BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, program reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu program prioritas dari program pemerintah. Birokrasi diharapkan dapat menggerakkan roda pemerintahan untuk melaksanakan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Reformasi birokrasi pemerintahan, sebagai perubahan dalam suatu sistem birokrasi sangat mendesak untuk dilaksanakan saat ini karena birokrasi pemerintahan telah dianggap sebagai sistem yang tidak efisien, rumit, rigid, dan bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mardiasmo, 2010). Kinerja birokrasi yang optimal sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas dan kinerja para pegawai. Sebagai sumber daya manusia, pegawai merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang sebab manusialah yang mengendalikan bagian-bagian yang lain. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu ada pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang dimaksudkan untuk membentuk pegawai yang profesional, taat hukum, rasional, inovatif, berintegritas serta menjunjung etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2010), peningkatan profesionalisme dilakukan melalui pembentukan karakteristik yaitu (1) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan
1
tujuan bernegara; (2) Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pelayanan dan pengelolaan kebijakan publik; (3) Mampu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, inovatif; (4) Disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika professional; (5) Memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas); (6) Memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan; (7) Memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Untuk mencapai sasaran di atas maka ditempuh pembinaan Sumber Daya Manusia melalui langkah pendidikan dan pelatihan (diklat), mengingat pembinaan pegawai menjadi suatu keniscayaan dan suatu usaha yang penting dalam organisasi
dimana
diklat
merupakan
wahana
strategis
dalam
rangka
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kepribadian seutuhnya untuk dapat bekerja dengan baik dan mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan dalam perubahan yang berlangsung begitu cepat. Peranan pendidikan dan latihan dalam pengembangan sumber daya manusia perlu dilihat secara proporsional dan tepat. Merupakan hal yang tepat, logis dan wajar apabila organisasi mengharapkan bahkan menuntut efisiensi kerja dan produktivitas yang tinggi dari semua anggota organisasi. Pendidikan formal yang telah ditempuh merupakan modal yang sangatlah penting. Mereka yang telah melalui berbagai jenjang pendidikan formal tertentu pun masih
perlu diberikan
pendidikan tambahan
yang lebih
memungkinkan mereka menerapkan ilmunya pada situasi konkrit yang dihadapi sehari-hari dalam organisasi.
2
Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menteri, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan pemahaman substansi atau konsep SPIP, menyamakan persepsi tentang SPIP serta untuk memberikan pemahaman tentang grand design pengembangan SPIP agar implementasinya dapat berjalan terarah dan simultan. Diklat ini berpusat di kantor Pusdiklatwas BPKP di Jakarta, tetapi guna efisiensi dan efektifitas (tenaga, waktu, dan materi) maka sebagai afiliasi, BPKP tingkat perwakilan provinsi dapat menyelenggarakan diklat pada lingkup provinsi masing-masing, dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kantor
BPKP
Perwakilan
Provinsi
D.I
3
Yogyakarta.
Penerapan
sistem
pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada instansi keuangan ini merupakan salah satu instrumen utama untuk mendukung komitmen mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) wajib melakukan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing agar penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada umumnya disebabkan oleh: 1. Pimpinan SOPD belum memprioritaskan penyelenggaraan SPIP; 2. Pemaknaan terhadap pelaksanaan SPIP belum mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai; 3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil di SOPD.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Gubernur tersebut, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengendalian internal yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing SOPD yang meliputi tugas, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitasnya.
4
Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternalPemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP diatur dengan Peraturan Gubernur. Adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah ketersediaan pedoman bagi SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan
SPIP
di
lingkungan
kerja
masing-masing,
sehingga
penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Seperti yang telah ditulis oleh Dewi Artika di makalahnya yang berjudul ‘Penyelenggaraan SPIP’, Masalah yang sering timbul di pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah soal opini tidak memberikan pendapat dan tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Berdasarkan permasalahan tadi dapat menimbulkan kesan negative dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan dalam mengelola keuangan negara. Terkait dengan itu maka akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan menghambat upaya dalam menekan tingkat kemiskinan.
5
Permasalahan lain yang menjadi sorotan publik adalah tentang korupsi. Salah satu penyebab terjadinya korupsi yaitu karena lemahnya sistem pengendalian internal. Kelemahan penyelenggaraan sistem pengendalian internal bisa terjadi karena masih banyak hambatan dalam pelaksanaanya, di antaranya adalah pimpinan instansi pemerintah yang masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya sistem pengendalian intern, pimpinan instansi pemerintah dan auditor terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh personil baik disengaja maupun tidak di sengaja. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik demi menuju good governance terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal, karena kesadaran akan pentingnya sebuah sistem pengendalian internal demi terciptanya keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis mengambil judul “ANALISIS
PENERAPAN
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta).
6
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008? 1.3 Batasan Masalah Supaya Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta tepat pada sasaran yang ingin dituju, maka penulis membatasi dan memfokuskan pada: Penulis hanya membahas mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Yogyakarta. 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan peneliti menyusun tugas akhir ini adalah Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008. 1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
7
1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Sebagai sarana untuk membandingkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan teori yang diperoleh di perkuliahan. 3. Sebagai bahan untuk evaluasi jika di perlukan saat pemeriksaan kembali pada sistem pengendalian internalbagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
apabila
terdapat
permasalahan.
1.6 Kerangka Penelitian BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum tentang penyusunan Tugas Akhir yang meliputi latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta stuktur organisasi. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Pada bab ini,
8
penulis juga menjelaskan metode penelitian secara detail mengenai cara yang akan digunakan dalam menganalisa topik permasalahan serta penjelaskan mengenai Jenis dan/atau sumber data yang digunakan dalam penulisan.
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran tentang aset tetap khususnya yang berupa mesin dan peralatan. Selain itu juga akan menjelaskan mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, penulis akan mengidentifikasi dan membahas permasalahan sebagai inti dari penulisan Tugas Akhir ini dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah penulis punya.
BAB IV PENUTUP Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dengan cara mengambil uraian dan teori dari bab-bab sebelumnya, dan penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang ditemukan sehingga bisa menjadi bahan masukan dalam penyelesaian masalah yang ada untuk menjadi lebih baik.
9
