BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Berdirinya PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian 3.1.1 Sejarah Berdirinya PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

28

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan dikarenakan dengan menggunakan pendekatan ini pertama, efisiensi pembiayaan program dapat dicapai, kedua, adanya partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran, ketiga, adanya pemihakan bagi kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan. Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan maka ada 2 unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu kegiatan kolektif diantara mereka, dan aturan main yang disepakati. Kegiatan kolektif adalah agregasi kegiatan bersama berkaitan dengan representasi kepemilikan, berjalannya representasi sebagai bagian dari mekanisme pemberian mandat, dan menjelaskan batas kewenangan untuk mengukur manfaat dan biaya. Aturan main yang disepakati adalah cara bagaimana masyarakat mampu mengurangi ketidakpastian, menjabarkan usaha keberhasilan, pedoman jalan keluar bagi masalah bersama, serta mengurangi adanya penyimpangan dari anggota-anggotanya. Untuk lebih

29

mengoptimalkan kualitas keduanya, diperlukan pelaku dan lembaga pengelola yang andal di masyarakat. Keandalan lembaga, selalu bertumpu pada kualitas pengelolaan dan kualitas akuntabilitasnya di mata masyarakat sebagai pemangku kepentingan. PNPM Mandiri Perdesaan melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak baik di desa maupun di kecamatan, diantaranya adalah TPK, kelompok SPP, kelompok UEP, UPK, BP-UPK, dsb. Keberadaan lembaga pengelola ini pada umumnya

bersifat ad hoc/sementara (berkaitan dengan kebutuhan program),

akan tetapi seiring dengan pendampingan yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan statutanya. Hal ini didukung kebijakan nasional. Lembaga-lembaga ini mempunyai keunggulan yakni pada aspek kualitas kegiatan kolektif selama ada program,

hal ini tercermin dengan adanya

penjelasan tentang status kepemilikan, mekanisme keterwakilan dan batas kewenangan. Suatu skema model penguatan kelembagaan perlu memadukan aspek dan unsur di atas dan dikembangkan secara bertahap, terutama untuk menegaskan statuta dari lembaga-lembaga lokal ini. Kelemahan mendasar dari lembaga lokal bentuklan program adalah statuta, karena ini berkaitan dengan kelangsungan

pasca

program.

Berkaitan

keberlangsungan aktifitas bersama mereka.

dengan

legal

standing

dan

30

Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan dan pelestarian hasil-hasil program. Diantara hasil-hasil program sebelumnya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah lembaga pengelola yang ada di desa maupun di kecamatan. Keberadaan lembaga pengelola di kecamatan/antar desa dikuatkan secara legal standing dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Desa (sesuai PP 72/2005). Dengan ketentuan ini, UPK menjadi jelas dan kuat statutanya, terutama

dalam

menjalankan

fungsinya

pembangunan partisipatif antar desa.

sebagai

lembaga

pengelola

Kebijakan ini telah tertuang dalam

panduan penataan kelembagaan yang telah disosialisasikan lewat workshop pengintegrasian dalam pembangunan reguler akhir 2006 serta kebijakan tambahan PTO 2007. Kelembagaan lokal yang kuat diharapkan mampu mengelola kegiatan secara lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program terkait. Dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, maka kegiatan ini diharapkan mampu menjadi bukti kesiapan kelembagaan masyarakat. Integrasi dengan kelembagaan formal di desa seperti dengan Pemerintahan Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat lain tentu sangat diharapkan.

31

3.1.2 Struktur Kelembagaan PNPM-MPd

p e n d a m p i n g L o k a l

BKAD

Camat UPK

Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

LEMBAGA PENUNJANG

Kader Pemberdayaan Masyarakat

Kades / BPD

TPU, TPK, TM, TP, BKM

Lembaga Komunitas

Dusun, RT/RW, Klp Sosial

Gambar 3.1 Struktur Kelembagaan PNPM-MPd

32

3.1.3 Deskripsi Kerja Struktur Kelembagaan Sesuai dengan struktur Kelembagaan,

tugas dan fungsi UPK pada

PNPM-MPd di Kecamatan Bone adalah : 1. Unit Pengelola Kegiatan Penataan kelembagaan UPK merupakan upaya untuk memperkuat aspekaspek kelembagaan berkaitan dengan perkuatan legalitas dan standar prosedur operasional. Strategi ini dilakukan karena keberadaan UPK masih bersifat lembaga program yang bersifat ad hoc. Ke depan UPK menjalankan dan mengembangkan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi partisipatory development agency, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Kedudukan UPK perlu dikuatkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan desa dan antar desa lainnya, bahkan kerjasama dengan pihak lain. Strategi

penataan UPK

ini

untuk

memenuhi

amanat

peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, serta Surat Edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun 2006 perihal Pelestarian dan Perlindungan Hasil-Hasil PPK.

33

1.1 Tujuan Penataan UPK Penataan Kelembagaan UPK bertujuan untuk memperkuat legalitas dan operasional UPK agar mampu mengembangkan diri

sebagai pengelola

keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi partisipatory development agency, serta penguatan dan pembinaan kelompok. 1.2 Strategi Penataan UPK Strategi penataan kelembagaan UPK yang dilakukan meliputi : a. Pelembagaan UPK

PNPM

Mandiri Perdesaan diarahkan kepada

kesepakatan kerjasama antar desa melalui BKAD, hubungan UPK dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar desa, penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya. b. UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standart prosedur organisasi. Standart prosedur juga dikembangkan sesuai dengan fungsi yang dijalani, meliputi fungsi pengelolaan perguliran, chanelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dsb,

1.3 Langkah-Langkah Penataan UPK Langkah-langkah penataan kelembagaan yang dilakukan terdiri dari : a. Penyusunan Standar Prosedur Operasional

34

Standar Prosedur Operasional adalah dokumen yang terdiri dari standar kerja organisasi, standar kerja pengelolaan, standar kerja penanganan, standar kerja pembinaan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung UPK sesuai uraian tugas secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Prosedur Operasional disusun oleh UPK dan lembaga pendukung UPK, mengacu pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan,

disetujui

oleh

BKAD/MAD

serta

ditetapkan

melalui

Musyawarah Antar Desa. Terhadap keseluruhan proses ini, akan difasilitasi oleh F-Kecamatan. Standar Prosedur Operasional

digunakan sebagai dokumen yang

menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kerjasama. Dengan

adanya

Standar

Prosedur

Operasional

maka

secara

kelembagaan UPK telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Standar Prosedur Operasional meliputi: a.1. Standar Kerja Organisasi UPK dan lembaga pendukung, terdiri dari:  Uraian tugas dan fungsi,  Sistem pembayaran gaji, insentif, dan bonus surplus,  Sistem perekrutan dan perjanjian kerja pengurus,

35

 Sistem pelaporan kerja,  Sistem evaluasi kinerja pengurus,  Prosedur pemutusan hubungan kerja UPK,  Sistem Sanksi atas pelanggaran,  Mekanisme perubahan aturan. a.2.Standar Pengelolaan Perguliran UPK, menjelaskan dan mengatur tentang :  Prosedur pinjaman (persyaratan kelompok, prosedur permohonan pinjaman, verifikasi, keputusan, akad pinjaman, pencairan pinjaman dan sistem pelunasan).  Skim pinjaman (tingkat bunga, jangka waktu, sistem angsuran, pemberian IPTW).  Sanksi-sanksi

(pemberian

penalti

bagi

kelompok

penunggak,

pemberian penalti bagi desa dsb).  Pembagian surplus (dialokasikan untuk cadangan modal,

insentif

pengurus, dana pendidikan, dan lain-lain).  Sistem pengendalian (pemantauan, pelaporan dan evaluasi). a.3.Standar Pelaksana Program : Dalam menjalankan peran sebagai pelaksana program partisipatif, UPK

taat

kepada

prinsip,

mekanisme,

dan

proses

kegiatan

36

sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Penyusunan Standar Pelaksana Program mengacu kepada PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan kebijakan program lain (yang dipastikan akan menggunakan kelembagaan UPK).  Standar pelaksana program terdiri :  Sistem pencairan dana,  Sistem penyaluran dana,  Sistem pengadministrasian penggunaan dana,  Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana,  Sistem supervisi dan pembinaan TPK dalam hal administrasi dan pelaporan,  Sistem pengarsipan dokumen,  Sistem pengelolaan data/base line data RTM, kelompok pemelihara, kelompok simpan pinjam, kelompok ekonomi produktif. a.4.Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah Standar Penanganan Pinjaman bermasalah dibutuhkan sebagai pedoman penanganan pinjaman yang belum dikembalikan secara penuh sesuai dengan target yang disepakati oleh kelompok dengan UPK dengan kriteria sebagai berikut:  Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk pinjaman yang diangsur setiap bulan.

37

 Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk pinjaman yang diangsur per triwulan.  Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk pinjaman yang diangsur per 6 bulan.  Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok (kelompok bubar, konflik pengurus dsb). a.5.Standar Pengelolaan Kelompok Berkaitan dengan jenis kelompok :  Kelompok Simpan Pinjam: adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota.  Kelompok Usaha Bersama: adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.  Kelompok

Aneka Usaha:

adalah

kelompok

yang

anggotanya

mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota.

38

Berkaitan dengan pengembangan kelompok :  UPK melaksanakan identifikasi keberadaan kelompok di seluruh kecamatan, baik yang sedang memanfaatkan pinjaman maupun yang tidak.  Menggolongkan tingkat pertumbuhan kelompok, didasarkan atas kriteria kelayakan kelompok.  Identifikasi kebutuhan penguatan kelompok (sesuai hasil pendataan tingkat pertumbuhan kelompok).  Melaksanakan

pendampingan

penguatan

dan

pengembangan

kelompok. Berkaitan dengan arah perlakuan kelompok :  Kelompok chanelling akan difasilitasi agar berkembang menjadi kelompok executing,  Kelompok potensial diperkuat menjadi kelompok

layak pinjaman

dana bergulir.  Kelompok aneka usaha difasilitasi menjadi kelompok simpan pinjam.  Kelompok UEP non simpan pinjam difasilitasi menjadi kelompok usaha bersama.  Kelompok

simpan

pinjam

difasilitasi

meningkatkan

tabungan

tanggung renteng, menyusun rencana usaha dan mengajukan permohonan pinjaman ke UPK.

39

3.1.4 Kondisi Perangkat Sistem Komputer 1. Hardware Perangkat Keras yang digunakan yaitu komputer terdiri dari 2 unit. Pada Unit Pengelola Kegiatan dengan spesipikasi sebagai berikut : 1). Processor Intel Core 2 Duo 2). Memori(RAM) 1GB 3). Hardisk 320 GB 4). Monitor View Sonic 21” 5). Keyboard Logitec 6). Mouse Optical 3D 7). Printer Canon Pixma 2. Software Perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut : 1). Sistem Operasi : Microsoft Windows XP. 2). Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007

40

3. Brainware Pada masing-masing bagian yang ada pada Unit Pengelola Kegiatan, tidak ada operator khusus komputer Karena tidak ada pegawai lulusan D3 komputer. Fungsi komputer hanya sebagai media untuk pengetikan dan pencetakan

laporan,

sehingga

masing-masing

bagian

menggunakan komputer yang terdapat pada bagian tersebut

UPK

berhak

41

3.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.2.1 Analisis Sistem Berdasarkan pengamatan yang

dilakukan,

Proses Pencairan dan

Penyaluran Dana SPKP masih menggunakan proses pencatatan manual pada lembaran kertas serta Ketidaksesuaian Barang yang diterima penerima beasiswa dan pembuatan laporan masih

menggunakan Microsoft office

word dan excel. Adapun prosedur-prosedur didalamnya berupa : 1.

Kelompok mengajukan proposal SPKP ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

2.

Desa Mengusulkan Beasiswa Ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

3.

Tim Verifikasi Menyeleksi Proposal SPKP dan Beasiswa Layak di setujui atau tidak

4.

Apabila proposal SPKP dan Beasiswa disetujui maka akan di bahas di tingkat kecamatan

5.

Setelah pembahasan tingkat kecamatan maka akan dilakukan perekapan data untuk SPKP maupun beasiswa

6.

Setelah perekapan selesai UPK akan mencairkan dana SPKP

7.

Untuk beasiswa setelah perekapan data selesai maka UPK akan membeli barang beasiswa

8.

Setelah pencairan, berapa bulan kemudian anggota menyetor dana SPKP ke ketua kelompok dan ketua kelompok menyetor ke UPK

9.

Selesai pembelian barang, maka beasiswa akan disalurka

42

3.2.1.1 Bagan Alir Sistem Berjalan Start

Usulan Beasiswa dari Desa

Mengajukan Proposal SPKP

Verifikasi Kelayakan Proposal

No

No Disetujui

Yes Pembahasan tingkat Kecamatan

Perekapan Data

Pengambilan Data dari Sekolah

Hasil Rekapan

Perekapan Data

Penyaluran Dana SPKP

Hasil Rekapan

Laporan Penyaluran Dana SPKP

Pembelian barang Beasiswa

Anggota menyetor ke Ketua Kelompok

Laporan Pembelian Barang

Ketua Kelompok menyetor ke UPK

Penyaluran Beasiswa

Laporan penyetoran SPKP

Laporan Penyaluran Beasiswa

-

Laporan Laporan Laporan Laporan

Penyaluran Dana SPKP Penyetoran SPKP Pembelian Barang Penyaluran Beasiswa

Selesai

Gambar 3.2 Bagan Alir Sistem Berjalan

43

3.2.1.1 Bagan Alir Dokumen Berjalan

Kelompok Masyarakat

Tim Verifikasi

UPK

FT / FK

FASKAB

Mulai Pembahasan Tingkat Kecamatan

Mengajukan Proposal SPKP

Usulan Beasiswa dari Desa

Penyaluran Dana SPKP Laporan Penyaluran Dana SPKP

Penyetoran SPKP Verifikasi Kelayakan Proposal

Anggota Menyetor ke Ketua Kelompok Ketua Kelompok Menyetor ke UPK

- Laporan Penyaluran SPKP - Laporan Penyetoran SPKP - Laporan Penerima Beasiswa - Laporan Penyaluran Beasiswa

Laporan Penyetoran SPKP

Pengambilan Data dari Sekolah Perekapan Data Hasil Rekapan Pembelian Barang Beasiswa

- Laporan Penyaluran SPKP - Laporan Penyetoran SPKP - Laporan Penerima Beasiswa - Laporan Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Beasiswa Selesai Laporan Penyaluran Beasiswa

Gambar 3.3 Bagan Alir Dokumen Berjalan

44

3.3 Perancangan Sistem 3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Berdasarkan analisis sistem Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di kecamatan Bone, dapat dilihat bahwa proses pengolahan datanya masih lambat. Untuk itu, PNPM-MPd khususnya pada Unit Pengelola Kegiatan memerlukan suatu sistem komputerisasi dalam pengolahan data-data hasil Pencairan / Penyetoran dan Penyaluran beasiswa. Dengan adanya sistem komputerisasi, maka dapat lebih meringankan beban kerja UPK serta dapat lebih mempermudah proses pengolahan, perekapan dan pembuatan laporan. Sistem baru yang dirancang harus bisa mencapai sasaran-sasaran yaitu desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan mudah digunakan sehingga dapat meminimalkan masalah-masalah yang ada pada sistem yang lama. Dengan adanya sistem baru, maka tidak perlu lagi melakukan pengetikan ulang sehingga meringankan kerja UPK. Selain itu, dapat memudahkan proses pencarian data dan pembuatan laporan dengan lebih cepat. Adapun prosedur sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut : 1. Menginput data Anggota dan Penerima Beasiswa 2. penginputan Surat Jaminan 3. Kemudian melakukan pencairan dana SPKP 4. Melakukan Penyaluran Beasiswa 5. Penyetoran dana SPKP

45

3.3.2 Bagan Alir Sistem Usulan Start

Input Anggota

Input Kelompok

Input Surat Jaminan

Input Desa

Input Penerima

Data Anggota

Data Kelompok

Surat Jaminan

Data Desa

Data Penerima

Penyaluran Dana Kwitansi Pencairan

Input Barang

Data Barang

Penyaluran Dana SPKP Laporan Penyaluran Dana Anggota Menyetor ke Ketua Kelompok

Kwitansi Penyetoran

Penyetoran SPKP

Penyetoran SPKP ke UPK Penyaluran Beasiswa

Cetak Laporan

- Laporan Anggota SPKP - Laporan Penyaluran Dana SPKP - Laporan Penyetoran SPKP - Laporan Penerima Beasiswa - Laporan Penyaluran Beasiswa

Selesai

Gambar 3.4 Bagan Alir Sistem Usulan

Penyaluran Beasiswa

46

3.3.3 Diagram Arus Data (DAD) 3.3.3.1 Identifikasi External Entity Tabel 3.1 External Entity External Entity

Input

Kelompok

-

Data Anggota

Masyarakat

-

Surat Jaminan

-

Data Penerima

Desa

UPK

FT/FK

FASKAB

Beasiswa

Output - Laporan Anggota SPKP

- Laporan Penerima Beasiswa

-

Input Anggota

-

Laporan Data Kelompok

-

Penyaluran Dana SPKP

-

Laporan Penyaluran Dana

-

Penyetoran Dana SPKP

-

Laporan Penyetoran SPKP

-

Penyaluran Beasiswa

-

Laporan Penyaluran Beasiswa

-

Laporan Anggota SPKP

-

Laporan Data Kelompok

-

Laporan Penerima Beasiswa

-

Laporan Penyaluran Dana

-

Laporan Penyetoran SPKP

-

Laporan Penyaluran Beasiswa

-

Laporan Anggota SPKP

-

Laporan Data Kelompok

-

Laporan Penerima Beasiswa

-

Laporan Penyaluran Dana

-

Laporan Penyetoran SPKP

-

Laporan Penyaluran Beasiswa

47

3.3.3.2 Diagram Konteks Kelompok Masyarakat

Penyetoran SPKP

- Penyaluran Dana SPKP - Pembelian Barang UPK - Penyaluran Beasiswa

Desa

- Anggota SPKP - Kelompok SPKP

Penerima Beasiswa

0 Pengolahan Data Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dan Penyaluran Beasiswa pada PNPM Mandiri Perdesaan

Verifikasi Kelayakan Tim Verifikasi

Pembahasan Tingkat Kecamatan

-

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Anggota SPKP Penyaluran Dana Penerima Beasiswa Penyetoran SPKP Penyaluran Beasiswa FT / FK

-

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

FASKAB

Gambar 3.5 Diagram Konteks

Anggota SPKP Penyaluran Dana Penerima Beasiswa Penyetoran SPKP Penyaluran Beasiswa

48

3.3.3.3 DAD Level 0 Pembelian Barang Beasiswa UPK

1.0

Data Barang F3

Data Barang

Data Desa F4

Usulan Beasiswa dari Desa

Desa

Data Desa

Input Data Barang Data Barang Data Kelompok Mengajukan Proposal SPKP 2.0

F1

Data Kelompok

Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Dana SPKP

F2

Penyaluran Beasiswa

F5

Surat Jaminan

Surat Jaminan

UPK

Transaksi

Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Dana Penyetoran SPKP

Kelompok masyarakat

F6

Penyaluran Dana SPKP

F7

Penyetoran SPKP

F8

Data Anggota

Penyetoran SPKP Data Anggota

Kwitansi Penyaluran Kwitansi penyetoran

Penyaluran Dana SPKP

3.0

Penyetoran SPKP Data Anggota Output Penyaluran Beasiswa -

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Anggota SPKP Data Kelompok Penyaluran Dana Penyetoran Data Barang Penyaluran Beasiswa FT / FK

-

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

FASKAB

Gambar 3.6 DAD Level 0

Anggota SPKP Data Kelompok Penyaluran Dana Penyetoran Data Barang Penyaluran Beasiswa

Data Kelompok

49

3.3.3.4 DAD Level 1 Proses 1

Data Barang Kelompok Masyrakat

Data Barang

Input Barang

Data Desa UPK

1.1.P

1.2.P

F1

Data Barang

F3

Data Desa

Data Desa

Input Desa

Gambar 3.7 DAD Level 1 Proses 1

50

3.3.3.5 DAD Level 1 Proses 2 Kelompok Masyarakat

Data Anggota 2.1.P

F4

Data Desa

F1

Data Kelompok

Data Desa

Penginputan Anggota SPKP & Surat Jaminan

Data Anggota Surat Jaminan

F9

Data Anggota

F5

Surat Jaminan

Data Anggota

Data Kelompok 2.2.P

UPK

Pencairan Dana SPKP

Pencairan Dana SPKP

Pencairan Dana SPKP

F6

Pencairan Dana SPKP

F7

Penyetoran Dana SPKP

F2

Penyaluran Beasiswa

Pencairan Dana SPKP 2.3.P Penyetoran Dana SPKP

Penyetoran Dana SPKP

Penyetoran Dana SPKP

Penyaluran Beasiswa 2.4.P F3

Data Barang

Data Barang

Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Beasiswa

Gambar 3.8 DAD Level 1 Proses 2

51

3.3.3.6 DAD Level 1 Proses 3

F1

Data Kelompok Penyaluran Beasiswa Pencairan Dana SPKP Penyetoran SPKP Data Anggota Data Barang

Data Kelompok

Data Kelompok

Penyaluran Beasiswa F2

Penyaluran Beasiswa Pencairan Dana SPKP

F6

Penyetoran SPKP F7

3.1.P

Pencairan Dana SPKP Penyetoran SPKP

Cetak Laporan

FASKAB Data Kelompok Penyaluran Beasiswa Pencairan Dana SPKP Penyetoran SPKP Data Anggota Data Barang

Data Anggota F8

Data Anggota

F3

Data Barang

Data Barang

Kwitansi Pencairan

Kwitansi Penyetoran SPKP

FT / FK

3.2.P

Kwitansi Pencairan Kwitansi Penyetoran SPKP

Kwitansi

Kelompok Masyarakat

Gambar 3.9 DAD Level 1 Proses 3

3.3.4 Normalisasi Proses Normalisasi adalah suatu proses dimana elemen-elemen data dikelompokkan menjadi file-file, dimana dalam file tersebut terdapat entityentity dan relasi antar entity. Berikut adalah bentuk-bentuk normalisasi : 1.

Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form) Bentuk tidak normal adalah suatu bentuk dimana semua data

dikumpulkan sesuai dengan data yang ada tanpa terkait dengan aturan.

52

Biasanya data yang dikumpulkan tidak lengkap dan terjadi penduplikasian bentuk Unnormalisasi tersebut sebagai berikut :

id_anggota nama umur jns_klmn pkrjan jabatan almt jaminan jml_pnjmn kd_desa nm_desa kd_klmpk nm_klmpk kd_brg nm_brg stok ukuran kd_desa nm_desa id_jmn id_anggota nama umur ttl pkrjan almt desa jaminan

kd_klmpk nm_klmpk kd_desa nm_desa jml_anggt id_anggota nm_anggota no_pncrn id_anggota nama jns_klmn pkrjan kd_desa nm_desa kd_klmpk nm_klmpk jml_pnjmn tgl_pncrn angsuran nis nama ttl jns_klmn almt sklh kd_desa nm_desa

kd_brg nm_brg ukuran tlh_dtrma tgl no_pytrn no_pncrn kd_klmpk id_anggota nama jml_anggt nama jml_byr total dibayar tgl_penyetoran status angsuran

Gambar 3.10 Bentuk Tidak Normal

2.

Bentuk Normalisasi Pertama Merupakan kumpulan data yang direkam yang dapat berupa data tidak

lengkap atau terduplikasi. Suatu relasi memenuhi bentuk normal pertama

53

jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Id_anggota 1

almt 7

Nm_klmpk 13

Kd_desa 19

ttl 25

Nm_klmpk 31

nama 2

jaminan 8

Umur 3

Jml_pnjmn 9

No_Verifikasi 14

Nm_desa 20

pkrjan 26

Kd_desa 32

Jns_klmn 4

Kd_desa 10

Kd_brg 15

Id_anggota 22

almt 27

desa 28

Jml_anggt 34

jabatan 6

Nm_desa 11

Nm_brg 16

id_jmn 21

Nm_desa 33

pkrjan 5

Kd_klmpk 12

stok 17

Nama 23

ukuran 18

umur 24

jaminan 29

Id_anggota 35

Kd_klmpk 30

Nm_anggota 36

No_pncrn 37

Id_anggota 38

Nama 39

Jns_klmn 40

pkrjan 41

Kd_desa 42

Nm_desa 43

Kd_klmpk 44

Nm_klmpk 45

Jml_pnjmn 46

Tgl_pncrn 47

Angsuran 48

Nis 49

Nama 50

Ttl 51

Jns_klmn 52

Almt 53

sklh 54

Kd_desa 55

Nm_desa 56

Kd_brg 57

Nm_brg 58

Ukuran 59

Tlh_dtrma 60

Tgl 61

No_pytrn 62

No_pncrn 63

Kd_klmpk 64

Id_anggota 65

nama 66

54

Jml_byr 67

Total 68

Dibayar 69

Tgl_penyetoran 70

Status 71

angsuran 72

Gambar 3.11 Bentuk Normalisasi Pertama

3.

Bentuk Normalisasi Kedua Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah

memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Atribut bukan kunci harus bergantung pada kunci utama/Primary key. Untuk bentuk normal kedua haruslah ditentukan kunci-kunci field yang dapat mewakili atribut yang lain, Bentuk Normalisasi ke dua dapat dilihat pada gambar berikut :

55

Desa Anggota ID Anggota* Nama Umur Jenis kelamin Pekerjaan Jabatan Alamat Jaminan Jumlah Pinjman Kode Desa** Kode Kelompok**

Kode Desa* Nama Desa Kelompok

Kode Kelompok* Nama Kelompok Kode Desa** Jumlah Anggota Id Anggota**

Barang Kode Barang* Nama Barang Stok Ukuran

Penyaluran Beasiswa Jaminan NIS* Nama Siswa TTL Jenis Kelamin Alamat Sekolah Kode Desa** Kode Barang** Ukuran Telah Diterima Tanggal

ID Jaminan* ID Anggota** Jaminan

Penyetoran SPKP Pencairan SPKP No Pencairan* ID Anggota** Kode Desa** Kode Kelompok** jumlah pinjaman Tanggal Pencairan Angsuran

No Penyetoran* No Pencairan Kode Kelompok** Tanggal Penyetoran Membayar Jumlah yg Dibayar Total Menunggak

Gambar 3.12 Bentuk Normalisasi Kedua 4.

Bentuk Normalisasi Ketiga Suatu relasi memenuhi bentuk ketiga jika dan hanya jika, relasi tersebut

memenuhi bentuk normal kedua. Setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung hanya secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Perancangan bentuk normal ketiga dilakukan dengan cara menciptakan ketergantungan dengan bentuk primer secara menyeluruh. Dengan demikian masing-masing tabel harus saling berhubungan dengan menggunakan primary key. Berikut adalah bentuk normal ketiga :

56

Desa Anggota ID Anggota* Nama Umur Jenis kelamin Pekerjaan Jabatan Alamat Jaminan Jumlah Pinjman Kode Desa** Kode Kelompok**

Kode Desa* Nama Desa Kelompok

Kode Kelompok* Nama Kelompok Kode Desa** Jumlah Anggota Id Anggota**

Penyaluran Beasiswa Jaminan NIS* Nama Siswa TTL Jenis Kelamin Alamat Sekolah Kode Desa** Kode Barang** Ukuran Telah Diterima Tanggal

Penyetoran SPKP Barang Kode Barang* Nama Barang Stok Ukuran

Pencairan SPKP No Pencairan* ID Anggota** Kode Desa** Kode Kelompok** jumlah pinjaman Tanggal Pencairan Angsuran

No Penyetoran* No Pencairan** Kode Kelompok** Tanggal Penyetoran Membayar Jumlah yg Dibayar Total Menunggak

Gambar 3.13 Bentuk Normalisasi Ketiga

ID Jaminan* ID Anggota** Jaminan

57

3.3.6 Rancangan Database Adapun file-file rancangan database yang digunakan adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 File Rancangan database Nama File

Tipe File Induk

Media File Hardisk

Induk

Hardisk

Kd_brg

Anggota

Transaksi

Hardisk

Id_Anggota

Jaminan

Transaksi

Hardisk

Id_Jmn

Kelompok

Transaksi

Hardisk

Kd_Klmpk

Pencairan

Transaksi

Hardisk

No_Pncrn

Penyetoran

Transaksi

Hardisk

No_Pytrn

Penyaluran Beasiswa

Transaksi

Hardisk

Nis

Desa Barang

Field Kunci Kd_desa

Tabel 3.3 Struktur File Desa Nama Field Kd_desa

Tipe

Lebar Field

Indeks

C

5

Primary Key

Kode Desa

20

-

Nama Desa

Nm_desa

Keterangan

Tabel 3.4 Struktur File Barang Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

Kd_brg

C

5

Primary Key

Kode Barang

Nm_brg

C

25

-

Nama Barang

Stok

N

20

-

Stok Barang

Ukuran

C

20

-

Ukuran Barang

58

Tabel 3.5 Struktur File Anggota Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

Id_anggota

C

5

Primary Key

Nama

C

30

-

NamaAnggota

Umur

C

25

-

Umur

Jns_klmn

C

25

-

Jenis Kelamin

Pkrjan

C

25

-

Pekerjaan

Jabatan

C

25

-

Jabatan

Almt

C

25

-

Alamat

Jaminan

C

25

-

Jaminan

Jml_pnjmn

C

25

-

Jumlah Pinjaman

Kd_desa

C

5

Foreign Key

Kode Desa

Nm_desa

C

25

-

Nama Desa

Kd_klmpk

C

5

Foreign Key

Kode Kelompok

Nm_klmpk

C

25

-

Nama Kelompok

Id Anggota

Tabel 3.6 Struktur File Jaminan Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

Id_jmn

C

5

Primary Key

Id Jaminan

Id_anggota

C

5

Foreign Key

Id Anggota

Nm_anggota

C

25

-

Nama Anggota

Umur

C

20

-

Umur

Ttl

D

8

-

Tempat Tanggal Lahir

Pkrjan

C

20

-

Pekerjaan

Almt

C

25

-

Alamat

Desa

C

25

-

Desa

Jaminan

C

25

-

Jaminan

59

Tabel 3.7 Struktur File Kelompok Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

Kd_klmpk

C

5

Primary Key

Kode Kelompok

Nm_klmpk

C

30

-

Nama Kelompok

Kd_desa

C

5

Foreign Key

Nm_desa

C

25

-

Nama desa

Jml_anggt

C

20

-

Jumlah Anggota

Id_anggota

C

5

Foreign Key

Nm_anggota

C

25

-

Kode Desa

Id Anggota Nama Anggota

Tabel 3.8 Struktur File Pencairan Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

No_pncrn

C

5

Primary Key

No Pencairan

Id_anggota

C

5

Foreign Key

Id Anggota

nama

C

25

-

Nama Anggota

jns_klmn

C

25

-

Jenis Kelamin

pkrjan

C

25

-

Pekerjaan

kd_desa

C

5

Foreign Key

Kode Desa

nm_desa

C

25

-

Nama Desa

kd_klmpk

C

5

Foreign Key

Kode Kelompok

nm_klmpk

C

25

-

Nama Kelompok

jml_pnjmn

N

20

-

Jumlah Pinjaman

tgl_pncrn

D

8

-

Tanggal Pencairan

angsuran

N

20

-

Angsuran

60

Tabel 3.9 Struktur File Penyetoran Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

No_pytrn

C

5

Primary Key

No Penyetoran

No_pencairan

C

5

Foreign Key

No Pencairan

Kd_klmpk

C

5

Foreign Key

Kode Kelompok

Id_Anggota

C

5

Foreign Key

Id anggota

Nama

C

25

-

Nama Anggota

Jml_byr

N

20

-

Jumlah Bayar

Total

N

20

-

Total Bayar

Dibayar

C

20

-

Dibayar

Tgl_penyetoran

D

8

-

Tanggal Penyetoran

Status

C

20

-

Status

Angsuran

C

20

-

Angsuran

Tabel 3.10 Struktur File Penyaluran Beasiswa Nama Field

Tipe

Lebar Field

Indeks

Keterangan

nis

C

20

Primary Key

nama

C

25

-

Nama Siswa

ttl

D

8

-

Tempat Tanggal Lahir

jns_klmn

C

20

-

Jenis Kelamin

almt

C

25

-

Alamat

sklh

C

20

-

Sekolah

kd_desa

C

5

Foreign Key

Kode Desa

nm_desa

C

20

-

Nama Desa

kd_brg

C

5

-

Kode Barang

nm_brg

C

20

-

Nama Barang

ukuran

C

20

-

Ukuran

tlh_dtrma

C

20

-

Telah diterima

tgl

D

8

-

Tanggal

Nomor Induk Siswa

61

3.3.7 Kamus Data 1. Kamus Data Desa DATA DESA Kd_desa: Nm_desa

: : Gambar 3.14 Kamus Data Desa

Data Persyaratan

= @Kd_desa+Nm_desa

Kd_desa Nm_desa

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}20

2. Kamus Data Pemohon Barang DATA BARANG Kd_brg Nm_brg Stok Ukuran

: : : :

:

Gambar 3.15 Kamus Data Barang Data Barang

= @Kd_brg+Nm_brg+stok+Ukuran

Kd_brg Nm_brg Stok Ukuran

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}20

62

3. Kamus Data Anggota DATA ANGGOTA Id_Anggota Nama Umur Jns_klmn Pkrjan Jabatan Almt Jaminan Jml_pnjmn Kd_desa Nm_desa Kd_klmpk Nm_klmpk

: : : : : : : : : : : : :

Gambar 3.16 Kamus Data Anggota DataAnggota=@Id_Anggota+Nama+umur+jns_klmn+Pkrjan+Jabatan+Almt +Jaminan+Jml_pnjmn+@Kd_desa+Nm_desa+@Kd_klmpk+N m_desa Id_Anggota Nama Umur Jns_klmn Pkrjan Jabatan Almt Jaminan Jml_pnjmn Kd_desa Nm_desa Kd_klmpk Nm_klmpk

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}30 =*Tahun-Bulan-Tanggal* = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}30 = 1{Karakter}25 = 1{Integer}25 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25

63

4. Kamus Data Kelompok DATA KELOMPOK Kd_klmpk Nm_klmpk Kd_desa Nm_desa Jml_anggota Id_anggota Nm_anggota

: : : : : : :

Gambar 3.17 Kamus Data Kelompok Data Kelompok Kd_klmpk Nm_klmpk Kd_desa

= @Kd_klmpk+Nm_klmpk+@Kd_desa+ @Nm_desa+jml_anggota+@Id_anggota+Nm_anggota = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}5

Nm_desa Jml_anggota Id_anggota Nm_anggota

= 1{Karakter}25 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter)25

5. Kamus Data Pencairan DATA PENCAIRAN No_pncrn Id_anggota Nama Jns_klmn Pkrjan Kd_desa Nm_desa Kd_klmpk Nm_klmpk Jml_pnjmn Tgl_pncrn Angsuran

: : : : : : : : : : : :

Gambar 3.18 Kamus Pencairan

64

Data Verifikasi =@No_pncrn+@Id_anggota+Nama+ Jns_klmn +Pkrjan+@Kd_desa+Nm_desa+@Kd_klmpk+Nm_klmpk +Jml_pnjmn+tgl_pncrn+Angsuran No_pncrn Id_anggota Nama Jns_klmn Pkrjan Kd_desa Nm_desa Kd_klmpk Nm_klmpk Jml_pnjmn Tgl_pncrn Angsuran

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Integer}20 = *Tahun-Bulan-Tanggal* = 1{Karakter}20

6. Kamus Data Penyetoran DATA PENYETORAN Id_pytrn No_pncrn Kd_klmpk Id_anggota Nama Jml_byr Total Dibayar Tgl_pytrn Status Angsuran

: : : : : : : : : : :

Gambar 3.19 Kamus Data Penyetoran

Data Permohonan = @ Id_pytrn +@No_pncrn + @Kd_klmpk +@ Id_anggota + Nama +Jml_byr + Total + Dibayar +Tgl_pytrn + Status + Angsuran Id_pytrn

= 1{Karakter}5

65

No_pncrn Kd_klmpk Id_anggota Nama Jml_byr Total Dibayar Tgl_pytrn Status Angsuran

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}20 = *Tahun-Bulan-Tanggal* = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}20

7. Kamus Data Penyaluran Beasiswa DATA PENYALURAN BEASISWA Nis Nama Ttl Jns_klmn Almt Sklh Kd_desa Nm_desa Kd_brg Nm_brg Ukuran Tlh_dtrma Tgl

: : : : : : : : : : : : :

Gambar 3.20 Kamus Data Penyaluran Beasiswa

Data Permohonan = @ Nis +@Nama+ Ttl +Jns_klmn+ Almt +Sklh + Kd_desa + Nm_desa+Kd_brg + Nm_brg + Ukuran+Tlh_dtrma+Tgl Nis Nama Ttl Jns_klmn Almt Sklh

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}25 = *Tahun-Bulan-Tanggal* = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}25 = 1{Karakter}20

66

Kd_desa Nm_desa Kd_brg Nm_brg Ukuran Tlh_dtrma Tgl

= 1{Karakter}5 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}5 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}20 = 1{Karakter}20 = *Tahun-Bulan-Tanggal*

3.3.8 Rancangan Input dan Output 3.3.8.1 Rancangan Input 1. Input Master Desa

Data Desa Kode Desa Nama Desa Kode desa

Simpan

Edit

Kode desa

Hapus

Gambar 3.21 Input Master Desa

Baru

67

2. Input Master Barang Data Barang Kode Barang Nama Barang Stok Ukuran Nama Barang

Kode Barang

Simpan

Edit

Hapus

Stok

Ukuran

Baru

Gambar 3.22 Input Master Barang

Atur

68

3. Input Proses Anggota Data Anggota ID Anggota Nama Umur Jenis Kelamin

ID_Anggota

Nama

Umur

Jns_klmn Pkrjan

Jaminan

Jml_pnjmn

Kd_desa

Pekerjaan Jabatan Alamat Jaminan Jumlah Pinjaman Kode Desa

Simpan

Edit

Hapus

Nama Desa

Gambar 3.23 Input Proses Anggota

Baru

Atur

Nm_desa

69

4. Input Proses Kelompok Data Kelompok Kode Kelompok Kd_klmpk Nm_klmpk

Nama Kelompok

Kd_desa

Nm_desa Jml_anggt Id_anggota Nm_anggt

Kode Desa Nama Desa Jumnlah Anggota ID Anggota Nama Anggota

Simpan

Selesai

Edit

Hapus

Gambar 3.24 Input Proses Kelompok

Baru

Atur

70

5. Proses Pencairan SPKP Pencairan SPKP Nomor Pencairan ID Anggota Nama Jenis Kelamin Pekerjaan Kode Desa Nama Desa Kode Kelompok Nama Kelompok Jumlah Pinjaman Tanggal Pencairan

No_pncrn Id_anggota Nama

Simpan

Jns_klmn

Edit

Pkrjan

Hapus

Kd_desa

Nm_desa

Baru

Gambar 3.25 Proses Pencairan SPKP

Kd_klmpk

Nm_klmpk Jml_pnjmn

TTD

Tgl_pncrn

71

6. Proses Penyaluran Beasiswa

7 Penyaluran Beasiswa NIS Nama Tanggal Lahir

NIS

Nama Tgl_lhr Jns_klmn

Almt

Sklh

Kd_desa

Jenis Kelamin Alamat Sekolah Kode Desa Nama Desa

Simpan

Barang Distribusi

Salurkan

Baru

Barang

Kode Barang

Kd_brg

Nm_brg

Nama Barang

Ukuran

TTD

Stok

Sudah Diterima

Belum Diterima

Gambar 3.26 Proses Penyaluran Beasiswa

Ukuran

Stok

Nm_desa

72

7. Proses Penyetoran SPKP Penyetoran SPKP No Penyetoran No Pencairan ID Anggota Nama Jumlah Bayar Cicilan Dibayar Tanggal Penyetoran Status Sisa Setoran Jumlah Setoran

No_pytrn

Simpan

No_pncrn ID_anggota Nama

Edit

Jml_byr

Hapus

Dibayar

Baru

Gambar 3.27 Proses Penyetoran SPKP

Tgl_pytrn

Status Angsuran

TTD

73

8. Surat Jaminan Surat Jaminan ID Jaminan ID Anggota Nama Umur TTL Pekerjaan Alamat Desa Jaminan

Id_jmn

Simpan

Id_anggota Nama

Edit

Umur

Hapus

TTL

Pkrjan

Baru

Gambar 3.28 Surat Jaminan

Almt

Desa

Atur

Jaminan

Cetakl

74

3.3.8.2 Rancangan Output 1. Laporan Anggota SPKP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Anggota SPKP Id Anggota

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Jabatan dlm Kelompok

Alamat

Jaminan

Jumlah Pinjaman

Desa

Gorontalo, ............................ Fasilitator Kecamatan

(…………………………………..)

Gambar 3.29 Rancangan Output Laporan Anggota SPKP

75

2. Laporan Data Barang

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Data Barang

Kode Barang

Nama Barang

Stok

Ukuran

Gorontalo, ............................ Unit Pengelola Keuangan

(..............................................)

Gambar 3.30 Rancangan Output Laporan Data barang

76

3. Laporan Pencairan Dana SPKP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Pencairan Dana SPKP

No Pencairan

Nama

Jenis Kelamin

Kelompok

Jumlah Pinjaman

Tgl Pencairan

Mengetahui Fasilatator Kecamatan

Gorontalo,............................ Unit Pengelola Leuangan

(.....................................)

(........................................)

Gambar 3.31 Rancangan Output Laporan Pencairan Dana SPKP

77

4. Laporan Penyaluran Beasiswa PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Penyaluran Beasiswa Tanggal Penyetoran /

No Penyaluran

NIS

Nama Siswa

TTL

Jenis Kelamin

Alamat

Asal Sekolah

/

Ket

Mengetahui Fasilatator Kecamatan

Gorontalo,............................ Unit Pengelola Leuangan

(.....................................)

(........................................)

Gambar 3.32 Rancangan Output Laporan Penyaluran Beasiswa

78

5. Laporan Penyetoran Dana SPKP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Penyetoran Dana SPKP

No Penyetoran

Ketua Kelompok

Membayar Dibayar

Bunga

Total

Menunggak

Mengetahui Fasilatator Kecamatan

orontalo,............................ Unit Pengelola Leuangan

(.....................................)

(........................................)

Gambar 3.33 Rancangan Output Laporan Penyetoran SPKP

79

6. Laporan Data Kelompok PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Laporan Data Kelompok

Kode Kelompok

Nama Kelompok

Nama Anggota

Jumlah Anggota

Nama Desa

Gorontalo,............................ Fasilitator Kecamatan

(........................................)

Gambar 3.34 Rancangan Output Laporan Data Kelompok

80

7. Surat Pernyataan Jaminan PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO Jl. Trans Sulawesi Pantai selatan Kecamatan Bone Surat Pernyataan Jaminan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Siswa

TTL

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut – turut tidak sanggup membayar angsuran pinjaman kredit SPKP PNPM – MP pada kelompok , Maka Saya siap dan Ikhlas memberikan menyerahkan jaminan berupa :  ............................  ............................ Demikan surat pernyataan dibuat dengan sadar dan ikhlas, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya siap dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mengetahui Unit Pengelola Keuangan

Gorontalo,............................ Yang memberikan jaminan

(.....................................)

(........................................)

Gambar 3.35 Rancangan Output Surat Pernyataan Jaminan

81

8. Kwitansi Penyetoran SPKP

KWITANSI Sudah diterima dari : ................................................................ Jumlah Uang : Untuk Pembayaran : Pembayaran SPKP Bulan ......................................

Bone, / Yang Menerima

/

...........................................................

Gambar 3.36 Rancangan Output Kwitansi Pembayaran SPKP

82

9. Kwitansi Pencairan SPKP

KWITANSI Kwitansi No. Sudah diterima dari : Unit Pengelola Keuangan (UPK) Jumlah Uang :

Rp.

Untuk Pembayaran : Pinjaman Dana SPKP ......................................

Bone, / Yang Menerima

/

Terbilang : Rp. ................................

...........................................................

Gambar 3.37 Rancangan Output Kwitansi Pencairan SPKP

83

3.3.9 Implementasi Bentuk implementasi Pengolahan Data Simpan Pinjam Kelompok Perempuan & Penyaluran Beasiswa pada PNPM Mandiri Kecamatan Bone Sebagai Berikut :

Gambar 3.38 Form Login

Gambar 3.39 Form Desa

84

Gambar 3.40 Form Data Barang

Gambar 3.41 Form Input Anggota

85

Gambar 3.42 Form Input Kelompok

Gambar 3.43 Form Pencairan SPKP

86

Gambar 3.44 Form Penyaluran Beasiswa

Gambar 3.45 Form Penyetoran SPKP

87

Gambar 3.46 Form Surat Jaminan

Gambar 3.47 Form Penandatanganan

88

Gambar 3.48 Laporan Data Barang

Gambar 3.49 Laporan Anggota SKP

89

Gambar 3.50 Laporan Data Kelompok

Gambar 3.51 Laporan Pencairan Dana SPKP

90

Gambar 3.52 Laporan Penyaluran Beasiswa

Gambar 3.53 Laporan Perorangan

91

Gambar 3.54 Laporan Penyetoran Dana SPKP

Gambar 3.55 Surat Jaminan

92