BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi yang baru dibentuk tahun 2002 dengan jumlah pegawai sebanyak 156 orang yang berawal dari 1 kota dan 1 kabupaten sekarang menjadi 1 kota dan 5 kabupaten. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, beralamatkan di Jalan Brigjen Piola Isa Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dahulu dikenal dengan sebutan kantor Agraria. Badan Pertanahan Nasional diatur melalui peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bagian – bagian yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yakni bagian Informasi, bagian Tata Usaha, bagian HTPT, bagian SPP, bagian P3, bagian SKP, bagian P3M.
14
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berisi Visi, Misi, Program dan kegiatan yangn akan dicapai dan telah dicapai serta memberi arah kepada setiap aparatur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 3.1.2 Visi Dan Misi a. Visi Visi kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo adalah “menjadi lembaga yang mampu mewujudkan kebijkan bidang pertanahan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. b. Misi Secara operasional Misi ataupun tujuan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo selama periode 2007 - 2009 adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan survei dan pemetaan tanah untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo khususnya wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan. 2. Melaksanakan percepatan persertifikatan bidang - bidang tanah diseluruh Provinsi Gorontalo melalui program PRONA, PRODA, UKM, serta menyediakan fasilitas infrastuktur bagi inisiatif swadaya dan partisipasi masyarakat.
16
3. Mendorong adanya pemberian akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pemilik tanah untuk meningkatkan kesejahteraan. 4. Melaksanakan pembaruan Agraria pada objek tanah bekas HGU dan tanah negara dalam rangka menata dan mengendalikan P4T, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja. 5. Menyelesaikan masalah konflik, sengketa dan perkara pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang baru melalui pembenahan kegiatan / pelayanan pertanahan pada unit - unit kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 6. Menigkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan untuk lebih berkualitas, cepat, akurat, tepat, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hukum. 7. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan internal auditor dan mengantisipasi adanya objek - objek kesalahan baru dengan cara mempedomani semua aturan pelaksanaan. 8. Mengembangkan infrastruktur pertanahan bagi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 3.1.3 Landasan Hukum Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP) yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik yang tercantum.
17
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 tahun 2010 tentang jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Mentri Keuangan No.132/PMK.02/2010 tentang indeks dalam ranka penghitungan, penetapan, pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional 3. Surat edaran No.1367 / 15.1–100/IV/2012 tentang penyampaian peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 15 / PMK.02/2012 Tgl. 13 April 2012. 3.1.4 Struktur Oganisasi Kegiatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo ini tidak terlepas dari kegiatan yang sejalan dengan program yang telah direncanakan baik dari struktur organisasi dengan operasionalnya, sebab tanpa perencanaan dan sumber daya yang mendukung, suatu arganisasi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, oleh
karena
itu
perlu
adanya
pembentukan
konsep
dari
perencanaan,
pengorganisasian yang dapat mendukung terselenggaranya kinerja pegawai yang efisien, serta bisa menjalankan program kerja dengan baik. Dibawah ini juga dilampirkan struktur organisasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo:
18
19
3.1.5 Tugas dan Fungsi Tangung jawab pegawai tidak lepas dari kegiatan yang sejalan dengan program yang telah direncanakan, berikut tugas dan tanggung jawab para pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo: a. Kepala kantor Mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan, mengatur dan, mengawasi kinerja pegawai, agar efektif dalam melaksanakan tugasnya. b. Kepala bagian tata usaha beperan sebagai pengelola administrasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan, pelaporan, perlengkapan dan aset. c. Kepegawaian mengkoordinasi, memberikan petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan semua kegiatan, yang sudah direncanakan oleh kantor. d. Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur arus keuangan pada kantor sama dengan halnya mengelola administrasi.
20
e. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fungsi kantor dalam bidang organisasi dan administrasi. f. anggota / staf ada beberapa anggota atau staf yang ikut membantu mengendalikan kegiatan kantor antara lain: 1. Hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT) 2. Survey pengukuran dan penetaan (SPP) 3. Pengaturan, penetaan, dan pertanahan(P3) 4. Pengendalian, petanahan, pemberdayaan masyarakat (P3M) 5. Sengketa dan konflik pertanahan (SKP) Selanjutnya di gambarkan susunan jumlah staf pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo:
Tabel I No
Nama staf
Jumlah staf
1
Hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT)
3 orang
21
2
Survey pengukuran dan penetaan (SPP)
14 orang
3
Pengaturan, penetaan dan pertanahan (P3)
11 orang
4
Pengendalian, pertanahan, pemberdayaan masyarakat (P3M)
5 orang
5
Sengketa dan konflik pertanahan
5orang
Sumber Data : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo 3.1.6 Keadaan Pegawai Keadaan pegawai tetap pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, bedasarka nama, golongan, jenis kelamin, dan jabatan: Tabel II Jenis No
Nama
Gol
Jabatan Kel Kepala kantor Kanwil Badan
1
Ir. Arif Setiabudi Canny
IV/d
L Pertanahan Provinsi Gorontalo Kabid Pengkajian dan Penanganan
2
Iing Sarkim. SH.,MM
IV/b
L senketa dan konflik
Ir. Aris Sri Mulyanto, 3
Kabid Survey, Pengukuran dan IV/b
L
MM
Penetapan Kabid Pengendalian Peretanahan
4
Ir. Lindaryam Jahja
IV/b
P dan Pemberdayaan Masyarakat
22
5
Drs. Surijadi Wuata
IV/a
L
6
Sulam Samsul. A.Ptnh
IV/a
L
Kabid Tata Usaha Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kabid Pengaturan dan Penataan 7
Johanis J. Doringin. SH
IV/a
L Pertanahan.
Kepala seksi Pengendalian 8
Puji Amin, S. Hut
III/d
L Pertanahan
9
Asmin Dj.Haras, S,Sit.
III/d
P
Kasubag Umum dan Informasi
10
Mulyadi Datau
III/d
L
Kepala Seksi Landerform
11
Hj. Yetty Kadir
III/d
P
Perencanaan dan Keuangan Kepala Seksi Survey Potensi
12
Lukman Hakim,SY.S,Sit
III/d
L Tanah
Dicky C.Muharawan, 13
III/c
L
Kepala seksi pemetaan tematik
ST,.MT Kepala Seksi Pemetaan Hak 14
Ramla Razak
III/c
P Tanah Badan Hukum
15
Roy A.Loleh
III/c
L
Kepala Seksi Pengkajian
16
Irwan M.Puti
III/c
L
Kasubag Kepegawaian
17
Mohamad Nur Aliwu
III/c
L
Kepala Seksi Konsulidasi Tanah
18
Wulan Hinta
III/b
P
Kepala seksi Pendaftaran
23
Kepala Seksi Penetapan Hak 19
Ratna B. Kumalasari, SH
III/b
P Tanah Penetapan
20
Moh. Ekafitrawan, ST
III/b
L
Kepala Seksi Pengukuran Bidang
21
Lance Makuta
III/b
L
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
22
Abdillah Mallo, SH
III/b
L
Kepala Seksi Prngaturan tanah pemerintah Kepala Seksi Pengkajian dan 21
Rasmin Iman
III/b
L Penanganan Perkara Kepala Seksi Penetaan Kawasan
22
Raden Rahmat Sorani, sp
III/b
L Tertetu
Wahyu Eko 21
III/a
L
Staf SPP
Suprihandono, S.T 22
Yogi Susatwoko, SE
III/a
L
Staf P3M
23
Ninda Adisti Putri, S.T
III/a
P
Staf HTPT
24
Elrianto Sara,SH
III/a
L
Staf SKP
25
Ina Nilanng Tyas, SP
III/a
P
Staf Subag Kepegawaian
III/a
L
Staf SPP
III/a
L
Staf SPP
III a
P
Staf P3
Adib Prima Adhitama, 26 S.Si Rahkmat Aries Saharjo, 27 S.T 28
Rahma Widyastuti, S.T
24
Nur Septylia Choirutun 29
III a
P
Staf P3M
Nisak 30
Rustianty Adam, A.Md
II/d
P
Staf Subag Keuangan
31
Taufik H. Monoarfa
II/c
L
Staf P3M
32
Hendi Usman, A.Md
II/c
L
Staf Subag Umum dan Informasi
II/c
P
Staf Subag Keuangan
II/c
L
Staf P3
II/c
L
Staf Subag Keuangan
II/c
L
Staf HTPT
II/c
L
Staf Subag Keuangan
II/c
L
Staf P3
33 34
Sry Wahyuni T, A.Md Azir Rahman Hamdan Mohamad,
35 A.Md 36
Indra Lesmana, A.Md Yusna Abd.Muis Kasim,
37 A.Md Mohamad Fadly Ilahude, 38 A.Md 39
Rian Bachsoan, A.Md
II/c
L
Staf HTPT
40
Riswanto, A.Md
II/c
L
Staf P3M
41
Anzar Abidin Najpa
II/b
L
Staf SPP
42
Lukman Otaya
II/b
L
Staf P3
43
Irfandi Otalu
II/b
L
Staf Sengketa
44
Affandi Nur Karim
II/b
L
Staf SPP
45
Siti Mukaromah
II/b
P
Staf SPP
25
46
Umar Karim
II/b
L
Staf Subag Kepegawaian
47
Trezi Andhika
II/a
L
Staf TU
48
Yuli Adriansyah
II/a
L
Staf SPP
II/a
P
Staf SPP
Yuswa Dolar Tri Sendik 49 Aksa 50
ARI Prima Wijaya
II/a
L
Staf SPP
51
Fitria Hasanah
II/a
P
Staf SPP
52
Andi Haslim
II/a
L
Staf SPP
56
Hanang Dewantoro
II/a
L
Staf SPP
57
Hermawan Dwi Astanto
II/a
L
Staf SPP
58
Iswan Tamizi
II/a
L
Staf SPP
Sumber Data :Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo 3.1.7 Deskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih ditemukan sedikit kendala yang mempengaruhi efektifitas kerja pegawai, seperti kurangnya disiplin kerja, yang menghambat aktivitas pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. Selain dari faktor pegawai itu sendiri, kendala yang ditemui juga berupa kondisi fasilitas kantor yang masih kurang memadai, diantaranya ruang kantor yang masi sempit, dan peralatan teknologi yang belum lengkap.
26
Adapun upaya mengatasi kendala yang dimaksud telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut: 1. Pencepatan pembentukan Kelembagaan Kantor Pertanahan di Provinsi Gorontalo 2. Penataan pegawai dan pengoptimalan pendistribusian sarana prasarana pada Kantor Pertanahan yang baru dibentuk. 3. Pembinaan administrasi dan teknis operasional untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. 4. Peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.
3.2 Pembahasan 3.2.1 Efektifitas Kerja Pegawai Pegawai merupakan salah satu unsur potensial dalam pengoperasian setiap aktivitas yang dilakukan pada kantor. Peralatan canggih tanpa peran aktif pegawai tidak berarti apa – apa, sebab tanpa pegawai maka tujuan kantor tidak akan tercapai, namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pegawai yang berwawasan dalam bidangnya baik kreativitas, inovatif, disiplin, berwawasan luas serta bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang timbul pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.
27
Efektifitas Kerja Pegawai dapat dilihat dari hasil kerja yang dilakukan, serta bagaimana sikap dan perilakunya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan adanya fasilitas menunjang dapat meningkatakan efektifitas kerja, dan mengikuti pelatihan – pelatihan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta penempatan pegawai sesuai keahlian, sehingga pekerjaan akan terarah pada tujuan kantor. Peran pegawai pun sangat diperlukan yakni profesional dalam bekerja serta memiliki antusias dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan, sehingga akan menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Kesadaran diri para pegawai yang nantinya akan membawa efek positif terhadap kantor karena mempunyai tanggung jawab dari para pegawainya, dengan adanya tanggung jawab ini maka pekerjaan akan lebih baik dan terarah, mendorong para pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan baik, artinya memberikan motivasi yang akan membawa kearah berhasilnya suatu kantor. Adanya pelayanan yang baik dari pihak kantor untuk menjaga kepercayaan dan simpati kepada masyarakat, sebab efektifitas kerja sangat menunjang pemberian pelayanan pada masyarakat. Perlunya keterampilan yang baik untuk meningkatkan kemauan dan efektifitas pegawai, dan setiap para pegawai bertanggung jawab melakukan pekerjaan, tentunya dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi pegawai itu sendiri.
karir serta
28
Disamping beberapa hal diatas, kesejatraan juga sangat diutamakan, seperti meningkatkan semangat agar bisa memaksimalkan efektifitas kerja.Peningkatan kinerja pegawai merupakan aset dari kantor yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas kerja pegawai.Pegawai mempunyai pengetahuan yang tinggi dan pekerjaan yang menjadi kewajiban untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Perilaku pegawai dalam melakukan pekerjaan yang dibarengi semangat yang tinggi dapat menciptakan pekerjaan yang maksimal dan mutu yang berkualitas, selain itu penyelesaian pekerjaan yang baik dan tepat pada waktunya akan memberikan citra yang baik pada suatu kantor, sebaliknya pekerjaan yang tidak dibarengi dengan semangat yang tinggi dan tidak bisa bekerja dengan tepat pada waktunya akan menimbulkan citra buruk terhadap suatu kantor. Pengetahuan terhadap kerja ini adalah lingkungan dimana pegawai harus memiliki keterampilan mengenai segala pekerjaan yang diharapkan menjadi pegangan dalam menjalaninya, dalam hal ini menyangkut tentang kinerja yang baik. Setiap orang atau kelompok mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah dan satu atasan supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama berhubungan dengan pegawai serta seluru yang ada dalam kantor tersebut. Seluruh organisasi atau kantor mempunyai hak yang di pusatkan pada pemberian hasil keseluruhan yang memuaskan. Dan hendaknya segala peraturan, perjanjian, dan perintah harus dihormati dan dipatuhi.
29
Setiap kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga dapat mewujudkan kekompakan kerja, dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik, kantor harus membina para pegawai sedemikian rupa supaya pegawai merasa ikut memiliki perusahaan itu.
