KAJIAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI DARI ASPEK AKADEMIK
Disusun Oleh: A. WIDANARTO, DRS., M.SI
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2008
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pola manajemen pemerintahan daerah harus sejalan dengan isi undang-undang tersebut. Salah satu pengaturan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga Pasal 21 dan pasal 22. Hubungan hak dan kewajiban daerah tersebut adalah berupa hubungan Antara pengguna sumber-sumber daya (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai berdsarkan program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Sebagai daerah otonom. Daerah berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepadanya diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya pengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalanya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan public, dan pembangunan daerah. Konkritnya, berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas, Daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki Daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah Daerah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana tertuang dalam Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Asas-asas tersebut berupa asas kepastian hokum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposrsionalitas, asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektifitas. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Cimahi diwajibkan untuk melakukan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hal-hal yang melatar-belakangi disusunnya Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Cimahi dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Adanya Reformasi birokrasi, baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah yang merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 2. Adanya perubahan kebijakan pusat dengan dikeluarkannya: a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota; b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
1.2. Maksud dan Tujuan
Penulisan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keadaan data dan informasi tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Cimahi selama ini. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mencari formulasi baru dalam penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
BAB II KEADAAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi, maka Perangkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Daerah, terdiri atas: a. Dinas Tata Kota b. Dinas Perekonomian dan Koperasi c. Dinas Perhubungan d. Dinas Penanaman Modal e. Dinas Lingkungan Hidup f. Dinas Kesehatan g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil h. Dinas Pendidikan i. Dinas Pendapatan 4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas: a. Badan Perencanaan Daerah b. Badan Pengawasan Daerah c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana d. Badan Kesatuan Bangsa e. Kantor Kepegawaian Daerah f. Kantor Kota, Informasi dan Komunikasi 5. Rumah Sakit Umum Daerah 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kecamatan (3 Kecamatan) 8. Kelurahan (15 Kelurahan)
Secara umum, permasalahan yang dihadapi kelembagaan Antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Hal-hal yang diurus relative kecil, tetapi wadahnya cukup besar
2. Tupoksi dan urusan tugas masih ada yang tumpang tindih 3. Ada urusan yang belum terwadahi, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan.
2.2. Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan data yang ada di Kota Cimahi, maka permasalahan Kelembagaan Perangkat Daerah secara lebih rinci, dapat dikemukakan sebagai berikut: 2.2.1. Dinas Tata Kota Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Masalah Bangunan di Cimahi Bagian Utara, kurang lebih 40% luas wilayah Cimahi masuk ke daerah utara, dimana daerah utara adalah daerah konservasi air dan tanah yang ditetapkan sejak tahun 1982, bahkan tahun 1985 terbit SUrat Edaran Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa untuk daerah Cimahi bagian utara tidak boleh dikeluarkan Ijin Lokasi Baru. Kalaupun ada yang membangun bangunan maka surat ijinnya adalah yang lama. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak tahu persis persoalannya, melakukan berbagai kritikan yang menentang dibangunnya bangunan-bangunan di Cimahi bagian utara tersebut. Di pihak lain, ada sebagaian masyarakat mencoba untuk meminta ijin untuk menerbitkan IMB baru di wilayah yang dilarang untuk mendirikan bangunan. Alasannya, mereka beralasan di wilayah Kota Bandung dan kabupaten Bandung bias diberikan ijin untuk mendirikan bangunan, sehingga hal ini membingungkan Kota Cimahi. b. Masalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan di wilayah Cimahi sulit untuk dikendalikan. Tiba-tiba muncul bangunan baru meskipun belum ada ijinnya, namun ketika ada masalah kebakaran mereka meminta bantuan ke Pemerintah Kota Cimahi. c. Terbatasnya Sarana Peribadan. Di Kota Cimahi, sarana peribadatan masih perlu diperbanyak mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tentunya tidak hanya beragama Islam semata. Pembangunan Gereja misalnya, masih sangat sulit dilakukan karena harus mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat sekitar dan perlu didiskusikan dengan para ulama dalam MUI. Setelah pihak-pihak yang terkait menyetujui, maka baru dikeluarkan izin dan mulai dibangun bangunan gereja.
2.2.2. Dinas Perekonomian dan Koperasi Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
a. Masalah urusan yang ditangani. Dalam tugak pokok dan fungsi disebutkan bahwa urusan yang ditangani Dinas Perekonomian dan Koperasi, sesuai SOTK, sebanyak 8 urusan, meliputi sector industry, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan, koperasi dan hortikultura. Urusan yang kompleks tersebut membuat dinas ini menjadi “kelebihan beban”, karena terlalu banyaknya yang ditangani atau diurusi. b. Masalah Terbatasnya SDM. Dalam menangani delapan urusan yang menjadi bagian kewenangan dinas ini, terjadi keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya, satu sector ditangani satu Kasubdin, sehingga kinerja dinas akan lebih optimal. Dalam kenyataannya, karena keterbatasan SDM, 2 urusan ditangani satu Kasubdin. Kompetensi ahli yang menangani beberapa sector tersebut sangat kurang. c. Kesulitan menembus industry besar. Industry-indusri besar yang ada di wilayah Kota Cimahi sulit untuk ditembus oleh dinas ini. Hal tersebut disebabkan karena industry besar ijinya berasal dari Pemerintah Pusat sehingga mereka merasa tidak tergantung pada Pemerintah Daerah. Meskipun dalam prakteknya, apabila terjadi permasalahan di lapangan. Pemerintah Daerah yang akan menanganinya.
2.2.3. Dinas Perhubungan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Penempatan SDM. Proses penempatan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Cimahi belum tepat/tidak sesuai. Artinya, seorang pegawai yang seharusnya sesuai dengan kompetensinya ditempatkan di unit kerja A, tapi malah ditempatkan di unit kerja B. singkat kata, masih ada yang “The Right Man in the Wrong Place”. b. Masalah angkutan. Pegawai yang ditempatkan di bidang angkutan tidak mengerti aturan tentang angkutan dan tidak punya pengalaman yang memadai tentang tata cara pengangkutan sehingga menyulitkan dalam pengaturan angkutan. c. Adanya Overlapping kewenangan Antara dinas perhubungan dengan pihak kepolisian. Masih menjadi perdebatan tentang batasan kewenangan masing-masing Antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian, khususnya masalah aturan perhububngan dan lalu lintas. Bahkan ada wacana yang timbul, bahwa pembuatan SIM dilakukan oleh Dinas Perhubungan, bukan kepolisian lagi, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan.
2.2.4. Dinas Penanaman Modal
Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Masalah Investasi. Masih menjadi permasalahan seputar bagaimana menarik investasi domestic dan investasi asing sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi. Rangsangan untuk menarik minat investasi asing masih belum optimal digalakan sehingga jarang investor yang melirik untuk menanamkan modalnya di Kota Cimahi. b. Belum adanya kepastian hokum. Iklim usaha antar pelaku ekonomi akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kepastian hokum sehingga tercipta koperasi yang sehat dalam pasar. Di Kota Cimahi, masih dirasakan kurang adanya kepastian hokum dalam berusaha atau berbisnis sehingga pelaku ekonomi masih ragu-ragu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. c. Infrastruktur penanaman modal belum optimal. Hal ini dibutktikan dengan masih kurang optimalnya pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan prasarana pendukung lainnya sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya di Kota Cimahi. d. Seringnya unjuk rasa buruh. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum buruh mengakibatkan mundurnya atau ragunya investor yang akan berinvestasi di Cimahi karena dianggap situasi dan kondisi tidak kondusif untuk iklim usaha/investasi sehingga akan mempengaruhi biaya produksi. Investor khawatir apabila tuntutan buruh ini tidak padat dikendalikan maka akan berdampak buruk pada potensi usaha yang ditanamkan oleh investor di wilayah Kota Cimahi. e. Upah Minimum Kota (UMK) yang terlampau tinggi. UMK Kota Cimahi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengakibatkan investor lebih melirik kota-kota lain tersebut dibandingkan dengan Kota Cimahi. f. Pelayanan perizinan perlu dioptimalkan. Walaupun proses perizinan sudah satu pintu (PPTSP), namun masih ada investor yang harus bolak balik untuk mengurus investasi. Hal ini memerlukan koodinasi yang sinergi antar dinas dan lembaga dalam mekanisme perizinan di Kota Cimahi agar investor merasa lebih nyaman dalam menanamkan modalnya ditempat lain. Akhirnya, karena proses berbelit-belit, mereka enggan untuk berinvestasi dan kalaupun mau mereka menggunakan jasa perizinan untuk menguruskan perizinannya. g. Keamanan Investasi. Masih ada keraguan di benak investor tentang keamanan dalam investasi. Masih perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan keamanan
lingkungan yang kondusif oleh aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga setiap pabrik, perusahaan dan asset investasi lainnya sehingga investor meresa betah untuk berinvestasi di wilayah Kota Cimahi.
2.2.5. Dinas Lingkungan Hidup Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Masalah sampah. Di Kota Cimahi belum mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga menyulitkan dalam pengelolaan masalah sampah mengingat sangat terbatasnya lahan di Kota Cimahi. Permaalahan ini menjadi krusial dan mendesak diselesaikan menyusul longsornya TPA Leuwi Gajah yang berakhir dengan penutupan TPA tersebut. b. Truk pengangkut sampah terbatas. Terbatasnya truk pengangkut sampah ini menyeabkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga maupun di tempat-tempat umum lainnya. c. Limbah industry di Kota Cimahi, khususnya Cimahi Selatan, yang banyak pabriknya timbul permasalah limbah industry dari pabrik ini tidak dikelola dengan baik sehingga banyak yang dibuang ke sungai sehingga mencermarkan air sungai dan pada akhirnya menyebabkan permasalah lingkungan. d. Perilaku Masyarakat Terhadap Limbah Rumah Tangga. Masih banyak masayarakat Kota Cimahi yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti membuang sampah di selokan, jalan, dan sawah, dan pekarangan. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah ini sangat merepotkan pemerintah Kota Cimahi.
2.2.6. Dinas Kesehatan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Tenaga kesehatan yang masih kurang. Jumlah perawat dan dokter yang bergerak di bidang kesehatan masih memerlukan penambahan, khususnya di puskesmas dan posyandu. b. Mahalnya biaya kesehatan. Masyarakat masih menilai bahwa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit umum di Kota Cimahi masih mahal, sedangkan kemampuan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Cimahi relative rendah.
c. Fasilitas kesehatan masih kurung. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan. Posyandu dan Puskesmas kurang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai sehingga berakibat pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Cimahi.
2.2.7. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Tenaga kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Tenaga Kerja Asing. Ijin mempekerjakan tenaga asing dan perpanjangannya menjadi permasalahan yang cukup serius di Kota Cimahi. Saat ini, kewenangan untuk memperpanjang ijin pekerja asing ada di propinsi, namun jika ada masalah terhadap pekerja asing tersebut, maka pemerintah kota yang mengurusnya. b. Upah Minimum Kota (UMK). Permasalahan UMK menjadi marak di Kota Cimahi dengan adanya tuntutan dari kalangan buruh yang menginginkan UMK berdasarkan hasil kajian tim yang mereka bentuk, walaupun sebenarnya sudah ada Dewan Pengupahan yang memiliki kewenangan untuk merekomondasikan UMK. c. Data base kependudukan. Dalam hal kependudukan, aturan berupa juklak dan juknisnya belum ada atau belum diterbitkan dari pusat, sehingga daerah melakukan keasi dan inovasi sendiri dalam hal pembuatan data base kependudukan. d. Perubahan kebijakan dari Pusat mengenai laporan data kependudukan. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dari pusat, sehingga membingungkan daerah dalam melaksanakan kebijakan adalah permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang baru akan dilaksanakan, namun muncul aturan terbaru lagi yang harus dilaksanakan, sehingga daerah mengalami kerepotan dalam menghadapi seringnya terbit aturan baru dari Pusat tentang kependudukan. e. Aturan yang ada di Kota Catatan Sipil. Berbagai aturan yang dijadikan sebagai dasar/payung hukum dalam catatan sipil masih menggunakan aturan yang lama, yakni pada jaman belanda. f. Kualitas pelayanan public di bidang kependudukan. Permaalahan yang muncul adalah perbedaan kualitas pelayanan public di Antara tiga kecamatan yang ada di Kota Cimahi. Kecamatan Cimahi Utara dan kecamatan Cimahi Tengah tergolong baik pelayanannya. Sama halnya dengan kualitas pelayanan kependudukan di kelurahan. Kelurahan Cibabat, Citeureup, Baros, Cibeureum dan Padasuka tergolong baik pelayanannya. Sedangkan kelurahan Leuwigajah tergolong kurang baik,
2.2.8. Dinas Pendidikan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana pendidikan. Hamper di setiap sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat SLTA masih belum memadai sarana dan prasarana pendidikannya. Mulai dari ruang kelas, meja, kursi dan papan tulis untuk pendukung pendidikan dalam kondisi yang tidak layak untuk dipakai. b. Staf pengajar masih banyak yang belum berstatifikasi. Sebagian besar tenaga pengajar masih belum memenuhi standar kualifikasi akademik, baik dalam hal pendidikan maupun sertifikasi. Masih banyak huru yang tingkat pendidikannya di S1 dan belum memiliki sertifikat Akta 4 ditambah lagi, dengan adanya realitas masih banyaknya staf pengajar yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. Tenaga kerja kontrak. Masih banyak tenaga kerja kontrak, baik bagi staf pengajar maupun urusan tata usahanya di lembaga pendidikan mulai tingkat SD sampai dengan SLTA. Padahal, rata-rata mereka sudah bekerja dan mengabdi guru lebih dari 10 tahun sehingga sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan dan pengajaran tapi belum diangkat menjadi pegawai penuh. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar supaya mereka diangkat menjadi guru tetap. d. Kesejahteraan
guru.
Banyaknya
desakan
dari
guru
untuk
ditingkatkan
kesejahteraannya mengingat pendapatan mereka yang relative kecil sementara kebutuhan hidup semakin membesar. Pendapatan guru yang kecil mengakibatkan banyak guru mencari pekerjaan sampingan dengan berjualan, berbisnis, dan bekerja sampingan lainnya.
2.2.9. Dinas Pendapatan Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Intervensi kewenangan dari pusat. Kewenangan yang diberikan kepada daerah belum sepenuhnya, artinya masih ada campur tangan atau intervensi pemerintah pusat, khususnya dalam pengaturan pajak yang potensinya sangat besar misalnya BBNKM, PBB, ABT. Intervensi dari pusat ini membuat daerah tidak bebas dan mandiri dalam melakukan inovasi dan kreasi pengelolaan pendapatan daerah.
b. Masalah pertanahan. Sertifikat tanah merujuk kepada keputusan tingkat pusat, sementara lokasi tanah tersebut berada di daerah Kota Cimahi sehingga untuk mengambil potensi dari tanah tersebut sangat sulit, mengingat kewenangan yang bukan dari daerah. c. Pergantian kebijakan keuangan. Sering adanya pergantian peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat telah mempengaruhi terhadap system pendapatan daerah. Daerah dibuat kebingungan untuk memahami dan melaksanakan aturan keuangan yang berganti-ganti tersebut. d. Tumpang tindik kewenangan. Masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar SKPD yang memiliki kewenangan untuk memungut pendapatan daerah akibat dari aturan yang tidak tegas mengatur lembaga yang sah untuk memungut pendapatan daerah. e. Peningkatan PAD. Di dalam penggalian potensi yang dapat dijadikan pendapatan bagi daerah dirasakan belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat dasar hokum untuk memungut belum lengkap dimiliki oleh Kota Cimahi, misalnya Perda Perizinan masih merujuk kepada Kabupaten bandung, sementara di kabupaten Bandung sendiri sudah mempunyai Perda yang baru, artinya sudah tidak relevan lagi dengan Kota Cimahi. f. Tingkat kesejahteraan. Karyawan Dipenda perlu diperhatikan untuk memotivasi staf untuk dapat bekerja lebih optimal. Selama ini dirasakan kesejahteraan mereka masih jauh dibandingkan dengan tantangan dan tuntutan tugas yang diemban. g. Sarana dan prasarana. Sarana pendukung yang ada di Dipenda masih minim atau terbatas. Hal ini perlu ditingkatkan karena Dipenda merupakan lembaga teknis strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan.
2.2.10. Badan Perencanaan Daerah Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Kebijakan pusat. Tidak adanya keajegan dalam kebijakan dari pemerintah pusat sehingga membuat daerah kebingungan dalam membuat perencanaan daerah. b. Lemahnya koordinasi. Masih dirasakan adanya kelemahan dalam koordinasi antar unit kerja di Bapeda Kota Cimahi sehingga seringkali menimbulkan mispersepsi dan misunderstanding dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2.2.11. Badan Pengawasan Daerah Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Cimahi dalah sebagai berikut: a. Rapat koordinasi. Belum optimlanya rapat koordinasi pengawasan dengan propinsi, dirjen, dan depdagri membuat pelaksanaan pengawasan masih kurang maksimal. Padahal, rapat koordinasi sangat penting untuk menyatukan pendapat dan pemahaman khususnya terhadap proses dan mekanisme pengawasan internal. b. Kurangnya SDM yang berkualitas. Masih dirasakan bahwa SDM di badan ini kurang berkualitas untuk menangani permasalahan pengawasan keuangan daerah setiap tahunya. Masih diperlukan SDM yang kompeten dan memiliki latar belakang pengawsan serta memahami seluk beluk pengawasan keuangan pemerintahan daerah sehingga menunjang kinerja badan ini.
2.2.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Badan urusan. Badan ini menangani 26 masalah social dengan penyandang masalah social sebanyak 35.000 jiwa dan penduduk dikategorikan miskin sebanyak 20.000 KK, yang terebar di seluruh wilayah Kota Cimahi. b. Personil yang terbatas, beban kerja dan urusan yang besar dibarengi dengan adanya personil yang kurang berkualitas sehingga penanganan masalah urusan yang ditangani badan ini mencapai kurang optimal.
2.2.13. Badan Kesatuan Bangsa Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Pembinaan masyarakat. Masalah pembinaan terdahap masyarakat masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya kejadian di masyarakat yang memerlukan pembinaan, khususnya masalah kenakalan anak muda, narkoba dan permasalahan masyarakat lainnya. b. Pembinaan Ormas dan LSM. Masih dirasakan kurang optimalnya pembinaan terhadap Ormas dan LSM. Hal ini disebabkan karena masih banyak LSM yang hanya papan nama saja sehingga sulit untuk dideteksi dan diinventarisir untuk dibina oleh dan ini.
2.2.14. Kantor Kepegawaian Daerah Masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Perlunya ada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan diperlukan untuk menempatkan seseorang dalam jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang dimiliki. b. Belum optimalnya pelatihan pegawai. Masih dirasakan kurang optimalnya pelatihan pegawai yang selama ini dilakukan sehingga diperlukan sebuah model pelatihan yang tidak menjemukan sehingga merangsang tumbuhnya kemampuan pegawai dalam bekerja secara tim/kolektif dilandasi dengan semangat dan nilai moral yang kuat.
2.2.15. Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a. Penataan arsip masih manual. Proses penataan dan penyimpanan arsip di Kota Cimahi masih bersifat manual sehingga sangat tidak praktis dan tidak efisien. b. Tidak punya depa Arsip. Kota Cimahi belum memiliki depo arsip sehingga menyulitkan dalam penataan dan penyimpanan arsip. c. Belum ada perpustakaan Kota. Kota Cimahi belum memiliki Perpustakaan Daerah sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dirasakan belum maksimal. d. Website masih perlu ditingkatkan kemampuannya dan kapasitasnya. Jaringan dan system website di Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan kemampuan, kapasitas dan pemutakhiran data sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna yang ingin mengetahui tentang perkembangan terkini seputar masalah yang ada di Kota Cimahi.
BAB III ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Visi dan Misi Kota Cimahi pada masa mendatang diharapkan menjadi kota yang maju, melalui pemanfaatan semua potensi daerah yang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, sehingga terwujud suatu kota mandiri. Untuk menjadikan Kota Cimahi sebagai kota mandiri yang mampu memanfaatkan segenap potensinya, ditetapkan Visi: “Kota Cimahi yang Maju, Berbudaya, Mandiri, Sejahtera, dan Agamis”. Sebagai tindak lanjut dari peernyataan visi yang telah ada, maka ditetapkan misi yang harus diemban sebagai berikut: a. Mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta laju perkembangan pembangunan. b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan beorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. c. Menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang cerdas (intelligent city). d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik, hokum dan hak azasi manusia seluruh masyarakat. e. Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik untuk berusaha dan berinvestasi. f. Menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya local dan pemberdayaan masyarakat. g. Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan. h. Meningkatkan pengamalan ajaran agama guna mengkokohkan jati diri dalam menangkal
penyakit
masyarakat
serta
terciptanya
rasa
persaudaraan
dan
keharmonisan antar umat beragama. i. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga menjadi kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan. j. Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami berbagai latar belakang yang ada sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
1. Tujuan dan Sasaran Misi I: Mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta laju perkembangan pembangunan Tujuan: Terwujudnya pemerintahan yang lebih memahami dinamika masyarakat, peduli terhadap kebutuhan, tuntutan dan keluhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan terhadap tuntutan dan perubahan pembangunan. Sasaran: -
Terlaksananya kebijakan public yang transparan, memiliki kepastian, konsisten dan konsekuen serta mengahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan dalam sluruh tatanan perilaku politik dan pengambilan keputusan.
-
Berfungsina struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan pembangunan.
-
Terciptanya sinergi yang dinamis Antara unsur pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan.
Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, brwibawa, bertanggungjawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyaakat dalam pembangunan.
Tujuan: Terciptanya transparansi kebijakan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan. -
Pulihnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah serta ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan.
Sasaran: -
Meningkatnya disiplin, moral, etika aparatur pemerintah
-
Meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
-
Meningkatnya pembangunan
dukungan
masyarakat
terhadap
semua
pelaksanaan
program
-
Terlaksananya program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Misi 3: Menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang cerdas (intelligent city)
Tujuan: Meningkatnya mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan.
Sasaran: -
Terwujudnya kesempatan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
-
Terciptanya masyarakat yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan pembangunan
Misi 4: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik, hokum dan hak azasi manusia seluruh masyarakat.
Tujuan: Meningkatnya kehidupan demokrasi politik dan budaya hokum masyarakat.
Sasaran: Terwujudnya warga kota yang memahami kehidupan politik dan budaya hokum dalam kehidupan bermasayrakat.
Misi 5: Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik untuk berusaha dan berinvestasi.
Tujuan: Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia.
Sasaran: -
Terlaksanakan pembangunan memiliki daya guna dan hasil guna bagi kepentingan masyarakat
-
Tergalinya potensi sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan
Misi 6: Menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya local dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan: -
Terwujudnya system perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
-
Terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas dan produktivitas masyrakat
Sasaran: -
Meningkatnya kehidupan ekonomi di Kota Cimahi
-
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar pengusaha kecil, menengah, koperasi dan pengusaha besar
-
Terciptanya kesempatan berusaha bagi masyarakat
Misi 7: Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan
Tujuan: Terlaksananya pembangunan kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan keseimbangan lingkungan
Sasaran: -
Warga kota memahami fungsi dan tata kota
-
Meningkatnya kesaaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan sesuai dengan tata ruang kota
-
Terjadinya keseimbangan Antara pembangunan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan
Misi 8: Meningkatkan pengamalan ajaran agama guna mengkokohkan jati diri dalam menangkal penyakit masyarakat serta terciptanya rasa persaudaraan dan keharmonisan antar umat beragama
Tujuan: Terwujudnya warga kota yang agamis, berakhlak mulia, saling menghormati dan menghargai inter dan antar umat beragama serta peduli terhadap lingkungan social.
Sasaran: -
Meningkatnya kehidupan beragama dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
-
Meningkatnya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama
Misi 9: Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga menjadi kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan
Tujuan: Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyrakat dalam melestarikan budaya daerah.
Sasaran: -
Meningkatnya mutu apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah dan nilai-nilai tradisional
-
Tumbuh dan berkembangnya daya kreasi dan inovasi nilai-nilai positif dari budaya yang ada dalam masyarakat.
Misi 10: Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami berbagai latar belakang yang ada sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang menjunjung tinggi etika moral dan norma social dalam kehidupan bermasyarakat
Sasaran: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis 2. Skala Prioritas Kebijakan pembangunan Kota Cimahi dicerminkan melalui trilogy pembangunan yang mencakup: (a) Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah; (b) Pemerataan hasil pembangunan; (c) Pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani. Kebijakan pembangunan yang dijadikan prioritas pembangunan daerah, diarahkan paa pembangunan prasarana dan sarana dasar berikut penyediaan perangkatnya untuk menjamin kesinambungan pembangunan, yaitu: a. Meningkatkan dan memperbaiki praarana transportasi b. Meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat d. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat e. Menyiapkan pranata pendukung pembangunan f. Mengatasi masalah kependudukan dan tenaga kerja
3.2. Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah
Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi difokuskan pada pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyrakat, dengan rinciannya diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perkotaan dan mendukung aktivitas perekonomian daerah dan kehidupan masyarakat; 2. Meningkatkan penataan ruang melalui pengendalian penggunaan kawasan perkotaan sesuai dengan kondisi dan peruntukannya; 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui pengembangan budaya sehata dan gerakan hidup sehat; 4. Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan serta mutu hidup perempuan dalam pembangunan dan kehidupan social;
5. Meningkatnya kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat sekaligus meningkatkan prestasi oleh raga daerah; 6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat melalalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu; 7. Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui proses tranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan; 8. Meningkatkatn pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah serta memperkaya khasanah budaya daerah; 9. Meningkatkan pengembangan agribisnis perkotaan untuk meningkatkan ketahan dan keamanan pangan masyarakat; 10. Meningkatkan penataan system transportasi serta pengembangan sarana prasarana transportasi perkotaan; 11. Meningkatkan kemitraan antar industry kecil dan menengah yang dikelola masyarakat dengan industry skala besar; 12. Meningkatkan kreativitas serta peran serta pemuda dan generasi muda dalam pembangunan dan pengembangan perkeonomian daerah; 13. Mengembangkan lembaga perdagangan untuk memberikan peluang investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah; 14. Meningkatkan jumlah, nilai dan mutu penanaman modal asing dan modal dalam negeri untuk pengembangan eknomi daerah; 15. Meningkatkan keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin pembangunan perkotaan berkelanjutan; 16. Meningkatkan penataan hak dan status hokum atas penguasaan, pemilikann dan pengelolaan tanah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah; 17. Meningkatkan peran serta dan fungsi koperasi sebagai lembaga perekonomian masyarakat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan; 18. Meningkatkan penangan tenaga kerja, pengendalian dan pengawasan penduduk musiman serta penanganan korban PHK; 19. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis dengan tatanan yang mantap untuk melindungi kepentingan masyarakat; 20. Mewujudkan tatanan pemerintahan yang mantap (good govermance) didukung dengan kelmbagaan dan system pemerintah yang dinamis; 21. Mewujudkan
apratur
pemerintah
yangterampil,
disiplin,
berwibawa
bertanggungjawab serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat;
dan
22. Meningkatkan kewirausahaan pemerintah (reinventing government) dalam rangka menggali potensi dan sumber keuangan daerah; 23. Memantapkan desentralisasi keuangan daerah melalui penataan system administrasi dan pengelolaan keuangan daerah; 24. Mengendaliakan pertumbuhan penduduk, pemerataan penyebaran penduduk dan memantapkan administrasi kependudukan; 25. Meningkatkan penegakan supremasi hokum dan perlindungan hak azasi manusia serta kemampuan memantapkan ketertiban; 26. Menumbuhkan budaya oleh raga masyarakat serta meningkatkan prestasi olah raga dan kompanye semangat berolah raga; 27. Meningkatkan mutu system informasi dan komunikasi melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; 28. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan penerapan norma social dan kehidupan kemasyarakatan; 29. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui pengembangan kehidupan beragama, peningkatan mutu keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalannya dalam kehidupan masyarakat; 30. Meningkatkan pelayanan jasa dan kepariwisatan daerah melalui pendekatan system yang utuh, terpadu partisipatif serta bersifat ekonomis; 31. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi melalui pengembangan riset dan teknologi untuk menunjang pembangunan.
3.3. Landasan Teori Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Suatu batasan dari suatu organisasi yang mutakhir ilah suatu proses yang terorganisis dimana individu saling mempengaruhi untuk berbagai tujuannya. Luasnya organisasi memberikan banyak peluang untuk organisasi yang akan dikaji dan metode ilmiah yang akan dipakai. Selain itu, system nilai dari para praktisi itu berbedabeda, sehingga penentuan lembaga Perangkat Daerah yang relevan mungkin sangat berbedabesa pula. Organisasi makin lama makin kompleks. Trend ini mulai dengan evolusi organisme, dimana manusia adalah contoh yang paling kompleks. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Haskins (dalam kast dan James E. Ronz, 1995) yang menggambarkan fenomena ini dengan mengatakan bahwa:
Riset paleontologis telah menghasilkan bukti yang dramatis bahwa dalam evolusi mahluk hidup, terdaat trend luas yang tak pelak lagi, yaitu dari sederhana ke kompleks. Baik varitas kehidupan di bumi, maupun seluk beluk organisasinya, menderminkan dan mengukuhkan trend ini.
Unsur esensial dalam trend ini adalah spesialisasi yang memungkinkan organisasi membagi pekerjaan dalam melaksanakan masing-masing tugas sub-bagian secara lebih efektif dan efisien. Trend ke arah bertambah besarnya organisasi tidak mungkin berkurang. Penduduk terus bertambah. Jadi dengan jumlah penduduk saja sudah akan menimbulkan lingkungan yang kompleks bagi masyarakat dan sub-unit-unitnya. Struktur organisasi merupakan perangkat para pimpinan utama (top managers) dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Setajam apapun visi, sistematis apapun misi dan sehebat apa pun strategi suatu organisasi tidak akan pernah terlaksana dengan efektif tanpa adanya struktur organisasi. Pemerintah Kabupaten Cimahi sebagai organisasi public yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memiliki visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Renstra Kota Cimahi. Untuk menjalankan renstra tersebut, Pemerintah Kota Cimahi memiliki perangkat daerah dengan struktur organisasi masing-masing dan terpadu dalam rangka melayani masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan baru mengenai perangkat daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Cimahi membuat rancangan struktur organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan peraturan terbaru tersebut. Dalam rangka menjamin efektivitas organisasi, maka akan dilakukan suatu analisis terhadap struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi. Analisis dilakukan dengan menggunakan standar acuan teori dari para ahli organisasi dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan efektivitas struktur dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3.3.1. Strategi Apakah Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi telah susuai dengan Restra Kota Cimahi? Struktur merupakan cara untuk membantu manajemen mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logikanya
strategi dan struktur itu erat berhubungan. Jadi secara spesifik, struktur hendaknya mengikuti strategi (Robbins: 2001) Jika manajemen membuat suatu perubahan yang penting dalam suatu organisasi, maka struktur perlu dimodifikasi untuk mendukung perubahan tersebut. Bila melihat Renstra Kota Cimahi, secara keseluruhan bagan struktur organisasi keseluruhan struktur yang dirancang menuju kea rah pencapaian tujuan Kota Cimahi. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan dalam merancang struktur organisasi tersebut.
3.3.2. Birokrasi Profesional Pada bagian ini akan diulas mengenai tingkat profesionalisme Pemerintah Kota Cimahi. Apakah birokrasi menjadi alat bantu menuju pelayanan prima atau justru menghambat (birokratis). Dewasa ini muncul suatu konsep structural baru yang meberikan kesempatan kepada organisasi untuk mempekerjakan para ahli/spesialis yang sangat terlatih bagi organisasi corenya, sambil tetap memperoleh efisiensi dan standarisasi. Konfigurasi tersebut disebut birokrasi professional (Robbins) 1994). Kekuatan birokasi professional adalah dapat mengerjakan tugas yang terspesialisasi, yaitu mebutuhkan keterampilan professional yang sangat terlatih. Dalam hubungannya dengan pengendalian kekuasaan, birokrasi professional membutuhkan manajemen puncak untuk melepaskan tingkat control yang cukup banyak. Secara garis besar operating core struktur organisasi perangkat daerah Kota Cimahi didukung oleh para ahli dalam rumpun fungsional sesuai dengan kompetensinya. Asalkan Pemerintah Kota Cimahi dapat menyusun tata kerja dan melakukan staffing secara professional maka suatu system birokrasi professional menuju masyarakat Cimahi yang sejahtera akan tercapai. Mintzberg, (dalam Walker: 1992) mengatakan bahwa: The “right” organization structure is the one that best fits the needs of a situastions and that has, at the same time, a sence of internal balance and order. It is not enough to be an ad hoc organization, adaptive to significant external forces. It is also necessary to maintain a degree of consistency within the organization, an integration of the various functions and processes that allow people to know how ti act.
Berdasarkan pendapat tersebut muncul pertanyaa, apakah Struktur Organisasi perangkat Daerah Kota Cimahi cock dengan situasi yang dibutuhkan, adaptif dengan
lingkungan yang mempengaruhi, memiliki derajat konsistensi tertentu, memiliki integrasi Antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya dan memberi penjelasan kepada orang-orang bagaimana cara bertindak melaksanakan pekerjaan? Untuk menganalisis struktur organisasi Pemerintah Kota Cimahi, menggunakan pendekatan dari teori yang dikemukakan oleh Robbins. Suatu struktur organisasi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Robbins (2001:132) mengatakan adanya enam unsur kunci yang perlu diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Keenam unsur kunci tersebut adalah: 1. Spesialisasi pekerjaan 2. Departementalisasi 3. Rantai komando 4. Rentang kendali 5. Sentralisasi dan desentralisasi 6. Formalisasi
3.3.2.1. Spesialisasi Pekerjaan Spesialisasi pekerjaan merupakan suatu tingkat dimana tugas dalam organisasi dibagibagi menjadi pekerjaan yang terpisah-pisah. Paling tidak ada enam pertanyaan utama dalam merancang struktur organisasi yaitu: 1. Sampai tingkat manakah tugas-tugas dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu? 2. Atas dasar apakah pekerjaan-pekerjaan akan dikelompokkan? 3. Kepada siapakah individu dan kelompok melapor? 4. Berapa jumlah invidu sebenarnya yang dapat diarahkan oleh seorang atasa/manajen secara efektif dan efisien? 5. Dimana letak wewenang pengambilan keputusan? 6. Sampai tingkat manakah ada peraturan untuk mengarahkan pegawai dan atasan?
Secara garis besar pernyataan tersebut berkaitan dengan kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan pegawai. Dewasa ini konsep tersebut dikenal dengan istilah kompetensi. Dalam hal ini, Spencer (1993) mengatakan bahwa: “A competency is an underlying characteristif of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation”.
Struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi bila dilihat dari bagan, sudah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kesesuaiab pekerjaan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, maka perlu dituangkan dalam SOTK secara lebih detail yang menyangkut tata kerja dan deskripsi pekerjaan secara spesifik.
3.3.2.2. Departementalisasi
Departementalisasi merupakan dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan. Dasar pengelompokkan pekerjaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan fungsi pekerjaan, produk yang dihasilkan, wilayah atau geografi dan sebagainya. Departementalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah. Besaran organisasi mengenai jumlah bagian, seksi dan urusan juga mengacu pada prinsip efektivitas organisasi dan legalitas.
3.3.2.3. Rantai Komando
Garis tidak putus dari wewenang yang terentang dari puncak organisasi ke eselon yang terbawah dan memperjelas setiap melapor ke siapa merupakan rantai komando. Dalam menyusun struktur organisasi juga sangat krusial menjelaskan wewenang dan menganut prinsip kesatuan perintah. Wewenang merupakan hak-hak yang inheren dalam suatu posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan dipatuhinya bawahan hanya mempunyai seorang atas kepada siapa ia bertanggungjawab secara langsung. Garis komando dan wewenang dari setiap bagan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan prinsip rantai komando ini. Tidak terdapat adanya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan prinsip kesatuan perintah sudah tergambar secara keseluruhan pada keseluruhan struktur organisasi perangkat daerah. Dewasa ini konsep rentang kendali, kesatuan perintah, diiringi dengan perubahan paandangan seiring dinamika lingkungan yang menyebabkan dinamika organisasi yang menuntut adanya hubungan yang fleksibel Antara satu bagian dengan bagian lainnya. Fleksibilitas pencapaian tujuan yang lebih efektif.
Untuk mendinamisir aktivitas organisasi diperlukan semcam garis koordinasi antar bagian sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pekerjaan. Garis koordinasi Antara batian tidak tampak dalam bagian struktur organisasi perangkat daerah Kota Cimahi. Pun demikian hubungan koordinasi dapat dituangkan dalam tata kerja secara lebih spesifik walaupun tidak tergambar secara eksplisit pada bagan struktur organisasi.
3.3.2.4. Rentang Kendali Seberapa banyak bawahan dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang atasan? Pertanyaan ini penting, karena sangat menentukan banyaknya tingkatan dan banyaknya atasan/manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Makin luas atau besar rentang itu, makin efisien organisasi tersebut. Dari bagan struktur organisasi perangkat daerah Kota Cimahi sebagian besar masih Nampak kurang luas, artinya kepala bagian hanya memimpin 3 (tiga) sampai 4 (empat) Subbag. Hal ini membuat beberapa struktur Nampak tinggi (tall). Dengan kajian kebutuhan dan penelitian lebih lanjut apabila dimungkinkan sebaiknya rentang kendali diperluas dalam rangka efisiensi organisasi.
3.3.2.5. Sentralisasi dan Desentralisasi Sentralisasi menunjukkan sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi menunjukkan kekuasan keputusan dialihkan ke bawah atau ke tingkat yang lebih rendah (Robbins: 2001). Dalam suatu organisasi yang terdesentralisasikan, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah, lebih banyak orang memberikan masukan ke dalam keputusan, dan makin kecil kemungkinan para bawahan merasa disingkirkan dari para pengambil keputusan yang menyangkut kehidupan kerja mereka. Bagan struktur organisasi tidak dapat menggambarkan tingkat sentralisasi dan desentralisasi pada struktur organisasi Pemerintah Kota Cimahi. Untuk lebih mengetahuinya, diperlukan kajian lebih jauh terhadap pembagian kerja dan pedendelegasian wewenang pada tata kerja secara menyeluruh.
3.3.2.6. Formalisasi Formalisasi merupakan suatu tingkat dimana pekerjaan-pekerjaan dibakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan memiliki keuantitas
keleluasan yang terbatas, kepan harus dikerjakan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Rigid atau tidaknya pelaksanaan pekerjaan, system pelaporan dan koordinasi Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat dari tata kerja pada SOTK secara keseluruhan.
3.4. Metode Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Metode yang digunakan dalam penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Cimahi menggunakan ketentuan yang dikemukakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:
PENETAPAN KRITERIA PERANGKAT DAERAH
NO.
VARIABEL
1.
Jumlah Penduduk (jiwa) untuk Pulau
3.
NILAI
< 100.000
8
100.001 – 200.000
16
200.001 – 300.000
24
300.001 – 400.000
32
> 400.000
40*
Luas Wilayah (KM2) untuk Kota di
< 50.000
7*
Pulau Jawa Madura
51 – 100
14
101 – 150
21
151– 200
28
< 200
35
< 200 M
5
200.1 – 400 M
10
400.1 – 600 M
15
600.1 – 800 M
20
> 800 M
25
Jawa dan Madura
2.
KELAS INTERVAL
Jumlah APBD
Total Junlah Keterangan: 1. Jumlah Penduduk : 506.873 Jiwa 2. Luas Wilayah : 40,257 Km2
62
3. Jumlah APBD : 440 M
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut: Besaran Organisasi dengan Nilai 40-70, terdiri dari: -
Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 3 asisten;
-
Sekretariat DPRD
-
Dinas paling banyak 10 (sepuluh)
-
Kecamatan dan
-
Kelurahan
BAB V PENUTUP
4.1. Kesimpulan 1. Setajam apapun visi, sesisematis apapun misi sehebat apa pun strategi suatu organisasi tidak akan pernah terlaksana dengan efektif tanpa adanya struktur organisasi. 2. Secara keseluruhan organisasi Pemerintah Kota Cimahi memiliki kaitan yang sangat erat dengan strategi Pemerintah Kota Cimahi, serta memiliki sifat-sifat suatu system birokrasi professional dan telah memuat unsur-unsur kunci suatu struktur organisasi serta memenuhi aspek legalitas, yakni sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah. 3. Sesuai dengan ketentuan dalam penetapan kriteria Perangkat Daerah, Kota Cimahi memungkinkan untuk menetapkan adanya Dinas, dengan jumlah maksimum 15 (lima belas) dan Lembaga Teknis Daerah maksimal 10 (sepuluh).
4.2. Rekomendasi Ada beberapa catatan penting dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Cimahi menuju efektivitas organisasi, sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan kajian dan analisis lebih dalam mengenai kebutuhan pekerjaan sehingga rentang kendali dapat diperluas menuju organisasi yang lebih efisien. 2. Formalisasi, sentralisasi dan desentralisasi perlu diperhatikan agar inovasi dan kreativitas karyawan lebih berkembang. 3. Perlu dikaji hubungan koordinasi antar bagian, antar dinas dan lembaga teknis daerah secara komprehensif agar terjadi sinergi dalam mengemban tugas-tugas public amanat masyarakat Kota Cimahi yang mendambakan kesejahteraan dan kemajuan Kota Cimahi. 4. Perlu dilakukan evaluasi dan perancangan SOTK secara menyeluruh pada seluruh organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi yang bukan hanya memenuhi aspek legal formal akan tetapi juga mengacu pada prinsip organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu perlu juga memperhatikan potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditanganim, dan sesuai dengan sarana dan prasarana penunjang tugas.
Secara lebih rinci, perubahan SOTK Pemerintah Kota Cimahi diusulkan sebagai berikut:
NO 1.
2.
PERDA NO. 2 TAHUN 2003 Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra
USULAN PERDA PENGGANTI SOTK Sekretaris Daerah: Asisten Pemerintahan dan Kesra
Asisten Ekonomi dan Program
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Administrasi dan Keuangan
Asisten Administrasi Umum:
Dinas: Dinas Tata Kota
Dinas: Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan
Dinas: Perhubungan Informasi dan Komunikasi
URUSAN YANG DILAKSANAKAN - Urusan pemerintahan, hokum dan Kesra - Penyusunan Peraturan Derah (PERDA) - Fasilitasi tugas pembantuan, - Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga - Kerjasama antar daerah - Trantibun - Linmas - Koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (Ham) - Penetapan luas wilayah - Perekonomian dan pembuata - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - Lembaga keuangan mikro, investasi dan asset daerah - Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) - Perangkat daerah - Sumber daya air - Mina marga - Air minum - Air limbah - Drainase - Permukiman - Bangun gedung dan lingkungan - Jasa konstruksi - Pembangunan fasilitas parkir - Penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi - Penetapan lokasi terminal - Pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang - Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan - Pemberian rekomendasi terhadap permohonman izin menyelenggarakan jaringan tetap tertutup local (wireline (end to end) cakupan kota, - Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi - Pemberian izin instalansi genset - Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi - Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan pelayanan data teknis terhadap permohonan izin
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Perekonomian dan Koperasi
Dinas Koperasi, UKM dan Perinsutrian Perdagangan
-
-
-
-
Dinas Tenaga kerja, Kepdudukan dan Sipil
Dinas Sosial dan tenaga Kerja
-
-
-
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
penyelenggaraan radio. Kurikulum Pendidik dan tenaga kependidikan Pengendalian mutu pendidikan Upaya kesehatan Pembiayaan kesehatan SDM, pendidik dan tenaga kependidikan SMD, manajemen kesehatan Kelembagaan koperasi Pemberdayaan koperasi dan UKM Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota Pengusulan pembentukan BPSK Fasilitas, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, Penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan Sosialisasi, penertiban dan pelaoran penerbitan SKA Penulusuran asal barang di tingkat kota Penetapan bidang usaha insustri prioritas kota Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan UKM di kota Pembinaan industry dalam rangka pencegahan, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry tingkat kabupaten/kota Identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) Kebijakan bidang social Perencanaan bidang social Pembinaan tenaga fungsional pekerja social, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota Penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengantar kerja di wilayah kerja kota Penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja Serta penempatan tenaga kerja akad/antar kerja local (akl). Pendaftaran penduduk Pencatatan sipil
Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan
9
Dinas Penanaman Modal
Kantor Perijinan Satu Pintu
BAPPEDA
BAPPEDA dan Penanaman Modal
Bawasda
Inspektorat
- Pengelolaan informasi administrasi kependudukan - Perkembangan kependudukan - Perencanaan kependudukan - Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD - Pajak dan retribusi daerah - Investasi dan asset daerah - Pinjaman daerah - Dana perimbangan - Pelaksanaan, penatausahaan, akuntasi dan pertanggungjawab pelaksanaan APBD - Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) - Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) - Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana - Standar nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lngkungan Hidup - Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan - Pelayanan bidang lingkungan hidup - Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota - Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan - Perumusan kebijuakan - Bimbingan, konsultasi dan koordinasi - Monitoring dan evaluasi (Monev) - Kebijakan penanaman modal - Kerjasama penanaman modal - Promosi penanaman modal - Pelayanan penanaman modal - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal - Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal - Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota - Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan - Desa/kelurahan - Pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan
BPMKB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB
Bakesbang
Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
KKD
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kantor Data, Informasi dan Komunikasi
Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Elektronik
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Pengurus utama Gender (PUG) - Kualitas hidup dan perlindungan perempuan - Perlindungan anak - Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha - Bina ideology dan wawasan kebangsaan - Kewaspadaan nasional - Ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan - Politik dalam negeri - Ketahanan ekonomi - Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pendidikan dan pelatihan (Diklat) - Kenaikan pangkat - Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan - Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi - Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri - Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana - Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) - Pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengawasan dan pengendalian - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Kebijakan - Pembinaan - Penyelamatan - Pelestarian dan pengamanan - Akreditasi dan sertifikasi - Pengawasan/supervise - Kebijakan di bidang kepemudaan - Pelaksanaan - Koordinasi - Pembinaan dan pengawasan - Kebijakan di bidang keolahragaan - Pelaksanaan - Koordinasi - Pembinaan dan pengawasan - Kebijakan bidang kebudayaan - Pelaksanaan bidang kepariwisataan - Kebijakan bidang kebudayaan dan
pariwisata
Adapun usulan yang dapat dikemukakan dalam Penataan Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat disampaikan sebagai berikut:
NO. I A
B
C
II
PERDA NO. 2 TAHUN 2003 Sekretariat Daerah: Asisten Pemerintahan dan Kestra 1. Bagian pemerintahan 2. Bagian hokum dan organisasi 3. Bagian Kestra Asisten Ekonomi dan Program: 1. Bagian bina ekonomi 2. Bagian bina program
Asisten Administrasi dan Keuangan: 1. Bagian umum dan protocol 2. Bagian keuangan 3. Bagian perlengkapan Sekretariat DPRD: 1. Bagian umum dan Keuangan 2. Bagian Perundang-undangan
III 1 2
Dinas: Kesehatan (UPT: Puskesmas) Pendidikan
3
Tata Kota (UPT: Rusunawa, Pemadam Kebakaran) Perekonomian dan Koperasi (UPT: Pengelolaan Pasar) Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Perhubungan (UPT: Pengujian Kendaran Bermotor) Penanaman Modal Lingkungan Hidup (UPT: Kebersihan) Pendapatan
4 5 6 7 8 9
IV 1 2 3
JML: 9 Dinas Lemtek: Badan Pengawasan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
USULAN PENGGANTI PERDA NO. 2/2003 Sekretariat Daerah: Asisten Administrasi Pemerintahan 1. Bagian administrasi pemerintahan 2. Bagian hokum 3. Bagian organisasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan: 1. Bagian administrasi perekonomian 2. Bagian administrasi pembangunan 3. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat Asisten Administrasi Umum: 1. Bagian tata usaha 2. Bagian umum 3. Bagian humas Sekretariat DPRD: 1. Bagian Umum dan keuangan 2. Bagian Persidangan 3. Bagian Humas dan Protokol Dinas: Kesehatan (UPT: Kesehatan) Pendidikan (UPT: Sekolah-sekolah dan SKB) Pekerjaan Umum (UPT: Rusunawa, Pemadam Kebakaran) Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kependudukan, tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Perhubungan Kantor Penanaman Modal Kebersihan dan Pertamanan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JML : 8 Dinas Lemtek: Inspektorat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
4 5 6 7 8
KB Badan Kesatuan Bangsa Rumah Sakit Cibabat Kantor Kepegawaian Daerah Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja JML : 8 Lemtek
dan KB Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Rumah Sakit Cibabat Badan Kepegawaian dan Diklat Kantor Arsip Perpustakaan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe: B) Kantor Lingkungan Hidup JML : 8 Lemtek
REFERENSI
E. Kast Fremont and James E. Rosenweig. 1995. Organisasi dan Manajemen (Terjemahan: A. Hasymi Ali). Jakarta: Bumi Aksara.
Hicks, Herbert G and G. Ray Gullet. 1996. Organisasi Teori dan Tingkah Laku. (Terjemahan: G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra). Jakarta: Bumi Aksara.
Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi, Struktur dan Desain (Diterjemahkan oleh Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan.
_____________. 2001. Perilaku Organisasi (Edisi Bahasa Indonesia) Jakarta: PT. Prehallindo.
Spencer, Lyle M & Spencer Signe M. 1993. Competence at Work. Canada: John Wiley & Sons Inc.
Walker, James W. 1992. Human Resources Strategic. Singapore: Mc. Graw-Hill Inc.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
