikan dengan kebutuhan, dengan jumlah minimal 10 orang. (b)

Persyaratan. i) Menduduki jabatan struktural serendahrendahnya Pamen atau yang setingkat dan menangani bidang personel. ii) Telah mengikuti bimbingan teknis dan mampu melaksanakan analisis tentang Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan TNI AD.

(c)


Ketua Pokja. aa) Membuat bujuk.

rencana

kerja

revisi

bb) Memberikan pengarahan bimbingan kepada anggota Pokja.

dan

cc) Menyampaikan hasil revisi bujuk kepada Pejabat Pembina Personel pada Satker dan Balakpus. ii)

Wakil Ketua Pokja. aa) Membantu Ketua Pokja dalam pelaksanaan kegiatan revisi bujuk. bb) Mengkoordinir pembahasan dan penganalisaan data dan informasi dalam kegiatan revisi bujuk. cc) Mewakili tugas-tugas Ketua Pokja apabila sedang berhalangan.

73 iii)

Sekretaris Pokja. aa) Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.

dalam

bb) Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi berkaitan dengan revisi bujuk. cc) Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan revisi bujuk. iv)

Anggota Pokja. aa) Mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam revisi bujuk. bb) Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan data. cc) Membahas dan mendiskusikan data dan informasi yang berkaitan dengan jabatan struktural dan fungsional. dd)

(2)

Menyusun hasil akhir revisi bujuk.

Kebutuhan Data. Data-data yang dibutuhkan meliputi : (a) Bujuk tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional yang akan direvisi.

(3)

(b)


(c)

Tupoksi satuan.

(d)

Ikhtisar jabatan struktural dan fungsional.

(e)

Uraian tugas.

(f)

Bahan kerja.

(g)

Alat kerja.

(h)

Hasil kerja.

Teknik Pengumpulan Data. (a) Dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia seperti struktur organisasi, nama jabatan, uraian tugas, macam jabatan struktural dan fungsional, dll.

74 (b) Kuisoner. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan apabila data-data yang dimaksud belum tersedia/mencukupi. (c) Wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara untuk mencocokkan/menambah/ meyakinkan data-data lain yang diperlukan. (4) Pengolahan Data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dirumuskan menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan revisi bujuk tersebut. (5) Identifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional. Dilakukan untuk menentukan macam, jenis dan jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan TNI AD. (6) Penyusunan Sementara revisi Bujuk tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional. (7) Penyusunan konsep sementara Bujuk tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional. (8) Pengesahan. Merupakan tahap akhir dari revisi bujuk tentang Dafukaj dan Pola Binkar, sebagai berikut : (a) Presentasi Hasil. Merupakan kegiatan mempresentasikan hasil revisi bujuk kepada para unsur pimpinan dan pucuk pimpinan atau komandan satuan. Kegiatan presentasi kepada pimpinan atau komandan satuan bertujuan untuk memperoleh masukan atau penyempurnaan untuk mendapatkan pengesahan atas hasil revisi yang telah dilakukan. (b) Pengesahan Hasil. Hasil revisi bujuk yang telah disempurnakan agar segera diajukan untuk mendapat pengesahan melalui penerbitan surat keputusan. Pengesahan Bujuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Panglima TNI. 5)

Assesment Individu Berdasarkan Kompetensi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah berlakunya SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pangkat dan jabatan di lingkungan TNI AD terutama golongan Perwira. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun dan mengesahkan SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan TNI AD.

75 6)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (2) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (3) Menyusun Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (4)


(5) Menyempurnakan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (6) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah.

76 7)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya data personel TNI AD yang mutakhir dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang benar. (2) Aspek Fasilitas. Tersedianya kebutuhan minimal fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (3) Aspek Personel. Tercapainya kebutuhan personel sebagai pengawak Sistem Informasi Personel TNI AD baik secara kualitas maupun kuantitas.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan sosialisasi program data Base Personel (2) Updating personel.

data

personel

dan pada

pelatihan

operator

sistem

informasi


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan pada PPPA TNI AD TA. 2013. (2) Tercapainya hasil pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (3) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik, metode pengajaran dan alat instruksi/alat penolong instruksi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. (4) Terselenggaranya Dikbangum, Dikbangspes, Diktuk, Dik Iptek dan Dik LN yang berbasis kompetensi. (5) Tersedianya kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD baik yang dilaksanakan oleh Kodiklat TNI AD maupun LKT kecabangan dan Fungsi Angkatan Darat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan.

77 (6) Terstandarisasinya 10 komponen pendidikan sebagai standart peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan agar pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (7) Tersedianya Gadik dan Gapendik untuk mengoptimalkan transfer ilmu kepada serdik agar hasil yang dicapai dapat berjalan dengan optimal. (8) Berjalannya pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2014. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA. 2012. (2) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan Lemdik dalam menyediakan IT bagi Serdik guna tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan. (3) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik, metode pengajaran dan alat instruksi/alat penolong instruksi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. (4) Menerapkan dan mensosialisasikan Perkasad tentang Dikbangum, Dikbangspes, Diktuk, Dik Iptek dan Dik LN yang berbasis kompetensi. (5) Merevisi kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD baik yang dilaksanakan oleh Kodiklat TNI AD maupun LKT kecabangan dan Fungsi Angkatan Darat. (6) Menyusun Bujuk standarisasi 10 komponen pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan serta pengendalian dan pengawasan pendidikan di Lingkungan TNI AD. (7) Menyusun Bujuk pembinaan Gadik dan Gapendik sebagai pedoman pembinaan dan kemampuan Gadik dan Gapendik di Lingkungan TNI AD. (8) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2014.

78 f.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan Internal meliputi : (a) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/22/II/ 2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Intelijen. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/23/II/ 2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Personel. (c) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/103/V/ 2005 Tanggal 3 Mei 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Operasi. (2) Meningkatkan kompetensi Parik (APIP) di lingkungan Angkatan Darat secara berkelanjutan dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan antara lain Sus Auditor 3 orang melalui Irjen TNI kerja sama dengan Badiklat BPKP di Ciawi Bogor. (3) Meningkatkan kualitas para Irdya melalui pendidikan formal Sus/Tar Wasrik intern, program Kemhan dan program TNI. (4) Melaksanakan Reviu atas laporan keuangan TNI AD diakhir semester-I dan akhir tahun.

2)

Pengawasan APIP. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib Administrasi di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

79 b)



pembentukan

(d) Min Intel, meliputi Bujuk Intelijen, produk Intelijen, dan protap pengamanan satuan. (e) Tromol Pos 5000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (f) Kotak Pos 7000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (2)

Bidang Operasi. (a) Operasi, meliputi pemeriksaan kelengkapan Puskodal dan kelengkapan perangkat kendali operasi sesuai ketentuan (RO, PO dan SPRIN). (b) Penyiapan satuan, meliputi pemeriksaan kegiatan Siapsat yang akan berangkat tugas operasi, pembinaan organisasi, pelaksanaan Binsat di daerah operasi serta mekanisme dan korelasi Binsat. (c) Latihan, meliputi penguasaan manajemen latihan, serta uji petik kemampuan Satpur, Banpur, Satintel dan Satkowil.

(3) Bidang Personel. Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel yang meliputi : (a) Penyediaan/pengadaan, yaitu penerimaan prajurit (Catar Akmil, Pa PK, Ba PK dan Ta PK) serta pengadaan CPNS. (b) Penggunaan, meliputi penempatan jabatan (TOD/TOA), seleksi karier (talent scoutting), penyelesaian personel LF dan penyelenggaraan sidang Pankar, pendidikan dan kesejahteraan.

80 (c) Perawatan, meliputi pembinaan dan penegakan Kumplintatib serta pemeliharaan kesejahteraan dan moril (BPD TOD/TOA, tanda jasa, KPI/PKS, Karis/ Karsu, KTP/KTA). (d) Pemisahan, meliputi pemberhentian prajurit/ PNS dan penyelesaian Skep Pensiun/Penwari/ Janda/Duda dan anak yatim piatu. (e) Administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip. (4)

Bidang Logistik. (a) Bekang/Watkes meliputi ULP Non Organik, Duklogmat, BMP Rutin, Intensitas dan Pendidikan serta Dukbekkes (DPK, RBK). (b) Materiil Umum/Khusus meliputi data Ranmor, SABMN, Min Gudang, sisa munisi operasi dan latihan dan pendistribusian Sucad serta pendistribusian bekal Alsatri hasil pengadaan Pusat. (c) Fasilitas konstruksi meliputi kualitas pembangunan pangkalan, proses tukar guling, pelepasan tanah/bangunan okupasi, pendataan asset BTB dan penggunaan Alberzi. (d) Pemeliharaan materiil/bangunan meliputi pelaksanaan Har, Minrenlak Harmat, Harbang, Haralangair dan pencatatan penggantian Sucad. (e) Pengadaan barang dan jasa meliputi prosedur pengadaan dan tata cara pengadaan, Wasdal/Giat pengadaan. (f) Lain-lain meliputi tindak lanjut temuan BPK RI dan Riksus.

(5)

Bidang Teritorial. (a) Bin Puanter meliputi Binter Terbatas, Lat Nister, pengkajian organisasi Kowil, Bin Siap Apwil dan Evaluasi Koramil Model. (b) Bin Wanwil meliputi pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg dan sosialisasi RUTRW dan RUTRD. (c) Bin Komsos meliputi Wasev Giat Komsos, Gar Komsos KB TNI, Aparat Pemerintah dan Masyarakat. (d) Bin Bhakti TNI meliputi Karya Bhakti Insidentil, operasi Bhakti reguler, Wasev Karya Bhakti dan Wasev Operasi Bhakti.

81 (6)



(b)

Bidang Pendanaan. i) Realisasi pembiayaan yang mematuhi Ketaatan dan Ketertiban (2K), Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). ii) Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan yang telah diprogramkan (termasuk Renbut dana dan Laporan Mingguan). iii) Kelengkapan keuangan.

pertanggungjawaban

iv) Pembiayaan luar alokasi baik yang bersumber dari anggaran negara, bersumber dari luar anggaran negara dan hibah. v) Intensifikasi penerimaan negara sampai dengan pengadministrasian. vi) Pengujian terhadap tagihan yang memenuhi syarat-syarat tagihan dan keyakinan akan kebenaran pembayaran. (7) Verifikasi keuangan, pencocokan pengelolaan keuangan meliputi :

dan

penelitian

(a) Wabku Belanja Personel, Belanja Barang dan Belanja Modal. (b) Kelengkapan administrasi uang makan pendidikan, biaya operasi, biaya Kodal, administrasi Biaya Perjalanan Dinas/Perjalanan Dinas Pulang Kampung/Evakuasi dan UUDP.

82 (8)


dan

Jasa,

hasil

(b) Materiil Bekang, Materiil Peralatan, Materiil Zeni, Materiil Perhubungan dan Kesehatan. (c) Proses dan hasil dari pengadaan Barang dan Jasa serta produksi dan jasa/kekayaan non struktural. (d) Administrasi pergudangan dan penerapan sistim Akuntansi Barang Milik Negara. c) Meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi WTP dengan melaksanakan peraturan secara benar dan tepat menindak lanjuti atas temuan BPK RI, Itjen TNI dan Itjenad serta melaksanakan : (1)

Tertib Administrasi

(2) Melaksanakan pemerintah.

g.

SAK

yang

sudah

distandarisasi

(3)

Melaksanakan SIMAK BMN dengan konsisten.

(4)

Menyetorkan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan penyusunan LAKIP TNI AD yang disusun dan disampaikan secara berjenjang sesuai hirarki. (2)



sosialisasi

hasil

Evaluasi

LAKIP

(4) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja (Satker)/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat baik secara langsung di lapangan maupun pemeriksaan terhadap LAKIP yang telah di susun oleh masing-masing Satuan Kerja.

83 2)

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja TNI AD sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja TNI AD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi TNI AD. (a)

Perencanaan strategik.

(b)

Perencanaan kinerja.

(c)

Penetapan kinerja.

(d)

Pengukuran kinerja.

(e)


(2) Menyusun Buku Petunjuk Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, yang sistematis, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program Kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi satuan Kerja. (3) Menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD.

3)

(4)


(5)





84 h.




Kesiapan operasional PPRC TNI. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PPRC TNI dari satuan jajaran Divif-1/Kostrad yang terdiri dari : i) Madivif-1/K. ii) Mabrigif L-17/K. iii) Yonif L 305/K. iv) Yonif L 328/K. v) Yonif L 330/K. vi) 1 Ki Yonkav-1/Tank. vii) 1 Rai Yonarmed-9/K. viii) 1 Rai Yonarhanudri-1/K. ix) 1 Ton Yonzipur-9/K. x) 1 Ki Yonkes-1/K. xi) 1 Ki Yonbekang-1/K. xii) 1 Ton Denpal-1/K. xiii) 1 Ton Denhub Divif-1/K. xiv) 1 Ton Kipom-1/K. (b) Melaksanakan pengawasan penyerahan tugas dan tanggung jawab disertai dengan penyerahan Alkapsat PPRC TNI dari Divif-2/K kepada Divif-1/K. (c) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran Divif-1/K yang tergabung dalam PPRC TNI. (d) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (e) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Mako PPRC TNI dan Latgab TNI Tingkat Brigade sesuai dengan program Mabes TNI/ Direktif TNI.

85 (2)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (a) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista yang akan tergabung dalam unsur darat satuan PRC PB TNI dari satuan jajaran TNI AD. (b) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRC PB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. (c) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d. tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI). (e) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar : (a)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. i) Menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2013 periode I selama 6 bulan sebagai berikut : aa)

bb)

cc)


Yonif 413/6/2/K.

(ii)

Yonif Linud 305/17/1/K..


Yonif 408/IV/Dip.

(ii)

Yonif 144/II/Swj.

(iii)

Yonif 320/III/Slw.

(iv)

Yonif 726/VII/Wrb.


Yonif 312/III/Slw.

86 ii) Menyiapkan serta mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2013 periode II selama 6 bulan sebagai berikut : aa)

bb)

cc)


Yonif 407/IV/Dip.

(ii)

Yonif 126/I/BB.


Yonif Linud 432/K.

(ii)

Yonif 321/K.

(iii)

Yonif 310/III/Slw.

(iv)

Yonif 700/R/VII/Wrb.


Yonif 900/R/IX/Udy.

iii) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang disiapkan sebagai Satgas Pamtas. iv) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. v) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas. vi) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI. vii) Melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas.

kesiapan

viii) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas TA. 2013. ix) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/mukim, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. x) Meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan.

87 xi) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan. xii) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. xiii) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. i) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI sebagai berikut : aa)


bb)

cc)

dd)

: 10 orang


: 10 orang


: 24 orang


: 10 orang


: 24 orang


: 24 orang


: 24 orang


: 24 orang

88 ee)


: 10 orang


: 10 orang


: 10 orang

ii) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. iii) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. iv) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (4)

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD. (a) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi : i) Menyusun pokok-pokok PMHK di lingkungan Angkatan Darat dengan melibatkan satuan pengguna barang. ii) Penyusunan analisis beban dan mekanisme kerja pada masing-masing satuan yang akan terlibat pada pelaksanaan tugas. iii) Pengajuan pembentukan sistem kodifikasi untuk mempermudah pengadaan barang yang melibatkan fungsi terkait. iv) Pengkajian dan evaluasi struktur organisasi TNI AD yang melibatkan fungsi terkait. v) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi. vi) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja tahun 2013.

89 (b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, adalah sebagai berikut : i) Pembentukan aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan. ii) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan. (5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (a) RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad terakreditasi secara internasional (JCI). (b) Semua Rumkit TNI AD melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

(6)

Optimalisasi Peran TNI. (a) Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana yang memiliki ketrampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. (b) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. (c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kerja sama.

2)



publik

yang

(2) Menyempurnakan peranti lunak yang berkaitan dengan pedoman dan pengaturan pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat baik secara langsung maupun tidak langsung. (4) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Kotama/Balakpus guna mensukseskan penyelenggaraan pelayanan publik Angkatan Darat.

90 i.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Laporan pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan semester dan tahunan. (2) Membuat Laporan pelaksanaan Refreshing/Workshop tahunan. (3) Membuat Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan semester dan tahunan. (4)

2)

Membuat Laporan hasil Refreshing/Workshop tahunan.


Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun rencana evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Mengolah dan menyusun hasil peninjauan lapangan dan evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap program RB Angkatan tahun berikut.

10.



Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuknya tim manajemen perubahan yang terdiri dari personel yang mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dalam organisasi, baik dalam prestasi kerja maupun dalam perilakunya.

91 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan pemahaman personel Tim Manajemen Perubahan tentang program dan kegiatan RB Angkatan Darat. (2) Mengadakan pelatihan terhadap personel sebagai kader Tim Manajemen Perubahan.

2)

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan kajian atas hasil evaluasi program RB Angkatan Darat yang telah dilakukan. (2) Melaksanakan diskusi dan program Manajemen Perubahan RB.

pembahasan

tentang

(3) Melanjutkan strategi Manajemen Perubahan yang belum selesai pada tahun 2012 dan menyusun strategi Manajemen Perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat jangka sedang dan jangka panjang. 3)

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi dan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB serta perubahan perilaku yang diinginkan pada seluruh tingkatan prajurit dan PNS Angkatan Darat. c)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan Tim Sosialisasi dan Internalisasi di Tingkat Mabes Angkatan Darat. (2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi secara terpusat dan tersebar di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan Mabesad.

b.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terbentuk dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron yang mendorong berjalannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat.

92 2)

c.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a)

Melanjutkan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan.

b)

Melanjutkan identifikasi peraturan perundang-undangan.

c)

Melanjutkan pemetaan peraturan perundang-undangan.

d)

Melanjutkan regulasi dan deregulasi.

e)

Menyusun laporan dan evaluasi tahun 2014.


Restrukturisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Balakpus.

2) Penguatan Unit Kerja yang menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal. b)


Pembentukan 1 Skadron Penerbad di Tanjung Redep.

(2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan personel dan Sarpras sesuai dengan organisasi TNI AD. (3) Pengembangan organisasi TNI AD pada tingkat Kotama/balakpus. (4) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD tahun 2014. d.


Standard Operation Procedure (SOP). a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah tersusunnya SOP yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk prosedur mekanisme hubungan kerja secara internal dan eksternal.

93 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi Tahun 2014. (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi SOP yang baru Tahun 2014.

2)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. a) Outcomes yang akan dicapai adalah tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kotama. (2) Pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas. (3)

e.

Menyusun laporan program Tahun 2014.


Penataan sistem rekruitmen. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terbangunya sistem rekruitmen yang transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.

terbuka,

(2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Mengevaluasi terhadap penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekruitmen. (2) Melakukan evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas.

94 (3) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat 3, dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang ikatan dinas khusus paling singkat 2 kali dan paling lama 5 kali bagi prajurit yang mendapat tugas pelajar. (4) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 26 Ayat (2) Pasal 27 Ayat (3) tentang Kepangkatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 24 ayat 6 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pangkat Prajurit TNI AD, dibuat tambahan yang menyatakan Corp. 2)

Analisa Jabatan. a)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Tersedianya jumlah beban kerja perorangan dan satuan sebagai kajian dalam pelaksanaan validasi satuan. (2) Melanjutkan update beban kerja perorangan dan satuan.

b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat kesimpulan atas hasil penilaian beban kerja satuan dan individu untuk direkomendasikan sebagai bahan validasi organisasi untuk mendapatkan organisasi yang efektif. (2) Terus melanjutkan penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan seiring dengan berkembangnya organisasi. (3) Melaksanakan penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI AD sebagai kajian dalam pelaksanaan validasi satuan yang selalu berkembang.

3)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Mempermudah pimpinan TNI AD dalam mengambil keputusan tentang kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi. (2)

b)

Mempermudah akses data di jajaran TNI AD.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Terus melaksanakan Updating kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi sebagai pertimbngan dalam pemberian tunjangan kinerja. (2) Sosialisasi tentang peringkat jabatan Manajerial dan non Manajerial serta SOP tentang pedoman evaluasi jabatan.

95 4)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. a) Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode TA. 2014 adalah perubahan/revisi buku petunjuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan di lingkungan TNI AD. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah revisi bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan periode TA. 2014 meliputi : (1)

Pembentukan Pokja Revisi Bujuk.

(2) Pengolahan Data. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dirumuskan menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan revisi bujuk tersebut. (3) Identifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional. Dilakukan untuk menentukan macam, jenis dan jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan TNI AD. (4) Penyusunan Sementara revisi Bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan. (5) Penyusunan konsep sementara Bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan. (6) Pengesahan. Merupakan tahap akhir dari revisi bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan. 5)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Terselenggaranya penempatan personel dalam pangkat dan jabatan sesuai SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan TNI AD. (2) Terselenggaranya pemberian pangkat lokal sesuai Petunjuk yang berlaku. (3) Terselenggaranya pemberian pangkat tituler sesuai Petunjuk yang berlaku.

96 b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Penerapan SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan TNI AD. (2) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 26 ayat (2) Pasal 27 Ayat (3) tentang Kepangkatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 Pasal 28 ayat 3 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pemberian pangkat lokal. (3) Menindaklanjuti UU Nomor 34 tentang TNI Pasal 26 Ayat (2) Pasal 27 Ayat (3) tentang Kepangkatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 Pasal 29 ayat 4 dengan menyusun/merevisi Bujukmin tentang pemberian pangkat tituler. (4) Supervisi penerapan SOP assessment individu berdasarkan kompetensi, penerapan pemberian pangkat lokal dan pangkat tituler.

6)

Penerapan sistem penilaian kinerja individu. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. (2) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (3) Menyusun Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. (4)


(5) Menyempurnakan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP), Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat.

97 (6) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP), Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. 7)


Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya data personel TNI AD yang mutakhir dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang benar. (2) Aspek Fasilitas. Tersedianya kebutuhan minimal fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (3) Aspek Personel. Tercapainya kebutuhan personel sebagai pengawak Sistem Informasi Personel TNI AD baik secara kualitas maupun kuantitas. (4) Aspek Sistem dan Metoda. Tersedianya ketentuan yang mengatur sistem dan metoda sebagai aspek penggerak dalam sistem informasi personel TNI AD meliputi : (a) Batasan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (b) Prosedur dan mekanisme sistem informasi personel TNI AD.

penyelenggaraan

(c) Penggunaan fasilitas dan peralatan sebagai sarana kegiatan sistem informasi personel TNI AD. b) Kegiatan yang dilaksanakan adalah memelihara, menyempurnakan dan melengkapi baik perangkat lunak maupun perangkat keras sistem informasi personel terpadu sehingga tersedia Data Base personel yang mutakhir dan akurat dengan menggunakan sistem Web Base. 8) Pengembangan Pendidikan dan Kompetensi. a)

Pelatihan Personel Berbasis

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (1) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan pada PPPA TNI AD TA. 2014.

98 (2) Tercapainya hasil pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. (3) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik dan fasilitas pendidikan. (4) Terstandarisasinya 10 komponen pendidikan serta Bujuk pembinaan Gadik dan Gapendik . (5) Terselenggaranya pendidikan di lingkungan TNI AD dalam rangka tertib administrasi. (6) Terlaksananya pendidikan dengan baik melalui peningkatan evaluasi dan peningkatan metode pendidikan di Lingkungan TNI AD. (7) Terselenggaranya Pendidikan di lingkungan TNI AD dalam rangka penyesuaian stratifikasi doktrin yang ada saat ini. (8) Terlaksananya evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2015. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA. 2013. (2) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan hasil evaluasi pendidikan pada TA. 2013 agar hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. (3) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik dan fasilitas pendidikan. (4) Menerapkan dan mensosialisasikan Perkasad tentang Bujuk standarisasi 10 komponen pendidikan serta Bujuk pembinaan Gadik dan Gapendik . (5) Merevisi Bujuk Administrasi pendidikan di lingkungan TNI AD dalam rangka menghadapi lingkungan global yang terjadi saat ini. (6) Merevisi Bujuk Evaluasi dan Metode pendidikan di lingkungan TNI AD dalam rangka menghadapi lingkungan global yang terjadi saat ini.

99 (7) Merevisi Bujuk penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan TNI AD dalam rangka penyesuaian stratifikasi doktrin yang ada saat ini. (8) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2015. f.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan Internal meliputi : (a) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/146/VI/ 2004 Tanggal 18 Juni 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Teritorial. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/33/II/2004 Tanggal 7 Pebruari 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Logistik. (c) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/191/VII/ 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang keuangan. (2) Meningkatkan kompetensi Parik (APIP) di lingkungan Angkatan Darat secara berkelanjutan dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan antara lain Sus Auditor 3 orang melalui Irjen TNI kerja sama dengan Badiklat BPKP di Ciawi Bogor. (3) Meningkatkan kualitas para Irdya melalui pendidikan formal Sus/Tar Wasrik intern, program Kemhan dan program TNI. (4) Melaksanakan Reviu atas laporan keuangan TNI AD diakhir semester-I dan akhir tahun.

100 2)

Pengawasan APIP. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. b)



pembentukan

(d) Min Intel, meliputi Bujuk Intelijen, produk Intelijen, dan protap pengamanan satuan. (e) Tromol Pos 5000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (f) Kotak Pos 7000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Dansat. (2)

Bidang Operasi. (a) Operasi, meliputi pemeriksaan kelengkapan Puskodal dan kelengkapan perangkat kendali operasi sesuai ketentuan (RO, PO dan SPRIN). (b) Penyiapan satuan, meliputi pemeriksaan kegiatan Siapsat yang akan berangkat tugas operasi, pembinaan organisasi, pelaksanaan Binsat di daerah operasi serta mekanisme dan korelasi Binsat. (c) Latihan, meliputi penguasaan manajemen latihan, serta uji petik kemampuan Satpur, Banpur, Satintel dan Satkowil.

(3) Bidang Personel. Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel yang meliputi :

101 (a) Penyediaan/pengadaan, yaitu penerimaan prajurit (Catar Akmil, Pa PK, Ba PK dan Ta PK) serta pengadaan CPNS. (b) Penggunaan, meliputi penempatan jabatan (TOD/TOA), seleksi karier (talent scoutting), penyelesaian personel LF dan penyelenggaraan sidang Pankar, pendidikan dan kesejahteraan. (c) Perawatan, meliputi pembinaan dan penegakan Kumplintatib serta pemeliharaan kesejahteraan dan moril (BPD TOD/TOA, tanda jasa, KPI/PKS, Karis/ Karsu, KTP/KTA). (d) Pemisahan, meliputi pemberhentian prajurit/ PNS dan penyelesaian Skep Pensiun/Penwari/ Janda/Duda dan anak yatim piatu. (e) Administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip. (4)

Bidang Logistik. (a) Bekang/Watkes meliputi ULP Non Organik, Duklogmat, BMP Rutin, Intensitas dan Pendidikan serta Dukbekkes (DPK, RBK). (b) Materiil Umum/Khusus meliputi data Ranmor, SABMN, Min Gudang, sisa munisi operasi dan latihan dan pendistribusian Sucad serta pendistribusian bekal Alsatri hasil pengadaan Pusat. (c) Fasilitas konstruksi meliputi kualitas pembangunan pangkalan, proses tukar guling, pelepasan tanah/bangunan okupasi, pendataan asset BTB dan penggunaan Alberzi. (d) Pemeliharaan materiil/bangunan meliputi pelaksanaan Har, Minrenlak Harmat, Harbang, Haralangair dan pencatatan penggantian Sucad. (e) Pengadaan barang dan jasa meliputi prosedur pengadaan dan tata cara pengadaan, Wasdal/Giat pengadaan. (f) Lain-lain meliputi tindak lanjut temuan BPK RI dan Riksus.

(5)

Bidang Teritorial. (a) Bin Puanter meliputi Binter Terbatas, Lat Nister, pengkajian organisasi Kowil, Bin Siap Apwil dan Evaluasi Koramil Model.

102 (b) Bin Wanwil meliputi pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg dan sosialisasi RUTRW dan RUTRD. (c) Bin Komsos meliputi Wasev Giat Komsos, Gar Komsos KB TNI, Aparat Pemerintah dan Masyarakat. (d) Bin Bhakti TNI meliputi Karya Bhakti Insidentil, operasi Bhakti reguler, Wasev Karya Bhakti dan Wasev Operasi Bhakti. (6)



(b)

Bidang Pendanaan. i) Realisasi pembiayaan yang mematuhi Ketaatan dan Ketertiban (2K), Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). ii) Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan yang telah diprogramkan (termasuk Renbut dana dan Laporan Mingguan). iii) Kelengkapan keuangan.

pertanggungjawaban

iv) Pembiayaan luar alokasi baik yang bersumber dari anggaran negara, bersumber dari luar anggaran negara dan hibah. v) Intensivikasi penerimaan negara sampai dengan pengadministrasian. vi) Pengujian terhadap tagihan yang memenuhi syarat-syarat tagihan dan keyakinan akan kebenaran pembayaran.

103 (7) Verifikasi keuangan, pencocokan pengelolaan keuangan meliputi :

dan

penelitian

(a) Wabku Belanja Personel, Belanja Barang dan Belanja Modal. (b) Kelengkapan administrasi uang makan pendidikkan, biaya operasi, biaya Kodal, administrasi Biaya Perjalanan Dinas/Perjalanan Dinas Pulang Kampung/Evakuasi dan UUDP. (8)


dan

Jasa,

hasil

(b) Materiil Bekang, Materiil Peralatan, Materiil Zeni, Materiil Perhubungan dan Kesehatan. (c) Proses dan hasil dari pengadaan Barang dan Jasa serta produksi dan jasa/kekayaan non struktural. (d) Administrasi pergudangan dan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara.

penerapan

c) Meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi WTP dengan melaksanakan peraturan secara benar dan tepat menindak lanjuti atas temuan BPK RI, Itjen TNI dan Itjenad serta melaksanakan kegiatan sebagai berikut : (1)

Tertib Administrasi

(2) Melaksanakan pemerintah.

g.

SAK

yang

sudah

distandarisasi

(3)

Melaksanakan SIMAK BMN dengan konsisten.

(4)

Menyetorkan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan penyusunan LAKIP TNI AD yang disusun dan disampaikan secara berjenjang sesuai hirarki.

104 (2)



sosialisasi

hasil

Evaluasi

LAKIP

(4) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satuan Kerja (Satker)/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat baik secara langsung di lapangan maupun pemeriksaan terhadap LAKIP yang telah di susun oleh masing-masing Satuan Kerja. 2)

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. a) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. b)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja TNI AD sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja TNI AD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi TNI AD. (a)

Perencanaan strategik.

(b)

Perencanaan kinerja.

(c)

Penetapan kinerja.

(d)

Pengukuran kinerja.

(e)


(2) Menyusun Buku Petunjuk Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, yang sistematis, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program Kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi satuan Kerja. (3) Menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD. (4)


(5)


105 3)



h.





Kesiapan Operasional PPRC TNI. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PPRC TNI dari satuan jajaran Divif-2/Kostrad yang terdiri dari : i) Madivif-2/K. ii) Mabrigif L-18/K. iii) Yonif L-501/K. iv) Yonif L-502/K. v) Yonif L-503/K. vi) 1 Ki Yonkav-8/Tank. vii) 1 Rai Yonarmed-8/K. viii) 1 Rai Yonarhanudri-2/K. ix) 1 Ton Yonzipur-10/K. x) 1 Ki Yonkes-2/K. xi) 1 Ki Yonbekang-2/K. xii) 1 Ton Denpal-2/K. xiii) 1 Ton Denhub Divif-2/K. xiv) 1 Ton Kipom-2/K. (b) Melaksanakan pengawasan penyerahan tugas dan tanggung jawab disertai dengan penyerahan Alkapsat PPRC TNI dari Divif-1/K kepada Divif-2/K.

106 (c) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran Divif-2/K yang tergabung dalam PPRC TNI. (d) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (e) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Mako PPRC TNI dan Geladi Lapangan PPRC TNI TA. 2014 sesuai dengan program Mabes TNI/Direktif TNI. (2)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (a) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista yang akan tergabung dalam unsur darat satuan PRCPB TNI TA. 2014 dari satuan jajaran TNI AD. (b) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRC PB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. (c) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. (d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI). (e) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar : (a)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. i) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan melaksanakan penugasan Satgas Pamtas TA. 2014.

107 ii) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang akan disiapkan sebagai Satgas Pamtas. iii) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. iv) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas. v) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI. vi) Melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas.

kesiapan

vii) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas TA. 2014. viii) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/ mukim, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. ix) Meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan. x) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan. xi) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. xii) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. i) Merencanakan pengerahan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI sebagai berikut :

108 aa)


bb)

cc)

dd)

: 10 orang


: 10 orang


: 24 orang


: 10 orang


: 24 orang


: 24 orang


: 24 orang


ee)

: 24 orang


: 10 orang


: 10 orang


: 10 orang

ii) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. iii) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar.

109 iv) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (4)

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD. (a) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi : i) Menyusun pokok-pokok PMHK di lingkungan Angkatan Darat dengan melibatkan satuan pengguna barang. ii) Penyusunan analisis beban dan mekanisme kerja pada masing-masing satuan yang akan terlibat pada pelaksanaan tugas. iii) Pengajuan pembentukan sistem kodifikasi untuk mempermudah pengadaan barang yang melibatkan fungsi terkait. iv) Pengkajian dan evaluasi struktur organisasi TNI AD yang melibatkan fungsi terkait. v) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi. vi) Membuat laporan dan evaluasi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja tahun 2014. (b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, adalah sebagai berikut : i) Pembentukan aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan. ii) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan.

(5) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad sebagai Rumah Sakit Riset dan pendidikan. (6)

Optimalisasi Peran TNI.

110 (a) Optimalisasi kemampuan tenaga pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. (b) Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama. (c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kerja sama. 2)



publik

yang

(2) Menyempurnakan peranti lunak yang berkaitan dengan pedoman dan pengaturan pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Angkatan Darat baik secara langsung maupun tidak langsung. (4) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Kotama/Balakpus guna mensukseskan penyelenggaraan pelayanan publik Angkatan Darat. i.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Membuat Laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan semester dan tahunan.

111 (2) Membuat laporan pelaksanaan Refreshing/Workshop tahunan.

2)

(3)

Laporan hasil Refreshing/Workshop tahunan.

(4)

Laporan hasil monitoring dan evaluasi lima tahunan.


Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Menyusun rencana evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (2) Mengolah dan menyusun hasil peninjauan lapangan dan evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap program RB Angkatan Darat tahun berikut.

BAB III KONSOLIDASI RENCANA AKSI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI ANGKATAN DARAT 12. Umum. Untuk mengoptimal pelaksanaan rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat dikaitkan dengan keterbatasan alokasi dukungan anggaran dan sumber daya yang tersedia maka diperlukan konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan yang meliputi aspek sasaran, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dan penanggung jawab pelaksana kegiatan. 13. Sasaran Program dan Kegiatan. Sasaran Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat diuraikan sesuai tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut : a.

Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2010. 1)

Arahan Strategis. a) Program Percepatan (Quick Win). dihasilkan adalah :

Sasaran program yang

(1) Terwujudnya kesiapan prajurit Angkatan Darat yang tergabung dalam PPRC TNI untuk dikerahkan di dua Trouble Spot secara bersamaan.

112 (2) Terwujudnya kesiapan prajurit Angkatan Darat yang tergabung dalam PRC PB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanganan bencana alam. (3) Terjaganya wilayah kedaulatan NKRI dan potensi sumber daya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (4) Tersusunnya dokumen kekuatan pokok minimal Alutsista TNI untuk periode 3 (tiga) Renstra sesuai kebijakan umum pertahanan negara. b) Penilaian Kinerja Organisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya kinerja organisasi TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. c) Postur Birokrasi 2025. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya dokumen Postur TNI tahun 2010-2029 yang berisi kemampuan daya tangkal untuk menghadapi ancaman yang ada melalui peningkatan kemampuan, pembangunan kekuatan dan gelar kekuatan secara bertahap serta berkesinambungan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumber daya. 2) Program Manajemen Perubahan. Sasaran program yang dihasilkan adalah : a) Membentuk watak, sikap dan perilaku prajurit Angkatan Darat yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan isi dari 8 (Delapan) Wajib TNI sehingga menjadi prajurit yang profesional serta dicintai rakyat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b) Memahami dan melaksanakan Program Manajemen Perubahan TNI yang menyangkut tentang aspek perubahan doktrin, struktur dan kultur TNI untuk mendukung peningkatan kinerja (performance). c) Memperoleh kepercayaan (trust), keyakinan (confidence), dan respek (respect) dari masyarakat luas, karena TNI telah berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pokoknya. 3)

Program Penataan Sistem. a) Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya kriteria kompetensi jabatan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas.

113 b) Sistem Remunerasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah tertatanya sistem pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan bobot jabatan dan bidang penugasan. 4)

Program Penataan Organisasi. a) Redefinisi Visi, Misi dan Strategi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya visi, misi dan strategi Angkatan Darat yang sesuai dengan Paradigma Baru TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang profesional, efektif dan efisien. b) Restrukturisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. c) Analisa Beban Kerja. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya standar beban kerja personel Angkatan Darat pada strata, golongan dan jabatan yang setingkat serta resiko jabatan.

5)

Program Penataan Tata Laksana. a) Penyusunan Tata Laksana (Business Process) yg menghasilkan SOP. Sasaran program yang dihasilkan adalah tersusunnya SOP yang mengatur tentang kedudukan dan tugas organisasi serta tugas dan tanggung jawab personel. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan (E- Archieve). Sasaran program yang dihasilkan adalah tertatanya dokumen atau kearsipan di lingkungan TNI secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

6)

Program Penataan Sistem Manajemen SDM. a)

Penataan Sistem Rekrutmen Personel. (1)

Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (b) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

114 (2)

Kegiatan. (a) Membuat draf sistem/Model dan Metode penyelenggaraan Rekruitmen personel yang terbaik dengan melaksanakan beberapa kali uji materi. (b) Membangun aplikasi sistem seleksi/rekruitmen secara Online (E-Recruitment) dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kampanye yang Iebih optimal guna menjamin terciptanya obyektifitas dan transparansi pelaksanaan rekrutmen personel TNI AD.

b)

Analisis Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersedianya uraian jabatan pada setiap jabatan yang terdapat pada Satker-Satker di jajaran TNI AD. (2)

Kegiatan. (a) Mengumpulkan Kotama/Balakpus. (b)

para

pejabat

personil

dari

Penyeragaman format formulir uraian jabatan.

(c) Standarisasi isi uraian jabatan yang meliputi tugas pokok dan tugas tambahan. (d) Mengumpulkan uraian jabatan dari kotama balakpus. c)

Evaluasi Jabatan. (1)

Sasaran Program. (a) Tersedianya buku petunjuk pelaksanaan daftar urut kepangkatan dan jabatan perwira TNI AD. (b) Tersedianya data kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi.

(2)

Kegiatan. (a) Melaksanakan revisi buku petunjuk pelaksanaan daftar urut kepangkatan dan jabatan perwira TNI AD . (b)

d)

Melaksanakan Updating data setiap saat.

Penyusunan Standard Kompetensi Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersusunnya standar kompetensi jabatan di setiap level jabatan di lingkungan TNI AD.

115 (2)

Kegiatan. (a) Pendataan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh PSKJ terhadap satuan yang akan dibuat standar kompetensi jabatan. (b)

Pengolahan data.

(c)

Identifikasi kompetensi jabatan.

(d) Penyusunan Jabatan. (e)

Daftar

Sementara

Kompetensi

Konfirmasi Kompetensi Jabatan.

(f) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan pada setiap level jabatan di lingkungan TNI AD. (g) e)

Presentasi Hasil.

Assessment individu Berdasarkan Kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Tersedianya peranti lunak tentang sistem dan metode penyelenggaraan assessment kompetensi personel. (b) Didapatkan data hasil assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan TNI AD. (c) Didapatkannya data assessment kompetensi jabatan personel TNI AD guna evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja. (d) Terselenggaranya pengolahan dan penyajian data hasil seleksi sehingga bisa diakses pengguna yang berkepentingan. (e) Data pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel Perwira terutama Perwira Menengah. (f) Diterbitkannya peranti lunak Bujukmin tentang kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Khusus.

(2)

Kegiatan. (a) Mengadakan evaluasi sistem assessment melalui sosialisasi, penerapan sistem dilanjutkan dan kajian baik dari aspek sistem, assessee, assessor dan dokumentasi hasil assessment dengan obyek secara random.

116 (b) Melaksanakan assessment kompetensi jabatan personel TNI AD di tiap Kotama/Balakpus dengan prioritas Pamen, guna mendukung data proses pengacaraan personel untuk pembinaan karier serta sebagai umpan balik kinerja individu. (c) Melaksanakan evaluasi kegiatan assessment dilihat dari segi transparansi, dan obyektifitas penilaian. (d) Pengolahan data penilaian dalam pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel.

bentuk

(e) Menyusun petunjuk Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Khusus. f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1)

Sasaran Program. (a) Tersedianya aturan tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus. (b) Tersedianya aturan tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat.

(2)

Kegiatan. (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Menyusun Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (d)


(e) Menyempurnakan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat.

117 (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1)

Sasaran Program. (a) Tercapainya identifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel meliputi : i) Identifikasi dan Analisa Permasalahan. Mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dari sistem informasi personel yang ada sebagai bahan dalam rangka penyusunan konsep integrasi sistem. ii) Identifikasi Kebutuhan Informasi. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel. (b) Tercapainya konsep aliran data dan informasi sesuai kebutuhan sistem informasi personel yang akan dibangun.

(2)

Kegiatan. (a) Mengindentifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel meliputi : i) Identifikasi dan Analisa Permasalahan. Mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dari sistem informasi personel yang ada sebagai bahan dalam rangka penyusunan konsep integrasi sistem. ii) Identifikasi Kebutuhan Informasi. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel. (b)


118 h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. (b) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD. (c)

Tersedianya 10 komponen pendidikan.

(d) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (e) Terlaksananya evaluasi pendidikan program Dalwasdik secara terus menerus. (2)

melalui

Kegiatan. (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta ketersediaan anggaran yang ditentukan oleh Negara. (b) Menyelenggarakan pendidikan secara berjenjang dan berlanjut melalui pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan umum, spesialisasi dan Iptek melalui proses kompetensi untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas. (c) Menyempurnakan 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas tenaga pendidik, kurikulum pendidikan dan fasilitas pendidikan. (d) Bekerjasama dengan AD Negara lain dalam melaksanakan pendidikan Luar Negeri bagi Personel TNI AD sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan organisasi. (e) Melaksanakan revisi Kurikulum pendidikan khususnya Pendidikan Akmil, Diktukpa dan Dikreg Seskoad sebagai sarana untuk mengisi kemampuan dan pengetahuan personel untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. (f) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA 2011.

119 7)

Program Penguatan Unit Organisasi. a) Penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian. Sasaran program yang dihasilkan adalah meningkatnya peran unit kerja personalia sehingga mampu melaksanakan pembinaan personel dari tahap penyediaan tenaga sampai dengan tahap pemisahan personel TNI. b) Penguatan unit kerja kediklatan. Sasaran program yang dihasilkan adalah meningkatnya peran lembaga pendidikan dan latihan dalam menyiapkan personel TNI sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditentukan. c) Perbaikan sarana dan prasarana. Sasaran program yang dihasilkan adalah meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung penguatan unit organisasi TNI.

8) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI AD, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi dan menyusun regulasi dengan sasaran program yang dihasilkan adalah : a)

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan.

b) Teridentifikasinya peraturan berlaku di lingkungan TNI AD.

perundang-undangan

c) Terlaksananya pemetaan peraturan-peraturan Darat yang kurang harmonis/tidak valid.

yang

Angkatan

d) Terlaksananya regulasi peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD. 9)

Pengawasan Internal. a) Menegakkan disiplin kerja. Sasaran program yang dihasilkan adalah meningkatnya penegakan disiplin kerja personel TNI yang bermuara pada meningkatnya kinerja organisasi. b) Menegakkan kode etik. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya implementasi kode etik personel TNI dengan baik sesuai dengan kode etik prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, kode etik Perwira Budi Bhakti Wira Utama dan kode etik PNS Panca Prasetya Korpri.

120 b.

Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2011. 1) Manajemen Perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, Penyusunan Strategi Manajemen serta Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. Adalah terbentuknya Tim Manajemen Perubahan RB Angkatan Darat. b) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan.

Adalah

c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. Adalah terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan. 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI AD, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi dan menyusun regulasi dengan sasaran program yang dihasilkan adalah : a)



perundang-undangan


yang

Angkatan

d) Terlaksananya regulasi peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD. 3) Penataan dan Penguatan Organisasi. Restrukturisasi dan Penguatan Unit Kerja. a)

Meliputi

kegiatan

Restrukturisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah : (1) Tersedianya peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Unit Kerja/Satminkal/satuan. (2) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi hubungan kerja yang harmonis antar Satker/Unit Kerja/Satminkal/Satuan di lingkungan Angkatan Darat berdasarkan tugas, peran dan fungsi yang saling mendukung.

b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Adalah terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat.

121 4) Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a) Standard Operation Procedure (SOP). Adalah tersusunnya dokumen SOP/Prosmekhubja yang valid dan harmonis di lingkungan Angkatan Darat. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Adalah tersedianya e-rekruitmen, e-data base Pers dan e-dok kearsipan yang terintegrasi dan aman di lingkungan Angkatan Darat. 5)

Penataan Sistem Manajemen SDM. a)


Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (b) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (c) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

(2)

Kegiatan. (a) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem/Model dan Metode serta materi pemeriksaan/ujian dalam kegiatan rekruitmen personel. (b) Melanjutkan penyelesaian aplikasi sistem seleksi/rekruitmen (E-Recruitment).

pembangunan secara Online

(c) Melakukan sosialisasi/kampanye penerimaan prajurit secara optimal keseluruh tanah air dengan menggunakan media elektronik dan media cetak serta melalui internet/website TNI AD dalam rangka membangun/menciptakan sistem rekruitmen yang obyektif/terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik dalam proses rekrutmen prajurit mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi dengan menggunakan website secara online.

122 (d) Meningkatkan efektifitas seleksi dengan meniadakan beberapa kelengkapan dokumen persyaratan calon serta perubahan persyaratan tinggi badan. (e) Meniadakan segala bentuk rekomendasi/ sponsorship terhadap calon prajurit didalam proses rekruitmen untuk menjamin independensi panitia seleksi dalam menentukan kelulusan calon prajurit sesuai aturan yang berlaku. b)

Analisis Jabatan. (1)

Sasaran Program. (a) Tersedianya uraian kegiatan perorangan dan satuan dalam rangka penilaian beban kerja perorangan dan satuan di jajaran TNI AD. (b) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus di emban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(2)

Kegiatan. (a) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem/Model dan Metode serta materi pemeriksaan/ujian dalam kegiatan rekruitmen personel. (b) Melanjutkan penyelesaian aplikasi sistem seleksi/rekruitmen (E-Recruitment).

pembangunan secara Online

(c) Melakukan sosialisasi/kampanye penerimaan prajurit secara optimal keseluruh tanah air dengan menggunakan media elektronik dan media cetak serta melalui internet/website TNI AD dalam rangka membangun/menciptakan sistem rekrutmen yang obyektif/terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik dalam proses rekrutmen prajurit mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi dengan menggunakan website secara online. (d) Meningkatkan efektifitas seleksi dengan meniadakan beberapa kelengkapan dokumen persyaratan calon serta perubahan persyaratan tinggi badan.

123 (e) Meniadakan segala bentuk rekomendasi/ sponsorship terhadap calon prajurit didalam proses rekruitmen untuk menjamin independensi panitia seleksi dalam menentukan kelulusan calon prajurit sesuai aturan yang berlaku. c)


Sasaran Program. (a) Tersedianya data kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi. (b) Tersedianya hasil dengan beban kerja.

evaluasi

jabatan

sesuai

(c) Tersedianya buku petunjuk tentang peringkat jabatan di TNI AD sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan kinerja (2)

Kegiatan. (a)


(b) Melaksanakan evaluasi jabatan yang ada di TNI AD. (c) Menyusun buku petunjuk tentang peringkat jabatan. d)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersusunnya buku petunjuk tentang standar kompetensi jabatan di setiap level jabatan di lingkungan TNI AD. (2)

Kegiatan. (a) Pembentukan Pokja Bujuk Standar Kompetensi Jabatan (PBSKJ). (b) Penyusunan dan penetapan bujuk standar kompetensi jabatan. (c) Pengesahan. Merupakan tahap akhir Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

e)

dari

Assessment individu berdasarkan kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Disahkannya Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain guna pengaturan sistem Binkar Perwira TNI AD.

124 (b) Dipedomaninya sistem Binkar Perwira TNI AD berdasarkan Petunjuk tentang Pola Dasar pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain. (c) Tersedianya jaringan, program aplikasi dan personel yang mengawaki dalam rangka elektronisasi data base terhadap assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (d) Tercapainya kegiatan pengacaraan personel guna penempatkan personel dalam pangkat dan jabatan melalui uji kompetensi untuk jabatan dan pangkat tertentu. (e) Penegakan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum untuk diperlakukan sama di depan hukum. (f) Terlaksananya implementasi aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku dan berdasarkan assessment kompetensi. (2)

Kegiatan. (a) Menyusun Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain berkenaan sistem Binkar. (b) Membangun jaringan data base Elektronik tentang assessment kompetensi bagi setiap personel sehingga dapat diakses baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (c) Penyelenggaraan kegiatan pengacaraan personel pada jabatan dan pangkat tertentu berdasarkan hasil uji kompetensi. (d) Optimalisasi kegiatan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum yang berpengaruh dalam pola Binkar. (e) Mengimplementasikan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku berdasarkan assessment kompetensi.

125 f)


Sasaran Program. (a) Tersedianya aturan tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP). (b) Tersedianya aturan tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit.

(2)

Kegiatan. (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Menyusun Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (d)

Melaksanakan uji coba/aplikasi di lapangan

(e) Menyempurnakan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Sasaran Program. Terwujudnya sistem informasi personel terpadu dengan menggunakan sistem Web Base melalui pembangunan : (a) Penyiapan Struktur Database. Merumuskan dan menyiapkan struktur database secara lengkap sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan informasi personel. (b) Perancangan Sistem. Menyiapkan rancangan sistem integrasi meliputi sistem database personel, tabel-tabel pendukung dan algoritma program aplikasi. (c) Pembuatan Program Aplikasi. modul-modul program aplikasi.

Pembuatan

126 (2)

Kegiatan. (a) Penyiapan Struktur Database. Merumuskan dan menyiapkan struktur database secara lengkap sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan informasi personel. (b) Perancangan Sistem. Menyiapkan rancangan sistem integrasi meliputi sistem database personel, tabel-tabel pendukung dan algoritma program aplikasi. (c) Pembuatan Program Aplikasi. modul-modul program aplikasi.

Pembuatan

h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. (b) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD. (c) Meningkatnya kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD dengan prioritas peningkatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan. (d) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (e) Terlaksananya evaluasi pendidikan program Dalwasdik secara terus menerus.

(2)

melalui

Kegiatan. (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA. 2010. (b) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan melalui proses seleksi pendidikan, serta meningkatkan mutu seleksi dengan mengadakan perubahan pola seleksi dan bobot penilaian materi seleksi untuk pendidikan tertentu.

127 (c) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan. (d) Merevisi kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD khususnya pendidikan Akmil untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. (e) MengendaIikan dan mengawasi perencanaan sampai dengan pelaksanaan seleksi pendidikan ditingkat daerah maupun pusat. (f) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2012. 6) Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). a) Pengawasan Internal. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/unit kerja di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan peran APIP yang dalam melakukan penguatan sistem pengendalian internal, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan fungsi-fungsi kepemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepada Angkatan Darat. 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Angkatan Darat berisi uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS), evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis Capaian Kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. a) Penguatan Akuntabilitas. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Angkatan Darat. b) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

128 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Merupakan program unggulan TNI AD, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. a) Penerapan Standar Pelayanan. Sasaran program yang dihasilkan adalah terlaksananya standar pelayanan publik. b) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran program yang dihasilkan adalah terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok TNI AD. 9)

Monitoring dan Evaluasi. a) Monitoring. Sasaran program yang dihasilkan tersusunnya dokumen laporan hasil monitoring periodik/berkala yang valid dan akuntabel.

adalah secara

b) Evaluasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. c.


Adalah




perundang-undangan


yang

Angkatan

d) Terlaksananya regulasi peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

129 3) Penataan dan Penguatan Organisasi. Restrukturisasi dan Penguatan Unit Kerja. a)

Meliputi

kegiatan


b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Adalah terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat. 4) Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a) Standard Operation Procedure (SOP). Adalah tersusunnya dokumen SOP/Prosmekhubja yang valid dan harmonis di lingkungan Angkatan Darat untuk menghindari duplikasi (overlapping) dan benturan kegiatan. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Adalah tersedianya e-rekruitmen, e-data base personel dan e-dok kearsipan yang standar, terintegrasi, aman dan mudah diakses berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan di lingkungan Angkatan Darat. 5)

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a)


Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (b) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (c) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

130 (2)

Kegiatan. (a) Melanjutkan dan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekrutmen. (b) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 23 Ayat (2) tentang Ikatan Dinas Prajurit Sukarela dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI pasal 6 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pendaftaran, seleksi dan penerimaan pendidikan pertama prajurit sukarela. (c) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 pasal 12 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pendidikan pertama untuk pengangkatan prajurit golongan kepangkatan Pa, Ba dan Ta. (d) Melaksanakan kampanye dan seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas.

b)

Analisis Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersedianya Buku petunjuk tentang penilaian dan perhitungan beban kerja dilingkungan TNI AD. (2)

Kegiatan. (a)

Standarisasi SKR di tingkat TNI AD.

(b) Pembentukan pokja dalam rangka standarisasi penentuan SKR yang belum terdapat dalam bujukmin tentang penilaian dan perhitungan beban kerja di lingkungan TNI. (c) Menyusun buku pedoman penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI AD. (d) Sosialisasi buku pedoman penilaian beban kerja dan penyesuaian uraian kegiatan sesuai dengan bujuk analisa jabatan TNI AD. c)


Sasaran Program. (a) Tersedianya data kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi. (b) Tersosialisasinya buku petunjuk pelaksanaan daftar urut kepangkatan dan jabatan perwira TNI AD (c) Dipahaminya tentang peringkat jabatan oleh seluruh personel TNI AD.

131 (2)

Kegiatan. (a)


(b) Melaksanakan sosialisasi buku petunjuk pelaksanaan daftar urut kepangkatan dan jabatan perwira TNI AD. (c) Menerapkan buku petunjuk pelaksanaan daftar urut kepangkatan dan jabatan perwira TNI AD dalam kegiatan Binkar perwira. d)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (1) Sasaran Program. Perubahan/revisi buku petunjuk tentang Daftar urut kepangkatan dan jabatan serta buku petunjuk tentang Pola Binkar TNI AD. (2)

Kegiatan. (a)


(b)

Kebutuhan data.

(c)

Pengolahan data.

(d)

Identifikasi kepangkatan dan jabatan.

(e) Penyusunan Daftar Kepangkatan dan Jabatan.

e)

Sementara

Urutan

(f)

Penyusunan konsep sementara pola Binkar.

(g)

Pengesahan.

Assessment Individu Berdasarkan ompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Dicapainya pola Binkar sesuai Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain yang berkaitan. (b) Tersedianya jaringan, aplikasi dan personel yang mengawaki dalam rangka elektronisasi data base terhadap assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (c) Terselenggaranya pengacaraan personel guna penempatkan personel melalui uji kompetensi untuk jabatan dan pangkat tertentu. (d) Terselenggaranya penegakan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum untuk diperlakukan sama di depan hukum.

132 (e) Terlaksananya implementasi aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku dan berdasarkan assessment kompetensi. (2)

Kegiatan. (a) Sosialisasi dan penerapan Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira. (b) Kegiatan pengembangan jaringan data base, pembekalan personel yang mengawaki, pengisian data, upgrade data, dan pengolahan data base elektronik assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (c) Kunjungan ke satuan, kajian terhadap alat uji dan data lain guna mendapatkan evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD berdasarkan assessment kompetensi.

f)


Sasaran Program. (a) Tersedianya aturan tentang Pedoman penilaian kinerja individu. (b)

Tersedianya aturan tentang rawatan prajurit,

(c) Tersedianya aturan tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum. (d) Tersedianya aturan tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (2)

Kegiatan. (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

133 (c) Menyusun Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (d)


(e) Menyempurnakan Bujuk tentang Pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pedoman penilaian kinerja individu, Bujuk tentang rawatan prajurit, Bujuk tentang pelaksanaan rawatan keluarga prajurit, pembinaan moril, Bintal, pelayanan keagamaan dan bantuan hukum serta Bujuk tentang pemberian rawatan kedinasan bagi prajurit dan prajurit siswa yang hilang dalam tugas. g)


Sasaran Program. (a) Terwujudnya gelar jaring komunikasi data dan terpeliharanya sistem informasi personel terpadu dengan menggunakan sistem Web Base. (b) Terwujudnya Uji coba sistem informasi personel terpadu dengan sistem Web Base.

(2)

Kegiatan. (a) Membangun gelar jaring komunikasi data dan memelihara sistem informasi personel terpadu dengan menggunakan sistem Web Base. (b) Uji coba sistem informasi personel terpadu dengan sistem Web Base.


Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi.

134 (b) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD. (c) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (d) Terlaksananya evaluasi pendidikan program Dalwasdik secara terus menerus.

melalui

(e) Tersusunnya Bujuk pendidikan pengembangan umum yg memuat Diklapa-I, Diklapa-II dan Dik Reg Seskoad mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (f) Tersusunnya Bujuk pendidikan pengembangan spesialisasi yg memuat Dikbangspes Perwira, Bintara dan Tamtama mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (g) Tersusunnya Bujuk pendidikan pembentukan yg memuat Diktukpa dan Diktukba mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (h) Tersusunnya Bujuk Dikiptek yg memuat STHM, STTAD, Akper, Akbid, Akupuntur mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (i) Tersusunnya Bujuk Pendidikan Luar Negeri yang memuat Dik LN mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (2)

Kegiatan. (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA 2011. (b) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan melalui proses seleksi pendidikan, serta meningkatkan mutu seleksi dengan mengadakan perubahan pola seleksi dan bobot penilaian materi seleksi untuk pendidikan tertentu disesuaikan dengan perubahan tantangan dan kebutuhan organisasi. (c) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Serdik, pelaksanaan evaluasi pendidikan dan anggaran pendidikan.

135 (d) Menyusun Perkasad tentang Bujuk Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikbangum mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (e) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan pembentukan (Diktuk) sebagai pedoman penyelenggaraan Diktuk mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (f) Menyusun Perkasad tentang Bujuk pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikbangspes mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (g) Menyusun Perkasad tentang Bujuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikiptek) sebagai pedoman penyelenggaraan Dikiptek mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (h) Menyusun Perkasad tentang Bujuk Pendidikan Luar Negeri (Dik LN) sebagai pedoman penyelenggaraan Dik LN mulai dari tahap perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan. (i) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2013. 6) Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan APIP. a) Pengawasan Internal. Meningkatkan disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Mewujudkan daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak lanjut di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

136 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Angkatan Darat berisi uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS), evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis Capaian Kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. a) Penguatan Akuntabilitas. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Angkatan Darat. b) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 8) Program Peningkatan Pelayanan Publik. Merupakan program TNI AD, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. a) Penerapan Standar Pelayanan. Sasaran yang akan dihasilkan adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik meliputi : (1)

Kesiapan operasional PPRC TNI.

(2)

Kesiapan operasional PRCPB TNI.

(3) Pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar. (4)

Proses Pengadaan Barang/jasa di lingkungan TNI.

(5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum.

(6)


b) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang dihasilkan adalah meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat dalam pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRC PB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang / Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. 9)


adalah secara

137 b) Evaluasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. d.


Adalah




perundang-undangan


yang

Angkatan


Meliputi

kegiatan


138 b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Adalah terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat. 4) Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a) Standard Operation Procedure (SOP). Adalah tersusunnya dokumen SOP/Prosmekhubja yang valid dan harmonis di lingkungan Angkatan Darat untuk menghindari duplikasi (overlapping) dan benturan kegiatan. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Adalah tersedianya e-rekruitmen, e-data base Pers dan e-dok kearsipan yang standar, terintegrasi, aman dan mudah diakses berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan di lingkungan Angkatan Darat. 5)

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a)

Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1)

Sasaran Program (a) Terbangunnya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (b) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (c) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

(2)

Kegiatan (a) Melanjutkan dan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekruitmen. (b) Melakukan evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas. (c) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 15 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pengangkatan prajurit dan pemberian pangkat pertama.

139 (d) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 17 ayat 4 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang bentuk dan isi surat perjanjian ikatan dinas khusus. (e) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 21 ayat 6 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang ikatan dinas lanjutan. b)

Analisis Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersedianya aplikasi tentang penilaian beban kerja satuan dan perorangan di jajaran TNI AD. (2)

Kegiatan. (a) Membuat aplikasi penilaian-penilaian beban kerja perorangan dan satuan. (b) Input data beban kerja yang telah terkumpul dari Satker-Satker.

c)


Sasaran Program. (a) Tersedianya data kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi. (b) Terwujudnya penyelarasan peringkat jabatan dengan sistem data base online.

(2)

Kegiatan. (a)

Melaksanakan updating data setiap saat.

(b) Melaksanakan perbaikan aplikasi data secara. terpadu yang dapat diakses oleh satuan jajaran TNI AD. d)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (1) Sasaran Program. Perubahan/revisi buku petunjuk tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan TNI AD. (2)

Kegiatan. (a)


(b)

Kebutuhan data.

(c)

Pengolahan data.

140 (d)

Identifikasi jabatan struktural dan fungsional.

(e) Penyusunan konsep sementara Bujuk tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional. (f) e)

Pengesahan.

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Didapatkan persamaan persepsi, cara bertindak tentang penerapan Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira. (b) Adanya peranti lunak, peranti keras elektronisasi data base assessment kompetensi bagi setiap personel tergelar dan dapat aplikatif dipakai baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (c) Didapatkan data guna penyempurnaan terhadap penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD berdasarkan assessment kompetensi.

(2)

Kegiatan. (a) Menyusun dan mengesahkan SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan TNI AD. (b) Mensosialisasikan dan memberlakukan mekanisme SOP assessment ke satuan. (c) Menyelenggarakan supervisi penerapan SOP di seluruh satuan.

f)


Sasaran Program. (a) Tersedianya aturan tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas. (b) Tersedianya aturan tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP. (c) Tersedianya aturan tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah.

141 (2)

Kegiatan. (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Menyusun Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (d)


(e) Menyempurnakan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, Bujuk tentang pembentukan dan penyelenggaraan DKP dan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. g)


Sasaran Program. (a) Terlaksananya sosialisasi dan operator program Data Base Personel

pelatihan

(b) Terwujudnya Up dating data personel sistem informasi personel.

pada

142 (2)

Kegiatan. (a) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan operator program Data Base Personel (b) Up dating data personel pada sistem informasi personel.


Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. (b) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD. (c) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (d) Terlaksananya evaluasi pendidikan program Dalwasdik secara terus menerus.

melalui

(e) Tersusunnya Bujuk standarisasi 10 komponen pendidikan yang memuat ketentuan standarisasi 10 komponen pendidikan. (f) Tersusunnya Bujuk pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memuat tugas dan tanggung jawab Gadik dan Gapendik di lembaga pendidikan. (2)

Kegiatan. (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada TA. 2012. (b) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan Lemdik dalam menyediakan IT bagi Serdik guna tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan. (c) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik, metode pengajaran dan alat instruksi/alat penolong instruksi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

143 (d) Menerapkan dan mensosialisasikan Perkasad tentang Dikbangum, Dikbangspes, Diktuk, Dik Iptek dan Dik LN yang berbasis kompetensi. (e) Merevisi kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD baik yang dilaksanakan oleh Kodiklat TNI AD maupun LKT kecabangan dan Fungsi Angkatan Darat. (f) Menyusun Bujuk standarisasi 10 komponen pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan serta pengendalian dan pengawasan pendidikan di Lingkungan TNI AD. (g) Menyusun Bujuk pembinaan Gadik dan Gapendik sebagai pedoman pembinaan dan kemampuan Gadik dan Gapendik di Lingkungan TNI AD. (h) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2014. 6) Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan APIP. a) Pengawasan Internal. Meningkatkan disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Mewujudkan daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak lanjut di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Angkatan Darat berisi uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS), evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis Capaian Kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. a) Penguatan Akuntabilitas. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Angkatan Darat.

144 b) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 8) Program Peningkatan Pelayanan Publik. Merupakan program TNI AD, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. a) Penerapan Standar Pelayanan. Sasaran yang akan dihasilkan adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik meliputi : (1)


(2)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI.


Proses Pengadaan Barang/jasa di lingkungan TNI AD.

(5)


(6)


b) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang dihasilkan adalah meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat dalam pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRC PB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. 9)


adalah secara

b) Evaluasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. e.

Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2014. 1) Manajemen Perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, Penyusunan Strategi Manajemen serta Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan.

145 a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. Adalah terbentuknya Tim Manajemen Perubahan RB Angkatan Darat. b) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan.

Adalah




perundang-undangan


yang

Angkatan


Meliputi

kegiatan


b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Adalah terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat di lingkungan Angkatan Darat. 4) Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a) Standard Operation Procedure (SOP). Adalah tersusunnya dokumen SOP/Prosmekhubja yang valid dan harmonis di lingkungan Angkatan Darat untuk menghindari duplikasi (overlapping) dan benturan kegiatan.

146 b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Adalah tersedianya e-rekruitmen, e-data base Pers dan e-dok kearsipan yang standar, terintegrasi, aman dan mudah diakses berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan di lingkungan Angkatan Darat. 5)

Penataan Sistem Manajemen SDM. a)

Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1)

Sasaran Program. (a) Terbangunya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (b) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

(2)

Kegiatan. (a) Mengevaluasi terhadap penggunaan teknologi sebagai Sistem Informasi Rekruitmen (b) Melakukan evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI AD yang berkualitas. (c) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat 3, dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang ikatan dinas khusus paling singkat 2 kali dan paling lama 5 kali bagi prajurit yang mendapat tugas belajar. (d) Menindaklanjuti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 26 Ayat (2) Pasal 27 Ayat (3) tentang Kepangkatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 24 ayat 6 dengan menyusun/merevisi Bujuk tentang pangkat Prajurit TNI AD, dibuat tambahan yang menyatakan Corp.

b)

Analisis Jabatan. (1) Sasaran Program. Tersedianya update penilaian beban kerja satuan dan perorangan di jajaran TNI AD. (2)

Kegiatan. (a) Membuat kesimpulan atas hasil penilaian beban kerja satuan dan individu untuk direkomendasikan sebagai bahan validasi organisasi untuk mendapatkan organisasi yang efektif.

147 (b) Terus melanjutkan penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan seiring dengan berkembangnya organisasi. (c) Melaksanakan penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI AD sebagai kajian dalam pelaksanaan validasi satuan yang selalu berkembang. c)


Sasaran Program. (a) Tersedianya data kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi. (b) Terwujudnya penyelarasan peringkat jabatan dengan system data base online yang makin sempurna.

(2)

Kegiatan. (a)

Melaksanakan updating data setiap saat.

(b) Melanjutkan pelaksanaan perbaikan aplikasi data secara terpadu yang dapat diakses oleh satuan jajaran TNI AD. d)

Penyusunan Standard Kompetensi Jabatan. (1) Sasaran Program. Perubahan / revisi buku petunjuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan di lingkungan TNI AD. (2)

Kegiatan. (a)


(b)

Kebutuhan data.

(c)

Pengolahan data.

(d)

Identifikasi jabatan struktural dan fungsional.

(e) Penyusunan Sementara revisi Bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan. (f) Penyusunan konsep sementara Bujuk tentang wewenang pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan. (g)

Pengesahan.

148 e)

Assesment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1)

Sasaran Program. (a) Diterapkannya SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pangkat dan jabatan di lingkungan TNI AD. (b) Tersedianya peranti lunak petunjuk tentang pemberian pangkat lokal. (c) Tersedianya peranti lunak petunjuk tentang pemberian pangkat tituler. (d) Terselenggaranya kegiatan supervisi penerapan SOP assessment individu berdasarkan kompetensi, penerapan pemberian pangkat lokal dan pangkat tituler.

(2)

Kegiatan. (a) Penerapan SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pangkat dan jabatan di lingkungan TNI AD. (b) Menyusun/merevisi petunjuk tentang pemberian pangkat lokal. (c) Menyusun/merevisi petunjuk tentang pemberian pangkat tituler. (d) Supervisi penerapan SOP assessment individu berdasarkan kompetensi, penerapan pemberian pangkat lokal dan pangkat tituler.

f)


Sasaran Program. (a) Tersedianya aturan tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler. (b) Tersedianya aturan tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat.

(2)

Kegiatan. (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat.

149 (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Menyusun Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. (d)


(e) Menyempurnakan Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP), Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP), Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler dan Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat. g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Sasaran Program. Terwujudnya pemeliharaan dan penyempurnaan perangkat lunak maupun perangkat keras sistem informasi personel terpadu sehingga tersedia Data Base personel yang mutakhir dan akurat dengan menggunakan sistem Web Base. (2) Kegiatan. Memelihara, menyempurnakan dan melengkapi baik perangkat lunak maupun perangkat keras sistem informasi personel terpadu sehingga tersedia Data Base personel yang mutakhir dan akurat dengan menggunakan sistem Web Base.


Sasaran Program. (a) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. (b) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD.

150 (c) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (d) Terlaksananya evaluasi pendidikan program Dalwasdik secara terus menerus.

melalui

(e) Tersusunnya Bujuk Evaluasi dan Metode pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan. (f) Tersusunnya Bujuk penyelenggaraan Pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan. (g) Tersusunnya Bujuk Administrasi pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan. (2)

Kegiatan. (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serha hasil evaluasi pada TA. 2013. (b) Melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan hasil evaluasi pendidikan pada TA. 2013 agar hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. (c) Melanjutkan, melengkapi dan mengevaluasi kualitas 10 komponen pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD serta meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas Gadik dan fasilitas pendidikan. (d) Menerapkan dan mensosialisasikan Perkasad tentang Bujuk standarisasi 10 komponen pendidikan serta Bujuk pembinaan Gadik dan Gapendik . (e) Merevisi Bujuk Administrasi pendidikan di Lingkungan TNI AD dalam rangka menghadapi lingkungan global yang terjadi saat ini. (f) Merevisi Bujuk Evaluasi dan Metode pendidikan di Lingkungan TNI AD dalam rangka menghadapi lingkungan global yang terjadi saat ini. (g) Merevisi Bujuk penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNI AD dalam rangka penyesuaian stratifikasi doktrin yang ada saat ini. (h) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2015.

151 6) Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan APIP. a) Pengawasan Internal. Meningkatkan disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Mewujudkan daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak lanjut di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan. 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Angkatan Darat berisi uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS), evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis Capaian Kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. a) Penguatan Akuntabilitas. Sasaran program yang dihasilkan adalah terwujudnya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Angkatan Darat. b) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 8) Program Peningkatan Pelayanan Publik. Merupakan program TNI AD, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. a) Penerapan Standar Pelayanan. Sasaran yang akan dihasilkan adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik meliputi : (1)


(2)

Kesiapan operasional PRC PB TNI.


Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI.

(5)


(6)

Optimalisasi peran TNI.

152 b) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang dihasilkan adalah meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat dalam pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. 9)


adalah secara

b) Evaluasi. Sasaran program yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. 14. Pencapaian Program dan Kegiatan Penataan Organisasi di Lingkungan Angkatan Darat. a.

Pencapaian Tahun 2010. 1) Program Arahan Strategis. Pelaksanaan program arahan strategis meliputi tiga kegiatan yaitu program percepatan (Quick Wins), penilaian kinerja organisasi dan Postur Angkatan Darat s.d tahun 2024. Substansi dari masing-masing kegiatan meliputi; sasaran strategis, langkah-langkah kegiatan, realisasi pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. a) Kegiatan Program Percepatan (Quick Wins). Merupakan kegiatan unggulan sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapaian tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya, meliputi : (1) Kesiapan prajurit Angkatan Darat sebagai Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI. (a) Melaksanakan latihan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. (b) Melaksanakan program latihan sesuai dengan sistem pembinaan latihan secara periodik di satuan. Mulai dari latihan tingkat perorangan sampai dengan tingkat satuan.

153 (c)

Melaksanakan latihan Terjun Taktis : i) Yonif Linud-501/Kostrad pada tanggal 1-3 November 2010. ii) Yonif Linud-502/Kostrad pada tanggal 10-11 November 2010. iii) Yonif Linud-503/Kostrad pada tanggal 12-13 November 2010.

(d) Melaksanakan latihan Pratugas PPRC TNI pada tanggal 20-30 September 2010. (e) Melaksanakan Gladi Posko PPRC TNI pada tanggal 22-25 November 2010. (f) Melaksanakan Gladi Lapang PPRC TNI pada tanggal 30 November-13 Desember 2010. (2) Kesiapan prajurit Angkatan Darat sebagai Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI. (a) Memelihara kesiapan 2 (dua) satuan PRCPB Angkatan Darat di tingkat pusat dan di tingkat komando kewilayahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. (b) Menyiapkan satuan sebagai unsur PRCPB nasional baik di wilayah Barat maupun di wilayah Timur. i)

Wilayah Barat. aa)

Kostrad. (i) Madivif-1/Kostrad (Pokko 5 orang). (ii) 1 Tim Pandu Udara Kostrad kekuatan 9 orang. (iii) 1 Ton Yonbekang 1/Kostrad kekuatan 30 orang beserta Alkap Tenda Ton, Aldurlap dan 1 Ran tangki Air.

bb)

Ditziad. 1 Ton Yonzikon 13/ Menzikon Ditziad kekuatan 30 orang beserta Alkap Toolkit dan Alat Penjernih Air.

154 cc)

Ditbekangad. 1 Ru Yonbekang 3/Rat kekuatan 11 orang beserta 10 Truck 2 ½ T.

dd)

Ditkesad. 2 orang Dokter dan 2 orang Perawat dari Ditkesad.

ee)

ff)

Dittopad. 3 orang pers beserta alat foto udara.

Dittopad

Puspenerbad. 1 Unit Heli Bell TNI AD beserta Crew kuat 6 orang.

ii)

Wilayah Timur. aa)

Kostrad. (i) Madivif 2/Kostrad (Pokko 5 orang). (ii) 1 Tim Pandu Udara Kostrad Divif-2/Kostrad kekuatan 9 orang. (iii) 1 Ton Yonzipur 10/Kostrad kekuatan 30 orang beserta Alkap Toolkit dan Alat Penjernih Air. (iv) 1 Ton Yonbekang 2/Kostrad kekuatan 30 orang beserta Alkap Tenda Ton, Aldurlap dan 1 Ran tangki Air. (v) 1 Tim Hublap Divif-2/ Kostrad kekuatan 6 orang beserta 1 Set Alkom. (vi) 1 Regu Yonbekang 2/ Kostrad kekuatan 11 orang beserta 10 Truck 5 Ton. (vii) 1 Orang Pa Dokter Umum, 7 orang Bakes dan 3 orang Takes. (viii) 2 Ran Ambulance, Perangkat Dokter, Perangkat Perawat dan 1 Unit Rumkitlap.

bb)

Kodam V/Brw. (i)

2 orang Dokter Bedah.

(ii)

2 orang Dokter Umum.

155 (c) Membantu penanggulangan korban bencana alam di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. (d) Membantu penanggulangan korban bencana alam di Gunung Merapi, Jawa Tengah. (e) Membantu penanggulangan korban bencana alam di Wasior Papua Barat. (f) Tiap Kotama menyiapkan satuan PRCPB (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) untuk penugasan civic mission, guna mengantisipasi permintaan bantuan kemanusiaan menghadapi bencana alam di daerahnya masing-masing yang terdiri dari : 1 SSY, 1 Sat Zipur dan 1 Denbankes. (3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar. (a) Mendirikan pos wilayah darat yaitu : i)

pengamanan

perbatasan

RI dengan Malaysia sebanyak 57 pos : aa)

Kalimantan Barat 31 pos.

bb)

Kalimantan Timur 26 pos.

ii)

RI dengan PNG sebanyak 94 pos.

iii)

RI dengan RDTL sebanyak 40 pos.

iv) Pembangunan pos pengamanan di pulau-pulau terluar, sebanyak 12 pos di 12 pulau terluar. (b) Melaksanakan penugasan untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar : i)

RI-Malaysia sebanyak 1.498 orang.

ii)

RI-PNG sebanyak 4.045 orang.

iii)

RI-RDTL sebanyak 1.088 orang

iv) Operasi pengamanan di 12 pulau-pulau terluar sebanyak 480 orang : aa) Yonif, TNI AD di 5 pulau sebanyak 170 orang. bb) Marinir, TNI AL (BKO Kodam) di 7 pulau sebanyak 260 orang.

156 (c) Melaksanakan patroli darat dalam rangka pengamanan dan memperbaharui data tentang potensi perbatasan dan pulau-pulau terluar. (d) Melaksanakan koordinasi dan membantu instansi terkait dalam pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah. (e) Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. (f) Melaksanakan kerjasama pengamanan perbatasan dengan pemerintah negara tetangga : i)

RI-Malaysia. aa) Rapat Tim Perancang Operasi Darat. bb) Rapat Tim Perancang Komunikasi. cc) Rapat Tim Perancang Intelijen. dd) Latma Keris Kartika Malaysia. ee) Kunjungan timbal balas. ff) Patroli bersama. gg) Program pertukaran anak asuh.

ii)

RI-PNG. aa) Patroli Bersama. bb) Pengendalian penduduk melakukan kegiatan illegal.

iii)

(4)

yang

RI-RDTL. Pertemuan dan pembicaraan bidang tehnis koordinasi dan kerjasama pengamanan perbatasan antara pos Angkatan Darat dan pos UPF RDTL.

Dokumen Minimum Essential Force (MEF). (a) Tersusunnya dokumen Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) Angkatan Darat Tahun 2010-2024 dengan Nomor Perkasad/32/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010. (b) Tersusunnya Shopping List pengadaan Alutsista Angkatan Darat tahun 2010-2014 sesuai dokumen Revisi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) Angkatan Darat Tahun 2010-2024.

157 (c) Tersusunnya pengajuan usulan Alutsista Angkatan Darat tahun 2010-2014 melalui fasilitas PLN/KE. (d) Masih dalam proses penyusunan Blue Print Logistic mengenai pengadaan dan penghapusan serta perawatan yang disesuaikan dengan program MEF sampai dengan tahun 2024. b)

Penilaian Kinerja Organisasi Angkatan Darat. (1) Melaporkan pencapaian sasaran kekuatan dan kemampuan Angkatan Darat dalam bentuk dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran semester-I TA. 2010. (2) Melaporkan pencapaian kinerja Angkatan Darat dalam bentuk laporan kinerja semester-I TA. 2010. (3) Melaporkan akuntabilitas kinerja Angkatan Darat semester-I TA. 2010 dalam bentuk dokumen Lakip semester-I TA. 2010. (4) Melaporkan pelaksanaan Program dan Anggaran serta Daya Serap Angkatan Darat Triwulanan dalam bentuk laporan Program dan Anggaran serta Daya Serap pada tahun 2010.

c)

Postur Angkatan Darat Tahun 2005-2024. (1) Mengevaluasi Postur Angkatan Darat pada tahun kelima secara menyeluruh yang meliputi aspek kemampuan, kekuatan dan gelar. (2) Tersusunnya Revisi Postur Tahun 2005-2024 berdasarkan hasil Angkatan Darat Tahun 2005-2009.

Angkatan Darat Evaluasi Renstra

(3) Tersusunnya evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Angkatan Darat Tahun 2005-2009. (4) Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Angkatan Darat Tahun 2010-2014. (5) Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Angkatan Darat Tahun 2011 (6) Tersusunnya Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) Angkatan Darat Tahun 2010-2019. (7) Tersusunnya Revisi Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) Angkatan Darat Tahun 2010-2024.

158 (8) Tersusunnya Rancangan Rencana Pembanguan Jangka Panjang (Ranc RPJP) Angkatan Darat Tahun 2010-2024. (9) Penyusunan Revisi Rencana Angkatan Darat Tahun 2010-2014.

Strategis

(Renstra)

(10) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Angkatan Darat Tahun 2010-2024. 2) Program Manajemen Perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Proses Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi Angkatan Darat. a) Telah dilaksanakan Pemutakhiran data personel Angkatan Darat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni s.d 25 Juni 2010 di Aula lantai 10 Gedung “C”, Mabes Angkatan Darat berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/1028/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang pencocokan data nominatif personel Kotama/Balakpus di jajaran Angkatan Darat b) Menerbitkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/957/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Pokja Reformasi Birokrasi/Remunerasi dalam rangka kegiatan sosialisasi sesuai dengan ST Kasad Nomor ST/1180/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang pengisian formulir/blanko uraian pekerjaan guna mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di jajaran Angkatan Darat. c) Menyempurnakan Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” sebagai pedoman dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas Angkatan Darat. d) Melanjutkan reformasi struktural sesuai agenda Reformasi Nasional yang dikonsentrasikan sebagai Alat Pertahanan Negara. e) Melanjutkan reformasi kultural meliputi perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak prajurit Angkatan Darat. dalam setiap penugasan melalui kegiatan penegakan disiplin dan hukum, perubahan-perubahan doktrin, pelatihan-pelatihan maupun menempatkan posisi Angkatan Darat dalam sistem ketatanegaraan. f) Melanjutkan kegiatan rekruitmen personel yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan pembenahan 10 (sepuluh) komponen pendidikan guna pembentukan dan pengembangan profesionalisme keprajuritan sesuai kebutuhan dan karakter yang diintegrasikan dalam postur Angkatan Darat.

159 g) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan latihan matra, latihan gabungan dan latihan bersama yang dilakukan atas dasar hubungan dan kerja sama dengan pihak militer negara-negara sahabat yang diarahkan pada tampilan kemampuan Angkatan Darat. guna meningkatkan efek, daya tangkal yang disegani kawan maupun lawan. h) Berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS Angkatan Darat beserta keluarganya sesuai dengan kebijakan pemerintah. 3) Program Penataan Sistem. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Analisa dan Evaluasi jabatan serta Sistem Remunerasi/Tunjangan Kinerja. a)

Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. (1) Telah dilaksanakan penguraian jabatan sesuai dengan FES (Factor Evaluation System) dan penyusunan pembobotan dan peringkat jabatan (grading manajerial dan non manajerial) kelas jabatan dengan menggunakan pedoman SPEG (Supervisory Position Evaluation Guide) sesuai dengan penataan sistem penilaian jabatan di semua strata jabatan. (2) Telah dilaksanakan pengisian data riil sesuai kelas jabatan menurut FES yang disusun per Satker di jajaran Angkatan Darat yang diatur berdasarkan penggolongan jabatan.

b)

Sistem Remunerasi/Tunjangan Kinerja. (1) Melaksanakan analisa dan pembobotan seluruh jabatan yang ada di lingkungan organisasi Angkatan Darat, sehingga masing-masing jabatan baik yang tergolong dalam rumpun jabatan manajerial maupun non manajerial telah ditentukan besaran nilai jabatan dengan mempedomani FES yang ditentukan oleh Menneg PAN. (2) Menentukan kelas jabatan yang terdiri dari 20 strata, untuk personel Angkatan Darat menggunakan kelas jabatan 2 s.d. 17, sedangkan untuk kelompok eksekutif disediakan 18 s.d. 20 kelas jabatan dengan perincian sebagai berikut : (1) Kelas jabatan 2 s.d. 5 digunakan untuk kelompok non manajerial (Prada s.d. Peltu). (2) Kelas jabatan 6 s.d. 17 digunakan untuk kelompok manajerial (Letda s.d. Pati Bintang Dua).

160 (3) Kelas jabatan 18 s.d. 20 digunakan untuk kelompok eksekutif (Pati Bintang Tiga s.d. Pati Bintang Empat). Pembobotan pada masing-masing jabatan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya tunjangan kinerja di lingkungan Angkatan Darat. (3) Melaksanakan penyempurnaan sistem remunerasi/ tunjangan kinerja yang diajukan oleh Angkatan Darat yaitu tunjangan kinerja khusus. (4) Hasil pembobotan jabatan dan tunjangan kinerja khusus Angkatan Darat sedang diselaraskan oleh TNI, Kempan dan RB serta BKN. (5) Telah Menyusun data personel riil di lingkungan Angkatan Darat. (6) Melakukan Angkatan Darat.

pendataan

personel

di

lingkungan

(7) Telah mengeluarkan ketentuan tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Angkatan Darat yang berkaitan dengan tunjangan kinerja berupa Surat Telegram. Kasad Nomor ST/1649/2010 tanggal 15 September 2010 tentang grading jabatan di lingkungan Angkatan Darat. 4) Program Penataan Organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Redefinisi Visi, Misi dan Strategi, Restrukturisasi, dan Analisa beban kerja. a)

Redefinisi Visi, Misi dan Strategi. (1) Bersama dengan Kementrian Pertahanan dan TNI telah merumuskan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Angkatan Darat yaitu : (a) Visi Angkatan Darat yaitu Pertahanan Negara yang Tangguh”.

“Terwujudnya

(b) Misi Angkatan Darat yaitu “Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI serta Keselamatan Bangsa diwilayah daratan”. (c) Strategi Pembangunan Angkatan Darat meliputi pembangunan kekuatan, pembangunan kemampuan, penggelaran kekuatan. i) Strategi Angkatan Darat.

Pembangunan

Kekuatan

161 aa) Memantapkan struktur organisasi dan gelar tempur Angkatan Darat serta peningkatan mobilitas dengan melengkapi personel, Alutsista, sarana transportasi dan komunikasi. bb) Meningkatkan kualitas prajurit melalui rekruitmen, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan prajurit. cc) Meningkatkan kualitas satuan yang di bawah penggunaan TNI yaitu PPRC TNI dan PRCPB TNI melalui pendidikan dan latihan serta melengkapi Alutsista dan peralatannya. dd) Membangun kekuatan standby force TNI untuk menghadapi tugas-tugas internasional berikut pembangunan peace keeping center sebagai tempat pembinaan. ee) Memenuhi kebutuhan norma bekal pokok Munisi Kaliber Kecil (MKK) maupun Munisi Kaliber Besar (MKB) melalui pengadaan secara bertahap. ff) Melengkapi dan memodernisasi Alutsista Angkatan Darat secara bertahap menuju kekuatan Minimum Essential Force sesuai kemampuan dukungan anggaran pemerintah dan prioritas pembangunan pertahanan. gg) Melengkapi fasilitas latihan dan lembaga pendidikan serta sarana dan prasarana latihan melalui pemenuhan 10 komponen pendidikan. hh) Melengkapi peranti lunak dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi sosial dan geografis tiap daerah. ii) Membenahi kelengkapan administrasi kepemilikan kekayaan negara khususnya aset-aset Angkatan Darat yang bergerak maupun tidak bergerak melalui inventarisasi, pemutakhiran data, melengkapi sarana prasarana, penyelesaian sengketa dan penyelesaian administrasi sesuai dengan SIMAK-BMN.

162 jj) Melanjutkan penyusunan peranti lunak yang terkait dengan kesiapan satuan Angkatan Darat dalam melaksanakan Tugas Pokoknya. kk) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana jaring komando dan pengendalian yang tersedia guna menunjang kelancaran koordinasi dan pelaporan cepat dalam mendukung tugas operasi dan latihan dengan melengkapi sarana prasarana komunikasi dan memodernisasi Alpalnya. ll) Meningkatkan fungsi pengawasan melekat dan penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran prajurit melalui pengawasan, penyuluhan, penegakan dan penindakan. ii) Strategi Pembangunan Angkatan Darat.

Kemampuan

aa) Peningkatan kualitas sumber daya manusia intelijen strategis/taktis melalui pendidikan latihan, pemenuhan materiil melalui pengadaan dan modernisasi. bb) Meningkatkan kemampuan pertahanan melalui pendidikan dan latihan baik operasi gabungan serta validasi sistem dan metoda untuk mewujudkan prajurit yang profesional. cc) Meningkatkan kemampuan keamanan di perbatasan melalui latihan, patroli, pemenuhan Alutsista dan sarana prasarana serta perbantuan keamanan kepada pemerintah dan kepolisian. dd) Mewujudkan kemampuan pembinaan teritorial melalui pendidikan dan latihan, pemenuhan logistik dan melengkapi sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan agar mampu menyiapkan segenap sumber daya nasional untuk melaksanakan OMP dan OMSP.

163 ee) Memelihara dan meningkatkan kemampuan diplomasi militer, penguasaan teknologi, Litbang, manajemen, penerangan, Komlek, melaksanakan operasi bantuan keamanan dan akibat bencana alam, kemampuan psikologi, bantuan kepada Polri, Wasrik, survei dan pemetaan dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan serta kemampuan lembaga pendidikan dilaksanakan melalui pemenuhan sepuluh komponen pendidikan. iii) Strategi Penggelaran Kekuatan Angkatan Darat. aa) Penggelaran kekuatan Angkatan Darat disusun dalam bentuk gelar kekuatan terpusat dan gelar kekuatan kewilayahan. bb) Gelar kekuatan terpusat meliputi satuan Kostrad dan Kopassus. cc) Gelar satuan kewilayahan meliputi Kodam. dd) Gelar satuan Balakpus meliputi kopusbanops, direktorat, dinas dan lembaga pendidikan. (2) Melaksanakan sosialisasi visi, misi dan kebijakan strategi pembangunan Angkatan Darat kepada seluruh satuan jajaran Angkatan Darat guna mewujudkan soliditas dan sinergitas dalam melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat secara efektif dan efisien. b)

Restrukturisasi. (1) Pengajuan Revisi Perpres Nomor 10 tahun 2010 di lingkungan Angkatan Darat berdasarkan surat Kasad Nomor 13/2021/IX/2010 tanggal 27 September 2010. (2) Pengesahan terbentuknya Denharrahlat berdasarkan Perkasad/23/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. (3) Pengesahan terbentuknya Korem-045/Garuda Jaya di Bangka Belitung berdasarkan Perkasad/19/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010.

164 (4) Alih Kodam Yonif-613 dan 614 menjadi organik Brigif-24/BC Perkasad/4/II/2010 tanggal 15 Februari 2010. (5) Pembentukan Koramil 1601-06/Nggongi berdasarkan Perkasad/24/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. (6) Pengesahan pembentukan Koramil 1506-05/Wamsisi, Koramil 1501-07/Pulau Mayau, Koramil 1508-08/Sofifi, Koramil 0104-31/Darul Ikhsan, Koramil 0104-32/Rantou, Koramil 0113-05/Pinding, Koramil 0116-09/Seunagan Timur, Koramil 0107-11/Pase Raja, Koramil 0107-10/Labuhan Haji Barat dan Koramil 0107-12/Sultan Daulat berdasarkan Perkasad/20/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. (7) Peningkatan Pekas Gabrah 95 NA.2.14.01 dari tingkat III jadi II Perkasad/21/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. (8) Melaksanakan penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur (POP) TNI AD sesuai dengan Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010 berdasarkan pengajuan surat Kasad kepada Panglima TNI Nomor B/1656/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 diantaranya peningkatan status 13 Korem menjadi pangkat Brigjen dan pembentukan Kopusbanops. (9) Perubahan kepangkatan Balak Kostrad dan Kodam semula Letkol menjadi Kolonel berdasarkan surat Kasad Nomor B/2160/IX/2010 tanggal 27 September 2010. (10) Perubahan orgas Staf Ahli Kasad berdasarkan surat B/1528/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010. (11) Perubahan ruang jabatan Staf Ahli di lingkungan Angkatan Darat berdasarkan surat B/1775/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010. (12) Membentuk Satuan Kodam baru di Kalimantan Barat yaitu Kodam XII/Tanjungpura, berdasarkan Perpang TNI Nomor Perpang/35/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Perkasad Nomor 17/V/2010 tanggal 27 Mei 2010. (13) Mengajukan kepada Panglima TNI untuk pembentukan satuan baru terdiri dari Kodim di Kabupaten Seluma, Tulang Bawang, Way Kanan dan Sukabumi, Koramil di Kecamatan Rimbo Bujang, Metro Utara, Metro Selatan, Pasir Sakti, Sungai Menang, Air Sugihan, Lubuk Batang, Semn Dawai Suku III, Belitung, Tempur Sari, Pekalongan, Sukorame, Sarirejo, Labuhan Haji Narmada, Sikut, Panongan dan Serang Baru.

165 c)

Analisa Beban Kerja. (1) Menginventarisasi jabatan Perwira Tinggi, Pamen dan Pama di lingkungan Angkatan Darat, dengan kegiatan sebagai berikut : (a) Menggolongkan jabatan Manajerial Perwira khususnya pangkat Letkol sampai dengan Pati Bintang Dua promosi dan mantap : i) Jabatan promosi yaitu jabatan yang dapat dijabat oleh Perwira yang berpangkat setingkat lebih rendah dari pangkat dalam golongan jabatan tersebut. ii) Jabatan Mantap yaitu jabatan pemantapan yang harus dijabat oleh perwira yang sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan. (b) Menggolongkan Jabatan Non Manajerial Bintara dan Tamtama dalam kelompok spesialisasi penugasan yang disesuaikan dengan kepangkatan berdasarkan tingkat kejuruan dan keterampilan yang dibutuhkan. (2) Mengelompokkan jabatan sesuai kelas jabatan 2 s.d. 20, yang terdiri dari 17 Strata, dengan perincian sebagai berikut : (a) Kelas Jabatan 2 s.d. 5 digunakan untuk kelompok non manajerial (Prada s.d. Peltu). (b) Kelas Jabatan 6 s.d. 17 digunakan untuk kelompok manajerial (Letda s.d. Pati Bintang Dua). (c) Untuk kelompok eksekutif (Pati Bintang Tiga s.d. Pati Bintang Empat) diatur tersendiri. (3) Menetapkan jumlah jabatan dan kebutuhan personel sebagai berikut : (a) Menginventarisasi jabatan di lingkungan Angkatan Darat mulai dari golongan jabatan Perwira s.d. golongan jabatan Tamtama. (b) Kebutuhan personel berdasarkan jumlah nyata personel di lingkungan Angkatan Darat yang memasuki masa purna tugas pada setiap periode tahun berjalan.

166 (4) Pengisian data riil sesuai kelas jabatan menurut FES yang disusun per Satker di jajaran Angkatan Darat yang diatur berdasarkan penggolongan jabatan, yang mengacu pada Perpres Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. (5) Mengevaluasi kompetensi personel yang mengawaki jabatan secara berkala. (6) Mengevaluasi beban kerja jabatan sesuai standar yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan penetapan beban kerja dalam rangka penyusunan formula kebutuhan personel. 5) Program Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a)

Standard Operation Procedure (SOP). (1) Merevisi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Angkatan Darat sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. (2) Merevisi protap-protap satuan yang ada di jajaran Angkatan Darat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. (3) Menyusun/revisi doktrin di Lingkungan Angkatan Darat dengan mempedomani Stratifikasi Doktrin Angkatan Darat yang disahkan melalui Peraturan Kasad Nomor Perkasad/187/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

b)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. (1) Melaksanakan standarisasi sistem informasi bidang dokumentasi/kearsipan jajaran Angkatan Darat. (2) Pengembangan secara bertahap sistem elektronisasi dokumentasi yang terintegrasi dan tertata dengan baik. (3) Meningkatkan SDM agar memiliki kemampuan sesuai teknologi terkini dihadapkan kepada tugas dan tanggung jawabnya. (4) Menetapkan prosedur dan mekanisme operasional pemanfaatan sistem elektronisasi dokumentasi/kearsipan. (5) Terlaksananya sistem aplikasi elektronisasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan tertata dengan baik tentang surat menyurat yang dilaksanakan di Setumad.

167 (6) Telah dilaksanakan pembuatan sistem aplikasi/ elektronisasi Dokumentasi Data Personel untuk kepentingan UKP, KGB dan Pendidikan. 6)


Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1) Melaksanakan rekrutmen secara obyektif, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Mengembangkan sistem aplikasi penyediaan dan seleksi yang mengarah ke sistem seleksi/rekruitmen secara online dengan penggunaan IT. (3) Menyempurnakan/merevisi model/metode rekruitmen yang dilaksanakan selama ini. (4) Dalam pelaksanaan rekruitmen personel mempedomani kebijakan pemerintah tentang Zero Growth of Personel (ZGP) untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). (5) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/186/IV/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Bujukmin penerimaan Bintara dan Tamtama PK TNI AD. (6) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/49/II/2000 tanggal 4 Februari 2000 tentang Bujuknik pemeriksaan psikologi dalam rangka seleksi. (7) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/16/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Bujuknik Rikkes/Uji Badan calon/anggota TNI AD. (8) Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kasad Nomor Juklak/1/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Penyelenggaraan kampanye penerimaan prajurit TNI AD.

b) Analisis Jabatan. Tersedia uraian jabatan perorangan dan satuan dalam bentuk buku dan file. c)

Evaluasi Jabatan. (1) Telah di tetapkan grade jabatan untuk menetapkan besaran tunjangan kinerja, sehingga tunjangan kinerja dapat diterima untuk personel di lingkungan TNI AD terhitung mulai bulan Juli 2010 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010, dengan indeks tunjangan sebagai berikut :

168 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KELAS JABATAN 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

INDEKS (Rp) 29.226.000 21.649.000 17.471.000 12.942.000 9.586.000 7.101.000 5.462.000 4.202.000 3.232.000 2.693.000 2.245.000 1.870.000 1.626.000 1.414.000 1.230.000 1.118.000 1.016.000 924.000 -

(2) Penerbitan peraturan Kasad Nomor Perkasad/103/XII/ 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan kinerja kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD (3) Mengimplementasikan grade/kelas pelaksanaan penempatan jabatan.

jabatan

(4) Melaksanakan updating grade/kelas disesuaikan dengan perkembangan organisasi.

pada jabatan

(5) Menerbitkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/27-1/ VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan Perwira TNI AD. d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Telah tersusun dan disahkannya standar kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat oleh Kasad. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Petunjuk tentang sistem dan metode penyelenggaraan assessment kompetensi personel. (2) Hasil profil assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan TNI AD.

169 (3)

Evaluasi kinerja individu dan kinerja unit kerja.

(4) Pengolahan dan penyajian data hasil seleksi sehingga bisa diakses pengguna yang berkepentingan. (5) Pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel Perwira terutama Perwira Menengah. (6) Petunjuk tentang kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Khusus. f) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. Telah tersusunnya Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Telah terindentifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel meliputi : (a ) Identifikasi dan Analisa Permasalahan. Mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dari sistem informasi personel yang ada sebagai bahan dalam rangka penyusunan konsep integrasi sistem. (b) Identifikasi Kebutuhan Informasi. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel. (2) Telah tercapai konsep aliran data dan informasi sesuai kebutuhan sistem informasi personel yang akan dibangun.

h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Merencanakan pendidikan TNI AD sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan peruntukkannya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi (2) Telah dilaksanakan seleksi dalam rangka pendidikan Lemhannas, Sesko TNI, Sus Athan, Seskoad, Diklapa dan Dikbangspes seperti Suspa Intel, Susfung, Pendidikan Raider, sehingga personel yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan sebagai kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

170 (3) Melaksanakan operasional pendidikan Perwira dengan sistem E-learning untuk memudahkan operasional pendidikan dan meningkatkan kemampuan Informasi dan teknologi peserta didik. (4) Tercapainya alokasi pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas di Lemdik jajaran TNI AD dengan tetap memperhatikan pengembangan pembinaan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik di tahun selanjutnya. (5) Melaksanakan revisi dan pengembangan sistem/ metode seleksi yang terbaik, sehingga hasil seleksi yang dilaksanakan dapat mewujudkan transparansi, jujur, adil serta akuntabel sebagai bagian dari profesionalisme bidang pembinaan pendidikan. (6) Melaksanakan penataan/revisi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi di setiap Lemdik di Lingkungan TNI AD khususnya untuk pendidikan Seskoad, Diktukpa maupun Akademi Militer dalam rangka menghasilkan Perwira yang memiliki kompetensi dalam mengisi jabatan struktural maupun fungsional. (7) Menerbitkan peraturan Kasad Nomor Perkasad/33/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Buku pedoman sistem seleksi Casis Dik Reg Seskoad sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan seleksi calon siswa Dik Reg Seskoad agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta memperoleh hasil yang memenuhi persyaratan secara kuantitas maupun kualitas. (8) Menerbitkan peraturan Kasad Nomor Perkasad/34/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Buku pedoman sistem seleksi Casis Diklapa II sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan seleksi calon siswa Diklapa II agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta memperoleh hasil yang memenuhi persyaratan secara kuantitas maupun kualitas. 7) Program Penguatan Unit Organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Penguatan unit organisasi kepegawaian, Penguatan unit kerja kediklatan, dan Perbaikan sarana dan prasarana. a)

Penguatan Unit Kerja/Organisasi Personalia. (1) Meningkatkan kualitas personel pada personalia melalui pendidikan dan pelatihan. (2)

unit

kerja

Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

(3) Melengkapi mengawaki.

peranti lunak

berikut

personel

yang

171 b)

c)

Penguatan Unit Kerja Kediklatan. (1)

Meningkatkan mutu tenaga pendidik.

(2)

Meningkatkan fasilitas pendidikan.

(3)

Meningkatkan anggaran.

(4)

Menyempurnakan sistem dan metode.

(5)

Menyempurnakan kurikulum pendidikan.

(6)

Melengkapi paket instruksi.

(7)

Melengkapi alins alongins.

(8)

Menyempurnakan sistem evaluasi.

Perbaikan Sarana dan Prasarana. (1) Terealisasinya dukungan anggaran Angkatan Darat TA. 2011 sebesar Rp. 21.506.940.000.000,- disalurkan ke KPPN sebesar Rp. 16.357.354.850.000,- berupa Gaji Pegawai, sedangkan Belanja Modal Rp. 2.613.234.906.000,dan Belanja Barang Rp. 2.536.350.244.000,-. (2) Terealisasi pemeliharaan, sarana prasarana diantaranya :

penggantian/pengadaan

(a) Praslat/Faslat. Pemeliharaan prasarana latihan dan fasilitas latihan Rehab Tower Serba Guna Yonif-100/Raider dan lapangan HR Yonif-121/Macan Kumbang Kodam I/BB, Rehab lapangan HR Yonif-200/ Raider Kodam II/Swj, Rehab lapangan HR Rindam III/Slw, Rehab lapangan HR Yonif-403/WP Kodam IV/ Dip, Rehab Menara serba guna Yonif-527/BY, Rehab Tower Serba Guna Yonif-611/AL Kodam VI/Mlw, Rehab Menara Serba Guna Yonzipur-8/SMG, Yonif 721/M Kodam VII/Wrb, Rehab lapangan tembak Yonif-900/Raider, Rehab lapangan HR Secata-A Rindam IX/Udy, Rehab Menara Serba Guna Yonif-631/Ant Kodam XII/Tpr, Rehab lapangan HR Yonif-731/Kabbaresi Kodam XVI/Ptm, Rehab lapangan HR Yonif-201 Kodam Jaya dan lapangan HR Yonif-303/131/Kostrad. (b) Pemeliharaan sarana prasarana gedung perkantoran, perumahan, mess dan barak prajurit yang tersebar di Kotama Balakpus jajaran TNI AD seluas 79.882 M².

172 (c) Pembangunan fasilitas pangkalan sarana dan prasarana meliputi ; pembangunan gedung perkantoran 10 buah, pembangunan perumahan dinas berbagai type 447 KK, prasarana konstruksi 15 paket dan sarana fasilitas lainnya 53 buah. (d) Pengadaan/penggantian Alutsisa meliputi ; Senapan SS2 V4 1.506 pucuk, SS2 V5 1.268 pucuk, ATGM 3 paket, Pistol G2 Combat 120 pucuk, Me 155 mm 18 pucuk, Mu Kal 5,56 mm 14.061.854 butir, Mu Kal 9 mm 1.112.420 butir, Alkapsus Taipur (6 item) 313 unit, Truck 2½ Ton 79 unit, Ran Penarik Meriam 105 mm 18 unit, PUO Statik 714 unit dan PUO Free Fall 70 set. (e) Pengadaan/penggantian materiil Non Alutsista meliputi ; Matsus Intel 90 set, Alberzi 3 unit, Alzi 15 set, Alhub 5 set/paket, Ranmin ¼ Ton 91 unit, Alsintor 55 unit, Almount 1 paket, Asatri 1 paket, Alkes 14 unit, Altop 44 unit, Alat Laboratorium 3 unit, Alsuspen berbagai jenis 121 unit dan Alinfolahtad 67 unit. 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menetapkan regulasi, deregulasi, dan menyusun regulasi baru. a) Telah mengirimkan hasil Tim Pokja berkaitan dengan RUU dan RPP untuk dikompulir di tingkat Kemhan sebagai berikut : (1)

RUU tentang Keamanan Nasional.

(2)

RUU tentang Gunkuat TNI.

(3)

RUU tentang Bantuan TNI kepada POLRI.

(4)

RUU tentang Prajurit Wajib.

(5) RUU tentang Pengaktifan Kembali Prajurit Wajib dan Sukarela. (6) RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 /1947 tentang Hukum Pidana Militer. (7)

RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit.

(8)

RPP Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

b) Mengajukan pengesahan Peraturan Panglima TNI sebagai berikut : (1) Surat Kasad Nomor B/1128/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Permohonan persetujuan perubahan orgas Staf Ahli Kasad.

173 (2) Surat Kasad Nomor B/1656/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Persetujuan dan pengesahan Pokokpokok Organisasi dan Prosedur (POP) TNI AD. (3) Surat Kasad Nomor B/1775/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Permohonan dan persetujuan perubahan ruang jabatan Staf Ahli di lingkungan Angkatan Darat. (4) Surat Kasad Nomor B/2021/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Saran revisi Perpres RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Orgas TNI. (5) Surat Kasad Nomor B/2160/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Permohonan persetujuan perubahan kepangkatan Balak Kostrad dan Kodam. c) Regulasi Perkasad yang mengatur bidang Operasi, Personel dan Logistik yang ada muatan aspek hukum berjumlah 13 Perkasad, meliputi : (1) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/7/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyandang Cacat Prajurit TNI AD. (2) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Koperasi milik TNI AD. (3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/15/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Yayasan di lingkungan TNI AD. (4) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang digunakan Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI AD. (5) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/25/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tanda Kehormatan Negara Satya Lencana Dharma Nusa Prajurit dan PNS Angkatan Darat. (6) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/26/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Cuti PNS Angkatan Darat. (7) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/27-1/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan Perwira TNI AD.

174 (8) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/94/XI/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Latihan Pratugas ke Daerah Perbatasan Kodam atau ke Daerah Rawan. (9) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/96-1/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat. (10) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/98/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Karier Perwira Kader Pimpinan TNI AD. (11) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Pengadaan Barang/ Materiil dan Jasa dengan cara swakelola di lingkungan Angkatan Darat. (12) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/103/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Kinerja kepada Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD. (13) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/104/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Daftar Eligibel berdasarkan Talent Scouting Perwira TNI AD d) Sosialisasi dan menindaklanjuti pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke satuan jajaran Angkatan Darat. 9) Program Pengawasan Internal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi menegakkan disiplin kerja dan menegakkan kode etik. a)

Menegakkan Disiplin Kerja. (1) Melaksanakan evaluasi dan inventarisasi kegiatan yang telah diprogramkan dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan. (2) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan serta pencocokan penelitian terhadap perbendaharaan/keuangan negara yang ada di jajaran Angkatan Darat. (3) Mengadakan operasi Gaktib dan mengadakan Safari Bintal Pers terpadu, unsur pam, hukum, dan kesehatan ke seluruh jajaran TNI AD.

175 b)

Menegakkan Kode Etik. (1) Melaksanakan percepatan penyelesaian perkara terhadap personel yang melakukan pelanggaran dan melaksanakan penyuluhan hukum di satuan jajaran Angkatan Darat. (2) Melaksanakan penegakan ketertiban dan operasi yustisi di wilayah satuan jajaran Angkatan Darat (3) Melaksanakan sidang Dewan Kehormatan Perwira/ Bintara/Tamtama dalam rangka pemberian sanksi administratif terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin. (4) Melaksanakan sidang Dewan Keselamatan Terbang dan Kerja (Lambangja) berdasarkan hasil penyelidikan dari tim PPKPT (Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Terbang) dalam memutuskan penyebab kecelakaan pesawat terbang sekaligus memutuskan sanksi administratif terhadap personel yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

c) Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal pada Tahun 2010, sebagai berikut : (1)

Bidang Intelijen, meliputi : (a) Pampers. Masih ditemukan kasus pelanggaran di kesatuan jajaran Angkatan Darat yang melibatkan personel Angkatan Darat dan belum tuntas penyelesaian kumplinnya, berikut penjatuhan sanksi Administratif maupun Laporan Perkembangan Kepribadian (Lapbangpri). (b)

Pammat i) Sistem Pam gudang senpi muhandak dan gudang bekal/materiil belum sesuai ketentuan. ii) Masih banyak masalah sengketa asset BTB yang belum selesai proses hukumnya dan banyak asset Angkatan Darat yang belum bersertifikat. iii) Masih banyak senpi yang hilang/dibawa mantan pejabat/anggota Angkatan Darat belum ditemukan.

(c)

Pambragiat. i) Masih terdapat beberapa kasus dugaan KKN dalam pelaksanaan werving.

176 ii) Banyaknya kasus Laka Latihan dan Laka Lalin yang berakibat kerugian personel/materiil. iii) Masih terdapat kebocoran kegiatan militer yang sifatnya rahasia ke media massa. (d) Min Intel. Masih terdapat beberapa Satuan Jajaran Angkatan Darat yang belum memiliki Bujuk Intelijen secara lengkap, belum membuat produk Intelijen (Laporan periodik/non periodik) dan Protap Pam Satuan. (e) Tromol Pos 5000/Kotak Pos 7000. Masih terdapat pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat satuan sehingga prosesnya berlarut-larut. (f) Belum terlaksananya kegiatan P-3 Waskat secara optimal di satuan jajaran Angkatan Darat. (2)

Bidang Operasi, meliputi : (a) Operasi, kelengkapan Puskodal dan kelengkapan perangkat kendali operasi pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan (RO,PO dan SPRIN). (b) Penyiapan satuan, untuk kegiatan Siap Sat yang akan berangkat tugas operasi, pembinaan organisasi, pelaksanaan Binsat di daerah operasi serta mekanisme dan korelasi Binsat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (c) Latihan, Penyelenggaraan kegiatan UTP dan UTJ untuk Bintara dan Tamtama di beberapa satuan jajaran Angkatan Darat belum optimal. (d) Uji Petik, pelaksanaan Uji Petik Satpur / Banpur dan Kowil di satuan jajaran Angkatan Darat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya dalam bidang penguasaan materi kecabangan. (e) Pelaksanaan Aswas/Dallat belum maksimal dilaksanakan karena masih terdapat temuan-temuan berulang di Satuan Jajaran Angkatan Darat.

(3)

Bidang Personel, meliputi : (a) Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

177 (b)

Pembinaan Personel, meliputi : i) Masih ditemukan adanya sponsorship dalam penerimaan prajurit (Catar Akmil, Pa PK, Ba PK, dan Ta PK) dan pengadaan CPNS, serta ditemukan adanya peserta yang tidak lolos dalam seleksi baik dari segi administrasi, kesehatan, jasmani dan psychology namun masih diajukan dalam sidang. ii)

Penggunaan : aa) Masih ditemukan Perwira yang menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. bb) Masih ditemukan anggota yang menjabat di luar institusi Angkatan Darat, baik sebagai tenaga pengamanan maupun pengemudi dll. cc) Proses sidang Pankar dilaksanakan dengan tertib.

iii)

belum

Perawatan : aa) Masih ditemukan penyelesaian kasus yang tuntas/berlarut-larut.

adanya belum

bb) Masih ditemukan penyelesaian tanda jasa yang tidak tepat waktu. iv) Pemisahan, meliputi pemberhentian prajurit/PNS dan Skep Pensiun/Penwari/Janda /Duda dan anak yatim piatu (tidak ada temuan yang menonjol). (c) Administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip masih ada yang belum tertib. (4)

Bidang Logistik, meliputi : (a) Masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pengurusan Bekang/Watkes meliputi ULP Non Organik, Duklogmat, BMP Rutin, Intensitas dan Pendidikan serta Dukbekkes (DPK, RBK) di lingkungan Angkatan Darat. (b) Dalam pengurusan Materiil Umum/Khusus meliputi data Ranmor, SABMN, Min Gudang, sisa munisi operasi dan latihan dan pendistribusian Sucad serta pendistribusian bekal Alsatri hasil pengadaan Pusat masih terdapat penyimpangan yang sangat berpotensi merugikan Angkatan Darat.

178 (c) Masih terdapat adanya permasalahan mengenai Fasilitas konstruksi yang meliputi kualitas pembangunan pangkalan, proses tukar guling, pelepasan tanah/bangunan okupasi, pendataan asset BTB dan penggunaan Alberzi di Satuan Jajaran Angkatan Darat (d) Pemeliharaan materiil/bangunan meliputi pelaksanaan Har, Minrenlak Harmat Pal, Zi, Hub, Kes, Sabang Top dan Sus, Harbang, Haralangair dan pencatatan penggantian Sucad di lingkungan Angkatan Darat masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (e) Dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5)

Bidang Teritorial, meliputi : (a) Bidang Manajemen Teritorial (Perencanaan dan Puanter). i) Kegiatan Binter Terbatas sesuai PPPA Tahun 2010 di Satuan Komando Kewilayahan dan Badan Pelaksana Pusat sudah terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku. ii) Kegiatan latihan tehnis Komando Kewilayahan telah sesuai ketentuan.

Teritorial di dilaksanakan

iii) Pengkajian organisasi Kowil selalu dilakukan dan direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. iv) Pembinaan kesiapan Aparat Kewilayahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. v) Pelaksanaan kegiatan evaluasi Koramil Model telah dilaksanakan. (b)

Bidang Wanwil. i) Pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. ii) Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang daerah (RUTRD) diselenggarakan dan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah.

179 (c) Bidang Komsos. Kegiatan Bin Komsos yang ditujukan kepada prajurit telah terselenggara sesuai ketentuan begitu pula kegiatan Komsos bersama aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan Keluarga Besar TNI, juga telah terselenggara dengan baik. (d) Bidang Bhakti TNI. Pelaksanaan operasi Bhakti TNI yang berupa kegiatan TMMD dalam rangka penyelenggaraan penyediaan sarana/prasarana dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, mewujudkan Ketahanan Wilayah yang tangguh serta pemeliharaan dan peningkatan Kemanunggalan TNI-Rakyat umumnya berjalan dengan baik. (6)

Bidang Keuangan, meliputi : (a)

Bidang Anggaran : i) Renproggar, RKA Satuan dan PPPA Angkatan Darat dihadapkan kepada Renstra Angkatan Darat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii) Pelaksanaan anggaran dengan mengacu kepada PPPA Angkatan Darat telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pendukung dihadapkan kepada realisasi kegiatan dan akuntabilitas kinerja satuan. iii) Kegiatan Panproggar untuk mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi Proggar sebagai bahan penilaian/masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(b)

Bidang Pendanaan : i) Secara umum pengguna anggaran telah terealisasi pembiayaan yang mematuhi Kepatuhan dan Ketaatan terhadap aturan (2K), Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). ii) Tidak terdapat permasalahan tentang ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan yang telah diprogramkan (termasuk Renbut dana dan Laporan Mingguan).

180 iii) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan secara umum telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat beberapa satuan yang dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan belum mempedomani ketentuan yang berlaku. iv) Intensifikasi penerimaan negara sampai dengan pengadministrasian belum sepenuhnya dilaporkan ke Kas Negara. v) Pengujian terhadap tagihan telah dilaksanakan sesuai syarat-syarat tagihan. (7)

Verifikasi telah dilaksanakan, meliputi : (a)

Verifikasi Keuangan. i)

Wabku Belanja Personel.

ii) Wabku Belanja Barang dan Belanja Modal.

(b)

(c) c.

iii)

Wabku Belanja Perjalanan Dinas

iv)

Wabku Belanja Pemeliharaan

v)

Tutgi/Tutben.

Verifikasi Materiil. i)

Pertanggungjawaban Materiil.

ii)

Pertanggungjawaban Bekal.

Pertanggungjawaban Penghapusan Materiil.

Pencapaian Tahun 2011. 1) Program Manajemen Perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, Penyusunan Strategi Manajemen serta Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. a)

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. (1) Menerbitkan Surat tentang Penyusunan Organisasi Pelaksana RB Angkatan Darat Nomor B/842/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011. (2) Menerbitkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2315/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Organisasi Pelaksana RB Angkatan Darat, sebagai penjabaran dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana RB TNI.

181 b)

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. (1) Program dan kegiatan RB Angkatan Darat sesuai area perubahan program dan kegiatan RB TNI, yang meliputi 9 program dan 25 kegiatan serta keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan. (2) Draft Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2010-2014 berdasarkan Surat Asrena Kasad Nomor B/869/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang penyusunan Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2010-2014. (3) Rencana tindak lanjut RB Angkatan Darat Tahun 2011 dan Laporan pelaksanaan RB Angkatan Darat Tahun 2011.

c)

Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan. (1) Menghimpun dan mendata Dokumen RB Kotama/ Balakpus, yang meliputi Rencana Tindak Lanjut RB Tahun 2011 dan Laporan Pelaksanaan RB Tahun 2011. (2) Memberikan penjelasan dan penekanan terkait dengan pelaksanaan RB kepada para Asren Kotama/Balakpus dalam kegiatan Evaluasi Progja dan Anggaran TNI AD Tahun 2011.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menetapkan regulasi, deregulasi, dan menyusun regulasi baru. a) Sosialisasi Perkasad Nomor 16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Yang Digunakan Koperasi dan Yayasan di Lingkungan Angkatan Darat. b) ldentifikasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat. c) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat. d) Regulasi Perkasad yang mengatur tentang bidang Operasi, Personel dan Logistik yang mengandung muatan aspek hukum berjumlah 3 Perkasad, meliputi : (1) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/I/2011 tanggal 1 Januari 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Jabatan Kajasdam, Kapendam, Katopdam, Kainfolahtadam dan Kadisbintaldam dari Letkol menjadi Kolonel.

182 (2) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/22/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Angkatan Darat. (3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/22/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Masa Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan. 3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi. Restrukturisasi dan Penguatan Unit Kerja. a)

Meliputi kegiatan

Restrukturisasi. (1)

Pengkajian pembentukan satuan baru. (a) 2 Mabrigif meliputi 1 Mabrigif jajaran Divif-1/K di Pontianak dan 1 Mabrigif Kodam-XVI/Ptm di Masohi. (b)

1 Yonif jajaran Divif-1/Kostrad di Pontianak.

(c) Validasi 2 Yonarmed menjadi Yonarmed Roket meliputi Yonarmed-2/105 di Medan Kodam-I/BB dan Yonarmed-18/105 di Kodam-VI/Mlw di Berau. (d) Validasi Yonarhanud-13 Kodam-I/BB Pekanbaru menjadi Yonarhanud Rudal.

di

(e) 2 Kodim meliputi Kodim Kodam-IX/Udy di Rote Ndaho dan Kodim Kodam IM di Aceh Tamiang. (f) 26 Koramil meliputi 4 Koramil Kodam-II/Swj di Metro Utara, Rimbo Bujang, Lubuk Batang dan Semen Dawai Suku III, 7 Koramil Kodam-V/Brw di Banyuglur, Bumi Aji, Padang, Songgon, Kedewan, Pucuk dan Sumber Makmur, 4 Koramil Kodam-IX/Udy di Sekokang, Jonggat, Siteluk dan Batu Kilang, 2 Koramil Kodam-XII/Tpr di Babuat dan Tanah Tiang Selatan serta 9 Koramil Kodam IM di Atu Lintang, Cot Sawang, Grong-Grong, Jangka Buya, Nisam Antara, Paya Bintang, Pintu Rime Gayo, Suak Setia dan Weh Pesam. (2)

Persiapan Pembentukan Satuan Baru. (a)

Kopusbanops di Jakarta/Bogor.

(b)

Divisi Linud Kostrad.

(c) 2 Mabrigif meliputi 1 Mabrigif Kodam-VII/Wrb di Poso dan 1 Mabrigif di Kodam-XVI/Ptm di Masohi.

183 (d) Validasi Yonif-202 Kodam Jaya di Bekasi.

menjadi

Yonif

(e) Pengembangan Denkav-1 menjadi Yonkav di Bulungan. (f) Pengembangan Rai Arhanud menjadi Yonarhanud di Palembang.

Mekanis

Kodam-VI/Mlw Kodam-II/Swj

(g) 8 Koramil meliputi 3 Koramil Kodam-V/Brw di Tempursari, Sarirejo, dan Sukorame, 3 Koramil Kodam-IX/Udy di Labuhan Haji, Narmada dan Sikur serta 2 Koramil Kodam IM di Kuala Berau dan Labuhan Haji Timur. (3) Alih Kodal satuan sudah disahkan tentang Alih Kodal Kodim-013/Natuna dan Ki Cad Yonif-134 namun pelaksanaannya ditunda. (4)

Pencetakan Peta Dislokasi Satuan TNI AD.

(5)

Peninjauan Pembentukan Satuan Baru. (a)

Rencana Lokasi. i)

Mabesad.

ii)

Kostrad.

Makopusbanops.

aa)

Madivisi Raider di Semarang.

bb)

Mabrigif Raider di Lawang.

cc)

Mabrigif Mekanis di Sumedang.

dd) Mabrigif Pontianak. ee) Yonif Pontianak.

jajaran jajaran

Divif-1/K Divif-1/K

di di

iii) Kodam-II/Swj. 7 Koramil di Lubuk Batang, Semen Dawai Suku III, Sungai Menang, Metro Utara, Metro Selatan, Pasir Sakti dan Rimbo Bujang. iv) Kodam-V/Brw. 9 Koramil di Tempursari, Kedewan, Pucuk, Sarirejo, Sukorame, Mojoanyar, Bumi Aji, Padang dan Sumber Suko. v)

Kodam-VI/Mlw. aa) Pengembangan Denkav-1 menjadi Yonkav di Bulungan. bb)

1 Koramil di Kintap.

184 vi)

Kodam-VII/Wrb. Mabrigif di Poso.

vii) Kodam-IX/Udy. 11 Koramil di Narmada, Labuhan Haji, Sikur, Sambilie, Praya Timur, Batu Kliang, Jonggat Sekongkang, Siteluk dan Moyohilir serta Pekat. viii) Kodam-XII/Tpr. 5 Koramil di Babuat, Muara Joloi, Tanah Siang Selatan, Barito Tuhup Raya dan Tumbang Olong. ix)

Kodam-XVI/Ptm. Mabrigif di Masohi.

x) Kodam IM. 7 Koramil di Cot Sawang, Grong-Grong, Jangka Buya, Nisam Antara, Geurendong Pasee dan Paya Bakung. xi)

(b)

Kodam Jaya. aa)

Mabrigif-1/PIK.

bb)

Yonif-202.

cc)

Yonif-203.

xii)

Puspenerbad.

Mamenpenerbad.

xiii)

Ditbekangad.

xiv)

Ditkesad. Mamenkesad.

Mamenbekang.

Perkembangan pembentukan satuan baru. i) Kostrad. Kariango.

Yonif L-433 di Maros dan

ii) Kodam-I/BB. Kompi C dan D Yonif-134 di Natuna Kodam-I/BB. iii)

Kodam-VII/Wrb. aa) Ki A dan B Yonif-711 di Donggala dan Parigi Moutong. bb)

Ki C Yonif-714 di Luwuk.

iv)

Kodam-XII/Tpr. Makodam.

v)

Kodam-XVI/Ptm.

vi)

aa)

Ki D Yonif-731 di Namrole.

bb)

Ki C Yonif-732 di Tobelo.

Kodam-XVII/Cen. aa) Ki C Manokwari.

dan

D

Yonif-752

bb)

Ki C Yonif-755 di Kurik.

cc)

Ki D Yonif-756 di Walesi.

di

185 b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. (1) Tersusun dan terpeliharanya tugas, peran dan fungsi organisasi khususnya yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. (2) Tersusunnya dokumen Kebijakan Perencanaan Tahun 2011, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD Tahun 2011 dan Revisi Minimum Essential Forces (MEF) Tahun 2010-2029. (3) Terealisasinya dukungan anggaran Angkatan Darat TA. 2011 sebesar Rp. 21.506.940.000.000,- disalurkan ke KPPN sebesar Rp. 16.357.354.850.000,- berupa Gaji Pegawai, sedangkan Belanja Barang Rp. 2.613.234.906.000,dan Belanja Modal Rp. 2.536.350.244.000,-. (4) Terealisasi pemeliharaan, sarana prasarana diantaranya :

penggantian/pengadaan

(a) Praslat/Faslat. Pemeliharaan prasarana latihan dan fasilitas latihan Rehab Tower Serba Guna Yonif-100/Raider dan lapangan HR Yonif-121/Macan Kumbang Kodam I/BB, Rehab lapangan HR Yonif-200/ Raider Kodam II/Swj, Rehab lapangan HR Secata Rindam III/Slw, Rehab lapangan HR Yonif-403/WP Kodam IV/Dip, Rehab Menara serba guna Yonif-527/BY, Rehab Tower Serba Guna Yonif-611/AL Kodam VI/Mlw, Rehab Menara Serba Guna Yonzipur8/SMG, Yonif 721/M Kodam VII/Wrb, Rehab lapangan tembak Yonif-900/ Raider, Rehab lapangan HR Secata-A Rindam IX/Udy, Rehab Menara Serba Guna Yonif-631/Ant Kodam XII/Tpr, Rehab lapangan HR Yonif-731/Kabbaresi Kodam XVI/Ptm, Rehab lapangan HR Yonif-201 Kodam Jaya dan lapangan HR Yonif-303/131/Kostrad. (b) Pemeliharaan sarana prasarana gedung perkantoran, perumahan, mess dan barak prajurit yang tersebar di Kotama Balakpus jajaran TNI AD seluas 79.882 M². (c) Pengadaan/penggantian Alutsisa meliputi ; Senjata Pistol 1.000 pucuk, Pistol Isyarat 270 pucuk, Pistol Mitraliur 1.171 pucuk, Senapan 7.000 pucuk, SPR 30 pucuk, SPG 300 pucuk, Senapan Otomatis 20 pucuk, SMR 186 pucuk, SMS 169 pucuk, SMB 202 pucuk, SLT Ton 114 pucuk, SLT Ki 60 pucuk,

186 Morri Ton 50 pucuk, Morri Ki 50 pucuk, Morse Yon 50 pucuk, Rudal Lat 74 pucuk, Mortir 12 pucuk , Canon 54 pucuk, STTB 12 pucuk, Me Laras Kal. 20 mm Tiruan 12 pucuk, Me Kal.57 mm S-60 Tanpa AKT 72 pucuk, Me Kal.57 mm S-60 Retrofit/AKT 36 pucuk, Me 76 Tarik 6 pucuk, Meriam 105 mm GS 6 pucuk, Meriam 105 Tarik 42 pucuk dan Munisi (MKK) 13.927.823 butir. (d) Pengadaan Ranmor : Truck 2 ½ ton 113 unit, Ran Penarik Meriam 105 mm 18 unit, Truck ¼ ton 91 unit, Bus VIP 1 unit dan Bus VVIP 1 unit. Alhub berbagai jenis 7 set/paket, Matsus Intel berbagai jenis 90 Set, Materiil Litbang 3 unit, Alsuspen 120 unit, Alpulahtad 66 unit, Alkes 14 unit , Matzi berbagai jenis 18 unit, Mattop berbagai jenis 42 unit. 4) Program Penataan Tata Laksana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan tata laksana (Standard Operation Procedure) dan elektronisasi dokumen/kearsipan. a)

Standard Operation Procedure (SOP). (1) Dokumen pokok-pokok organisasi dan prosedur satuan jajaran Angkatan Darat meliputi : (a)

Penyusunan 1 Organisasi dan Tugas (Orgas). -

(b)

(c)

Orgas Yonif Linud.

Validasi 7 Organisasi dan Tugas (Orgas). i)

Orgas Spamad.

ii)

Orgas Spersad.

iii)

Orgas Slogad.

iv)

Orgas Sterad.

v)

Orgas Srenad.

vi)

Orgas Menziad.

Pengesahan 13 Organisasi dan Tugas (Orgas). i)

Orgas Kodam.

ii)

Orgas Yonif Mekanis.

iii)

Orgas Pusdikpassus.

iv)

Orgas Dispsiad.

v)

Orgas Yonarmed 105/Tarik.

vi)

Orgas Denhub Div Kostrad.

vii)

Orgas Sopsad.

viii)

Orgas Balakada Ditpalad.

187 ix)

Orgas Gupusran Ditpalad.

x)

Orgas Gupusjat & Optik Ditpalad.

xi)

Orgas Gupusmu Ditpalad.

xii)

Orgas Gupustekmek Ditpalad.

(2) Dokumen prosedur dan mekanisme hubungan kerja (Mekhubja) hasil penyusunan dan revisi di setiap Satker yaitu : (a)

Mekhubja Kodam.

(b)

Mekhubja Yonif Mekanis.

(c)

Mekhubja Pusdikpassus.

(d)

Mekhubja Dispsiad.

(e)

Mekhubja Yonarmed 105/Tarik.

(f)

Mekhubja Denhub Div Kostrad.

(g)

Mekhubja Sopsad.

(h)

Mekhubja Balakada Ditpalad.

(i)

Mekhubja Gupusran Ditpalad.

(j)

Mekhubja Gupusjat & Optik Ditpalad.

(k)

Mekhubja Gupusmu Ditpalad.

(l)

Mekhubja Gupustekmek Ditpalad.

(m)

Mekhubja Yonif Linud.

(3) Penyusunan Protap-protap satuan yang ada di jajaran Angkatan Darat meliputi : (a) Protap Pengamanan, operasi, latihan dan protap penanggulangan bencana yang bersifat wajib dimiliki oleh seluruh satuan di lingkungan Angkatan Darat sebanyak 18 buah Protap. (b) Protap tambahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan satuan. (4) Penyusunan/revisi doktrin di lingkungan Angkatan Darat meliputi : (a)

Susun dan revisi 2 judul Bujukin TNI AD.

(b)

Susun dan revisi 2 judul Bujukbin TNI AD.

(c)

Susun dan revisi 2 judul Bujukops TNI AD.

(d)

Susun dan revisi 7 judul Bujukmin TNI AD.

(e)

Susun dan revisi 5 judul Bujuklap TNI AD.

(f)

Susun dan revisi 12 judul Bujuknik TNI AD.

(g)

Susun dan revisi 41 judul Bujuklak TNI AD.

188 b)

Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. (1) Melaksanakan standarisasi sistem informasi bidang dokumentasi/kearsipan jajaran Angkatan Darat. (2) Pengembangan secara bertahap sistem elektronisasi dokumentasi yang terintegrasi dan tertata dengan baik. (3) Meningkatkan SDM agar memiliki kemampuan sesuai teknologi terkini dihadapkan kepada tugas dan tanggung jawabnya. (4) Menetapkan prosedur dan mekanisme operasional pemanfaatan sistem elektronisasi dokumentasi/kearsipan. (5) Terlaksananya sistem aplikasi elektronisasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan tertata dengan baik tentang surat menyurat yang dilaksanakan di Setumad. (6) Telah dilaksanakan pembuatan sistem aplikasi/ elektronisasi Dokumentasi Data Personel untuk kepentingan UKP, KGB dan Pendidikan.

5)


Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1) Melaksanakan rekruitmen secara obyektif, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Mengembangkan sistem aplikasi penyediaan dan seleksi yang mengarah ke sistem seleksi/rekruitmen secara online dengan penggunaan IT. (3) Menyempurnakan/merevisi model/metode rekruitmen yang dilaksanakan selama ini. (4) Dalam pelaksanaan rekruitmen personel mempedomani kebijakan pemerintah tentang Zero Growth of Personel (ZGP) untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). (5) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/186/IV/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Bujukmin penerimaan Bintara dan tamtama PK TNI AD. (6) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/49/II/2000 tanggal 4 Februari 2000 tentang Bujuknik pemeriksaan psikologi dalam rangka seleksi. (7) Menerbitkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/16/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Bujuknik Rikkes/Uji Badan calon/anggota TNI AD.

189 (8) Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kasad Nomor Juklak/1/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Penyelenggaraan kampanye penerimaan prajurit TNI AD. b) Analisis Jabatan. Telah tersedia uraian kegiatan dalam rangka penilaian beban kerja perorangan dan satuan dalam bentuk buku dan file. c)

Evaluasi Jabatan. (1) Telah tersedia data aplikasi tentang kelas jabatan sesuai kebutuhan organisasi. (2) Penerbitan peraturan Kasad Nomor Perkasad 1/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Petunjuk peningkatan beberapa jabatan Letkol menjadi Kolonel yang telah melalui mekanisme evaluasi jabatan. (3) Penerbitan revisi peraturan Kasad Nomor Perkasad/134/XII/2011 tgl 28 Desember 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan kinerja kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD.

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Telah tersusun dan disahkannya buku petunjuk tentang standar kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat oleh Kasad. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Diterbitkannya Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain dalam rangka sistem Binkar Perwira TNI AD. (2) Penyempurnaan Petunjuk tentang Pola Dasar pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain guna sistem binkar Perwira TNI AD. (3) Adanya data base elektronik assessment kompetensi bagi setiap personel Perwira baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD. (4) Penyelenggaraan pola personel untuk jabatan tertentu.

Binkar

guna

penempatan

(5) Penerapan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum untuk diperlakukan sama di depan hukum. (6) Implementasi aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier yang berlaku dan berdasarkan assessment kompetensi.

190 f) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. Tersusunnya Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit. g) Membangun/Memperkuat Data Base Personel. Terwujudnya sistem informasi personel terpadu dengan menggunakan sistem Web Base Meliputi : (1) Desain Struktur Database. Terwujudnya struktur database secara lengkap sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan informasi personel. (2) Desain Rancang Sistem. Terwujudnya rancangan sistem integrasi meliputi sistem database personel, tabel-tabel pendukung dan algoritma program aplikasi. (3) Pembuatan Program Aplikasi. Terwujudnya modulmodul program aplikasi. h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Merencanakan pendidikan TNI AD sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan peruntukkannya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi (2) Telah dilaksanakan seleksi dalam rangka pendidikan Lemhannas, Sesko TNI, Seskoad, Diklapa dan Dikbangspes seperti Suspa Intel, Susfung, Pendidikan Raider, sehingga personel yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan sebagai kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. (3) Melaksanakan operasional pendidikan Perwira dengan sistem E-learning untuk memudahkan operasional pendidikan dan meningkatkan kemampuan Informasi dan teknologi peserta didik. (4) Mengurangi kegagalan pendidikan Perwira, Bintara dan Tamtama yang berada di Lemdikpus, Lemdikrah dan Lemdikfung jajaran TNI AD dengan menerbitkan ST Kasad Nomor ST/1781/2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penekanan untuk memperhatikan faktor keamanan untuk menghindari kegagalan pendidikan akibat kelalaian manusia. (5) Tercapainya alokasi pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas di Lemdik jajaran TNI AD dengan tetap memperhatikan pengembangan pembinaan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik di tahun selanjutnya.

191 (6) Melaksanakan tes bahasa inggris bagi setiap perwira sebagai data dalam pengiriman personel untuk mengikuti pendididkan di luar negeri sebagai salah satu implementasi kompetensi di bidang pendidikan. (7) Melaksanakan penataan/revisi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi di setiap Lemdik di Lingkungan TNI AD khususnya untuk pendidikan Seskoad, Diktukpa maupun Akademi Militer dalam rangka menghasilkan Perwira yang memiliki kompetensi dalam mengisi jabatan struktural maupun fungsional. (8) Menerbitkan peraturan Kasad nomor Perkasad/3-2/IV/ 2011 tanggal 20 April 2011 tentang Bujuk Induk pendidikan TNI AD sebagai pedoman dalam menerbitkan/merevisi Bujukbujuk lainnya dalam rangka menghadapi tantangan serta ancaman yang berubah saat ini. (9) Pembuatan data base dengan sistem elektronik hasil pendidikan pertama dan pendidikan pengembangan umum khususnya pada golongan Perwira. (10) Pembuatan data base pengarsipan produk (ST, Sprint, Surat dan ND) dengan sistem elektronik untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian data produk yang telah dihasilkan selama tahun anggaran. 6) Program Penguatan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengawasan Internal dan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). a)

Pengawasan Internal. (1)

Menegakkan Disiplin Kerja. (a) Melaksanakan evaluasi dan inventarisasi kegiatan yang telah diprogramkan dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan. (b) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan serta pencocokan penelitian terhadap perbendaharaan/ keuangan yang ada di jajaran TNI AD. (c) Mengadakan operasi Gaktib dan mengadakan Safari Bintal Pers terpadu, oknum pengamanan, okum, dan kesehatan ke seluruh Satuan Jajaran Angkatan Darat.

192 (2)

Menegakkan Kode Etik. (a) Melaksanakan percepatan penyelesaian perkara terhadap personel yang melakukan pelanggaran dan melaksanakan penyuluhan hukum di satuan jajaran Angkatan Darat. (b) Melaksanakan penegakan ketertiban dan operasi yustisi di wilayah satuan jajaran Angkatan Darat. (c) Melaksanakan Sidang Dewan Badan Pemeriksa dan Pelanggaran Kecelakaan Kapal dan melaksanakan sidang pengurangan sangsi administrasi bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama. (d) Melaksanakan sidang Dewan Kehormatan Perwira/Bintara/Tamtama dalam rangka pemberian sanksi administratif terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin. (e) Melaksanakan sidang Dewan Lambanja berdasarkan hasil penyelidikan dari tim PPKPT (Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Terbang) dalam memutuskan penyebab kecelakaan pesawat terbang sekaligus memutuskan sanksi administratif terhadap personel yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

b)

Pengawasan APIP. (1)

Bidang Intelijen, meliputi : (a) Pengamanan Personel. Masih ditemukan kasus pelanggaran di kesatuan jajaran Angkatan Darat yang melibatkan personel Angkatan Darat dan belum tuntas penyelesaian Kumplinnya, berikut penjatuhan sanksi administratif maupun Lapbangpri. (b)

Pengamanan Materiil. i) Masih ditemukan masalah sengketa asset BTB yang belum selesai proses hukumnya dan banyak asset Angkatan Darat yang belum bersertifikat. ii) Masih ditemukan Senpi yang hilang/ dibawa mantan pejabat/anggota Angkatan Darat belum ditemukan.

(c)

Pengamanan Berita dan Kegiatan. i) Masih terdapat beberapa kasus dugaan KKN dalam pelaksanaan werving.

193 ii) Masih ada kasus Laka latihan dan Laka Lalin yang berakibat kerugian personel/materiil. iii) Masih terdapat kebocoran kegiatan militer yang sifatnya rahasia ke media massa. (d) Administrasi Intel. Masih terdapat beberapa Satuan Jajaran Angkatan Darat yang belum memiliki Bujuk Intelijen secara lengkap, belum membuat produk Intelijen (Laporan periodik/non periodik) dan Protap Pam Satuan. (e) Tromol Pos 5000/Kotak Pos 7000. Masih terdapat pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat satuan sehingga prosesnya berlarut-larut. (2)

Bidang Operasi, meliputi : (a) Operasi, kelengkapan Puskodal dan kelengkapan perangkat kendali operasi pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan (RO, PO dan SPRIN). (b) Penyiapan Satuan, untuk kegiatan penyiapan satuan yang akan berangkat tugas operasi, pembinaan organisasi, pelaksanaan Binsat di daerah operasi serta mekanisme dan korelasi Binsat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (c) Latihan, Penyelenggaraan kegiatan UTP dan UTJ untuk Bintara dan Tamtama di beberapa satuan jajaran Angkatan Darat belum optimal. (d) Uji Petik, pelaksanaan Uji Petik Satpur / Banpur dan Kowil di satuan jajaran Angkatan Darat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya dalam bidang penguasaan materi kecabangan. (e) Pelaksanaan Aswas/Dallat belum maksimal dilaksanakan karena masih ada temuan-temuan di Satuan Jajaran Angkatan Darat.

(3)

Bidang Personel, meliputi : (a) Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

194 (b)

Pembinaan Personel, meliputi : i)

Penggunaan : aa) Masih ditemukan Perwira yang menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. bb) Masih ditemukan anggota yang menjabat di luar institusi TNI, baik sebagai tenaga pengamanan maupun pengemudi dan lain-lain. cc) Proses sidang Pankar dilaksanakan dengan tertib.

ii)

belum

Perawatan : aa) Masih ditemukan adanya penyelesaian kasus yang belum tuntas/ berlarutlarut. bb) Masih ditemukan penyelesaian tanda jasa yang tidak tepat waktu.

iii) Pemisahan, meliputi pemberhentian prajurit/PNS dan Skep Pensiun/Penwari/Janda/ Duda dan anak yatim piatu (tidak ada temuan yang menonjol). (c) Administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip masih ada yang belum tertib. (4)

Bidang Logistik, meliputi : (a) Dalam pengurusan Materiil Umum/Khusus meliputi data Ranmor, SIMAK BMN, Min Gudang, sisa munisi operasi dan latihan dan pendistribusian Sucad serta pendistribusian bekal Alsatri hasil pengadaan pusat masih terdapat penyimpangan yang sangat berpotensi merugikan Angkatan Darat. (b) Masih terdapat adanya permasalahan mengenai fasilitas konstruksi yang meliputi kualitas pembangunan pangkalan, proses tukar guling, pelepasan tanah/bangunan okupasi, pendataan asset BTB dan penggunaan Alberzi di Satuan Jajaran Angkatan Darat. (c) Pemeliharaan materiil/bangunan meliputi pelaksanaan Har, Minrenlak Harmat Pal, Zi, Hub, Kes, Sabang Top dan Sus, Harbang, Haralangair dan pencatatan penggantian Sucad di lingkungan Angkatan Darat masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

195 (d) Dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5)

Bidang Teritorial, meliputi : (a)

Bidang Puanter. i) Kegiatan Binter Terbatas sesuai PPPA Tahun 2011 di Satuan Komando Kewilayahan dan Badan Pelaksana Pusat sudah terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku. ii) Kegiatan latihan Komando Kewilayahan sesuai ketentuan.

teknis teritorial di telah dilaksanakan

iii) Pengkajian organisasi Kowil selalu dilakukan dan direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. iv) Pembinaan kesiapan Aparat Kewilayahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. v) Pelaksanaan kegiatan evaluasi Koramil Model telah dilaksanakan. (b)

Bidang Wanwil. i) Pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. ii) Sosialisasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang daerah (RUTRD) diselenggarakan dan bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah.

(c) Bidang Komsos. Kegiatan Pembinaan Komsos yang ditujukan kepada prajurit telah terselenggara sesuai ketentuan begitu pula kegiatan Komsos bersama aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan Keluarga Besar TNI, juga telah terselenggara dengan baik. (d) Bidang Bhakti TNI. Pelaksanaan operasi Bhakti TNI yang berupa kegiatan TMMD dalam rangka penyelenggaraan penyediaan sarana/prasarana dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, mewujudkan Ketahanan Wilayah yang tangguh serta pemeliharaan dan peningkatan Kemanunggalan TNI-Rakyat umumnya berjalan dengan baik.

196 (6)

Bidang Keuangan, meliputi : (a)

Bidang Anggaran : i) Renproggar, RKA Satuan dan PPPA TNI AD dihadapkan kepada Renstra TNI AD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii) Pelaksanaan anggaran dengan mengacu kepada PPPA TNI AD telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pendukung dihadapkan kepada realisasi kegiatan dan akuntabilitas kinerja satuan. iii) Kegiatan Panproggar untuk mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi Proggar sebagai bahan penilaian/masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(b)

Bidang Pendanaan : i) Secara umum pengguna anggaran telah merealisasi pembiayaan yang mematuhi Kepatuhan dan Ketaatan terhadap aturan (2K), Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E). ii) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan secara umum telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat beberapa satuan yang dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan belum mempedomani ketentuan yang berlaku. iii) Intensifikasi penerimaan negara sampai dengan pengadministrasian belum sepenuhnya dilaporkan ke Kas Negara. iv) Pengujian terhadap tagihan telah dilaksanakan sesuai syarat-syarat tagihan.

(7)

Verifikasi telah dilaksanakan, meliputi : (a)

Verifikasi Keuangan. i)

Wabku Belanja Personel.

ii) Wabku Belanja Barang dan Belanja Modal. iii)

Wabku Belanja Perjalanan Dinas

iv)

Wabku Belanja Pemeliharaan

v)

Tutgi/Tutben.

197 (b)

Verifikasi Materiil. i)

Pertanggungjawaban Materiil

ii)

Pertanggungjawaban Bekal

iii) Pertanggungjawaban Materiil.

Penghapusan

7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Angkatan Darat berisi uraian hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis Capaian Kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. a)

Penguatan Akuntabilitas. (1) Buku petunjuk pedoman penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TNI AD yang direferensikan dari Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (2) Buku petunjuk Tata Cara pelaksanaan Akutansi BMN TNI AD dengan menggunakan SIMAK BMN. (3)

b)

Buku Petunjuk Penghapusan BMN TNI AD.

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. (1) Dokumen Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Angkatan Darat. (2) Dokumen Tata cara pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat.

c)

(3)

Dokumen Revisi Renstra TNI AD Tahun 2010-2014.

(4)

Dokumen RKA TNI AD Tahun 2011.

(5)

Dokumen Penetapan Kinerja.

(6)

Dokumen LAKIP TNI AD.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). (1) Dokumen Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). (2)

Pedoman tentang karakteristik indikator kinerja.

198 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Merupakan program unggulan Angkatan Darat, sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat yang dapat dinilai dan dirasakan langsung manfaatnya secara luas oleh rakyat Indonesia. a)

Penerapan Standar Pelayanan. (1)

Kesiapan Operasional PPRC TNI. (a) Personel dan Alutsista unsur darat satuan PPRC TNI dari Madivif-2/K, Mabrigif L-18/K, Yonif L 501/K, Yonif L 502/K, Yonif L 503/K, 1 Ki Yonkav8/Tank, 1 Rai Yonarmed-8/K, 1 Rai Yonarhanudri-2/K, 1 Ton Yonzipur-10/K, 1 Ki Yonkes-2/K, 1 Ki Yonbekang-2/K, 1 Ton Denpal-2/K, 1 Ton Kihub Divif2/K, 1 Ton Kipom-2/K siap dikerahkan, namun pada tahun 2011 tidak dikerahkan karena tidak ada kerawanan yang perlu pengerahan satuan PPRC TNI. (b) Geladi Mako PPRC TNI Kilat XXVIII TA. 2011 pada tanggal 25 s.d 28 November 2011. (c) Latgab TNI Tingkat Yon TA.2011 pada tanggal 3 s.d 11 Desember 2011. (d) Revisi RO Rencong 2003 dengan sasaran di Obyek Vital LNG Lhok Sukon, Aceh Utara. (e) Revisi RO Tombak 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PLN Sigura-gura dan PT Inalun Kuala Tanjung, Sumatera Utara. (f) Revisi RO Panah 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PT Free Port Indonesia Timika, Papua. (g) Revisi RO Sumpit 2003 dengan sasaran di Obyek Vital PT Pusri dan Pertamina UP-III Palembang, Sumatera Selatan. (h) Penerbitan RO Lancang Kuning-01 tahun 2011, sasaran Obyek Vital Kilang Minyak Dumai Kodam I/BB.

(2)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (a) Personel dan Alutsista serta unsur darat satuan PRCPB TNI, diantaranya untuk wilayah Barat : Yonif 321/K dan Yonzipur 9/K, untuk wilayah Timur : Yonif 515/K dan Yonzipur 10/K telah terbentuk dan disiapkan namun tidak ada pengerahan.

199 (b) Penambahan Sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran Angkatan Darat yang tergabung dalam PRCPB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana dilaksanakan secara bertahap khususnya pada peralatan Alat berat Zeni. (c) Latihan gabungan BNPB berupa :

yang dilaksanakan oleh

i) TTX/Geladi Posko pada tanggal 17 s.d 18 Maret 2011 dihotel Novotel Menado. ii) FTX/Geladi lapangan pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2011 di wilayah Kec Wori, Kab Minahasa Utara, Kotamadya Menado, Pulau Mantehage, Pulau Siladen, Pulau Bunaken dan Pulau Nain. (d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan TTX/Geladi Posko dan FTX/Geladi Lapang di daerah Menado pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2011. (e) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh Pa Siaga Mabesad dan Pa Siaga Kodam. (3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulau-pulau Terluar : (a) Menyiapkan serta mengerahkan Yonif-621/ VI/Mlw dan Yonif 643/XII/Tpr untuk melaksanakan Pamtas RI – Malaysia. (b) Menyiapkan serta mengerahkan Yonif Linud 431/3/1/K, Yonif 142/II/Swj, Yonif 521/V/Brw, Yonif 122/I/BB untuk melaksanakan Pamtas RI – PNG. (c) Menyiapkan serta mengerahkan Yonif-744/ IX/Udy untuk melaksanakan Pamtas RI – RDTL. (d) Menyiapkan serta mengerahkan Yonif-744/ IX/Udy untuk melaksanakan Pamtas RI – RDTL. (e) Kodam IM mengerahkan 10 orang Yonif-112 di Pulau Rondo. (f) Kodam I/BB mengerahkan 10 orang dari Yonif-126 di P. Berhala, 24 orang dari Yonif-134 di P. Sekatung dan 10 orang Yonif-134 di P. Nipah.

200 (g) Kodam VII/Wrb mengerahkan Yonif-712 masing- masing 24 orang di P. Miangas, P. Marore dan P. Marampit. (h) Kodam IX/Udy mengerahkan Yonif-744 masing-masing 10 orang di P. Dana (Rote) dan 24 orang di P. Batek. (i) Kodam XVII/Cenderawasih mengerahkan 10 orang dari Korem 171 di P. Fani, 10 orang dari Korem 173 di P. Brasi dan 10 orang dari Korem 173 di P. Fanildo. (4) Proses Pengadaan Barang/Jasa Angkatan Darat.

di Lingkungan

(a) Telah dilaksanakan proses pembentukan organisasi Dinas Pelayanan Pengadaan Angkatan Darat (Disadaad) saat ini naskah Akademik organisasi dan tugas Disadaad menunggu terbitnya Perkasad. (b) Dalam struktur organisasi Disadaad sudah terdapat Kasubdis yang akan membidangi pengadaan materiil sesuai dengan komoditi yang dihadapkan pada beban tugas sehingga beban tugas sudah terbagi. (c) Pada tanggal 5 Januari 2011 bertempat di Mabesad telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak penyedia barang/pengusaha yang memiliki Workshop dan pabrik untuk mendaftarkan perusahaan, produk dan Price List dipusat kodefikasi Kemhan. (d)

ST pembentukan Disadaad sesuai dasar : i) Surat Telegram Kasad Nomor ST/968/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Direktif untuk penyusunan Naskah Akademik dan Orgas Disada Angkatan Darat. ii) Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/1076/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang perintah melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Orgas Disada Angkatan Darat.

(e) Penyusunan kebutuhan selalu dikoordinasikan oleh Staf Logistik dengan Balakpus terkait dalam hal penyusunan program kerja dan anggaran bidang Logistik.

201 (5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (a) Akreditasi semua Rumah Sakit Tk II (7 Rumah Sakit) dan Rumah Sakit lain, jumlah total terakreditasi 45 Rumah Sakit sesuai dasar : i) UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. ii) PP Nomor 23 tahun 2005 tentang pola pengelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). iii) Permenhan Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). iv) Perkasad Nomor Perkasad/124/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Faskes di lingkungan Angkatan Darat. (b) Usulan ke Panglima TNI untuk Peningkatan Status Rumah Sakit Tk.II di Kodam IM,VI,IX,XII,XVI dan XVII. (c) Kerjasama dengan Kemkes untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Bergerak di daerah Perbatasan dan Pulau terluar.

(6)

Optimalisasi Peran TNI. (a)

Rapat koordinasi tentang pelaksanaan program. i) Melaksanakan Rakornis TMMD ke 86 yang dilaksanakan oleh Kemdiknas RI pada tanggal 29 April 2011 bertempat di Gedung Dikti Kemdiknas RI Jakarta. ii) Melaksanakan Rakornis TMMD ke 87 yang dilaksanakan oleh Kemkes RI pada tanggal 27 Juli 2011 bertempat di Gedung “C” Lt. 10 Mabesad.

(b)

Penandatanganan MoU. i) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kasad dengan Kemdiknas RI Nomor : 5/IV/2011 dan Nomor : Kerma/5/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keaksaraan.

202 ii) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dandim dengan Bupati pada tanggal 1 Juni 2011 di 61 Kabupaten/Kota tentang kegiatan TMMD ke 86. iii) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dandim dengan Bupati pada tanggal 10 Oktober 2011 di 61 Kabupaten/Kota tentang kegiatan TMMD ke 87. iv) Pelaksanaan kerjasama dengan Telkomsel dalam rangka efektifitas komunikasi antar prajurit jajaran TNI AD sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/112/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 guna menunjang kebutuhan komunikasi prajurit meskipun berada di daerah Terpencil maupun Perbatasan dengan Negara lain. (c)

Pelaksanaan. i) Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh wilayah Kabupaten. ii) Pelaksanaan kegiatan TMMD ke 86 pada tanggal 1 s.d 21 Juni 2011 secara serentak di 13 Kotama/PKO, 61 Kabupaten/ Kota, 74 Kecamatan dan 125 Desa yang melibatkan 61 SSK. iii) Pelaksanaan kegiatan TMMD ke 87 pada tanggal 10 s.d 30 Oktober 2011 secara serentak di 13 Kotama/PKO, 61 Kabupaten/Kota, 93 Kecamatan dan 163 Desa yang melibatkan 61 SSK. iv) Pelaksanaan kegiatan KB Kes di seluruh wilayah Kabupaten. v) Pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan di seluruh wilayah Kabupaten. vi) Pelaksanaan kegiatan Penghijauan di seluruh wilayah Kabupaten. vii) Pelaksanaan kegiatan pengentasan Buta Aksara di seluruh wilayah Kabupaten.

203 viii) Pelaksanaan pembentukan Satkowil baru berdasarkan Surat Peraturan Kasad Nomor Perkasad/16, 17, 18, 19, 20 21, 22/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan Perkasad/23/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang pembentukan 4 Kodim dan 46 Koramil pada tahun 2011. ix) Terintegrasikannya sebanyak 15.000 personel TNI AD kedalam sistem CUG (Closed User Group) sehingga kebutuhan komunikasi prajurit TNI AD sampai dengan pejabat Danyon dan Danramil dapat teratasi meskipun berada di daerah terpencil maupun perbatasan dengan negara lain. (7) Melaksanakan Rapat Wasev TMMD ke 86 pada tanggal 30 Mei 2011 di Gedung “C” Lt 10 Mabesad dan pelaksanaan Wasev yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 19 Juni 2011. (8) Melaksanakan Rapat Wasev TMMD ke 87 pada tanggal 30 September 2011 di Gedung “C” Lt 10 Mabesad dan pelaksanaan Wasev yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 29 Oktober 2011. b) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (1) Tersosialisasikannya materi kegiatan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan wilayah perbatasan, Pelayanan kesehatan masyarakat dan Peningkatan peran TNI kepada pejabat Pemda oleh Apkowil di masing-masing wilayah tugas. (2) Tersedianya piranti lunak tentang pelaksanaan kegiatan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan wilayah perbatasan, Pelayanan kesehatan masyarakat sebagai referensi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pejabat Pemda dan Masyarakat. (3) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui program pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pejabat Mabesad maupun Kodam. (4) Terkoordinasikannya kegiatan secara baik dengan unsur-unsur terkait dalam rangka turut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di masyarakat. (5) Masyarakat siap memberikan dukungan terhadap TNI apabila melaksanakan kegiatan pelayanan publik di wilayah mereka karena sangat merasakan manfaat dari kegiatan tersebut khususnya pelayanan kesehatan dan peningkatan peran TNI melalui kegiatan Bhakti TNI (TMMD dan Karya Bhakti), Penghijauan, Ketahanan Pangan dan Pengentasan Buta Aksara.

204 9)

Program Monitoring dan Evaluasi. a)

Monitoring. (1) Dokumen Rencana Tindak Lanjut RB Angkatan Darat Tahun 2011. (2) Dokumen Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2010-2014.

b) Evaluasi. Hasil yang dicapai. Dokumen Pelaksanaan RB Angkatan Darat Tahun 2011.

15.

Laporan

Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. a.

Kriteria Keberhasilan Program dan Kegiatan Tahun 2010. 1)

Program Arahan Strategis. a)

Program Percepatan (Quick Wins). (1) Terwujudnya kesiapan prajurit TNI yang tergabung dalam PPRC TNI untuk dikerahkan di dua Trouble Spot secara bersamaan. (2) Terwujudnya kesiapan prajurit TNI yang tergabung dalam PRCPB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanganan bencana alam. (3) Terjaganya wilayah kedaulatan NKRI dan potensi sumber daya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (4) Terwujudnya dokumen kekuatan pokok minimal Alutsista TNI untuk periode 3 (tiga) Renstra sesuai kebijakan umum pertahanan negara.

b) Penilaian Kinerja Organisasi TNI AD. Terwujudnya kinerja organisasi TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. c) Minimum Essential Force (MEF) TNI AD Tahun 2010 s.d. 2024. Terwujudnya pembangunan kekuatan pokok minimum yang berisi kemampuan daya tangkal untuk menghadapi ancaman yang ada melalui peningkatan kemampuan, pembangunan kekuatan dan gelar kekuatan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumber daya.

205 2)

Program Manajemen Perubahan. a) Terbentuknya watak, sikap dan perilaku prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan mengamalkan Sumpah Prajurit serta mengaplikasikan isi dari delapan wajib TNI sehingga menjadi prajurit yang profesional serta dicintai rakyat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b) Terwujudnya dan terlaksananya program manajemen perubahan TNI yang menyangkut tentang aspek doktrin, struktur dan kultur TNI untuk mendukung peningkatan kinerja (performance). c) Memperoleh kepercayaan (trust), keyakinan (cofindence), dan respek (respect) dari masyarakat luas, karena TNI telah berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pokoknya.

3)

Program Penataan Sistem. a) Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Terwujudnya kriteria kompetensi jabatan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas. b) Sistem Remunerasi. Tertatanya sistem pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan bobot jabatan dan bidang penugasan.

4)

Program Penataan Organisasi. a) Redefinisi Visi, Misi dan Strategi. Terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak seluruh personel TNI terhadap visi, misi dan strategi TNI yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat. b) Restrukturisasi. Terwujudnya postur Angkatan Darat yang mampu melaksanakan tugas pokok Angkatan Darat secara profesional, efektif, efisien dan modern yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Analisa beban kerja. Terbentuknya budaya dan etos kerja di lingkungan Angkatan Darat yang diawaki oleh personel Angkatan Darat yang berbasis kompetensi.

5)

Program Penataan Tata Laksana. a) Penyusunan Tata Laksana (Business Process) yang menghasilkan SOP. Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan (E-Archieve). Tertatanya dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

206 6)


Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

b) Analisis Jabatan. Kotama/Balakpus. c)

Terkumpulnya uraian jabatan dari seluruh

Evaluasi Jabatan. (1) Tersedianya peringkat jabatan sesuai Grading di lingkungan TNI AD. (2) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (3) Selarasnya kompetensinya.

penempatan

personel

berdasarkan

(4) Meningkatnya Disiplin dan kinerja perajurit dan PNS dihadapkan dengan pemberlakuan ketentuan dalam penerimaan tunjangan kinerja d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan didalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat tentang profil kompetensi tiap prajurit. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Penyelenggaraan assessment kompetensi bagi Perwira menengah berdasarkan Petunjuk assessment Kompetensi. (2) Data hasil assessment kompetensi jabatan personel TNI AD sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel Perwira di lingkungan TNI AD.

207 (3) Terselenggaranya kenaikan pangkat, penempatan jabatan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja berdasarkan data assessment kompetensi jabatan personel Pamen TNI AD. (4) Pengacaraan personel berdasarkan hasil data pemetaan kualifikasi dan klasifikasi personel hasil assessment kompetensi yang diselenggarakan secara transparan dan obyektif. (5) Terselenggaranya pelayanan personel yang memenuhi syarat dalam bentuk kenaikan pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Khusus sesuai ketentuan yang berlaku. f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1) Tersedianya Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus. (2) Tersedianya Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat.

g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Hasil identifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel memenuhi standar kelaikan secara teknis dan ekonomis terhadap kebutuhan sistem informasi. (2) Konsep aliran data dan informasi sesuai kebutuhan sistem informasi personel yang akan dibangun.

h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. (2) Tersusunnya rencana pendidikan yang tertuang dalam PPPA TNI AD bidang pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di jajaran TNI AD. (3) Terselenggaranya seleksi pendidikan yang transparan, jujur dan adil serta akuntabel sesuai dengan norma yang berlaku di Angkatan Darat. (4) Terlaksananya evaluasi pendidikan melalui program Dalwasdik secara terus menerus.

208 7)

Program Penguatan Unit Organisasi. a) Redefinisi Visi, Misi dan Strategi. Terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak seluruh personel Angkatan Darat terhadap visi, misi dan strategi Angkatan Darat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satker/Kotama/Balakpus di lingkungan Angkatan Darat. b) Restrukturisasi. Terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak seluruh personel Angkatan Darat terhadap visi, misi dan strategi Angkatan Darat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Satker/Kotama/Balakpus di lingkungan Angkatan Darat.

8) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron, serta pelaksanaannya efektif dan efisien. 9)

Pengawasan Internal. a) Menegakkan disiplin kerja. Meningkatnya penegakan disiplin kerja personel TNI AD yang bermuara pada meningkatnya kinerja organisasi. b) Menegakkan kode etik. Terwujudnya implementasi kode etik personel TNI AD dengan baik sesuai dengan kode etik prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.

b.


Program Manajemen Perubahan. a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. Terbentuknya tim manajemen perubahan yang terdiri dari personel yang mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dalam organisasi, baik dalam prestasi kerja maupun dalam perilakunya. b) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. Tersusunnya strategi manajemen perubahan yang meliputi tujuan, perencanaan maupun tim pengelola perubahan itu sendiri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berjalannya RB di lingkungan Angkatan Darat. 3)

Terbentuk mendorong

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. a) Restrukturisasi. Terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

209 b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal. 4)

Program Penataan Tata Laksana. a) Standard Operation Procedure (SOP). Tersusunnya SOP yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk prosedur mekanisme hubungan kerja secara internal dan eksternal. b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

5)

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a)


b) Analisis Jabatan. Tersedianya uraian kegiatan dalam rangka penilaian beban kerja perorangan dan satuan dari tiap-tiap Satker. c)

Evaluasi Jabatan. (1) Tersedianya data aplikasi tentang kelas jabatan sesuai kebutuhan organisasi yang dapat diakses oleh satuan jajaran TNI AD. (2) Meningkatnya kualitas kinerja satuan yang pejabatnya ditingkatkan grade jabatannya menjadi Kolonel. (3) Semakin tertibnya penyaluran tunjangan Kinerja di jajaran TNI AD.

210 d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Adanya pedoman tertulis yang jelas dan tegas tentang kompetensi jabatan sehingga memudahkan dalam penentuan jabatan bagi seluruh prajurit di jajaran TNI AD. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Tersedianya Petunjuk tentang Pola Dasar dan aturanaturan lain yang berkaitan sebagai pedoman penyelenggaraan Binkar. (2) Informasi guna penyempurnaan dari hasil umpan balik tentang peranti lunak Pola Dasar pembinaan Karier Perwira TNI AD dan aturan-aturan lain melalui kegiatan sosialisasi dan penerapan pedoman Pola Binkar Perwira. (3) Penyelenggaraan Binkar dapat diselenggarakan setiap saat karena tersedianya informasi dalam bentuk data base Elektronik tentang assessment kompetensi bagi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD secara konsisten, obyektif, transparan dan akuntabel. (4) Penempatan personel untuk jabatan tertentu sesuai kualifikasi dan klasifikasi berdasarkan hasil uji kompetensi. (5) Terselenggaranya penerapan reward bagi setiap personel yang berprestasi dan punishment bagi setiap personel yang melanggar hukum dalam pembinaan personel.

f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1) Tersedianya Bujuk tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP). (2) Tersedianya Bujuk tentang pemberhentian, pencabutan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali prajurit.

g) Membangun/Memperkuat Data Base Personel. Program aplikasi sistem informasi personel beserta modul lainnya dapat dioperasionalkan dan memenuhi standar kelaikan secara teknis dan ekonomis terhadap kebutuhan sistem informasi. h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan personel yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang personel dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

211 (2) Terselenggaranya pendidikan TNI AD sesuai dengan kebutuhan organisasi Angkatan Darat. (3) Tercapainya sasaran Kuantitas dan kualitas calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perencanaan bidang pendidikan. (4) Berjalannya mekanisme pendidikan dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. (5) Berjalannya mekanisme pendidikan pengembangan umum dimulai dari perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (6) Berjalannya mekanisme pendidikan pengembangan spesialisasi dimulai dari perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (7) Berjalannya mekanisme pendidikan pembentukan dimulai dari perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (8) Berjalannya mekanisme pendidikan Dikiptek dimulai dari perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (9) Berjalannya mekanisme pendidikan Luar negeri dimulai dari perencanaan, seleksi, operasional dan evaluasi pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. 6)

Program Penguatan Pengawasan. a) Pengawasan Internal. Meningkatnya disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kinerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

212 7)

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a) Penguatan Akuntabilitas. Terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi Angkatan Darat sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b)

Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja Angkatan Darat sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja Angkatan Darat. (b) Menyusun Buku Petunjuk Pengukuran dan Penilaian Kinerja Angkatan Darat.

Tata Cara di lingkungan

(c) Menentukan dan menyusun buku Rencana Strategis TNI AD yang berisi dokumen Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara untuk periode 5 tahun. (d) Menentukan dan menyusun buku Rencana Kerja Tahunan TNI AD.

c)

(e)


(f)


Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). (1) Keluaran (Output) yang akan tersusunnya indikator kinerja utama.

dihasilkan

adalah

(2) Outcomes yang akan dicapai adalah terciptanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan Pemilihan indikator kinerja Utama TNI AD.

dan

Penetapan

(b) Menetapkan dan memilih karakteristik indikator kinerja.

213 8)

Program Peningkatan Pelayanan Publik. a)

Penerapan Standar Pelayanan. (1) Keluaran (Output) yang akan terlaksananya standar pelayanan publik.

dihasilkan

adalah

(2) Outcomes yang akan dicapai adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/ Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Menyiapkan, melatihkan, melengkapi dan mengerahkan personel, Materiil/Alutsista dan sarana prasarana unsur darat untuk mendukung PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau-pulau terluar. (b) Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Angkatan Darat secara profesional, transparan, serta akuntabel. (c) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai kapasitas lebih dari fasilitas kesehatan milik Angkatan Darat yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum. (d) Mengoptimalkan Peran TNI baik dalam kapasitas pelaksanaan tugas OMP maupun OMSP.

b) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok TNI AD. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat dalam pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan Perbatasan dan Pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, Optimalisasi Peran TNI.

214 (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh TNI dan jajarannya. (b) Menyempurnakan piranti lunak yang berkaitan dengan pedoman dan pengaturan pelaksanaan pelayanan publik TNI. (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. (d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kalakpro bidang lainnya dan Satker/Balakpus/ Kotama terkait guna mensukseskan penyelenggaraan pelayanan Publik TNI.

9)


Monitoring. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil monitoring secara periodik/berkala yang valid dan akuntabel. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya efektivitas pelaksanaan monitoring program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek edukasi yang berkelanjutan guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program tahunan RB Angkatan Darat berpedoman pada Road Map RB Angkatan Darat Tahun 2010-2014. (b) Melaksanakan monitoring secara periodik guna menghindari terjadinya penyimpangan dan pengabaian program RB Angkatan Darat. (c) Mengolah hasil monitoring guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.

b)

Evaluasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala.

215 (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Melaksanakan evaluasi secara periodik guna mengetahui pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (b) Mengolah hasil evaluasi guna perbaikan secara berkelanjutan terhadap setiap pelaksanaan program RB Angkatan Darat.

c.



2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berjalannya RB di lingkungan Angkatan Darat. 3)

Terbentuk mendorong

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. a) Restrukturisasi. Terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b) Penguatan Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat secara optimal.

4)

Program Penataan Tata Laksana. a) Standard Operation Procedure (SOP). Tersusunnya SOP yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk prosedur mekanisme hubungan kerja secara internal dan eksternal.

216 b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan. Tertatanya sistem dokumen atau kearsipan di lingkungan Angkatan Darat secara elektronik agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengamankan dokumen yang ada dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. 5)



b) Analisis Jabatan. Tersedianya bujuk penilaian perhitungan beban kerja dalam rangka analisa jabatan. c)

dan

Evaluasi Jabatan. (1) Tersedianya data aplikasi tentang kelas jabatan sesuai kebutuhan organisasi yang dapat diakses oleh satuan jajaran TNI AD. (2) Penyaluran tunjangan ditingkatkan prosentasenya

Kinerja

di

jajaran

dapat

(3) Dipedomaninya tentang Petunjuk Pelaksanaan Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan Perwira TNI AD sehingga memudahkan pola karir selanjutnya. d) Penyusunan Standard Kompetensi Jabatan. Tersusunnya jabatan dan pangkat prajurit di jajaran TNI AD secara jelas dan terukur serta terciptanya pola pembinaan karier prajurit yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Kesamaan pengetahuan, persepsi dan cara bertindak para Dansat, Pejabat personel tentang implementasi Buku Petunjuk tentang Pola Dasar Pembinaan Karier Perwira.

217 (2) Digunakannya sistem data base elektronik berisi assessment kompetensi setiap personel baik di Satminkal sampai dengan Spers TNI AD guna pengacaraan personel dalam pembinaan karier terutama Perwira. (3) Diketahuinya feed back (umpan balik) tentang penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI AD berdasarkan assessment kompetensi guna penyempurnaan baik peranti lunak maupun keras serta pada tataran pelaksanaannya. f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah adanya pedoman tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan pedoman tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Membuat Pokja penyusunan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Menyusun Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (d)


(e) Menyempurnakan Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat. (f) Melaksanakan sosialisasi Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit karier sebelum berakhirnya masa ikatan pertama dan atau dinas khusus dan Bujuk tentang saran staf secara berjenjang prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat.

218 g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : (a) Aspek Data dan Informasi. Tersedianya rancang bangun sistem informasi personel yang terpadu berdasarkan system web base. (b) Aspek Fasilitas. Tersedianya rencana kebutuhan minimal fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. (c) Aspek Personel. Tercapainya rencana kebutuhan personel sebagai pengawak Sistem Informasi Personel TNI AD baik secara kualitas maupun kuantitas. (d) Aspek Sistem dan Metoda. Tersedianya rencana kebutuhan sistem dan metoda sebagai aspek penggerak dalam sistem informasi personel TNI AD meliputi : i) Batasan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. ii) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD. iii) Penggunaan fasilitas dan peralatan sebagai sarana kegiatan sistem informasi personel TNI AD. (2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Mengindentifikasi kebutuhan informasi personel (kompetensi, kinerja dan Data Base Personel), yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel meliputi : i) Identifikasi dan Analisa Permasalahan. Mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dari sistem informasi personel yang ada sebagai bahan dalam rangka penyusunan konsep integrasi sistem. ii) Identifikasi Kebutuhan Informasi. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk pengembangan SDM dalam rangka mendukung sistem pembinaan personel. (b)


219 h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1)

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah : (a) Berjalannya program pendidikan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan dalam PPPA TNI AD TA. 2010. (b) Tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan TNI AD. (c) Tercapainya peningkatan 10 komponen pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan organisasi. (d) Terjalinnya kerjasama yang baik dengan AD Negara lain baik pada tingkatan yang lebih tinggi agar hubungan bilateral kedua negara dapat ditingkatkan dari tahun ketahun. (e) Berjalannya pelaksanaan revisi Kurikulum pendidikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan serdik dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (f) Berjalannya pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2011.

(2)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta ketersediaan anggaran yang ditentukan oleh Negara. (b) Menyelenggarakan pendidikan secara berjenjang dan berlanjut melalui pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan umum, spesialisasi dan Iptek melalui proses kompetensi untuk mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas. (c) Menyempurnakan 10 komponen pendidikan dengan prioritas peningkatan kualitas tenaga pendidik, kurikulum pendidikan dan fasilitas pendidikan. (d) Bekerjasama dengan AD Negara lain dalam melaksanakan pendidikan Luar Negeri bagi Personel TNI AD sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan organisasi.

220 (e) Melaksanakan revisi Kurikulum pendidikan khususnya Pendidikan Akmil, Diktukpa dan Dikreg Seskoad sebagai sarana untuk mengisi kemampuan dan pengetahuan personel untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. (f) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Dalwasdik sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program pendidikan TA. 2011. 6)

Program Penguatan Pengawasan. a) Pengawasan Internal. Meningkatnya disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kinerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib administrasi di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

7)


Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. (3)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : (a) Menyusun Buku Sistem Manajemen Kinerja Angkatan Darat sebagai Instrumen yang dapat digunakan oleh Satuan-satuan Kerja Angkatan Darat.

221 (b) Menyusun Buku Petunjuk Pengukuran dan Penilaian Kinerja Angkatan Darat.



c)

(e)


(f)



dihasilkan

adalah



dan

Penetapan

(b) Menetapkan dan memilih karakteristik indikator kinerja. 8)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a)

Penerapan Standar Pelayanan. (1)

Kesiapan Operasional PPRC TNI. (a) Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. Tersusunnya RO PPRC TNI Tahun 2012. (b) Outcomes yang akan dicapai adalah Terwujudnya kesiapan operasional PPRC TNI untuk dikerahkan di dua Trouble Spot secara bersamaan. (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemenuhan Alutsista dan peralatan pendukung serta Sarpras PPRC TNI sesuai alokasi anggaran yang tersedia dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : i) Melaksanakan Latihan secara berlanjut dan berkesinambungan sesuai dengan program Latihan.

222 ii) Melengkapi Sarpras pendukung Latihan PPRC TNI sesuai program dan anggaran. iii) Meningkatkan kesiapan Alutsista dan peralatan pendukung PPRC TNI sesuai dukungan anggaran yang tersedia. (2)

Kesiapan Operasional PPC PB TNI. (a) Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. Prosedur pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta dokumen perencanaan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penyiapan fisik aset militer yang disiagakan. (b) Outcomes yang akan dicapai adalah Terwujudnya kesiapan prajurit TNI yang tergabung dalam PRCPB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanganan bencana alam. (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan pembekalan kemampuan dan penyiapan aset militer yang disiagakan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan akibat bencana dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : i) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PRCPB TNI dari satuan jajaran TNI AD. ii) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRCPB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. iii) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. iv) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI). v) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

223 (3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar. (a) Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. Terwujudnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan. (b) Outcomes yang akan dicapai adalah Terjaganya wilayah kedaulatan NKRI dan potensi sumber daya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Melaksanakan Operasi pengamanan perbatasan dan pembangunan pos-pos perbatasan dengan langkahlangkah kegiatan sebagai berikut : i)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. (aa) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas). (bb) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/mukim, pemantauan pelabuhan/ terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. (cc) Meningkatkan kegiatan intelijen di daerah perbatasan. (dd) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (ee) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan. (ff) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. (gg) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas.

ii)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar . (aa) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI.

224 (bb) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. (cc) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (dd) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan ilegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (4) Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Online di Lingkungan TNI. (a)

Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. i) Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa yang dapat mempermudah penyedia barang untuk dapat lebih optimal dalam rangka penyediaan barang dan jasa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. ii) Tersusunnya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. iii) Tersedianya peraturan pengadaan barang dan jasa.

tentang

(b) Outcomes yang akan dicapai. adalah Perubahan yang dilakukan pada sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD yang semula dilaksanakan dengan sistem manual akan segera dirubah menjadi sistem elektronik sehingga layanan pengadaan yang dilakukan TNI AD lebih transparan, akuntabel, jujur, adil, efisien dan efektif. (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Membangun sistem aplikasi pengadaan barang/jasa TNI secara Online yang terkoneksi dengan sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai suatu kesisteman. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

225 i) Penataan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa, meliputi :

unit

(aa) Pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/bagian/bidang di lingkungan TNI AD. (bb) Penyusunan struktural.

uraian

jabatan

(cc) Penyusunan PMHK internal dan eksternal antara TNI AD dan penyedia barang. (dd) Pengajuan pembentukan kodifikasi agar mempermudah pengadaan barang dan jasa. (ee) Pengkajian dan evaluasi terhadap pelayanan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh TNI AD. (ff) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi kemajuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD. ii) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, meliputi : (aa) Penataan aturan-aturan yang dapat menjadi pedoman bagi penyedia barang dan jasa. (bb) Melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan barang dan jasa. (5)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (a)

Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. i) Masyarakat mendapatkan kesehatan paripurna.

pelayanan

ii) Masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam hal layanan kesehatan. iii) Pedoman/aturan/tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan.

226 (b) Outcomes yang akan dicapai adalah Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum oleh Rumkit TNI secara profesional, transparan, akuntable dan taat azas guna meringankan penderitaan rakyat, khususnya di daerah-daerah. (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum secara profesional, transparan, akuntabel tanpa mengorbankan kepentingan internal TNI. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : i) Menetapkan Akreditasi Rumkit TNI AD (Sebagai Legalitas Pelayanan yang berstandar). ii) Meningkatkan Status RS dan mensetarakan Pelayanan yang berstandar nasional/Internasional. iii) Meningkatkan Manusia.

kualitas

Sumber

Daya

iv) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah sakit. v) Memberlakukan Pola Keuangan Yankesmasum yang akuntabel dan transparan. vi) Melaksanakan Kerjasama lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN dan LSM bidang Kesehatan. (6)

Optimalisasi Peran TNI. (a) Hasil keluaran (Output) yang akan dicapai. Terwujudnya sinergitas kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dalam hal membantu percepatan pembangunan nasional khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah konflik, dan daerah korban bencana. (b) Outcomes yang akan dicapai adalah Terselenggaranya partisipasi aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

227 (c) Kegiatan yang akan dilaksanakan. Membantu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membantu kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, membantu penertiban dan penegakan hukum utamanya di laut dan di udara, membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia di dunia Internasional melalui kerjasama International dibawah naungan PBB. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : i) Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/LPNK untuk memadukan program, dilanjutkan menyusun Nota Kesepakatan/MoU. ii) Menyusun rencana kegiatan/petunjuk teknis yang mengacu kepada MoU yang telah disepakati bersama antara Kementerian/LPNK dengan TNI. iii) Menyiapkan kemampuan tenaga pelaksana agar memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. iv) Melaksanakan disepakati bersama.

kegiatan

yang

telah

v) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam korban kerja sama. b) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (1)

Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah (a) Tersosialisasikannya materi kegiatan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan wilayah perbatasan, Pelayanan kesehatan masyarakat dan Peningkatan peran TNI kepada pejabat Pemda oleh Apkowil di masing-masing wilayah tugas. (b) Tersedianya Peranti Lunak tentang pelaksanaan kegiatan PPRC TNI, PRCPB TNI, Pengamanan wilayah perbatasan, Pelayanan kesehatan masyarakat sebagai referensi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pejabat Pemda dan Masyarakat. (c) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui program pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pejabat Mabesad maupun Kodam.

228 (d) Terkoordinasikannya kegiatan secara baik dengan unsur-unsur terkait dalam rangka turut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di masyarakat. (e) Masyarakat siap memberikan dukungan terhadap TNI apabila melaksanakan kegiatan pelayanan publik di wilayah mereka karena sangat merasakan manfaat dari kegiatan tersebut khususnya pelayanan kesehatan dan peningkatan peran TNI melalui kegiatan Bhakti TNI (TMMD dan Karya Bhakti), Penghijauan, Ketahanan Pangan dan Pengentasan Buta Aksara. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah Terwujudnya kepercayaan dan penghargaan rakyat kepada TNI serta meningkatnya upaya bela negara dan semangat patriotisme rakyat. (3)

Kegiatan yang akan dilaksanakan. (a) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh TNI dan jajarannya. (b) Menyempurnakan Peranti Lunak yang berkaitan dengan pedoman dan pengaturan pelaksanaan pelayanan publik TNI. (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. (d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kalakpro bidang lainnya dan Satker/Balakpus/ Kotama terkait guna mensukseskan penyelenggaraan pelayanan Publik TNI.

9)


Monitoring. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil monitoring secara periodik/berkala yang valid dan akuntabel. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya efektivitas pelaksanaan monitoring program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek edukasi yang berkelanjutan guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat.

229 (3)


b)

Evaluasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. 3)


d.



230 2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berjalannya RB di lingkungan Angkatan Darat. 3)

Terbentuk mendorong


4)


5)


Penataan Sistem Rekruitmen Personel. (1) Terbangunnya sistem rekruitmen personel TNI AD yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompensasi. (2) Terwujudnya jati diri prajurit TNI AD sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. (3) Diperolehnya personel baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan.

b) Analisis Jabatan. Tersusunnya aplikasi penilaian dan perhitungan beban kerja satuan dan perorangan.

231 c)

Evaluasi Jabatan. (1) Tersedianya data aplikasi tentang kelas jabatan sesuai kebutuhan organisasi. (2) Meningkatnya produktifitas kinerja karena tersedia data base dengan sistem online yang dapat diakses dengan mudah oleh satuan jajaran TNI AD.

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Terwujudnya prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural maupun fungsional terhadap seluruh prajurit jajaran TNI AD. e) Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. Berlakunya SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pangkat dan jabatan di lingkungan TNI AD terutama golongan Perwira. f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1) Tersedianya Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat prajurit sukarela dinas pendek sebelum berakhirnya masa ikatan dinas. (2) Tersedianya Bujuk penyelenggaraan DKP.

tentang

pembentukan

dan

(3) Tersedianya Bujuk tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap prajurit dengan pangkat Letkol dan yang lebih rendah. g)

Membangun/Memperkuat Data Base Personel. (1) Operator komputer mampu dan menguasai operasional aplikasi program sistem informasi Personel serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. (2) Up dating data personel pada sistem informasi personel secara kuantitas sudah mencapai 90%.

h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan personel yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang personel dan kompetensi yang dipersyaratkan olehjabatan. (2) Terselenggaranya pendidikan TNI AD sesuai dengan kebutuhan organisasi Angkatan Darat.

232 (3) Tercapainya sasaran Kuantitas dan kualitas calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perencanaan bidang pendidikan. (4) Berjalannya mekanisme pendidikan dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. (5) Berjalannya mekanisme pendidikan berdasarkan standarisasi 10 komponen pendidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (6) Berjalannya mekanisme pendidikan berdasarkan Bujuk pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. 6)

Program Penguatan Pengawasan. a) Pengawasan Internal. Meningkatnya disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kinerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib administrasi di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

7)


Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja.

233

(3)




c)

(e)


(f)



dihasilkan

adalah



dan

Penetapan



Penerapan Standar Pelayanan. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terlaksananya standar pelayanan publik yang meliputi. (a) Kesiapan operasional PPRC TNI Tersusunnya RO PPRC TNI Tahun 2013.

adalah

(b) Kesiapan operasional PRCPB TNI adalah Prosedur pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta dokumen perencanaan

234 bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penyiapan fisik aset militer yg disiagakan. (c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar adalah Terwujudnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan. (d) Proses pengadaan barang jasa adalah Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa yang dapat mempermudah penyedia barang untuk dapat lebih optimal dalm rangka penyediaan barang dan jasa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan, Tersusunnya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.dan Tersedianya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. (e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum adalah Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna, Masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam hal layanan kesehatan dan Pedoman/aturan/tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan. (f) Optimalisasi peran TNI adalah Terwujudnya sinergitas kerja sama TNI dengan Kementrian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) dalam hal membantu percepatan pembangunan nasional khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah konflik, dan daerah korban bencana. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik yang meliputi : (a) Kesiapan operasional PPRC TNI adalah Terwujudnya kesiapan operasional satuan PPRC TNI jajaran TNI AD untuk dapat dikerahkan di dua trouble spot secara bersamaan. (b) Kesiapan operasional PRCPB TNI adalah Terwujudnya kesiapan operasional satuan PRCPB TNI jajaran TNI AD untuk dapat dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat. (c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar adalah Terwujudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan serta Terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah RI dengan negara lain.

235

(d) Proses pengadaan barang jasa adalah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan pengadaan barang dan jasa serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi TNI AD. (e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum adalah Masyarakat sehat Cakupan layanan kesehatan meningkat Angka kesakitan menurun Indonesia sehat 2014, Keterlibatan masyarakat secara intens dalam pembangunan bidang kesehatan Sadar hukum sehingga tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tuntutan, Prosedur pelayanan kesehatan yang jelas dan Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. (f) Optimalisasi peran TNI adalah Terselenggaranya partisipasi aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara skaligus sebagai kontribusi TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan. b) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok TNI AD. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah Terwujudnya kepercayaan dan pengahargaan rayat kepada TNI serta meningkatnya upaya bela negara dan semangat patriotisme rakyat. 9)



236

(3)


b)

Evaluasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (3)


e.



237 2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. dan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berjalannya RB di lingkungan Angkatan Darat. 3)

Terbentuk mendorong


4)


5)



b) Analisis Jabatan. Tersedianya update data tentang penilaian beban kerja yang mudah digunakan.

238 c)

Evaluasi Jabatan. (1) Tersedianya data aplikasi tentang kelas jabatan sesuai kebutuhan organisasi. (2) Meningkatnya produktifitas kinerja karena tersedia data base dengan sistem online yang dapat diakses dengan mudah oleh satuan jajaran TNI AD.

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Terciptanya proses pemberhentian, pembatalan, pencabutan atau perpanjangan dan pengangkatan kembali dalam jabatan di dalam maupun luar struktur Angkatan Darat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. e)

Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi. (1) Terselenggaranya penempatan personel dalam pangkat dan jabatan sesuai SOP tentang assessment individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh jabatan di lingkungan TNI AD. (2) Terselenggaranya pemberian pangkat lokal sesuai Buku Petunjuk yang berlaku. (3) Terselenggaranya pemberian pangkat tituler sesuai Buku Petunjuk yang berlaku.

f)

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. (1) Tersedianya Bujuk tentang penggunaan sebutan pangkat, penggunaan seragam TNI AD dan perlakuan protokoler. (2) Tersedianya Bujuk tentang jenis, bentuk warna dan tata cara pemakaian tanda pangkat.

g) Membangun/Memperkuat Data Base Personel. Tersedianya Data Base personel TNI AD yang mutakhir dan akurat dengan kuantitas data sudah mencapai 95 %. h) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi. (1) Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan personel yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang personel dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. (2) Terselenggaranya pendidikan TNI AD sesuai dengan kebutuhan organisasi Angkatan Darat.

239 (3) Tercapainya sasaran kuantitas dan kualitas calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perencanaan bidang pendidikan. (4) Berjalannya mekanisme pendidikan dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. (5) Berjalannya mekanisme pendidikan berdasarkan Bujuk Evaluasi dan Metode pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (6) Berjalannya mekanisme pendidikan berdasarkan Bujuk penyelenggaraan Pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. (7) Berjalannya mekanisme pendidikan berdasarkan Bujuk Administrasi pendidikan yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan agar pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan optimal. 6)

Program Penguatan Pengawasan. a) Pengawasan Internal. Meningkatnya disiplin kerja personel Angkatan Darat dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tercipta produktifitas kinerja organisasi di lingkungan Angkatan Darat. b) Pengawasan APIP. Terwujudnya daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang kesiapsiagaan, pembangunan dan penggunaan kekuatan, perbendaharaan maupun keuangan dalam setiap proses pelaksanaan program, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan.

7)


Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terciptanya instrumen-instrumen sistem yang dapat digunakan oleh organisasi Angkatan Darat dalam memenuhi kewajiban untuk

240 mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi/pelaporan kinerja. (3)




c)

(e)


(f)



dihasilkan

adalah



dan

Penetapan



Penerapan Standar Pelayanan. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terlaksananya standar pelayanan publik yang meliputi. (a) Kesiapan operasional PPRC TNI Tersusunnya RO PPRC TNI Tahun 2013.

adalah

241 (b) Kesiapan operasional PRCPB TNI adalah Prosedur pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta dokumen perencanaan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penyiapan fisik aset militer yg disiagakan. (c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar adalah Terwujudnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan. (d) Proses pengadaan barang jasa adalah Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa yang dapat mempermudah penyedia barang untuk dapat lebih optimal dalam rangka penyediaan barang dan jasa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan, Tersusunnya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan tersedianya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. (e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum adalah Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna, Masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam hal layanan kesehatan dan Pedoman/aturan/ tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan. (f) Optimalisasi peran TNI adalah Terwujudnya sinergitas kerja sama TNI dengan Kementrian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) dalam hal membantu percepatan pembangunan nasional khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah konflik, dan daerah korban bencana. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terlaksananya penggunaan standar pelayanan publik yang meliputi : (a) Kesiapan operasional PPRC TNI adalah Terwujudnya kesiapan operasional satuan PPRC TNI jajaran TNI AD untuk dapat dikerahkan di dua trouble spot secara bersamaan. (b) Kesiapan operasional PRCPB TNI adalah Terwujudnya kesiapan operasional satuan PRCPB TNI jajaran TNI AD untuk dapat dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat.

242 (c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar adalah Terwujudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan serta Terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah RI dengan negara lain.. (d) Proses pengadaan barang jasa adalah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan pengadaan barang dan jasa serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi TNI AD. (e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum adalah Masyarakat sehat Cakupan layanan kesehatan meningkat Angka kesakitan menurun Indonesia sehat 2014, Keterlibatan masyarakat secara intens dalam pembangunan bidang kesehatan Sadar hukum sehingga tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tuntutan, Prosedur pelayanan kesehatan yang jelas dan Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. (f) Optimalisasi peran TNI adalah Terselenggaranya partisipasi aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara skaligus sebagai kontribusi TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan. b) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok TNI AD. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah Terwujudnya kepercayaan dan penghargaan rakyat kepada TNI serta meningkatnya upaya bela negara dan semangat patriotisme rakyat. 9)



243 (3)


b)

Evaluasi. (1) Keluaran (Output) yang akan dihasilkan adalah tersusunnya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang valid dan akuntabel secara periodik/berkala. (2) Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya evaluasi pelaksanaan program RB Angkatan Darat yang aktual, valid, dan akuntabel serta mempunyai efek korektif dan edukatif guna pencapaian pelaksanaan program RB Angkatan Darat. (3)


16.

Agenda Prioritas. a.


Tahap 1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD dengan urutan pencapaian prioritas : a)

Prioritas 1

:

Membentuk Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD yang memiliki kemampuan, kemauan dan komitmen yang tinggi dalam mendukung program RB TNI AD.

244 b)

2)

2)

b.

Prioritas 2

:

Membentuk Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD yang visioner untuk selalu mengembangkan diri guna mendukung program RB TNI AD.

Tahap 2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. a)

Prioritas 1

:

Menyusun Strategi Manajemen Perubahan RB TNI AD dalam rangka mendukung terwujudnya institusi TNI AD yang bersih dan berwibawa.

b)

Prioritas 2

:

Menyusun Strategi Manajemen Perubahan RB TNI AD dalam rangka pencapaian tugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dengan kedaulatan negara di darat sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pelayanan publik.

c)

Prioritas 3

:

Menyusun Strategis Manajemen Perubahan RB TNI AD dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi institusi TNI AD.

Tahap 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen. a)

Prioritas 1

:

Mensosialisasikan tentang pemahaman RB TNI AD.

b)

Prioritas 2

:

Menanamkan pemahaman tentang perubahan Doktrin, Struktur dan Kultur sebagai prajurit profesional yang mencintai dan di cintai rakyat.

c)

Prioritas 3

:

Mendorong komitmen internal TNI AD.

d)

Prioritas 4

:

Menggerakkan partisipasi prajurit TNI AD untuk melakukan perubahan internal TNI AD.

adanya

perubahan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 1)

Prioritas 1 : Sosialisasi Perkasad Nomor 16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Yang Digunakan Koperasi dan Yayasan di Lingkungan Angkatan Darat.

2)

Prioritas 2 : ldentifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat.

245

c.

3)

Prioritas 3 : Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan atau tumpang tindih meliputi Perkasad Nomor 84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dan Perkasad Nomor 96/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing) dihadapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI.

4)

Prioritas 4 : Deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis, dan atau tumpang tindih dengan melakukan revisi atau mengganti peraturan tersebut, regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi karena adanya kekosongan pengaturan serta kebutuhan akan peraturan tersebut.

5)

Prioritas 5 : Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang harus dipahami oleh seluruh anggota TNI AD dalam melaksanakan tugas dan keberlangsungan organisasi.


Tahap 1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD dengan urutan pencapaian prioritas : a)

Prioritas 1

:

Pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/ bagian/bidang di lingkungan Angkatan Darat.

b)

Prioritas 2

:

Penyusunan uraian jabatan struktural.

c)

Prioritas 3

:

Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Balakpus/Satker.

2) Tahap 2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat dengan urutan pencapaian prioritas sebagai berikut : a)

Prioritas 1

:

Penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI AD dan Kotama/Balakpus/Satker.

b)

Prioritas 2

:

Pembentukan Rindam di Kodam XII/TPR Singkawang dan Denharlat di Sanggabuana.

c)

Prioritas 3

:

Pembentukan Resimen Kesehatan, Resimen Bekang, Kopusbanops dan Dinas Pengadaan di Jakarta.

246

d.

e.

d)

Prioritas 4

:

Pembentukan Resimen Penerbad di Jakarta dan Skadron Penerbad di Tanjung Redep.

e)

Prioritas 5

:

Melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan baik organisasi, personel, materiil dan pangkalan.


Prioritas 1

:

Mengembangkan LPSE TNI AD;

2)

Prioritas 2

:

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.

3)

Prioritas 3

:

Pengembangan e-government, khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi TNI AD (SIMTEKAD).

4)

Prioritas 4

:

Terinventarisasinya SOP yang ada atau telah direvisi pada Tahun 2010.

5)

Prioritas 5

:

Terhimpunnya SOP yang baru hasil revisi mulai Tahun 2011.

6)

Prioritas 6

:

Tersosialisasinya dan terinternalisasinya SOP yang baru kepada seluruh satuan di tingkat Mabes TNI AD dan tingkat Satker.

7)

Prioritas 7

:

Terealisirnya pembangunan LPSE di tingkat Satker secara skala prioritas.


Prioritas I. Analisis jabatan dilakukan dengan kegiatan : a) Pengumpulan data informasi jabatan di satuan jajaran TNI AD. b)

Analisis dan verifikasi penelitian informasi jabatan.

c) Menentukan parameter atau alat ukur untuk menilai beban kerja. 2)

Prioritas II.

Evaluasi jabatan dilakukan dengan kegiatan :

a) Pengolahan uraian jabatan dan menyusun kelas/grading jabatan b) Evaluasi jabatan yang ada dilingkungan TNI AD berdasarkan beban kerjanya.

247 3) Prioritas III. kegiatan:

Penetapan sistem penilaian kinerja individu dengan

a) Membuat Pokja penyusunan draf buku tentang penilaian kinerja Individu. b) Penentuan beberapa parameter/alat ukur yang dijadikan sebagai prasarana penilaian kinerja individu.

dapat

c) Melakukan uji coba untuk mendapatkan saran masukan dalam rangka penyempurnaan sistem yang diterapkan. d) Pengesahan peraturan Kasad.

sistem

penilaian

kinerja

individu

dengan

e) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh personel satuan jajaran TNI AD. 4)

Prioritas IV.

Penyusunan standar kompetensi jabatan :

a) Menetapkan standar kompetensi jabatan di lingkungan TNI AD. b)

Melaksanakan uji coba standar kompetensi jabatan.

c) Menyusun buku petunjuk standar kompetensi jabatan di lingkungan TNI AD untuk disyahkan dengan Peraturan Kasad dan buku petunjuk lain untuk mendukung kompetensi jabatan. f.


Kegiatan Penerapan SPIP di Lingkungan Angkatan Darat yaitu : a)

Prioritas I

:

(1) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi : (a) Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/430/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 tentang Bujukin Wasrik tahun 2004. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/9/I/2003 Tanggal 28 Januari 2003 Bujukbin tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Wasrik tahun 2003. (c) Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/492/XII/ 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Bujukmin Wasrik tahun 2002.

248 (2) Meningkatkan kompetensi Parik (APIP) di lingkungan Angkatan Darat secara berkelanjutan dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan antara lain Sus Auditor 2 orang melalui Irjen TNI kerja sama dengan Badiklat BPKP di Ciawi Bogor. b)

Prioritas II. (1) Merevisi dan menyusun Peraturan fungsi pengawasan meliputi : (a) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/22/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Intelijen. (b) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/23/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Personil. (c) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/103/V/2005 Tanggal 3 Pebruari 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Operasi. (d) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/146/VI/2004 Tanggal 18 Juni 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Teritorial. (e) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/33/II/2004 Tanggal 7 Pebruari 2005 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang Logistik. (f) Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/191/VII/2006 Tanggal 6 Juli 2006 Bujuknik tentang Pengawasan dan Pemeriksaan bidang keuangan. (2) Meningkatkan kompetensi Parik (APIP) di lingkungan Angkatan Darat secara berkelanjutan dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan fungsi pengawasan antara lain Sus Auditor 2 orang melalui Irjen TNI kerja sama dengan Badiklat BPKP di Ciawi Bogor.

2) Kegiatan peningkatan APIP sebagai Consulting di lingkungan Angkatan Darat yaitu :

quality

assurance

dan

249 a)

Prioritas I. Menyelenggarakan pemeriksaan.

b)

Fungsi

pengawasan

dan

Prioritas II. Meningkatkan opini BPK-RI wajar tanpa pengecualian dengan Penjelasan Paragraf (WDP-DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TNI AD guna meningkatkan kepercayaan pengawas ekstern terhadap pengawas intern, dengan menyelenggarakan : (a)

Pengawasan melekat.

(b) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas temuan BPK-RI dan atas temuan Itjen TNI dan Itjenad. g.


Prioritas I : a) Penyusunan Perkasad lingkungan Angkatan Darat.

Pedoman

Evaluasi

LAKIP

b)

Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

c)

Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama.

di

d) Penyusunan Perkasad Tatacara pengadaan barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri. e)

Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

f) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Angkatan Darat. g) Revisi draf akhir Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat. h) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Angkatan Darat. 2)

Prioritas II : a)

Revisi Renstra TNI AD Tahun 2010–2014.

b) Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri di lingkungan Angkatan Darat. c)

Pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja TNI AD.

250 d) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Darat. e) Sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat.

h.

f)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU).

g)

Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).


Prioritas I : a)

Kesiapan Operasional PPRC TNI. (1) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PPRC TNI dari satuan jajaran TNI AD sesuai dengan program Mabes TNI AD. (2) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PPRC TNI. (3) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD.

b)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (1) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista serta membentuk unsur darat satuan PRCPB TNI dari satuan jajaran TNI AD. (2) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang tergabung dalam PRCPB TNI sesuai kebutuhan dalam tanggap darurat bencana secara bertahap. (3) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD.

c) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulaupulau Terluar : (1)

Pengamanan Wilayah Perbatasan. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) dengan melaksanakan kegiatan : i) Melengkapi sarana prasarana pendukung satuan jajaran TNI AD yang disiapkan sebagai Satgas Pamtas.

251 ii) Melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan program latihan standarisasi TNI AD. iii) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan kesehatan dan psikologi personel yang tergabung Satgas Pamtas. iv) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas Satgas Pamtas sesuai dengan program Mabes TNI. v) Melaksanakan pemeriksaan operasi Satgas Pamtas.

kesiapan

(b) Melaksanakan pengawasan dan penegasan batas wilayah darat dengan melaksanakan patroli pengamanan daerah/pemukiman, pemantauan pelabuhan/terminal di sekitar pos Pamtas dan patok perbatasan. (c) Meningkatkan perbatasan.

kegiatan

intelijen

di

daerah

(d) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lintas batas dan kegiatan illegal di daerah perbatasan. (2)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI. (b) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (c) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar.

d) Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

252

e)

(1)

Prioritas 1

:

Pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja pengadaan barang dan jasa.

(2)

Prioritas 2

:

Penyusunan uraian jabatan struktural.

(3)

Prioritas 3

:

Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja (PMHK) internal dan eksternal antar TNI AD dan penyedia barang.

(4)

Prioritas 4

:

Penyusunan analisis beban kerja pada masing-masing fungsi.

(5)

Prioritas 5

:

Pengajuan pembentukan Kodifikasi.

(6)

Prioritas 6

:

Pengkajian dan evaluasi terhadap pelayanan yang sedang dan akan berjalan.

(7)

Prioritas 7

:

Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi pengadaan barang dan jasa.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (1)

Rumah Sakit TNI AD dapat terakreditasi semua.

(2) Peningkatan status dari Rumah Sakit TK III ke Rumah Sakit Tingkat II di 6 Kodam (Kodam IM, Kodam VI/Mlw, Kodam IX/Udy, Kodam XII/Tpr, Kodam XVI/Ptm, Kodam XVII/Cen). (3) Menjadikan RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad sebagai Rumah Sakit Riset dan Pendidikan. f)

Optimalisasi Peran TNI. (1) Melaksanakan kordinasi dengan kementerian/ LPNK untuk memadukan program, dilanjutkan menyusun Nota Kesepakatan/ MoU. (2) Menyusun rencana kegiatan/petunjuk teknis yang mengacu kepada MoU yang telah disepakati bersama antara Kementerian/ LPNK dengan TNI. (3) Melaksanakan bersama.

2)

kegiatan

yang

telah

disepakati

Prioritas II. a)

Kesiapan Operasional PPRC TNI. (1) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan Pratugas PPRC TNI, Geladi Posko PPRC TNI dan Geladi Lapangan PPRC TNI/Latgab TNI sesuai dengan program Mabes TNI.

253 (2) Memonitor perkembangan situasi dan perkiraan ancaman potensial bersenjata baik dari dalam maupun luar negeri yang setiap saat terjadi terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b)

Kesiapan Operasional PRC PB TNI. (1) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan latihan teknis penanggulangan bencana/mitigasi mulai dari tahap awal s.d tahap pengakhiran (pertolongan pertama, evakuasi bantuan medis, psikologi sesuai dengan program Mabes TNI). (2) Memonitor perkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pengamanan Pulaupulau Terluar : (1)

Pengamanan wilayah perbatasan. (a) Melaksanakan koordinasi dengan departemen/ lembaga/instansi terkait dalam pengamanan perbatasan. (b) Merencanakan pengembangan gelar Satgas Pamtas dan pembangunan pos-pos Pamtas. (c) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi satuan yang melaksanakan tugas operasi Pamtas.

(2)

Pengamanan Pulau-pulau Terluar. (a) Menyiapkan, mengerahkan personel dan Alutsista satuan jajaran TNI AD yang akan dikerahkan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgaspam Pulau Terluar) sesuai dengan program Mabes TNI. (b) Melengkapi sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran TNI AD yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. (c) Melaksanakan pengamanan terhadap wilayah perairan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pulau kecil dan besar yang berada di sekitar pos Satgaspam pulau terluar. (d) Melaksanakan pengawasan dan penindakan terbatas terhadap pelanggaran batas wilayah laut dan kegiatan illegal di sekitar pos Satgaspam pulau terluar.

254 d) Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pengadaan barang dan jasa pelayanan prioritas sebagai berikut :

e)

(1)

Prioritas 1

:

Penataan aturan aturan yang dapat menjadi pedoman bagi penyedia barang.

(2)

Prioritas 2

:

Melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi dan Redislokasi Pengadaan barang dan jasa.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. (1)

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

(2)

Peningkatan Sarana dan Prasarana.

(3)

Peningkatan Pelayanan yang Profesional.

(4) Kerjasama lintas sektoral dengan Kemkes, BKKBN dan LSM di bidang kesehatan. f)

Optimalisasi Peran TNI. (1) Menyiapkan kemampuan tenaga pelaksana agar memiliki keterampilan sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan. (2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam korban kerja sama.

i.


Prioritas I : a) Membuat Pedoman monitoring, evaluasi, pelaporan dan refreshing/workshop. (1) Road Map monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 2010 s/d 2014. (2) Rencana aksi monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 2010 s/d 2014. (3)

Naskah SOP/pedoman monitoring, dan pelaporan.

(4)

Naskah SOP/pedoman Refreshing/ Workshop.

(5)

Naskah Instrumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

(6)

Naskah Refreshing/Workshop.

255 b) Membuat naskah rencana dan perencanaan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yaitu : (1) Rencana kerja dan anggaran monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2)

Rencana kerja dan anggaran Refreshing/ Workshop.

(3) Rencana sosialisasi evaluasi dan pelaporan.

pedoman/SOP

monitoring,

(4) Rencana sosialisasi dokumen cheklis monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (5) Rencana pembentukan dan pembekalan Tim monitoring, evaluasi, pelaporan dan Refreshing/Workshop. c) Membuat instrumen/format laporan pelaksanaan dan laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yaitu: (1) Format laporan pelaksanaan monitoring semester, tahunan dan lima tahunan tahun 2010 s/d 2014. (2) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi tahunan dan lima tahunan tahun 2010 s/d 2014. (3) Format laporan pelaksanaan Refresing/ Workshop RB TNI AD tahunan dan lima tahunan tahun 2010 s/d 2014. 2) Prioritas II. Melaksanakan Workshop/sosialisasi pedoman, rencana/ perencanaan dan instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan. 17.

Penanggung Jawab. a.

Program Manajemen Perubahan. 1) Seleksi dan Rekruitmen Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggungjawab utama Koorsahli Kasad dan penanggungjawab lainnya para Pangkotama/Balakpus/Kasatker. 2) Penerbitan dasar hukum internal TNI AD Tim Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggungjawab utama Aspers Kasad dan penanggungjawab lainnya Pejabat Personel Kotama/Balakpus/Satker. 3) Penyusunan strategi Manajemen Perubahan RB TNI AD penanggungjawab utama Koorsahli Kasad dan penanggungjawab lainnya para Pangkotama/Balakpus/Kasatker. 4) Sosialisasi dan internalisasi penanggungjawab utama Koorsahli Kasad dan penanggungjawab lainnya para Pangkotama/Balakpus/ Kasatker.

256 b.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 1) Kegiatan sosialisasi Perkasad Nomor 16/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Yang Digunakan Koperasi dan Yayasan di Lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Dirkumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/ Balakpus/Kasatker. 2) Kegiatan identifikasi terhadap dengan penanggung jawab Dirkumad. 3)

peraturan

perundang-undangan

Kegiatan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

tidak harmonis, tidak sinkron, dan atau tumpang tindih diantaranya Perkasad Nomor 84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dan Perkasad Nomor 96/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing) dihadapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI, dengan penanggung jawab utama Dirkumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Balakpus/Kasatker. 4) Kegiatan deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan/atau tumpang tindih dengan melakukan revisi atau mengganti peraturan perundang-undangan tersebut, regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi karena adanya kekosongan peraturan serta dirasakan kebutuhan terhadap peraturan tersebut dengan penanggung jawab utama Dirkumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Balakpus/Kasatker. 5) Kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang harus dipahami oleh seluruh anggota TNI AD dalam melaksanakan tugas dan keberlangsungan organisasi dengan penanggung jawab utama Dirkumad, penanggung jawab lainnya Pangkotama/Balakpus/Kasatker. c.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi. 1) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi TNI AD dengan penanggung jawab pada masing-masing rencana aksi : a) Pemetaan tugas dan fungsi pada unit kerja/bagian/bidang di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/ Danpuscabfung/Kasatker. b) Penyusunan uraian jabatan struktural dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

257 c) Pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi TNI AD pada tingkat Mabes TNI AD dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asops Kasad. d) Melaksanakan supervisi dalam rangka evaluasi implementasi struktur organisasi tingkat Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab Asrena Kasad dan Asops Kasad. 2) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat dengan penanggung jawab pada masing- masing rencana aksi: a) Penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI AD dan Kotama/Balakpus/Satker dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya adalah Asops Kasad dan Pangkotama/Balakpus/Satker. b) Pembentukan Rindam di Kodam XII/TPR Singkawang dan Denharlat di Sanggabuana dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya Asops Kasad dan Pangkotama. c) Pembentukan Resimen Kesehatan, Resimen Bekang, Kopusbanops dan Dinas Pengadaan di Jakarta dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad penanggung jawab lainnya Asops Kasad, Dirkesad dan Dirbekang. d) Pembentukan Resimen Penerbad di Jakarta dan Skadron Penerbad di Tanjung Redep dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad penanggung jawab lainnya Pangkotama dan Danpuspenerbad. e) Melaksanakan koordinasi dalam rangka Rematerialisasi, Revitalisasi, Redislokasi dan Pengadaan baik organisasi, personel, materiil dan pangkalan dengan penanggung jawab utama Asrena Kasad, penanggung jawab lainnya Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Dirbekangad dan Dirpalad. d.

Program Penataan Tata Laksana. 1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi sampai dengan Tahun 2010 dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. 2) Menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai Tahun 2011 dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

258 3) Mensosialisasikan SOP yang baru dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya para Pangkotama/ Danpuscabfung/Kasatker. 4) Pengembangan LPSE TNI AD dengan penanggungjawab utama Aslog Kasad, penanggungjawab lainnya adalah Kainfolahtad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. 5) Pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat Kotama secara skala prioritas dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahtad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. 6) Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahtad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. 7) Pengembangan e-government khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi TNI AD (SIMTEKAD) dengan penanggungjawab utama Asops Kasad, penanggungjawab lainnya adalah Asrena Kasad, Kainfolahtad dan para Pangkotama/Danpuscabfung/ Kasatker. e.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. 1) Penataan sistem rekruitmen personel : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban I/Ren Spewrsad, Pabandya Diaga Spersad), Dirajenad dan Aspers Kotama. 2) Analisis Jabatan : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban III/ Binkar Spersad, Pabandya Jabkat 2/Spersad) dan Aspers Kotama/Kabagpers Sesdit/Sdirrbinlem Lemdikpus. 3) Evaluasi Jabatan : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban III/ Binkar Spersad, Pabandya Siskar Spersad) dan Aspers Kotama/ Kabagpers Sesdit/Sdirrbinlem. 4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban III/Binkar Spersad, Pabandya Jabkat 1/Spersad) dan Aspers Kotama/Kabagpers Sesdit/Sdirbinlem. 5) Assesment Individu Berdasarkan Kompetensi : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban V/Bin PNS Spersad, Pabandya Binkar PNS) dan Aspers Kotama/Kabagpers Sesdit/Sdirbinlem Lemdikpus. 6) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban IV/Watpers Spersad, Pabandya Kumplintatib Spersad) dan Aspers Kotama/Sesdit.

259 7) Pembangunan/Pengembangan Database Personel : Penanggung jawab Aspers Kasad ( Paban I/Ren Spersad, Pabandya Anev Data Spersad) dan Kadisfolahtad. 8) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Personel Berbasis Kompetensi : Penanggung jawab Aspers Kasad (Paban II/Dik Spersad, Pabandya Seldik Spersad), Dirdik Kodiklat TNI AD Dirlat Kodiklat TNI AD, Dirdik/lat Puscabfung. f.

Program Penguatan Pengawasan. 1) Penerapan SPIP di lingkungan penanggungjawab utama Irjenad dan Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker.

Angkatan Darat penanggungjawab

dengan lainnya

2) Peningkatan peran APIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Irjenad dan penanggungjawab lainnya Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. g.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 1) Penyusunan Perkasad Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 2) Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 3) Penyusunan Perkasad Tatacara pengadaan barang/jasa melalui pinjaman dalam negeri dengan penanggungjawab utama Aslog Kasad. 4) Revisi Penyusunan Indikator Kinerja penanggungjawab utama Asrena Kasad.

Utama

(IKU)

dengan

5) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 6) Revisi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 7) Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 8) Revisi Renstra TNI AD Tahun 2010–2014 dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 9) Revisi Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Aslog Kasad.

260 10) Pembuatan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja TNI AD dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 11) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 12) Sosialisasi Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Angkatan Darat dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. 13) Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja penanggungjawab utama Asrena Kasad.

Utama

(IKU) dengan

14) Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penanggungjawab utama Asrena Kasad. h.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 1) Asops Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan PPRC TNI dan PRC PB TNI serta Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. 2) Aslog Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan Pengadaan Barang/Materiil dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat. 3) Aster Kasad sebagai Optimalisasi Peran TNI.

penanggung

jawab

program

kegiatan

4) Asrena Kasad sebagai penanggung jawab program kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum dan Penyusunan Dokumen MEF. i.

Program Monitoring dan Evaluasi. 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfolahtad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/ Danpuscabfung/Kasatker. 2) Pembuatan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penanggung jawab utama Kadisinfolahtad, penanggung jawab lainnya para Pangkotama/Danpuscabfung/Kasatker. 3) Kegiatan refreshing/workshop Kadisinfolahtad, penanggung jawab Danpuscabfung/Kasatker.

penanggung jawab utama lainnya para Pangkotama/

261 BAB IV MONITORING, SINKRONISASI DAN EVALUASI 18. Umum. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program serta untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD. 19. Monitoring. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Monitoring merupakan suatu kegiatan untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus dan monitoring menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program serta monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi serta diimplementasikan. Langkah-langkah pokok dalam pelaksanaan monitoring, sebagai berikut : a.

Menyusun Rancangan (program) Monitoring, terdiri dari : 1) Penghimpunan data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program. 2)

Sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor.

3)

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

4)

Pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring.

5)

Waktu dan jadwal kegiatan monitoring.

6)

Biaya monitoring.

b. Melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan. c. Menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan sebagai bahan perbaikan atau pengembangan program.

262 20.

Sinkronisasi. a. Prioritas Program RB Angkatan Darat 2010-2014. Prioritas pelaksanaan Program RB Angkatan Darat diarahkan untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD secara efektif, efisien dan akuntabel yang dilaksanakan secara kesisteman dengan pendekatan right sizing organisasi, pendayagunaan personel Angkatan Darat berbasis kompetensi dan kinerja, kerja sama dan hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta transparansi dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan budaya kerja yangberbasis kinerja dan bebas korupsi. 1) Prioritas-I. Right Sizing Organisasi Angkatan Darat. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat adalah terwujudnya organisasi yang right size. Right Sizing organisasi artinya organisasi yang tepat ukuran dan terukur sehingga besar kecilnya suatu organisasi ditentukan oleh tupoksi, beban kerja dan tanggung jawab serta wewenang yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk, susunan dan mekanisme kerja serta produk dan output yang dihasilkan suatu organisasi tercermin dalam formulasi tugas dan fungsi utama organisasi yang dapat diukur secara baku. Beban kerja suatu organisasi dapat dinilai dari standar indek beban kerja yang dicapai dan telah berlaku secara nasional. Penataan dan penguatan organisasi di tingkat Angkatan Darat dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi pembinaan kekuatan, pengembangan kemampuan serta penataan gelar kekuatan Angkatan Darat. a) Strategi pembangunan kekuatan diarahkan untuk memantapkan struktur organisasi dan gelar tempur serta peningkatan mobilitas dengan melengkapi dan memodernisasi Alutsista secara bertahap menuju minimum essential force sesuai kemampuan dukungan anggaran pemerintah dan prioritas pembangunan pertahanan. Adapun sasaran pembangunan kekuatan adalah meningkatnya kekuatan organisasi tempur di seluruh wilayah NKRI secara proporsional terutama di daerah perbatasan, daerah rawan konflik serta pulau-pulau terluar agar dapat secara cepat dan tepat mengatasi ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. b) Strategi pembangunan kemampuan meliputi pembangunan intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah dan dukungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemampuan melalui pendidikan dan latihan, pemenuhan materiil khusus melalui pengadaan dan modernisasi serta meningkatkan kemampuan pertahanan melalui pendidikan dan latihan serta penugasan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

263 c) Pembinaan kekuatan dan pengembangan kemampuan serta penataan gelar kekuatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan strategi dan sasaran yang telah ditetapkan (Long Term Planning). Sedangkan dalam dinamika pelaksanaannya diperlukan prioritas kebijakan pembinaan kekuatan dan pengembangan kemampuan serta penataan gelar kekuatan dihadapkan dengan tuntutan tugas sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman yang mungkin timbul serta kemampuan anggaran negara (Short Term Planning). 2) Prioritas II. Pengelolaan Personel TNI AD berbasis kompetensi dan kinerja. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dan penentu keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi, termasuk organisasi TNI Angkatan Darat. Kebijakan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dimaksudkan untuk memantapkan pola pembinaan karier yang berasaskan “The Right Man on the Right Job” sehingga roda organisasi dapat berputar secara optimal. Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam pembinaan personel di lingkungan TNI AD bertujuan agar setiap personel TNI baik Prajurit maupun PNS TNI dapat diberdayagunakan secara optimal dan terukur sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan pangkat dan jabatan di satuannya. Apabila pemberdayaan personel tersebut secara individu di seluruh satuan jajaran TNI dapat diwujudkan, maka secara akumulatif akan bermuara pada keberhasilan dan kesuksesan terhadap pelaksanaan tugastugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan personel TNI AD berbasis kompetensi dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut yang disesuaikan dengan skala prioritas dan mempertimbangkan keserasian dan keselarasan dengan sistem pembinaan personel di lingkungan Angkatan Darat yang telah berjalan saat ini. Program dan kegiatan pengelolaan SDM TNI AD berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Program Zero Growth Personel TNI AD. Implementasi dari program Zero Growth Personel TNI AD diantaranya berupa rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh para pengemban fungsi personel di lingkungan Angkatan Darat. Hal ini bertujuan untuk merumuskan dan menyamakan persepsi maupun interpretasi tentang kebijakan Zero Growth Personel TNI AD beserta penerapannya. Secara harfiah Zero Growth Personel TNI adalah angka nol untuk pertumbuhan personel TNI AD, sehingga rekruitmen personel yang dilakukan TNI Angkatan Darat adalah untuk mengganti personel yang melaksanakan pemisahan (pensiun, meninggal, diberhentikan, dsb).

264 b) Program Right Sizing Personel TNI AD. Implementasi dari program right sizing personel TNI AD, diantaranya adalah pembentukan Kelompok Kerja Right Sizing di tingkat TNI AD dengan melibatkan personel dengan kompetensinya dengan mengutamakan personel TNI AD yang memiliki tingkat pendidikan formal S-2 (Pasca Sarjana). Pokja ini pada Tahun 2011, telah menghasilkan empat buah Bujuk yaitu Bujukmin tentang Penataan Organisasi TNI AD, Penilaian dan Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Data Base Personel Terintegrasi. Keempat Bujuk tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan right sizing di lingkungan TNI AD dan sistem pembinaan personel khususnya pola Binkar di lingkungan TNI AD. c) Program Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi. Sebagai kelanjutan dari kebijakan Zero Growth Personel dan Right Sizing Personel TNI, Panglima TNI juga menekankan pentingnya pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi, kebijakan ini diwujudkan dengan melaksanakan kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengembangkan pembinaan personel TNI AD yang berbasis Kompetensi. Pelaksanaan pengelolaan SDM berbasis kompetensi, sebagai berikut : 1) Formasi Personel berdasarkan Beban Kerja dilaksanakan pada 2010-2012. Penilaian dan analisa perhitungan beban kerja sebagai parameter pengukuran beban kerja tidak bisa dipisahkan dengan penataan organisasi di lingkungan TNI AD yang meliputi ; penyempurnaan kembali pernyataan visi dan misi organisasi yang telah dibuat, merumuskan kembali formulasi tugas (pokok) dan fungsi utama, menyempurnakan struktur organisasi yang merupakan susunan dan formasi jabatan eselon-1 sesuai dengan fungsi utama, selanjutnya untuk mendukung pelaksanakan tugas dan kewajiban dari fungsi utama/jab eselon-1 disusun formasi personel/jabatan pada eselon-2 sesuai dengan uraian tugas dan kewajiban pejabat eselon-1. Jumlah jabatan pada eselon-2 disesuikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya. 2) Aspek kompetensi dilaksanakan pada Tahun 2012-2014. Untuk dapat mengukur beban kerja setiap jabatan maka diperlukan standar kompetensi jabatan, yang berisi ikhtisar jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab jabatan serta hubungan kerja dan koordinasi yang harus dilaksanakan. Untuk dapat menyusun standar kompetensi jabatan yang baik, harus diawali dengan kegiatan yang berupa Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Kompetensi

265 kinerja setiap jabatan di lingkungan TNI AD diukur berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka pejabat tersebut harus dikirim ke Lemdik untuk dibina lebih lanjut sedangkan apabila telah melampaui standar kompetensi yang dipersyaratkan maka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3) Aspek Pengembangan Diklat pada Tahun 2013-2014. Pengembangan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang baku dan parameter yang terukur. Mekanisme yang dimaksud berupa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dimulai dengan pengukuran kompetensi kinerja setiap pejabat di lingkungan TNI AD yang dilaksanakan minimal setiap triwulan. Hasil penilaian (assessment) kinerja berdasarkan kompetensi dipisahkan antara yang lulus dan lulus dengan nilai maksimal serta tidak lulus. Selanjutnya personel/pejabat yang tidak lulus dikirim ke Lembaga Pendidikan sesuai dengan tingkat jabatannya. Di Lemdik ini sudah menggunakan Kurikulum Pendidikan yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan stratanya sehingga terukur secara valid dan akuntabel. Apabila dalam waktu yang dialokasikan ternyata masih tidak lulus maka kelompok pejabat tersebut diwajibkan untuk mengikuti pendidikan pada standar kompetensi dibawah jabatannya, demikian selanjutnya sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi pengunduran diri atau pensiun dipercepat atau turun jabatan. Disini Lembaga Pendidikan berfungsi untuk menentukan apakah personel yang dididik telah memenuhi persyaratan Standar Kompetensi yang harus dimiliki atau tidak sehingga Lemdik mempunyai otoritas dalam menyiapkan dan menentukan personel dalam pola Binkar yang dilaksanakan di lingkungan TNI AD. 3)

Prioritas III. Mekanisme Hubungan Kerja (Business Process/SOP). a) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI AD merupakan akumulasi dari keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dari seluruh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat. Ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat dapat dilihat dari tiga aspek, pertama aspek efektifitas penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKA dan atau Program Kerja, kedua efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran, dan ketiga, evaluasi kinerja guna menilai tingkat

266 pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja program dan kegiatan dimasa depan. Penerapan dan pelaksanaan ketiga aspek tersebut (yang digunakan sebagai parameter keberhasilan pelaksanaan tugas) harus berpedoman pada formulasi tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat yang telah ditetapkan dalam Pokok-pokok Prosedur dan Organisasi (PPOP) ataupun Organisasi dan Tugas (ORGAS). b) Penjabaran secara rinci tentang pelaksanaan tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat, telah tertuang dalam dokumen Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja yang ditetapkan oleh masing-masing Kasatker/ Kabalakpus/Pangkotama di lingkungan Angkatan Darat. Mengalir dari pemikiran tersebut maka dokumen Prosmekhubja mempunyai peran yang strategis karena sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AD secara akumulatif dan akuntabel. c) Program penguatan Tata Laksana (SOP) bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan, duplikasi dan overlapping pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI AD, yang berimplikasi pada penghamburan dan pemborosan keuangan negara. Di samping itu, juga untuk mengembangkan sistem informasi berbasis e-dok sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Prioritas kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) Standarisasi dan implementasi Prosmekhubja pada Tahun 2010-2012. Setiap organisasi di lingkungan TNI AD memiliki Buku Petunjuk yang berisi tentang kedudukan, tugas, fungsi organisasi serta tugas dan tanggung jawab personel. PPOP dan ORGAS ditetapkan oleh Panglima TNI dan ditindak lanjuti oleh Kasad, sedangkan Prosmekhubja ditetapkan oleh pimpinan organisasi yang berisi penjabaran rinci terhadap pelaksanaan tugas, peran dan fungsi serta hubungan kerja satuan secara internal maupun eksternal. (2) Pembangunan sistem informasi berbasis e-dok pada Tahun 2013-2014. Pembangunan sistem informasi berbasis e-dok dilakukan secara bertahap, diawali dengan penyusunan rancang design mekanisme aliran informasi dari Satker/ Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat ke Disinfolahtad dan dari Disinfolahtad ke Sopsad. Selanjutnya penyusunan dan penetapan prosedur dan mekanisme pemanfaatan sistem elektronisasi dokumentasi/ kearsipan di lingkungan Angkatan Darat. Pembangunan sistem informasi berbasis e-dok diprogramkan pada Tahun 2013-2014.

267 4) Prioritas IV. Penguatan Legislasi TNI AD. Guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD secara efektif, efisien dan akuntabel yang dilaksanakan secara kesisteman, maka diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat memayungi kegiatan/operasi Satuan dan Personel TNI AD. a) Strategi identifikasi dan pemetaan peraturan yang diterbitkan oleh Mabes TNI/Angkatan Darat ditujukan untuk mengetahui peraturan yang sudah diterbitkan dan yang belum diterbitkan baik yang bersifat delegatif maupun atributif dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. b) Strategi penyusunan Peraturan Kasad di bidang administrasi Prajurit didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan Peraturan Panglima TNI untuk memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban serta rawatan kedinasan Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas-tugas. c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan diarahkan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat, sehingga dapat meningkatkan pemahanan dan kesadaran hukum bagi Prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. 5)

Prioritas V. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja. a) Untuk mewujudkan prinsip Good Governance and Clean Government, maka TNI AD sebagai sub sistem dari Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan TNI, mewajibkan setiap pejabat pengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja tiap-tiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan kepada Kasad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) serta instansi terkait setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

268 b) Penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Angkatan Darat, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan prioritas kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2010 sampai 2014, antara lain sebagai berikut: (1) Penyusunan Buku Petunjuk pada Tahun 2010 - 2012. Kegiatan prioritas penyusunan buku petunjuk guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI AD, yaitu: Penyusunan Bujuk tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan TNI AD, Penyusunan Bujuk tentang Tata Cara pelaksanaan Akutansi BMN dengan menggunakan SIMAK BMN di lingkungan TNI AD, dan Penyusunan Bujuk tentang Penghapusan BMN di lingkungan TNI AD. Bujuk-Bujuk tersebut merupakan produk hukum di lingkungan TNI AD yang harus ditindak lanjuti oleh setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI AD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (anggaran) dan penggunaan serta pengamanan aset-aset negara yang dikuasakan kepada Kasatker/Kabalakpus/Pangkotama di lingkungan TNI AD. (2) Standarisasi penyusunan IKU, IKK dan LAKIP pada Tahun 2012-2014. Kegiatan prioritas selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penerbitan buku-buku petunjuk yang digunakan sebagai pedoman bagi Kasatker/Kabalakpus/ Pangkotama di lingkungan TNI AD untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya, adalah kegiatan standarisasi penyusunan IKU dan IKK serta standarisasi penyusunan LAKIP dan Evaluasi LAKIP. Dokumen IKU merupakan dokumen induk yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan IKK dan lain-lainya termasuk penyusunan LAKIP dan evaluasi LAKIP. Dokumen IKU TNI AD merupakan acuan/pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh tiap-tiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Angkatan Darat, untuk menetapkan Rencana Kinerja (RENKIN) Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja (evaluasi LAKIP) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis TNI AD Tahun 2010-2014.

269 b.

Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja. 1)

Prioritas I. Right Sizing Organisasi Angkatan Darat. a) Perencanaan sistem. Yang dimaksud dengan perencanaan sistem adalah tahap perencanaan penataan organisasi TNI AD secara kesisteman meliputi kegiatan perencanaan dari aspek waktu dan tahapan kerja sebagai berikut : (1) Pengajuan usulan pembentukan Pokja Right Sizing Organisasi dan personel. (2) Pengumpulan dokumen/penak terkait yang diperlukan dalam penyusunan penataan organisasi TNI AD. (3) Melaksanakan Koordinasi dengan Satker/Balakpus/ Kotama terkait untuk melaksanakan penyusunan Bujukmin Penataan Organisasi. (4)

Pengajuan usulan kegiatan validasi organisasi TNI AD.

(5) Pengumpulan dokumen/penak terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan validasi organisasi TNI AD. (6) Melaksanakan Koordinasi dengan Satker/Balakpus/ Kotama terkait untuk melaksanakan penyusunan Tim Pokja Validasi Organisasi Satker/Balakpus/Kotama. b) Pengembangan sistem. Yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah tahap persiapan pelaksanaan penataan organisasi TNI AD yang meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Penerbitan Surat Perintah Pokja penataan organisasi TNI AD. (2)

Penyusunan konsep penataan organisasi.

(3) Penerbitan Surat Perintah Pokja validasi organisasi Staf Umum/Satker/Kotama/Balakpus. (4) Penyusunan konsep naskah akademik organisasi Staf Umum/Satker/Kotama/Balakpus.

validasi

c) Implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tahap pelaksanaan penyusunan Bujukmin tentang penataan organisasi TNI yang meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Uji Teori-I dilaksanakan di Staf Umum/ Satker/Kotama/Balakpus masing-masing. (2) Pelaksanaan Uji Teori-II, dilaksanakan di Kodiklat TNI AD.

270 (3) Pelaksanaan Uji Teori-III, dilaksanakan di RBY II Mabesad dipimpin oleh Kasad/Wakasad. (4) Penerbitan Peraturan penataan organisasi TNI AD.

Kasad

tentang

Bujukmin

(5) Pengusulan persetujuan Panglima TNI tentang validasi organisasi di lingkungan TNI AD. 2) Prioritas II. Kinerja. a)

Pengelolaan Personel TNI Berbasis Kompetensi dan

Tahap I, Analisis jabatan dilakukan dengan kegiatan : (1) Perencanaan Sistem. Yang dimaksud dengan perencanaan sistem adalah tahap perencanaan analisis jabatan di lingkungan Angkatan Darat secara kesisteman meliputi kegiatan perencanaan dari aspek waktu dan tahapan kerja sebagai berikut: (a) Pengumpulan data informasi jabatan di satuan jajaran TNI AD. (b) Analisis jabatan.

dan

verifikasi

penelitian

informasi

(c) Menentukan parameter atau alat ukur untuk menilai beban kerja. (2) Pengembangan Sistem. Yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah tahap persiapan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a) Pembuatan Bujuk tentang analisa jabatan di lingkungan TNI AD. (b) Pembuatan bujuk tentang penilaian beban kerja satuan dan perorangan di lingkungan TNI AD. (3) Implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tahap pelaksanaan penyusunan Bujukmin tentang analisis jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) Sosialisasi tentang Bujuk analisa jabatan dan penilaian beban kerja perorangan dan jabatan ke kotama balakpus. (b)

Pembuatan aplikasi penilaian beban kerja.

(c)

Uji coba aplikasi penilaian beban kerja.

271 b)

Tahap II, Evaluasi jabatan dilakukan dengan kegiatan : (1) Perencanaan Sistem. Yang dimaksud perencanaan sistem adalah tahap perencanaan jabatan di lingkungan Angkatan Darat, yang perencanaan dari aspek waktu dan tahapan kerja berikut :

dengan evaluasi meliputi sebagai

(a) Membuat Pokja penyusunan draft buku evaluasi jabatan. (b) Pengumpulan data informasi jabatan di satuan jajaran TNI AD sebagai bahan penyusunan evaluasi jabatan. (c) Penentuan beberapa parameter/alat ukur yang dapat dijadikan sebagai prasarana evaluasi jabatan. (2) Pengembangan Sistem. Yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah tahap persiapan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a) Melakukan uji coba untuk mendapatkan saran masukan dalam rangka penyempurnaan sistem yang diterapkan. (b) Pengesahan sistem penilaian kinerja individu dengan peraturan Kasad. (c) Menyusun buku petunjuk evaluasi jabatan di lingkungan TNI AD untuk disahkan dengan Peraturan Kasad dan buku petunjuk lain untuk mendukung evaluasi jabatan. (3) Implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tahap pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a) Melaksanakan sosialisasi personel satuan jajaran TNI AD.

kepada

seluruh

(b) Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menyempurnakan kelas jabatan dilingkungan TNI AD. c)

Tahap III, Penetapan sistem penilaian kinerja individu. (1) Perencanaan Sistem. Yang dimaksud dengan perencanaan sistem adalah tahap perencanaan penetapan sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Angkatan Darat secara kesisteman, tahapan kerja sebagai berikut :

272 (a) Membuat Pokja penyusunan draf buku penilaian kinerja individu. (b) Membuat rencana waktu dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. (c) Mengumpulkan referensi dan keterangan lain yang terkait dengan penilaian kinerja individu. (d) Menentukan beberapa parameter atau alat ukur yang dapat dijadikan sebagai prasarana penilaian kinerja individu. (e) Merencanakan sistem dan metoda penilaian kinerja individu yang dapat dijadikan parameter sehingga tersedianya indikator yang terukur. (2) Pengembangan Sistem. Yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah tahap persiapan pelaksanaan penetapan sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a) Mengembangkan sistem aplikasi yang dapat dijadikan sebagai parameter atau alat ukur untuk menilai kinerja individu, sehingga tersedia indikator kinerja yang terukur. (b) Menyempurnakan sistem aplikasi yang dapat dijadikan sebagai parameter atau alat ukur untuk menilai kinerja individu, sehingga tersedia indikator kinerja yang terukur. (3) Implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tahap pelaksanaan penetapan sistem penilaian kinerja individu yang meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) Menyusun buku pedoman tentang tata cara penilaian kinerja individu dengan menggunakan sistem aplikasi dan metoda penilaian. (b) Melakukan uji coba tata cara penilaian kinerja individu dengan menggunakan sistem aplikasi dan metoda penilaian kinerja individu untuk mendapatkan saran masukan dalam rangka penyempurnaan sistem aplikasi yang dikembangkan. (c) Menyempurnakan tata cara penilaian kinerja individu dengan menggunakan sistem aplikasi dan metoda penilaian kinerja individu dari hasil uji coba.

273 (d) Menyusun Perkasad tentang tata cara penilaian kinerja individu dengan menggunakan sistem aplikasi dan metoda penilaian kinerja individu yang terukur. (e) Mensosialisasikan tata cara penilaian kinerja individu dengan menggunakan sistem aplikasi dan metoda penilaian kinerja individu di jajaran Angkatan Darat. d)

Tahap IV, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (1) Perencanaan Sistem. Yang dimaksud dengan perencanaan sistem adalah tahap perencanaan penerapan standar kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat, tahapan kerja sebagai berikut : (a)

Penyusunan standar kompetensi jabatan.

(b)

Presentasi standar kompetensi jabatan.

(c)

Pengesahan standar kompetensi jabatan.

(2) Pengembangan Sistem. Yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah tahap persiapan pelaksanaan penerapan standar kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a)

Penyusunan Bujuk standar kompetensi jabatan.

(b)

Presentasi Bujuk standar kompetensi jabatan.

(c)

Pengesahan Bujuk standar kompetensi jabatan.

(3) Implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tahap pelaksanaan penerapan standar kompetensi jabatan di lingkungan Angkatan Darat yang meliputi kegiatan sebagai berikut : (a)

Sosialisasi Bujuk standar kompetensi jabatan.

(b)

Penerapan Bujuk standar kompetensi jabatan.

(c) Pengawasan kompetensi jabatan. 3)

penerapan

Bujuk

standar

Prioritas III. Mekanisme Hubungan Kerja (Business Process/SOP). a)

Perencanaan sistem. (1)

Pengajuan usulan kegiatan validasi organisasi TNI AD.

(2) Pengumpulan dokumen/penak terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan validasi organisasi TNI AD.

274 (3) Melaksanakan Koordinasi dengan Satker/Balakpus/ Kotama terkait untuk melaksanakan penyusunan Tim Pokja Validasi Organisasi Satker/Balakpus/Kotama. b)

Pengembangan Sistem. (1) Penerbitan Surat Perintah Pokja validasi organisasi TNI AD. (2) Penyusunan konsep naskah akademik organisasi Staf Umum/Satker/Kotama/Balakpus.

c)

validasi

Implementasi. (1) Pelaksanaan Uji Teori-I dilaksanakan di Staf Umum/ Satker/Kotama/Balakpus masing-masing. (2) Pelaksanaan Uji Teori-II, dilaksanakan di Kodiklat TNI AD. (3) Pelaksanaan Uji Teori-III, dilaksanakan di RBY II Mabesad dipimpin oleh Kasad/Wakasad. (4) Penerbitan Peraturan penataan organisasi TNI AD.

4)

Kasad

tentang

Bujukmin

Prioritas IV. Penguatan Legislasi TNI. a)

Perencanaan Sistem. (1) Inventarisasi peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Mabes TNI/Angkatan darat. (2) Klasifikasi peraturan-peraturan baik yang bersifat delegatif maupun atributif dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Penyusunan Pokja penyusunan Peraturan Kasad di bidang administrasi prajurit. (4) Penyusunan Pokja sosialisasi peraturan perundangperundangan.

b)

Pengembangan Sistem. (1) Identifikasi dan pemetaan peraturan yang diterbitkan oleh Mabes TNI/Angkatan darat. (2) Penyusunan Peraturan Kasad di bidang administrasi prajurit. (3) Penyusunan bahan sosialisasi peraturan perundangundangan.

275 c)

Implementasi. (1) Penerapan peraturan Kasad di bidang administrasi prajurit. (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI AD.

5)

Prioritas V. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja. a)

Perencanaan Sistem. (1) Pembentukan Pokja penyusunan Bujuk pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan TNI AD. (2) Pembentukan Pokja penyusunan Bujuk tata cara pelaksanaan Akuntansi BMN dengan menggunakan SIMAK BMN di lingkungan TNI AD. (3) Pembentukan Pokja penyusunan Penghapusan BMN di lingkungan TNI AD. (4) Pembentukan Pokja penetapan penyusunan IKU, IKK dan LAKIP.

b)

Bujuk

tentang

standarisasi

Pengembangan Sistem. (1) Penyusunan Bujuk pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan TNI AD. (2) Penyusunan Bujuk tata cara pelaksanaan Akuntansi BMN dengan menggunakan SIMAK BMN di lingkungan TNI AD. (3) Penyusunan Bujuk tentang Penghapusan BMN di lingkungan TNI AD. (4)

c)

Standarisasi penyusunan IKU, IKK dan LAKIP.

Implementasi. (1) Penerapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan TNI AD. (2)

Penerapan SIMAK BMN di lingkungan TNI AD.

(3) Penerapan prosedur penghapusan BMN di lingkungan TNI AD.

276 BAB V PENUTUP 21. Penutup. Demikian Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Angkatan Darat, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya perbaikan dan revisi terhadap naskah ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Jakarta,

2012

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Angkatan Darat

Budiman Letnan Jenderal TNI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ANGKATAN DARAT TAHUN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents