ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 2015 -2019

i

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015-2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

i

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015 – 2019 dapat kami selesaikan dengan baik. Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RIini disusun mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan Reformasi Birokrasi tahap pertama pada kurun waktu 2010-2014 dengan capaian dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi dan quick wins. Dengan adanya perubahan struktur sistem pendukung DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka sistem pendukung DPR RI yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Reformasi Birokrasi pada kurun waktu 2015-2019 merupakan periode penguatan dari capaian kurun waktu 2010-2014. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Road map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015 – 2019 ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RIagar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa road map ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami menghargai semua masukan untuk menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga road map ini dapat bermanfaat sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 7 April 2016 Sekretaris Jenderal,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. NIP. 19561125 198203 2 002 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

S

ekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan Reformasi Birokrasi tahap pertama pada kurun waktu 2010-2014 dari rangkaian reformasi birokrasi, yaitu tahapan pemberian dukungan kepada DPR yang berbasis kinerja pada tahun 2025, dan beranjak pada tatanan pemberian dukungan kepada DPR yang dinamis. Reformasi Birokrasi pada kurun waktu 2015-2019 merupakan periode penguatan dari capaian kurun waktu 2010-2014. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR. Fungsi kesekretariatan yang merupakan core bisnis dalam memberikan dukungan dan layanan kepada dewan dilakukan dengan penggabungan dan penambahan unit-unit kerja di lingkungan Kedeputian Persidangan dan Kedeputian Administrasi, sementara itu peningkatan kelembagaan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pembentukan Kapusdiklat yang sebelumnya pada unit eselon III menjadi unit eselon II. Revitaslisasi telah dilakukan melalui pemisahan fungsi layanan data dan informasi dengan dukungan keahlian melalui Pusat Data dan Informasi. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas ditandai dengan terbentuknya Inspektorat utama yang merupakan peningkatan status kelembagaan yang sebelumnya berada pada unit eselon III, kini menjadi eselon I. Keberadaan Inspektorat Utama ini menunjukkan komitmen yang tinggi untuk semakin menguatkan peran pengawas internal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menuju good governance, sebagai pengawal dan penegak integritas menuju birokrasi yang bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani. Sementara itu dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan dukungan pada peningkatan kinerja Dewan dengan memfokuskan fungsi keahlian melalui kelembagaan Badan Keahlian. Dukungan keahlian yang menjadi fungsi pokok dewan dilakukan melalui pembentukan unit pusat perundang-undangan, pusat analisa anggaran, pusat akuntabilitas, dan pusat penelitian. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

iii

Pemberian dukungan kepada DPR RI berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain: (a) Penyelenggaraan pemberian dukungan kepada DPR yang dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; (b) Kinerja pemberian dukungan kepada DPR difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes. (c) Sekeretariat Jenderal dan Badan Kehalian DPR menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; (d).Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Bagi Sekretariat Jenderal DPR kelanjutan reformasi birokrasi ini memeiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan reformasi birokrasi sebelumnya.Terdapat dua momentum penting yang membedakan, yaitu pertama disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Kedua, dilakukannya restrukturisasi organisasi pendukung DPR RI menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015 – 2019 tetap merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya, yang mencakup (a) pemeliharaan dan atau peniingkatan area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan; (b) kelanjutan upaya-upaya perubahan yang merupakan keterkaitan dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya; (c) mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.; dan (d) memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini. Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelolareformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR agar dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas dukungan keada DPR. Inti perubahan reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur yang tentu saja tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Pada area Penguatan Mental Aparatur/Manajemen Perubahan, Program Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dirancang untuk membuat sistem tata kelola sumber daya organisasi yang dapat meningkatkan peran dan kemampuan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI secara secara profesional (good governance). Untuk itu dalam pelaksanaan reformasi perubahan perlu dikelola secara baik melalui progam manajemen perubahan.Hal utama yang mendapatkan perhatian pada progam manajemen perubahan adalah bagaimana menjaga komitmen pimpinan terhadap keberhasilan reformasi birokrasi. Komitmen ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

iv

ini juga harus didukung dengan perluasan media sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai sehingga mereka mengetahui memahamai dan mempraktekan perubahan tersebut. Untuk mendorong proses perubahan maka harus terjadi perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI). Kemudian untuk mendukung percepatan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai melalui pemantapan dan terinternalisasi nilai-nilai budaya unggul RAPI maka perlu dibentuk dan dioptimalkan peran agen perubahan. Pada area Penguatan Pengawasan diharapkan dengan dibentuknya Inspektorat Utama kualitas manajemen pengawasan akan semakin meningkat terutama terkait dengan peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya untuk peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya KKN, dan menjaga predikat opini WTP yang telah diperoleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun-tahun sebelumnya. Penguatan sistem pengawasan akan mendorong tumbuhnya perilaku yang anti korupsi atau perilaku positif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sebuah kebiasaan. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dilakukan melalui upaya penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.Penyesuaian IKU dilakukan dalam rangka menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik di Sekretariat Jenderal DPR RI. Penerapan sistem akuntabilitas akan dapat mendorong Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan outcome bagi DPR RI dan masyarakat. Seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pada area Penguatan Kelembagaan pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2015 tentang Sekretariat jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 2016. Perubahan yang membawa dampak signifikan adalah perubahan bentuk hukum lembaga pendukung DPR yang semula ditetapkan dalam Peraturan DPR menjadi dalam Peraturan Presiden.Agenda prioritas pada penataan kelembagaan di Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian adalah penataan dan pendamping dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan fungsi organisasi, pada tahun pertama ini difokuskan kepada unit kerja yang baru dibentuk dan belum ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

v

lengkap pembentukan organ dan alat-alat kerja seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut. Penguatan kelembagaan ini akan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses dukungan kepada DPR dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada system kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Pada area Penguatan Tatalaksana telah dilaksanakan dalam 2 (dua) program, yaitu:(1) program peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan Setjen DPR-RI; dan (2) program peningkatan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Setjen DPR-RI. Sasaran yang telah dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan kinerja Setjen DPR yang berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dan meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Setjen DPR. Sementara itu, agenda prioritas Tatalaksana Setjen dan BK DPR-RI di atas akan dilakukan melalui beberapa Rencana Aksi, yaituProgram dan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi, Penyusunan Pedoman Peta Proses Bisnis, Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR, Penyusunan SOP, Manajemen Kearsipan Berbasis TIK, Kejelasan proses tatakerja atau tatalaksana organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR akan mendorong efisiensi pemberian dukungan kepada DPR, sekaligus juga akan mendukung mental aparatur yang efektif, efisien, responsif, dan kreatif. Pada area Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip (a) pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persayaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan melalui seleksi terbuka untuk jabatan fungsional tertentu; (b) penerapan penilaian kinerja pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR didasarkan atas sietem merit untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan prestasi dan sistem karir; (c) sistem remunerasi disesuaikan dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, serta pencapaian prestasi kerja; dan (d) prinsip profesi pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR berlandaskan pada nilai dasar; kode etik dan kode prilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Berdasarkan prinsip ini, maka pada kurun waktu 2015-2019, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR difokuskan pada kebijakan reward and punishment berbasis kinerja yang fair, kebijakan sistem merit, pengembangan profesionalisme, dan pemetaan Kinerja. Kebijakan reward and punishment yang selama ini dilakukan adalah terhadap pelanggaran disiplin kehadiran, dan belum mencakup hukuman disiplin dan kegagalan pencapaian SKP sesuai dengan PP No 46/2011 Tentang PPKP. Sehingga, akan disusun perumusan kriteria pemberian rewardand punishment dan jenis ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

vi

hukuman serta hadiahnya. Sementara untuk kebijakan pengembangan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen sistem manajemen sumber daya manusia Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR dilaksanakan dengan prinsip seleksi dan promosi akan dilakukan secara adil dan kompetitif, fair dengan standar integritas dan perilaku untuk mendukung kinerja DPR. Berkaitan dengan profesionalisme, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam memberikan dukungan kepada DPR, sehingga untuk mewujudkan hal ini akan disusun indeks profesionalisme. Hal ini hanya dimungkinkan, jika Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian memperhatikan kondisi sumber daya manusia (struktur, distribusi, komposisi) di Sekretariat Jenderal, dan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, dengan (a) melengkapi data dasar sumber daya manusia yang memfokuskan pada kompetensi SDM dan komposisi jabatan fungsional; (b) melakukan pola rekruitmen dan pola pengembangan SDM secara terpadu, transparan dan terbuka; (c) melaksanakan keseimbangan antara kemampuan SDM dan infrastruktur kerja sesuai dengan beban tugasnya; dan (d) menentukan komposisi berdasarkan kinerja tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian profesionalisme sebagai prilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh penerapan Sistem Manajemen SDM nya. Melalui penerapan Sistem manajemen SDM yang baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemberian dukungan kepada DPR, sehingga perubahan dalam pengelolaan SDM Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Sasaran Program bidang area Penguatan Peraturan Perundang-undangan adalah mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangundangan yang diterbitkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaserta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundangan yang diterbitkan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyusunan Program Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Sekretariat Jenderal; Evaluasi/Assesment Peraturan Perundang-Undangan yang ada; Penyusunan Pedoman Pembentukan Peraturan Perundangan; danPenataan sistem administrasi, dokumentasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku positif karena berkurangnya peraturan perundang-undangan yang tumpeng tindih, disharmonis, diinterpretasi sama, sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara.


vii

Kegiatan area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan pelayanan publik, dilakukan dengan mendorong unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan pelayanan publik. Unit kerja ini harus mampu menyajikan telaahan spesifik mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi. Disamping itu juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan indikator spesifik dari pelayanan public, seperti standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan pemanfaatan teknologi informasi.Penguatan terhadap sistem manajemen pemberian dukungan kepada DPR dan pelayanan publik dilakukan agar agar mampu mendorong perubahan profesionalisme unit kerja dan pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, serta peningkatkan kualitas pemberian dukungan kepada DPR.


viii

ORGANISASI PELAKSANA SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.

Nama

Jabatan

Keterangan

Ketua

Sekjen

Sekretaris

Deputi Administrasi

1.

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.

2.

AchmadDjuned, S.H., M.Hum.

3.

K. Johnson Rajagukguk, S.H.,M.Hum.

Anggota

Kepala Badan Keahlian

4.

Drs. SetyantaNugraha, M.M.

Anggota

Inspektur Utama

5.

Dra. Damayanti., M.Si

Anggota

Deputi Persidangan


ix

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.

Nama

Jabatan

1.

Nunu Nugraha Khuswara, S.H.,M.H.

2.

Juliasih, S.H., M.H.

3.

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.

Anggota

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

4.

Drs. Helmizar

Anggota

Kepala Biro Persidangan I

5.

M. Dimyati Sudja', S.Sos.,M.Si.

Anggota

Kepala Biro Persidangan II

6.

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

Anggota

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

7.

Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.

Anggota

Inspektur I

8.

Ign. Bambang Rudyanto, S.H., M.H.

Anggota

Inspektur II

9.

Drs. Saiful Islam, M.Si.

Anggota

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

10.

Makmur, S.Sos., M.M.

Anggota

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

11.

Drs. Mardian Umar, M.M.

Anggota

Kepala Biro Umum

12.

Drs. Dempo Awang Yuddie

Anggota

Kepala Biro Protokol

13.

Drs. Y.O.I. Tahapari, M.M.

Anggota

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

14.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.

Anggota

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

15.

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Anggota

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

16.

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

Anggota

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

17.

Dr. Asep A. Saefulloh

Anggota

Kepala Pusat Kajian Anggaran

18.

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si

Anggota

Kepala Pusat Penelitian


Ketua

Keterangan

Sekretaris

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

x

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PERUMUSAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No. 1.

Nama Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. Sekjen

2.

K. Johnson Rajagukguk, S.H.,M.Hum. Kepala Badan Keahlian

3.

Drs. SetyantaNugraha, M.M.

Inspektur Utama

4.

Achmad Djuned, S.H., M.Hum.

Deputi Bidang Administrasi

5.

Dra. Damayanti., M.Si Deputi Bidang Persidangan

6.

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

7.

Juliasih, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat


Jabatan

Keterangan

Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Organisasi

Pengarah

Penanggung Jawab Area Perubahan 1 Mental Aparatur

Pengarah

Penanggung Jawab Area Perubahan 2 Penguatan Sistem Pengawasan, dan Area Perubahan 3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pengarah

Penanggung Jawab Area Perubahan 4 Penguatan Kelembagaan, Area Perubahan 5 Peguatan Tata Laksana, Area Perubahan 6 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Area Perubahan 7 Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pengarah

Penanggung Jawab Area Perubahan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Quick Wins

Pengarah

Koordinator Area Perubahan 6 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Ketua

Koordinator Area Perubahan 7 Penguatan Peraturan

Sekretaris

xi

No. 8.

Nama Dr. Asep A. Saefulloh Kepala Pusat Kajian Anggaran

9.

Dr. Dewi Barliana S., M.Psi. Inspektur I

10.

Ign. Bambang Rudyanto, S.H., M.H. Inspektur II

11.

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

12.

Witingsih Yuhelmi, S.E., M.M. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi

13.

M. Dimyati Sudja', S.Sos.,M.Si. Kepala Biro Persidangan II

14.

Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan I

16.

Anggota

Koordinator Area Perubahan 2 Penguatan Sistem Pengawasan

Anggota

Koordinator Area Perubahan 3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Anggota

Koordinator Area Perubahan 4 Penguatan Kelembagaan

Anggota

Koordinator Area Perubahan 5 Penguatan Tata Laksana

Anggota

Koordinator Area Perubahan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Quick Wins

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Makmur, S.Sos., M.M. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

18.

Koordinator Area Perubahan 1 Mental Aparatur

Drs. Saiful Islam, M.Si. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

17.

Keterangan

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

15.

Jabatan Perundang-undangan

Drs. Mardian Umar, M.M. Kepala Biro Umum


xii

No. 19.

Nama Drs. Dempo Awang Yuddie Kepala Biro Protokol

20.

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si Kepala Pusat Penelitian

25.

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

26.

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si. Kepala Bagian Kepegawaian

27.

Arini Wijayanti, S.H., M.H. KepalaBagian Hukum

28.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si. Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat

29.

Djoko Prihandono, S.E. Kepala Bagian Perencanaan

30.

Suprihartini, S.IP., M.Si Kepala Bagian Set. Komisi I

31.

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pelaksana

Anggota

Pendukung (Agen Perubahan)

Anggota


Anggota


Anggota


Anggota


Anggota


Anggota


Anggota

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

24.

Anggota

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

23.

Pelaksana

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.H. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

22.

Keterangan

Drs. Y.O.I. Tahapari, M.M Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

21.

Jabatan

Dra. Nurul Faiziah Kepala Bagian Set. Badan Anggaran


xiii

No.

Nama

32.

Widiharto, S.H., M.H.

33.

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

Pendukung Kepala Bagian Set. Badan Legislasi (Agen Perubahan)

35.

Pendukung Kepala Bidang Data dan Teknologi (Agen Perubahan) Informasi

Anggota

Juhartono, S.Sos.

Ety Tiyastuti, S.E., M.Si.

Dadang Prayitna, S.IP, MH. Kepala Bagian TU Badan Keahlian

37.

Walidi, S.I.P. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Bagian TU Inspektorat Utama

38.

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E. Bagian Ortala

41.

Misbakhul Hidayat, S.Sos. Bagian Ortala

42.

Aprilia Dessy Kurniati, S.E. Bagian Ortala

43.

Oki Ganjar Ristawan, S.E. Bagian Ortala

44.

Anggota


Anggota


Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Sekretariat

Anggota

Eguh Setiawan, S.I.P. Kasubbag Tata Laksana, Bagian Ortala

40.


Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si. Kasubbag Organisasi, Bagian Ortala

39.

Anggota Anggota

Kepala Bagian TU Inspektorat Utama 36.

Keterangan


Kepala Bidang Evaluasi Diklat 34.

Jabatan

Mochamad Ifan Bagian Ortala


xiv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

ORGANISASI PELAKSANA

ix

DAFTAR ISI

xv

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB II

CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS

4

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

4

BAB III

B. Issue Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

14

RENCANA AKSI REFORMASI

20

BIROKRASI INTERNAL TAHUN 2015-2019 A. Program Mikro Reformasi Birokrasi

20

B. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal tahun 2015-2019

23

C. Indikator Keberhasilan

27

BAB IV

AGENDA PRORITAS DAN OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN


ANGGARAN

29 33 34

xv

BAB I PENDAHULUAN

D

alam RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa agenda kedua pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang meliputi subagenda prioritas antara lain membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut: 1. Memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan. 2. Melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan, dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya. 3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan BK DPR RI). Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR. Fungsi kesekretariatan yang merupakan core business dalam memberikan dukungan dan layanan kepada dewan dilakukan melalui penggabungan dan penambahan unit-unit kerja di lingkungan Kedeputian Persidangan dan Kedeputian Administrasi, sementara itu peningkatan kelembagaan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pembentukan Kapusdiklat yang sebelumnya pada unit eselon III menjadi unit eselon II. Disisi lain untuk meningkatkan citra lembaga DPR, telah dilakukan penajaman fungsi dukungan dan layanan melaui pemisahan Biro Humas dan Pemberitaan menjadi 2 (dua), yaitu Biro Pemberitaan ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

1

Parlemen dan Biro Protokol. Revitaslisasi layanan data dan informasi dilakukan pembentukan Pusat Data dan Informasi. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas ditandai dengan terbentuknya Inspektorat utama yang merupakan peningkatan status kelembagaan yang sebelumnya berada pada unit eselon III, kini menjadi eselon I. Keberadaan Inspektorat Utama ini menunjukkan komitmen yang tinggi untuk semakin menguatkan peran pengawas internal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menuju good governance, sebagai pengawal dan penegak integritas menuju birokrasi yang bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani. Sementara itu dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan dukungan pada peningkatan kinerja Dewan dengan memfokuskan fungsi keahlian melalui kelembagaan Badan Keahlian. Dukungan keahlian yang menjadi fungsi pokok dewan dilakukan melalui pembentukan unit pusat perundang-undangan, pusat analisa anggaran, pusat akuntabilitas, dan pusat penelitian. Capaian transformasi kelembagaan yang telah dilalui tentu membutuhkan instrument dasar untuk mempercepat sasaran reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelolan reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Setjen dan BK DPR RI menganggap penting untuk melaksanakan tata kelola secara profesional (good governance) melalui perangkat sistem pengelolaan sumber daya, pola pikir, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, Program Reformasi Setjen dan BK DPR RI dirancang untuk membuat sistem tata kelola sumber daya organisasi yang dapat meningkatkan peran dan kemampuan Setjen dan BK DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI yang diakselerasi melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang profesional, yaitu berorientasi kinerja, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagai sistem pendukung DPR RI sebagaimana diamanatkan di dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Setjen dan BK DPR RI melalui Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran sertanya mendukung terwujudnya parlemen modern yang merupakan tujuan DPR RI periode 2015 – 2019. DPR yang modern sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 merupakan parlemen yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR yang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

2

membawa aspirasi publik, DPR yang membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, DPR yang mudah diakses, terbuka, dan transparan, dan DPR yang mampu memanfaatkan teknologi informasi digital untuk menjangkau publik lebih luas dan memudahkan pekerjaan. Gambar 1.1 DPR Modern

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, sebagai sebuah bentuk perubahan berencana. Sebagai perubahan berencana, maka reformasi birokrasi akan (a) mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai; (b) memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi di Setjen dan BK DPR RI yang bersinergi pada tingkat nasional, (c) menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, peta jalan sebagai salah satu instrument reformasi birokrasi akan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, quick wins, dan program-programnya.


3

BAB II CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS A.

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Gambaran birokrasi Setjen dan BK DPR RI saat ini berbeda dengan beberapa tahun kebelakang. Perbedaan ini terjadi karena telah dilaksanakannya program reformasi birokrasi pada Setjen dan BK DPR RI yang menyentuh 8 (delapan) area perubahan. 1.

Manajemen Perubahan Sebagai betuk komitmen institusi untuk melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI telah dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. Pembentukan Tim ini merupakan keseriusan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya yang secara khusus tertuang dalam SK Sekjen Nomor 993 D tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan. Tim tersebut terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekarang ini, Tim RBI mengalami perubahan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu dengan keluarnya SK Sekjen No.291/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI. Tim RBI secara berkala dan berkelanjutan melakukan pertemuan setiap seminggu (Reboan) yang dihadiri oleh jajaran Eselon I dan II dan Tim RBI. Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi adalah ditetapkannya budaya unggul Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI. Rumusan budaya unggul ini diperoleh melalui komitmen para pimpinan untuk membangun budaya unggul sebagai langkah penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk menjamin pelaksanaan RAPI ditetapkan pula contoh teladan (role model) dan agen perubahan (agent of change). Seluruh pejabat eselon I dan eselon II dan Tim RBI dijadikan contoh teladan dalam pelaksanaan RAPI kepada seluruh


4

pegawai. Sementara itu dari setiap unit kerja ditetapkan pejabat eselon III untuk menjadi agen perubahan yang diharapkan akan mendorong proses percepatan perubahan di masing-masing unit kerjanya. Selanjutnya RAPI menjadi nilai dasar bagi seluruh jajaran di Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan perannya.Wujud nyata dari penerapan RAPI salah satunya adalah penerapan budaya religius melalui dibiasakannya berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan suatu rapat atau pertemuan. Setjen dan BK DPR RI berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Karena itu untuk memastikan berjalannya reformasi birokrasi sekaligus melakukan penilaian atas pencapaiannya telah dibentuk Tim PMPRB melalui: 1. SK Sekjen DPR RI Nomor 773/SEKJEN/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Setjen DPR RI (tanggal 1 Mei 2013); 2. SK Sekjen DPR RI Nomor 78/SEKJEN/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2014 (tanggal 2 Januari 2014); 3. SK Sekjen No.785A/SEKJEN/2014 tentang Perubahan SK Sekjen DPR RI Nomor 78/SEKJEN/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2014 (tanggal 1 Juli 2014); 4. SK Sekjen DPR RI Nomor 21A/SEKJEN/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PMPRB Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2014 (tanggal 5Januari 2015). Tim PMPRB selama ini telah bekerja dengan baik dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program reformasi birokasi pada delapan area perubahan, salah satunya program manajemen perubahan. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program reformasi pada seluruh tingkatan pegawai di Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB tahun 2015 atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014, pelaksanaan program manajemen perubahan secara umum sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa catatan yaitu monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja (bagian dari proses Rencana Kerja dan Anggaran). Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja menjadi penting untuk memastikan implementasi Road Map Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan di masingmasing unit organisasi. Jika dilihat dari langkah-langkah yang harus dilakukan memang telah dilakukan tetapi masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan, misalnya media sosialisasi harus diperluas dan disesuaikan dengan karakteristik ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

5

pegawai. Begitu juga komunikasi tidak cukup melalui surat tetapi juga diperlukan komunikasi melalui rapat koordinasi agar terdapat pemahaman yang sama. Begitu juga upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi sudah dilakukan serta sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan.Namun demikian keberadaan agen perubahan reformasi birokrasi tersebut belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi. Langkah strategis yang harus dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI adalah merumuskan pola pikir. Pola pikir ini penting karena akan berpengaruh terhadap kebijkan-kebijkan yang akan dikeluarkan. Perumusan pola pikir ini akan saling melengkapi dengan budaya unggul RAPI yang telah ditetapkan sebelumnya. 2.

Penguatan Sistem Pengawasan Dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, bahwa reformasi birokrasi pada area Penguatan Pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan tujuan Grand Design tersebut, Setjen DPR RI telah memperkuat unit pengawasan intern dimana sebelumnya dilaksanakan pada level Eselon III. Mengingat dalam pelaksanaan pengawasan terdapat keterbatasan kewenangan, maka sejak tahun 2015 unit pengawasan intern berada pada level Eselon I. Dengan kedudukannya sebagai eselon I, memungkinkan unit pengawasan internal lebih independen, terlebih-lebih telah diterbitkanya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Internal Audit Charteratau Piagam Pengawasan Internal, maka Pimpinan Organisasi berkomitmen untuk membuka dan memberikan akses yang luas bagi pengawas internal, independensi, serta kewajiban bagi institusi untuk meningkatkan kapabilitas SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan dibentuknya Inspektorat Utama kualitas manajemen pengawasan akan semakin meningkat terutama terkait dengan peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya KKN, dan menjaga predikat opini WTP yang telah diperoleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun-tahun sebelumnya.


6

3.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan akuntablitas kinerja di Setjen dan BK DPR RI dilakukan melalui upaya penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan organisasi Setjen dan BK DPR RI. Penyesuaian IKU dilakukan dalam rangka menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik di Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas, Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 memperoleh nilai “CC” dengan nilai yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu hal yang menyebabkan nilai akuntabilitas kinerja rendah adalah karena lemahnya perencanaan kinerja yang terindikasi dengan adanya indikator kinerja yang tidak terukur. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal, maka dilakukan kembali penyusunan Renstra dan penyesuaian IKU sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

4.

Penguatan Kelembagaan Penataan Organisasi Setjen dan BK DPR RI pada dasarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Namun dari segi pengaturan hukum kelembagaan sistem pendukung DPR tidak dapat dilaksanakan karena bentuk hukum penetapan Setjen dan BK DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI. Sedangkan seharusnya pengaturan bentuk hukum suatu lembaga yang di dalamnya terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dengan Peraturan Presiden. Mengingat hal tersebut maka target penataan Organisasi dengan pembentukan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana terdapat dalam Road Map Penataan dan Penguatan Organisasi Periode 2012 – 2014 belum dapat dicapai. Pada periode Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 telah dilaksanakan penataan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas Setjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor


7

400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembentukan Bagian Sekretariat BAKN, penyesuaian nomenklatur Bagian Sekretariat Badan Anggaran, dan penyesuaian nomenklatur Bagian TU Wakil Ketua yang semula 3 menjadi 4 Bagian dengan ketentuan sebagai berikut: Bagian TU Wakil Ketua Korbid Kesra tetap, dan penyesuaian Bagian TU Wakil Ketua Korbid Polkam, Korbid Inbang, dan Korbid Ekku. 2. Pembentukan Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota 3. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, maka pada tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Salah satu perubahan yang membawa dampak signifikan adalah perubahan bentuk hukum lembaga pendukung DPR yang semula ditetapkan dalam Peraturan DPR menjadi dalam Peraturan Presiden. Dan pada tanggal 2 Maret 2015 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada gambar 2.1 berikut merupakan gambaran dukungan yang diberikan kepada DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Gambar 2.1 Sistem Pendukung DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibentuk Sekretariat Jenderal. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN KEAHLIAN

Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibentuk Badan Keahlian.

DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI

DUKUNGAN TEKNIS, ADMINISTRASI, DAN KEAHLIAN

DPR RI

DUKUNGAN KEAHLIAN

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Persiden tersebut maka perlu disusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai pelaksananya. Setelah melewati serangkaian proses pembahasan ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

8

dengan pihak Kemenpan dan RB dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara sehingga keluar surat persetujuan penataan organisasi dengan Nomor B/3153/M.PANRB/09/2015 pada tanggal 28 September 2015. Dengan keluarnya surat persetujuan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2015. Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretariat Dan Badan Keahlian (Perubahan) Persekjen Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Persekjen 03/PER-SEKJEN/2013

SEKRETARIS JENDERAL

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

BIRO PERANCANGANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAMKESRA

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN

BIRO PERSIDANGAN

BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

BIRO PERANCANGANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKKU INDAG

BIRO PENGAWASAN LEGISLATIF

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

BIRO KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA, DAN INFORMASI

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

BIRO KEUANGAN

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAAN

BIRO PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN INSTALASI

PIMPINAN DPR RI

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

BADAN KEAHLIAN

INSPEKTORAT UTAMA

BIRO PROTOKOL

BIRO PERSIDANGAN I

INSPEKTORAT I

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

BIRO PERSIDANGAN II

INSPEKTORAT II

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

PUSAT PENELITIAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG

Persekjen Nomor 6 Tahun 2015

BIRO UMUM


9

Melihat perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika di DPR RI, maka Setjen DPR RI kembali melakukan penataan organisasi yaitu dengan penguatan beberapa tugas dan fungsi unit kerja dan dengan mempertimbangkan beban organisasi sehingga perlu ditata kembali. Pembahasan kembali dilakukan dengan Kemenpan dan RB pada bulan Januari 2016 dan dikeluarkan persetujuan penataan organisasi dengan Nomor B/467/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016. Dengan keluarnya surat persetujuan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI pada tanggal 25 Januari 2015. Perubahan yang dilakukan meliputi Penambahan Tugas untuk memberikan dukungan kepada Musyawarah Pimpinan, Penataan tugas fungsi evaluasi dan pelaporan, dan penataan tugas fungsi ketatausahaan kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR. 5.

Penguatan Tata Laksana Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2010-2014, khususnya pada area Penataan Tatalaksana telah dilaksanakan dalam dua program, yaitu: (1) program peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan Setjen DPR-RI; dan (2) program peningkatan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Setjen DPR RI. Sasaran yang telah dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan kinerja Setjen DPR RI yang berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dan meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Setjen DPR RI. Tercapainya sasaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi pegawai Setjen DPR RI, terutama untuk mengetahui urutan pekerjaan yang harus dilakukan,untuk bertanggung jawab pada setiap tahapan pekerjaan, dan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, serta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

6.

Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN Sepanjang kurun waktu 2010-2014, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN, yang mencakup penyusunan identifikasi dan analisis jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai,


10

b. c. d. e.

f.

g.

rencana redistribusi pegawai, proyeksi kebutuhan 5 tahun, perhitungan formasi jabatan Proses penerimaan pegawai berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Promosi jabatan telah dilakukan secara terbuka, Pemanfaatan assessment center di dalam pengembangan pegawai, yang mencakup penyusunan standar dan pengembangan kompetensi Penetapan kinerja individu lewat penilaian kinerja melalui penerapan penetapan kinerja individu yang diukur secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu, namun belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan individu , baru akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01/SEKJEN/2014 yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja, pengurangan tunjangan baru dilakukan terhadap pelanggaran disiplin kehadiran, dan Sistem informasi kepegawaian yang telah digunakan sebagai pendukung pengembangan kebijakan manajemen SDM

Disamping itu, juga terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dapat terselesaikan pada kurun waktu tersebut, yaitu a. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN, b. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN, c. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat, d. Penguatan sistem dan kualitas diklat untuk mendukung kinerja, e. Menyusun dan menetapkan pola karir pegawai ASN, dan f. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan 7.

Penataan Peraturan perundang-Undangan Sasaran Program bidang area penataan peraturan perundangundangan adalah mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundangan yang diterbitkan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Penyusunan Program Pembuatan Peraturan Perundang-undangan; b. Evaluasi/Assesment Peraturan Perundang-Undangan yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;


11

c. d.

Penyusunan Pedoman Pembentukan Peraturan Perundangan; dan Penataan sistem administrasi, dokumentasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program kegiatan Area Penataan Peraturan Perundangundangan yang telah dilaksanakan pertama adalah evaluasi/assesment terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Sekretaris Jenderal. Kegiatan evaluasi/assesment tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2012. Adapun kriteria keberhasilan kegiatan evaluasi/assesment adalah adanya Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI yang menggambarkan tumpang tindih kewenangan pejabat dalam membuat peraturan atau keputusan (seperti keputusan Sekjen DPR RI, Keputusan KPA, Keputusan PPK dengan materi yang sama). Salah satu hasil evaluasi/assesment terhadap daftar peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI adalah ada Keputusan Sekjen yang bersifat mengatur. Pengaturan dalam Pedoman materinya tidak berupa norma pasal-pasal tetapi berupa narasi sehingga Pedoman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR, kecuali jika Pedoman tersebut materinya berupa norma pasal-pasal maka harus dibuat dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR. Hal mendasar yang telah dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah program kegiatan evaluasi/assesment terhadap peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Setjen DPR RI. Pencapaian yang dihasilkan dari kegiatan program tersebut yaitu: a. Tersusunnya daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Setjen DPR RI dengan rentang waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. b. Tersusunnya daftar identifikasi Jenis peraturan perundangundangan tersebut yang meliputi: 1) Peraturan Sekretaris Jenderal. 2) Keputusan Sekretaris Jenderal, secara garis besar Keputusan Sekjen berupa: a) Penetapan pejabat untuk menduduki jabatan tertentu; b) Penetapan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja; c) Pembentukan tim kerja/panitia; d) Penetapan pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan tertentu; 3) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang berupa pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa/panitia ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2015 - 2019

12

c.

penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta penetapan kegiatan unit kerja tertentu. 4) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang berupa pembentukan tim kerja/panitia. Tersusunnya daftar rekapitulasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Setjen DPR RI.

Pelaksanaan program kegiatan kedua, Area Penataan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaksanakan adalah telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI yang menjadi dasar penyeragaman prosedur pembentukan produk hukum Setjen DPR RI secara terencana, terarah, terpadu, dan terkoordinasi. Kegiatan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2014. 8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan area perubahan pelayanan publik yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan pelayanan publik, antara lain: a. Penerapan SOP pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik. b. Penetapan Standar Pelayanan pada beberapa unit kerja yang bersinggungan langsung dengan publik, seperti Bagian Pelayanan Kesehatan, Bagian Pengaduan Masyarakat, Bidang Perpustakaan, Bidang Arsip dan Dokumentasi, dan sebagainya. c. Sarana layanan terpadu/terintegrasi, diantaranya website @dpr.go.id dengan portal perpustakaan, ppid dan pengaduan masyarakat, serta layanan terpadu satu atap informasi publik pengaduan masyarakat, PPID dan penyampaian aspirasi masyarakat. d. Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media, diantara melalui website www.dpr.go.id, [email protected], TV Parlemen melalui chanel 18 di TV Kabel First Media, Buletin dan Majalah Parlementaria, Videotron, Streaming Video, Media Sosial DPR (FB, Twitter, Youtube), dan Media Sosial Perpustakaan (FB, Twitter, Blog). e. Diseminasi kinerja DPR kepada masyarakat melalui media parlementaria, TV Parlemen, dan/atau kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik. f. Survey kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan unit kerja, seperti survey yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Kesehatan, Bidang Perpustakaan, dan lain-lain. g. Budaya Pelayanan Prima melalui kegiatan diantaranya:


13

h.

i.

9.

B.

1) Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Pejabat dan Pegawai Setjen DPR RI; 2) Pendidikan keprotokolan; 3) Teknik penulisan risalah rapat 4) Sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar yang kesemuanya telah dilaksanakan, seperti telah ada surat penagihan keterlambatan pengembalian buku dan penggantian buku yang rusak dan hilang. inovasi pelayanan misalnya terkait dengan: 1) pengaduan online, 2) SMS aspirasi 08119443344 Pengelolaan Pengaduan, baik pengaduan yang terkait dengan masyarakat kepada DPR terkait dengan kinerja pemerintah dan pemerintah daerah atau pengaduan terhadap layanan seperti yang telah dilakukan oleh bagian pelayanan kesehatan yang telah melakukan pengelolaan pengaduan atas layanan yang diberikan kepada publik melalui kotak saran, sms dan telpon.

Quick Wins Dalam road map reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2012-2015, telah ditetapkan tiga quick wins yang dipandang memiliki arti strategis dan membawa image positif bagi organisasi. Ketiga quick wins tersebut adalah: a. Risalah Rapat (Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan Panitia Khusus); b. Skenario Rapat (Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI); dan c. Laporan Singkat (Laporan Singkat untuk rapat Komisi). Dari ketiga quick wins tersebut, tingkat keberhasilan pelaksanaan quick wins risalah rapat tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan quick wins skenario rapat dan laporan singkat dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk Tahun 2016 telah ditetapkan 2 (dua) quick wins yaitu: a. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU. b. Sistem Informasi Legislasi (SILEG).

Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Terkait dengan capaian Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, Setjen DPR RI masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif dapat


14

menghambat tugas dan fungsi Setjen dan BK DPR RI dan harapan pemangku kepentingan, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 Kondisi Objektif dan Harapan Pemangku Kepentingan AREA PERUBAHAN a. Manajemen Perubahan

KONDISI OBJEKTIF  Belum ada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja  Keterlibatan seluruh unit organisasi harus dilakukan secara aktif  Sosialisasi tidak cukup dilakukan dalam website  Komunikasi tidak cukup melalui surat tetapi juga diperlukan komunikasi melalui rapat koordinasi agar terdapat pemahaman yang sama  Media komunikasi masih terbatas  Agen perubahan RB belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi  Nilai-nilai RAPI terinternalisasi baik

b. Penguatan Pengawasan

 Peningkatan SPIP

belum secara

penerapan

 Peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)


HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN  DPR RI sebagai pemangku kepentingan utama bagi Setjen dan BK DPR RI selalu mengharapkan pelayanan terbaik pada dukungan administrasi, persidangan dan keahlian yang diberikan oleh Setjen dan BK DPR RI  Bagi masyarakat sebagai penguna informasi DPR RI yang merupakan pemangku kepentingan pendukung juga mengharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Setjen dan BK DPR RI semakin baik  Bagi Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian sebagai pemangku kepentingan kunci mengharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh setiap unit organisasi harus dilandasi budaya RAPI sehingga akan memberikan dampak kinerja organisasi menjadi semakin baik

 Adanya peningkatan penerapan SPIP  Peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

15

AREA PERUBAHAN

KONDISI OBJEKTIF

HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

 Hasil evaluasi akuntabilitas sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 memperoleh nilai “CC” dengan nilai yang bervariasi

 Adanya peningkatan penilaian kinerja menjadi nilai “A” untuk laporan kinerja tahun 2019

d. Penguatan Kelembagaan

 Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan

 Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan di antara Setjen dan BK DPR RI

 Duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi  Kesesuaian Struktur Baru dengan peraturan yang diamanatkan dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis e. Penguatan Tatalaksana

 Pengembangan eGovernment yang terintegrasi, saat ini masih dalam proses  Belum tersusunnya peta bisnis proses

 Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI  Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Setjen dan BK DPR RI  Meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

 Pengembangane-Government yang terintegrasi  Tersusunnya Peta Proses Bisnis  Manajemen Kearsipan berbasis TIK

 SOP yang sudah tidak sesuai dan belum merupakan penjabaran dari peta bisnis proses  Managemen kearsipan belum berbasis TIK


16

AREA PERUBAHAN

KONDISI OBJEKTIF

f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

 Masih terjadi penempatan pegawai dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensinya

 Terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan dukungan keahlian dan persidangan

 Terdapat gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerjanya belum optimal

 Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai derngan persyaratan kompetensinya sehingga kinerjanya optimal

 Integritas pegawai yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum berbasis kinerja

 Manajemen kinerja pegawai terlaksana, sehingga berdampak pada terlaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan

 Manajemen kinerja pegawai masih belum berjalan seperti yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan  Perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan  Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi


 Terjadi peningkatan integritas pegawai

 Perencanaan pelatihan kepada pegawai telah berorientasi pada pengembangan kompetensi  Memahami tujuan organisasi dan mengerti peranan masingmasing dalam proses operasional organisasi  Menghargai keberadaan setiap orang dalam organisasi dan memberi kesempatan dan dorongan untuk mengembangkan potensi masing-masing  Memberikan dukungan prima kepada DPR  Kerjasama dan Kerja-Tim menjadi budaya kerja seharihari  Berkonsentrasi pada pencapaian dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan  Menghargai dan mampu memahami harapan-harapan para Stakeholder dengan


17

AREA PERUBAHAN

KONDISI OBJEKTIF

HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN memberikan Quality and Innovation Driven

g. Penguatan Peraturan Perundangundangan

 Terdapat peraturan yang disharmonis dan tidak uptodate untuk pelaksanaan tugas unit pasca restrukturisasi

 Adanya standarisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sehingga menjadi lebih tertib administratif  Menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Setjen dan BK DPR RI  Pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih terarah, teratur dan terencana  Pelaksanaan administrasi/ dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih cepat, akurat dan lengkap sehingga tercapai efektifitas pengelolaan peraturan perundangundangan di Setjen dan BK DPR RI

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 Belum adanya standar pelayanan dari masingmasing unit yang ada di Setjen DPR RI yang dapat diakses baik oleh anggota dewan, mitra kerja dan masyarakat.

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik  Tersedianya standar pelayanan

 Setjen DPR RI belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur kualitas pelayanan unit kerja kepada publik.  Persepsi dan citra publik


18

AREA PERUBAHAN

KONDISI OBJEKTIF


mengenai kinerja DPR RI, pada satu sisi menjadi persoalan dan tantangan bagi Setjen DPR RI dalam memperbaiki citra DPR RI tersebut.  Masih ada beberapa Unit di Setjen DPR RI yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, belum optimal ditempatkan dan difungsikan sebagai sarana Setjen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  Akibat tidak adanya standar pelayanan publik maka standar SDM yang seharusnya bekerja di bidang tertentu juga belum mengacu pada syarat kompetensi yang mendukung layanan.  Setjen DPR RI perlu melakukan benchmark manajeman pelayanan agar diketahui kualitas manajemen pelayanan yang ada dari pihak eksternal yang kredibel untuk menilai.


19

BAB III RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI INTERNAL TAHUN 2015-2019

D

alam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015- 2019 senantiasa mendasarkan kepada arahan pemerintah secara umum sebagaimana terdapat Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Selain itu, dalam menyusun Agenda Reformasi juga memperhatikan kegiatan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2015-2019. A.

Program Mikro Reformasi Birokrasi Program Reformasi Birokrasipada tingkat Mikro merupakan implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masingmasing instansi pemerintah. Program pada tingkat mikro terdiri dari 8 area perubahan yaitu: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penguatan Sistem Pengawasan; 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4. Penguatan Kelembagaan; 5. Penguatan Tata Laksana; 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN; 7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan; dan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain 8 area perubahan sebagaimana disebutkan di atas, juga ditetapakan program quick wins yang menjadi pengungkit dan dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik sebagai hasil atas langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada tabel 3.1 merupakan gambaran kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat mikro yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada Reformasi Birokrasi periode 2015 – 2019. Kegiatan tersebut disusus sesuai dengan kegiatan tingkat mikro yang terdapat dalam PERMENPAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.


20

Tabel 3.1 Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro di Setjen dan BK DPR RI AREA PERUBAHAN KEGIATAN a. Manajemen Perubahan

a. Pengembangan nilai-nilai religious, akuntabel, professional, dan integritas atau RAPI yang dianut oleh seluruh pegawai; dan b. Pembentukan agen perubahanyang dapat mendorong terjadinyaperubahan pola pikir.

b. Penguatan Pengawasan

a. Pembangunan unit kerja untukmemperoleh predikat menuju WBK/WBBM; b. Pelaksanaan pengendalianGratifikasi; c. Implementasi whistleblowingsystem; d. Penerapan penanganan benturan kepentingan; e. Pembangunan SPIP di lingkunganunit kerja; f. Pengelolaan Pelaporan LHKSAN; g. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui IACM menuju Level 3 pada tahun 2019; dan h. Survey Maturity Level SPIP.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan

d. Penguatan Kelembagaan

Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda

e. Penguatan Tatalaksana

a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian dukungan lepada DPR;

b. Pembangunan SAKIP untuk mencapai sasaran penilaian LAKIP “A” pada tahun 2019.

b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemberian dukungan kepada DPR; c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan d. Penerapan sistem kearsipan yang handal. f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Perbaikan berkelanjutan system perencanaan kebutuhan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI; b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di Setjen dan BK DPR RI;


21

AREA PERUBAHAN

KEGIATAN c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di Setjen dan BK DPR RI; d. kebijakan pemanfaatan assessment center; e. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Setjen dan BK DPR RI; f. Perumusan dan penetapan kebijakan reward andpunishment berbasis kinerja di Setjen dan BK DPR RI; g. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Setjen dan BK DPR RI; h. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Setjen dan BK DPR RI; i. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Setjen dan BK DPR RI; j. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di Setjen dan BK DPR RI; k. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); l. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Setjen dan BK DPR RI; m. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan n. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

g. Penguatan Peraturan Perundangundangan

a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;


22

AREA PERUBAHAN

KEGIATAN

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pengembangan Maklumat Pelayanan; dan

i. Quick Wins

a. Percepatan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft RUU sesuai Prioritas Prolegnas

b. Meningkatkan standar pelayanan.

b. Pengembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG)

B.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal tahun 2015-2019 Berdasarkan capaian dan isu strategis yang diuraikan pada bagian sebelumnya dan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 maka Setjen dan BK DPR RI menyusun rencana aksi program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019. 1.

2.

Manajemen Perubahan Hal utama yang mendapatkan perhatian pada progam manajemen perubahan adalah bagaimana menjaga komitmen pimpinan dan perluasan media sosialisasi reformasi birokrasi. Secara khusus terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) adalah melakukan konseptualisasi atas pola pikir organisasi, mengoptimalkan peran agen perubahan dalam dalam meningkatkan kinerja organisasi dan pemantapan nilai-nilai budaya unggul RAPI agar terinternalisasi secara baik ke seluruh pegawai. Begitu juga harus diketahui pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan refromasi birokrasi di antara seluruh pegawai termasuk semangat reformasi birokrasi ke depan. Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah mengetahui sejauh mana pemangku utama (DPR RI) merasakan puas terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI. Untuk itu perlu adanya survei kepuasan DPR RI terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini sejalan dengan penetapan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019. Selanjutnya, Rencana Aksi area manajemen perubahanyang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran. Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Area Penguatan Pengawasan tersebut terdapat 2 (dua) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:


23

a. b.

Peningkatan Penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Dalam kerangka penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, selain melihat terselenggaranya SPIP itu sendiri juga menekankan beberapa indikator lainnya diantaranya penerapan whistleblowing system, penerapan gratifikasi, pembangunan wilayah zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI, dan penanganan benturan kepentingan. Sedangkan dalam kerangka peningkatan kapabilitas APIP kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kualitas dan kuantitas auditor serta pembangunan infrastruktur pengawasan. Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Sistem Pengawasan yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran. 3.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR RI perlu dilakukan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Setjen dan BK DPR RI. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, penyelenggaraan SAKIP sebagaimana tergambarkan dalam Gambar 3.1. Gambar 3.1 Penyelenggaraan SAKIP RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

Dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja tersebut terdapat 5 (lima) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu: a. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja b. Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja c. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja d. Penguatan Sistem Evaluasi Internal e. Penguatan Sistem Pembangunan/ Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja

PELAPORAN KINERJA

REVIU DAN EVALUASI KINERJA


24

Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran. 4.

Penguatan Kelembagaan Untuk mendapatkan hasil terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka pada Area Penguatan Kelembagaan terdapat 2 (dua) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu: a. Evaluasi kelembagaan b. Penataan kelembagaan Selanjutnya, rencana aksi area Penguatan Kelembagaan yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran.

5.

Penguatan Tata Laksana Dalam Area Penguatan Tata Laksana tersebut terdapat 4 (empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu : a. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen dan BK DPR RI; b. Penyusunan SOP ; c. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi; dan d. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK. Selanjutnya, Rencana Aksi area Penguatan Tata Laksana yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran.

6.

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Rencana aksi Penguatan Sistem Manajemen SDM diarahkan untuk mewujudkan pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang memiliki kompetensi tinggi dibidang tugasnya. Untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki para pegawai melalui pemetaan kompetensi. Dalam area perubahan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat 15 (lima belas) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu:


25

a.

Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN; b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN; d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; e. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN ; g. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN; h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat; i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja; j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai. k. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; l. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN; m. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor; n. Penataan Jabatan; dan o. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR. Selanjutnya, Rencana Aksi Area Penguatan Sistem Managemen SDM Aparatur yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran. 7.

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Dalam area perubahan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terdapat 4 (empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 yaitu: a. Program Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan; b. Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundangundangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI; c. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI; dan d. PenataanAdministrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan.


26

Selanjutnya, Rencana Aksi area Penataan Peraturan PerundangUndangan yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran. 8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdapat 4 (empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015-2019 yaitu: a. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi; b. Penguatan kualitas Pelayanan Publik; c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga; dan d. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selanjutnya, Rencana Aksi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang akan dilakukan Setjen dan BK DPR RI 2016-2019 disajikan matrik dalam lampiran.

C.

Indikator Keberhasilan. Semua rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2016-2019 akan diukur keberhasilannya melalui indikator keberhasilan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3.2. Indikator Keberhasilan

NO 1.

AREA PERUBAHAN Manajemen Perubahan

INDIKATOR KEBERHASILAN a.

b. 2.

Penguatan Pengawasan

a. b.

perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI). pembentukan dan optimalisasi peran agen perubahan. peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. peningkatan peran dan Kapabilitas Aparat


27

NO

AREA PERUBAHAN

INDIKATOR KEBERHASILAN Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

3.

Penguatan Akuntabilitas kinerja

Peningkatan penilaian kinerja Setjen dan BK DPR RI mencapai nilai “ A” pada tahun 2019.

4.

Penguatan Kelembagaan

Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang tepat ukuran dan fungsi

5.

Penguatan Tata Laksana

a. Pengembangan e-Government yang terintegrasi; b. Tersusunnya Peta Proses Bisnis; dan c. Manajemen Kearsipan berbasis TIK.

6.

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan dukungan keahlian dan persidangan; b. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai derngan persyaratan kompetensinya; c. Terjadi peningkatan integritas pegawai; d. terlaksananya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan; e. Terlaksananya pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi; f. peningkatan kesempatan pengembangan potensi pada semua pegawai; dan g. peningkatan dukungan prima kepada DPR dengan Quality and Innovation Driven.

7.

Penguatan Peraturan Perundang-undangan

a. pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstandarisasi; b. menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundangundangan; c. tugas unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih terarah, teratur dan terencana; dan d. efektifitas pengelolaan peraturan perundangundangan di Setjen dan BK DPR RI.

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Peningkatan Kualitas pelayanan publik; b. Terbentuknya standar layanan di semua unit yang melakukan pelayanan publik ; dan c. Meningkatnya Citra Positif pelayanan publik di DPR RI.


28

BAB IV AGENDA PRORITAS DAN OPTIMALISASI ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

A A.

genda Prioritas Program Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI adalah:

Manajemen Perubahan 1. Optimalisasi Peran Tim Reformasi Birokrasi Internal Tim Reformasi Birokrasi Internal memegang peran strategis dalam menyukseskan keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Oleh karena itu tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi Internal harus dioptimalkan dengan dilandasi oleh persamaan persepsi dan didukung dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan road map yang sudah ditetapkan, serta untuk memudahkan pelaksanaannya perlu didukung dengan perangkat dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan terukur. 2.

Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan Sebagai bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Internal, keberadaan Agen Perubahan juga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu mempercepat pelaksanaan program reformasi birokrasi, mempermudah koordinasi dengan unit atau satuan kerja dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, membantu sosialiasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi, serta membantu pemberian laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diberikan peningkatan kapasitas. Pemberian kapasitas terhadap agen perubahan dapat dilkukan melalui pemberian diklat seperti pencegahan korupsi, integritas dan nilainilai organisasi, komunikasi, pelayanan publik, dan lainnya.Penguatan


29

kapasitas juga dilakukan melalui benchmarking, seminar, focus group discussion, dan lainnya. 3.

Pemantapan Budaya Unggul Meskipun Setjen dan BK DPR RI telah memiliki budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI) tetapi belum semua pegawai mengetahui, memahami dan menerapkannya. Karena itu budaya unggul ini harus terus disosialisasikan diterapkan dalam sistem tata kelola organisasi baik dalam bentuk peraturan, pedoman maupun SOP.

B.

Penguatan Pengawasan 1. Peningkatan kuantitas dan kapabilitas auditor dilakukan melalui diklat fungsional, diklat teknis substansi, Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan workshop. 2. Mendorong unit kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). 3. Evaluasi Predikat WBK/WBBM dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP melalui Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP melalui Intern Audit Capability Model (IACM) menuju level 3 pada tahun 2019. 5. Melakukan survey Maturity level SPIP.

C.

Penguatan Akuntabilitas 1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja di lakukan melalui penyempurnaan Renstra dan integrasi dokumen SAKIP. 2. Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memperbaiki IKU. 3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja dilakukan dengan meningkatkan kualitas laporan kinerja 4. Evaluasi Internal dilakukan dengan memperkuat evaluasi terhadap laporan kinerja. 5. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja dilakukan melalui pembangunan informasi manajemen kinerja.

D.

Penguatan Kelembagaan Agenda prioritas pada penguatan kelembagaan di Setjen dan BK DPR RI adalah penataan dan pendamping dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan fungsi organisasi, pada tahun pertama ini difokuskan kepada unit kerja yang baru dibentuk dan belum lengkap pembentukan organ dan alat-alat kerja seperti pedoman di dalam unit kerja tersebut. Setiap tahun kegiatan


30

pendampingan akan dilaksanakan akan tetapi dengan target objek evaluasi yaitu unit kerja yang berbeda. E.

Penguatan Tata Laksana Penguatan Tatalaksana di Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015-2019, sesuai dengan amanat Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2015 akan mengusung tiga isu strategis sebagai agenda prioritas, yaitu: 1) Pengembangan e-Government yang terintegrasi; 2) tersusunnya Peta Proses Bisnis; dan 3) manajemen Kearsipan berbasis TIK. Sementara itu, agenda prioritas Tatalaksana Setjen dan BK DPR RI di atas akan dilakukan melalui beberapa Rencana Aksi, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Program dan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen dan BK DPR RI; 2. Program dan kegiatan Penyusunan SOP; 3. Program dan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi; dan 4. Program dan kegiatan Manajemen Kearsipan Berbasis TIK, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN.

F.

Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip (a) pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persayaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan melalui seleksi terbuka untuk jabatan fungsional tertentu; (b) penerapan penilaian kinerja pegawai Setjen dan BK DPR RI didasarkan atas sietem merit untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan prestasi dan sistem karir; (c) sistem remunerasi disesuaikan dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, serta pencapaian prestasi kerja; dan (d) prinsip profesi pegawai Setjen dan BK DPR RI berlandaskan pada nilai dasar; kode etik dan kode prilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Berdasarkan prinsip ini, maka agenda prioritas pada kurun waktu 20152019, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Setjen dan BK DPR RI difokuskuskan pada: 1. Perumusan kebijakan kriteria pemberian reward and punishment dan jenis hukuman serta hadiahnya berbasis kinerja yang fair; 2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen sistem manajemen sumber daya manusia Setjen dan BK DPR RI melalui prinsip seleksi dan promosi,dilakukan secara adil dan kompetitif, fair dengan standar integritas dan perilaku untuk mendukung kinerja DPR;


31

3.

4.

Pengembangan profesionalisme pegawai Setjen dan BK DPR RI agar menjalankan tugasnya, memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam memberikan dukungan kepada DPR, sehingga untuk mewujudkan hal ini akan disusun indeks profesionalisme. Menyusun dokumen mengenai kondisi sumber daya manusia (struktur, distribusi, komposisi) Setjen dan BK DPR RI dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis.

G.

Penguatan Peraturan Perundang-undangan 1. Penyusunan program pembuatan peraturan perundang-undangan. 2. Penyusunan pedoman evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 3. Penataan administrasi, dokumentasi dan informasi peraturan perundangundangan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

H.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan dengan mendorong unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan pelayanan publik. Unit kerja ini harus mampu menyajikan telaahan spesifik mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi. Disamping itu juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan indikator spesifik dari pelayanan public, seperti standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan pemanfaatan teknologi informasi. Medorong Televisi dan Radio Parlemen untuk dapat memberikan layanan publik yang maksimal, melalui penguatan konten program dan perluasan jaringan dengan memiliki studio radio dan siaran RTV melalui satelite yang dapat di terima di seluruh Kawasan Asean dan Australia Barat, bekerja sama secara global, serta membangun aplikasi yang memungkinkan siaran RTV dapat di akses melalui aplikasi smart phone ( Android dan IOS )


32

BAB V PENUTUP

R

oad Map Area Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses diskusi dalam pertemuan di jajaran eselon I dan II beserta pihak-pihak terkait di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di Setjen dan BK DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI.


33

LAMPIRAN


34

MATRIKS RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI 2015 - 2019 URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT

KOORDINATOR PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN 2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

MENTAL APARATUR (MANAJEMEN PERUBAHAN)

1. Pembentukan Tim ReformasiBirokrasi.

2. Penyusunan Road Map

3. Pemantauan dan Evaluasi.

Tim RBI

Pembentukan Tim Reformasi.

Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim RB

Penetapan Rencana Kerja Tim RBI.

Keputusan tentang Rencana Kerja TIM RB

Tim RBI

X

X

X

X

Monitoring, evaluasi dan tindaklanjut.

Laporan monitoring

Tim RBI

X

X

X

X

Penyusunan dan Penetapan Road Map yang memuat 8 area perubahan dan quick win.

Keputusan Sekjen tentang Penetapan Road Map RB Setjen dan BK DPR RI 2015-2019

Tim RBI

X

Tim RBI

X

Pelibatan seluruh unit organisasi dalam penyusunan Road Map.

Laporan Kegiatan Penyusunan Road Map

Sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada seluruh anggota organisasi.

Laporan Kegiatan Sosialisasi Kepada Pegawai

Rim RBI

X

Pengorganisasian PMPRB.

Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB

Tim PMPRB

X

X

X

X

Sosialisasi PMPRB.

Laporan Kegiatan Sosialisasi PMPRB

Tim PMPRB

X

X

X

X

Pelatihan Assessor.

Laporan Kegiatan Diklat Assessor RB

Pusdiklat

X

X

X

X

PembentukanTim PMPRB.

Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim PMPRB

IRTAMA

X

X

X

X


35

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT

Penyusunan Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB (termasuk pengaturan tentang riviu kertas kerja).

Keputusan Sekjen tentang Pedoman Mekanisme Kerja PMPRB

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut.


2017

2018

2019

IRTAMA

X

X

X

X

Laporan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Tim RBI dan IRTAMA

X

X

X

X

Penyelenggaraan pertemuan yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi. (Melanjutkan kegiatan Raboan)

Laporan Kegiatan Rapat Raboan

Tim RBI dan Biro Pimpinan

X

X

X

X

Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan kepada semua pejabat struktural. (Melanjutkan program diklat Leadership and Management)

Laporan Kegiatan Diklat Leadership and Management

Pusdiklat

X

X

X

X

Tim RBI dan Pusdatin

X

X

X

X

Biro Umum

X

X

X

X

Pusdatin

X

X

X

X

Tim RBI dan Biro Organisasi dan Kepegawaian

X

X

X

X

Tim RBI dan Pusdiklat

X

X

X

X

Sosialisasi mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan. (Dilaksanakan secara periodik minimal enam bulan sekali)

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.


Sosialisasi dengan memanfaatkan media komunikasi cetak seperti banner, poster, booklet atau buku saku. (Melaksanakan updating setiap ada informasi baru) Sosialisasi dengan memanfaatkan media IT seperti website @portal.dpr.go.id. (Melaksanakan updating setiap adai nformasi baru) Pembentukan Agen Perubahan (Sudah dilakukan melalui Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI) Pengembangan kapasitas agen perubahan melalui berbagai pelatihan, misalnya pelatihan agen perubahan, ceramah


Laporan Kegiatan Sosialisasi

Media Komunikasi Cetak Media IT Pelaksanaan Keputusan Sekjen Nomor 1228/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Agen Perubahan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI (Laporan Pembentukan Agen Perubahan) Kegiatan Diklat

36

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

implementasi RAPI, pemberian consulting, coaching and training, serta knowledge sharing. Penetapan RAPI sebagai budaya unggul.

Pencanangan budaya kerja positif.

Penegakan kode etik dan kode perilaku.

Revisi Peraturan Sekjen DPR I Nomor 03/PER-SEN/202 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI).

Tim RBI dan Biro Hukum

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Budaya Kerja Positif. Revisi Persekjen tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

X Biro Hukum; Pelaksanaan oleh semua unit organisasi dan Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pelaksanaan penegakan kode etik dan kode perilaku

Penanganan konflik kepentingan.

Pengelolaan laporan kekayaan pegawai.

Pelaksanaan sistem whistleblowing

Penanganan gratifikasi dan transparansi


X

X

X

X

X

X

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI

Inspektur I, II dan Biro Hukum

X

X

X

X

Laporan Kegiatan Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN

Inspektur I dan II

X

X

X

X

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Persekjen No.9 Tahun 2015 tentang whistleblower system)


X

X

X

X

Tersusunnya Pedoman Penanganan Gratifikasi dan


X

37

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

Transparansi

Survei internal RAPI kepada seluruh pegawai yang ditujukan untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman, dan Pelaksanaan dalam keseharian di lingkungan kerja

Laporan Kegiatan Penanganan Gratifikasi dan Transparansi


X

Laporan Survei RAPI

Tim RBI, Inspektur I, II dan Badan Keahlian

X

X

Laporan Survei Kepuasan

Tim RBI, Biro Perencanaan dan Keuangan dan Badan Keahlian

Sosialisasi Surat Keputusan Sekjen No. 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP

Kegiatan Sosialisasi

IRTAMA

Membentuk Satgas SPIP

Terbentuknya Satgas SPIP

X

Membuat MOU dengan BPKP

MOU dengan BPKP

X

Diagnostik asesmen

Diagnostik asesmen

X

Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

X

Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal

Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit

Kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit

X

X

Membangun sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP

Terbentuknya sistem informasi dan komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan SPIP

X

X

Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS

Revisi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS

Survei kepuasan pemangku utama (DPR RI) terhadap kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

X

X

X

X

X

X

X

PENGUATAN PENGAWASAN

1. Penguatan Sistem Pengawasan

2. penerapan WBS


X

X

IRTAMA

X

38

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN Sosialisasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS

OUTPUT



Kegiatan sosialisasi

2017

2018

X

Implementasi Peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS

X

Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 9/SEKJEN/2015 ttg WBS

X

Penyusunan aplikasi WBS

X

Sosialisasi dan implementasi aplikasi WBS

X

Pemantauan penggunaan aplikasi WBS

X

Evaluasi penggunaan aplikasi WBS

X

Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi 3. Penerapan Gratifikasi

Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG)

X X

IRTAMA

Sosialisasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi

X

Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan 4. Pembangunan wilayah zona integritas

X IRTAMA

X X

Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM

X

Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM Pengusulan reviu kepada MenPAN RB Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB


2019

X X X

39

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan

X

Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait

X

Pengusulan reviu kepada MenPAN RB

X

Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait

Penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI 5. Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal

6. Penanganan Benturan Kepentingan

2019

X

peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI

X IRTAMA

Sosialisasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI


Implementasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI

Kegiatan implementasi

Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD DPR RI

Kegiatan pemantauan dan Evaluasi

Sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan


Implementasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan

Kegiatan implementasi

Pemantauan dan Evaluasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan

Kegiatan Pemantauan

Revisi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 ttg Benturan kepentingan

Hasil Revisi


X X X IRTAMA

X X X X

40

~

URAIAN KEGIATAN

7. Peningkatan kapabitas APIP

8. Pembangunan Infrastruktur pengawasan

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan

Kegiatan Diklat

Pusdiklat

X

Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal

kuantitas JFA dari internal dan eksternal

Biro Kepegawaian

X

Rekruitmen JFA baru

rekruitmen JFA baru

Biro Kepegawaian

PKM/PKS

PKM/PKS

Pendampingan oleh BPKP

Kegiatan pendampingan

Bimtek IACM dan melaksanakan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 1

Kegiatan Bimtek

Pelaksanaan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2

Kegiatan Intern Audit Capability Model (IACM) dan Maturity level 2





Sosialisasi peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI


Implementasi Peraturan Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI

Kegiatan Implementasi

Pemantauan dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI

Kegiatan Pemantauan

Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 10/SEKJEN/2015 tentang Standar Pengawasan Intern Inspektorat Utama Sekretariat Janderal DPR RI dan penyusunan peraturan Sekjen tentang pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan


Hasil Revisi

IRTAMA IRTAMA

X X X X X

X

X

X

41

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT

Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI


Implementasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Kegiatan Implementasi

Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Kegiatan Evaluasi

Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor 1075/SEKJEN/2015 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Hasil Revisi

Sosialisasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI


Pemantauan implementasi Peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI

Kegiatan Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI

Kegiatan Pemantauan

Penyesuaian /revisi SK Sekjen No. 7/SEKJEN/015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Setjen DPR RI

Hasil Revisi

Pembuatan SOP kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP

SOP

Pelaksanaan SOP kegiatan pengawasan

SOP


KOORDINATOR PELAKSANA IRTAMA


2017

2018

2019

X

X

X

X

X X

IRTAMA

X X X X

42

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT

Evaluasi SOP kegiatan pengawasan

Hasil Evaluasi

Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan

Hasil Revisi



2017

2018

2019

X X

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja 3. Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Pembangunan/Peng embangan TI dalam Manajemen Kinerja

1. Penyempurnaan Renstra

Renstra

X

2. Penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RKT

X

X

X

X

3. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

RKA

X

X

X

X

4. Penetapan Rencana Aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan

Laporan kinerja dan keuangan per bulan

X

X

X

X

5. Penerapan Perjanjian Kinerja (PK)

PK

X

X

X

X

1. Sistem Penilaian Kinerja secara berjenjang

Penilaian kinerja

X

X

X

X

2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja

Monev

X

X

X

X

1. Peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja

Laporan Kinerja

X

X

X

X

X

X

2. Peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan 1. Penyusunan pedoman evaluasi laporan kinerja

Evaluasi Kinerja

PUSDIKLAT

X

UNIT KERJA

X

ITTAMA

X

2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi 1. Penyusunan rencana pembangunan informasi manajemen kinerja

X Aplikasi

ITTAMA PUSDATIN

X

2. Pembangunan sistem database kinerja

X

3. Pembangunan sistem monev kinerja

X

PENGUATAN KELEMBAGAAN Penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi Evaluasi Organisasi

Penyusunan instrument evaluasi organisasi Pengumpulan data evaluasi organisasi Pengolahan dan analisis data evaluasi organisasi


Laporan Evaluasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT


Laporan evaluasi organisasi Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi

Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi

Pedoman

Pembangunan sistem penataan organisasi berbasis teknologi informasi

Aplikasi Sistem Penataan Organisasi


2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PENGUATAN TATA LAKSANA Pembentukan Tim 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Setjen DPR

Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis

X Peta Proses Bisnis


X X

Penetapan hasil penyusunan peta proses bisnis

X

Penyusunan Rencana Kerja 2. Penyusunan SOP

Pelaksanaan penyusunan SOP

SOP


X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Pembangunan Aplikasi Arsip dan Museum

X

X

X

2. Pembangunan website Badan Keahlian

X

3. Penerapan dan Evaluasi Aplikasi SILEG

X

4. Pembangunan website ITTAMA dan Whistleblowing System

X

5. Pengembangan Aplikasi Arsip dan Museum

X

X

6. Pembangunan Website TV dan Radio Parlemen

X

7. Pembangunan aplikasi e-Paper

X

Penetapan hasil penyusunan SOP Pembentukan Tim Pembangunan/Pengembangan Aplikasi

Ti m Pengembangan Aplikasi

Penyusunan Rencana Kerja Implementasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi

3. Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi

X

8. Pengembangan website Perpustakaan diintegrasikan dengan SLIMS


Aplikasi

X

44

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

9. Pembangunan website Biro KSAP

2019

X

10. Integrasi Aplikasi Arsip dan Museum dengan PPID

X

11. Pembangunan aplikasi e-Repository Institusi

X

Penyerahan Aplikasi

4. Manajemen Kearsipan Berbasis TIK

2018

Penyusunan SK penggunaan aplikasi untuk unit kerja lain yang terkait

SK Sekjen

Meng-alihmediakan dokumen legislasi kedalam bentuk digital

Arsip Digital

Pusdatin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Meng-alihmediakan dokumen anggaran kedalam bentuk digital

X

Meng-alihmediakan dokumen pengawasan kedalam bentuk digital

X

Meng-alihmediakan personal files kedalam bentuk digital

X

Memasukkan dokumen yang telah berbentuk digital ke dalam aplikasi

X

X

Menambah jenis konten arsip, antara lain: foto, video, audio

X

Launching aplikasi Arsip dan Museum (ARMUS) untuk publik

X

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN

Menyusun rencana kebutuhan pegawai

Rencana Kebutuhan Pegawai

Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi

X

Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN

Laporan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Pegawai

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perecanaan Kebutuhan Pegawai ASN

X

X

X

X


45

~

URAIAN KEGIATAN 2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN

4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center

5. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan

SUB KEGIATAN

OUTPUT


2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

Melaksanakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

Laporan Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan Berbasis Kompetensi

Monitoring dan evaluasi system rekrutmen dan seleksi

Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi

Mengganti Persetjen DPR RI No 561/Sekjen/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkungan Setjen DPR RI dan Persetjen DPR RI 01A/PERSEKJEN/2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV Setjen DPR RI dengan peraturan baru terkait system promosi

Peraturan Setjen DPR RI tentang Sistem Promosi

Melaksanakan peraturan mengenai sistem promosi secara terbuka berbasis kompetensi

Laporan Pelaksanaan Sistem Promosi Secara Terbuka Berbasis Kompetensi

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi system promosi

Laporan monitoring dan evaluasi system promosi

X

X

X

X

Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan assessment center

Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Assessment Center

Melaksanakan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN

Laporan Pelaksanaan Assessment Center

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan assessment center di dalam manajemen pegawai ASN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Assessment Center

X

X

X

X

Mengukur gap competency pegawai ASN

Laporan Hasil Pengukuran Gap Competency pegawai ASN

X

X

X

X



WAKTU PELAKSANAAN


X



X

46

~

URAIAN KEGIATAN dan syarat kompetensi jabatan

SUB KEGIATAN

OUTPUT

Menerapkan hasil rekomendasi tindaklanjut atas hasil pengukuran gap competency

Laporan Tindaklanjut Pengukuran Gap Competency

6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

Mengevaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi

Laporan Evaluasi

Merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

Kebijakan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi

Melaksanakan pemanfaatan/ pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan/ Pengembangan Database Profil Kompetensi

7. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN

Melaksanakan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN

Laporan Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karir Pegawai ASN

Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat

Menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Keputusan Setjen tentang Pengendalian Kualitas Diklat

Menerapkan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Laporan Pelaksanaan Sistem Diklat

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan system diklat

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai

Laporan Pelaksanaan Kinerja Pegawai

8. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat 9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja 10. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian





2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Pusbindiklat

Pusbindiklat


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

~

URAIAN KEGIATAN kinerja pegawai

11. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

12. Pembangunan /pengembangan sistem informasi pegawai ASN

13. Pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai

Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai

Mengganti Persertjen DPR RI No. 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI No. 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS

Peraturan Setjen DPR RI tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi PNS

Melaksanakan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

Laporan Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reward and punishment

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Reward and Punishment berbasis kinerja

X

X

X

X

Melaksanakan system informasi pegawai ASN

Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi pegawai ASN

X

X

X

X

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan system informasi pegawai ASN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Pegawai ASN

X

X

X

X

Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor

Laporan Perumusan Permenpan tentang Jabatan Fungsional Transkriptor

Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan

Laporan Perumusan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan

Peraturan Setjen DPR RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenpan

X

Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor

Peraturan Setjen DPR RI tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor

X

X

X





X

X X

X

48

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

KOORDINATOR PELAKSANA Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi


2017

2018

2019

X

X

X

X

Pelaksanaan Analisis Jabatan

Laporan Pelaksanaan Analisis jabatan

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Laporan Evaluasi Jabatan

X

X

X

X

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Laporan Pelaksanaan Analisa beban Kerja

X

X

X

X

Penyusunan NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR

NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI

X

X

X

X

X

X

14. Penataan Jabatan

15. Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR

OUTPUT

Penyusunan Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR Penetapan Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR


Draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR RI

X

PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Penyusunan program Pembentukan Peraturan Perundangundangan di lingkungan Setjen DPR RI

2. Penyusunan Pedoman Evaluasi

Membentuk tim inter unit kerja

X

Identifikasi kebutuhan peraturan

X

Menyusun program prioritas pembentukan peraturan

Keputusan Sekjen tentang Penetapan prolegset untuk 5 tahun dan prioritas tahunan

X

X

X

X

Penyebarluasan program

X

X

X

Evaluasi program

X

X

X

Menyusun program pembentukan peraturan jangka panjang

Membentuk tim inter unit kerja


Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim

Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat


X

X

X

X

49

~

URAIAN KEGIATAN terhadap peraturan perundangundangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPRI

SUB KEGIATAN Menyusun konsep Pedoman Evaluasi

OUTPUT


Keputusan Sekjen tentang Pedoman Evaluasi


X

Penyebarluasan PEDOMAN EVALUASI

X

Melanjutkan Identifikasi peraturan sekjen yang mengatur/ kebijakan di masing-masing unit kerja

4. Penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundangundangan

Pembentukan tim inter unit

Keputusan Sekjen tentang pembentukan Tim

Pembuatan aplikasi database

Database peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan

Hasil Inventarisasi

2019

X

X

X

X

X

X Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat

Melakukan maping

2018

X

Uji konsep Pedoman

3. Evaluasi terhadap Peraturan PerundangUndangan di lingkungan Setjen DPR RI yang ada

2017

Mengevaluasi peraturan Sekjen yang sudah ada

X X

X X X


Entry data

X

Sosialisasi

X

Evaluasi

X

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Penerapan Pelayanan Publik terintegrasi

Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap

Review SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat

Penyusunan Regulas Kebijakan Pelayanan Satu Atap

SOP: Layanan informasi pubik, pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat

X

Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap

SK Sekjen tentang penetapan SOP: Layanan informasi pubik,

X


Biro Protokol, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Pusdatin

X

50

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

X

pengaduan masyarakat, penyaluran delegasi masyarakat Layanan satu atap

Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap

Aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat

2. Penguatan kualitas Pelayanan Publik.

Evaluasi standar pelayanan


Hasil evaluasi layanan yg ada di tiap unit: 1. Penyediaan Risalah 2. Penyediaan Bahan Rapat 3. Konsep Daftar Pertanyaan Rapat 4. Penyusunan naskah pidato 5. Pendampingan Delegasi 6. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri 7. Layanan Pemberitaan melalui website dan media sosial. 8. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin Parlementaria 9. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen 10. Konsep naskah akademik & draft RUU 11. Pemantauan pelaksanaan UU

Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Pusdatin, Biro Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Perancangan UU, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Penelitian, Pusat Kajian Anggaran, Biro Umum, Biro Kepegawaian.

X

X

51

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Konsep keterangan tertulis DPR 13. Analisis surat pengaduan masyarakat 14. Penelitian atau pengkajian 15. Pengelolaan jaringan internet 16. Pengelolaan website DPR RI 17. Layanan perpustakaan 18. Layanan kearsipan 19. Analisis audit BPK 20. Analisis APBN 21. Layanan administrasi keuangan 22. Layanan kesehatan 23. Sistem pengamanan

Survey kepuasan layanan informasi publik

Hasil Survey

Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Pusdatin, Biro Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Perancangan UU, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Penelitian, Pusat Kajian Anggaran, Biro Umum, Biro Kepegawaian

Penyusunan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan

Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro


52

~

URAIAN KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OUTPUT



2017

2018

2019

X

X

X

KSAP, Pusdatin, Biro Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Perancangan UU, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Penelitian, Pusat Kajian Anggaran, Biro Umum, Biro Kepegawaian

3. Pembangunan/peng embangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan

4. Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi b. Sistem penyiaran digital TV Radio Parlemen c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancar luasan siaran melalui satelit. d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial e. Terbentuknya publishing house dan pengelola e-journal dan ebook

Pusdatin dan Biro Pemberitaan Parlemen

X

Penyusunan Standar Pelayanan

SOP tentang layanan di tiap unit

Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II

X

Penyusunan Maklumat Pelayanan

Maklumat Layanan Publik

X

Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

SK Sekjen tentang Standar layanan di tiap unit

X

Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi


53

~

URAIAN KEGIATAN (WBBM)

SUB KEGIATAN

OUTPUT

Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Laporan pertanggung jawaban layanan publik

Survey Kepuasan Publik

Survey Kepuasan Publik tentang layanan public bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani

Penyempurnaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Revisi SOP tentang layanan di tiap unit




2017

2018

2019

X

X

X

X

X X

54

~

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Recommend Documents