PENJELASAN XI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

PENJELASAN XI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

11.1.

Latar Belakang Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan dikarenakan pertama, efisiensi pembiayaan program dapat dicapai, kedua, adanya partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran dan, ketiga, adanya pemihakan bagi kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan. PNPM Mandiri Perdesaan melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di desa maupun di kecamatan, di antaranya adalah TPK, kelompok SPP, kelompok UEP, UPK, dan BP-UPK. Keberadaan lembaga pengelola ini pada umumnya bersifat ad hoc/sementara (berkaitan dengan kebutuhan program). Akan tetapi, seiring dengan pendampingan yang baik, dan manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan statutanya. Hal ini didukung kebijakan nasional. Organisasi kerja bentukan program adalah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam perkembangannya kini, organisasi-organisasi kerja diharapkan mampu menjalankan dan mengelola tindakan mekanis untuk ditransformasikan agar tumbuh menjadi kesadaran fungsional dan kesadaran kritis. Untuk mencapai kemampuan ini, diperlukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan ini akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang ada. Kebijakan penataan kelembagaan diwujudkan antara lain melalui penyediaan tenaga pendamping, fasilitator, dan kegiatan pelatihan-pelatihan. Penataan memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta menuntaskan status hak milik, delegasi, dan keterwakilan, serta batas kewenangan. Dalam penjabaran batas kewenangan, hal yang paling mendasar adalah penjelasan tentang hubungan kelembagaan yang bersifat langsung dan hubungan yang bersifat fungsional.

11.2.

Kelembagaan Antardesa Kelembagaan antardesa adalah lembaga yang dibentuk melalui PNPM, yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan antardesa. Berbagai fungsinya meliputi pengelolaan perencanaan partisipatif, pelaksanaan swakelola pembangunan, pengelolaan kegiatan dana bergulir, pemanfaatan sumber daya alam, Pemanfaatan aset bersama antardesa, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang dimaksud dengan kelembagaan antardesa adalah Badan Kerja sama Antadesa (BKAD) dan unit-unit kerja yang ada di bawahnya, yaitu: Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi (TV), dan unit-unit lain. Masa kerja kepengurusan di dalam kelembagaan antardesa dibatasi dalam periode kepengurusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Antardesa (MAD). Pembatasan periodisasi dimaksudkan untuk melakukan penyegaran, regenerasi, dan pemerataan

_____________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan 1

pengalaman dalam mengurus organisasi. Setelah berakhirnya masa bakti seseorang dalam kelembagaan antardesa, maka yang bersangkutan dapat dipilih dan diangkat kembali di lembaga atau unit kerja yang berbeda, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Ketentuan masa kepengurusan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ( AD-ART ). Skema kelembagaan antardesa dijelaskan dalam gambar berikut.

Camat

BKAD P E N D A M P I N G

L O K A

UNIT-UNIT KERJA

BKD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (TPU, TPK,TP3, TM, TP, BKM)

Lembaga Komunitas

KADER PEMBERDAYAAN DESA

Kades/BPD

Dusun, RT/RW, Klp sosial

PENDAMPING USAHA

KLP UEP/SPP BUMDES LEMBAGA ADAT

LEGENDA

Langsung Koordinatif Otonom Koordinatif Kooperatif Pembinaan


11.3.

Badan Kerja sama Antardesa (BKAD) BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antardesa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antardesa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, dan mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, dan Surat Edaran Mendagri Pada Tahun 2006. Pada awalnya, badan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Program, tetapi kemudian berkembang dalam bentuk-bentuk kerja sama yang lebih luas. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, bidang-bidang yang dapat dikerja samakan melalui BKAD adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan. BKAD diperlakukan sebagai organisasi kerja yang historis (berangkat dari pengalaman program sebelumnya, misalnya kerja sama desa, musyawarah antardesa), partisipatif (dukungan masyarakat dan desa), mendorong keswadayaan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan BKAD, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

keterlibatan desa, partisipasi masyarakat, persyaratan dan seleksi calon pengurus harian BKAD, ketersediaan dokumen proses, proses pembentukan bertahap, tersusunnya statuta/AD ART organisasi, tersusunnya rencana kerja organisasi, sosialisasi rencana kerja kepada para pihak, dukungan para pihak terhadap rencana kegiatan BKAD, pelaksanaan kegiatan kerja, evaluasi kegiatan.

Persyaratan dan Seleksi Calon Pengurus Harian BKAD Dalam rangka mengoptimalkan peran yang harus dijalankan, seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi pengurus BKAD harus memiliki kualifikasi minimal, sebagai berikut. a. Jujur b. Bertanggung jawab c. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat d. Mempunyai pengalaman dalam organisasi e. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal f. Memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat g. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi h. Mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan penyelesaian masalah i. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi Kualifikasi di atas meliputi kapasitas yang berkaitan dengan bakat, jiwa/karakter, pengalaman sosial, visi, ketrampilan sosial, dan pengetahuan. Dalam kaitan dengan seleksi dan rekruitmen, FK memfasilitasi proses ini dengan instrumen yang ada. Proses seleksi calon pengurus BKAD akan sangat menentukan arah gerak


organisasi ke depan. Kesalahan memilih orang dapat menyebabkan organisasi tidak berjalan dan gagal meraih kepercayaan masyarakat. Langkah fasilitasi untuk mendapatkan calon pengurus harian BKAD adalah sebagai berikut. a. Sosialisasi ke desa tentang rekruitmen calon Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan forum Musdes. Hal ini agar informasi dapat diketahui masyarakat pada umumnya. b. Pengajuan nama calon dari tiap desa Pengajuan nama calon dibahas dan ditetapkan melalui Musdes (bisa bersamaan dengan musdes sosialisasi). c. Seleksi calon pengurus harian Seleksi dilakukan di kecamatan. Meliputi tes tertulis dan wawancara. Materi yang diujikan menyangkut hal-hal yang mendukung persyaratan kualifikasi, yakni karakter, kejujuran, tanggung jawab, jiwa kader, kepemimpinan, perspektif pembangunan, ketrampilan fasilitasi, motivasi, dan pengalaman yang relevan. 11.3.1. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BKAD dengan langkah sebagai berikut.

a. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MAD Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada wakilwakil masyarakat desa tentang badan kerja sama antardesa. Peserta terdiri dari wakil desa sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan dibantu PjOK. Sebagai narasumber adalah camat, TK PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan, phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten dibantu PjOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh konsultan manajemen di provinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten setempat. Agenda yang dibahas pada MAD meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, Permendagri 38 Tahun 2007, SE Mendagri No. 414.2/1402/PMD Tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa, kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan, ketiga, menginformasikan kualifikasi pengurus BKAD. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesepahaman wakil-wakil desa untuk mendorong pembentukan BKAD. Dokumen kesepahaman ini tertuang dalam berita acara dengan dilampiri risalah dan daftar hadir.

b. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MD Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa tentang badan kerja sama antardesa yang telah disosialisasikan dalam MAD. Peserta sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh KPM-D/K dan atau Fasilitator Kecamatan. Sebagai narasumber adalah PjOK, kades dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. Agenda yang dibahas pada sosialisasi meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, dan PP 73/2005, Permendagri 38 Tahun 2007 tentang Kelurahan, SE Mendagri _____________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan 4

No 414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintah desa, kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan amanat undang-undang dimaksud. Ketiga menginformasikan kualifikasi calon pengurus BKAD, waktu pembentukan, rencana seleksi dan keempat keputusan desa untuk membentuk dan bergabung Hasil dari kegiatan ini adalah dipilih dan ditetapkannya Badan Kerja sama Desa (BKD) yang anggotanya terdiri dari 6 orang wakil desa peserta MAD. Penetapan anggota BKD ini dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang disetujui oleh BPD (ketentuan tentang BKD mengacu/menggunakan referensi Permendagri 38 Tahun 2007 tentang BKAD)., Selanjutnya desa menugaskan BKD untuk mewakili desa dalam proses pembentukan BKAD. Dokumen keputusan termasuk dokumen persetujuan dari BPD tertuang dalam Berita Acara dengan dilampiri notulensi, dokumentasi dan daftar hadir. Pengesahan pembentukan BKAD, bidang-bidang yang dikerjasamakan serta mandatmandat pokok desa kepada BKAD terkait pelaksanaan kerjasama antar desa tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Desa.

c. Penyiapan Rumusan AD/ART BKAD Selanjutnya, untuk mempersiapkan rancangan dasar AD/ART BKAD, dibentuk tim perumus yang terdiri dari perwakilan BKD desa yang dianggap memiliki kapasitas dalam menyusun AD/ART tersebut. Pembentukan tim perumus dan proses penyusunan AD/ART BKAD difasilitasi oleh FK. Tujuan:  Sebagai acuan dasar bagi organisasi BKAD dan unit-unit kerja di bawahnya dan sebagai pedoman dasar hubungan kelembagaan antardesa  Sebagai acuan penyusunan Prosedur Standar Operasional bagi unitunit kerja di bawah BKAD dan sebagai acuan pengambilan keputusan organisasi Proses Fasilitasi:  Pembentukan tim penyusun AD ART (unsur BKAD terpilih, UPK, BPUPK, PL, pelaku lain). Tim menyusun kerangka AD ART difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan/Kabupaten  Kerangka AD ART dibahas dan diisi secara lengkap dan menyeluruh dalam MAD  Rancangan hasil pembahasan ditetapkan dalam MAD setelah sebelumnya diverifikasi oleh fasilitator.  Publikasi AD ART BKAD kepada masyarakat melalui media informasi Hal-hal berikut wajib diatur dalam AD/ART BKAD: a. Musyawarah Antardesa (MAD) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan BKAD. Penyusunan dan penetapan AD/ART organisasi dilakukan dan ditetapkan dalam MAD. b. AD sekurang-kurangnya memuat tentang para pendiri BKAD; dasar dan azas organisasi; visi-misi dan tujuan organisasi; tata cara pembentukan dan pembubaran organisasi; keanggotaan dan kepengurusan; tata cara pemilihan dan pemberhentian anggota, pengurus atau staf profesional; dan kekayaan/harta benda.


c. ART mengatur tentang, mekanisme kerja dan fungsi, tugas, hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab BKAD, serta tata hubungan dengan unit-unit kerja di bawahnya. d. Kepengurusan BKAD terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota. e. Pengurus Harian tidak berasal dari unsur kepala desa atau Ketua BPD, dengan pertimbangan bahwa Pengurus Harian bekerja secara penuh waktu. Untuk itu, diperlukan pengaturan mekanisme insentif dan biaya operasional kantor. Tugas Pengurus Harian adalah berikut ini. 1. Ketua: bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan kegiatan kerja sama antardesa; 2. Sekretaris: bertugas mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan membuat laporan pengelolaan seluruh kegiatan (termasuk pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan) dan laporan rekapitulasi seluruh Aktivitas unit kerja di bawahnya; 3. Bendahara: bertugas melakukan pengelolaan keuangan BKAD dan menyusun laporan keuangan. Anggota BKAD adalah seluruh anggota BKD sekaligus bertindak sebagai mandataris dalam Musyawarah Antardesa (MAD), yaitu 6 (enam) orang wakil per desa yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 orang wakil dari BPD, 1 orang wakil dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/nama-sebutan lain yang sejenis, dan 3 (tiga) orang wakil masyarakat (sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari keenam wakil tersebut adalah perempuan). Dalam melakukan penyusunan AD-ART BKAD, perlu diperhatikan ketentuan dasar sebagai berikut. a. Memperhatikan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, karakteristik lokal, dan pengalaman selama ini. b. Memuat sekurang-kurangnya status definisi dan kepemilikan, keanggotaan dan keterwakilan, hubungan antarkelembagaan, kewenangan mengambil keputusan, bentuk-bentuk keputusan, dan sasaran yang harus dicapai. c. Menjelaskan definisi dan kepemilikan mencakup ketentuan umum, nama tempat, dan kedudukan serta azas BKAD. d. Menjelaskan keanggotaan dan keterwakilan mencakup keanggotaan, kepengurusan, dan masa bakti. e. Pencapaian sasaran menjabarkan visi dan misi BKAD. f. Bab tentang ketentuan umum berisi pasal tentang status kepemilikan, keanggotaan, cara mengambil keputusan, dan kewenangan BKAD. g. Bab tentang nama, tempat kedudukan diisi nama dan alamat kedudukan BKAD. h. Bab tentang azas BKAD berisi azas idiil dan azas operasional. i. Bab tentang keanggotaan berisi pasal tentang status, hak, dan kewajiban anggota. j. Bab tentang kepengurusan berisi pasal tentang syarat-syarat, mekanisme pemilihan, dan masa bakti. k. Bab tentang hubungan kelembagaan berisi pasal-pasal hubungan BKAD dengan UPK, Pemeriksa UPK, Lembaga Pendukung UPK, dan lain-lain. l. Bab tentang pengambilan keputusan berisi pasal tentang jenjang keputusan dan bentuk-bentuk keputusan dan bentuk-bentuk kerja sama.


m. Bab tentang visi menjabarkan tentang peran partisipasi dengan cara kerja sama untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bersama sesuai potensi dan karakteristik lokal. n. Bab tentang misi menjabarkan keputusan partisipatif pada proses pembangunan dengan melakukan kerja sama. o. Isi bab dan pasal-pasal sesuai dengan ketentuan ini dapat dibahas, dirumuskan di tiap kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. p. Dengan memperhatikan karakteristik lokal dan kesesuaian dengan pokok-pokok ketentuan dasar AD/ART ini, muatan tiap-tiap kecamatan tidak selalu sama. q. Setelah selesai, penyusunan rancangan AD/ART ini ditetapkan menjadi AD/ART BKAD dengan keputusan Musyawarah Antardesa. r. Keputusan AD/ART BKAD dikeluarkan dengan berita acara keputusan yang disahkan dengan Surat Penetapan Camat, SK Bupati.

d. Pembentukan BKAD saat MAD MAD ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti keputusan MD sosialisasi pembentukan BKAD. Kegiatan ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh PjOK. Peserta terdiri dari para pengurus BKD yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Bertindak sebagai narasumber adalah camat, kades, dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan, phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten dibantu PjOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh konsultan manajemen di Provinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten setempat. Agenda pembahasan pada MAD adalah pertama, laporan hasil keputusan MD tiap-tiap desa yang berkaitan dengan pembahasan pembentukan BKAD, kedua, pengumuman pembentukan BKAD kecamatan...(nama kecamatan) tertuang dalam berita acara, dan ketiga, pemilihan dan pembentukan pengurus harian BKAD yang difasilitasi oleh FK dan PjOK, dengan mengacu pada ketentuan instrumen seleksi calon pengurus harian BKAD, Pengurus BKAD terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Fungsi-fungsi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan musyawarah. Keempat, fasilitasi penyusunan AD/ART BKAD yang melibatkan peserta wakil-wakil desa. Fasilitasi ini harus memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pembentukan BKAD ini, sedangkan pada kecamatan yang tidak ada Fasilitator Kecamatannya, fasilitasi pembentukan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten. Melalui MAD ini, BKAD diberi mandat untuk segera menyiapkan rencana kerja organisasi dengan melibatkan unit-unit kerja yang ada. 11.3.2. Ketentuan mengenai AD ART BKAD 11.3.3. Fasilitasi Payung Hukum BKAD Payung hukum merupakan upaya perlindungan terhadap potensi dan kekuatan masyarakat oleh Pemerintah. Kelembagaan BKAD (termasuk lembaga pengelola teknisnya) merupakan aset masyarakat yang wajib


dilindungi keberadaan dan eksistensinya. Ketentuan mengenai payung hukum ini mengacu pada peraturan mengenai produk hukum daerah. Tujuan:  Agar kelembagaan BKAD dan aset-aset yang dikelola mendapatkan perlindungan regulasi daerah.  Untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, sehingga memudahkan pengembangan peran organisasi. Proses Fasilitasi:  BKAD menyiapkan semua dokumen kelembagaan (dokumen proses pembentukan, AD ART, SOP Unit-unit kerja BKAD.  BKAD mengajukan berkas pengajuan lengkap kepada biro hukum daerah melalui Satker kabupaten.  Advokasi dan Fasilitasi proses penetapan regulasi daerah dlakukan oleh Fasilitator Kabupaten bersama dengan Satker PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten. 11.3.4. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD: BKAD PNPM Mandiri Perdesaan

Dasar Pembentukan: 1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 3. Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 4. SE Mendagri Nomor 14.2/1402/PMD/2006 tentang Pelestarian dan Pengembangan HasilHasil Program Petunjuk Pelaksanaan dan Referensi: 1. Panduan Penataan Kelembagaan PNPM-PPK 2. PTO PNPM-Mandiri Perdesaan 3. Modul Pembentukan BKAD 4. Bahan Bacaan Kelembagaan 5. Materi Pengembangan Lapangan

No 1

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Pembangunan Partisipatif 1. Meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antardesa. 2. Melakukan pengelolaan hasilhasil musyawarah desa dan antardesa dalam kaitannya dengan pembangunan partisipatif. 3. Menjembatani terwujudnya penggalian gagasan yang

Kompetensi BKAD 1.

2.

3.

4.

Mampu melakukan pengelolaan musyawarah masyarakat. Mempunyai kemampuan mengorganisir dan mengembangkan masyarakat. Memahami proses penggalian gagasan masyarakat. Memahami syarat-syarat kelembagaan partisipatif.


lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antardesa. 4. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif. 5. Memotivasi dan mendorong kelompok RTM agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian kegiatan. 6. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif. 7. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan. 8. Menjaga sistem, mekanisme, aturan main, dan prinsipprinsip pembangunan partisipatif. 9. Mendorong lahirnya perdes partisipatif berkaitan dengan kelembagaan dan hasil-hasil pembangunan partisipatif. 10. Menjalin sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif, dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif. 2

Kegiatan Antardesa 1. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan-kesepakatan kerja sama antardesa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antardesa. 3. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya antardesa. 4. Mengembangkan informasi potensi desa-desa dalam lingkup wilayahnya. 5. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah

5.

Mampu mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat partisipatif. 6. Mempunyai kecakapan memotivasi RTM untuk lebih terlibat dalam kegiatan. 7. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku di desa dan antardesa. 8. Mempunyai kemampuan melakukan supermonevpel di lapangan. 9. Mempunyai pemahaman yang utuh terhadap model pembangunan partisipatif 10. Mempunyai kecakapan fasilitasi perdes partisipatif. 11. Mempunyai kemampuan menjalin dan membina kerja sama dengan pihak ketiga.

1.

2. 3.

4.

5.

Mempunyai kecakapan fasilitasi kesepakatan kerja sama antardesa. Mampu melakukan identifikasi potensi desa. Mempunyai kecakapan mengelola informasi potensi desa hasil identifikasi. Mempunyai kecakapan menangani perselisihan dan masalah antardesa. Mampu mendorong berfungsinya lembaga desa dan antardesa dalam kaitan kerja sama antardesa.


6.

7.

8.

9.

3

4

perselisihan antardesa, dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antardesa. Memfasilitasi keberlanjutan fungsi-fungsi kelembagaan desa dan antardesa dalam pengelolaan kegiatan dan kerja sama antardesa. Mengelola informasi masyarakat antardesa untuk menumbuhkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan antardesa dalam kaitan pengelolaan kegiatan antardesa. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antardesa.

Pengembangan Aset Produktif 1. Memfasilitasi terbentuknya kerja sama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal, teknologi tepat guna. 2. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang andal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program. 3. Membantu dan mendorong fasilitasi akses kemitraan kelompok/lembaga usaha masyarakat, baik produksi, distribusi, maupun pemasaran. 4. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal. 5. Melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelakupelaku ekonomi di wilayahnya. 6. Mendorong pengembangan unit-unit kerja BKAD 7. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan sanksi lokal Pengorganisasian dan

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Mampu mengelola sistem informasi untuk masyarakat. Mempunyai kemampuan mengorganisir kegiatan pelestarian kegiatan. Mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sanksi lokal.

Mempunyai kemampuan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Mampu menyusun rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam kaitannya sebagai lembaga keuangan mikro dan pengelola teknis program. Mampu melakukan mediasi terhadap pihak lain Mampu memfasilitasi pembentukan kelompok/lembaga ekonomi masyarakat. Mampu melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku-pelaku ekonomi di wilayahnya. . Mampu mendorong dan memfungsikan unit-unit kerja BKAD


Pengembangan Program 1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Menggerakan pelaku-pelaku kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan. 4. Mendorong kualitas partisipasi dan keswadayaan masyarakat. 5. Melakukan evaluasi kinerja terhadap unit-unit kerja BKAD 6. Mengkoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi. 7. Mengkoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan teknis program. 8. Meningkatkan kinerja tim pelestarian yang telah terbentuk dan mendorong pihak desa untuk mengembangkan kegiatan pelestarian hasil-hasil kegiatan. 9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program.

1. Mempunyai kemampuan memimpin, manajerial, dan evaluasi terhadap kegiatan dan pelaku-pelaku kegiatan. 2. Mempunyai kecakapan sosialisasi, fasilitasi, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat. 3. Mempunyai kemampuan advokasi kebijakan publik. 4. Mempunyai kemampuan komunikasi publik lisan dan tulisan secara memadai.

11.3.5. Perencanaan Kerja BKAD Organisasi kerja apa pun wajib mempunyai rencana kerja. Rencana kerja ini dirumuskan dari visi atau tujuan organisasi. Pada dasarnya, rencana kerja organisasi disusun untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dirumuskan setahap demi setahap. Manfaat organisasi mempunyai rencana kerja adalah agar roda organisasi dapat berjalan nantinya sesuai arah yang telah direncanakan. Jika diimplementasikan dengan baik, rencana kerja organisasi pada akhirnya akan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kaidah menyusun rencana kerja organisasi:  Jelas Kegiatan yang direncanakan harus spesifik dan dapat dipahami isi dan maksudnya  Dapat diukur Rencana kegiatan sebaiknya dapat diukur sesuai target dan output yang direncanakan  Terjangkau


Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kapasitas pelaksana organisasi tersebut  Relevan Rencana kegiatan bukanlah kegiatan yang tidak ada hubungan dengan peran serta fungsi organisasi. Rencana kegiatan sebaiknya juga bukan merupakan kegiatan yang telah dilakukan unit kerja lainnya  Kerangka waktu Rencana kegiatan yang baik mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang jelas Langkah penyusunan rencana kerja BKAD:     

Mempelajari tupoksi BKAD Mempelajari tahapan kegiatan program Pembahasan muatan dan isu-isu lokal Pembahasan kekuatan ,kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi Penyusunan draft rencana kerja sesuai prinsip penyusunan rencana kerja, kekuatan dan peluang organisasi, tupoksi, serta konteks kegiatan program

Metode yang dipakai dapat menggunakan FGD dan curah pendapat. Contoh Lembar Rencana Kerja Rencana Kerja BKAD 2014 No. Kegiatan Waktu Januari 1

(sesuai (Minggu uraian tugas berapa) di atas

Februari

Maret (dst.)

ke

2

Hal yang perlu diperhatikan: Waktu penyusunan rencana kerja sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja unit-unit kerja lainnya agar terjadi keselarasan kegiatan. 11.3.6. Pelaporan kegiatan dan keuangan BKAD BKAD berkewajiban menyusun laporan kegiatan dan keuangan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada MAD. Pengelolaan kegiatan dan keuangan BKAD dilakukan secara khusus oleh Pengurus Harian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi kerja sama antardesa sebagai organisasi kerja profesional. Setiap tahun, BKAD melaporkan pertanggungjawaban kinerja organisasi di forum MAD. Format laporan kegiatan dan administrasi keuangan sebagai berikut. Contoh format laporan kegiatan BKAD: No. Tanggal Lokasi dan Kegiatan

Rekomendasi


Pendanaan BKAD bersumber dari alokasi surplus pengelolaan dana bergulir, sumbangan desa-desa, dukungan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, pihak swasta maupun sumber lain yang tidak melanggar peraturan. Pembiayaan Operasional BKAD dan Sumber Dana: a. Seluruh pembiayaan operasional kantor, honorarium/insentif Pengurus Harian, dan rapat-rapat/musyawarah serta biaya lain yang telah disepakati disusun dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) tahunan. RAB tersebut selanjutnya dipresentasikan dalam MAD dan ditetapkan dalam musyawarah secara mufakat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil MAD. b. Sumber pembiayaan, dari surplus Dana Bergulir yang secara khusus sudah dipisahkan dan menjadi pendapatan tahunan organisasi Badan Kerja sama Antardesa/BKAD, harus memperhitungkan faktor efisiensi, tugas, dan tanggung jawab serta kinerja seluruh kelembagaan BKAD. Perlu dipahami bahwa sumber dana untuk pembiayaan yang terbatas dan, dengan bertambahnya pos belanja yang harus dibiayai, maka harus ditentukan skala prioritas pembiayaan. Stimulan biaya operasional 2% dari BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk kecamatan lokasi aktif (bukan phase-out), dapat dipergunakan sebagai tambahan jika disepakati MAD. Penggunaan pendanaan ini harus dilakukan pencatatan dan pengelolaannya dilakukan secara transparan oleh pengurus BKAD serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan di dalam MAD. Contoh format laporan administrasi keuangan BKAD: No. Tanggal

Keterangan Transaksi

Pemasukan Pengeluaran

Saldo

11.3.7. Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Harian BKAD Sejalan dengan penataan kelembagaan kerja sama antardesa yang sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta tuntutan profesionalitas kinerja organisasi, maka Pengurus Harian perlu disesuaikan dengan koridor kebijakan sebagai berikut. a. Masa jabatan Pengurus Harian setiap periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. b. Pengurus Harian BKAD dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Musyawarah Antardesa (MAD). MAD dinilai sah dan dapat dilaksanakan dengan ketentuan 75% anggota MAD hadir dan, dari jumlah tersebut,


seluruh desa (100%) di kecamatan tersebut harus terwakili dalam kehadiran tersebut. c. Peserta rapat MAD terdiri dari Seluruh anggota BKAD mempunyai hak suara/pendapat yang sama dalam pengambilan keputusan. 1. Rapat MAD bersifat terbuka untuk umum. Untuk menjamin keterbukaan tersebut, unsur-unsur berikut dapat diundang hadir secara khusus sebagai peninjau (tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan) dalam MAD. a) Anggota DPRD (asal daerah pemilihan setempat) b) SKPD terkait program/kegiatan kerja sama antardesa c) Camat, Danramil, Kapolsek (pejabat pemerintahan di kecamatan), d) Unit-Unit Kerja BKAD e) BPD atau sebutan lainnya f) LSM, Ormas keagamaan, dan lembaga kemasyarakatan lain seperti NU, Muhammadiyah, MAWI, DGI, Persada g) Perguruan Tinggi, dosen, atau peneliti h) Jurnalis/wartawan i) Wakil RTM dan Wakil perempuan dari setiap desa j) Tokoh masyarakat dan atau tokoh agama k) Anggota masyarakat lainnya yang berminat hadir l) Sepertiga jumlah Anggota BKAD dapat menyatakan secara tertulis (atau menyatakan mosi tidak percaya kepengurusan) dan meminta dilakukan MAD khusus sebelum masa jabatan pengurus harian berakhir, jika dalam menjalankan organisasi Pengurus Harian BKAD melakukan hal-hal sebagai berikut. 2. Melakukan pelanggaran ketentuan program (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, AD-ART BKAD) 3. Melakukan penyalahgunaan dana yang dikelola 4. Membuat dan menginformasikan laporan fiktif 5. Kehadiran di kantor kurang dari 50% dari jumlah hari kerja dalam sebulan 6. Tidak berdomisili di wilayah kecamatan (pindah penduduk) Pengurus Harian wajib menyelenggarakan MAD khusus untuk mendengar penjelasan atau tanggapan atas mosi tidak percaya anggota. Selanjutnya, MAD menetapkan keputusan perihal mosi diterima atau mosi ditolak berdasarkan ketentuan f. Jika mosi tidak percaya diterima anggota, maka MAD memilih dan menetapkan kepengurusan BKAD baru. BKAD yang baru menindaklanjuti penyelesaian masalah/perkara yang terjadi sebelumnya. Akan tetapi, jika mosi tidak percaya ditolak oleh anggota, maka pengurus harian tetap melaksanakan rencana kerja sesuai dengan masa jabatan. 11.3.8. Ketentuan Honorarium dan Tunjangan BKAD Ketentuan Penetapan Honor dan tunjangan ditetapkan melalui MAD berdasarkan kemampuan keuangan BKAD. Hal berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan penggajian (honorarium dan tunjangan) atau pemberian insentif pengurus harian. a. Penetapan honor yang diberikan setiap bulan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan kewajiban kepengurusan yang dijabarkan dalam kegiatan rutin. Perlu diingat bahwa BKAD adalah lembaga sosial/kemasyarakatan (bersifat non-profit), sehingga pengurus hanya bekerja paruh waktu (tidak purna/penuh waktu) dan pengabdiannya adalah sebagai sukarelawan. Dengan demikian, perhitungan honorarium _____________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan 14

sebenarnya merupakan konversi dari jam kerja profesional individu pengurus yang dipergunakan selama mengelola kepengurusan. b. Perhitungan honor juga mempertimbangkan ketersediaan dana. Perlu ditegaskan bahwa prinsip pembiayaan adalah mendahulukan/memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penggajian (honor, tunjangan dan operasional) staf-staf profesional di sektor atau unit kegiatan UPK, Badan Pengawas, dan TV Kegiatan. c. Formula perhitungan honor seyogyanya memperhatikan: 1. lama masa bakti di PNPM Mandiri Perdesaan, 2. Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten yang disetarakan untuk ketrampilan tenaga kerja dan jumlah jam kerja pelayanan, 3. pagu dana yang tersedia untuk honorarium, 4. jumlah kehadiran di kantor BKAD dan jumlah kunjungan ke desa. d. Tunjangan Transportasi pembinaan disesuaikan berdasarkan realisasi pembinaan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional dengan besaran kewajaran, misalnya penggantian biaya transportasi reguler, penggantian bahan bakar minyak, dan sebagainya. Tunjangan yang bersifat kebutuhan individu secara langsung, misalnya asuransi, tabungan pensiun, kesehatan, dan sejenisnya, tidak diperbolehkan dibayar dengan biaya operasional BKAD. 11.3.9.

Pengembangan Kelembagaan BKAD BKAD ke depan mengembangkan unit-unit kerja menurut kebutuhan desadesa yang melakukan kerja sama sebagaimana aspek kerja sama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 dan aspek kerja sama yang disepakati untuk kepentingan pelestarian hasil-hasil program. Unit-unit kerja di bawah BKAD di antaranya adalah:  Unit kerja Pengelola Kegiatan (UPK),  Unit kerja Pengawasan (BP-UPK),  Unit kerja Verifikasi Kegiatan (TV),  Unit kerja Pendanaan Perguliran (Tim Pendanaan),  Unit Kerja Lain yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan serta kesepakatan masyarakat dalam rapat MAD. Unit kerja itu di antaranya terkait pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pembangunan partisipatif, pengembangan ekonomi perdesaan, dll. Hubungan BKAD dengan unit-unit kerja BKAD serta hubungan BKAD dengan kelembagaan di tingkat desa diatur melalui statuta organisasi BKAD (AD/ART BKAD). Perluasan dan pengembangan organisasi BKAD terkait dengan peningkatan kerja sama desa dalam konteks dan cakupan yang lebih luas. Pengembangan kelembagaan BKAD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan desa yang telah diperkuat melalui Perdes Kerja Sama Desa.

Skema hubungan antarlembaga di tingkat desa dan antardesa tertuang dalam gambar (Revisi):


GAMBAR HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR DESA

Camat Selaku Pembina

MAD

BKAD

BADAN PENGAWAS UPK

UPK

TV

TP-PPM

KDP KDB

KDP KDB

KDP KDB

DESA A

TPM

DESA C

DESA B BKD

BKD

BKD

KADES & LPMD

KADES & LPMD

KADES & LPMD

TPK

KLP SPP

Legenda : BKD LPMD KDP KDB TPPM TPM TPK TM

TP3

TM

KLP UEP

TPK

KLP SPP

TP3

TM

KLP UEP

TPK

KLP SPP

TP3

TM

KLP UEP

: Badan Kerjasama Desa : Lembaga Permberdayaan Masyarakat Desa : Kegiatan Dana Program : Kegiatan Dana Bergulir : Tim Pengelolaan Pengaduan dan Masalah : Tim Pelatihan Masyarakat : Tim Pelaksana Kegiatan : Tim Monitoring

11.3.10. Pengorganisasian Lembaga/Pelaku Antardesa Lembaga dan pelaku di tingkat kecamatan cukup banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan fungsi ini sebenarnya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kemandirian masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.


Untuk mencapai tujuan bersama ini, diperlukan konsolidasi dan keselarasan antarlembaga/pelaku desa dan antardesa. Hal ini bukan hanya terkait mengenai siapa mengerjakan apa, tetapi di dalam suatu kerja yang terorganisir, dibutuhkan rasa kebersamaan dan berkembangnya pola serta model kepemimpinan, sehingga berkembang jiwa kader para pelaku yang ada di dalamnya. 11.3.11. Fungsi supervisi BKAD terhadap Program dan Unit-Unit Kerja Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan yang perlu diambil apabila ditemukan penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan. Untuk mendukung tujuan supervisi, maka pengurus BKAD yang akan melakukan fungsi sebagai supervisor harus memilki kompetensi dasar, antara lain: a. Kompetensi Konseptual, yaitu pemahaman tentang konsepsi tugas pokok serta ruang lingkup kegiatan yang dilakukan; b. Kompetensi Manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola, mengarahkan dan menggerakan pelaku agar mampu melaksanakan perannya sesuai tupoksi yang dimiliki; c. Kompetensi Teknis, yaitu kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan perangkat pekerjaan yang tersedia; d. Kompetensi Interpersonal, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan baik sebagai manusia (personal) di dalam lingkup kelembagaan. Supervisi oleh BKAD dilakukan terhadap pelaksanaan program dan unit-unit kerja lainnya dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan, sehingga hasil supervisinya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. 1. Supervisi BKAD Terhadap Pelaksanaan Program Salah satu ruang lingkup kegiatan BKAD adalah pengelolaan programprogram pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, BKAD dituntut untuk memiliki kapasitas melakukan penilaian kualitas pelaksanaan program. Penilaian kualitas pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan supervisi oleh pengurus BKAD dengan tujuan untuk: a. mengetahui kualitas pelaksanaan kegiatan sejak tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan; b. mengetahui permasalahan yang dihadapi dan langkah penyelesaiannya; c. melakukan pencegahan secara dini adanya kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ditemukan; d. memberikan umpan balik (rekomendasi, koreksi, penguatan kapasitas) sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; e. membuat laporan secara berkala terkait pelaksanaan supervisi dan monitoring yang dilakukan; f. Membangun sikap, pemahaman. dan ketrampilan mental pelaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara transparan dan akuntable.


2. Supervisi BKAD Terhadap Badan Pengawas UPK BKAD perlu memiliki kemampuan dalam melaksanakan penilaian terhadap tingkat kualitas Pengawasan Kegiatan yang meliputi aspek pembentukan, SOP, dan kualitas hasil pemeriksaan. Tujuan supervisi BKAD terhadap kinerja BP-UPK-UPK adalah: -

-

menilai kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BP-UPKUPK terhadap fungsi dan tanggung jawab unit-unit kerja BKAD lainnya; mengenali aspek-aspek yang dibutuhkan untuk penguatan dan pembinaan BP-UPK; memberikan penguatan kapasitas kepada BP-UPK untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasan; menilai administrasi dan laporan kegiatan BP-UPK–BP-UPK.

3. Supervisi BKAD Terhadap Unit Pengelola Kegiatan Fungsi dan peran BKAD terkait UPK adalah penjabaran atas tupoksi BKAD, yakni pengembangan aset produktif masyarakat. Pengembangan aset produktif masyarakat, Fungsi, dan peran BKAD terkait UPK adalah sebagai berikut. a. Fungsi Perencanaan Strategis Merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang keuangan mikro, pelaksana program, dan pelayanan usaha kelompok simpan pinjam b. Fungsi Pengelolaan Kegiatan - Mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK, meliputi: - pengelolaan kegiatan perguliran, - pengelolaan dana-dana program, dan pembinaan kelompok simpan pinjam. c. Fungsi Pengawasan - Mendelegasikan fungsi pengawasan kepada BP-UPK, yang meliputi pemeriksaan (audit) keuangan dan pemeriksaan (audit) kegiatan - Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan d. Fungsi Evaluasi Kinerja - Menilai pencapaian hasil kinerja - Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi Badan Pengawas Kegiatan 4. Supervisi BKAD Terhadap Tim Verifikasi Kemampuan BKAD dalam melakukan supervisi terhadap kinerja Tim Verifikasi sangat dibutuhkan karena hasil kerja tim berkaitan erat dengan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan program kegiatan lainnya. Hasil rekomendasi tim Verifikasi digunakan untuk membuat rekomendasi kepada musyawarah antardesa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Supervisi BKAD terhadap tim verifikasi bertujuan untuk: _____________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan 18

-

-

menilai kualitas pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan terhadap usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan usulan kegiatan program lainnya; mengenali aspek-aspek yang dibutuhkan untuk penguatan dan pembinaan tim verifikasi; memberikan penguatan kapasitas kepada Tim Verifikasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas; menilai administrasi dan laporan kegiatan Tim Verifikasi.

5. Supervisi BKAD terhadap Tim Pendanaan Kemampuan BKAD dalam melakukan supervisi terhadap kinerja Tim Pendanaan sangat berkaitan erat dengan kualitas persetujuan dan penetapan alokasi dana bergulir. Supervisi BKAD terhadap tim pendanaan bertujuan untuk: -

menilai kualitas keputusan terhadap kelompok yang akan mendapatkan pendanaan kegiatan dana bergulir; mengenali aspek-aspek yang dibutuhkan untuk penguatan dan pembinaan Tim Pendanaan; memberikan penguatan kapasitas kepada Tim Pendanaan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas; menilai administrasi dan laporan kegiatan Tim Pendanaan.

6. Supervisi BKAD terhadap Tim Penyehatan Pinjaman Kemampuan BKAD dalam melakukan supervisi terhadap kinerja Tim Penyehatan Pinjaman meliputi aspek pembentukan, SOP, dan kualitas hasil penyehatan pinjaman. Tujuan supervisi BKAD terhadap kinerja Tim Penyehatan Pinjaman adalah: -

-

menilai kualitas kinerja terhadap penyehatan pinjaman bermasalah; menilai kebutuhan peningkatan kapasitas Tim Penyehatan Pinjaman; menilai kebutuhan bentuk-bentuk dukungan terhadap efektivitas kinerja Tim Penyehatan Pinjaman, termasuk akses terhadap aparat penegak hukum dan lain-lain; menilai administrasi dan laporan kegiatan Tim Penyehatan Pinjaman.

7. Supervisi BKAD terhadap Permasalahan (U-PPM)

Unit

Penanganan

Pengaduan

dan

Kemampuan BKAD dalam melakukan supervisi terhadap kinerja U- PPM meliputi aspek pembentukan, SOP, dan kualitas hasil penanganan pengaduan dan permasalahan. Tujuan supervisi BKAD terhadap kinerja Unit Penanganan Pengaduan dan Permasalahan adalah: -

-

menilai kualitas respon dan penanganan terhadap pengaduan dan penyelesaian permasalahan; menilai kebutuhan peningkatan kapasitas U-PPM; menilai kebutuhan bentuk-bentuk dukungan terhadap efektivitas kinerja U-PPM, termasuk akses terhadap lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan lain-lain; menilai administrasi dan laporan kegiatan U-PPM.


8. Supervisi terhadap Unit Pelatihan Masyarakat (U-PM) Kemampuan BKAD dalam melakukan supervisi terhadap kinerja U- PM meliputi aspek pembentukan, SOP, dan kualitas pelatihan masyarakat. Tujuan supervisi BKAD terhadap kinerja U-PM adalah: -

menilai/melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat; menilai kualitas pengelolaan kegiatan pelatihan masyarakat; menilai kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga-tenaga pelatihan; mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan dan memediasi terlaksananya dukungan terhadap pelatihan masyarakat; menilai administrasi dan laporan kegiatan U-PM.


INSTRUMEN SUPERVISI BKAD TERHADAP PROGRAM

HASIL PENILAIAN NO

ASPEK/PARAMETER

A 1

PARTISIPASI MASYARAKAT Berapa banyak warga miskin yang terlibat dalam musyawarah-musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat dusun, desa, dan kecamatan? Bagaimana kualitas keterlibatan warga miskin dalam musyawarah-musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan? Seberapa besar persentase kehadiran kaum perempuan dalam musyawarah-musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan? Bagaimana tingkat keaktifan warga miskin dan kaum perempuan dalam menyampaikan dan merumuskan prioritas usulan kegiatan?

2 3 4

5

Apakah usulan kegiatan yang diusulkan sudah memenuhi kebutuhan mayoritas warga miskin untuk menanggulangi kemiskinan?

6

Berapa banyak warga masyarakat miskin L/P yang terlibat dalam kegiatan?

DATA PENDUKUNG

BAIK (81100)

CUKUP (61-80)

KURANG (51-60)

SANGAT KURANG (0-50)

Jumlah

KOMENTAR

Nilai A = TOTAL JUMLAH NILAI A/6 B

KELEMBAGAAN

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan 21

1

2 3

4 5

6 7 8 9

Apakah kelembagaan program dibentuk dalam musyawarah dan dengan melibatkan pelakupelaku dari kelembagaan yang sudah ada di masyarakat? Apakah TPK benar-benar menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas? Apakah TPK menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Pemerintah Desa dan ditembuskan kepada BPD dan LPMD/Lembaga lainnya? Apakah TPK dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan LPMD/Lembaga masyarakat lainnya? Sejauh mana peran KPMD dan Kader Teknik bersinergi dengan LPMD/lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan dan kegiatan pembangunan di desa secara keseluruhan? Apakah dalam pelaksanaan kegiatan UPK menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas? Apakah UPK menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap bulan kepada Pemerintah Desa? Apakah Pemerintah Desa menerima surat pemberitahuan setiap akan dilakukan pergulitan oleh UPK? Apakah Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa bersikap proaktif terhadap laporan/temuan permasalahan program?


10

Apakah Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa berperan serta secara aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan desa melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dan mendukung integrasi sistem perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan daerah? Sub Nilai B = Total jumlah nilai B/10

C

PENINGKATAN KAPASITAS

1

Apakah pelaku program sudah mendapatkan pelatihan dan frekwensi serta jenisnya sudah cukup memadai? Apakah kades, sekdes, BPD, dan LPM sudah mendapatkan pelatihan? Apakah jenis-jenis pelatihan yang dilakukan sudah memadai?

2

3

4

Apakah kelompok-kelompok UEP/SPP sudah mendapatkan pelatihan? Apakah jumlah dan jenis pelatihan yang dilakukan mampu meningkatkan kapasitas? Apakah pelaku-pelaku program dan lembaga lainnya diberikan pelatihan? Sub Nilai C = Total jumlah nilai C/4

D

PELAKSANAAN KEGIATAN

1

Apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen RPJMDes dan RKPDes?

2

Apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat langsung terhadap perekonomian dan penanggulangan kemiskinan?

3

Apakah kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang bermanfaat antardesa?


4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

Apakah Swadaya Masyarakat terealisasi sepenuhnya sesuai Proposal dan SPC? Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam penjelasan PTO? Apakah kualitas sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Apakah kegiatan yang dilaksanakan diinventarisasi dan dipelihara dengan baik? Apakah tim pemelihara sarana dan prasarana berperan secara baik dalam kegiatan pemeliharaan hasil-hasil program? Apakah volume kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana? Apakah sarana prasarana yang dibangun telah dicata sebagai aset desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes)? Apakah kelompok-kelompok penerima manfaat kegiatan ekonomi dana bergulir sudah memiliki ikatan pemersatu yang kuat dan berumur lebih dari setahun? Apakah ditemukan kelompok penerima manfaat kegiatan dana bergulir yang tidak memenuhi syarat, tetapi tetap diberikan pinjaman? Apakah kelompok-kelompok pemanfaat mengakomodir anggota yang berasal dari kelompok penganggur dan pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan? Bagaimana tingkat persentase pengembalian dana oleh kelompok-kelompok pemanfaat?


15

16

17

Berapa jumlah kelompok pemanfaat pinjaman dana bergulir? Berapa kelompok dari jumlah pemanfaat tersebut yang telah meningkat produktivitas usahanya? Apakah UPK sudah mampu mengembangkan kemitraan dengan pihak lain dan sejauh mana UPK mampu mengakses sumber informasi pemasaran, permodalan, pelatihan, dan aspek lainnya? Adakah kelompok yang sudah berkembang, membentuk badan hukum, dan mendapat akses pembiayaan dari pihak lain? Sub Nilai D = Total Jumlah Nilai/17

E

PENGELOLAAN KEUANGAN

1

Apakah TPK dan UPK telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan? Apakah UPK dan TPK sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan kegiatan? Apakah dilakukan audit pengelolaan dana terhadap UPK dan TPK dan kelompok?

2 3 4 5

Apakah hasil audit disampikan secara terbuka dalam forum-forum musyawarah sebagai bahan evaluasi? Apakah UPK dan TPK menyediakan media untuk mentransparansikan pengelolaan kegiatan? Sub Nilai E = Total nilai E/5

F

KUALITAS PENDAMPINGAN


1

Apakah PL dan KPMD melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan menjalankan prosedur program dengan benar?

2

Apakah intensitas pendampingan PL dan KPMD sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan? Apakah kapasitas PL dan KPMD sudah memadai dalam mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan? Apakah pemerintah daerah, PjOK, dan Setrawan terlibat aktif dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku program?

3 4

Sub Nilai F = Total Nilai F/4 TOTAL NILAI = Sub Nilai A + B + C + D + E + F/6

Kesimpulan

(BAIK/CUKUP/KURANG/SANGAT KURANG)

Supervisi Dilaksanakan Pada: Hari

:

Tanggal

:

Pelaksana Supervisi 1. ………………………………….. (

)

2. …………………………………. (

)

3. ………………………………… (

)


Rekomendasi

Tim yang Disupervisi: 1. ………………………………

(

)

2. ………………………………

(

)

3. ……………………………….

(

)


INSTRUMEN SUPERVISI BKAD TERHADAP UNIT-UNIT KERJA BKAD

N O

A 1

2

3

4

5

ASPEK/PARAMETER

DATA PENDUKU NG

HASIL PENILAIAN BAIK (81100)

CUKUP (61-80)

KURANG (51-60)


Jumlah

KOMENTAR

KAPASITAS PENGURUS Seluruh pengurus memahami tupoksi dan mampu malaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. pengurus memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan. Pengurus memahami aspek-aspek pengembangan kelembagaan dengan sangat memadai. Pengurus memahami mekanisme pengembangan kelompok serta mampu mengembangkan kelompok dengan baik. Pengurus memahami dengan sangat baik


aturan tentang pemberian pinjaman. 6

Pengurus memahami cara untuk mengembangkan jaringan kerja sama kelompok dengan UPK dan dengan pihak lainnya. Nilai A = TOTAL JUMLAH NILAI A/6

B 1 2 3 4

5

OPERASIONAL Aktivitas hari kerja memadai sesuai dengan kebutuhan. Mempunyai rencana kerja yang jelas dan tertulis. Mempunyai sistem pengelolaan dokumen yang baik. Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok yang sudah ada dan berperan dalam mengembangkan kelompok baru. Aktif menangani permasalahan dan mengkoordinasikannya kepada semua pihak.


6

Mempunyai papan informasi dan mengembangkan media lainnya untuk mendukung transparansi.

Nilai B= TOTAL JUMLAH NILAI B/7

TOTAL NILAI = Sub Nilai A + B + C + D + E + F/6

Kesimpulan


Supervisi Dilaksanakan Pada: Hari : Tanggal :


)

2. …………………………………. (

)

3. ………………………………… (

)

Rekomendasi



(

)

2. ………………………………

(

)

3. ……………………………….

(

)


INSTRUMEN SUPERVISI BKAD TERHADAP UNIT-UNIT KERJA BKAD HASIL PENILAIAN N O

A 1

2

3

4

ASPEK/PARAMETER

DATA PENDUKUNG

BAIK (81100)

CUKUP (61-80)

KURANG (51-60)


Jumlah

KOMENTAR

MUSYAWARAH ANTARDESA Apakah setiap MAD dipastikan warga miskin dan kaum perempuan hadir dalam jumlah memadai dan diberikan kesempatan untuk berperan aktif? Apakah pelaksanaan MAD dipastikan memenuhi mekanisme yang ditetapkan dalam AD/ART? Apakah Pemimpin Musyawarah memahami tugasnya serta bertindak demokratis dan mampu menjalankan agenda musyawarah dengan baik? Apakah bisa dipastikan bahwa keputusan-keputusan MAD tidak bertentangan dengan nilai-nilai pemberdayaan dan prinsip program dan berpihak


kepada kepentingan masyarakat miskin? Nilai A = TOTAL JUMLAH NILAI A/4 B 1

2

3 4 5 6

7

BADAN PENGAWAS UPK Mekanisme seleksi, penetapan, dan penggantian BP-UPK ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketua dan Anggota BP-UPK memahami tupoksi serta memiliki tanggung jawab dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Personel Badan Pengawas UPK berjumlah lebih dari 2 orang. BP-UPK memiliki program kerja dan rencana kerja yang relevan dan tertulis. BP-UPK melaksanakan pemeriksaan minimal 7 kali dalam setahun. Badan Pengawas UPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya pada rapat evaluasi dan melaporkannya kepada BKAD serta menginformasikan secara transparan. Pengurus Badan Pengawas UPK mampu menyusun sendiri laporan kinerja UPK. Nilai B= TOTAL JUMLAH NILAI B/7


C 1

2 3 4

5 6

D 1 2

TIM VERIFIKASI Sudah ada mekanismemekanisme penetapan dan rekrutmen tim verifikasi secara tertulis. Ketua dan Anggota tim memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Susunan Tim Verifikasi minimal beranggotakan 5 orang. Seluruh anggota tim verifikasi memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidang kegiatan yang diusulkan. Memiliki rencana kerja yang terukur dan selaras dengan rencana perguliran UPK. Hasil verifikasi dapat dinilai obyektif, rekomendasinya tegas dan lugas, serta dapat dipertanggungjawabkan serta diumpanbalikkan kepada masyarakat. Nilai C = TOTAL JUMLAH NILAI C/6 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP sudah dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Antardesa. Pasal-pasal SOP mendukung pelestarian dan pengembangan dana/kegiatan.


3 4 5

6

Pasal-pasal dalam SOP berpihak dan melindungi kepentingan warga masyarakat miskin. Memuat hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap pengurus UPK. Memuat aturan-aturan yang sesuai dengan tujuan, azas, prinsip, dan mekanisme program. SOP telah disebarluaskan secara transparan dan dimiliki oleh desa. Nilai D = TOTAL JUMLAH NILAI D/6 TOTAL NILAI = Sub Nilai A + B + C + D /4

Kesimpulan


Supervisi Dilaksanakan Pada: Hari : Tanggal :


)

2. …………………………………. (

)


3. ………………………………… (

)

Rekomendasi


(

)

2. ………………………………

(

)

3. ……………………………….

(

)


11.4.

Pengendalian dan Pelaporan Pengkategorian terhadap tingkat perkembangan lembaga pengelola yang ada dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan nasional dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal, bahan kajian kebijakan untuk mengetahui tingkat perkembangan implementasi kebijakan, mengukur kekuatan aspek kelembagaan, dan memandu tahapan pendampingan kelembagaan. Kategori tingkat perkembangan lembaga di desa dan antardesa adalah penilaian terhadap perkembangan kelembagaan pada aspek perkembangan kegiatan dan aturan main.

NILA Pengukuran Penilaian Kualitas Organisasi Kerja Pengukuran penilaian kualitas organisasi kerja antardesa penting untuk dilakukan secara menyeluruh menyangkut aspek dan dimensi kualitas yang bermanfaat untuk mendapatkan capaian dari waktu ke waktu dan bisa diperbandingkan secara berkala dan antarlokasi. BKAD dan unit-unit kerja di bawahnya merupakan organisasi kerja antardesa yang bersifat dinamis, karena kehadirannya di tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh perubahan lingkungan. Penilaian Kualitas Organisasi BKAD Penting untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat kualitas organisasi BKAD. Kualitas organisasi BKAD meliputi aspek pembentukan, aturan dasar, struktur, kepengurusan, pendanaan, peran, dan fungsi serta kapasitas pengorganisasian. Tujuan penilaian kualitas organisasi BKAD adalah: a. sebagai masukan dalam membuat standar secara nasional, b. sebagai informasi kondisi organisasi kepada pihak luar yang akan bekerja sama atau membentuk jaringan kerja dengan BKAD, c. sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan BKAD. Aspek dan Indikator Penilaian BKAD a. Pembentukan dan pengembangan organisasi BKAD  Sosialisasi desa dan antardesa tentang BKAD  SK pembentukan BKD  Dokumen keputusan bersama desa-desa dengan persetujuan BPD  Dokumen deklarasi pembentukan dalam MAD  Akta pendirian BKAD disahkan oleh notaris  Dokumen hasil seleksi dan penetapan pengurus BKAD  Perda kerja sama desa  Perbup BKAD  Kepengurusan ditetapkan SK Bupati  Bentuk payung hukum lain  Sudah membentuk asosiasi BKAD Kabupaten b.

Aturan dasar/statuta BKAD  Memiliki AD/ART BKAD  Notulensi, daftar hadir dan dokumentasi sebagai bukti pelibatan masyarakat  Dokumen AD/ART sudah direview dan sesuai dengan PTO  Dokumen AD/ART sudah direview serta mengandung muatan lokal  Dokumen penetapan AD ART oleh MAD  Dokumen AD/ART kepada masyarakat  Dokumen AD/ART sudah direview dan sudah dijadikan pedoman organisasi

___________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

37

c.

Standar organisasi kerja BKAD  Tersedianya strukur organisasi  Mempunyai sekretariat kerja  Mempunyai aturan mengenai waktu kerja/jadwal rutin  Mempunyai pembagian kerja pengurus harian  Mempunyai rencana kerja  Mempunyai laporan kegiatan  Mempunyai laporan keuangan  Mempunyai dokumen Laporan Pertanggungjawaban Organisasi

d. Kapasitas Kinerja Kepengurusan BKAD  Dokumen review seleksi pengurus memenuhi syarat representasi desa  Dokumen seleksi berdasarkan kompetensi dan komitmen  Dokumen hasil penilaian evaluasi kinerja terkait kemampuan BKAD menggerakkan organisasi  Dokumen hasil keputusan musyawarah yang mencerminkan pengurus BKAD cakap memimpin musyawarah  Dokumen rapat-rapat kerja yang dipimpin BKAD dengan pelaku lain e.

Pendanaan organisasi BKAD  Dokumen RAB organisasi  Bukti penerimaan dana dari surplus UPK  Bukti penerimaan dana dari iuran wajib desa  Bukti penerimaan dana dari pemerintah daerah  Bukti penerimaan dana dari perusahaan/donatur  Bukti penerimaan dana dari pihak ketiga  Bukti penerimaan dana dari iuran sukarela desa  Laporan administrasi dan keuangan organisasi

f.

Peran dan fungsi BKAD terhadap program  Dokumen kegiatan fasilitasi BKAD dalam perencanaan program bersama masyarakat  Dokumen hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi secara berkala di lapangan  Dokumen hasil rapat evaluasi pelaksanaan program dan RKTL  Dokumen keterlibatan BKAD dalam kegiatan audit antardesa  Dokumen keterlibatan aktif BKAD dalam kegiatan pelatihan masyarakat  Dokumen keterlibatan aktif dalam kegiatan penanganan masalah  Dokumen keterlibatan aktif dalam kegiatan pemeliharaan hasil kegiatan antardesa  Dokumen keterlibatan aktif BKAD dalam Pokja RBM  Dokumen keterlibatan aktif BKAD dalam review RPJMDes  Dokumen keterlibatan aktif dalam musrenbang kecamatan  Dokumen keterlibatan aktif dalam musrenbang kabupaten/Forum SKPD/MAK  Dokumen keterlibatan hearing dengan SKPD/DPRD/Bupati/  Laporan kegiatan terkait peran dan kegiatan di atas

g.

Peran dan fungsi BKAD terhadap Unit-unit kerja BKAD:  Dokumen supervisi, monitoring, dan evaluasi berkala terhadap unitunit kerja BKAD  Dokumen rapat kerja berkala terkait kegiatan unit-unit kerja BKAD


38

 Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas unit-unit kerja oleh BKAD  Dokumen tindak lanjut yang dilakukan oleh BKAD terhadap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan  Dokumen kerja sama/pengembangan jaringan dengan pihak lain  Laporan kegiatan bulanan


39

Anugerah Pemberdayaan-Kategori BKAD

Penilaian BKAD 2013

N O

BKAD KecamatanKabupaten

Pembentukan dan Pengembangan Organisasi

1 Pembentukan dan Pengembangan Organisasi

Keterangan

Aturan Dasar/Statuta (BKAD dan Lembaga Lain)

2 Aturan Dasar/Statuta (BKAD dan Lembaga Lain)

Standar Organisasi Kerja Kapasitas Kepengurusan

3

4

Standar Organisasi Kerja Kapasitas Kepengurusan

ada / 1 dilakukan / ada bukti

1

Dok bukti sos desa antar desa

Punya AD ART

Struktur organisasi yang jelas

Mempunyai pengurus organisasi

tdk ada / tdk 0 dilakukan / tdk ada bukti

2

Dok persetujuan desa membentuk BKAD

AD ART disusun melibatkan masy

Mempunyai sekretariat/tempat kerja organisasi

3

Dok deklarasi pembentukan BKAD

AD ART tidak bertentangan dengan PTO

4

Penetapan pengurus oleh MAD

5

Pendanaan Organisasi

Peran dan Fungsi terhadap Program

Peran dan Fungsi thd UPK

5

6

7

Pendanaan Organisasi

Peran dan Fungsi terhadap Program

Peran dan Fungsi terhadap UPK

Mengkoordinasi, memfasilitasi perencanaan program bersama masyarakat

Melakukan supermon berkala thd UPK dan klp

Mempunyai sumber Seleksi pengurus memenuhi pendanaan dari iuran wajib syarat representasi desa desa

Melakukan supervisi monitoring berkala di lapangan

Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana program

Mempunyai waktu/jadwal kerja rutin

Seleksi pengurus berdasarkan kompetensi dan komitmen

Mempunyai sumber pendanaan dari surplus UPK

Memimpin rapat evaluasi pelaks. Program dan RKTL

Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana bergulir

AD ART mengandung muatan lokal

Mempunyai pembagian kerja antar unit kerja dan pengurus

Pemilihan pengurus berlangsung secara demokratis

Mempunyai sumber pendanaan dari pemerintah daerah

Mengkoordinasikan dan terlibat dlm kegiatan audit antar desa

Meningkatkan kapasitas UPK dan BP sesuai fungsinya

Punya payung hukum perda kerjasama desa

AD ART telah ditetapkan MAD

Mempunyai perencanaan kerja organisasi

Pengurus mampu menggerakkan roda organisasi/tim work

Mempunyai sumber pendanaan dari pihak perusahaan/donatur

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pelatihan masyarakat

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP thd kinerja UPK

6

Punya perbup organisasi (BKAD, UPK, BP)

AD ART disosialisasikan ke masyarakat

Mempunyai laporan kegiatan organisasi

Pengurus cakap memimpin musyawarah masyarakat

Mempunyai sumber pendanaan dr pihak ketiga yang bekerja sama

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam penanganan masalah program

Mengevaluasi kinerja UPK dlm mekanisme LPJ UPK

7

SK Bupati kepengurusan (BKAD, UPK, BP)

AD ART dipergunakan sebagai rujukan organisasi

Mempunyai laporan keuangan organisasi

Pengurus cakap memimpin rapat kerja dengan pelaku lain

Mempunyai sumber pendanaan dari iuran sukarela desa

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan antar desa

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga

8

Bentuk lain payung hukum sebagai inovasi daerah

AD ART telah direview dan disempurnakan secara berkala

LPJ organisasi dihadapan MAD

Pengurus sering melakukan diskusi dan FGD dengan pelaku lain untuk memecahkan masalah

Membuat laporan administrasi dan keuangan organisasi

Terlibat aktif di dlm Pokja RBM

Menyusun lap. kegiatan bulanan terkait peran dan fungsi di atas

9

Menjadi anggota asosiasi BKAD Kabupaten

Membuat RAB organisasi

Terlibat aktif dlm review RPJMDes

10

Terlibat aktif dalam musrenbang kecamatan

11

Terlibat aktif dalam musrenbang kab/forum SKPD/MAK

12

Pernah melakukan hearing SKPD/Bupati/DPRD

13

Menyusun lap. kegiatan bulanan terkait peran dan fungsi di atas

____________________________________________________________________________________________________________________ Penjelasan XI: Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

40

Total Skor

h.

11.5.

Petunjuk Pengisian dan Pelaporan Indikator BKAD a. Instrumen penilaian BKAD diisi oleh FK sesuai data dan fakta di lapangan. Penilaian ini dilakukan di seluruh kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Faskab membuat rekapitulasi dengan basis kecamatan c. Lembar rekapitulasi basis kecamatan dikirimkan ke Provinsi. Lembar rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada. d. Korprov membuat dan mengisi form BKAD basis kabupaten. Lembar rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada. e. NMC membuat dan mengisi Lembar BKAD basis Provinsi. Lembar rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada.

Penataan Organisasi UPK 11.5.1 Latar Belakang Penataan UPK di lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan bertujuan: a. memenuhi tuntutan evaluasi kinerja program (PNPM Mandiri Perdesaan), sehingga UPK dapat menjaga akuntabilitas pengelolaan kegiatan secara bertahap dan menciptakan keberlanjutan dan kemandirian organisasi serta b. melaksanakan misi perluasan usaha simpan pinjam kelompok di desa dan antardesa, sehingga potensi-potensi lokal dapat dikembangkan melalui penyediaan modal pinjaman yang terjangkau. Untuk itu, seluruh fungsi (tugas dan peran, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak-hak) dalam organisasi UPK harus dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) secara jelas dan dapat dievaluasi secara periodik dari waktu ke waktu. Mekanisme kerja, target/capaian organisasi, kompetensi staf juga harus diperjelas, diperbaiki/dikembangkan, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan tetap mempertimbangkan prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat. 11.5.2 Tujuan Penataan UPK Penataan Kelembagaan UPK bertujuan untuk memperkuat legalitas operasional UPK agar mampu melaksanakan dan mengembangkan diri sebagai pengelola keuangan dan dana bergulir, pelaksana program dalam kaitan fungsi pembangunan partisipatif, serta penguatan dan pembinaan kelompok simpan pinjam. 11.5.3 Kebijakan Penataan UPK Dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan UPK ke depan, maka kebijakan yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut. Status Kepemilikan Status aset yang dikelola UPK adalah milik masyarakat. Sumber aset ini pada awalnya berasal dari dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. BLM pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, bukan kepada perorangan, termasuk BLM yang dimanfaatkan untuk kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK adalah juga milik masyarakat. Kepemilikan oleh masyarakat berarti bahwa aset yang ada di UPK adalah bagian dari penyertaan masyarakat desa-desa dan kelurahan dalam satu


41

wilayah kecamatan. Aset tersebut merupakan modal yang dikerjasamakan pengelolaannya dalam skema kerja sama desa melalui unit-unit kerja BKAD Ketentuan penataan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Struktur UPK a. Pengurus harian UPK terdiri atas: 1. Ketua, bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukan oleh UPK; 2. Sekretaris, bertugas membantu administrasi dan membuat laporan operasional UPK dalam pengelolaan kegiatan program; 3. Bendahara, bertugas melakukan pengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusun konsolidasi laporan keuangan; Pengurus harian ini memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu: a. mengelola dan menyalurkan dana BLM (DOK dan Kegiatan) dan b. mengelola serta mengkoordinasikan sub unit pengelola dana program (PDP) dan sub unit pengelola dana bergulir (PDB) b. Subunit PDP dikelola oleh seorang staf profesional, sedangkan subunit PDB dikelola oleh satu orang manajer, tiga staf keuangan terdiri dari satu orang kasir, satu orang staf administrasi atau pembukuan, satu orang staf yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. 2. Pengelolaan Administrasi UPK Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan administrasi dan keuangan ini antara lain adalah sebagai berikut. a. Pemisahan administrasi pengelolaan BLM dan administrasi dana bergulir - Administrasi pengelolaan BLM mencangkup DOK dan Dana Kegiatan dilakukan oleh Pengurus Harian UPK dan didukung oleh staf PDP. - Administrasi pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan oleh PDB. b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan 1. Pengelolaan Rekening dan Buku Bank a) Bendahara UPK mengelola rekening operasional, dana BLM Kegiatan, dan DOK PNPM Mandiri Perdesaan. b) Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan dana bergulir dilakukan oleh Sub Unit PDB termasuk dalam pengelolaan rekening, buku bank, dan laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait administrasi pengelolaan BLM dan dana bergulir adalah sebagai berikut. a) Pengurus Harian UPK sebagai pengelola BLM bertanggung jawab terhadap buku kas, bank BLM Kegiatan, dan DOK beserta bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan. b) Subunit PDB bertanggung jawab mengelola buku kas dan bank SPP/UEP, kartu pinjaman/kredit SPP/UEP beserta buktibukti transaksi, laporan keuangan, dan analisa laporan keuangan. Sistem pencatatan keuangan


42

dimigrasikan/dialihkan menjadi double-entry.

secara

bertahap

dari

single-entry

Laporan Pengelolaan keuangan BLM dan dana bergulir dilakukan secara terpisah yaitu: a) Pengurus Harian UPK dan staf PDP mengelola Laporan Pengelolaan Dana BLM, yang terdiri dari: (1) Laporan Arus Dana (Lembar 83), (2) Laporan Realisasi Pencairan Dana (Formulir 79), (3) Laporan Keuangan Program (Neraca Program dan Laporan Operasional Program) (Formulir 82), (4) Laporan Keuangan DOK. b) Subunit PDB mengelola Laporan Pengelolaan Dana Bergulir, yang terdiri dari: (1) Laporan Perkembangan Pinjaman (Formulir 80), (2) Laporan Kolektibilitas (Formulir 81), (3) Laporan Perkembangan Kelompok (Formulir 84-a), (4) Laporan Jenis Usaha/Kegiatan Kelompok (Formulir 84-b), (5) Laporan Pinjaman Bermasalah (Formulir 84-c), (6) Laporan Rugi/Laba Keuangan Mikro (Formulir 84-d), (7) Neraca Microfinance (Formulir 84-e). 3. Pembiayaan Operasional UPK dan Sumber Dana a. Seluruh pembiayaan operasional Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPK (sebagai Pengelola BLM Kegiatan dan DOK), staf PDP, dan staf PDB disusun secara detail dalam rencana kerja dan target tahunan disertai dengan RAB terperinci. b. Rencana kerja tahunan dan RAB tersebut direview oleh BKAD untuk selanjutnya dipaparkan dalam MAD, diambil keputusan secara mufakat, dan dituangkan dalam Berita Acara. c. Surplus atau pendapatan dana bergulir diatur dan ditetapkan melalui MAD. Sebagian dari surplus atau pendapatan dana bergulir tersebut dialokasikan untuk pendapatan tahunan organisasi Badan Kerja sama Antardesa/BKAD. 4. Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian pengurus harian dan staf UPK. Kepengurusan UPK perlu disesuaikan dengan koridor kebijakan sebagai berikut. a. Pengurus Harian UPK dipilih, diangkat, dan diberhentikan BKAD melalui MAD atas dasar rekomendasi tertulis dari BP-UPK dan unit kerja terkait. b. Pengurus UPK (pengurus harian maupun staf PDP dan PDB) dapat diberhentikan secara langsung oleh BKAD sebelum akhir periode masa jabatan, apabila: 1. melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan program (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, AD-ART, dan SOP organisasi), 2. melakukan penyalahgunaan dana program dan dana bergulir, 3. ditemukan kelompok fiktif yang didanai dari BLM atau Perguliran, 4. sengaja membuat laporan fiktif dan atau manipulatif,


43

5. kehadiran di kantor UPK kurang dari 50% dari jumlah hari kerja dalam sebulan, 6. tidak lagi berdomisili di wilayah kecamatan (khusus untuk pengurus harian). BKAD wajib menetapkan pengurus atau pengelola sementara sampai dengan pengurus atau pengelola baru dipilih dan ditetapkan melalui MAD. Pihak yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada saat MAD digelar dengan menjelaskan alasan banding secara lisan dan tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung. MAD mengambil keputusan menerima atau menolak banding tersebut. Jika banding tersebut diterima maka yang bersangkutan dikembalikan ke posisi/kedudukan/jabatan semula sampai batas periode waktu kerja yang ditetapkan. Jika banding ditolak maka keputusan BKAD bersifat final dan tetap. Selanjutnya MAD dapat memutuskan dan memerintahkan BKAD menindaklanjuti dengan mengajukan perkara yang bersangkutan secara pidana atau perdata ke proses peradilan. 5. Masa Kerja UPK Ketentuan masa kerja pengurus harian UPK diatur sebagai berikut: a. masa jabatan Pengurus Harian setiap periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya; b. masa kerja staf PDP dan PDB diatur dalam SOP dengan skala waktu atau rentang tertentu mengikuti kaedah profesional, yaitu bekerja dengan standar kompetensi (keahlian, ketrampilan, dan atau pendidikan tertentu), target/capaian kerja tertentu, dan dapat diukur/dievaluasi) c. Pengurus Harian UPK (Ketua, Bendahara, dan Sekretaris) memiliki pilihan terbuka untuk menjadi staf PDP atau PDB pada saat masa jabatan berakhir. Menindaklanjuti pilihan tersebut, maka BKAD wajib menyelenggarakan “MAD Khusus” untuk menjalankan ketentuanketentuan tersebut di atas. 6. Ketentuan Honorarium dan Tunjangan pengurus harian UPK, staf PDP, dan PDB Penetapan Honorarium dan tunjangan ditetapkan melalui MAD dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. a. Honor yang diberikan setiap bulan mempertimbangkan tugas pokok, peran, fungsi, dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda antara pengurus harian dengan staf profesional. b. Pengaturan tentang formula perhitungan pemberian honorarium dan tunjangan harus tertuang dalam dokumen SOP yang disetujui dan diputuskan MAD serta dapat dievaluasi secara berkala setiap tahun. c. Perhitungan honor juga mempertimbangkan ketersediaan dana/uang atau kekayaan organisasi, efisiensi antara target, dan biaya serta rasa keadilan. d. Formula perhitungan seyogyanya memperhatikan:


44

1. lama masa bakti di PNPM Mandiri Perdesaan, 2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang disetarakan untuk keahlian profesional atau ketrampilan tenaga kerja serta jumlah jam kerja pelayanan, 3. pagu dana yang tersedia untuk honorarium. f.

Tunjangan Transportasi pembinaan berdasarkan realisasi pembinaan dengan besaran kewajaran, misalnya: penggantian biaya transportasi reguler, penggantian Bahan Bakar Minyak, dan sebagainya. g. Tunjangan asuransi jiwa dapat diberikan kepada pengurus harian UPK dan staf profesional sesuai dengan aturan BPJS. h. Tunjangan yang bersifat kebutuhan individu secara langsung, misalnya tabungan pensiun dan sejenisnya, tidak diperbolehkan.

11.6.

Penataan Organisasi Badan Pengawas-UPK Ketentuan kebijakan penataan BP-UPK meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Struktur kepengurusan BP-UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Jumlah anggota disesuaikan dengan lingkup dan volume kerja serta kebutuhan unit-unit kerja BKAD. 2. Pengurus harian bekerja secara rutin dengan jumlah jam tertentu per hari, tugas, fungsi, dan kewajiban harian yang terperinci dan jelas 3. Seluruh pembiayaan operasional BP-UPKdisusun dalam rencana kerja (RK) dan target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester dan tahunan) disertai dengan RAB terperinci. 4. Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan patokan/standar penyusunan RK dan RAB BP-UPK diatur dalam SOP mengikuti formula BKAD. 5. Masa kerja BP-UPK dibatasi dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang mengatur masa kerja BKAD. 6. Pengelolaan administrasi dan keuangan BP-UPK dilakukan oleh Pengurus Harian. Setiap tahun BP-UPK melaporkan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja organisasi di MAD. BP-UPKwajib membuat laporan rutin (triwulan, semester) dan laporan pemeriksaan khusus (misalnya investigatif dan penyimpangan) kepada BKAD. 7. Pengurus harian BP-UPK dapat diberhentikan secara langsung dan secara tertulis oleh BKAD sebelum akhir periode BP-UPK dan tanpa melalui MAD, dengan mengikuti pola ketentuan sebagaimana pada pengaturan di UPK.

11.7.

Penataan Organisasi Tim Verifikasi Kegiatan Ketentuan kebijakan penataan keorganisasian TV Kegiatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. TV Kegiatan dikelola oleh seorang koordinator, staf bagian administrasi dan keuangan, serta Anggota TV Kegiatan. 2. Seluruh anggota TV Kegiatan adalah pekerja profesional (memiliki kompetensi tertentu dan khusus seperti bidang sipil, arsitek, industri, ekonomi-perbankan, dan lain-lain) yang dipilih dalam MAD. 3. Anggota TV Kegiatan bekerja berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui MAD, dengan jumlah jam tertentu per-hari, tugas, fungsi, dan kewajiban harian yang terperinci dan jelas.


45

4. Seluruh pembiayaan operasional Pengurus Harian dan Anggota TV disusun dalam detail rencana kerja (RK) dan target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester, dan tahunan) disertai dengan RAB. 5. Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan patokan/standar penyusunan RK dan RAB TV diatur dalam dokumen SOP, dengan mengikuti pola ketentuan pada formula BKAD. 6. Masa kerja TV dibatasi dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang mengatur masa kerja BKAD. 7. Pengelolaan administrasi dan keuangan TV dilakukan oleh Pengurus Harian. Setiap tahun TV melaporkan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja organisasi di MAD. TV wajib membuat laporan rutin (per-triwulan, semester, tahun, atau akhir periode) serta laporan pemeriksaan khusus atas permintaan tertulis BKAD (misalnya investigatif dan penyimpangan). Laporan berkala disampaikan kepada BKAD dan untuk laporan tahunan/akhir disampaikan dalam MAD. 8. Pengurus harian TV dapat diberhentikan secara langsung dan secara tertulis oleh BKAD sebelum akhir periode TV dan tanpa melalui MAD, dengan mengikuti pola ketentuan sebagaimana pada pengaturan di UPK. 11.8.

Penataan Organisasi Tim Pendanaan Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom di bawah BKAD harus memiliki SOP yang mengatur seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi. Tim Pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan dengan unit-unit kerja BKAD. Tim Pendanaan Kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan BKAD melalui MAD. Kompetensi dan kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan meliputi perencanaan penganggaran, pengambilan keputusan, dapat bersikap otonom, dan konsisten.


46

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARDESA BKAD-UPK (KEGIATAN DANA BERGULIR)

Musyawarah Antardesa/MAD MANDAT MASYARAKAT ANTARDESA

BADAN KERJASAMA ANTARDESA (BKAD)

AD-ART BKAD

Badan Pengawas UPK

SOP

AD-ART BKAD

ADART & SOP

UPK

AD-ART BKAD

ADART & SOP

SOP

Unit-Unit Kerja BKAD

SOP

Mandat Masyarakat Desa

Mandat Masyarakat Desa

KELEMBAGAAN DI DESA

MASYARAKAT

Kelompok SPP/UEP

Kelompok SPP/UEP

Kelompok SPP/UEP


47

a. Laporan Kerja sama Kelembagaan dengan Pihak Ketiga Provinsi diharapkan membuat laporan hasil kerja sama kelembagaan dengan pihak ketiga. Laporan perkembangan ini selanjutnya disampaikan Provinsi ke KM Nas dan informasi ini agar diperbarui secara berkala setiap 6 bulan sekali. Ada 2 laporan hasil kerja sama kelembagaan dengan pihak ketiga, yakni: 1. Pelaporan hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan

N O

Desa/kecamatan /kabupaten/Propinsi

Bentuk Kerja sama (pendanaan, TA, pelatihan, program, bantuan lain)

Nama Perusahaan/Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga

Nilai Kerja sama

Periode kerja sama

2. Laporan contoh-contoh praktek baik di Provinsi. Laporan ini mencakup pengalaman fasilitasi terbaik dari hasil praktek fasilitasi untuk kegiatan peningkatan kapasitas di daerah tersebut maupun di daerah lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pengumpulan hasil-hasil praktek terbaik (good practice) lapangan. Contoh-contoh tersebut dikirimkan secara berkala ke KM Nas.


48

PENJELASAN XI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

Recommend Documents