NOM KESEPAHAMAN ANTARA DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PKS.3/MENHUT- 11/2008 NOMOR MOU/011M/V12008 TENTANG
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI DAERAH LATIHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEPARTEIVIEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PKS.31MENHUT —11/2008 NOMOR : MoU/01/MN/2008 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI DAERAH LATIHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan (30-5-2008) telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara : 1.
H.IVI.S.KABAN, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
JUWONO SUDARSONO, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor : 13-14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penggunaan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut BAB I PENGERTIAN Pasall Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan
• 2
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan I ti 1st sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam perseku:uan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 3. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yaitu kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. 4. Latihan TNI adalah kegiatan yang diarahkan untuk melatih anggota TNI agar dapat memelihara dan meningkatkan kesiapan serta kesiagaan operasionil satuan dalam upaya pembinaan kekuatan maupun penggunaan kekuatan.
5. Daerah Latihan TNI adalah suatu lokasi/daerah yang cligunakan oleh TNI untuk melaksanakan latihan. 6. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan daerah latihan TNI tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.
BAB II TUJUAN
Pasal 2 Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melandasi kerja dalam penggunaan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI.
BAB III LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN Pasal 3
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Penggunaan Kawasan Hutan sebagai daerah latihan TNI ini meliputi : 1. Penggunaan kawasan hutan 2. Pemeliharaan dan Pengamanan kawasan hutan 3. Masa berlaku 4, Pembiayaan 5. Kerahasiaan Informasi
BAB IV
3
BAB W PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pasal 4 (1) PIHAK KEDUA sebelum menggunakan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. (2) Berdasarkan Permohonan PIHAK KEDUA, PiHAK PERTAMA dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI dalam bentuk izin pinjam pada kawasan hutan (3) Penggunaan kawasan hutan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan atau menimbulkan suatu enclave militer didalam kawasan hutan Pasal 5 Penggunaan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI tidak dapat diberikan pada kawasan hutan konservatif. BAB V PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN Pasal 6 Selama menggunakan kawasan hutan sebagai daerah latihan TNI maka PIHAK KEDUA wajib a. menjaga keamanan kawasan hutan yang digunakan sebagai daerah latihan TNI dan disekitarnya. b. menghindari, mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah Iongsor dan kebakaran akibat dari pelaksanaan latihan TNI. c. memberi kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah dalam melakukan pemantuan dan evaluasi kondisi hutan yang digunakan sebagai daerah latihan TNI. BAB VI MASA BERLAKU Pasal 7 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sesuai kesepakatan
PIHAK. BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal 8
PARA
Pasal 8 Segala biaya yang timbul sehubungan clengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dan dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA. BAB VIII KERAHASIAAN INFORMASI Pasal 9 PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data clan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan. BAB IX PENUTUP Pasal 10 (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk daerah latihan TNI yang telah berjalan, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penggunaan kawasan perundanghutan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan undangan. (3) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas oermaterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab. PIHAK PERTAMA IVIENTERI KEHUTANAN
,
4f/
‘`\ H . M.S.KABAN
4s-91 ,k `•".1
PIHAK KE[)UA MENTERI PERTAHANAN
!
\ :JUWONC) SUDARSONO
