KEBERLANJUTAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PNPM MPd
DAMPAK PNPM MPd 2007 – 2014 FOKUS PRIORITAS
INDIKATOR IMPACT
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( Pro Job & Pro poor)
Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar
Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pemerintah Lokal dan Masyarakat
Meningkatnya Keberdayaan masyarakat
Peningkatan Akses Usaha Mikro Kecil kepada Sumber Daya Produktif
Tumbuh dan Berkembangnya usaha Ekonomi Masyarakat
Integrasi Perencanaan
Menguatnya Perencanaan Partisipatif (Satu Perenc. Untuk Semua )
(Horizontal dan Vertikal)
GOAL
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN PNPM MPD TAHUN 2015 PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TIDAK ADA ALOKASI BLM PENDATAAN ASET PENATAAN KELEMBAGAAN ALIH KELOLA
EXIT STATEGY PNPM MPd. Melestarikan sistem pembangunan partisipatif yang telah dibangun Mendata, memelihara dan memperjelas pengelolaan aset yang telah dibangun Memberikan perlindungan dengan payung hukum yang kuat bagi kelembagaan masyarakat yang
Penyelamatan aset ekonomi/finance/keuangan Pendayagunaan aset SDM (fasilitator, Kader, Kelembagaan) untuk melestarikan dan mendukung program Prioritas Daerah 3/30/2015
4
ASET YANG DIHASILKAN PNPM MPd Merupakan hasil kerjasama antar desa
HASIL MAD Dana bergulir Aset Sarpras Gedung Dsb. 3/30/2015
5
Kebijakan Kepemilikan dan Pengelolaan Aset 1
Milik Desa, Pemanfaatan Oleh Pemerintah Desa Publik Good : Jalan, Jembatan, Tambatan Perahu, Dll
2
Milik Desa, Pemanfaatan Oleh Kelompok Pemanfaat Alat Produksi : Mesin, Pompa Air, Alat2 Salon, Dll
3
Milik Desa, Pemanfaatan Oleh Pihak ke-3 / LM Posyandu, Pasar Desa, Dll
4
Milik Desa, dihibahkan ke Pihak ke-3 Sekolah Milik Yayasan, PLTS,Sarana Untuk RTM. Dll
5
Milik Desa, Pemanfaatan Oleh Antar Desa
AGENDA POKOK ALIH KELOLA PNPM MPd PELESTARIAN
PRINSIP
Partisipatif Open Menu Accountabel Transparansi
SDM
Fasilitator/PenDamping Kelembagaan Masyarakat
PENYELEMATAN ASSET
SOSIAL CAPITAL
MATERIAL CAPITAL
Lokal Wisdom
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Lembaga/For um Masya
- SPP - UEP
PNPM (Aset)
ASET
SDM : (1.073 Fasilitator, 13.142 Pelaku)
UNIT KEGIATAN LAIN
HASIL KEGIATAN: Fisik, Ekonomi, Kesehatan & Pendidikan
KELEMBAGAAN
BKAD
SISTEM
MAD, MUSDES
(UU 6/2014, PP 43/2014, )
UPK (1,9 T ) SPP, UEP DESA TPK
UNIT KEGIATAN LAIN
PEMBANGUNAN PARTISPATIF
KELEMBAGAAN MASIH KEPROGRAMAN (AD HOC)
KELEMBAGAAN DI KECAMATAN KECAMATAN
JUMLAH
1.
BKAD ( @ Kec. 5 Or )
462
2.
UPK ( @ Kec. 4-5 Or )
462
3.
BP-UPK ( @ Kec. 3 Or)
462
4.
TV ( @ Kec. 3 Or )
462
5.
PL ( @ Kec. 1 Or)
425
6.
TPM ( Ad Hock) ( @ Kec. 7-10 Or)
425
KELEMBAGAAN DI DESA KECAMATAN
JUMLAH
1.
TPK (@ Desa 3 Or)
19.725
2.
KPMD (@ Desa 2 Or)
13.142
3.
KT ( @ Desa 2 Or)
13.150
4.
SPP (@ Klmpk 5-15 Or)
94.135 Klmp
5.
UEP (@ Klmpk 5-15 Or)
11.528 Klmp
1,9 T aset ekonomi di Jateng Data per-Des 2014
>4M
•157 UPK
2-4M
•241 UPK
<2M
• 64 UPK
14% 34%
•462 UPK
52%
>4M 2-4M <2M
ASET YANG DIHASILKAN BKAD (PNPM MPd) Aset hasil kerjasama antar desa Dana bergulir Aset Sarpras Gedung Dsb.
pengakuan dalam bentuk Payung hukum ??????? 3/30/2015
12
SEMUA KELEMBAGAAN HASIL PNPM MPd BELUM DI PAYUNGI HUKUM YANG KUAT
Dibentuk karena kebutuhan fungsional program
3/30/2015
13
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (PNPM MPd) sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masingmasing desa di satu wilayah kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) Tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari sarana prasarana, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana. MAD ( sebagai representasi partisipasi masyarakat di kegiatan PNPM- MPd) merupakan musyawarah tertingggi untuk mengambil keputusan. Untuk menjalankan fungsi perlindungan, pelestarian dan pengembangan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan, BKAD memberikan mandat kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana teknis (fungsi pengelolaan kegiatan channelling program dan pengelolaan pinjaman kepada masyarakat miskin )
Hubungan kelembagaan antar desa
3/30/2015
15
Skema kelembagaan antar desa
3/30/2015
16
LEGALITAS KELEMBAGAAN BKAD BERSERTA UNIT/ TIM KERJA PENDUKUNG KHUSUSNYA UPK (I) Untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil program (Surat Edaran Mendagri Agustus 2006). Aturan dasar BKAD selama ini hanya (Memiliki AD/ ART BKAD, Penyusunan melibatkan masyarakat, Penetapan BKAD oleh MAD, Sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan AD ART sebagai acuan) Beberapa Perda Kerjasama Desa di Kabupaten belum dipakai dasar legalitas sebagai dasar rujukan, ),
17
LEGALITAS ASET YANG DIKELOLA UPK-BKAD (I) Proses MusyawarahDesaSerahTerima(MDST), Mekanisme penyaluran BLM UEP/ SPP dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemberian Bantuan (SPPB)melalui PihakI (UPK) dan PihakII (TPK),diketahuiPjOKdanKades, UPK hanya diberi mandat untuk mengelola penyaluran BLM (lihat SK Bupati tentang UPK) bahkan SK Bupati hanya mengatur penyaluran bukanperguliran. ArtinyaSKBupatitidakadapenyerahanlegalUPKdalammengelola danaperguliran, PengelolaanUPKdiputuskanMADtetapisebenarnyamasih mandatprogrambukanmandatKeputusanbersamaKepala Desa,
18
LANJUTAN.....
Tingkat desa, penyerahan legal dilakukan sewaktu penyerahan aset pada “Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)”
Mekanisme tersebut dilakukan dari TPK ke Desa disaksikan oleh Masyarakat (proses dilakukan secara partisipatif), Dasar operasionalnya masih diatur program (PTO dan Penjelasan), Memo TL NMC dll,
Mekanisme pertanggungjwaban lebih ke program (fasilitator dan konsultan) bukan ke ke masyarakat/ desa sebagai representasi kepemilikan aset, Banyak kasus yang penyelesaiannya justru dilakukan oleh fasilitator/ konsultan melalui mekanisme program dilakukan bukan oleh memiliki/ antar desa sebagai bentuk kepemilikan
19
PNPM MPd. BERAKHIR 2015 ??? Bagaimana Statuta pendirian BKAD dan kelembagaan lainnya. (PNPM MPd) PTO Berakhir juga Kevakuman status hukum................ Kepemilikan aset ???? (dana Bergulir, aset tidak bergerak, aset bergerak dsb.)
3/30/2015
20
Payung Hukum UU no. 6 Tahun 2014 PTO SK Camat, Perbup, Perda , Peraturan Bersama ????? BKAD dan Unit/ Tim Kerja PNPM MPd, tidak mempunyai landasan legal dalam menjalankan Mandat dari Kesepakatan Bersama Kepala Desa (belum ada Peraturan bersama Kepala Desa)
3/30/2015
21
HARAPAN ........2015. Penataan Kelembagaan selesai Bertransformasi Sesuai dengan Regulasi UU no. 6 tahun 2014 (Karena penyebutannya sama) Mempunyai historis/pengalaman sebelumnya. 22
TINJAUAN UU NO. 6 TAHUN 014 MENGENAL KERJASAMA ANTAR DESA MUSYAWARAH ANTAR DESA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TERDAPAT ISTILAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA BUMDES BERSAMA TIDAK MENGENAL UPK , TV, BP
UU NO. 6 2014 Kerja sama antar-Desa meliputi: pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; bidang keamanan dan ketertiban. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan : pembentukan lembaga antar-Desa; pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antarDesa; pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antarDesa
3/30/2015
25
BKAD DALAM UU No. 6 Tahun 2014 DIATUR dengan Peraturan Bersama Kades Melalui MAD Fungsi dalam PNPM MPd diperluas SESUAI UU NO. 6 Tahun 2014 TTG DESA Bidang : usaha bersama utk mencapai nilai ekonomi berdaya saing. Keg. Kemasyarakatan, pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Keamanan dan ketertiban.
Dapat membentuk unit kerja/kelompok/lembaga sesuai kebutuhan Dapat dibentuk BUM DESA bersama minim 2 Desa atau lebih. 3/30/2015
26
Peraturan bersama Kades memuat :
3/30/2015
27
RUJUKAN PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KADES
UU No. 6 Tahun 2014 PP 43 tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Permendagri No. 111 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan Desa Pemen Desa, PPDT No. 2 Tahun 2015 ttg Pedoman Tatib dan Mekanisme mekanisme pengambilan keputusan Musdes
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PNPM MPD PASCA PROGRAM Tanggung jawab kolektif antar kelembagaan
UPK salah satu unit kerja BKAD. Telah dipayungi dengan UU No. 6 Tahun 2014. Apabila tetap hanya mengelola dana bergulir tidak terjaring dengan UU No. 2013 ttg LKM.
29
PROSPEK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BLM Sarpras dan SPP sudah berakhir Tidak ada tambahan modal dari BLM Sanksi lokal sulit diterapkan Perlu strategy untuk menangani tunggakan, penanganan masalah. Pengaturan akan tergantung BKAD / MAD. Godaan menerima simpanan dari masyarakat (UU LKM).
30
TANTANGAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BLM Sarpras dan SPP sudah berakhir SUDAH Tidak ada tambahan modal dari BLM Sanksi lokal sulit diterapkan Perlu strategy untuk menangani tunggakan, penanganan masalah. Pengaturan Pengelolaan tergantung BKAD / MAD. Menerima simpanan dari masyarakat.
3/30/2015
31
PT LKM Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyaraka, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masy, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2 (DUA) PILIHAN LKM KOPERASI PT LKM
3 (TIGA) PILIHAN DAPM KOPERASI PT LKM PBH (Perkumpulan berbadan hukum)
PT LKM (UU NO. 1 2013) sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan saham dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia; dan/atau koperasi. kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham PT paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).
35
ALTERNATIF PENGEMBANGAN
BKAD BUMDES BERSAMA UNIT USAHA
PT LKM UPK PNPM
DAPM
UNIT USAHA
UNIT USAHA
UNIT USAHA
Berbadan hukum Berbadan usaha 36
SYARAT PENGEMBANGAN DANA BERGULIR PNPM MPd SEBAGAI LKM • Kepemilikan lembaga merupakan representasi milik masyarakat. • Berpihak pada RTM dengan memberikan kemudahan akses permodalan untuk kesejahteraan masyarakat (tanpa anggunan). • Mempunyai badan hukum dan badan usaha yang jelas. • Badan hukum dan badan usaha merupakan kelembagaan dari hasil kerjasama antar desa. • Mampu menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. • Tidak semata-mata mencari keuntungan • berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
• membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa • untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. • meningkatkan sumber pendapatan Desa 37
PENDELEGASIAN DARI PEMERINTAH KEPADA PEMDA PENERBITAN REGULASI DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH FASILITASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBELUM PENGAKHIRAN PROGRAM (PHASE OUT)
PERKEMBANGAN TERKINI DITJEN PMD KEMENDAGRI SEDANG MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PELESTARIAN ASET PNPM MPd. BELUM ADA PERNYATAAN RESMI DARI PEMERINTAH PUSAT BAHWA PNPM MPd AKAN BERAKHIR (PHASE OUT). TELAH TERBIT PERATURAN MENTERI UNTUK MENJADI RUJUKAN. 3/30/2015
39
TERIMA KASIH
