“PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DALAM MENGHADAPI ANCAMAN YANG BERSIFAT MILITER DAN NONMILITER DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” Oleh : Andri Chandarapatriana ABSTRAK Tugas dan wewenang TNI AD dalam menghadapi ancaman Militer dan Nonmiliter, sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang
berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Oprasi Militer untuk perang dan Oprasi Militer selain perang. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan yang dimaksud dalam hal ini melingkupi permasalahan – permasalahan yang melatarbelakangi ancaman militer, yang di mana pertahanan negara didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu dalam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. ancaman
militer dapat berupa agresi
pelanggaran wilayah, pemberontakan, bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, 1
ancaman keamanan darat, serta konflik komunal. Pertahanan Non Militer terhadap ancaman non militer pada hakikatnya Pertahanan terhadap ancaman yang menggunakan faktor - faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam buku Putih Negara Pertahanan Negara Ancaman Non Militer tersebut dapat berdimensi.
Latar Belakang
Pertahanan
bertujuan
diselenggarakan secara total, terpadu,
melindungi
terarah, dan berlanjut. Pertahanan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara disusun berdasarkan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
demokrasi,
dan keselamatan segenap bangsa dari
kesejahteraan
segala ancaman. Hakikat pertahanan
hidup, ketentuan hukum nasional,
negara
hukum internasional dan kebiasaan
untuk
menjaga
pertahanan
negara dan
adalah bersifat
segala semesta
upaya yang
hak
internasional,
asasi
umum,
serta
manusia, lingkungan
prinsip
hidup
penyelenggaraannya didasarkan pada
berdampingan secara damai, dengan
kesadaran atas hak dan kewajiban
memperhatikan
warga negara serta keyakinan pada
Indonesia sebagai negara kepulauan.
kekuatan sendiri, melibatkan seluruh
kondisi
geografis
Dilihat dari sumber ancaman,
warga negara, wilayah, dan sumber
semakin
besar
daya nasional lainnya, dipersiapkan
eksternal
dan
secara dini oleh pemerintah serta
ancaman mudah berkembang dari satu 2
keterkaitan internal.
antara Dimensi
dimensi ke dimensi lain, termasuk
ancaman
dimensi ideologi, ekonomi, politik,
sinergisme yang tinggi dan harus
sosial,
dan
mendapat perhatian yang serius pada
teknologi, serta keamanan. Spektrum
lima tahun ke depan, adalah ancaman
ancaman dapat berubah dengan tiba-
terhadap
tiba dari lokal ke nasional, demikian
perbatasan dan keamanan pulau-pulau
juga perkembangan eskalasi keadaan
kecil terluar, ancaman separatisme,
dari
terorisme,
hukum,
tertib
informasi
hingga
sebaliknya,
tidak
darurat, mudah
dan untuk
diprediksi.”1
yang
yang
konflik
bencana
menuntut
di
wilayah
alam,
konflik
horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik
Dengan mengingat kompleksitas ancaman
aktual
dihadapi,
semua
di
darat
maupun
membahayakan
di
laut
kedaulatan
yang negara,
komponen pertahanan negara dan
keutuhan wilayah dan keselamatan
unsur-unsur di luar bidang pertahanan
bangsa2.
dituntut untuk saling mendukung dan
Dalam hal ini Tentara Nasional
bersinergi satu dengan yang lain,
Indonesia (TNI) berperan sebagai alat
dengan
negara di bidang pertahanan yang
senantiasa
mengindahkan
tataran dan lingkup kewenangan yang
dalam
sudah
peraturan
berdasarkan kebijakan dan keputusan
antara
politik negara, yang tugas pokoknya
ditentukan
perundang-undangan.
Di
menjalankan
tugasnya
1
Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 20102014, PerPres No. 41 Tahun 2010, Bagian Penjelasan.
2
Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 20102014, PerPres No. 41 Tahun 2010, Bagian Penjelasan
3
adalah negara,
menegakkan
kedaulatan
mempertahankan
wilayah, dan sumber daya
nasional
keutuhan
lainnya, serta dipersiapkan secara dini
wilayah Negara Kesatuan Republik
oleh pemerintah dan diselenggarakan
Indonesia yang berdasarkan Pancasila
secara total, terpadu, terarah, dan
dan Undang-Undang Dasar Negara
berlanjut
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
melindungi
dan keselamatan segenap bangsa dari
segenap
bangsa
dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman
dan
gangguan
untuk
Kedaulatan
territorial
sangat
penting bagi suatu negara, karena
Pertahanan negara adalah segala usaha
menegakkan
segala ancaman.4
terhadap
keutuhan bangsa dan negara.3
untuk
sebagaimana
memiliki
arti
yaitu
mempertahankan
kedaulatan yang dimiliki oleh suatu
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara dalam melaksanakan jurisdiksi
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
eksklusif di wilayahnya. Di dalam
dan keselamatan segenap bangsa dari
wilayah
ancaman
wewenang
dan
gangguan
terhadap
keutuhan bangsa dan Negara. Sistem pertahanan
negara
adalah
negara
untuk
memiliki
melaksanakan
hukum nasionalnya.5
sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, 3
inilah
Indonesia, Undang-undang Tentara Nasional Indonesia, UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4
“Definisi Pertahanan Negara”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 28 Maret 2012. 5
Hans Kelsen, Principles of International Law, New York : Rinehart & Co .,1956, hlm.212. Dikutip dari Huala Adolf Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional:( Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 2002,hlm 111.
4
Bahwa
Tentara
Nasional
Pertahanan
Indonesia sebagai alat pertahanan
hakikatnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pertahanan
bertugas
penyelenggaraannya
melaksanakan
kebijakan
negara
pada
segala
upaya
semesta,
yang
didasarkan
pada
merupakan bersifat
pertahanan negara untuk menegakkan
kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh
kedaulatan negara, mempertahankan
warga negara serta keyakinan pada
keutuhan wilayah, dan melindungi
kekuatan
keselamatan
mempertahankan kelangsungan hidup
bangsa,
menjalankan
sendiri
untuk
operasi militer untuk perang dan
bangsa dan negara Indonesia
operasi militer selain perang, serta
merdeka dan berdaulat. Kesemestaan
ikut
tugas
mengandung makna pelibatan seluruh
pemeliharaan perdamaian regional dan
rakyat dan segenap sumber daya nasional,
internasional.
Nasional
sarana dan prasarana nasional, serta seluruh
bagian dari
wilayah negara sebagai satu kesatuan
secara
Indonesia
aktif
dalam
Tentara
merupakan
kekuatan Negara, bukan sebagai alat
pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
kekuasaan.6 Tinjauan
terhadap
yang
Pertahanan
Upaya
pertahanan
yang
semesta
adalah
model
dikembangkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
bersifat yang
berdasarkan
pertimbangan strategis bukan karena alasan
ketidakmampuan
dalam
6
Wawan H. Purwanto, TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pemerintahan: (Jakarta : CNB Press, 2011), hal 22.
membangun
5
pertahanan
yang
modern.Meskipun
Indonesia
telah
yang
akan
timbul,
langsung
cukup tinggi, model tersebut tetap
terhadap keamanan wilayah Negara
dikembangkan dengan menempatkan
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
warga
dalam
sebagai
subjek
pertahanan negara sesuai dengan
itu
dalam
perkembangannya,
TNI
langsung
berbangsa
dan
bernegara.7
perannya masing-masing. Untuk
kehidupan
tidak
secara
mencapai tingkat kemajuan yang
negara
maupun
baik
Potensi
ancaman
seperti
perjalanan
terorisme, konflik manual, fishing
(Tentara
maupun variasi tindakan kriminal
Nasional Indonesia) sebagai institusi
konvensional
yang selalu dinamis dan responsif
bangsa
terhadap
sejak
terselesaikan. Belum lagi masalah
kelahirannya hingga kini senantiasa
tapal batas dan klaim-klaim Negara
melakukan
dan
tetangga atas pulau-pulau Nusantara,
dengan
serta pencaplokan beberapa wilayah,
perubahan,
penyempurnaan.
perubahan seiring
bergulirnya reformasi nasional. Tentara
Nasional
Indonesia
(TNI) sebagai salah satu komponen bangsa mengemban tanggungjawab untuk berpartisipasi merancang solusi
seolah
merupakan
yang
kita
tidak
tidak
problem kunjung
berdaya
mengatasinya. Keterpurukan negara bidang pertahanan nampaknya akan kian bertambah parah setelah DPR dan Pemerintah tidak menempatkan
dalam mengantisipasi segala dampak 7
6
Wawan H. Purwanto, ibid. Hal 42
anggaran pertahanan pada prioritas
Perang (OMSP). TNI melaksanakan
pertama. Bahwa untuk dapat hidup
OMSP bersama-sama dengan segenap
dan
komponen bangsa lainnya dalam suatu
eksis
negara
memerlukan
berdaulat
keseimbangan
dan
keterpaduan
usaha
eskalasi
tawar dalam percaturan diplomasi
Terhadap ancaman dan gangguan
internasional.8
keamanan,
Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman nontradisional, baik yang bersifat
TNI
yang
dengan
kesetaraan guna menguatkan posisi
Ancaman yang dihadapi Bangsa
ancaman
sesuai
akan
dihadapi.
senantiasa
mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.9
lintas negara maupun yang timbul di
Kedudukan
dalam
Indonesia sebagai Alat Negara
Negeri.
kebijakan Indonesia
Oleh
karena
strategis yang
itu,
pertahanan
diarahkan
untuk
Tentara
Nasional
Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 30 (2) yang berisi
menghadapi dan mengatasi ancaman
untuk
nontradisional
negara dilaksanakan melalui sistem
merupakan
prioritas
pertahanan
keamanan
dan mendesak. Dalam pelaksanaannya
pertahanan
mengedepankan
semesta Tentara Nasional Indonesia
TNI
dan
dan
dan
keamanan
rakyat
menggunakan Operasi Militer Selain 9
8
Buku Putih Pertahanan Negara indonesia, “Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21”, http://www.dephan.go.id . pada tanggal 6 juni 2012.
7
dan
Kepolisian
Negara
Republik
diubah menjadi Tentara Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan
rakyat,
sebagai
Indonesia (TRI).
kekuatan
Dalam
pendukung10.
perkembangan
selanjutnya usaha pemerintah untuk
Dalam
sejarah
Tentara
menyempurnakan
tentara
Nasional Indonesia (TNI) lahir
kebangsaan terus berjalan, seraya
dalam kancah perjuangan bangsa
bertempur
Indonesia
mempertahankan
tegaknya
kemerdekaan
dari
kemerdekaan
Belanda
berambisi
yang
menjajah
ancaman
Indonesia
untuk
dan
kedaulatan
dua
untuk dan
bangsa.
mempersatukan
kembali
berjuang
Untuk kekuatan
bersenjata yaitu TRI sebagai tentara
melalui kekerasan senjata. TNI
regular
dan
badan-badan
merupakan
perjuangan
rakyat,
maka
perkembangan
pada
organisasi yang berawal dari Badan
tanggal 3 Juni 1947 Presiden
Keamanan
mengesahkan
Rakyat
(BKR).
dengan
Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober
berdirinya
1945 menjadi Tentara Keamanan
Indonesia (TNI).
Rakyat
(TKR),
dan
Tentara
resmi Nasional
untuk
Pada saat-saat kritis selama
memperbaiki susunan yang sesuai
Perang Kemerdekaan (1945-1949),
dengan dasar militer international,
TNI berhasil mewujudkan dirinya
10
Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 30 ayat (2) tentang Pertahanan dan Peamanan Negara.
8
sebagai
tentara
revolusi,
dan
rakyat, tentara
tentara nasional.
Sebagai kekuatan yang baru lahir,
luar negeri yaitu TNI dua kali
di samping TNI menata dirinya,
menghadapi Agresi Militer Belanda
pada waktu yang bersamaan harus
yang
pula
persenjataan yang lebih modern.
menghadapi
berbagai
tantangan, baik dari dalam maupun
memiliki
organisasi
dan
Peran, Fungsi dan Tugas TNI
dari luar negeri. Dari dalam negeri,
(dulu
TNI
rongrongan-
perubahan sesuai dengan terbitnya
rongrongan baik yang berdimensi
Undang-Undang Nomor: 34 Tahun
politik maupun dimensi militer.
2004. TNI berperan sebagai alat
Rongrongan politik bersumber dari
negara di bidang pertahanan yang
golongan
dalam
menghadapi
komunis
menempatkan
TNI
yang
ingin
di
bawah
ABRI)
juga
mengalami
menjalankan
berdasarkan
tugasnya
kebijakan
pengaruh mereka melalui politik,
keputusan
Biro
sebagai alat pertahanan negara,
Perjuangan,
dan
TNI-
politik
negara.
dan
Masyarakat. Sedangkan tantangan
berfungsi
dari dalam negeri yang berdimensi
terhadap setiap bentuk ancaman
militer
menghadapi
militer dan ancaman bersenjata dari
pergolakan bersenjata di beberapa
luar dan dalam negeri terhadap
daerah dan pemberontakan PKI di
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan
Madiun serta Darul Islam (DI) di
keselamatan
Jawa Barat yang dapat mengancam
terhadap setiap bentuk ancaman
integritas nasional. Tantangan dari
sebagaimana dimaksud di atas, dan
yaitu
TNI
9
sebagai:
TNI
bangsa,
penangkal
penindak
pemulih
terhadap
kondisi
Boleh dikatakan negara apalagi
keamanan negara yang terganggu
pemerintahan tidak sama sekali
akibat kekacauan keamanan.
melahirkan
angkatan
bersenjata.
Untuk mewujudkan TNI yang
TNI besar karena dirinya sendiri
profesional, tangguh dan dedikatif
dan rakyat yang menjadi sumber
jelas tidak dapat dipisahkan dari
kebesaran TNI itu.
pasang surut hubungan sipil dan militer,
mengutip
Huntington
Memang, sejak kelahirannya
Samuel
(1964),
telah terlibat dengan urusan sipil,
militer
perjuangan
profesiaonal harus dicirikan oleh
dilakukan
keahlian profesi, semangat korps
praktis,
dan
kekuatan
mengakui
militer
negara
membangun
lain.
dan
laskar
satuan, Belanda
di
semua
Memulihkan
dan
kembali
dilakukan
juga serentak di semua wilayah.
Memikul senjata dari kebanyakan pemuda
atau
serentak
wilayah.
Kelahiran TNI beda dengan
mengenal
terhadap
dilakukan
yang timbul di negara demokrasi.11
yang
“perjuangan
tidak
unit
perlawanan
supremasi sipil, itulah wajah militer
kelahiran
adalah
kewilayahan,”
yang positif, tak terlibat dalam politik
bersenjata
Inilah yang melahirkan pertahanan
perjuangan
dan fungsi teritorial dan pelibatan
merupakan panggilan perjuangan.
TNI
dalam
kemasyarakatan.
11
“Reflesi HUT Ke-65 TNI: Menuju TNI yang Tangguh dan Dedikatif”, www.banjarmasinpost.co.id, selasa, 5 Oktober 2010.
10
kehidupan
Pidato jendral A. H. Nasution
Republik Indonesia, Proklamasi 17
“Jalan Tengah” di Magelang tahun
Agustus 1945 harus diamankan dan
1958, dan sejak itu TNI menjadi
diselamatkan.
salah satu dari kekuatan politik
hidup dan mati.
Nasional yang aktif. Hancurnya
Guna
PKI dan tersingkirnya Bung Karno
kekuatan
politik
yang
Indonesia, diperlukan sebuah tugas Pertahanan yang dijalankan dengan
bawah ini Presiden Suharto, TNI
kekuatan
memainkan peran politiknya yang
baik. Tugas Pertahanan disini harus
Kini, fokus perhatian TNI
diartikan
bahwa perubahan sistem, sama
dalam
mengancam
definition.
integrasi dan integritas bangsa, jika kemudian
gerakan
sebagai
“Keamanan”
pemahaman Keamanan
strategic di
sini
diletakkan sebagai nilai abstrak,
untuk
terfokus
memisahkan diri dari republik terus
pada
mempertahankan
indepedensi dan kedaulatan negara.
mengalir dan gencar. Hal ini bagi
Dimensi yang digunakan memang
TNI, kedaulatan Negara Kesatuan 12
Professional
Defence dapat berjalan dengan
melebihi dirinya.12
boleh
Militer
sehingga penyelenggaraan National
terbesar. Dwifungsi itu berkembang
tidak
tujuan
bangsa dan seluruh tumpah darah
berarti dan pada era Orde Baru di
sekali
mewujudkan
soal
negara dalam melindungi segenap
menampilkan TNI menjadi satusatunya
Kedaulatan
harus
Wawan H. Purwanto, ibid, hal 180
11
dimensi
Militeristik
mengingat ancaman yang datang
demi tercapainya Negara Republik
adalah berupa gangguan karena
Indonesia yang aman dan damai
perang,
serta terlaksananya pembangunan
pemberontakan,
konflik
komunal, huru-hara, terorisme, dan
nasional.
bencana alam. Oleh sebab itu, sangatlah
tepat
ketika
Namun, tujuan mulia itu tidak
kita
mampu dijalankan oleh TNI dengan
mendefinisikan “keamanan” dalam
baik.
pengertian ini sebagai bagian dari
profesional
tugas, fungsi dan peranan TNI sebagai
alat
pertahanan
negara guna
Sebab,
dalam
kebijakan-kebijakan
dibidang
dan
mewujudkan
TNI
juga
kurang menyikapi pemerintah
permasalahan-
permasalahan serta gejolak yang
tujuan negara dalam melindungi
timbul di kalangan masyarakat
segenap bangsa dan seluruh tumpah
sipil. Hal ini terjadi, diakibatkan
darah Indonesia.
oleh keterlibatan TNI yang terlalu
Merosotnya kewibawaan dan
besar dalam kancah politik dan
citra TNI dimata publik, tidak lepas
birokrasi di Indonesia. Keterlibatan
dari sepak terjang TNI pada masa
TNI dalam kancah politik dan
yang
birokrasi akan menghambat proses
lalu.
merupakan
TNI alat
sebenarnya
negara,
untuk
demokratisasi di tubuh bangsa ini,
mempertahankan kedaulatan dan
serta
menjaga stabilitas nasional. Itu
keterlibatan TNI itu dilegitimasi
12
yang
lebih
buruk
lagi
dengan adanya dwifungsi ABRI.
diluar
Terjunnya
dunia
mewujudkan profesionalisme TNI,
perpolitikan dan birokrasi di negara
maka ada beberapa prasyarat yang
kita,
harus
TNI
kedalam
sangat
kebijakan-kebijakan karena
masuknya
mempengaruhi pemerintah, unsur
unsur-unsur
TNI aktif
kepentingan
guna
di
dalam
partai-partai,
pengalaman pernah mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan TNI
hanya merupakan alat dari negara.
di dalam partai politik sangat tidak
negara
mendukung demokrasi yang kita
Indonesia baru yang demokratis,
bangun. Karena kita ketahui bahwa
maka pemerintah harus terlebih
tujuan dari partai politik adalah
dahulu mewujudkan militer yang
untuk
profesional, dalam artian militer
merebut
yang hanya menjadi alat dari
konstitusional,
negara, sehingga tidak memiliki
bertentangan
intervensi
besar
TNI sebagai alat negara. Bukan
kebijakan-kebijakan
berati unsur militer diharamkan
terhadap pemerintah
membangun
dilaksanakan
Unsur TNI tidak boleh terlibat
terhadap kekuasaan. Padahal TNI
Untuk
Untuk
mewujudkannya.
kedalam dunia politik tidak lepas dari
birokrasi.
yang
serta
terlalu
bebas
mempertahankan kekuasaan dan dengan
dan secara
ini
sangat
kedudukan
dari
untuk berkuasa di pemerintahan
kegiatan politik praktis dan berada
atau aktif di organisasi-organisasi
13
politik, apabila terjun
ke
mereka
dunia
berniat
politik
tidak
semua
komponen
TNI
maka
bersalah dan harus terkena noda
mereka harus melepaskan atribut
masa lalu tersebut. Sebab, hanya
kemiliteran mereka. 13
oknum-oknum tertentu sajalah yang benar-benar bersalah atas apa yang
Harus ada pengadilan atas perbuatan-perbuatan
TNI
dilakukan
yang
pengadilan terhadap TNI, maka
perwujudan dari tanggung jawab
rakyat akan mengetahui siapa yang
TNI terhadap semua kesalahan-
sebenarnya bertanggung jawab di
kesalahan yang pernah mereka Dengan
balik semua kesalahan itu, sehingga
adanya
akan
pertanggung jawaban TNI tersebut telah
membuktikan
pemerintah
menegakkan
hukum
di
pemerintah
memperbaiki
citra
serta
kewibawaan TNI dimata rakyat.
bahwa
bersungguh-sungguh
dalam
terhadap
masyarakat sipil. Dilaksanakannya
merugikan rakyat. Ini merupakan
lakukan.
mereka
Agar
supremasi
tidak
kecemburuan
menimbulkan di
kalangan
Indonesia,
sehingga
masyarakat terhadap TNI yang
akan
mendapat
memiliki asset-asset bisnis besar
berbagai
pada masa Orde Baru, karena
dukungan
besar
komponen
bangsa,
dari
serta
untuk
membuktikan kepada publik bahwa
kemudahan-kemudahan,
maka
semua
yang
dimiliki
13
“Antara Demokratisasi Dan Profesionalisme TNI”, di akses di www.indonesia1.com/konten. pada tanggal 29 maret 2012
14
asset-asset TNI
bisnis
harus
diserahkan
kepada negara, dan diolah serta
kebijakan-kebijakannya.
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
inipun
kesejahteraan rakyat. Baik itu yang
secara
bersifat
adanya kontrol semacam itu, akan
perorangan,
maupun
harus
lebih
pemerataan
terjadinya
yang
selama ini terjadi secara tidak adil,
kepentingan
dan
mencegah
kesalahan-kesalahan
tidak adanya kontrol menyebabkan terjadinya kebijakan-kebijakan TNI
selama ini menjadi kalangan yang
yang
dimarginalkan. Untuk itu, harus ada
merugikan
rakyat.
Masalahanya, rakyat tidak memiliki
juga kompensasinya terhadap TNI,
akses untuk melaksanakan kontrol
yaitu dengan memberikan gaji yang
terhadap TNI bahkan pemerintah.
pantas dan lebih baik kepada TNI,
Lembaga pers yang seharusnya
sehingga mereka bisa hidup lebih
memiliki akses untuk mengontrol
layak dan lebih memfokuskan diri
kebijakan-kebijakan
pada tugas-tugas yang diembannya
dapat
tanpa harus memiliki rasa ketakutan
TNI,
melaksanakan
tidak
tugasnya
dengan baik. Itu akibat tekanan-
akan kekurangan dari segi materi. mekanisme
untuk
Pada masa-masa sebelumnya,
kesejahteraan rakyat. Sebab, rakyat
Adanya
mudah
Dengan
yang dilakukan TNI.
dapat dilaksanakan seadil-adilnya demi
dilakukan
berkelanjutan.
lembaga. Hal ini dilakukan agar, pendapatan
selalu
Kontrol
tekanan yang dilakukan TNI dan
kontrol
pemerintah pada masa Orde Baru,
terhadap TNI dalam menjalankan 15
atau karena ketidak independenan
diperlukan agar nantinya kebijakan
kalangan pers sendiri.
tersebut tidak merugikan rakyat, karena TNI juga merupakan elemen
Sekarang di era pembangunan
dari bangsa ini, yang harus mampu
demokrasi di mana transparansi
melindungi
atau keterbukaan dijunjung tinggi.
menakut-nakuti
Rakyat diharapkan dapat memiliki
dan
terhadap kebijakan-kebijakan yang
kalangan
TNI. pers
menyuguhkan
Untuk
mampu
berita
secara
rakyat.
bukan Setiap
juga
pemerintah
yang
berhubungan dengan rakyat, harus
itu
harus
dan
kebijakan yang dikeluarkan TNI
akses untuk menjadi pengontrol
dikeluarkan
rakyat
disesuaikan
dengan
kebituhan
rakyat dan tidak boleh terkesan berlebihan.
obyektif agar masyarakat dapat menilai kebijakan-kebijakan yang
TNI mungkin akan membaik
dikeluarkan TNI atau pemerintah,
apabila, TNI agar segera berbenah
karena
diri. Profesionalitas TNI, dalam
tugas
pers
adalah
memberikan informasi yang benar
menyikapi
dan membangun opini dikalangan
pemerintah, dan aspirasi rakyat
masyarakat.
akan memuluskan jalan kepada
Persetujuan dari rakyat atas kebijakan-kebijakan dijalankan
oleh
yang
TNI.
Hal
akan
bangsa
ini
negara
Indonesia
demokratis.
itu 16
kebijakan-kebijakan
untuk
Untuk
mewujudkan baru
yang
mewujudkan
profesionalisme TNI ini, bukan
bangsa dan negara. Adapun tugas
hanya merupakan tugas dari TNI
pokok sebagai mana diatur dalam
semata. Tapi ini adalah tugas semua
ayat (2) dilakukan dengan operasi
komponen bangsa, baik lembaga-
militer untuk perang dan operasi
lembaga
militer
pemerintahan
rakyat
ataupun
Indonesia
selain
perang,
:
secara
mengatasi
keseluruhan yang mendambakan
bersenjata,
mengatasi
alam demokrasi yang damai.
pemberontakan
bersenjata,
mengatasi
Tugas dan Fungsi Tentara Angkatan
gerakan
yaitu
separatis
aksi
terorisme,
mengamankan wilayah perbatasan,
Darat (TNI AD)
mengamankan objek vital Nasional Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat
yang
(1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan
kedaulatan
Kesatuan
negara,
Presiden
Republik
pertahanan
keluarganya, wilayah
dan
kekuatan
pendukungnya secara dini sesuai
dan Undang-Undang Dasar tahun
dengan sistem pertahanan semesta,
1945, serta melindungi segenap
membantu
bangsanya dan seluruh tumpah
Kesatuan
darah Indonesia dari ancaman dan terhadap
beserta
memberdayakan
Indonesia berdasarkan Pancasila
gangguan
strategis,
mengamankan Presiden dan wakil
mempertahankan keutuhan Wilayah Negara
bersifat
kepolisian Republik
Negara Indonesia
dalam rangka tugas keamanan dan
keutuhan
ketertiban masyarakat yang diatur 17
dalam undang-undang, membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala
negara
dan
perwakilan
negara asing yang sedang berada di Indonesia, menanggulangi
membantu akibat
bencana
alam, pengungsian dan memberikan bantuan kemanusiaan.14
14
Wawan H. Purwanto, ibid, hal 180
18
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan-Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 . Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. UU. No. 3 Tahun 2002. . Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.UU. No. 34 Tahun 2004. . Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. PerPres No. 41 Tahun 2010.
Buku Hans Kelsel, Principles of International Law, New York : Rinehart & Co.,1956, dikutip dari Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, (jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002). Wawan H. Purwanto, TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pemerintahan, (Jakarta : CNB Press, 2011). A Kresna Adi, Soedirman Bapak Tentara Nasional, (Jakarta : Mata Padi, 2009). Lain-lain “Definisi Pertahanan Negara”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 28 Maret 2012. “TNI Angkatan Darat”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 19 Maret 2012
19
“Pengertian Ancaman”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 28 Maret 2012. “Pengertian Militer ”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 28 Maret 2012 “Pengertian Operasi Militer”, di Akses di http:id.wikipedia.org, Pada tanggal 28 Maret 2012 Anindya Putri Destiyawati, “Alusista TNI Minimal Seimbang Dengan Negara Tetangga”, http://www.kabarindonesia.com/, 15 Desember 2009. Buku Putih Pertahanan Negara indonesia, “Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21”, http://www.dephan.go.id . pada tanggal 6 juni 2012. “Reflesi
HUT
Ke-65
TNI:
Menuju
TNI
yang
Tangguh
dan
Dedikatif”,
www.banjarmasinpost.co.id, selasa, 5 Oktober 2010. “Antara Demokratisasi
Dan Profesionalisme TNI”, di akses di www.indonesia-
1.com/konten. pada tanggal 29 maret 2012.
20
