TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TAHUN 2015-2019 BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. a. Tuntutan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah dimulai sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Berbagai perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Sejalan dengan perkembangan reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, pemerintah juga memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di bidang birokrasi. Reformasi Birokrasi pada dasarnya secara bertahap telah dilaksanakan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dalam implementasinya Reformasi Birokrasi berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, sebagai rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010– 2025. Kemudian dioperasionalisasikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010, yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas; b. Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah, sejak tahun 2010 TNI AD telah menetapkan program Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas. Berkenaan dengan kegiatan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan evaluasi untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan TNI AD saat ini yang merupakan evaluasi hasil pelaksanaan Road Map TNI AD tahun 2010-2014. Hasil evaluasi tersebut mengindikasikan adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD kedepan yang dikelompokan kedalam delapan area perubahan meliputi Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Kemudian dilaksanakan melalui sembilan program Reformasi Birokrasi yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan dan
2
Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Monitoring Evaluasi; dan c. Untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Program Reformasi TNI AD kedepan maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Angkatan Darat tahun 2015-2019 sebagai pedoman guna memperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI AD secara konsisten dan berkesinambungan. 2.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Guna memberikan gambaran tentang Road Map Program RB TNI AD yang berisi penyesuaian dan penyempurnaan Program RB TNI AD yang sedang dilaksanakan serta memuat pentahapan penyusunan rencana dan sasaran dalam periode lima tahun; dan b. Tujuan. Sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan TNI AD khususnya dan personel TNI AD umumnya dalam rangka melaksanakan program RB TNI AD.
3.
4.
Ruang Lingkup. a.
Pendahuluan;
b.
Pencapaian Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2010-2014;
c.
Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019;
d.
Rencana Anggaran; dan
e.
Penutup.
Dasar. a.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
b. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI; c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; d. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; e. Permenpan dan RB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB di Lingkungan Kementrian/ Lembaga;
3
f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI; g. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/858/IV/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Angkatan Darat; dan h. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin 1921/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang agent of change pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat TNI AD.
BAB II PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2010-2014
5. Umum. Pelaksanaan Program RB TNI AD pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional dan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Kasad. Pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2010-2014 dilihat dari setiap bidang yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pelayanan Publik serta Monitoring dan evaluasi. 6.
Bidang Manajemen Perubahan. a.
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan. 1) Terbentuknya organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD yang mampu melaksanakan perubahan terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja di lingkungan TNI AD; 2) Terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI AD; dan 3)
b.
Terbentuknya Agent Of Change di Lingkungan TNI AD.
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi. 1) Tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di lingkungan TNI AD; 2) Ditetapkannya program quick wins sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dilaksanakan; 3) Terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan; dan
4
4) Terbentuknya mekanisme komunikasi yang efektif tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD oleh agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan TNI AD. c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. 1) Terbentuknya Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI AD yang mudah diakses dan responsif dalam rangka sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan; 2) Terlaksananya kegiatan sosialisasi, internalisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI Angkatan Darat; dan 3) Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan sebagian besar personel dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat. 7.
Penataan Peraturan Perundang-undangan. a. Terlaksananya identifikasi Peraturan Kasad (Perkasad) yang diterbitkan Mabesad sebagai dasar Hukum pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD. b. Dilaksanakannya pemetaan/identifikasi Peraturan Kasad bidang personel terhadap materi yang muatannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI meliputi: 1) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/455/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Penyelenggaraan sidang Dewan Kehormatan Perwira; dan 2) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. c. Teridentifikasinya peraturan-peraturan di lingkungan Angkatan Darat yang kurang harmonis/tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. d. Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tindak Pidana Asusila dan Tindak Pidana Desersi/THTI melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada Prajurit dan PNS di satuan jajaran Balakpus TNI Angkatan Darat.
5
8.
Penataan dan Penguatan Organisasi. a.
Restrukturisasi. 1) Penataan Struktur Organisasi TNI Angkatan Darat sesuai usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dengan mempertimbangkan right sizing. 2) Terlaksananya validasi organisasi satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan TNI AD sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF) dan Zero Growth of Personnel serta dalam rangka memperjelas mekanisme Prosedur Mekanismne Hubungan Kerja (Prosmekhubja) satuan di jajaran TNI AD dengan kegiatan sebagai berikut: a)
Tahun 2010. (1)
(2)
b)
validasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100%. (a)
Orgas Ditpalad;
(b)
Yonarmed Roket;
(c)
Kodiklat TNI AD;
(d)
Brigif Linud;
(e)
Denintel Kostrad;
(f)
Sahli Kasad; dan
(g)
Lakesgilut.
pengesahan 6 Orgas, pencapaian sasaran 100%. (a)
Seskoad;
(b)
Akmil;
(c)
Setumad;
(d)
Divif Kostrad;
(e)
Pussenarmed Kodiklat TNI AD; dan
(f)
Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.
Tahun 2011. (1) penyusunan 7 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
6
(2)
(3)
c)
(a)
Orgas Divisi Linud;
(b)
Orgas Kopusbanops;
(c)
Orgas Menpenerbad Kopusbanops;
(d)
Orgas Menbekangad Kopusbanops;
(e)
Orgas Menkesad Kopusbanops;
(f)
Orgas Brigif Mekanis; dan
(g)
Orgas Yonif Linud.
validasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Spamad;
(b)
Orgas Sopsad;
(c)
Orgas Spersad;
(d)
Orgas Slogad;
(e)
Orgas Sterad;
(f)
Orgas Srenad; dan
(g)
Orgas Menziad Kopusbanops.
pengesahan 6 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Kodam;
(b)
Orgas Yonif Mekanis;
(c)
Orgas Pusdikpassus;
(d)
Orgas Dispsiad; dan
(e)
Orgas Yonarmed 105 mm/Tarik.
Tahun 2012. (1) penyusunan 2 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi:
(2)
(a)
Orgas Yonarhanud Rudal; dan
(b)
Orgas Yonarmed 155 mm.
validasi 13 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Kostrad;
7
(b)
Orgas Rindam;
(c)
Orgas Menarmed;
(d)
Orgas Ditajenad;
(e)
Orgas Ditbekangad;
(f)
Orgas Ditkesad;
(g)
Orgas Dittopad;
(h)
Orgas Ditziad;
(i)
Orgas Ditkumad;
(j)
Orgas Ditkuad;
(k)
Orgas Babinminvetcaddam;
(l)
Orgas RSPAD GS; dan
(m)
Orgas Bengpushub.
(3) pengesahan 23 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Pusintelad;
(b)
Orgas Puspenerbad;
(c)
Orgas Secapaad;
(d)
Orgas Dithubad;
(e)
Orgas Disjasad;
(f)
Orgas Disbintalad;
(g)
Orgas Disjarahad;
(h)
Orgas Lemjiantek;
(i)
Orgas Pal Kostrad;
(j)
Orgas Kes Kostrad;
(k)
Orgas Kodim;
(l)
Orgas Deninteldam;
(m)
Orgas Zi Kostrad;
(n)
Orgas Bekang Kostrad;
(o)
Orgas Hub Kostrad;
(p)
Orgas Dohar Sista Arhanud;
(q)
Orgas Ajen Kostrad;
8
(4)
(r)
Orgas Ku Kostrad;
(s)
Orgas Kum Kostrad;
(t)
Orgas Puskodal TNI AD;
(u)
Orgas Yonintel Kostrad;
(v)
Orgas Pom Kostrad; dan
(w)
Orgas Yonarmed 105 mm/GS.
peninjauan evaluasi 7 Orgas, pencapaian sasaran 100%. (a) peninjauan evaluasi Orgas Denkesyah Kodam IX di Denpasar; (b) peninjauan evaluasi Orgas Yonif TOP ROI 2009 di Yonif 121/Macan Kumbang Brigif 7/Rimba Raya Kodam I/BB di Deli Serdang; (c) peninjauan evaluasi Orgas Pusdikpenerbad di Pusdikpenerbad Semarang; (d) peninjauan evaluasi Orgas Korem di Korem 174/Atw Kodam XVII/Cenderawasih di Merauke; (e) peninjauan evaluasi Kodam XII/Tpr di Pontianak;
Orgas
Kodam
di
(f) peninjauan evaluasi Orgas Yonif Raiders di Yonif 200/Raider Kodam II/Swj Palembang; dan (g) peninjauan persiapan validasi Yonif Diperkuat di Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Kodam IX/Udy di Wedomu. d)
Tahun 2013. (1) penyusunan meliputi:
6
Orgas,
pencapaian
(a)
Orgas Yonarmed Komposit;
(b)
Orgas Yonpal Kostrad;
(c)
Orgas Yonarmed Roket MLRS;
(d)
Orgas Yonkav MBT;
(e)
Orgas Disdalpersad; dan
(f)
Orgas Dislaikad.
sasaran
100%
9
(2)
validasi 10 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Dispenad;
(b)
Orgas Disinfolahtad;
(c)
Orgas Itjenad;
(d)
Orgas Lemjiantek;
(e)
Orgas Divisi Kostrad;
(f)
Orgas Makopassus;
(g)
Orgas Magrup Sandha;
(h)
Masat Gultor;
(i)
Orgas Kizijihandak; dan
(j)
Orgas Kizinubika.
(3) pengesahan 17 Orgas, pencapaian sasaran 100% meliputi: (a)
Orgas Bengpusang Ditbekangad;
(b)
Orgas Denterm Ditbekangad;
(c)
Orgas Gupus Ditbekangad;
(d)
Orgas Denkesyah;
(e)
Orgas Denhubrem;
(f)
Orgas Bintal Kostrad;
(g)
Orgas Denharrahlat Kostrad;
(h)
Orgas Gupushub Dithubad;
(i)
Orgas Lanudad Puspenerbad;
(j)
Orgas Pusdikpenerbad;
(k)
Orgas Pekas;
(l)
Orgas Kupus Ditkuad;
(m)
Orgas Yonbekang Divif Kostrad;
(n)
Orgas Koramil;
(o)
Orgas Puslatpur;
(p)
Orgas Timintelrem; dan
(q)
Orgas Yonarhanudri 23 MM/Komposit.
10
(4)
peninjauan evaluasi 5 Orgas, pencapaian sasaran 100%. (a) peninjauan evaluasi Orgas Brigif TOP 2009 di Brigif 19/Khatulistiwa Kodam XII/Tpr; (b) peninjauan evaluasi Kodam XVII/Cen di Jayapura;
Orgas
Jasdam
di
(c) peninjauan evaluasi Orgas Yonzipur Yonzipur 16 Kodam IM; (d) peninjauan evaluasi Kodam XVI/Ptm; dan
Orgas
Pendam
(e) peninjauan evaluasi Orgas Brigif Linud Linud-3/ Kostrad Kariango Makassar. e)
di
di Brigif
Tahun 2014. (1) melaksanakan UT I dan II validasi/penyusunan 22 Orgas, pencapaian sasaran 100%. (a)
Brigif Mekanis;
(b)
Brigif Raider;
(c)
Yonif Raider Diperkuat;
(d)
Yonif Linud;
(e)
Laboratorium Biologi Vaksin Ditkesad;
(f)
CAMB;
(g)
Sat Cyber Warfare;
(h)
Makodam;
(i)
Denma Mabesad;
(j)
Grup 1 & 2 Kopassus;
(k)
Yon Grup 1 dan 2 Kopassus;
(l)
Yon Grup 3 Kopassus;
(m)
YonaksusSat 81 Kopassus;
(n)
Yonban Sat 81 Kopassus;
(o)
Dennik Sat 81 Kopassus;
(p)
Pusdikpassus Kopassus;
(q)
Yonarhanud Komposit;
11
(r)
Denarhanud Rudal 004;
(s)
Puslatpur Kodiklat TNI AD;
(t)
Pusterad;
(u)
Akmil; dan
(v)
Kikavtai.
(2) melaksanakan UT III validasi/penyusunan 22 Orgas, pencapaian sasaran 90%. (3) forum evaluasi 9 Orgas hasil uji coba, pencapaian sasaran 100%.
(4)
(a)
Sahli Kasad;
(b)
Ditpalad;
(c)
Gupusran Ditpalad;
(d)
Gupusjat dan Optik Ditpalad;
(e)
Pendam;
(f)
Topdam;
(g)
Jasdam;
(h)
Yonkav; dan
(i)
Denarhanud 23 MM/Zur Komposit
peninjauan, pencapaian sasaran 100%. (a) peninjauan evaluasi uji coba Orgas Bintaldam di Kodam I/BB; (b) peninjauan evaluasi uji coba Orgas Infolahtadam di Kodam VI/Mulawarman; (c) peninjauan evaluasi uji coba Orgas Denhub dan Denpom Divif-2 Kostrad; dan (d) peninjauan evaluasi uji coba Orgas Yonif Raider Singkawang Kodam XII/Tpr.
b.
Penguatan Unit Kerja. 1) Terbentuknya gelar satuan di jajaran TNI AD baik penataan satuan maupun pembentukan satuan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI Angkatan Darat yang berpedoman pada Minimum Essential Force (MEF)
12
maupun Renstra untuk mendukung pelaksanaan Tupok TNI AD dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI khususnya di daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terluar mencapai 47,8% meliputi penataan satuan dan pembentukan satuan baru sebanyak 47 satuan yang terdiri dari 37 validasi satuan (21 satuan dalam proses pengajuan permohonan Perpang TNI) dan 10 pembentukan baru (8 satuan sudah Perkasad, 1 satuan sudah mendapat persetujuan Panglima TNI dan proses pembangunan untuk mencapai kondisi 60 % serta 1 satuan dalam proses permohonan persetujuan Panglima TNI); 2) Melanjutkan pembangunan satuan yang telah tergelar tetapi belum siap operasional (belum mencapai kondisi 60%), sebagai berikut:
9.
a)
Yonkav Kutai Kertanegara Kodam VI/Mlw
60,7%;
b)
Yonzipur 8 Kodam VI/Mlw
53,9%;
c)
Brigif 22/OM Gorontalo Kodam VII/Wrb
23,8%;
d)
Yonarhanudse 16/Maleo
33,3%;
e)
Yonif 741/Sbw
16,4%
f)
Yonzipur 18YKR Kodam IX/Udy
50,7%
g)
Yonkav Tank Kodam XII/Tpr
32,2%
h)
Yonzipur Kodam XII/Tpr
63,5%
i)
Brigif 20 Lhoksukon Kodam IM
39,3%
j)
Skadron 13/Serbu Tanjung Redep
k)
Disadaad
50,0%
l)
Yonhub Cimanggis
34,4%
6,9%
Program Penataan Tata Laksana. a.
Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi. 1) Tersusunnya Bujukmin Data Base SOP/Prosmekhubja yang terkoneksi dengan Mabes TNI maupun Kotama/Balakpus; 2) Tersusunnya pokok-pokok organisasi dan prosedur serta tugas TNI AD yang dilaksanakan oleh Kotama/Balakpus yang meliputi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi dan daftar susunan personel serta rekap personel dan materiil;
13
3) Tersusunnya prosedur dan mekanisme hubungan kerja/petunjuk kerja yang dilaksanakan oleh satker-satker di jajaran TNI Angkatan Darat yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme kerja serta hubungan kerja antar personel baik internal maupun eksternal; 4) Tersusunnya Prosedur Tetap (Protap) di satuan-satuan jajaran TNI AD serta protap-protap yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing; dan 5) Terselenggaranya lingkungan TNI AD. b.
kegiatan
penyusunan
Doktrin
dan
Bujuk
di
Pembangunan/pengembangan e-government. 1) Tersusunnya standarisasi sistem informasi manajemen bidang dokumentasi/kearsipan jajaran TNI AD dan prosedur mekanisme operasional melalui sistem elektronisasi masih dalam proses pengembangan; 2) Tersedianya perangkat lunak, perangkat keras dan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan TNI AD; 3) Terlaksananya sistem aplikasi e-recruitment TNI AD, e-data personel TNI AD dan e-doc kearsipan TNI AD; 4) Terselenggaranya kegiatan rancang bangun alat tes postur tubuh sistem elektronik; 5) Terselenggaranya penyempurnaan dan pengintegrasian hasil rancang bangun prototipe alat tes Garjas A dan B sistem elektronik; 6) Terselenggaranya kegiatan rancang bangun prototipe hardware dan software untuk mendukung kemandirian teknologi informasi dan komunikasi; 7) Terselenggaranya kegiatan rancang bangun hardware dan software untuk mendukung kegiatan paperless di lingkungan TNI AD; dan 8) Terselenggaranya kegiatan pengembangan maupun rancang bangun perpustakaan digital (e-library) dan sistem informasi e-office di Seskoad.
10.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a.
Penataan sistem rekruitmen personel. 1)
Tercapainya pembangunan aplikasi sistem rekruitmen secara online;
2) Terlaksananya penyempurnaan/revisi sistem penyelenggaraan rekruitmen personel Angkatan Darat;
dan
metode
14
3) Terwujudnya obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rekruitmen personel TNI AD dengan tidak mengabaikan keterwakilan daerah-daerah; 4) Sistem rekruitmen personel TNI AD dapat berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 5)
Meningkatnya animo masyarakat untuk menjadi prajurit TNI AD;
6) Aplikasi sistem rekruitmen secara online sedang dibangun secara bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di bawah kendali Mabes TNI dan saat ini pembangunan aplikasi tersebut telah memasuki tahap penyempurnaan; 7) Penyempurnaan/revisi penyelenggaraan rekruitmen personel TNI Angkatan Darat telah dilaksanakan dengan menerbitkan Bujukmin tentang personel dimana didalamnya terdapat beberapa revisi diantaranya revisi pada organisasi penerimaan prajurit Tamtama. Selain itu, revisi dilakukan dengan menyempurnakan sistem penilaian Rik/Uji dalam kegiatan penerimaan prajurit baik Pa, Ba dan Ta. Penyempurnaan sistem penilaian telah dilakukan dan disahkan dengan menerbitkan Surat Kasad tentang petunjuk penilaian Rik/Uji Catar Akmil, serta akan dituangkan kedalam setiap rencana pelaksanaan kegiatan penerimaan prajurit. Selanjutnya, revisi penilaian ini akan dituangkan kedalam bentuk Bujuknik penerimaan prajurit; 8) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekruitmen prajurit yang dilaksanakan oleh TNI AD; 9) Meningkatnya kualitas peserta didik, sehingga memudahkan dalam pembinaan yang berpengaruh kepada meningkatnya hasil didik; dan 10) Diperolehnya SDM prajurit yang berkualitas secara kompetensi yang dibutuhkan TNI AD, sehingga siap ditempatkan dan ditugaskan di setiap jabatan/satuan TNI AD. b.
Analisis Jabatan. 1) Tercapainya pembuatan aplikasi penilaian beban kerja perorangan dan satuan yang diperoleh dari perhitungan dan analisa beban kerja tiap jabatan; 2)
Tersedianya pinak aplikasi perhitungan dan analisa beban kerja;
3) Tersedianya uraian beban kerja yang terukur, sehingga dapat terwujud organisasi yang right sizing; 4)
Terkumpulnya input data beban kerja dari Satker-Satker;
15
5) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan 6) Meningkatnya profesionalisme prajurit dan PNS dalam mengawaki organisasi. c.
Evaluasi Jabatan. 1) Tersusunnya buku revisi Dafukaj yang berisi tentang peringkat/kelas jabatan sesuai grading disesuaikan pada validasi organisasi terbaru, revisi buku Dafukaj; 2) Diperbaharuinya penyelarasan kelas jabatan perwira sesuai orgas terbaru dengan data kelas jabatan yang ada pada data Siskar; 3) Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; 4) Dipahaminya peringkat jabatan manajerial dan non manajerial serta SOP oleh seluruh pejabat di lingkungan TNI AD; dan 5) Terciptanya sistem informasi kepegawaian/personel menerus dimutakhirkan oleh setiap satuan di jajaran TNI AD.
d.
yang
terus
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. 1)
Tersusunnya buku pedoman pola Binkar perwira terbaik TNI AD;
2) Tersedianya buku pedoman penyelenggaraan sidang jabatan dan pangkat Pati/Pamen; 3) Dioperasionalkannya buku pedoman tentang pola Binkar yang telah direvisi, ketentuan leveling, sosiometri, bahasa inggris, tes potensi akademik, talent scouting dan PPKJ khususnya untuk jabatan Letkol mantap dan Kolonel mantap; 4)
Terstandarisasinya seluruh jabatan di lingkungan TNI AD;
5) Diperolehnya personel yang tepat untuk menduduki jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensinya; dan 6) Diberlakukannya aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan fungsional.
16
e.
Assessment individu berdasarkan kompetensi. 1) Tersusunnya data sosiometri perwira yang diambil dari para anggota pada saat perwira yang dinilai tersebut menjabat pada tiga jabatan sebelum jabatan yang sedang diemban dan rekapitulasi data sosiometri hasil pengumpulan dari satker terhadap personel yang telah mengikuti pembekalan Dandim, Danyon dan Danden Intel; 2) Tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu berdasarkan data kemampuan jasmani, psikologi, riwayat/prestasi pada jabatan dan penugasan, nilai bahasa inggris, sosiometri dan leveling berdasarkan talent scouting terutama golongan perwira; 3) Belum terwujudnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat untuk penugasan khusus di dalam dan luar negeri; 4) Belum terwujudnya profil kompetensi yang valid dan terintegrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai prioritas mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri; 5) Pengolahan data profil kompetensi individu pada jabatan Pamen dan Pati tersedia di tingkat Mabesad dan dapat dikembangkan untuk bisa diakses di Kotama/Balakpus berdasarkan Sisfopers Online; dan 6) Belum tersedianya data profil kompetensi individu pada jabatan Pama di tingkat Kotama/Balakpus untuk digunakan dalam pengarahan pembinaan karir secara terbatas.
f.
Penerapan sistem penilaian kinerja individu. 1) Tersedianya buku pedoman untuk penilaian kinerja individu di lingkungan Angkatan Darat; 2) Tercapainya aspek penilaian kinerja individu yang tepat di lingkungan Angkatan Darat; 3) Penilaian individu secara obyektif, transparan dan akuntabel dapat meningkatkan produktifitas kinerja personel, sehingga pelaksanaan tugas dapat optimal; dan 4) Diperolehnya keseragaman dalam penilaian dengan mempedomani Buku Pedoman Penilaian Kinerja Individu.
17
g.
Membangun/memperkuat database personel. 1) Tersedianya fasilitas baik piranti lunak maupun piranti keras sebagai sarana utama dan pendukung penyelenggaraan sistem informasi personel TNI AD; dan 2) Tersedianya database personel TNI Angkatan Darat yang meliputi seluruh personel di Kotama-Kotama dan Balakpus serta yang bertugas di luar struktur TNI AD.
h.
Mengembangkan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi. 1) Terselenggaranya macam-macam pendidikan TNI Angkatan Darat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran pendukungnya; 2) Tersedianya kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan jajaran TNI AD baik yang dilaksanakan oleh Kodiklat TNI AD maupun LKT kecabangan dan fungsi Angkatan Darat sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan; 3) Terstandarisasinya 10 komponen pendidikan sebagai standar peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan agar pendidikan dapat berjalan dengan optimal; 4) Tersedianya Gadik dan Gapendik untuk mengoptimalkan transfer ilmu kepada Serdik agar hasil yang dicapai dapat berjalan dengan optimal; dan 5) Terselenggaranya pendidikan luar negeri TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan negara lain sesuai dengan kecabangan, spesialisasi, kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran pendukungnya.
11.
Penguatan Pengawasan. a.
Pengawasan Internal. 1) Terwujudnya perbaikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI AD sesuai standar penilaian BPK RI, dari penilaian Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan; 2) Terlaksananya verifikasi keuangan yang dilakukan dengan cara desk audit terhadap pertanggungjawaban keuangan seluruh satuan jajaran TNI AD yang mendapatkan P3.
18
3) Terlaksananya Wasrik yang terdiri atas Wasrik bidang kinerja yang meliputi bidang intelijen, operasi, personel, logistik dan teritorial serta Wasrik bidang perbendaharaan yang meliputi bidang Renproggar, verifikasi keuangan dan verifikasi materiil dengan obyek wasrik meliputi: a)
Bidang Intelijen. (1) pengamanan personel, meliputi tindak lanjut penyelesaian kasus yang terjadi di kesatuan dan pelaksanaan security clearance terhadap prajurit yang menjaga obyek vital maupun pemegang administrasi yang bersifat rahasia; (2) pengamanan materiil, meliputi sistem pengamanan gudang senjata api, muhandak dan gudang bekal/materiil serta administrasi materiil; (3) pengamanan berita dan kegiatan, meliputi werving, pembentukan jaringan intel dan pembuatan Renpam; (4) administrasi intelijen, meliputi buku petunjuk intelijen, produk intelijen, dan prosedur tetap pengamanan satuan; (5) tromol Pos 5000, tentang pengaduan masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya dan dipertahankan sebagai satu jalur pengawasan; dan (6) kotak Pos 7000, tentang langkah tindak lanjut dan penyelesaiannya oleh Komandan Satuan.
b)
Bidang Operasi. (1) rencana operasi, meliputi dukungan uang latihan, uang saku latihan; (2) penyiapan satuan, meliputi pemeriksaan kegiatan siapsat yang akan berangkat tugas operasi dan pembinaan organisasi; dan (3) latihan, meliputi penguasaan manajemen latihan, produk penyelenggara latihan dan persiapan/perencanaan/pelaksanaan latihan raider serta uji petik kemampuan Satpur, Banpur, Satintel dan Satkowil.
c) Bidang Personel. Pembinaan tenaga manusia meliputi pembangunan kekuatan personel, pemeliharaan dan pengendalian kekuatan personel serta laporan kekuatan personel yang meliputi:
19
(1) penyediaan/pengadaan, yaitu penerimaan prajurit (catar Akmil, Pa PK, Ba PK dan Ta PK) serta pengadaan CPNS; (2) penggunaan, meliputi penempatan jabatan (TOD/TOA), seleksi karir (Talent Scoutting), penyelesaian personel LF, penyelenggaraan sidang Pankar dan Pendidikan; (3) perawatan, meliputi pembinaan dan penegakan kumplintatib serta pemeliharaan kesejahteraan dan moril (BPD TOD/TOA, tanda jasa, KPI/KPS, kartu istri/suami dan KTP/KTA); (4) pemisahan, meliputi pemberhentian Prajurit/PNS dan penyelesaian Kep pensiun/ janda/duda dan anak yatim piatu; dan (5) administrasi umum meliputi tulisan dinas dan pengurusan arsip. d)
Bidang Logistik. (1) bekal meliputi dukungan makanan dan perminyakan, perlengkapan perorangan/satuan, alat/materiil kesehatan serta penyelenggaraan jasa angkutan; (2) alat peralatan meliputi dukungan Senjata, Munisi, Alat optik, dan Ranpur TNI AD, alat angkutan darat baik materiil maupun kuda, alat angkutan air, pesawat terbang, alat perhubungan, alat elektronika, alat topografi serta aklat peralatan khusus TNI AD; (3) fasilitas kontruksi meliputi dukungan fasilitas, konstruksi, pangkalan, prasarana dan perumahan TNI AD serta BTB asset TNI AD; (4) pengadaan meliputi pelaksanaan pengadaan dan kualitas materiil, bekal dan jasa logistik TNI AD hasil pengadaan; (5) pembinaan sistem meliputi pelaksanaan dan pengembangan administrasi pembinaan sistem dukungan logistik TNI AD, sosialisasi peranti lunak bidang logistik TNI AD, administrasi sisbinlog dan sisduklog TNI AD, kodifikasi barang/materiil TNI AD dengan sistem NSN (Nomor Sediaan Nasional/National Stock Number), pengahapusan barang/materiil TNI AD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran dan pengawasan, pengembangan sistem logistik/materiil TNI AD bidang peranti lunak; dan
20
(6) BMN meliputi perumusan kebijakan sistem akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan TNI AD, sistem informasi, manjemen, evaluasi dan Laporan Akuntasi Barang Milik Negara. e)
Bidang Teritorial. (1) pembinaan Puanter meliputi binter terbatas, latnister, pengkajian organisasi Kowil, Binsiap Apwil dan evaluasi Koramil Model; (2) pembinaan Wanwil meliputi pendataan SDM, SDA dalam rangka Hanneg dan sosialisasi RUTRW dan RUTRD; (3) pembinaan Komsos meliputi Wasev giat Komsos, Gar Komsos KB TNI, aparat pemerintah dan masyarakat; (4) pembinaan Bhakti TNI meliputi karya bhakti insidentil, operasi bhakti reguler, Wasev karya bhakti dan Wasev operasi bhakti; dan (5)
uji petik Satkowil tingkat Kodim.
f) Bidang Perbendaharaan. Melaksanakan Wasrik Renproggar di bidang anggaran, bidang pendanaan dan verifikasi keuangan. g)
Melaksanakan verifikasi materiil yang meliputi: (1) hasil pengadaan barang dan jasa, hasil pembangunan dan pemeliharaan; (2) materiil bekang, materiil peralatan, materiil zeni, materiil perhubungan dan kesehatan; (3) proses dan hasil dari pengadaan barang dan jasa serta produksi dan jasa/kekayaan non struktural;dan (4)
administrasi pergudangan dan penerapan SIMAK BMN.
h) Melaksanakan pokok-pokok pedoman penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan berorientasi pada pelaksanaan Wasrik yang efektif dan efisien untuk menunjang pencapaian tertib administrasi di bidang kinerja dan perbendaharaan. i) Optimalisasi fungsi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program, anggaran, kebijakan, peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku, agar dukungan anggaran yang dialokasikan untuk TNI AD dapat tepat sasaran, tepat guna, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
21
j) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat inspektorat/pengemban fungsi pengawasan dan pemeriksaan dengan titik berat pada peningkatan pemahaman tentang SAI (Sistem Akuntansi Instansi) meliputi sistem akuntansi keuangan dan SIMAK BMN untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan/operasional manajemen TNI AD baik di bidang kinerja maupun bidang perbendaharaan. k) Deklarasi anti korupsi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan: (1) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu; (2) bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas;
penuh
semangat
dan
(3) tidak meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun; dan (4) bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). l) Melaksanakan pengawasan terhadap operasional manajemen TNI AD baik di bidang kinerja maupun perbendaharaan mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan evaluasi sesuai aturan dan norma yang berlaku. m) Menginstruksikan para atasan langsung untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pada Satker penyetor PNBP dan pengembalian belanja. n) Peningkatan sistem pengamanan materiil dalam proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pendistribusian meliputi dukungan bekal maupun Alutsista untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan dari segi kualitas dan kuantitas serta penyalahgunaan materiil TNI AD. o) Peningkatan sistem pengamanan perbendaharaan dan keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara maupun satuan.
22
b.
Pengawasan APIP. 1) Terlaksananya penguatan pengawasan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai program kerja; 2) Terlaksananya penambahan alokasi calon peserta didik Suswasrik dan Auditor serta melaksanakan penataran bagi personel APIP secara terpusat maupun tersebar; 3) Terlaksananya pembahasan tentang tanggapan/jawaban tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; 4) Terlaksananya penguatan pengawasan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, namun masih adanya penyimpangan baik terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran dari ketentuan yang berlaku; 5) Adanya ST Kasad kepada satuan bawah tentang Pengelolaan Hibah Nomor ST/16/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan ST Kasad Nomor ST/761/2014 tanggal 12 April 2014 tentang penekanan ulang pengelolaan hibah di lingkungan TNI AD; 6) Sesuai rekomendasi Tim Wasrik BPK, TNI AD telah melaksanakan peraturan dari Kemhan dan TNI tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari belanja devisa secara komprehensif termasuk diantaranya mekanisme pengelolaan valas dan LC serta penyetoran ke kas Negara atas sisa valas dan LC; 7) Adanya skala prioritas dalam menentukan obyek pengawasan dan pemeriksaan sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan lebih terfokus; dan 8) Terlaksananya pembekalan/Tar Wasrik bagi para personel baru yang menempati jabatan pengawas dan pemeriksa sehingga personel tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik.
12.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 1) Tersusunnya Buku Petunjuk Tentang Pedoman Penyusunan LAKIP TNI AD; 2) Tersusunnya Buku Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Akuntansi BMN TNI AD dengan menggunakan SIMAK BMN; 3) Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Tentang Penghapusan Materiil Bergerak di lingkungan TNI AD;
23
4) Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Rumah Dinas di lingkungan TNI AD; 5) Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Pengelolaan BMP di lingkungan TNI AD; 6)
Tersusunnya Buku Petunjuk Administrasi Hibah di lingkungan TNI AD;
7) Terselenggaranya pendalaman materi dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa; 8) Tersusunnya Buku Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran serta Daya Serap TNI AD dalam bentuk Laporan Program dan Anggaran serta Daya Serap; 9) Tercapainya pembangunan MEF 2010-2014 bersumber dari APBN, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), percepatan MEF (On Top), Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekinhan), Pinjaman Luar Negeri (PLN)/Kredit Ekspor (KE); 10) Terwujudnya pola pikir personel di lingkungan TNI AD yang terbuka, transparan dan bersinergi dengan badan pemeriksa internal maupun eksternal dalam hal penyajian data, sehingga terdapat output yang akuntabel; 11) Melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi terhadap seluruh asset di UO TNI AD dengan prioritas utama barang tak bergerak (tanah dan bangunan); 12)
Tersusunnya Laporan SIMAK BMN UO TNI AD;
13) Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan pengelolaan Hibah dan Pedoman Stock Level Pergudangan; 14)
Tersusunnya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di LingkunganTNI AD;
15) Bertambahnya personel yang memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD; 16) Terealisasinya Surat Kasad Nomor B/1920/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Permohonan pembebasan pajak untuk perusahaan yang memberi bantuan kepada TNI AD; 17) Terukurnya pencapaian sasaran pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran serta tingkat kemajuan fisik dan kemajuan administrasi di tingkat Kotama/Balakpus; 18) Terwujudnya sinergitas antar staf perencanaan Komando Atas dengan satuan bawah, sehingga dapat meningkatkan daya serap anggaran hingga akhir Renstra secara tertib dan akuntabel; dan
24
19) Terwujudnya upaya untuk mempertahankan opini penilaian laporan keuangan yang telah mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b.
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi. 1) Tersusunnya Dokumen Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, Dokumen Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, Dokumen Revisi Renstra TNI AD Tahun 20102014, Dokumen RKA TNI AD, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen LAKIP TNI AD; 2) Tersusunnya Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD serta Daya Serap per Triwulan/Semester; 3) Pencatatan atas hasil pengadaan barang yang bersumber dari dana APBN dan non APBN untuk penambahan menjadi aset negara yang tercatat dalam SIMAK BMN; 4) Terlaksananya sistem kinerja TNI Angkatan Darat yang terencana, terarah dan terpadu serta sistem pelaporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan/dokumen yang telah ditetapkan; 5) Terevaluasinya pelaksanaan program kerja dan anggaran serta kemampuan daya serap, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik; dan 6) Mematuhi regulasi Kemhan terkait penetapan status Rumkit sebagai BLU atau Satker pengelola PNBP.
c.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). 1) Tersusunnya dokumen pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama; 2) Terlaksananya kinerja; dan 3)
13.
penetapan
dan
Standar pelayanan publik. 1)
karakteristik
indikator
Tersusunnya uraian tugas dan tanggung jawab personel TNI AD.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. a.
pemilihan
Kesiapan operasional PPRC TNI.
25
a) Kesiapan operasional PPRC TNI untuk dikerahkan di dua Trouble Spot secara bersamaan telah terwujud 80% dengan terbentuknya satuan-satuan yang disiapkan untuk tergabung dalam satuan PPRC TNI; b) Dari segi kualitas kesiapan operasional, telah mencapai 80% dengan dilaksanakannya latihan secara berlanjut dan berkesinambungan sesuai dengan program latihan; dan c) Dari segi kualitas Alutsista dan Sarpas pendukung, baru mencapai 80% karena terbatasnya anggaran TNI AD dalam melengkapi Alutsista dan Sarpas pendukung latihan PPRC TNI sehingga pemenuhannya dilaksanakan secara bertahap sesuai program dan anggaran. 2)
Kesiapan Operasional PRC PB TNI. a) Terwujudnya Kesiapan Prajurit TNI yang tergabung dalam PRC PB TNI untuk dikerahkan secara cepat dan tepat dalam rangka bantuan penanganan bencana alam telah terwujud 50% dengan terbentuknya satuan-satuan yang disiapkan untuk tergabung dalam satuan PRC PB TNI di wilayah Barat dan wilayah Timur; b) Kelengkapan sarana prasarana dan peralatan pendukung satuan jajaran Angkatan Darat yang tergabung dalam PRC PB TNI yang dibutuhkan dalam tanggap darurat bencana baru mencapai 50% yang pemenuhannya dilaksanakan secara bertahap; c) Telah melaksanakan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut baik sesuai program latihan standarisasiTNI AD maupun latihan gabungan yang diselenggarakan oleh BNPB; dan d) Melaksanakan kegiatan monitoringperkembangan situasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik melalui pengamatan langsung maupun hasil koordinasi dengan BMVKG.
3)
Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. a) Tergelarnya pasukan di setiap wilayah perbatasan dan pulau terluar dengan mengerahkan kekuatan pasukan dari satuan organik didukung oleh Satuan Kostrad sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pam Pulau Terluar) sesuai direktif dari Mabes TNI;
26
b) Melaksanakan Patroli dan kegiatan Binter yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus dapat menarik simpati masyarakat di sekitar wilayah penugasan, sehingga pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI dan potensi sumber daya alam yang ada dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin; dan c) Terpenuhinya kebutuhan bahan pangan masyarakat di sekitar wilayah penugasan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. 4)
Proses Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Darat. a) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Angkatan Darat secara profesional, transparan, serta akuntabel dan telah didistribusikan seluruh dasar hukum berupa Peraturan Presiden, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad ke seluruh jajaran satuan TNI AD untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dan PPK dalam rangka melakukan pembenahan dan penataan sesuai peraturan; b) Proses pembentukan Dinas Pelayanan Pengadaan TNI AD (Disadaad) sudah sampai pada pengusulan Perpang TNI; c) Pelaksanaan sertifikasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d) Tersedianya pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD yang memilik sertifikasi serta keabsahan didalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AD; dan e) Terserapnya anggaran secara maksimal sesuai dengan program anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen PPPA.
5)
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. a) Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum oleh Rumkit TNI AD secara profesional, transparan dan akuntabel guna meringankan penderitaan rakyat, khususnya di daerahdaerah; b) Kesiapan operasional RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad yang berubah status menjadi terakreditasi secara internasional sesuai dengan standar Joint commision International (JCI);
27
c) Seluruh Rumah Sakit jajaran TNI AD telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU; d) Melaksanakan kerja sama dengan Kemenkes RI untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Bergerak di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar; dan e) Sosialisasi dan kesiapan pemberlakuan BPJS Kesehatan bagi Prajurit dan PNS TNI AD di lingkungan Angkatan Darat. 6)
Optimalisasi Peran TNI AD. a) Partisipasi aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan; b) Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memperbaiki fasilitas umum yaitu berupa perbaikan jalur jalan pantai utara yang rusak akibat curah hujan yang tinggi; c) Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mensosialisasikan serta menggiatkan kembali Program Keluarga Berencana (KB); d) Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) guna memberikan tenaga bantuan pengajar bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan; e) Terwujudnya kerja sama antara TNI AD dengan Provinsi DKI Jakarta berupa kegiatan gotong royong dalam rangka membersihkan bantaran Kali Ciliwung pasca terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi; f) Pembinaan personel Teritorial TNI AD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD dengan tujuan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan organisasi teritorial; g) Keterlibatan TNI dalam membantu proses percepatan pembangunan di daerah melalui Operasi Bhakti TNI yaitu TMMD dan Karya Bhakti TNI skala besar serta program TNI manunggal lainnya; h) Kegiatan Prajurit TNI AD di sekitar wilayah penugasan, dengan melaksanakan berbagai macam aktifitas sosial, pendidikan, pengembangan kesenian dan budaya serta peningkatan rasa nasionalisme kebangsaan sebagai bekal untuk mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
28
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i) Meningkatkan kemampuan Aparat Kowil melalui peningkatan Lima Kemampuan Teritorial; dan j) Menyediakan materiil pembinaan Teritorial/Satkowil sesuai jenis dan kualitasnya untuk mendukung kelancaran Pembinaan Teritorial secara efektif dan efisien guna terwujudnya kesiapan materiil dalam mendukung tugas satuan. b.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan TNI AD sangat baik, karena masyarakat sangat merasakan dampak positif dari pelaksanaan kegiatan tersebut; dan 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/kota sudah cukup baik, namun ada beberapa sasaran TMMD yang peran serta masyarakatnya masih kurang, hal ini disebabkan karena: a) Sasaran yang dikerjakan bukan sasaran yang menyentuh kepentingan masyarakat; b) Sasaran tersebut penting bagi masyarakat namun pekerjaan yang dilaksanakan tidak menggunakan tenaga manusia tetapi alat berat sehingga masyarakat tidak bisa memberikan bantuan tenaganya; dan c) Timbulnya opini masyarakat bahwa pekerjaan tersebut sudah dilelangkan kepada kontraktor lain sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kehadiran dan partisipasi masyarakat untuk membantu TMMD.
14.
Monitoring dan Evaluasi. a.
Monitoring. 1) Kegiatan monitoring dilaksanakan dalam rangka memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD dengan sasaran pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang, pencapaian program dan ketidaksesuaian antara program dengan pelaksanaan; dan 2) Terlaksananya kegiatan monitoring Tim Reformasi BirokrasiTNI AD ke Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kotama/Balakpus.
29
b.
Evaluasi. 1) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan TNI bersama dengan Tim pelaksana RB Mabes TNI, Tim pelaksana RB TNI AD, Tim pelaksana RB TNI AL dan Tim pelaksana RB TNI AU serta Tim penilai dari jajaran Kemenpan dan RB; 2) Terbentuknya Tim Assesor dalam rangka Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan TNI AD;
Mandiri
3) Melalui pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maka keberhasilan program Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD dapat dipertanggungjawabkan; dan 4) Melalui indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), output maupun outcomes program Reformasi Birokasi di lingkungan TNI AD dapat terukur secara objektif melalui beberapa sample kegiatan yang ada di tiap-tiap bidang Reformasi Birokrasi.
BAB III RENCANA REFORMASI BIROKRASI TNI AD TAHUN 2015-2019
15. Umum. Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai serta menyelesaikan program yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2010-2014. Rencana tetap mengacu pada sembilan program RB dengan delapan area perubahan melalui berbagai kegiatan. 16.
Rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019. a. Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi di jajaran TNI AD, dengan rencana sebagai berikut: 1) Organisasi. Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dan menghindari tumpang tindih pada pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang melalui penyempurnaan dan penataan organisasi dan manajemen kinerja di lingkungan TNI AD. 2) Tatalaksana. Terbangunnya sistem tatalaksana yang efektif, efisien dan transparan melalui penyempurnaan dan peningkatan peran ketatalaksanaan dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi egovernment/e-office dan penerapan sistem manajemen kerja guna
30
mendukung kinerja organisasi TNI AD dalam mengelola aktifitas SDM di lingkungan TNI AD serta perangkat lainnya. 3)
Peraturan Perundang-undangan. a) Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif harmonis, sinkron serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya melalui pembenahan dan penyempurnaan/penyederhanaan peraturan; b) Terselenggaranya pemetaan, harmonisasi dan sosialisasi peraturan (doktrin dan petunjuk) di lingkungan TNI AD sebagai upaya mewujudkan kodifikasi Hukum Militer dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara matra darat, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 64 UU Nomor 34 Tahun 2004; dan c) Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Hukum Militer melalui pola bottom up sebagai upaya mewujudkan pemetaan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara matra darat, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 64 UU Nomor 34 Tahun 2004.
4) Sumber Daya Manusia Aparatur. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan TNI AD yang berintegritas tinggi, netral, kompeten, capable (cakap/mampu), berkinerja tinggi dan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. 5) Pengawasan. Meningkatkan tata kelola yang handal, terpercaya, efektif dan efisien serta taat pada peraturan menuju terciptanya organisasi TNI AD yang transparan, akuntabel dan berwibawa. 6) Akuntabilitas. Terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI AD yang efektif, efisien, transparan dan bebas KKN melalui diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). 7) Pelayanan Publik. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima secara cepat dan tepat sehingga Tugas Pokok TNI AD dapat terlaksana dengan baik. 8) Pola Pikir dan Budaya Kerja. Mewujudkan pola pikir dan budaya kerja personel TNI AD yang sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian tugas.
31
b. Rencana tersebut di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD yang sedang dan akan dilaksanakan, yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap manajemen kinerja dalam organisasi satuan di jajaran TNI AD dalam rangka mencapai kondisi yang diinginkan dimulai dari pembentukan Tim Reformasi Birokrasi TNI AD, penilaian kinerja organisasi dan profil birokrasi saat ini, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 dijabarkan dalam sembilan program dan dua puluh lima kegiatan sebagai berikut: 1)
Manajemen Perubahan. a)
Pembentukan tim manajemen perubahan;
b) Penyusunan strategi komunikasi; dan
manajemen
perubahan
dan strategi
c) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. 2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh TNI. 3)
Penataan
Program Penataan dan Penguatan Organisasi. a)
Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja; dan
b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik dan Diklat. 4)
Program Penataan Tata Laksana. a) Penyusunan Standard Operation penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b)
5)
Procedure
Pembangunan dan pengembangan e-government.
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. a)
Penataan sistem rekruitmen;
b)
Analisa jabatan;
c)
Evaluasi jabatan;
d)
Penyusunan standar kompetensi jabatan;
e)
Assessment individu berdasarkan kompetensi;
f)
Penerapan sistem penilaian kinerja individu;
(SOP)
32
g)
Membangun/memperkuat database personel; dan
h) Pengembangan pendidikan dan pelatihan personel berbasis kompetensi. 6)
Program Penguatan Pengawasan. a)
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
b) Peningkatan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting. 7)
8)
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a)
Penguatan akuntabilitas kinerja;
b)
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan
c)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a)
Penerapan standar pelayanan. (1) Internal. Meningkatkan kualitas standar pelayanan di lingkungan TNI AD terhadap personel militer dan PNS TNI AD beserta keluarga besar TNI AD. (2)
Eksternal. (a)
Kesiapan operasional PPRC TNI;
(b)
Kesiapan operasional PRC PB TNI;
(c) Pengamanan wilayah pengamanan pulau-pulau terluar;
perbatasan
dan
(d)
Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI;
(e)
Pelayanan kesehatan masyarakat umum; dan
(f)
Optimalisasi peran TNI.
b) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 9)
Program Monitoring dan Evaluasi. a)
Monitoring; dan
b)
Evaluasi.
33
c. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD maka ditetapkan program percepatan (Quick Wins) sebagai berikut: 1) Mempersiapkan satuan di jajaran TNI AD dalam rangka pembentukan Kogabwilhan: 2) Implementasi fungsi utama teritorial dalam bentuk kegiatan “serbuan teritorial”; 3) Pengamanan perbatasan RI dengan Negara tetangga mewujudkan detern effect melalui pengembangan gelar satuan; 4)
Kesiapan operasional PPRC TNI; dan
5)
Kesiapan operasional PRC PB TNI.
untuk
17. Kriteria Keberhasilan. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme personel TNI AD, nillai-nilai etika dan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja TNI AD dalam rangka mewujudkan organisasi TNI AD yang berorientasi pada keberhasilan pencapaian tugas secara efektif dan efisien sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan sembilan program Reformasi Birokrasi sebagai berikut: NO
KEGIATAN
1 A
2 MANAJEMEN PERUBAHAN
1
Pembentukan Perubahan
Tim Manajemen
OUTPUT
OUTCOME
3
4
- Surat Perintah Kasad tentang organisasi Agent of Change pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD.
2
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan strategi komunikasi
- Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi TNI AD.
3
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
- Kegiatan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
4
Quick Wins
Program Quick Wins
- Terselenggaranya Reformasi Birokrasi TNI AD, tingkat konsepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan personel di lingkungan TNI AD
- Tingkat pelayanan kepercayaan masyarakat
publik
dan
34
B
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Penataan berbagai peraturan yang diterbitkan TNI AD
1. Dokumen daftar peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan TNI AD. 2. Dokumen pemetaan peraturan yang dikeluarkan TNI AD.
- Jumlah masalah yang terkait dengan peraturan yang tidak harmonis di lingkungan TNI AD
3. Peraturan-peraturan di lingkungan TNI AD. C 1
2
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Restrukturisasi/penataan tugas 1. Peta tugas dan fungsi dan fungsi unit kerja unit kerja di lingkungan TNI AD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
Penguatan Unit Kerja Yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian/ personel dan Diklat
2. Dokumen rencana restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja. 1. Dokumen rencana penataan dan penguatan unit kerja yang menangani organisasi tatalaksana, pelayanan publik, personel, pendidikan dan pelatihan.
- Tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD
2. Rencana pengadaan alutsista berdasarkan kebutuhan dan kondisi ancaman yang berkembang. D
PENATAAN TATALAKSANA
1
Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi TNI AD.
2
Pembangunan pengembangan e-office TNI AD
- Aplikasi e-government/ e-office TNI AD.
E
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
1
Penataan Sistem Rekrutmen
dan e-government/
- Tingkat transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan TNI AD
Dokumen sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
1. Prosentase personel dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
35
2
F
Dokumen dan uraian peta jabatan Evaluasi Jabatan Dokumen Peringkat Jabatan Penyusun Standar Kompetensi Dokumen Standar Jabatan Kompetensi Jabatan Assessment Individu Berdasarkan Dokumen peta profil Kompetensi kompetensi individu Penerapan Sistem Penilaian Dokumen Indikator Kinerja Individu Kinerja Individu yang terukur Membangun/pengembangan data- Aplikasi database base personel pegawai atau personel yang update dan akurat Pengembangan Pendidikan dan Dokumen program Pelatihan Personel Berbasis pendidikan dan pelatihan Kompetensi pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik PENGUATAN PENGAWASAN
1
Penerapan SPIP
2
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
G 1
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Penguatan Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas TNI AD Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
3
Penyusunan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama Utama (IKU) (IKU) TNI AD PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3 4 5 6
7
8
H
Analisa Jabatan
1
Penerapan TNI AD
Standar
Pelayanan
2
Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik
Opini BPK terhadap laporan keuangan TNI AD dan hasil PMPRB dari Kemenpan RB.
Renstra, Renja Penetapan kinerja.
dan
2. Prosentase penempatan personel yang sesuai dengan peta jabatan.3. Prosentase personel yang meningkat kinerjanya. 4. Tingkat kecepatan dan akurasi perolehan data personel.
- Meningkatnya kualitas dalam pengelolaan program kerja dan anggaran yang ditandai dengan menurunnya prosentase temuan yang dapat merugikan keuangan negara
- Meningkatnya LAKIP TNI AD.
rating
hasil
evaluasi
Dokumen standar pelayanan TNI AD
Dokumen laporan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik TNI AD
-
Tingkat kepuasan publik/masyarakat.
36
I
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1
Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD
1. Laporan hasil monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi TNI AD. 2. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kotama/ Balakpus di jajaran TNI AD.
2
3
Evaluasi pelaksanaa Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AD yang dilakukan setiap akhir tahun
Laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD dilaksanakan setiap akhir tahun.
Evaluasi menyeluruh Laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pelaksanaan Reformasi TNI AD Birokrasi TNI AD 5 tahunan.
- Pengendalian proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- Perbaikan pelaksanaan Birokrasi di lingkungan TNI AD.
Reformasi
- Perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD lima tahun selanjutnya.
18. Agenda Prioritas. Program Reformasi Birokrasi TNI AD meliputi delapan area perubahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja. Dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD disusun agenda prioritas terkait delapan area perubahan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun kedepan, adapun agenda prioritas Reformasi Birokrasi pada Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 adalah: a.
Organisasi meliputi: 1)
Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja; dan
2) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat. b.
Tatalaksana meliputi: 1) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 2)
Pembangunan dan pengembangan e-government atau e-office.
37
c. Peraturan dan perundang-undangan meliputi penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan TNI AD. d.
e.
SDM aparatur meliputi: 1)
Penataan sistem e-recruitment;
2)
Analisis jabatan;
3)
Evaluasi jabatan;
4)
Standar kompetensi jabatan;
5)
Assessment individu berdasarkan kompetensi;
6)
Penerapan sistem penilaian individu;
7)
Pengembangan database pegawai; dan
8)
Pengembangan pendidikan dan pelatihan.
Pengawasan meliputi: 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan jajaran TNI AD; dan 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
f.
g.
h.
Akuntabilitas meliputi: 1)
Penguatan akuntabilitas kinerja TNI AD;
2)
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan
3)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) TNI AD.
Pelayanan publik meliputi: 1)
Penerapan standar pelayanan TNI AD; dan
2)
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pola pikir (mindset) dan Budaya kerja (culture set) meliputi: 1)
Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
2) Sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan 3)
Penetapan Quick wins.
38
19.
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja. a. Waktu pelaksananaan Reformasi Birokrasi di ilngkungan TNI AD dimulai tahun 2015 secara bertahap dan berakhir pada tahun 2019. Tahapan kerja dari program dan kegiatan Reformasi Birokrasi TNI AD dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi: 1)
Pembangunan/pembenahan sistem;
2)
Sosialisasi dan implementasi;dan
3)
Pengukuran dampak perubahan.
b. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahun pada Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019 (terlampir). 20. Penanggung Jawab. Reformasi Birokrasi TNI AD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD dengan organisasi tim sebagai berikut: a.
Pengarah dijabat Kasad.
b.
Tim Pelaksana. 1)
Ketua Tim Pelaksana dijabat Wakasad;
2)
Sekretaris dijabat Waasrena Kasad dan Waaspers Kasad;
3)
Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat Kasahli Kasad;
4) Ketua Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dijabat Asrena Kasad; 5) Ketua Dirkumad;
Bidang
Penataan
PeraturanPerundang-Undangan
dijabat
6) Ketua Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dijabat Aspers Kasad; 7)
Ketua Bidang Penataan Tata Laksana dijabat Asops Kasad;
8)
Ketua Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja dijabat Aslog Kasad;
9)
Ketua Bidang Penguatan Pengawasan dijabat Irjenad;
10) Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabat Kasad; dan 11) Ketua Bidang Kadisinfolahtad.
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Aster dijabat
39
BAB IV RENCANA ANGGARAN
21. Umum. Rencana kebutuhan anggaran TNI AD tahun 2015-2019 merupakan proyeksi kebutuhan selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhitungkan kebutuhan pemenuhan percepatan Minimum Essential Force (MEF) dan kebijakan pembangunan bidang pertahanan matra darat yang dihadapkan pada keterbatasan sumber anggaran saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut sampai lima tahun ke depan, maka perencanaan anggaran Reformasi Birokrasi TNI AD harus berbanding lurus dengan rencana anggaran pembangunan kekuatan TNI AD dalam rangka mewujudkan kekuatan TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga, sehingga harus disusun lebih teliti, rasional dan realistis dengan dilandasi ketajaman perkiraan atas setiap kemungkinan timbulnya potensi penyimpangan terhadap program anggaran, hal ini merupakan salah satu outcomes yang akan dicapai dari program Reformasi Birokrasi TNI AD. 22.
Rencana anggaran Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019. a. Alokasi anggaran pertahanan untuk mewujudkan pembangunan TNI AD pada Renstra tahun 2015-2019 dirumuskan sebesar 2,0% - 2,3% PDB. Alokasi anggaran Renstra TNI AD tahun 2015-2019 berdasarkan pengajuan kebutuhan anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Rencana kebutuhan anggaran Renstra TNI AD tahun 2015-2019 Rp. 397,778,093 miliar, sebagai berikut: a)
Tahun 2015 Rp. 73.121,873 miliar;
b)
Tahun 2016 Rp. 87.754,783 miliar;
c)
Tahun 2017 Rp. 79.160,114 miliar;
d)
Tahun 2018 Rp. 78.762,555 miliar; dan
e)
Tahun 2019 Rp. 78.978,764 miliar.
2) Rencana kebutuhan anggaran Alutsista dan non Alutsista Renstra TNI AD tahun 2015-2019 per sumber anggaran, sebagai berikut: a) Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Rencana kebutuhan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun 2015-2019, melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp. 15.143,10 miliar, sebagai berikut:
40
(1)
Tahun 2015 Rp. 3.956,13 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 3.579,34 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 2.577,88 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 2.520,51 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 2.509,25 miliar.
b) Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor (PLN/KE). Rencana kebutuhan anggaran untuk pengadaan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun 2015-2019, melalui Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor (PLN/KE) sebesar Rp. 60.613,37 miliar, sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 11.301,00 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 25.596,69 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 12.750,06 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 7.894,85 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 3.070,77 miliar.
c) Rupiah Murni (RM). Rencana kebutuhan anggaran pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun 2015-2019, melalui Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 59.308,42 miliar, sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 14.195,34 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 10.989,48 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 12.039,43 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 10.975,40 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 11.108,78 miliar.
d) Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan). Rencana kebutuhan anggaran untuk pengembangan teknologi industri pertahanan dalam rangka mendukung kemandirian pengadaan, pemeliharaan, perbaikan Alutsista dan non Alutsista TNI AD tahun 2015-2019, melalui Bangtekindhan sebesar Rp 1.328,46 miliar, sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 221,40 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 255,21 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 285,88 miliar;
41
(4)
Tahun 2018 Rp. 286,29 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 279,69 miliar.
e) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana TNI AD. Rencana kebutuhan anggaran untuk pengembangan fasilitas sarana dan prasarana TNI AD tahun 2015-2019 sebesar Rp. 23.691,70 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 4.287,60 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 4.501,98 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 4.727,08 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 4.963,43 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 5.211,61 miliar.
f) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit TNI AD. Rencana kebutuhan anggaran untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI AD tahun 2015-2019 sebesar Rp. 193.530,73 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 32.490,70 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 35.133,00 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 38.048,72 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 42.193,03 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp. 45.665,29 miliar.
g) Pemeliharaan dan Perawatan, BMP serta LTGA TNI AD. Rencana kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan, BMP serta LTGA TNI AD tahun 2015-2019 sebesar Rp 44.154,91 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1)
Tahun 2015 Rp. 6.668,39 miliar;
(2)
Tahun 2016 Rp. 7.697,75 miliar;
(3)
Tahun 2017 Rp. 8.729,70 miliar;
(4)
Tahun 2018 Rp. 9.927,54 miliar; dan
(5)
Tahun 2019 Rp.11.131,53 miliar.
42
b. Rencana anggaran yang khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 8.027.984.000,dengan rincian pertahun sebagai berikut: 1) Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015 Rp. 1.945.328.000,- meliputi kegiatan: a) Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,b) Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,c) Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d) Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e) Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD Rp.340.664.000,f) Sosialisasi dan kaderisasi agen perubahan pelaksanaReformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI Rp.340.664.000,g) Kodal sosialisasi agen perubahan Reformasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 124.000.000,-
Birokrasi
2) Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2016 Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan: a) Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,b) Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,c) Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d) Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e) Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD Rp.340.664.000,-
43
3) Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2017 Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan: a) Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,b) Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,c) Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d) Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e) Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD Rp.340.664.000,4) Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2018 Rp. 1.480.664.000,- meliputi kegiatan: a) Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,b) Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,c) Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d) Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,e) Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD Rp.340.664.000,5) Anggaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2019 Rp. 1.640.664.000,- meliputi kegiatan: a) Susun dan cetak Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,b) Susun dan cetak Dokumen Monev Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,c) Susun dan cetak Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD Rp. 50.000.000,d) Kodal pelaksanaan dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus di jajaran TNI AD Rp. 990.000.000,-
44
e) Monitoring kegiatan Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus jajaran TNI AD Rp.340.664.000,f) Susun dan cetak Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2020-2024 Rp. 80.000.000,g) Susun dan cetak Road Map Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2020-2024 Rp. 80.000.000,-
BAB V PENUTUP
23. Penutup. Demikian Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD 2015-2019, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya perbaikan dan revisi terhadap naskah ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jakarta,
2015
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat,
Lampiran: -
M. Munir Letnan Jenderal TNI
Tabel Road Map Reformasi Birokrasi TNI AD tahun 2015-2019
Paraf: 1.
Kasahli
:
6.
Aster
:
2.
Irjenad
:
7.
Asrena
:
3.
Asops
:
8.
Dirkumad
:
4.
Aspers
:
9.
Kadisinfolahtad
:
5.
Aslog
:
