PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun Oleh : SIGIT PAMUNGKAS NIM. E. 1104196
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh : SIGIT PAMUNGKAS NIM. E. 1104196
Disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing I
Pembimbing II
Suranto, S. H., M. H. NIP. 19508121986011001
Adriana Grahani F, S. H., M. H. NIP. 198107212005012003
ii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh : SIGIT PAMUNGKAS NIM. E. 1104196
Telah di terima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta Pada : Hari
: Senin
Tanggal
: 10 Agustus 2009
TIM PENGUJI
1. Sutejo, S.H., M.M
: ................................................ Ketua
2. Adriana Grahani F, S. H., M. H
: ................................................. Sekretaris
3. Suranto, S. H., M. H
: ................................................. Anggota MENGETAHUI Dekan
Moh.Jamin. S.H.,M.Hum NIP. 196109301986011001
iii
MOTTO
Dan mintalah kepada ALLAH dengan sabar dan sholatmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-NYA (Al Baqarah : 45 – 46)
iv
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur ke Hadirat Allah SWT, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH
DI
KOTA
SURAKARTA dapat Penulis selesaikan.
Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pembahasan mengenai Organisasi perangkat daerah masih sedikit dalam kepustakaan hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang membahas tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta untuk menambah kekayaan pembahasan mengenai hukum pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Ibu Aminah, S.H.,M.H., Selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara.
3.
Bapak Suranto S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4.
Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan kejelasan orientasi dan bimbingan selama proses penyusunan Penulisan Hukum sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5.
Bapak–Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret
Surakarta yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti.
v
6.
Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan.
7.
Ibu Maya Pramita, S. H., selaku Kepala Bagian Dokumentasi Hukum dan Perundang-undangan, atas wawancaranya dan bantuan datanya.
8.
Seluruh teman-teman kost Alam Sanur, FH UNS Non Reguler angkatan 2004, baik yang sudah lulus dan belum lulus, terima kasih atas pertemanan selama ini.
Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, juga untuk pembaca pada umumnya.
Surakarta,
Juli 2009
Penyusun
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN.........................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................
iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................
iv
KATA PENGANTAR .....................................................................................
v
DAFTAR ISI....................................................................................................
vii
ABSTRAK .......................................................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN................................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................................
1
B. Perumusan Masalah .............................................................................
6
C. Tujuan Penelitian .................................................................................
6
D. Manfaat Penelitian ...............................................................................
7
E. Metode Penelitian ................................................................................
8
F. Sistematika Penulisan Hukum .............................................................
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................
12
A. Kerangka Teori ....................................................................................
12
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah ........................................
12
a. Pengertian pemerintah daerah .................................................
12
b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.......................
13
2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah ............................
15
a. Pengertian organisasi perangkat daerah ..................................
15
b. Besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah ..........
21
3. Tinjauan tentang Organisasi..........................................................
24
a. Definisi organisasi...................................................................
24
b. Alasan pembentukan organisasi..............................................
25
c. Ciri-ciri organisasi...................................................................
26
4. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah ........................................
27
a. Definisi peraturan pemerintah.................................................
27
b. Ciri-ciri peraturan pemerintah.................................................
27
vii
c. Materi muatan peraturan pemerintah ......................................
30
d. Fungsi peraturan pemerintah...................................................
30
B. Kerangka Pemikiran.............................................................................
31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................
33
A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta...............
33
B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta .................................................................................
67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................
72
A. Kesimpulan ..........................................................................................
72
B. Saran.....................................................................................................
74
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
75
LAMPIRAN
viii
ABSTRAK
Sigit Pamungkas, E 1104196. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris berjenis deskriptif empiris. Berlokasi di Kota Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengunpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang terdiri dari: Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kantor pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan-kecamatan, dan kelurahan-kelurahan. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Faktor penghambat terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perubahan rentang kendali antar jabatan dalam instansi, dan evaluasi yang tidak bisa secara langsung dilaksanakan.
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
dinyatakan
efisiensi
dan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanakeragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pada Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan: susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktorfaktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan
x
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent (konkuren) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusaan pemerintahan daerah dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan
xi
pilihan. Urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota). Urusan pilihan yang diselenggarakan kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian (Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota). Urusan pilihan ini ditentukan daerah. Di era otonomi daerah, kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan urusannya secara mandiri. Penentuan urusan secara mandiri ini di banyak daerah otonom tidak terjadi sinkronisasi tentang urusan yang wajib dan tidak wajib dilakukan oleh daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Urusan-urusan yang ditentukan secara otonom daerah terlihat pada struktur organisasi perangkat daerah, terutama dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dapat diketahui dari jumlah dinas daerah dan lembaga teknis daerah di kabupaten/kota. Apabila jumlahnya
banyak
menggambarkan
luasnya
cakupan
urusan
yang
dilaksanakan di daerah. Apabila sedikit, menggambarkan sedikitnya cakupan urusan yang dilaksanakan di daerah itu. Baik besar atau sedikit tidak
xii
menggambarkan keseragaman atau efektivitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah berniat menyeragamkan organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kotamadya (Karaniya Dharmasaputra, 2005: 98). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masingmasing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40 % (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35 % (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan permasalahan. Selain mengatur tentang organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk kabupaten.kota, juga menerapkan eselonisasi pada pengisian jabatan pada perangkat daerah kabupaten/kota. Penerapan eselonisasi ini membuat jumlah jabatan dalam
xiii
perangkat daerah akan semakin sedikit karena efisiensi serta berdampak pada hapusnya jabatan sekaligus dinas derah karena merger atau memang dihilangkan. Selain itu, apabila pejabat yang dilengser itu semakin menumpuk dan tidak segera menempati jabatan sesuai dengan pangkatnya, maka akan ada sejumlah pejabat mengganggur di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota sebagai akibat eselonisasi dan perampingan jabatan serta perangkat daerah kabupaten/kota (Dahono Fitrianto, Kompas 15 November 2007, hal. 26). Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangka Daerah pada ayat (2) menyatakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah itu disampaikan
kepada
gubernur
bagi
organisasi
perangkat
daerah
kabupaten/kota. Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur paling lama dilakukan 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Surakarta adalah salah satu kota/kabupaten yang akan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini. Slogan Dirgahayu Kota Solo ke 264 adalah Solo Sejahtera, Solo Kreatif. Slogan menggambarkan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah tidak hanya diikuti pertimbangan teknis, tapi juga harus diikuti keunikan yang harus dilakukan secara kreatif. Kota Surakarta sekarang berpenduduk 548. 233 (data KPUD Surakarta), APBD kurang lebih Rp. 600 miliar, memiliki dinas daerah berjumlah 15 buah, kantor dinas sebanyak 8 buah,
dan
badan
sebanyak
4
buah
(http://www.surakarta.go.id/organisasiperangkatdaerah/dinas_dinasdaerah.ht ml,diakses 12 Februari 2009, jam 20. 00). Harus diketahui dalam Peraturan
xiv
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sudah ditetapkan secara limitatif dinas, kantor dinas, dan badan yang dapat dibentuk oleh daerah, walaupun tidak menutup ada lembaga-lembaga di luar ketiga bentuk tersebut sebagai bentuk keunikan daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA”.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta? 2. Apakah
faktor-faktor
penghambat
dan
faktor-faktor
pendukung
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif: a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta. b. Untuk
mengetahui
faktor-faktor
pendukung
dan
faktor-faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
2. Tujuan Subyektif: a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum tata negara dalam mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
xv
b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan– permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta. c. Melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini: 1. Manfaat teoritis: a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang tentang organisasi perangkat daerah yang dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. c. Hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. 2. Manfaat Praktis: a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas agar mengerti tentang jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah.
xvi
E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadiankejadian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2003: 19). 2. Lokasi penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Surakarta. Lebih khusus lagi, penelitian ini dilakukan Sekretariat Daerah yang membidangi masalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 3. Jenis dan sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan manjadi 2 (dua) jenis yaitu: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat Sekretariat Daerah yang membidangi susunan organisasi dan tata kerja dan pejabat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. b. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. 4. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:
xvii
a. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83). Wawancara dilakukan dengan sistem wawancara bebas terpimpin artinya wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan responden apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. b. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian. 5. Teknik analisis data Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasil data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam analisis kualitatif ini, maka interprestasi terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data,
sajian
menggunakan
data, proses
serta
penarikan
siklus
(H.B.
kesimpulan/verifikasi
dengan
Sutopo,
Dalam
1999:
48).
menggunakan analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:
xviii
a. Data
Reduction
merupakan
proses
seleksi,
pemfokusan,
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola. b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan. c. Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB Sutopo, 1999: 37). Pen gum
D
D
Concl
F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika yang akan digunakan penulis dalam penelitian dan penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
xix
BAB I
: PENDAHULUAN Dalam Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam Bab II tinjauan Pustaka berisi mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori terdiri dari: tinjauan tentang pemerintahan daerah, tinjauan tentang organisasi, tinjauan tentang organisasi, dan tinjauan tentang peraturan pemerintah. Kerangka pemikiran berisi bagan mengenai garis besar penulisan hukum ini dan penjelasannya.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang: pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
BAB IV
: PENUTUP Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xx
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah a. Pengertian Pemerintah Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah negara serta padatnya penduduk. Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menjalankan pemerintahan daerah secara hirarkis Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD
tentang
pelaksanaan
pemerintahan
daerah
yang
dipimpinnya. DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah berfungsi sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran
xxi
pendapatan dan belanja daerah. Selain itu DPRD juga berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah (Eko Sutoro, 2007: 61). b. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, di mana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asasasas penyelenggaraan pemerintah, yaitu: 1) Asas desentralisasi Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik
mengenai
pelaksanaannya
politik maupun
kebijaksanaan, mengenai
perencanaan,
segi-segi
dan
pembiayaannya.
Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (CST. Kansil, 2001: 3). Asas desentralisasi menurut Pasal 1 butir 7 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
xxii
2) Asas dekonsentrasi Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi (CST. Kansil, 2001: 4). Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerntah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Asas pembantuan Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang ditugaskan
kepada
pemerintah
daerah
dengan
kewajiban
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat (CST. Kansil, 2001: 4). Asas tugas pembantuan menurut Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa sereta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
xxiii
2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah a. Pengertian organisasi perangkat daerah Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 1) Sekretariat daerah Sekretariat membantu
daerah
mempunyai
bupati/walikota
dalam
tugas
menyusun
dan
kewajiban
kebijakan
dan
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fungsi Sekretariat Daerah adalah: (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. (2) Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (3) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya. 2) Sekretariat DPRD Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap
DPRD.
menyelenggarakan
Sekretariat administrasi
DPRD
mempunyai
kesekretariatan,
tugas
administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
xxiv
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan dan terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah), antara lain: (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. (3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. (4) Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. 3) Dinas Daerah Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan, unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah): (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
xxv
4) Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Lembaga teknis yang berbentuk badan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, terdiri dari 3 subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis yang berbentuk kantor terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan paling banyak 3 seksi. Sedangkan unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan
fungsional.
Lembaga
teknis
daerah
menyelenggarakan fungsi (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah): (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5) Kecamatan Kecamatan
merupakan
wilayah
kerja
camat
sebagai
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri daari 1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3
xxvi
subbagian. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah): (1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. (3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. (4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. (5) Menggoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. (6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 6) Kelurahan Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi. Selain organisasi perangkat daerah di atas,
ada beberapa
lembaga yang dapat dibentuk oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu: 1) Inspektorat Inpekstorat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat
yang
dipimpin
oleh
inspektur
merupakan
unsur
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
xxvii
kabupaten/kota,
pelaksanaan
pembinanan
atas
penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat, menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) Perencanaan program pengawasan. (2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. (3) Pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian,
dan
penilaian
tugas
pengawasan. 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, badan perencanaan dan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan ini menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. (2) Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Rumah sakit daerah Rumah sakit daerah berbentuk rumah sakit umum dan rumah sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri atas 4 (empat) kelas: a) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas: (1)
Rumah sakit umum daerah kelas A. Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling
banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur
xxviii
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. (2)
Rumah sakit umum daerah kelas B. Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masingmasing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. (3)
Rumah sakit umum daerah kelas C. Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu)
bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak
3
(tiga)
subbagian
dan
masing-masing
bidang
membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. (4)
Rumah sakit umum daerah kelas D. Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari (satu)
subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi. b) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu: (1)
Rumah sakit khusus daerah kelas A. Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua)
wakil direktur masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
xxix
(2)
Rumah sakit khusus daerah kelas B. Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu)
subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. Penetapan kriteria rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan menteri dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 4) Staf ahli Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi staf ahli bupati/walikota ditetapkan oleh walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. 5) Unit pelayanan terpadu. Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di
bidang
perizinan
yang
bersifat
lintas
sektor,
gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan
dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. b. Besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah a) Penentuan besaran organisasi. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada ayat (1) menyatakan besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel: a) Jumlah penduduk.
xxx
b) Luas wilayah. c) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan batasan mengenai jumlah organisasi perangkat daerah di sebuah pemerintah kabupaten/kota. Batasan mengenai besaran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dijelaskan sebagai berikut: a) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 terdiri dari: (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling bayak 3 asisten. (2) Sekretariat DPRD. (3) Dinas paling banyak 12 (dua belas). (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan). (5) Kecamatan. (6) Kelurahan. b) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari: (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Sekretariat DPRD. (3) Dinas paling banyak 15 (lima belas). (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh). (5) Kecamatan. (6) Kelurahan. c) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari: (1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten. (2) Sekretariat DPRD. (3) Dinas paling banyak 18 (delapan belas). (4) Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas). (5) Kecamatan.
xxxi
(6) Kelurahan. b) Perumpunan perangkat daerah Penyusunan
organisasi
perangkat
daerah
berdasarkan
pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penanganan urusan tidak harus dibentuk dalam bentuk dinas daerah, bisa lembaga lainnya. Perumpunan organisasi perangkat daerah dibagi menjadi dua: a) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas yang diatur Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari: (a) Bidang sosial, pemudah, dan olahraga. (b) Bidang kesehatan. (c) Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. (d) Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. (e) Bidang kependudukan dan catatan sipil. (f) Bidang kebudayaan dan pariwisata. (g) Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang. (h) Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri dan perdagangan. (i) Bidang pelayanan pertanahan. (j) Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan. (k) Bidang pertambangan dan energi. (l) Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset. b) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, yang diatur Pasal 22 ayat (5) Peraturan
xxxii
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari: (a) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik. (b) Bidang penelitian dan pengembangan. (c) Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. (d) Bidang lingkungan hidup. (e) Bidang ketahanan pangan. (f) Bidang penanaman modal. (g) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi. (h) Bidang pemberdayaan masyarakat dna keluarga berencana. (i) Bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. (j) Bidang pengawasan. (k) Bidang pelayanan kesehatan. 3. Tinjauan tentang Organisasi a. Definisi Organisasi 1) Menurut James L. Gibson Organisasi
adalah
entitas-entitas
yang
memungkinkan
masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri (Gibson dalam Robbins, 2004: 13). 2) Menurut L. F. Urwick Organisasi adalah alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarkan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, di mana banyak di antara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan itu dapat kita mengatakan bahwa organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita (J. Winardi, 2003: 3). 3) Menurut Winardi Organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem
xxxiii
saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan (J. Winardi, 2003: 3). b. Alasan Pembentukan Organisasi Alasan pembentukan organisasi adalah (J. Winardi, 2003: 3-5): 1) Alasan sosial Banyak organisasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pergaulan. Hal ini sama terlihat pada organisasi yang memiliki sasaran intelektual atau ekonomi. Adakalanya kebutuhankebutuhan sosial seseorang demikian sempurna terpenuhi oleh perusahaan tempat ia bekerja, sehingga orang melontarkan kata-kata pekerjaan adalah kehidupannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia berorganisasi karena ia membutuhkan dan menikmati kepuasan sosial yang diberikan oleh organisasi. 2) Alasan material Manusia juga melaksanakan kegiatan pengorganisasian karena alasan-alasan material. Melalui bantuan organisasi, manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yakni: a) Ia dapat memperbesar kemampuannya. Alasan ini bagi organisasi berarti melalui organisasi manusia dapat melaksanakan aneka macam tugas atau pekerjaan secara lebih efisien, dibandingkan dengan situasi apabila ia bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain. b) Ia dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai sesuatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi. Kemampuan organisasi untuk menghemat waktu, yang diperlukan untukmencapai suatu sasaran merupakan alasan material kedua untuk eksistensi organisasi tersebut. Dalam banyak kasus, upaya mengurangi waktu total yang diperlukan, jauh lebih penting
xxxiv
dibandingkan dengan efisiensi biasa. Suatu sasaran yang dapat dilaksanakan oleh seorang individu atau oleh sebuah kelompok yang relatif kecil, dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar, sekalipun kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan lebih banyak upaya atau lebih banyak biaya untuk melaksanakan. c) Ia dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya, yang telah dihimpun. Kemampuan organisasi untuk menghemat waktu, yang diperlukan untukmencapai suatu sasaran merupakan alasan material kedua untuk eksistensi organisasi tersebut. Dalam banyak kasus, upaya mengurangi waktu total yang diperlukan, jauh lebih penting dibandingkan dengan efisiensi biasa. Suatu sasaran yang dapat dilaksanakan oleh seorang individu atau oleh sebuah kelompok yang relatif kecil, dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar, sekalipun kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan lebih banyak upaya atau lebih banyak biaya untuk melaksanakan. c. Ciri-Ciri Organisasi Ciri-ciri umum organisasi, menurut Schein dalam Robbins (2004: 12-15): 1) Koordinasi upaya Para individu yang bekerja sama dan mengkoordinasi upaya mental atau fisik mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat dan menakjubkan. Dapat terlihat pada piramida di Mesir dan Candi Borobudur di Indonesia. Seluruh karya itu jauh melampaui bakat dan kemampuan seorang individu tunggal. Kontribusi upaya memperbesar kontribusikontribusi individual. 2) Tujuan umum bersama Koordinasi upaya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila pihak yang telah bersatu mencapai persetujuan untuk berupaya mencapai sesuatu
xxxv
yang merupakan kepentingan bersama. Sebuah tujuan umum bersama memberikan kepada anggota sesuatu organisasi sebuah rangsangan untuk bertindak. 3) Pembagian kerja Dengan jalan membagi-bagi tugas yang kompleks menjadi pekerjaan
yang
memanfaatkan
terspesialisasi, sumber-sumber
maka daya
sesuatu
organisasi
manusianya
secara
dapat efisien.
Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas terspesialisasi dilaksanakan secara berulang-ulang. 4) Hirarki otoritas Menurut teori organisasi tradisional, apabila ingin dicapai sesuatu hasil melalui upaya kolektif formal, maka harus ada orang yang diberikan otoritas untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan yang diinginkan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah a. Definisi peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. b. Ciri-ciri Peraturan Pemerintah. A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati Soeprapto (2008: 195) menjelaskan beberapa ciri Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah tidak dapat dibetuk tanpa terlebih dulu ada undang-undang yang menjadi induknya. 2) Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
xxxvi
3) Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. 4) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undangundang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undangundang tidak memintanya secara tegas. 5) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata. Untuk mengetahui lebih jelas beberapa karakteristika khusus yang ada pada Peraturan Pemerintah, dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut: 1) Regederingsverordering yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda diberi kewenangan khusus untuk menetapkan sanksi pidana atau denda secara terbatas meskipun algemene verordering yang menjadi induknya seperti wet, algemene maatregel van bestuur, dan ordonantie tidak menetapkan sanksi pidana atau denda. Kewenangan tersebut diberikan oleh Pasal 81 ayat (2) Indische Staatregeling yang diperinci dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah tidak mempunyai kewenangan semacam ini. Peraturan Pemerintah diciptakan oleh suatu negara yang menjunjung tinggi asas negara berdasarkan hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang dalam penetapan sanksi pidana atau denda tidak mendelegasikan secara umum begitu saja. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila undang-undang khusus yang dijalankan olehnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau denda. Juga tidak apabila didasarkan pada suatu undang-undang yang bersifat umum yang memberikan kewenangan setiap waktu kepada suatu atau berbagai Peraturan Pemerintah untuk mencantumkan sanksi pidana atau denda, yakni kewenangan yang bersifat blanko.
xxxvii
2) Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya dengan tegas-tegas, atau meski undang-undang itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentang perlunya
sebuah
Peraturan
Pemerintah.
Meskipun
Peraturan
Pemerintah merupakan peraturan pendelegasian dari undang-undang dan mendelegasikan kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas, namun dalam hal Peraturan Pemerintah ini pendelegasian kewenangan itu sudah dilakukan secara tidak langsung dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) dalam wujud kekuasaan reglementer. Sebaliknya Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk meski kekuasaan reglementer sudah diberikan oleh UUD 1945, mengingat sifat dan hakekat Peraturan Pemerintah yang berfungsi menjalankan undang-undang. 3) Sebagaimana halnya peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. 4) Dari nama yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat diketahui, suatu Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturan atau kombinasi peraturan dan penetapan, namun tidak dapat berisi hanya penetapan
semata-mata
(penetapan
yang
diperlukan
untuk
menjalankan undang-undang ialah keputusan presiden). 5) Kecuali apabila sangat diperlukan, suatu Peraturan Pemerintah tidak mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memang diciptakan untuk dapat menjalankan undang-undang. Apabila suatu undangundang sudah dijalankan oleh Peraturan Pemerintah namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut lagi untuk menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pendelegasian lebih lanjut semacam itu
xxxviii
tidak dilarang meskipun tidak dipujikan (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2008: 195 – 197). c. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Sesuai dengan sifat dan hakikat Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan delegasi dari undang-undang atau peraturan yang melaksanakan suatu undang-undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan undang-undang tetapi sebatas yang
dilimpahkan,
artinya
sebatas
yang
perlu
dijalankan
atau
diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 menetapkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan Pasal 10 dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. d. Fungsi Peraturan Pemerintah Sebagai peraturan yang mendapatkan delegasi dari undangundang, fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2008: 197): 1) Peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegastegas menyebutnya. Fungsi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
xxxix
2) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengaturnya meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Apabila suatu ketentuan dalam undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan
secara
tegas-tegas
untuk
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah, maka presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut. Pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang yang tidak tegastegas memerintahkan itu dilandasi suatu kenyataan, bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 telah merupakan delegasi kepada setiap Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
B. Kerangka Pemikiran Pasal 128 ayat
(1)
dan
(2)
UU Susunan dan organisasi PP Nomor 41 Tahun Umpan Fakt Balik or Umpan Balik
xl
Pela
Fakt
ksa
or
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa susunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
mengatur
susunan
dan
pengendalian organisasi perangkat daerah. Peraturan pemerintah ini mendasarkan pada asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi karena selama ini banyak kabupaten/kota yang susunan organisasi perangkat daerahnya tidak efektif dan efisien. Kota Surakarta sebagai salah satu pemerintahan daerah harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan di atur dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah akan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan memberikan umpan balik bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten atau kota lain di Indonesia.
xli
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta. Dalam
hal
penataan
kelembagaan
perangkat
daerah
agar
kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: a. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. c. Kemampuan keuangan daerah. d. Ketersediaan sumber daya aparatur. e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan untuk kota di daerah Pulau Jawa dan Madura dipakai indikator sebagai berikut: 1. Jumlah Penduduk, diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kota dengan penduduk kurang dari 100. 000 jiwa diberi nilai 4. b. Kota dengan penduduk antara 100. 001 – 200. 000 jiwa diberi nilai 16. c. Kota dengan penduduk antara 200. 001 – 300. 000 diberi nilai 24. d. Kota dengan penduduk antara 300. 001 – 400. 000 diberi nilai 32. e. Kota dengan penduduk lebih dari 400. 000 diberi nilai 40. 2. Luas Wilayah diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kota dengan luas wilayah kurang dari 50 KM2 diberi skor 7. b. Kota dengan luas wilayah antara 51 – 100 KM2 diberi skor 14. c. Kota dengan luas wilayah antara 101 – 150 KM2 diberi skor 21. d. Kota dengan luas wilayah antara 151 – 200 KM2 diberi skor 28. e. Kota dengan luas wilayah lebih dari 200 KM2 diberi skor 35.
xlii
3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kota dengan jumlah APBD kurang dari 200 miliar diberi nilai 5. b. Kota dengan jumlah APD antara 200. 000. 000. 001, 00 – 400 miliar diberi skor 10. c. Kota dengan jumlah APBD antara 400. 000. 000. 001 – 600 miliar diberi skor 15. d. Kota dengan jumlah APBD antara 600. 000. 000. 001 – 800 miliar diberi skor 20. e. Kota dengan jumlah APBD lebih dari 800 miliar diberi skor 25. Kategori A, B, C ditentukan dengan mengacu pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu: 1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40, masuk kategori A, terdiri dari: a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten. b. Sekretariat DPRD. c. Dinas daerah paling banyak 12 buah. d. Lembaga teknis daerah paling banyak 8 buah. e. Kecamatan. f. Kelurahan. 2. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70, masuk kategori B terdiri dari: a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten. b. Sekretariat DPRD. c. Dinas daerah banyak 15 buah. d. Lembaga teknis daerah paling banyak 10 buah. e. Kecamatan. f. Kelurahan.
xliii
3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70, masuk kategori C, terdiri dari: a. Sekretariat Dinas, terdiri dari paling banyak 4 asisten. b. Dinas daerah paling banyak 18 buah. c. Lembaga teknis daerah paling banyak 12 buah. d. Kecamatan. e. Kelurahan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka besaran scoring organisasi perangkat daerah Kota Surakarta nilainya 67 berdasarkan skor tersebut masuk tipe B (skore 40 – 70), dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk 518. 000 jiwa
: skore 40
2. Luas wilayah < 50 km2
: skore 7
3. Jumlah APBD Rp. 765. 271. 047. 791
: skore 20
Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, didalam peraturan daerah tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran organisasi perangkat daerah Kota Surakarta sesuai variabel nilainya 67 sehingga masuk tipe B yang terdiri dari: 1. Sekretariat Daerah, membawahkan paling banyak 3 Asisten. 2. Sekretariat DPRD. 3. Dinas Daerah paling banyak 15 di luar Keuangan. 4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10, di luar Inspektorat, Kepegawaian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta tidak saja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetapi juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
xliv
Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai pengertian fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengurus fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dibentuklah dinas dan badan untuk mengurusi fungsi-fungsi tersebut. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak semuanya merupakan urusan wajib, ada juga urusan pilihan. Urusan wajib, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai arti urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai arti urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
xlv
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan
pembangunan;
perumahan;
kepemudaan
dan
olahraga;
penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian,
dan
persandian;
pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan
perpustakaan.
Sedangkan
urusan
pilihan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan
sumber
daya
mineral;
pariwisata;
industri;
perdagangan;
dan
ketransmigrasian. Berdasarkan
fungsi-fungsi
pemerintahan
kabupaten/kota
yang
menjadi kewenangannya yang terbagi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dari peraturan daerah tersebut, dapat diketahui hampir semua urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sudah diwadahi dalam badan dan dinas. Pada hal ini, peneliti melihat posisi Dinas Pertanian kurang tepat apabila dilihat dari distribusi sektoral pendapatan domestik regional bruto Kota Surakarta, yang terbagi dalam empat industri besar: sektor industri pengolahan (29, 10 persen), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (22, 54 persen), sektor jasa-jasa (11, 97 persen), dan sektor komunikasi dan transportasi (11, 85 persen) (diakses dari www.solopos.co.id/indikator_kota/pdrb_sektoral, diakses tanggal 29 April 2009). Harap diketahui juga, urusan pertanian dalam Peraturan
xlvi
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bukan urusan wajib, melainkan urusan pilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Berdasarkan wawancara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini lebih proporsional dan lebih tegas. Lebih proporsional artinya besaran organisasi perangkat daerah dibagi dalam kategori minimal, sedang, dan maksimal. Untuk kategori minimal, perangkat daerah dibatasi maksimal 12 dinas dan 8 lembaga teknis. Daerah kategori sedang dibatasi maksimal 15 dinas dan 10 lembaga teknis. Sedangkan daerah kategori maksimal bisa membentuk 18 dinas dan 12 lembaga teknis. Penentuan kategori dan besaran organisasi perangkat daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggunakan tiga variabel. Yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bobot setiap variabel adalah 40 persen (jumlah penduduk), 35 persen (luas wilayah), dan 25 persen (jumlah APBD). Setiap variabel dibagi ke dalam beberapa kelas interval. Khusus variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, kelas interval provinsi di Jawa dibedakan dengandari provinsi di luar Jawa. Selain itu, kelas interval kabupaten/kota di Jawa dan Madura dibedakan dari daerah lain di luar kedua pulau tersebut. Lebih tegas artinya sanksi terhadap daerah yang tidak menaati jauh lebih tegas. Jika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah cenderung fleksibel alias tidak mengatur sanksi, tidak demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tenggat restrukturisasi kelembagaan daerah pun hanya dibatasi maksimal satu tahun.
xlvii
Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dapat dibatalkan pemerintah. Konsekuensinya, pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya. Selain ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional, peraturan ini mempunyai misi mendorong koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan perda tersebut, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta terdiri dari: 1. Sekretariat Daerah. 2. Sekretariat DPRD. 3. Dinas Daerah, yang terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga. b. Dinas Kesehatan. c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. d. Dinas Perhubungan. e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. g. Dinas Pekerjaan Umum. h. Dinas Tata Ruang Kota. i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. l. Dinas Pengelolaan Pasar. m. Dinas Pertanian.
xlviii
n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. o. Dinas Komunikasi dan Informatika. 4. Lembaga teknis daerah, yang terdiri dari: a. Inspektorat. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Badan Kepegawaian Daerah. d. Badan Lingkungan Hidup. e. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. h. Kantor Ketahanan Pangan. i. Kantor Penanaman Modal. j. Rumah Sakit Umum Daerah. 5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 6. Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Kecamatan-kecamatan. 8. Kelurahan-kelurahan. Berikut akan dijelaskan satu persatu tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008. 1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Daerah, dibantu oleh tiga asisten: Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas
xlix
pokok
membantu
Walikota
dalam
menyusun
kebijakan
dan
mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok,
Sekretariat
Daerah
menyelenggarakan fungsi (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. b. Pengoordinasian pelaksanaan sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, satpol PP, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD, menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan tanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Sekretariat
DPRD
menyelenggarakan fungsi (Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
l
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 3. Dinas Daerah Dinas daerah adalah lembaga yang menangani urusan pemerintah, baik yang wajib maupun pilihan, diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas daerah di Pemerintah Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta adalah: a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dan melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi (Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
li
3) Penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak usia dini. 4) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non formal, kepemudaan, dan olah raga. 5) Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. 8) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). b. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok,
Dinas
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraann promosi kesehatan. 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 5) Penyelenggaraan upaya kesehatan. 6) Penyelenggaraan bina kesehatan. 7) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis rumah sakit dan kesehatan khusus. 8) Pengawasan
dan
pengendalian
minuman dan obat tradisional.
lii
kefarmasian,
makanan,
9) Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan ijin praktek. 10) Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 11) Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. 12) Peningkatan kesehatan ibu dan anak. 13) Pembinaan kesehatan remaja dan usia lanjut. 14) Penyelenggaraan sosialisasi. 15) Pembinaan jabatan fungsional. 16) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyelenggaraan keskretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan bantuan sosial. 4) Penyelenggaraan informasi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri. 5) Pembinaan pengusaha dan organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan dan pengupahan pekerja. 6) Pengawasan norma kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja. 7) Penyelenggaraan ketransmigrasian. 8) Penyelenggaraan sosialisasi. 9) Pembinaan jabatan fungsional.
liii
10) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). d. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan, menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Dinas
Perhubungan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, dan evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasi lalulintas. 4) Pengaturan angkutan orang dan barang. 5) Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel. 6) Penyelenggaraan uji kendaraan. 7) Penyelenggaraan pengelolaan terminal. 8) Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran. 9) Penyelenggaraan sosialisasi. 10) Pembinaan jabatan fungsional. 11) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menurut Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan
liv
catatan sipil dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi (Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengelolaan data dan statistik. 4) Pengelolaan administrasi kependudukan. 5) Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil. 6) Pengelolaan dan pelayanan dokumen. 7) Penyelenggaraan sosialisasi. 8) Pembinaan jabatan fungsional. f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, seni, sejarah, kebudayaan, dan purbakala dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi (Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta):
lv
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum. 4) Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya. 5) Pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan. 6) Pembinaan pelaku wisata. 7) Pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni, dan kebudayaan. 8) Pemasaran wisata. 9) Penyelenggaraan sosialisasi. 10) Pembinaan jabatan fungsional. 11) Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD). g. Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum, menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Dinas
Pekerjaan
Umum
menyelenggarakan fungsi (Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jaaln, jembatan dan pengelolaan peralatan.
lvi
4) Pembangunan, operasi dan pemeliharaan drainase. 5) Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas. 6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan pemukiman serta pengelolaan rumah sewa. 7) Penyelenggaraan sarana prasarana dan pelayanan pemadaman kebakaran. 8) Penyelenggaraan sosialisasi. 9) Pembinaan jabatan fungsional 10) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). h. Dinas Tata Ruang Kota. Dinas Tata Ruang Kota, menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Dinas
Tata
Ruang
Kota
menyelenggarakan fungsi (Pasal 22 (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengendalian pengembangan kota. 4) Pengendalian tata ruang kota. 5) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang. 6) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan. 7) Penyelenggaraan konservasi bangunan cagar budaya.
lvii
8) Penyelenggaraan sosialisasi. 9) Pembinaan jabatan fungsional. i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menurut Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat
menyelenggarakan
Daerah urusan
Kota
Surakarta,
pemerintahan
di
mempunyai bidang
tugas
kebersihan,
pertamanan, pemakaman, penerangan jalan dan pengelolaan sampah dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi (Pasal 24 (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan. 3) Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pendapatan. 4) Pelaksanaan
pengelolaan
taman,
pemeliharaan
jaringan,
perkuburan umum dan penerangan jalan. 5) Penyelenggaraan sosialisasi. 6) Pembinaan jabatan fungsional. j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menurut Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
lviii
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi (Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan pelaporan. 3) Pemberian perijinan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 5) Penyelenggaraan sosialisasi. 6) Pembinaan jabatan fungsional. k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menurut Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat
menyelenggarakan perdagangan,
dan
Daerah urusan
Kota
Surakarta,
pemerintahan
perlindungan
terhadap
di
mempunyai bidang
konsumen
tugas
perindustrian, dan
dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi (Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
lix
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian. 4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran. 5) Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. l. Dinas Pengelolaan Pasar. Dinas Pengelolaan Pasar, menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
pengelolaan
pasar
dan
dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Dinas
Pengelolaan
Pasar
menyelenggarakan fungsi (Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengelolaan pendapatan pasar. 4) Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar. 5) Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima. 6) Pengaturan los dan kios pasar. 7) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima.
lx
8) Penyelenggaraan sosialisasi. 9) Pembinaan jabatan fungsional. m. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian, menurut Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi (Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pelaksanaan bimbingan teknis produksi pertanian, perkebunan, hortikultura peternakan dan perikanan. 4) Penyediaan informasi pasar. 5) Pelayanan pencegahan dan pemberantasan hama tanaman dan penyakit hewan. 6) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 7) Penyelenggaraan sosialisasi. 8) Pembinaan jabatan fungsional. 9) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, menurut Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,
lxi
pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi (Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi. 4) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi. 5) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain. 6) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain. 7) Penyelenggaran pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi. 8) Pengelolaan aset barang daerah. 9) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 10) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah. 11) Penyelenggaraan sosialisasi. 12) Pembinaan jabatan fungsional. 13) Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD). o. Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika, menurut Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
lxii
Kerja
Perangkat
Daerah
Kota
Surakarta,
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Informatika dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi (Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengembangan telekomunikasi dan informatika. 4) Pengelolaan piranti lunak dan keras. 5) Pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik. 6) Penyelenggaraan
perijinan
dan
rekomendasi
perijinan
telekomunikasi. 7) Penyelenggaraan sosialisasi. 8) Pembinaan jabatan fungsional.
4. Lembaga Teknis Daerah. Lembaga teknis daerah di Kota Surakarta berbentuk: Inspektorat, Badan/Kantor, dan Rumah Sakit. Lembaga teknis daerah tidak menyelenggarakan
urusan
pemerintahan,
melainkan
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. a. Inspektorat. Inspektorat, menurut Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
lxiii
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat melaksanakan fungsi (Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan inspektorat. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengawasan bidang pembangunan. 4) Pengawasan bidang pemerintahan. 5) Pengawasan bidang kemasyarakatan. 6) Penyelenggaraan sosialisasi tentang pengawasan. 7) Pembinaan jabatan fungsional. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menurut Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.
lxiv
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Perencanaan penataan ruang dan prasarana kota. 4) Perencanaan bidang ekonomi. 5) Perencanaan bidang sosial budaya. 6) Pengelolaan data dan laporan. 7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. 8) Penyelenggaraan sosialisasi. 9) Pembinaan jabatan fungsional. c. Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah, menurut Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai. 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional.
lxv
d. Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup, menurut Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Badan
Lingkungan
Hidup
menyelenggarakan fungsi (Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. 4) Pemantauan dan pemulihan lingkungan. 5) Pematuhan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. e. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menurut Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
lxvi
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi (Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 3) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan sarana prasarana. 4) Pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan. 5) Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas hidup anak. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. 8) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, menurut Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertamaan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 50 ayat (3)
lxvii
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pembinaan hubungan antara lembaga dan politik dalam negeri. 4) Pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa. 5) Pembinaan satuan perlindungan masyarakat. 6) Pembinaan umum. 7) Penyelenggaraan sosialisasi. 8) Pembinaan jabatan fungsional. g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, menurut Pasal
52
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengelolaan dan pelayanan arsip. 4) Pengelolaan perpustakaan. 5) Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan. 6) Penyelenggaraan sosialisasi.
lxviii
7) Pembinaan jabatan fungsional. h. Kantor Ketahanan Pangan. Kantor Ketahanan Pangan, menurut Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Kantor
Ketahanan
Pangan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan. 4) Penyusunan kebijakan pengaturan cadangan pangan pokok. 5) Pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. i. Kantor Penanaman Modal. Kantor Penanaman Modal, menurut Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
lxix
Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Kantor
Penanaman
Modal
menyelenggarakan fungsi (Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal. 4) Penyelenggaraan promosi dan kerjasama bidang penanaman modal. 5) Penyelenggaraan penanaman modal. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. j. Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah, menurut Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas (Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan tata usaha rumah sakit umum daerah. 2) Pelaksanaan
perencanaan,
pengendalian,
evaluasi
pelaporan. 3) Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis. 4) Penyelenggaraan sarana, prasarana dan logistik rumah sakit.
lxx
dan
5) Pengelolaan keuangan. 6) Penyelenggaraan sosialisasi. 7) Pembinaan jabatan fungsional. 5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, menurut Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perizinan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas (Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 2) Pelaksanaan
perencanaan,
pengendalian,
evaluasi,
dan
pelaporan. 3) Penyelenggaraan
pendaftaran,
verifikasi,
dan
penerbitan
perizinan. 4) Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan, dan pengaduan. 5) Penyelenggaraan sosialisasi. 6) Pembinaan jabatan fungsional. 6. Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, menurut Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
lxxi
Untuk melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi (Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta): 1) Penyelenggaraan kesekretariatan. 2) Pelaksanaan
perencanaan,
pengendalian,
evaluasi,
dan
pelaporan. 3) Penyelenggaraan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban. 4) Penegakan Peraturan Daerah. 5) Penyelenggaraan sosialiasi. 6) Pembinaan jabatan fungsional. 7. Kecamatan-kecamatan. Kecamatan, menurut Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta menyatakan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat, menurut Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Pelaksanaan
perencanaan,
pelaporan.
lxxii
pengendalian,
evaluasi,
dan
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. d. Mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan. e. Mengoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum. f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. g. Membina penyelenggaraan peemrintahan Kelurahan. h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan kelurahan. Menurut Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
Camat
melaksanakan
kewenangan
pemerintahan
yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. Perizinan. b. Rekomendasi. c. Koordinasi. d. Pembinaan. e. Pengawasan. f. Fasilitas. g. Penetapan. h. Penyelenggaraan i. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 8. Kelurahan-kelurahan. Kelurahan, menurut Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, adalah unsur perangkat daerah yang
lxxiii
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan
kemasyarakatan
dan
melaksanakan
urusan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta menyatakan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Menurut Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Lurah mempunyai tugas: a. Pelaksanaan kegiatan kelurahan. b. Pemberdayaan masyarakat. c. Pelayanan masyarakat. d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas umum, dan lingkungan hidup. f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 9. Staf Ahli Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas staf ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan jumlah staf ahli sebanyak-banyaknya 5 orang. Hubungan kerja staf ahli dengan Satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat
Daerah
memberikan batasan bahwa nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:
lxxiv
a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik. b. Staf Ahli bidang Pemerintahan. c. Staf Ahli bidang Pembangunan. d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan. Sedangkan tugas staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah adalah: a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik. b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan. c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan. d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai
tugas
memberikan
telaahan
mengenai
kemasyarakatan dan sumberdaya manusia. e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan. 10. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Menurut Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau jabatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
lxxv
11. UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) Menurut Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau jabatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. B. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta. 1. Faktor Pendukung a. Faktor pendukung eksternal 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan di atas memberikan kemudahan bagi daerah dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerahnya. Karena dalam peraturan-peraturan di atas, diberikan penjelasan tentang urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan oleh daerah, ini berkaitan dengan pembentukan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang maksimal di bentuk daerah serta bagi sumber daya manusianya, berkaitan
lxxvi
dengan analisis kerja dan analisis jabatan. Dimana akan terjadi banyak penyesuaian-penyesuaian
berkaitan
dengan
pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta. b. Faktor pendukung internal 1) Kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Kota Surakarta. Sumber daya manusia yang paling berperan adalah bagian Hukum Pemerintah Kota Surakarta. Karena bagian Hukum harus bekerjasama dengan banyak dinas, terutama berkaitan dengan analisis kerja dan analisis jabatan di masing-masing dinas, banyaknya pegawai fungsional yang dibutuhkan, visi dan misi organisasi dinas dan lembaga teknis daerah dan penentuan rentang kendali tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Secara prinsip, SDM yang ditugaskan untuk mengisi jabatanjabatan baru yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sudah sangat siap. Apabila ada PNS yang belum siap atau tidak sesuai kompetensinya, maka akan diadakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. 2) Kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) pemerintah Kota Surakarta. Secara umum, Pemerintah Kota Surakarta dalam hal sarana dan prasarana untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sangatlah siap. Dalam banyak hal, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak secara agresif merombak organisasi perangkat dinas yang lama, walaupun ada beberapa perubahan nomenklatur. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 41
lxxvii
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di buat dengan tujuan keseragaman organisasi perangkat dinas. 2. Faktor Penghambat a. Faktor penghambat eksternal Faktor penghambat eksternal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Selain merubah organisasi perangkat dinas yang lama, pemerintah kota Surakarta semacam memperoleh satu paket kebijakan utuh yang harus dilaksanakan dan harus disesuaikan dengan potensi lokal daerah masing-masing. Karena termasuk tipe B, maka kota Surakarta hanya bisa memiliki sekretariat daerah dengan paling banyak tiga asisten, sekretariat DPRD, dinas daerah sebanyak 15 buah, lembaga teknis daerah sebanyak 10 buah, kantor pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan inspektorat. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan ada dinas yang berubah menjadi badan, seperti Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan penghilangan nomenklatur kantor, seperti Kantor Pengelola Pedagang Kaki Lima yang sekarang berkedudukan di Dinas Pengelolaan Pasar di bawah Kepala bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang membawahkan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Hal yang sama terjadi di Kantor Pemadam Kebakaran yang sekarang berkedudukan di bawah Dinas Pekerjaan Umum bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi: Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran dan Seksi Peralatan.
lxxviii
b. Faktor penghambat internal a. Perubahan rentang kendali dalam organisasi Perubahan rentang kendali dalam organisasi terjadi karena ada beberapa bagian yang berubah karena digabung dan dihilangkan. Sebagai contoh pada bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dulu ada empat subbagian, yaitu peraturan perundangundangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum, dan hak asasi manusia
sekarang
hanya
menjadi
tiga
subbagian
karena
penggabungan bantuan hukum dan hak asasi manusia. Perubahan juga terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, karena adanya penyerahan sebagian kewenangan pendidikan ke daerah otonom, maka ada juga pembagian bidang dan subbidang yang dulunya tidak ada menjadi ada, yaitu bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam organisasi perangkat dinas yang lama, bidang pendidik dan tenaga kependidikan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari bidang pendidikan masing-masing pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah. Jadi ada rentang kendali yang tambah panjang. b. Evaluasi yang tidak bisa langsung dilaksanakan Menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi baru bisa dilaksanakan setelah satu tahun berjalannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, ada kendalakendala yang secara cepat dan tepat harus ditangani, bagaimana menempatkan kembali pegawai yang diganti dan berada tetap pada eselonnya. Kendala ini membutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menyeluruh dari Badan Kepegawaian Daerah dan
lxxix
dinas terkait yang membuat konsep visi dan misi organisasi, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Untuk mengatasi ini, biasanya BKD bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan bagi pejabat dan staf pendukungnya yang akan menduduki jabatan baru.
lxxx
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, didalam peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan scoring. Besaran scoring organisasi perangkat daerah Kota Surakarta nilainya 67 berdasarkan skor tersebut masuk tipe B (skore 40 – 70), dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk 518. 000 jiwa
: skore 40
2. Luas wilayah < 50 km2
: skore 7
3. Jumlah APBD Rp. 765. 271. 047. 791
: skore 20
Berdasarkan ketentuan di atas maka, organisasi perangkat daerah dan tata kerja pemerintah kota surakarta adalah: 9. Sekretariat Daerah. 10. Sekretariat DPRD. 11. Dinas Daerah sebanyak 15 dinas daerah di luar dinas keuangan. 12. Lembaga teknis daerah sebanyak 10, di luar Inspektorat, Kepegawaian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah. 13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 14. Satuan Polisi Pamong Praja. 15. Kecamatan-kecamatan. 16. Kelurahan-kelurahan.
lxxxi
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Surakarta adalah: a. Faktor pendukung eksternal dan internal Faktor pendukung eksternal adalah adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Faktor pendukung internal adalah kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Kota Surakarta, terutama bagian Hukum Pemerintah Kota Surakarta dan kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) Pemerintah Kota Surakarta. b. Faktor penghambat Faktor penghambat esktern adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri, yaitu adanya pembatasan pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah. Faktor penghambat secara intern adalah adanya perubahan rentang kendali dalam pertanggungjawaban pekerjaan dan evaluasi yang harus dilaksanakan setahun setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
lxxxii
B. Saran 1. Diperlukannya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, sehingga antar peraturan tidak saling tumpang tindih dan keseragaman penamaan dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Diperlukan evaluasi yang dipercepat secara internal. Karena pembentukan organisasi perangkat daerah dan tata kerja baru akan disertai perluasan dan penyempitan ruang lingkup kerja dinas dan lembaga teknis daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk pembiayaan program-program kerja
lxxxiii
DAFTAR PUSTAKA
1.
Buku
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara CST. Kansil. 2001. Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara Dahono Fitrianto. Kembalinya Sentralisasi dalam Penataan Perangkat Daerah. Dalam Kompas, 15 November 2007. Halaman 26 Eko Sutoro. 2007. Dari Daerah Budiman menuju Daerah Sejahtera. Jurnal Mandatory edisi 3/Tahun 3/2007. Yogyakarta: IRE HB. Sutopo. 1999. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis). Surakarta: UNS Press J. Winardi. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Karaniya Dhamasaputra. 2005. Kelemahan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Analisis CSIS Nomor XXXIV/2. Jakarta: CSIS Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kanisius Medelyna Hendetyo. 2008. Birokrasi Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Analisis CSIS Nomor XXXVII/1. Jakarta: CSIS Robbins, Stephan. 2004. Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga Sumadi Suryabrata. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
lxxxiv
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Peratuan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
lxxxv
